Peraturan Kepala BNPB No. 04 Tahun 2012

- 4 -
(1) Kerangka Kerja Struktural
Terdiri dari :
- Lokasi aman
- Struktur bangunan aman
- Desain dan penataan kelas aman
- Dukungan sarana dan prasarana aman
(2) Kerangka Kerja Non Struktural
- Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan
- Kebijakan sekolah/madrasah aman
- Perencanaan kesiapsiagaan
- Mobilitasi sumberdaya
1.4. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen pasal 28 dan Pasal 31, Pasal 34 ayat 2.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007,
tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002,
tentang Bangunan Gedung;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992,
tentang Perumahan dan Permukiman; yang akan segera
digantikan dengan peraturan perundangan terbaru yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011,
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun.
2005, tentang peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002
tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999, tentang Kawasan
Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;