Download - Bappeda - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

ARAHAN GUBERNUR 

TERHADAP RANCANGAN AWAL 

RPJMD TAHUN 2013-2018 DAN 

RKPD TAHUN 2014 

Disampaikan oleh : 

GUBERNUR JAWA BARAT 

Pada Acara 

Pengarahan Rancangan Awal RPJMD 2013-2018 dan RKPD 2014 

Bandung, 15 Juli 2013 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BAGIAN SATU 

ARAHAN UNTUK RPJMD 2013-2018

PROVINSI JAWA BARAT (2012) 

Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk 

44,3 

Juta 

EDIT 19 JUNI 2013 

Kabupaten/Kota : 26 

Luas 

: 3.709.528,44 Ha 

Kecamatan : 626 

Kelurahan : 638 

Desa : 5.316 

Penduduk 2012 

Indonesia : 244.215.984 Jiwa 

Jabar 

: 44.548.431 Jiwa 

Penduduk Miskin : 9,89 % 

RTRW 2005-2025 

PDRB (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; 

PDRB per kapita : Rp. 21.250 Juta (adhb) 

Inflasi (2012) : 3,86 % 

LPE (2012) : 6,21 % 

IPM (2012) : 73,19* 

RLS (2012) : 8,15 th 

AMH (2012) : 96,97 % 

AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel Hidup (rev) 

AKB (2012) : 30 per 1.000 Kel Hidup (rev) 

APK SD : 119,31 % (2012/2013) 

APK SMP : 94,55 % (2012/2013) 

APK SMA : 67,78 % (2012/2013) 

APK PT : 15,19 % (2012/2013) 

1

TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

DI JAWA BARAT TAHUN 2007-2018 

16 

14 

12 

10 

13,55 13,01 

11,96 

12,74 11,27 

10,57 

Capaian Jabar 2009 : 11,96% (baseline) 

Target Nasional untuk Jabar (RPJMN 2010-2014) 

penurunan 4,15% – 4,12% pada Tahun 2014 atau 

1,56% per tahun 

9,89 

11,58 11,17 

10,31 

9,45 

8,80 

7,80 

6,80 

8 

6 

4 

Realisasi Jabar mengikuti trend perencanaan 

(Rata-rata 2007-2012 : 0,745% per tahun) 

5.90 

5,00 

4,10 

2 

0 

Jumlah Penduduk (SP-2010) : 43.021.826 Jiwa Jumlah Penduduk (2012) : 44.548.431 Jiwa 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sumber : BPS Jawa Barat 

2

RENCANA AKSI PENGURANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT 

TAHUN 2013-2018 

1. PRINSIP PENGURANGAN KEMISKINAN: 

a) Pergeseran Paradigma Pengurangan Kemiskinan dari Dominan Pemerintah bergeser ke 

Pendekatan Multipihak 

b) Sasaran Pengurangan Kemiskinan adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) menurut Data PPLS 2011 

c) Implementasi Sistem Informasi KM 0 Pro Poor Jabar berbasis Data Spasial dan aSpasial 

terhadap RTS untuk Pengendalian dan Perwalian RTS hingga Lepas dari Kondisi Kemiskinan 

d) Fokus Penanganan sesuai Lokasi Sebaran Kemiskinan : (d.1) Bagi RTS Berkemampuan Terbatas 

Secara Fisik melalui Bantuan Sosial, dan (d.2) Bagi RTS yang masih Memiliki Kemampuan Secara 

Fisik dan Intelektual melalui Pendekatan Masyarakat Bekerja 

e) Pengurangan Kemiskinan sebagai Outcome Composite (dampak) dari berbagai jenis 

Program/Kegiatan/Pekerjaan ber-Skala Nasional, Skala Daerah dan Skala Lokal baik berupa 

APBN, APBD dan Dana CSR/Dana Masyarakat 

2. KOMITMEN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN : 

Membangun Komitmen Bersama dengan Men-sinergi-kan Program/Kegiatan/Pekerjaan untuk 

Mengurangi Kemiskinan yang didasarkan kepada INTERVENSI MULTIPIHAK (a. Lintas Pemerintahan, b. 

Dunia Usaha, c. Akademisi dan d. Komunitas) yang dituangkan dalam bentuk Dokumen RAM-IP 

(Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan) Kemiskinan Jawa Barat. 

Komitmen Ini Sebagai Perwujudan Sinergi Program Daerah Dengan Program Penanggulangan 

Kemiskinan Nasional 

3. TARGET PENGURANGAN KEMISKINAN : 

Kurun waktu 2013-2018, Target Pengurangan Kemiskinan 1% per tahun atau Kondisi Kemiskinan Jawa 

Barat Tahun 2018 akan menjadi 4,10% 3

CAPAIAN RPJMD 2008-2013 DAN TANTANGAN KE DEPAN 

(Kondisi Desember 2012) 

CAPAIAN 

TANTANGAN 

1. Pertumbuhan ekonomi 

cukup tinggi 

2. Kemiskinan menurun, 

ketimpangan pendapatan 

rendah 

3. Tingkat pengangguran 

menurun 

• Sektor padat teknologi (non-tradable) tumbuh lebih 

cepat 

• Stuktur ekonomi imbalance (didominasi oleh sektor 

industri dan perdagangan hampir 60%) 

• Rendahnya produktivitas Tenaga Kerja karena 

tingkat pendidikan yang rendah 

• Tingkat kemiskinan masih 9,89% ditandai dengan 

migrasi dan urbanisasi karena minimnya aktifitas 

perekonomian di desa 

• Kualitas SDM Rendah 

• Jumlah setengah penganggur dan pekerja informal 

masih tinggi 

4. IPM meningkat • Disparitas IPM antar kab/kota tinggi 

• Kesenjangan gender masih terjadi. 

5. Daya saing kuat • Kondisi infrastruktur dan kesehatan masyarakat 

perlu ditingkatkan 

4

ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT 

FUNGSI WAKTU (TIMELINE) TAHUN 2013-2018 

(Permendagri No. 54 Tahun 2010) 

I. Aspek kesejahteraan masyarakat (indikator 

gabungan/indikator komposit) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2014 

2012 

2013 

Indikator : 

• Laju pertumbuhan penduduk, 

• Laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, 

• Tingkat pengangguran terbuka, 

• Angka partisipasi angkatan kerja, 

• Indek gini, 

• Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, 

• Indek Pembangunan Manusia dll. 

5

II. 




Aspek Pelayanan Publik (indikator pelayanan publik) 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Indikator : 

• Tingkat kemantapan jalan provinsi, 

• Kondisi jaringan irigasi provinsi, 

• Rasio elektrifikasi rumah tangga, 

• Tingkat pelayanan air bersih perkotaan, 

• Tingkat pelayanan persampahan, 

• Tingkat pelayanan air limbah, 

• Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, 

• Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, 

• Persentasi balita gizi buruk, 

• Angka partisipasi kasar (APK) SD/SMP/SMA, 

• Rata-rata lama sekolah dll. 6

III. 




Aspek Daya Saing Daerah (indikator daya saing) 

upaya 

2015 

2016 

2017 

2018 

2012 

2013 

2014 

Indikator : 

• Target Penanaman Modal Asing, 

• Laju pertumuhan ekspor, 

• Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

• PDRB per Kapita, 

• Target kunjungan wisatawan mancanegara, 

• Capaian kawasan lindung, 

• Tingkat penggunaan internet, 

• Tingkat pengangguran terbuka, 

• Tingkat partisipasi angkatan kerja, 

• Tingkat status mutu sungai utama, 

• Jumlah hari dengan kualitas udara katagori baik, 7

VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 : 

“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” 

MAJU berarti : 

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri 

2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing 

tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian 

3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi 

modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien. 

4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif 

terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai 

budaya serta kearifan lokal. 

5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial 

SEJAHTERA berarti : 

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di 

masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun 

pelaku usaha. 

2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai 

dasar pengokohan sosial masyarakat 

3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan 

lahiriah/materil dengan kesejahteraan 

bathiniah/jiwa. 

4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di 

sekitarnya serta membangun kepercayaan diri 

kolektif. 

UNTUK SEMUA berarti : 

1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat 

2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu 

kesatuan Jawa Barat 

3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta 

berperan aktif dalam pergaulan dunia 

10 

4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat 8

ARGUMENTASI VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013-2018 

Pembangunan Jawa Barat 2008 – 2012 

telah berhasil menyiapkan kemandirian 

melalui : 

a) Pembentukan fondasi ekonomi 

regional yang kuat, 

b) Pembentukan masyarakat yang 

semakin mandiri dan siap bersaing, 

c) Pelaksanaan pemerintahan yang 

berlandaskan prinsip good 

governance 

d) Pelaksanaan pembangunan daerah 

yang semakin maju berlandaskan 

prinsip berkelanjutan 

e) Pelaksanaan pembangunan telah 

dimulai berdasarkan kaidah-kaidah 

ilmu pengetahuan secara konsisten 

Konsekuensi pembangunan Jawa Barat 

2013-2018 akan dikendalikan oleh : 

a) Dinamika perubahan di tingkat 

lokal, regional, maupun global, yang 

berlangsung secara cepat, menuntut 

berbagai penyesuaian dalam 

pembangunan dan pengembangan 

wilayah. 

b) Pembangunan dan pengembangan 

wilayah tidak lagi bisa dijalankan dengan 

cara-cara konvensional namun 

membutuhkan sistem dan sumber daya 

manusia yang handal dan berdaya saing 

tinggi 

c) Kebutuhan berbagai terobosan yang 

bersifat kreatif dan inovatif berbasis ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya, terutama dalam rangka 

meningkatkan daya saing wilayah, sektor 

pemerintahan, sektor dunia 

usaha, akademisi dan komunitas berbasis 

masyarakat, dalam menghadapi berbagai 

tantangan dan tuntutan perubahan. 9

8 JANJI KAMPANYE 

AHMAD HERYAWAN DAN DEDDY MIZWAR 

1. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT. 

2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA 

KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU 

3. REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER 

POSYANDU 

4. MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 

100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT 

5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN 

PERDESAAN 

6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN 

7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI 

KABUPATEN/ KOTA 

8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA 

TAHUN 2013-2018 10

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 2013-2018 : MODEL HYBRID YAITU 

PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT 

MEMADUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAERAH OTONOM DAN METROPOLITAN 

1. Pengembangan 

metropolitan sebagai 

penghela percepatan 

pembangunan Jawa 

Barat. 

2. Pengembangan Koridor 

Ekonomi Indonesia di 

Jawa Barat bertumpu 

pada pengembangan 3 

Metropolitan : 

Bodebek 

Karpur, Bandung 

Raya, dan Cirebon Raya 

PKNp 

6 

2 

4 

Pelabuhan Palabuhanratu 

Ratu 

Jakarta 

Sentul 

Metro 

Bodebekkarpur 

Sk.makmur 

3 

5 

Cariu 

1 

RENCANA PEMBANGUNAN 

PELABUHAN LAUT CILAMAYA 

Metro 

Bandung Raya 

Aerocity 

Kertajati 

7 

PELABUHAN LAUT 

CIREBON 

Metro Cirebon 

Raya 

PELABUHAN LAUT 

PALABUHAN RATU 

Surade 

Prov. Jaw 

Tengah 

Tegalbuleud 

NO 

JALAN TOL 

1 Cikampek-Palimanan (116 km) 

2 Bogor Ring Road (11 km) 

3 Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) 

Cidaun 

Rancabuaya 

PKNp 

Pangandaran 

Pangandaran 

4 Ciawi-Sukabumi (54 km) 

5 Cimanggis-Cibitung (25,4 km) 

6 Depok-Antasari (21,7 km) 

7 Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km) 

Jalan Tol Eksisting 

Rencana Jalan Tol 

Jalan SNR 

Kelapagenep 

Rencana Jalan Alternatif Puncak 

11

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DESA/KECAMATAN 

MELALUI KONSEP “EQUAL TREATMENT” 

• Harmoni, Maju dan Sejahtera, bagi terciptanya kondisi 

kesetaraan dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

diperbatasan berbasis Desa/Kecamatan. 

• Sinergitas Pembangunan, dimulai dengan pembangunan 

di desa-desa perbatasan dengan mengembangkan konsep 

Equal Treatment (perlakuan yang setara) antar satu desa 

dengan desa lainnya yang berbatasan atau kecamatan. 

12

PETA PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT 

BANTEN 

DKI JAKARTA 

JABAR 

BANTEN 

JABAR 

JABAR 

Jumlah Desa/Kelurahan Di Perbatasan Provinsi: 

• Berbatasan dengan Provinsi Banten : 46 Desa/Kel 

• Berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta : 25 Desa/Kel 

• Berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah : 58 Desa 

• Jumlah Total Desa Perbatasan Antar Provinsi : 129 Desa/Kel 

Provinsi 

Jawa Tengah 

JATENG 

13

ARAHAN PENTING KEGIATAN PEMBANGUNAN 

TAHUN 2013-2018 

1. PENDIDIKAN 

1) Jabar bebas putus jenjang sekolah, 

• Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun 

• Pendidikan Menengah Universal 12 tahun 

• Membangun 5.000 RKB/tahun negeri/swasta, asrama pesantren/kobong, rehabilitasi ruang kelas; 

• Beasiswa Governor List; 

• Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi dan guru; 

• Bantuan kesejahteraan guru, sukwan, honorer, guru madrasah diniyah/penyuluh agama; 

• Bantuan pembangunan kampus, sarana dan prasarana; 

• Bantuan Penyediaan sarana transportasi sekolah. 

2)Pendidikan non formal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas, 

3)Pendidikan berkebutuhan khusus, 

4)Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi, 

14

2. KESEHATAN 

1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED dan 

pemenuhan sumber daya kesehatan, 

2) Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak, 

3) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa 

4) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan 

sehat, 

5) Pembiayaan kesehatan masyarakat. 

3. INFRASTRUKTUR 

1) Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya, 

2) Infrastruktur strategis di koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya 

serta Jabar Selatan, 

3) Infrastruktur jalan dan perhubungan : Kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/kota diatas 75%, 

4) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis : Kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%, 

5) Kawasan Industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan. 

15

4. EKONOMI PERTANIAN 

1) Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional, 

2) Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani, 

3) Jawa Barat bebas rawan pangan, 

4) Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan. Industrialisasi 

perikanan Pansela dan Pantura, 

5. EKONOMI NON PERTANIAN 

1) Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta 

pengurangan kemiskinan, 

2) Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi, 

3) Pengembangan skema pembiayaan alternatif dan kelembagaan untuk pengembangan usaha/investasi, 

4) Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, agroindustri, dan industri manufaktur, 

5) Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif 

16

6. LINGKUNGAN HIDUP 

1) Penanganan bencana longsor dan banjir, 

2) Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%, 

3) Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional. 

7. SENI DAN BUDAYA 

1) Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat, 

2) Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, 

3) Pengembangan destinasi wisata 

8. KETAHANAN KELUARGA 

1) Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis sosial 

2) Pemberdayaan ekonomi keluarga 

3) Pemberdayaan perempuan 

17

PEMBANGUNAN METROPOLITAN DAN 

TIGA GROWTH CENTER SEBAGAI 

PENGHELA PERCEPATAN PEMBANGUNAN 

JAWA BARAT 

20 

18

TIGA METROPOLITAN DI PROVINSI JAWA BARAT 

METROPOLITAN 

BODEBEK 

KARPUR 

Growth 

Center 

Palabuhan 

Ratu 

METROPOLITAN 

BANDUNG 

RAYA 

METROPOLITAN 

CIREBON RAYA 

Growth 

Center 

Pangandaran 

19

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN METROPOLITAN 

“Mewujudkan Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai 

Metropolitan Mandiri; Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan 

Modern; Metropolitan Cirebon Raya sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah” 

“Mengembangkan Metropolitan Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon 

Raya sebagai Penghela Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan, Modernitas, dan 

Keberlanjutan bagi seluruh Masyarakat Jawa Barat” 

“Mengakselerasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur-Infrastruktur 

Strategis yang menghubungkan dan berada di Wilayah Metropolitan di Provinsi 

Jawa Barat” 

20

KONSEP TWIN METROPOLITAN 

BODEBEK KARPUR - DKI JAKARTA 

METROPOLITAN DKI JAKARTA 

Tahun Penduduk Luas Wilayah 

2010 9,6 juta 66.152 Ha 

2015 ?? 66.152 Ha 

2020 ?? 66.152 Ha 

2025 ?? 66.152 Ha 

DKI 

JAKARTA 

METROPOLITAN BODEBEK KARPUR 

Tahun Penduduk Luas Wilayah 

2010 11,60 juta 300.845 Ha 

2015 14,30 juta 310.753,9 Ha 

2020 18,36 juta 450.924 Ha 

2025 23,16 juta 503.634 Ha 

METROPOLITAN 

BODEBEK 

KARPUR 

Karakteristik 

Masing-masing metropolitan memiliki: 

1. aktivitas perkotaan yang mandiri 

2. ciri khas yang berbeda 

3. manajemen metropolitan yang mandiri 

4. kompetisi sosial-ekonomi yang sehat 

Sumber: Analisis WJP-MDM 2011 

23 

21

METROPOLITAN BODEBEK KARPUR 2025 

Kriteria: 

1. Jumlah Penduduk 

2. Aktivitas Ekonomi 

3. Daerah Terbangun 

• 7 kota/ kabupaten 

• 111 kecamatan 

• populasi 23,16 juta jiwa 

• 503.634 Ha 

Terdiri atas 

12 kecamatan di Kota 

Bekasi; 4.061.625 jiwa; 

21.565 Ha 

23 kecamatan di Kabupaten 

Bekasi; 4.479.335 jiwa; 

126.471 Ha 

6 kecamatan di Kota Bogor; 

1.649.804 jiwa; 11.771 Ha 


Bogor; 5.933.750 jiwa; 

138.488 Ha 

11 kecamatan di Kota 

Depok; 3.018.750 jiwa; 

20.308 Ha 


Purwakarta; 1.296.950 jiwa; 

79.793 Ha 


Karawang; 2,720,472 jiwa; 

105.238 Ha 

Sumber: Analisis WJP-MDM 2011, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010 

wjpmdm@yahoo.com 

22

METROPOLITAN BANDUNG RAYA 2025 

Kriteria Metropolitan : 

1. Jumlah Penduduk (median 

75.038) 

2. Aktivitas Ekonomi (aglomerasi 

ekonomi) 

3. Kawasan Terbangun (urban >25 %; 

suburban 15-24%) 

• 5 kabupaten/ kota 

•71 kecamatan 

•12,8 juta penduduk 

•total area 196.821 Ha 

Terdiri atas: 

30 kecamatan di Kota Bandung; 

4.358.579 penduduk 

3 kecamatan di Kota Cimahi; 

958.363 penduduk 


Bandung; 4.641.300 penduduk 


Bandung Barat; 2.277.184 

penduduk 


Sumedang; 537.573 penduduk 

Sumber: Analisis WJP-MDM 2011, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010 


23

METROPOLITAN CIREBON RAYA 2025 

Kriteria Metropolitan : 

1. Jumlah Penduduk 

2. Aktivitas Ekonomi 

3. Lahan Terbangun 

• 4 kabupaten/kota 

• 41 kecamatan 

• 6.58 juta penduduk 

• luas area 98.722 Ha 

Terdiri dari : 

5 Kecamatan di Kota 

Cirebon, 1.064.533 Jiwa 

28 Kecamatan di 

Kab.Cirebon, 4.829.574 Jiwa 

4 Kecamatan di Kab. 

Kuningan, 259.006 Jiwa 

3 Kecamatan di Kab. 

Majalengka, 341.238 Jiwa 

Sumber: Analisis Tim WJP-MDM, 2011, Data: SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010 


24

GROWTH CENTER PANGANDARAN 

“Growth Center Pangandaran dikembangkan 

sebagai PUSAT PERTUMBUHAN berbasis 

SEKTOR PARIWISATA “ 

Sumber Peta: Analisis WJPMDM 2012, SP 2010,GIS Bappeda Jabar 2010 

7/15/2013 metropolitan.jabarprov.go.id 

25

GROWTH CENTER PALABUHANRATU 

“Growth Center Palabuhanratu 

dikembangkan sebagai PUSAT 

PERTUMBUHAN berbasis 

SEKTOR PERIKANAN dan 

PARIWISATA “ 

Sumber Peta: Analisis WJPMDM 2012, 

SP 2010,GIS Bappeda Jabar 2010 

7/15/2013 metropolitan.jabarprov.go.id 28 

26

DUKUNGAN TERHADAP IMPLEMENTASI 

MP3EI DI JAWA BARAT 

29 

27

PETA LOKASI MP3EI DI JAWA BARAT 

Berdasarkan Kategori Institusi Pelaksana Proyek 

PEMERINTAH 

17 Projek 

1 belum ada kejelasan (PM) 

BUMN 

SWASTA 

CAMPURAN 

13 Projek 


13 Projek 


6 Projek 

28

PETA LOKASI MP3EI DI JAWA BARAT 

Berdasarkan Kategori Institusi Pelaksana Proyek 

Pembangunan Jalan 

Tol Bekasi-Cawang-Kp. 

Melayu 21,04 km 

Rp. 7.200 Milyar 

Penyediaan SPAM Kota 

Bekasi Rp. 522 Milyar 

Pembanguna 

n Jalan Tol 

Depok- 

Antasari 

21,55 km 

Rp. 4.800 

Milyar 

Pembanguna 

n Jalan Tol 

Ciawi – 

Sukabumi Rp. 

7.800 Miliyar 

Pembangunan PLTU Palabuhan 

Ratu 1050 MW (3 x 350 MW) 

Rp. 13.650 Miliyar 

PEMERINTAH 

BUMN 

SWASTA 

CAMPURAN 

Pembangunan 

Elektrifikasi 

CITAYAM-NAMBO 

20 km track 

Rp. 304 Milyar 

17 Projek 


13 Projek 


13 Projek 


6 Projek 

Pembangunan 

Blok PLTGU 

Muara Tawar Rp. 

9.600 Milyar 

Pembangunan 

Jalan Tol 

Cimanggis- 

Cibitung 25,39 

km; 


Percepatan pengembangan hidro skala 

besar (4x260 MW), Upper Cisokan di 

Jawa Barat (Kab. Bandung Barat dan 

Kab. Cianjur) Rp. 7.200 Miliyar 

Pembangunan Jalan Tol 

Bandung - Pasir Koja - 

Soreang, 10,57 km Rp. 1.430 

Milyar 

Pembangunan CITARUM WATER MANAGEMENT PROGRAM 


Pembangunan rel 

Manggarai-Bekasi double 

double track, Bekasi- 

Cikarang Eletrifikasi ; 


Pembangunan 

transmisi di Jawa Barat 

sampai dengan 2015; 

terdapat 2337 KMS (di 

Jabar 1991 Kms) 


Pembangunan tol 

Terusan Pasteur- 

Ujung Berung- 

Cileunyi. 


Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi 

dan Karawang (Kanal Tarum Barat 

5.000 l/s – BOT Rp. 5.200 Milyar 

Pembangunan Jalan Tol Trans Java 

(Segmen/Ruas Cikopo –Palimanan) 


Pembangunan 

Waduk 

Santosa, Cibatarua 

, Cilaki, dan 

Cisangkuy (1.400 

l/s). Rp. 163 Milyar 

Pembangunan 4 Pabrik Baru (3 di 

Kab. Karawang; 1 di Kab. Bekasi) 

untuk Industri Transportasi Darat 


Pembangunan Jalan 

Tol Cileunyi-- 

Sumedang-Dawuan 

(Cisumdawu), 60,10 

km. Rp. 10.158 Milyar 

Pengembangan 

PLTP Kamojang Unit 

5, 1 x 30 MW 

(Kabupaten 

Bandung) Rp. 960 

Milyar 

Pembangunan Blok PLTU 

Indramayu Rp. 38.870 Milyar 

Pembangunan 

Elektrifikasi 

CITAYAM-NAMBO 20 

km track (reaktivasi 

dan revitalisasi) Rp. 

304 Milyar 

Pembangunan PLTG Sunyaragi 

600 MW(Kota Cirebon) 


Pembangunan BANDARA KERTAJATI 

(Kabupaten Majalengka) Rp. 8.229 Milyar 

Penyediaan SPAM 

REGIONAL 

JATIGEDE (6.000 

l/s)-BOT Rp. 3.800 

Milyar 

29

Upaya percepatan pelaksanaan MP3EI di Jawa Barat: 

a. 

Peninjauan terhadap Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, 

Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah khususnya persyaratan No. 9 

Lampiran 2a tentang perlunya persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang jika 

tanahnya merupakan aset negara, 

b. 

Mempercepat proses persetujuan lahan pengganti hutan dari Menteri 

Kehutanan. 

Contoh: Proyek PLTA Upper Cisokan 4 x 260 MW di Kab. Bandung Barat dan Kab. Cianjur 

c. 

d. 

e. 

Perpanjangan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) 7 

ruas Jalan Tol telah habis masa berlakunya. 

Pemerintah Provinsi siap membantu terbitnya SP2LP baru setelah diterimanya 

permohonan perpanjangan SP2LP dari Kementerian PU dan rekomendasi teknis dari BPN. 

Dukungan pendanaan pembangunan sisi udara Bandara Internasional Jawa 

Barat (BIJB) di Kertajati Kabupaten Majalengka yang bersumber dari APBN 

Diusulkan dalam skema pendanaan tahun jamak, sehingga rencana beroperasi BIJB pada 

bulan Agustus tahun 2017 dapat terwujud. 

Dukungan percepatan pembangunan Tol Cikampek - Palimanan dan Tol 

Cisumdawu serta akses tol ke BIJB dan peningkatan perekonomian Jawa Barat 

wilayah timur. 

30 

4

BAGIAN DUA 

ARAHAN UNTUK RKPD 2014 

31

RPJPD 

PROVINSI 

JAWA BARAT 

2008-2013 

2013-2018 

MEMANTAPKAN 

PEMBANGUNAN 

SECARA 

MENYELURUH 

2018-2023 

MENCAPAI 

KEMANDIRIAN 

MASYARAKAT 

JAWA BARAT 

2023-2025 

MENCAPAI 

KEUNGGULAN 

MASYARAKAT 

JAWA BARAT 

DISEGALA 

BIDANG 

2005-2008 

PENATAAN DAN 

PERSIAPAN 

PRANATA 

PENDUKUNG 

MELALUI 

KUALITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

PENYIAPAN 

KEMANDIRIAN 

MASYARAKAT 

JAWA BARAT 

TEMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2014 

Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien 

Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi 

Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk 

Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera 

32

1. Memantapkan Kelembagaan; 

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi; 

3. Koordinasi Pusat-Daerah; 

4. Meningkatkan Deviden BUMD; 

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat; 

6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD 

dan Balai Penghasil; 

7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah. 

A. Penerimaan Pembiayaan 

SiLPA Tahun 2013 

B. Pengeluaran Pembiayaan 

1. Penyertaan modal BUMD : PT. 

JAMKRIDA, PT. Agro, dan Bank Jabar- 

Banten. 

2. Penyediaan dana bergulir (Kredit Cinta 

rakyat). 

1. Program dan kegiatan prioritas : RPJMD 

2008-2013, RKPD Tahun 2014, MDGs dan 

Inpres No. 3/2010 tentang Program 

Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, 

Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment) 

2. Program implementasi janji Gubernur 

3. 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada 

OPD/Biro; 

4. Common Goals : Tematik Sektoral dan 

Tematik Kewilayahan; 

5. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; 

6. Fungsi kesehatan, secara bertahap 10%; 

7. Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, 

PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 

28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 

8. Fungsi perekonomian dan infrastruktur 

penunjang perekonomian 10%; 

9. Kegiatan multiyears (tahun jamak); 

10. Dukungan PORPEMPROV 2014 dan PON XIX 

Tahun 2016 

11. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, 

Hibah, Bansos dan Subsidi. 

12. DAK, DBHCHT, BOS Pusat. 

33

ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2010 

Komponen 1 (AMH, IK) 

Tidak ada prioritas 

IP (RLS) 

Kota Banjar 

Kab. Ciamis 

Kluster 1 

Kluster 2 

IP (AMH), IK 

IP 

(RLS), IDB 

Kluster 3 

Komponen 2 (RLS, IDB) 

BKPP I Bogor BKPP II Purwakarta BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan Timur BKPP IV Bandung Raya 

34

Sumber : Hasil Olahan Bappeda Jabar dan TN2PK, 2013 

36

ARAHAN PENTING KEGIATAN PEMBANGUNAN 

TAHUN 2014 

1. MELANJUTKAN 

PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN 

SUDAH SELESAI 

2. MENUNTASKAN 

PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN 

SUDAH DIMULAI NAMUN BELUM SELESAI 

3. REPOSISI 

MELAKSANAKAN DENGAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM – 

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM 

BISA DIMULAI KARENA MENGALAMI HAMBATAN 

4. REORIENTASI 

MENYUSUN PROGRAM – PROGRAM BARU YANG DIBUTUHKAN 

SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNA N DAN 

TUNTUTAN PERUBAHAN YANG TERJADI 

37

MARI KITA WUJUDKAN 

SATU DATA 

PEMBANGUNAN JAWA BARAT 

TERIMA KASIH

Download - Bappeda - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?