Gubernur Jawa Barat - Bappeda

Gubernur Jawa Barat
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR :
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT
Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata
kelola kepemrintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan daerah
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat;
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerinttah Daerah
Provinsi dan Pemerrinttah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
2

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah no. 64))
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat Daerah
yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki
tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan,
serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah yang
selanjutnya disebut Biro Administrasi Pembangunan, adalah OPD
yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan
kebijakan umum dan koordinasi fasilitasi, pelaporan, evaluasi dan
pengendalian administrasi pembangunan fisik, perekonomian,
sosial budaya dan pemerintahan.
3

9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan
Daerah.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi
dan arah pembangunan Daerah dan mengacu kepada RPJP
Nasional.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program gubernur dan penyusunannya
berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM
Nasional.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut
dengan RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD
dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
15. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan
ruang, baik yang direncanakan atau tidak.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang
selanjutnya disebut RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah
rencana struktur tata ruang provinsi dan kabupaten/kota yang
mengatur struktur dan pola tata ruang provinsi dan
kabupaten/kota.
17. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
18. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renja OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4

19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah dan atau Kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat
daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
Daerah.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah
adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam
rangka menyusun RPJP Daerah.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah
Daerah adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan
dalam rangka menyusun RPJM Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya
disebut Musrenbang RKPD adalah forum antarpemangku
kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
28. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
29. Forum Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Forum OPD adalah wadah bersama antarpelaku pembangunan
Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan
pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan OPD
atau gabungan OPD, serta menyusun dan menyempurnakan
Renja OPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh
OPD yang bersangkutan.
5

BAB II
MAKSUD DA TUJUAN
Pasal 2
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk
pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan Daerah sesuai
Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa
Barat.
(2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara :
a. Terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergi dalam
perencanaan pembangunan, baik antarpemangku kepentingan
pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antarfungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
b. Memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
dan
c. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
BAB III
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Penyusunan perencanaan pembangunanDaerah meliputi :
a. RPJP Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. RTRW Provinsi, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. RPJM Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. Renip Bidang/Sektoral, yang ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;
e. Renstra OPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
f. RKPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
g. Renja OPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
(2) Bappeda menyusun RPJP Daerah, RTRW Provinsi, RPJM Daerah,
Renip dan RKPD, berkoordinasi dengan OPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
(3) OPD menyusun Renstra OPD dan Renja OPD, berkoordinasi
dengan Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 4
(1) Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan dengan tahapan :
a. penyusunan rancangan awal;
b. pembahasan atas rancangan awal; dan
c. penyusunan rancangan akhir.
(2) Pembahasan atas rancangan awal RPJP Daerah, RPJMD daerah
dan RKPD dilaksanakan melalui :
a. Pra Musrenbang dan Musrenbang RPJP Daerah, RPJM Daerah
dan RKPD; dan
b. Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi
pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
6

(3) Pembahasan atas rancangan awal RTRW Provinsi, renip, renstra
OPD dan renja OPD dilaksanakan melalui Forum dengar pendapat
publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan
pembangunan di Daerah.
BAB IV
TATACARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
Bagian Kesatu
RPJP Daerah
Pasal 5
Bappeda Menyusun Rancangan Awal RPJP Daerah dengan tahapan
sebagai berikut :
a. penyiapan Bahan Masukan bagi penyusun rancangan awal RPJP
Daerah yang bersumber dari RPJP Nasional dan hasil kajian
evaluasi pembangunan selama satu periode sebelumnya serta
proyeksi pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun;
b. perumusan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas RPJP Daerah;
c. perumusan rancangan RPJP Daerah; dan
d. penyempurnaan rancangan awal RPJP Daerah.
Bagian Kedua
RTRW Provinsi
Pasal 6
(1) Bappeda menyusun rancangan awal RTRW Provinsi yang
dilaksanakan berdasarkan masukan dari OPD dan pemangku
kepentingan pembangunan di Daerah, dengan tahap kegiatan
meliputi :
a. persiapan; dan ;
b. pelaksanaan
(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, :
a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja atau Terms of Reference
dan penyiapan Rencana Anggaran Biaya;
b. pelaksanaan kajian awal atas data sekunder dan evaluasi
RTRW Provinsi periode sebelumnya serta kajian kebijakan
terkait lainnya ;
c. persiapan ternis pelaksanaa, meliputi ;
1. penyimpulan data awal;
2. penyiapan metodelogi pendekatan pelaksanaan
pekerjaan
3. penyusunan rencana detail kerja; dan
4. penyiapan perangkat survey, mobilisasi peralatan dan
personil yang dibutuhkan
d. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai
rencana penyusunan RTRW Provinsi.
(3) Pelaksanaan penyusunan rancangan awal RTRW Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a. pengumpulan data ;
b. pengolahan dan analisis data
c. penyususnan konsepsi RTRW Provinsi
d. penyusunan arah pemanfaatan ruang; dan
e. penyusunan arah pengendalian pemanfaatan ruang
7

Pasal 7
(1) Pengumpulan data untuk penyusunan rancangan awal RTRW
Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf a,
dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat keakuratan jenis
data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi
penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta
variabel-variabel lainnya, meliputi :
a. data primer; dan
b. data sekunder
(2) Pengumpulan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dapat dilaksanakan melalui :
a. penjaringan aspirasi masyarakat melalui penyebaran angket,
temu wicara, dan wawancara; dan
b. pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah secara
langsung melalui kunjungan ke seluruh wilayah di daerah
(3) Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, paling sedikit meliputi :
a. Peta yang terdiri dari :
1. rupa bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1 :
250.000;
2. citra satelit
3. batas wilayah administrasi;
4. batas kawasan hutan
5. analisis kebencanaan; dan
6. identifikasi potensi sumberdaya alam.
b. Data dan informasi, yang terdiri dari :
1. kependudukan
2. sarana dan prasarana ;
3. pertumbuhan ekonomi ;
4. kemampuan keuangan dan kelembagaan Daerah ;
5. kebijakan penataan ruang periode sebelumnya;
6. kebijakan pembangunan sektoral; dan
7. peraturan perundangn-undangan terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data
primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2)
dan (3) ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
Pasal 8
(1) Pengelolaan dan analisa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
ayat (3) huruf b, meliputi :
a. karakteristik tata ruang wilayah; dan
b. rencana stuktur ruang dan bencana pola ruang wilayah
(2) pengolahan dan analisis karakter tata ruang wilayah sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) a, paling sedikit meliputi :
a. karekteristik umum fisik wilayah, meliputi
1. karakteristik tata ruang wilayah; dan
2. potensi rawan bencana alam ;
3. potensi sumberdaya alam ; dan
4. kesesuian lahan pertanian
b. karakteristik soaial kependudukan, meliputi ;
1. sebaran kepadatan penduduk saat ini dan 20 (dua puluh)
tahun ke depan;
2. proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan saat ini dan
20 (dua puluh) tahun ke depan;
3. kualitas sumberdaya manusia dalam mendapatkan
kesempatan kerja.
8

c. Karakteristik ekonomi wilayah, meliputi :
1. basis ekonomi Daerah ;
2. prospek pertumbuhan ekonomi Daerah
3. prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan
ekonomi.
d. Kemampuan keuangan pembangunan Daerah, meliputi ;
1. sumber penerimaan Daerah dan Alokasi pembiayaan
pembangunan ; dan
2. prediksi peningkatan kemampuan keuangan
pembangunan daerah
e. Kedudukan daerah, meliputi ;
1. kedudukan daerah dalam kebijakan strategi struktur
ruang nasional ;
2. kedudukan Daerah di dalam sistem perekonomian
regional; dan
3. kedudukan Kabupaten/Kota dalam kebijakan trategis
struktur ruang Daerah.
(3) Pengolahan dan analisis rencana struktur ruang dan rencana
pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, paling sedikit meliputi :
a. identifikasi daerah fungsiaonal perkotaan (functional urban
area) di Daerah ;
b. analisis sistem pusat-pusat permukimana atau sistem
perkotaan yang didasarkan pada sebaran daerag fungsional
perkotaan yang ada di daerah; dan
c. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah
serta optimasi pemanfaatan ruang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan dan
analisa data sebgaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3),
ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
Pasal 9
(1) Penyusunan konsepsi RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 ayat (3) huruf c, meliputi perumusan konsep
pengembangan wilayah dan perumusan RTRW Provinsi.
(2) Konsep pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan alternatif konsep pengembangan wilayah,
yang memuat :
a. rumusan tentang tujuan, kebijakan dan strategi
pengembangan wilayah Daerah; dan
b. konsep pengembangan wilayah daerah.
(3) Perumusan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pilihan alternatif sesuai konsep
pembangunan wilayah.
(4) Hasil kegiatan perumusan konsepsi RTRW, meliputi :
a. tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah ;
b. rencana pola ruang wilayah; dan
c. penetapan kawasan-kawasan strategis.
Pasal 10
Penyusunan arah pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat (3) huruf d didasarkan pada rencana struktur ruang
rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis Daerah,
kemampuan keuangan Daerah dan standar teknis perencanaan tata
ruang, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
9

Bagian Ketiga
RPJM Daerah
Pasal 11
Bappeda menyusun Rancangan awal RPJM Daerah, dengan tahapan
sebagai berikut :
a. penyiapan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal
RPJM Daerah yang bersumber dari RPJM Nasional dan hasil
kajian evaluasi pemabngunan jangka menengah sebalumnya serta
proyeksi pembangunan selama 5 (lima) tahun;
b. penyusunan rancangan/sistematika RPJM Daerah; dan
c. penyempurnaan rancangan awal RPJM Daerah.
Bagian Keempat
Renstra OPD
Pasal 12
OPD menyusun rancangan awal Renstra OPD, dengan tahapan
sebagai berikut :
a. perumusan rancangan awal Resntra OPD; dan
b. penyiapan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi
Rentra OPD.
Bagian Kelima
Renip
Pasal 13
1) Renip di susun dalam kerangka kebijakan internal Bappeda untuk
mengendalikan kebijakan pembangunan sektoral :
2) Tata cara penyusunan rancangan awal Renip, meliputi :
a. pelaksanaan kajian awal penyusunan Renip berdasarkan
kondisi perkembangan pembangunan untuk setiap bidang atau
sektor dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait
b. penngumpulan data dan informasi terkait.
Bagian Keenam
RKPD
Pasal 14
1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah:
2) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD dengan kegiatan ,
meliputi :
a. pembentukan Tim penyusunan RKPD;
b. penjadualan atau pengagendaan kegiatan;
c. penyusunan sistematika RKPD;
d. perumusan capaian target kinerja program, isu dan amsalah
yang dihadapai dan isndikasi prioritas program pada tahun
rencana;
e. penghimpunan atau kompilasi prakiraan penambahan alokasi
anggaran; dan
f. pembahasan rancangan awal RKPD
10

Pasal 15
(1) Kepala OPD menyusun rancangan renja OPD sesuai rancangan
awal RKPD.
(2) Rancangan Renja OPD disampaikan oleh Kepala OPD kepada
Bappeda
(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi
rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan Renja OPD
sebagai masukan.
Pasal 16
(1) Penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud
pada pasal 15 ayat (3), dilaksanakan melalui tahaoan sebagai
berikut :
a. penilaian dan pembahasan atas konsistensi rancangan renja
IPD terkait dengan tugas dan fungsi OPD dan lintas wilayah,
khususnya yang terkait dengan penanganan isu strategis
Daerah;
b. pengidentifikasian program dan kegiatan lintas OPD dan lintas
wilayah, khususnya yang terkait dengan penanganan isu
strategis Daerah;
c. pengevaluasian program, anggaran yang dibutuhkan, indikator
kinerja, dan target kinerja yang hendak dicapai dari setiap
program dan kegaitan
d. pengintregasian rancangan Renja OPD ke dalam rancangan
awal RKPD, dengan memeprhatikan prioritas daerah maupun
nasional, prioritas program dan kegiatan OPD, serta
ketersediaan dana pembangunan.
e. pembahasan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka
memperoleh masukan dan pertimbangan terhadap naskah
rancangan RKPD; dan
f. Penyelesaian dokumen rancangan RKPD serta menyiapkan
ringkasan (summary) atau pokok-pokok materi sebagai bahan
pembahasan dalam kegiatan Musrenbang Tahunan Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyusunan rancangan
RKPD, ditetapkan oleh Kepala Bappeda
Bagian Ketujuh
RENJA OPD
Pasal 14
OPD Menyusun rancangan awal Renja OPD dengan tahapan sebagai
berikut :
a. penyiapan bahan, materi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam
penyusunan rancangan awal renja OPD;
b. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode
tahun sebelumnya;
c. penyusunan rancangan awal renja OPD
d. penyiapan forum OPD dan/atau forum gabungan OPD; dan
e. penyampaian rancangan renja OPD kepada Bappeda sebagai
bahan informasi pelaksanaan forum OPD dan/atau forum
gabungan OPD
11

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG DAN
MUSRENBANG
Bagian Kesatu
Pra Musrenbang dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah
Pasal 18
(1) Pra Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan untuk
menbahas dan menyempurnakan rancangan awal RPJP daeah
sbagaimana dimaksud pada pasal 5a, serta untuk menyerap
aspirasi masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanan untuk membahas
rancangan awal RPJP Daerah, dengan memeprhatikan hasil Pra
Musrenbang Jangka Pankang Daerah seabgaimana dimaksud
pada ayat (1), berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(3) Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Jangka Panjang
Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dalam bentuk rapat pleno
dengan agenda penyampaian, pembahasan dan penyepakatan
rancangan RPJP Daerah.
(4) Penyampaian, pembahasan dan kesepakatan rancangan RPJP
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan
ketentuan :
a. penyampaian rancangan RPJP Daerah, dilaksanakan pada
Sidang Pleno Awal;
b. pembahasan rancangan RPJP Daerah, dilaksanakan pada
Sidang Kelommpok; dan
c. kesepakatan rancangan RPJP Daerah, dilaksanakan pada
Sidang Peno Akhr, yang terdiri dari :
1. Evaluasi dan proyeksi kondisi umum pembangunan
2. Visi dan misi Daerah; dan
3. Arah pembangunan Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno serta penyamapain
pembahsan dan kesepakatan rancangan RPJP Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), ditetapkan oleh
Kepala Bappeda.
Bagian Kedua
Pra Musrenbang dan Musrenbang Jangka Menengah Daerah
Pasal 18
(1) Pra Musrenbang Menengah Panjang Daerah dilaksanakan untuk
menbahas dan menyempurnakan rancangan awal RPJM daeah
sbagaimana dimaksud pada pasal 11, serta untuk menyerap
aspirasi masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanan untuk
membahas rancangan awal RPJM Daerah, dengan
memperhatikan hasil-hasil Pra Musrenbang Jangka Menengah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.
(3) Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Jangka Menengah
Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dalam bentuk rapat pleno
dengan agenda penyampaian, pembahasan dan penyepakatan
rancangan RPJM Daerah.
12

(4) Penyampaian, pembahasan dan kesepakatan rancangan RPJM
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan
ketentuan :
a. penyampaian rancangan RPJM Daerah, dilaksanakan pada
Sidang Pleno Awal;
b. pembahasan rancangan RPJM Daerah, dilaksanakan pada
Sidang Kelommpok; dan
c. kesepakatan rancangan RPJM Daerah, dilaksanakan pada
Sidang Peno Akhr, yang terdiri dari :
1. Evaluasi dan proyeksi kondisi umum pembangunan
2. Visi dan misi Daerah; dan
3. Arah pembangunan Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno serta penyampaian
pembahasan dan kesepakatan rancangan RPJM Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), ditetapkan oleh
Kepala Bappeda.
Bagian Ketiga
Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD
Pasal 20
(1) Pra Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan
awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan pasal 16
serta untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan awal
RKPD, dengan memperhatikan hasil Pra Musrenbang RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Murenbang RKPD
dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dengan desa/kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota, Wilayah Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan, Provinsi, Serta Forum OPD dan
Forum Gabungan OPD.
(4) Kegiatan Pra Musrenbang RKPD dilaksanakan Bappeda dalam
bentuk rapat pleno dengan agenda meliputi penyampaian,
pembahasan dan kesepakatan rancangan RKPD.
(5) Penyampaian, pembahasan dan kesepakatan rancangan RKPD
sebagai mana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
a. penyampaian rancangan RKPD, dilaksanakan pada Sidang
Pleno Awal ; dan
b. pembahasan rancangan RKPD, dilaksanakan pada Sidang
Kelompok.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno serta penyampaian
pembahasan dan kesepakatan rancangan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh Kepala
Bappeda.
13

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN FORUM DENGAR PENDAPAT PUBLIK
DAN PENJARINGAN ASPIRASI
Pasal 21
(1) Pelaksanaan Forum dengar pendapat publik rancangan awal
RPJP Daerah, RTRW Provinsi, RPJM Daerah, Renstra OPD, renip
dan Renja OPD, dilakukan dengan tahapan, meliputi :
a. persiapan ;
b. pelaksanaan ; dan
c. pasca pelaksanaan.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim
penyelanggara Forum Dengar pendapat Publik RPJP Daerah,
RTRW Provinsi, RPJM Daerah, renip dan RKPD, yang ditetapkan
oleh Kepala Bappeda dan Tim Penyelenggara Forum Dengar
Pendapat Publik Penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD, yang
ditetapkan oleh Kepala OPD.
(3) Keluaran Forum Dengar Pendapat Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi :
a. rangkuman pendapat umum;
b. rekomdasi; dan
c. Berita Acara Forum Dengar Pendapat Publik
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Forum
Dengar Pendapat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ditetapkan oleh Kepala Bappeda sesuai kewenangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
Bagian Kesatu
Rancangan Akhir RPJP Daerah
Pasal 22
(1) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan
hasil Musrenbang Daerah.
(2) Rancangan Akhir RPJP Daerah hasil Musrenbang Jangka Panjang
Daerah sebagaimana kepada Publik untuk penyempurnaan akhir.
(3) Bappeda menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan akhir
RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada
Gubernur disertai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP
Daerah.
Bagian kedua
Rancangan Akhir RPJP Daerah
Pasal 23
(1) Bappeda menyusun rancangan akhir RTRW Provinsi berdasarkan
hasil forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi
pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
(2) Rancangan RTRW provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disam-paikan kepada Gubernur disertai Rancangan Peraturan
Daerah tentang RTRW Provinsi.
14

Bagian ketiga
Rancangan Akhir RPJM Daerah
Pasal 24
(1) Bappeda menyusun rancangan ahir RPJM Daerah berdasarkan
hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
(2) Rancangan Akhir RPJM Daerah hasil Musrenbang Jangka
Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada publik untuk
penyempurnaan akhir.
(3) Bappeda menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan akhir
RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada
Gubernur disertai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP
Daerah.
Bagian keempat
Rancangan Akhir Renip
Pasal 25
Rancangan Akhir Renip disusun berdasarkan hasil Forum Dengar
Pencapat Publik dan penjaringan aspirasi Renip.
Bagian kelima
Rancangan Akhir Rentra OPD
Pasal 26
(1) OPD menyusun rancangan akhir Rentra OPD didasrkan hasil
Forum dengar Pendapat Publik dan penjaringan aspirasi Renstra
OPD.
(2) Kepala OPD menyampaikan rancangan akhir Rentra OPD kepada
Kepala Bappeda sebagai bahan kajian untuk dilakukan
penyempurnaan.
(3) Penyempurnaan Renstra OPD sebagimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan dengan memperhatikan :
a. Penjabaran sasaran prioritas RPJM Daerah dalam sasaran
strategis OPD;
b. Konsistensi penjabaran kebijakan OPD dengan RPJM Daerah;
c. Konsistensi program dan kegiatan OPD sebagai penjabaran
operasional RPJM Daerah;
d. Sinergi antara sasaran hasil program OPD dengan program
prioritas Gubernur;
e. Sinergi antara sasaran keluaran kegiatan OPD dengan sasaran
hasil program OPD; dan
f. Sumberdaya yang diperlukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyempurnaan Renstra
OPD, ditetapkan oleh Kepala Bappeda sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian keenam
Rancangan Akhir Rentra OPD
Pasal 27
(1) Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil
Musrenbang RKPD.
(2) Rancangan akhir RKPD hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikunsultasikan kepada Publik untuk
penyempurnaan akhir.
15

(3) Bappeda menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan akhir
RKPD sebagaimana disertai rancangan Peraturan Gubernur
tentang RKPD.
Bagian ketujuh
Rancangan Akhir Rentra OPD
Pasal 28
(1) OPD Menyusun rancangan akhir Renja OPD dengan
memperhatikan hasil dari Forum OPD dan/atau Forum Gabungan
OPD.
(2) Penyusunan rancangan akhir Renca OPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Bappeda.
BAB VIII
SISTEMATIKA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29
Sistematika dokumen perencanaan pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 3, meliputi :
a. Rancangan awal dan Rancangan akhir RPJP Daerah;
b. Rancangan awal dan Rancangan akhir RTRW Provinsi;
c. Rancangan awal dan Rancangan akhir RPJM Daerah;
d. Rancangan awal dan Rancangan akhir Renip;
e. Rancangan awal dan Rancangan akhir Renstra OPD;
f. Rancangan awal dan Rancangan akhir RKPD; dan
g. Rancangan awal dan Rancangan akhir Renja OPD.
Bagian Kedua
Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RPJP Daerah
Pasal 30
Sistematikan rancangan awal dan rancangan akhir RPJP Daerah,
meliputi :
BAB I. PENDAHULUAN, memuat latar belakang, Dasar Hukum
Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya,
Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan
BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS, memuat permasalahan
pembangunan daerah dan isu-isu strategis
BAB IV VISI DAN MISI, memuat visi dan misi pembangunan Daerah
serta indikator perwujudan visi dan misi.
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH.
BAB IV. KAIDAH PELAKSANAAN
BAB V. PENUTUP
16

Bagian Ketiga
Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RTRW Provinsi
Pasal 31
Sistematika rancangan awal dan rancangan akhir RTRW Provinsi,
meliputi :
BAB I : PENDAHULUAN, memuat uraian mengenai :
A Dasar Hukum penyusunan RTRW Provinsi;
B Profil Daerah, mencakup
1. Gambaran Umum daerah yang dilengkapi :
a. Peta orientasi;
b. Peta tutupan lahan;
c. Peta rawan bencana;
d. Peta kepadatan penduduk eksisting;
e. Peta lainnya; dan
f. Pembangian Wilayah administrasi
2. Kependudukan dan sumberdaya manusia;
3. Potensi bencana alam;
4. Potensi sumberdaya alam; dan
5. Potensi ekonomi wilayah;
C Isu Strategis
BAB II : TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI, memuat
uraian mengenai
A. Tujuan penataan runagn wilayah daerah; dan
B. Rencana sistem jaringan prasarana daerah,
mencakup:
1. Rencana pengembangan sistem prasarana
Transportasi, meliputi :
a. Rencana jaringan ajalan;
b. Terminal tipe A dan B;
c. Jringan rel KA, stasiun antarkota;
d. Pelabuhan dalam fungsi dan cakupan
layanan pusat penyebaran dan bukan pusat
penyebaran;dan
e. Bandara dalam fungsi dan cakupan
wilayah.
2. Rencana pengembangan sistem Prasarana
Energi, Meliputi :
a. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra
Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi,
Dan Saluran Udara Tegangan Menengah.
b. Pusat-Pusat Pembangkit Listrik;Dan
c. Pusat-Pusat Distribusi Tegangan
Menengah Ke Atas.
3. Rencana pengembangan prasarana
sumberdaya air, meliputi;
a. Sumber-sumber air baku untuk kegiatan
permukiman perkotaan; dan
b. Jaringan air baku wilayah.
4. Rencana Pengembangan Prasaran
Telekomunikasi , meliputi ;
a. Jaringan terestrial skala wilayah dan
nasional yang ada di Daerah, seperti mikro
digital, serat optik, mikro analog, dan kabel
laut;
b. Jaringan internasional; dan
c. Jaringan satelit atau stasiun bumi.
5. Rencana Pengembangan Prasarana lainnya,
meliputi;
17

a. Prasarana ekonomi seperti pasar induk
wilayah;
b. Pusat perbelanjaan modern-tradisional;
c. Prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit
Umum tipe A dan Rumah Sakit Umum tipe
B
d. Prasarana pendidikan seperti perguran
tinggi skala wilayah;
e. Prasarana pengelolaan lingkungan seperti
TPA regional;
f. Prasarana sosial budaya seperti rekreasi
dan pusat kesenian-kebudayaan Daerah;
g. Prasarana olahraga seperti stadion dan
pusat olahraga Daerah; dan
h. Pusat kegiatan keagamaan Daerah.
C Peta Rencana Struktur Ruang, yang
menggambarkan sistem perkotaan dan jaringan
prasarana Daerah.
BAB III : RENCANA POLA TATARUANG, memuat uraian
meliputi :
A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung, meliputi :
1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memebrikan perlindungan
terhadap kawasan bawahanya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan
cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
B. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya, meliputi
:
1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan hutan Rakyat;
3. Kawasan peruntukan hutan Pertanian;
4. Kawasan peruntukan hutan Perkebunan;
5. Kawasan peruntukan hutan Perikanan;
6. Kawasan peruntukan hutan Pertambangan;
7. Kawasan peruntukan hutan Industri;
8. Kawasan peruntukan hutan Pariwisata;
9. Kawasan peruntukan hutan Permukiman;
dan
10. Kawasan peruntukan lainnya.
C Peta Rencana Pola Ruang, yang menggambarkan
semua delineasi peruntukan ruang kawasan
lindung dan kawasan budidaya di Daerah.
BAB V : PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI,
memuat uraian mengenai :
A. Lokasi dan jenis kawasan strategis Daerah
B. Peta kawasan strategis Daerah, yang menunjukan
delineasi kawasan strategis Daerah dan kawasan
strategis nasional yanga da di daerah.
BAB VI : ARAHAN PEMANFAATAN RUANG, memuat tabel
indikasi program utam jangka panjang yang dirinci pada
program jangka menengah lima tahunan Daerah, yang
mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran,
waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan,
sumberdana, kelembagaan, dan OPD pelaksana yang
distrukturkan dalam :
18

a. Indikasi program perwujudan rencana struktur
wilayah Daerah, meliputi indikasi program utama
perwujudan pusat-pusat kegiatan, dan program
utama perwujudan sistem prasarana Daerah.
b. Indikasi program perwujudan pola ruang wilayah
Daerah, meliputi indikasi program perwujudan
kawasan lindung dan indikasi program perwujudan
kawasan budaya; dan
c. Indikasi program perwujudan kawasan strategis
Daerah.
BAB VII : ARAHAN PENGENDALIAN PEMNAFAATAN RUANG,
memuat uraian meliputi :
A. Indikasi Arahan Parturan Zonasi, meliputi :
1. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola
ruang wilayah Daerah;
2. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang
disektar sistem jaringan prasaran wilayah
Daerah.
B. Arahan Perizinan, meliputi:
1. Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang di daerah
baik eksisting maupun rencana;
2. Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang
yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
3. Arahan pengambilan keputusan terkait dengan
perizinan yang diterbitkan.
C. Arahan Intensif dan desinfensif, meliputi:
1. Intensif-disintensif kepada provinsi lainnya;
2. Intensif-disintensif kepada Kabupaten/Kota;
3. Intensif-disintensif dari Pemerintah Daerah
kepada masyarakat.
D. Arahan Pengenaan Sanksi administratif:
Bagian Keempat
Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RPJM Daerah
Pasal 32
Sistematika rancangan awal dan rancangan akhir RPJM Daerah,
meliputi :
Bab I.
Bab II.
Bab III.
Bab IV.
PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Dasar Hukum
Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika
Penulisan serta Maksud dan Tujuan
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH, memuat
evaluasi pembangunan daerah dan kondisi eksisting
sampai dengan awal penyusunan RPJMD yang diuraikan
menurut sektor atau bidang pembangunan di daerah.
Disamping itu juga diuraikan tentang aspek-aspek
pembangunan daerah.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
memuat kinerja keuangan masa lalu sebagai gambaran
pelaksanaan kinerja keuangan daerah dan neraca daerah
serta kerangka pendanaan daerah.
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS, memuat permasalahan
pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan
daerah.
19

Bab V.
Bab VI.
Bab VII.
Bab VIII.
Bab IX.
Bab X.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat visi dan
misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja
setiap misi pembangunan.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat dan
menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan
dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang
dipilih.
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH, memuat arah kebijakan pembangunan
berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian
indikator kinerja.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH, memuat
hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait
beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.
Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target
indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang
dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada
awal periode perencanaan.
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN,
memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk
memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian
yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat
dicapai.
PENUTUP, memuat hal-hal pokok yang termuat dalam
keseluruhan dokumen RPJMD, sebagai pedoman bagi
semua pihak dalam memfungsikan RPJMD sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Lampiran-Lampiran
Bagian Kelima
Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Renip
Pasal 33
Sistematika rancangan awal dan rancangan akhir Renip, meliputi :
BAB I : PENDAHULUAN, memuat uraian meliputi :
A. Latar belakang, meliputi :
1. visi dan Misi jangka menengah Daerah; dan
2. kondisi umum pembangunan sektoral daerah.
B. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bappeda.
C. Sistematika Penyusunan Renip.
BAB II : EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SEKTORAL, memuat uraian meliputi :
BAB III
A.
B.
C
Evaluasi Pembangunan sektoral;
Pendekatan pembangunan sektoral; dan
Arah kebijakan pembangunan sektoral.
: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN RENCANA,
20

memuat uraian meliputi :
A. Program/kegiatan sektoral lima tahunan;
B. Capaian kinerja pada periode sebelumnya dan
target 5 tahun ke depan;
C. Permasalahan yang dihadapi dan upaya
penanganannya; dan
D. Kebijakan sektoral tahun rencana.
BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUANN TAHUN RENCANA,
memuat uraian meliputi :
A. Prioritas Progran dan kegiatabn Pembangunan
Tahun Rencana (Road Map);
B. Rencana Kegiatan Tahun Rencana; dan
C. Rencana Kegiatan Lintas OPD, Lintas Pelaku dan
Lintas Wilayah Tahun Rencana.
BAB VI : PENUTUP, menjelaskan kaidah pelaksanaan Renip,
penegasan komitmen terhadap pencapaian target
implementasi program dan kegiatan sektoral pada
tahun rencana, serta penegasan Renip sebagai acuan
pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bagi
lintas OPD pada rumpun sektoral.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Bagian Keenam
Rancangan Awal dan Rancangan akhir Renstra OPD
Pasal 34
Sistematika rancangan awal dan rancangan akhir Renstra OPD,
meliputi :
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika
Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN OPD, memuat Tugas,
Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya
OPD, Kinerja Pelayanan OPD serta Tantangan dan
Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI, memuat Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD,
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan
wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan
Renstra,Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan
Isu-isu Strategis
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN, memuat Visi Dan Misi Jangka
Menengah OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah OPD serta Strategi dan Kebijakan OPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif, sebagaimana tabel Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif OPD
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
21

BAB VII
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, memuat indikator
kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJM, dengan
dilengkapi tabel Indikator Kinerja OPD yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan kegiatan
serta penegasan komitmen OPD terhadap
pelaksanaan Renstra maupun RPJMD
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Bagian Ketujuh
Rancangan Awal dan Rancangan RKPD
Pasal 35
Sistematika rancangan awal dan rancangan akhir RKPD, meliputi :
BAB I.
BAB II.
BAB III.
PENDAHULUAN, memuat Latar belakang, dasar Hukum
Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika
Dokumen RKPD, maksud dan Tujuan.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, MEMUAT evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun lalu, menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan
dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan
sebagai bahan acuan.
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, memuat kondisi
ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah
daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH, memuat prioritas dan sasaran pembangunan
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja
pembangunan tahunan daerah dengan target capaian
kinerja tahunan RPJMD, serta hasil Musrenbang
Tahunan Daerah.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH, memuat rincian program dan kegiatan
prioritas daerah berdasarkan hasil evaluasi
pembangunan, isu strategis, rumusan arah kebijakan,
program, sasaran program, indikasi kegiatan, sumber
dana dan penanggung jawabnya sesuai dengan capaian
indikator kinerja program tahunan RPJMD.
BAB VI PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan dan
penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut
22

yang perlu dilaksanakan oleh OPD dan pelaku
pembangunan lainnya.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini
sepanjang mengenai teknis penyelenggaraannya, ditetapkan oleh
Kepala Bappeda
Pasal 38
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan : di Bandung
pada tangga l: 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN.
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
LEX LAKSAMANA
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR
SERI
23