Penanganan Masalah Pembalakan Liar Di Kawasan Ulu Masen, Aceh

Penanganan Masalah 

Pembalakan Liar 

Di Kawasan Ulu Masen, Aceh 

Strategi, Aksi dan Tujuan di Masa Yang Datang 

November 2011

Penanganan Masalah Pembalakan Liar 

Di Kawasan Ulu Masen, Aceh 

Strategi, Aksi dan Tujuan di Masa Yang Datang 

Tim Penyusun: 

Rahmad Kasia, Wahdi Azmi, Mahdi Ismail, Jane Dunlop, Dedi 

Kiswayadi, Halimatussa’diah, Fendra Tryshanie, Hasballah Isha, 

Nurmahdi Almasri dan Matthew Linkie. 

Terima Kasih Kepada: 

Graham Usher, Gabriella Fredriksson, Tim Brown, Tony Whitten, 

Darmawan Liswanto dan Herlina Inesz untuk mereview dan mengomentari 

versi sebelumnya dari laporan ini. Pendanaan untuk 

kegiatan FFI disediakan oleh Multi Donor Fund di bawah AFEP dengan 

pengawasan oleh Bank Dunia. 

Laporan Fauna & Flora International, Aceh 

November 2011 

Foto-foto: 

Mahdi Ismail/FFI 

Layout/Desain 

Hairul Anwar 

i

Ringkasan 

Perubahan iklim diakui sebagai ancaman global 

untuk manusia dan keanekaragaman hayati 

dan sebagai salah satu hal yang harus ditangani 

secara kolektif oleh masyarakat internasional 

jika penyebab-penyebabnya harus dikelola 

dan dikurangi dampaknya. 

Meskipun beberapa profil Konferensi Tingkat 

Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa- 

Bangsa yang telah ditetapkan untuk menentukan 

cara terbaik untuk mencapai hal ini, sebuah 

kesepakatan masih belum tercapai. Namun 

demikian, Pemerintah Indonesia, yang 

memimpin lebih dari 10% dari hutan tropis 

dunia dan yang menderita dari laju deforestasi 

yang tinggi, namun demikian mulai terlibat 

dalam dialog kebijakan untuk mendukung 

pengembangan strategi Reducing Emissions 

from Deforestation and forest Degradation 

(REDD+) yang bertujuan untuk membantu 

memenuhi target pengurangan emisi gas 

rumah kaca. Dalam persiapan untuk menerapkan 

strategi ini, Indonesia harus terlebih dahulu 

menunjukkan kepada investor dan 

masyarakat internasional bahwa Indonesia 

telah menghindari tingkat ambang deforestasi. 

Ini akan menurunkan jumlah pembukaan lahan 

ilegal dan pemindahan ilegal pohon kayu 

berkualitas tinggi. Sayangnya, strategi yang 

telah dicapai ini adalah langka dan kegagalan 

masa lalu cenderung disalahkan pada pemerintahan 

yang lemah, dan insentif tidak cukup 

untuk tidak menebang hutan. 

Dalam laporan ini, kami memberikan sebuah 

studi kasus yang menggambarkan bagaimana 

lembaga-lembaga penegak hukum pemerintah, 

organisasi masyarakat lokal dan Fauna & 

Flora International (FFI) berkolaborasi secara 

efektif untuk menangani komponen penebangan 

liar di dalam dan sekitar 738.000 ha 

ekosistem Ulu Masen yang terletak di Aceh, 

Indonesia. Kawasan hutan ini bertindak sebagai 

DAS yang vital bagi sekitar 300.000 orang 

dan saat ini sedang dikembangkan sebagai 

'proyek REDD' karena peran pentingnya 

dalam penyerapan karbon. Antara tahun 2008 

dan 2009, sistem informasi-intel berbasis 

masyarakat dibentuk di sekitar Ulu Masen. 

Dari 190 kejahatan hutan yang telah dilaporkan 

ke polisi serta Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Aceh. 86 operasi penegakan 

hukum telah dilaksanakan dan total 251m 3 

kayu ilegal, 26 kendaraan, 17 gergaji, dua gergaji 

industri ditahan dan tiga penggergajian 

kayu ditutup, yang semuanya digunakan untuk 

penebangan liar. Selain itu, 138 orang 

yang diduga terlibat dalam penebangan liar 

ditangkap. Dari 45 kasus yang dipantau sampai 

hasil yang diketahui, sebagian besar (29 

kasus) dilanjutkan ke pengadilan dan, dari 

kasus-kasus ini, kurang lebih setengah (48,3%) 

dari terdakwa menerima hukuman penjara 

(berkisar antara 4 bulan sampai 4,5 tahun), 

dengan sisanya menerima peringatan verbal 

(41,4%) untuk pelanggaran pertama atau 

menunggu keputusan final (10,3%). Kasus 

yang tidak dilanjutkan ke pengadilan (16 kasus) 

yang biasanya dibatasi oleh kurangnya 

bukti. 

ii

Faktor yang berkontribusi terhadap prestasi 

proyek Ulu Masen meliputi: kemauan politik 

yang kuat (instansi pemerintah misalnya secara 

teratur menanggapi laporan masyarakat dan 

kebanyakan dari kasus dilanjutkan ke pengadilan 

dan berhasil dituntut); dukungan stakeholder 

yang kuat (misalnya partisipasi aktif 

organisasi lokal disepanjang seluruh perbatasan 

Ulu Masen mengirimkan sinyal jelas bahwa 

banyak komunitas menentang pembalakan liar 

dan mendukung tindakan pemerintah), dan, 

dana yang dapat segera diakses (misalnya sebagian 

besar pekerjaan dalam menanggulangi 

penebangan liar, dari peningkatan kapasitas 

penegak hukum untuk pemantauan dan pelaporan 

kejahatan hutan, tetapi bukan penegakan 

hukum,yang sebagian besar didukung oleh 

FFI). 

- atau jaringan yang lebih luas untuk pedagang 

dan pembeli dari pembalakan liar ini. 

Akhirnya, setelah dukungan utama keuangan 

FFI (disediakan oleh Multi Donor Fund) berakhir, 

terjadi pengurangan yang sesuai dan 

signifikan dalam kegiatan lapangan, menunjukkan 

bahwa strategi itu belum mencapai 

keberlanjutan. Rekomendasi teknis dan kebijakan 

kunci untuk meningkatkan strategi 

pembalakan liar- multi pihak dibuat dalam 

laporan dan dapat membantu Pemerintah 

Indonesia dalam mengembangkan komponen 

penting bagi miliar dolar dalam REDD + 

strategi. 

Meskipun hasilnya menjanjikan, hal-hal ini perlu 

dipertimbangkan dalam konteks yang lebih 

luas. Pertama, setelah proyek itu berakhir, 

pembalakan liar terus dilakukan di setiap lima 

kabupaten yang menjadi fokus Ulu Masen. 

Kedua, tidak ada usaha untuk mengatasi konversi 

hutan ilegal menjadi lahan pertanian – 

yang merupakan ancaman utama hutan lainnya 

iii

Daftar Isi 

RINGKASAN 

ii 

Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1 

Aceh Masa Kini.......................................................................................................................................... 1 

Ancaman Pembalakan Liar ....................................................................................................................... 1 

Komitmen Pemerintah Aceh Terhadap Pengelolaan Hutan Berkelanjutan .......................................... 3 

Ulu Masen ................................................................................................................................................. 5 

Proyek Hutan dan Lingkungan atau 

Aceh Forest and Environment Project (AFEP) ........................................................................................ 

6 

Tujuan Laporan ......................................................................................................................................... 7 

Pembentukan Jaringan Multi-stakeholder Untuk Mengatasi Pembalakan Liar ........................................... 8 

Keterlibatan Masyarakat .......................................................................................................................... 8 

Menciptakan Mata Pencaharian Alternatif Untuk Pembalak Liar ......................................................... 11 

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum ............................................................................. 14 

Pengelolaan Hutan Secara inovatif ......................................................................................................... 15 

Membangun Jaringan Intel Multi-stakeholder ....................................................................................... 16 

Penanganan Pembalakan Liar Melalui Jaringan Multi-stakeholder .............................................................. 18 

Monitoring dan Pelaporan ....................................................................................................................... 18 

Penegakan Hukum; Kegiatan Operasi, Penyitaan dan Penangkapan .................................................... 19 

Identifikasi Faktor-Faktor Yang Menunjang Keberhasilan Proyek ............................................................... 23 

Kebijakan Politik ....................................................................................................................................... 23 

Dukungan Stakeholder Lokal ................................................................................................................... 24 

Pendanaan ................................................................................................................................................ 25 

Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya-upaya Penanganan Pembalakan Liar ............................................ 26 

Rekomendasi ............................................................................................................................................ 27 

Rekomendasi Teknis ................................................................................................................................. 27 

Rekomendasi Kebijakan ........................................................................................................................... 28 

Kesimpulan ........................................................................................................................................................ 30 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Ringkasan data statistic di 6 kabupaten …………………………………………………………….. 6 

Tabel 2. Monitoring kasus pembalakan liar (n = 369) yang dilaporkan oleh tiga NGO lokal yang menjadi 

19 

mitra kerja FFI (Agustus 2008 – Agustus 2009) di dalam dan di sekitar kawasan Ulu Masen…….. 

Tabel 3. Hasil penyitaan dari operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi dan Dishutbun 

(Agustus 2008 – Agustus 2009) di dalam dan di sekitar kawasan UluMasen, Aceh………………. 21 

Tabel 4. Ringkasan hasil operasi penegakan hukum dalam kaitannya dengan jumlah laporan kejahatan 

hutan yang telah diserahkan (Agustus 2008 - Agustus 2009) di dalam dan sekitar Ulu Masen….. 21 

Tabel 5. Penangkapan dan penuntutan dari hasil operasi penegakan hukum yang telah dilaksanakan 

(Agustus 2008 – Agustus 2009) di dalam dan di sekitar kawasan Ulu Masen …………………….. 22 

DAFTAR PETA 

Peta 1. Wilayah-wilayah Aceh yang termasuk dalam kawasan Ulu Masen...................................................... 4 

Peta 2. Peta Illegal Logging dan hotspot dalam kawasan Ulu Maseh ............................................................ 20 

iv

Pendahuluan 

Aceh Masa Kini 

Di Indonesia, Aceh merupakan salah satu 

provinsi yang memiliki anugerah yang sangat 

kaya dengan berbagai-sumber daya alamnya, 

termasuk beragam susunan ekosistem hutan 

dengan luas 3.3 juta ha, meliputi lebih dari 60 

persen areal kawasan provinsi ini. 

Namun, setelah dilanda bencana gempa bumi 

dan tsunami pada bulan Desember tahun 

2004 lalu, kekayaan dan sumber daya alam 

Aceh yang melimpah mengalami tekanan 

yang begitu kuat dengan adanya permintaan 

kayu dengan jumlah yang tidak pernah 

terduga sebelumnya akibat dari pelaksanaan 

rekonstruksi secara besar-besaran (lebih dari 

US$7 milyar diinvestasikan di provinsi ini) 1 . 

Pada waktu yang bersamaan, berakhirnya 

konflik di Aceh pada tahun 2005 menyisakan 

ribuan eks-kombatan yang tidak memiliki 

pekerjaan. Beberapa diantara mereka 

menanggapi tingginya permintaan akan kayu 

dan kebutuhan hidup mereka sendiri dengan 

melakukan praktek pembalakan liar. 

Disamping itu, banyak masyarakat yang telah 

lama tidak merambah hutan selama masa 

konflik dengan alasan keamanan, mulai 

menggarap lahannya kembali atau bahkan 

membuka lahan pertanian yang baru di areal 

hutan. 

Ancaman Pembalakan Liar 

Penyebab yang menjadi dasar terjadinya 

pembalakan liar bersifat multidimensi namun 

terkait dengan korupsi pada berbagai 

tingkatan dalam masyarakat, dimana 

pelanggaran ini secara khusus dikendalikan 

oleh sindikat kejahatan. Kejahatan yang 

terorganisir terkait dengan kemiskinan ini 

seringkali mengeksploitasi masyarakat yang 

berpendapatan rendah, biasanya mereka yang 

tinggal dekat dengan kawasan hutan tersebut. 

Besarnya bagian pendapatan yang dihasilkan 

dari pembalakan liar yang cukup signifikan 

tidak ikut dinikmati oleh masyarakat setempat, 

tetapi justru oleh sindikat kejahatan tersebut. 

Dana-dana ini masuk kedalam jaringan sindikat 

kejahatan yang berkaitan erat dengan 

perdagangan manusia, narkoba dan senjata. 2 

Kondisi sosial ekonomi dan politik di Aceh 

sangat kondusif untuk praktek-praktek 

penebangan liar, rendahnya Produk Domestik 

Bruto (PDB) (

manfaat perekonomian yang nyata. Undang- 

Undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Peraturan tentang otonomi daerah) telah 

menyumbangkan peningkatan sumber daya 

keuangan untuk meningkatkan kesempatan 

pembangunan di Aceh melalui Dana Otonomi 

Khusus dari Pemerintah Indonesia; namun 

demikian, rendahnya kapasitas tetap menjadi 

suatu tantangan besar tercermin dari 

banyaknya tersisa alokasi anggaran tahunan 

yang diakibatkan lambatnya perencanaan awal 

sehingga pencairan dana tertunda serta 

rendahnya pengeluaran pemerintah. 

Karena terbatasnya kesempatan akan mata 

pencaharian, rendahnya keahlian dan 

pendidikan formal yang dimiliki, banyak rakyat 

Aceh terlibat dalam kegiatan pembalakan liar. 

Hal ini sangat berpotensi untuk menimbulkan 

keresahan sosial dan menjadi pemicu terjadinya 

konflik dalam dan antar masyarakat yang ada di 

Aceh karena hutan-hutan di daerah aliran 

sungai dan hutan adat ditebang secara liar oleh 

anggota masyarakat yang termarjinalkan atau 

oleh pihak-pihak dari luar sementara 

masyarakat lokal yang terkena imbasnya. 

Keterlibatan eks-kombatan dalam sejumlah 

kegiatan ilegal ini juga meningkatkan 

kemungkinan terjadinya konflik antara mereka 

dengan aparat penegak hukum dari pemerintah 

seperti polisi serta dengan pihak-pihak yang 

dulunya pernah berseteru dengan mereka. Hal 

ini dapat memicu timbulnya permasalahan lebih 

lanjut. 

Pembalakan liar di Aceh, sebagaimana yang 

terjadi di daerah lainnya, memiskinkan 

masyarakat melalui penurunan kualitas hidup 

dan dampak negatif yang diterima, berbagai 

fungsi ekosistem hutan terus mengalami 

degradasi. Dalam beberapa kasus, fungsi-fungsi 

pelayanan ini sangatlah penting bagi 

kelangsungan hidup manusia, termasuk 

ketersediaan makanan, obat-obatan dan bahan 

bakar, serta fungsi-fungsi pengatur seperti 

iklim, air dan penyakit; dan fungsi pelayanan 

yang lebih hakiki lagi seperti agama, budaya, 

rekreasi, pendidikan dan pariwisata. Disamping 

itu, degradasi habitat hutan memiliki dampak 

yang dapat merusak margasatwa, khususnya 

spesies-spesies seperti harimau dan gajah yang 

memerlukan tempat tinggal yang cukup luas. 

Dengan adanya penebangan hutan spesiesspesies 

ini juga akan menjadi semakin sering 

kontak dengan manusia, yang dapat 

menimbulkan korban luka maupun korban jiwa 

bagi kedua belah pihak, serta kehilangan mata 

pencaharian (termasuk hasil panen dan ternak). 

Gelondongan kayu hasil penebangan liar (Foto: Asriadi/FFI) 

Strategi, Aksi, dan Tujuan di Masa Yang Akan Datang 

2

Komitmen Pemerintah Aceh 

terhadap Pengelolaan Hutan 

Berkelanjutan 

Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab 

besar untuk memberikan manfaat 

pembangunan ekonomi kepada daerah Aceh. 

Tantangannya adalah bagaimana dapat 

melaksanakannya dengan cara yang tetap 

memperhatikan fungsi hutan Aceh yang 

sangat luas dan memastikan hutan tersebut 

dapat terus memberikan manfaat bagi jutaan 

rakyat di provinsi ini. Telah ada beberapa 

upaya dari Pemerintah Aceh yang secara jelas 

menggambarkan tentang komitmennya 

untuk melakukan upaya perlindungan 

terhadap hutan-hutan di Aceh dan fungsi 

penting ekosistemnya. 

Upaya-upaya tersebut meliputi: 

Moratorium Logging - diluncurkan pada 

bulan Juni 2007 untuk menghentikan 

praktek perdagangan kayu konvensional 

dengan demikian opsi tentang 

pengelolaan hutan secara berkelanjutan 

dapat diidentifikasi dan dipertimbangkan; 

Tim Penyiapan Rencana Strategis 

Pengelolaan Kawasan Hutan Aceh 

(TIPERESKA) - yaitu tim teknis yang 

dibentuk dan ditugaskan untuk meninjau 

dan merancang ulang pengelolaan sektor 

kehutanan dan areal hutan untuk Aceh, 

dengan memperhatikan moratorium 

logging, dengan hasil output kunci yang 

meliputi rencana tata ruang yang turut 

menyertakan hal terkait lingkungan dan 

evaluasi ekonomis dari sumber-sumber 

daya hutan Aceh; 

Inisiatif tentang Aceh Hijau (Aceh Green 

Initiative) – yaitu strategi jangka panjang 

untuk pembangunan ekonomi 

berkelanjutan di Aceh yang berfokus pada 

kegiatan mulai dari energi bersih sampai 

hutan berkelanjutan dan pengelolaan 

sumber daya yang tidak dapat 

diperbaharui. Hal ini juga bertujuan untuk 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi para 

eks-kombatan dan petani pemilik ladang 

kecil serta memastikan bahwa sumbersumber 

daya alam (khususnya hutan) 

dikelola dengan baik dan manfaatnya 

terbagi secara merata sebagai bagian dari 

strategi pengelolaan penggunaan lahan 

secara keseluruhan; 

Badan Pengelola Ekosistem Leuser (BPKEL) 

- dibentuk pada tahun 2006 yang 

merupakan suatu badan konservasi baru di 

bawah Pemerintah Aceh dengan tugas 

untuk melindungi Ekosistem Leuser Aceh 

dengan menjaga integritas ekologinya dan 

seiring dengan pelaksanaannya juga 

berupaya meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat yang ada di 

lingkungan sekitarnya. 

Proyek-proyek untuk menghindari 

penebangan hutan - mekanisme 

pendahuluan dan mekanisme 

pembangunan yang sedang berjalan 

mengenai produksi karbon berkelanjutan 

bagi Ekosistem Ulu Masen dan Ekosistem 

Leuser, melalui proyek-proyek REDD . 

Proyek-proyek kerjasama antara publikswasta 

ini bertujuan untuk tetap terus 

menggerakkan aliran pendapatan jangka 

panjang bagi hutan-hutan di Aceh. REDD 

Project Ulu Masen merupakan project 

pertama yang diaudit menggunakan 

Standar Iklim, Komunitas dan Keragaman 

Hayati (the Climate, Community & 

Biodiversity Standards) dan merupakan 

salah satu yang termaju di dunia; dan, 

Rekrutmen Petugas Penjaga Hutan – 2.000 

orang eks-kombatan dipekerjakan oleh 

Pemerintah Aceh sebagai pegawai negeri 

non-sipil pada Program Pengamanan Hutan 

(Pamhut) di lingkungan Dishutbun dengan 

tugas pokok untuk melindungi hutan Aceh 

di tingkat lapangan. 

3 Penanganan Masalah Pembalakan Liar di Kawasan Ulu Masen

Peta 1. Wilayah-wilayah Aceh yang termasuk dalam kawasan Ulu Masen 


4

Ulu Masen 

Pada tahun 2009, 738,000 hektare wilayah Ulu 

Masen diusulkan sebagai suatu Areal Strategis 

(untuk perlindungan) di tingkat provinsi sebagai 

pengakuan akan pentingnya lingkungan 

dan ekonominya bagi Aceh. 

Wilayah ini, yang mencakup bagian dataran 

tinggi di daerah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh 

Barat, Pidie,Pidie Jaya dan perbatasan Bireun 

(tabel 1), terdiri dari beberapa jenis hutan 

khusus mulai dari hutan karst dataran rendah 

hingga hutan pegunungan. 

Ulu Masen memberikan berbagai layanan sosial 

dan ekonomi yang tak ternilai harganya bagi 

sekitar 300.000 masyarakat 7 yang tinggal 

berbatasan dengan hutan tersebut, ditambah 

dengan masyarakat yang tinggal dipusat-pusat 

populasi utama di Banda Aceh dan Aceh Besar 

(>1 juta jiwa). Misalnya, hutan-hutan ini 

menstabilkan lereng-lereng curam yang banyak 

ditemukan didaerah tersebut, mencegah tanah 

longsor dan membantu mengatur iklim, serta 

menjamin pasokan air tetap untuk mendukung 

ekonomi pertanian lokal, dimana sebagian 

besar masyarakat yang tinggal dipinggiran 

hutan sangat bergantung padanya. Manfaat 

lingkungan yang diberikan bagi kekayaan 

keragaman hayati yang dimiliki kawasan Ulu 

Masen termasuk sedikitnya 300 spesies dari 

habitat burung, 87 spesies reptil dan amfibi 

serta populasi harimau Sumatra dan populasi 

gajah yang secara global sangat penting. 8 

FFI dan LSM lokal di lima kabupaten dikawasan 

Ulu Masen sejak bulan Oktober hingga 

November 2008. Untuk ini, dilakukan survey 

untuk keseluruhan lingkar batas kawasan Ulu 

Masen seluas 2.453 km, yang 

mendokumentasikan 179 jalan yang baru 

dibuka di daerah Aceh Barat (n = 12, panjang 

keseluruhan jalan = 118 km), Aceh Besar (n = 

45, jalan = 241 km), Aceh Jaya (n = 38, jalan = 

263 km), Pidie (n = 41, jalan = 176 km) dan Pidie 

Jaya (n= 43, jalan = 250 km), penebangan kayu 

ilegal di Aceh Besar (12 lokasi), Pidie (25), Aceh 

Jaya (30) dan Pidie Jaya (38) dan konversi 

hutan ilegal menjadi lahan pertanian di Aceh 

Besar (17 lokasi), Aceh Jaya (14), Pidie (14), 

Pidie Jaya (56) dan Aceh Barat (11). Hasil-hasil 

ini digunakan sebagai panduan dalam 

penyusunan strategi mitigasi pembalakan liar 

lanjutan untuk kawasan Ulu Masen. 

Banyak lahan pertanian di sekitar hutan Ulu 

Masen yang membuatnya mudah diakses 

sehingga rentan terhadap berbagai ancaman 

yang diakibatkan oleh pembalakan liar. 

Ancaman ini pada mulanya dinilai melalui suatu 

penilaian cepat, yang dikoordinir oleh 

TIPERESKA dan dilaksanakan oleh tim lapangan 

7 Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, 2007. Pengurangan Emisi Karbon dari deforestasi dalam kawasan Ekosistem Ulu Masen. 

Aceh, Indonesia. Sebuah desain proyek Triple-Benefit untuk CCBA Audit 

8 

Linkie, M & McKay, J.E. 2008. Konservasi hutan dan keragaman hayati pada kawasan Ekosistem Ulu Masen. Laporan Teknis yang 

tidak diterbitkan, Fauna & Flora International. Aceh. 


Tabel 1. Ringkasan data statistik di 6 kabupaten 

Kabupaten 

Luas 

Kabupaten 

(ha) 

Tutupan 

hutan tahun 

2009 (ha) 

Tepi 

Hutan 

(km) 

Jumlah 

Populasi 

Kepadatan 

(Masyarakat/ha) 

Aceh Barat 276,058 114,970 279 158,499 0.57 

Aceh Jaya 387,251 239,577 1,360 82,904 0.21 

Aceh Besar 289,053 112,379 566 312,765 1.08 

Pidie 316,959 190,434 643 386,053 1.22 

Pidie Jaya 94,868 54,169 134 135,345 1.43 

Bireuen 180,030 63,640 163 359,032 1.99 

Total 1,544,220 775,169 3,146 1,434,598 6.51 

Proyek Hutan dan 

Lingkungan Aceh atau Aceh 

Forest and Environment 

Project (AFEP) 

Upaya rekonstruksi pasca-tsunami dengan 

skala yang belum pernah terjadi sebelumnya 

serta berbagai tekanan lainnya terhadap 

sumber daya kayu Aceh membutuhkan upaya 

-upaya perlindungan terhadap dua ekosistem 

utama hutan Aceh, yaitu Leuser dan Ulu 

Masen. Kedua ekosistem ini meliputi 2,99 juta 

hektar hutan yang berdampingan (areal yang 

setara dengan luas negeri Belanda) dan 

pasokan air serta fungsi pelayanan 

lingkungan lainnya bagi lebih dari 60 persen 

dari jumlah penduduk Aceh. 

Menanggapi akan kebutuhan ini, Multi Donor 

Fund (dibentuk untuk melakukan koordinasi 

dan memberikan bantuan paska tsunami), 

dengan Bank Dunia sebagai mitranya, 

mendukung AFEP; proyek senilai $17,53 juta 

yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh 

Yayasan Leuser Internasional (YLI) dan FFI 

dari tahun 2006-2011. 

mendukung proses rekonstruksi dan 

pemulihan Aceh; 

2. Masalah konservasi dan lingkungan hidup 

terintegrasi kedalam proses perencanaan 

rekonstruksi dan pembangunan Aceh; dan, 

3. Struktur manajemen dibentuk untuk 

memastikan dukungan yang efektif dan 

transparan dalam pelaksanaan proyek. 

Dalam wilayah geographis Ulu Masen AFEP, 

FFI merancang dan melaksanakan beberapa 

kegiatan untuk mengurangi pembalakan liar 

dan dalam proses tersebut turut mendukung 

Pemerintah dalam inisiatif Aceh Green yang 

mengutamakan penciptaan lapangan 

pekerjaan yang dapat menjamin penghidupan 

bagi ribuan eks-kombatan, sementara pada 

waktu yang bersamaan juga mampu 

memperkuat perlindungan lingkungan. 

Tiga komponen pokok dari proyek AFEP 

dirancang untuk memastikan bahwa: 

1. Pengelolaan dan perlindungan hutan 

ditingkatkan untuk membantu dan 


6

Tujuan Laporan 

Pada bulan Agustus 2008, FFI 

mengembangkan dan menerapkan suatu 

strategi untuk mengatasi pembalakan liar 

dikawasan Ulu Masen, bekerjasama dengan 

berbagai lembaga pemerintah, organisasi 

sosial kemasyarakatan dan masyarakat di 

sekitar kawasan hutan. laporan ini menjelaskan 

dan mengevaluasi: 

Tugas dan tanggung jawab dari berbagai 

mitra kerja; 

Berbagai upaya untuk meningkatkan 

kapasitas konservasi dari setiap mitra 

kerja dalam jaringan kerja operasional 

pertama anti-pembalakan liar untuk 

kawasan Ulu Masen; 

Pencapaian utama dari para mitra jaringan 

kerja (termasuk jumlah laporan lapangan 

yang dikumpulkan, jumlah operasi 

penegakan hukum, jumlah penyitaan serta 

jumlah penangkapan dan tuntutan 

pengadilan); dan, 

Berbagai kendala yang dihadapi oleh 

proyek, pembelajaran dan rekomendasirekomendasi 

untuk pekerjaan di masa 

yang akan datang. 

Laporan ini bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada para donatur, lembagalembaga 

konservasi dan para pembuat 

kebijakan terkait tentang strategi yang 

dilaksanakan, pencapaian serta kendalakendalanya 

sebagai bahan pertimbangan 

mereka dalam menyusun dan 

mengembangkan aksi-aksi masa depan untuk 

mengatasi pembalakan liar di kawasan Ulu 

Masen, Aceh dan Indonesia. 


Pembentukan Jaringan 

Multi-stakeholder Untuk Mengatasi 


" 

Komitmen FFI bagi perlindungan hutan di Aceh merupakan 

suatu upaya kerjasama. Kami bekerjasama dengan seluruh 

stakeholder kunci dalam memantau, mendeteksi dan 

menganalisa berbagai aktivitas kehutanan ilegal, 

perdagangan ilegal, dan kejahatan hutan lainnya. Tujuan 

kami adalah untuk membangun suatu konstituen lokal yang 

kuat bagi setiap aksi untuk melindungi hutan. 

" 

Wahdi Azmi, Manajer Konservasi Hutan, FFI 

Untuk mengatasi secara jelas berbagai 

tantangan yang dihadapi oleh hutan-hutan di 

Aceh, FFI dan para mitra kerja lokal membentuk 

suatu jaringan kerja anti-pembalakan liar yang 

untuk pertama kalinya membawa berbagai 

pihak terkait atau stakeholder untuk bersamasama 

memfokuskan pada peningkatan sistem 

monitoring dan perlindungan hutan beserta 

institusi-institusi yang dapat memfasilitasi 

pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk 

mencapai hal ini, FFI membuat dan 

melaksanakan berbagai kegiatan pokok sebagai 

berikut untuk: 

Membantu masyarakat dalam memonitor 

dan melaporkan berbagai bentuk kejahatan 

hutan; 

Membangun kapasitas NGO lokal dan 

lembaga penegak hukum; 

Memberikan alternatif mata pencaharian 

yang berkelanjutan bagi mereka yang 

terlibat dalam pelanggaran hutan; 

M e m b u k a p u s a t - p u s a t p e l a t i h a n 

pengelolaan hutan dan mata pencaharian 

(livelihoods); serta, 

Meningkatkan sistem komunikasi dan 

kolaborasi antara lembaga penegak hukum 

dan masyarakat yang menjadi mitra kerja 

dalam jaringan tersebut. 

Keterlibatan Masyarakat 

Untuk mengetahui pandangan masyarakat 

lokal mengenai pembalakan liar, FFI melakukan 

survey terhadap 1.457 penduduk desa yang ada 

di enam kabupaten (termasuk Bireun) di 

kawasan Ulu Masen. Persentase terbesar 

(73,5%) menempatkan pembalakan liar sebagai 

ancaman utama bagi Ulu Masen dan sebagian 

besar (83,3%) menganggap bahwa kerusakan 

hutan mengakibatkan meningkatnya konflik 

antara manusia dengan margasatwa dan 

melindungi hutan merupakan hal yang sangat 

penting bagi mereka untuk mendapatkan 

manfaat dari fungsi pelayanan ekosistem 

(60,6%). Alasan utama yang diajukan mengapa 

adanya kegiatan pembalakan liar adalah 

karena kurangnya pilihan mata pencaharian 

lain (53,7%) 9 . 

9 FFI. 2009. Knowledge, Attitude and Perception survey. Unpublished Technical Report, Fauna & Flora International. Aceh. 


8

Melalui wawancara informal, terungkap bahwa 

yang mendasari terjadinya ketegangan antar 

dan dalam masyarakat adalah karena terdapat 

anggota masyarakat yang menebang hutan 

yang secara terang-terangan mengabaikan 

sistem pengelolaan hutan secara adat, dan 

pihak lain yang marah atas kerusakan fungsi 

pelayanan ekosistem hutan. Keluhan yang 

seringkali diutarakan, atau isu-isu utama yang 

penting bagi masyarakat terpusat pada 

meningkatnya banjir dan tanah longsor yang 

berhubungan dengan kegiatan pembalakan 

liar. 

Dampak yang mengganggu adalah rusaknya 

perumahan dan hasil panen, berkurangnya 

pasokan air, dan secara umum adalah 

penurunan pendapatan mereka. Namun 

demikian, sejumlah masyarakat pada mulanya 

kurang bersahabat terhadap upaya-upaya yang 

diusulkan FFI dan mitranya untuk mengatasi 

pembalakan liar karena mereka khawatir bila 

hal ini akan membatasi atau justru menutup 

akses mereka terhadap hasil-hasil hutan nonkayu. 

FFI dan mitranya telah mencoba untuk 

melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal 

melalui beberapa cara untuk membangkitkan 

dukungan yang kuat dari mereka terhadap 

strategi anti-pembalakan liar. Pertama-tama, 

dengan melibatkan NGO lokal dalam kegiatan 

monitoring dan melaporkan kejahatan hutan 

(penebangan hutan ilegal untuk mendapatkan 

kayu) kepada aparat penegak hukum dari 

pemerintah (polisi dan Dishutbun). Kedua, 

melalui perkuatan mekanisme dan lembaga 

adat seperti Mukim 10 , untuk ikut bertanggung 

jawab dalam pengelolaan hutan adat mereka 

secara berkelanjutan, termasuk penyediaan 

alternatif pembibitan (misalnya kebun 

pembibitan pohon). Ketiga, menawarkan 

" 

Tolong jangan coba-coba menghentikan kami 

untuk memanfaatkan hutan. Kami butuh kayu 

untuk membangun rumah, untuk memasak, 

untuk memagari hewan dan hasil panen kami. 

‘Orang kota tidak memahami masyarakat 

seperti kami’ 

Penduduk desa Keumala Dalam, 

" 

Kabupaten Pidie 

alternatif pekerjaan kepada mereka yang 

peduli terhadap pelanggaran hutan yang 

dalam waktu bersamaan akan dapat 

meningkatkan pelaksanaan monitoring hutan 

dan upaya outreach masyarakat (termasuk 

peningkatan pendidikan dan kesadaran akan 

dampak negatif dari pembalakan liar tersebut). 

Pada tahap awal, keterbatasan kemampuan 

NGO lokal untuk melakukan monitoring yang 

terpercaya dan melaporkan kejahatan 

kehutanan teridentifikasi sebagai tantangan 

kunci. Untuk itu FFI menanggapinya dengan 

menginvestasikan sumber-sumber daya 

tambahan untuk meningkatkan kapasitas 

kelembagaan (seperti tata kelola keuangan) 

dan kapasitas teknis (seperti pengumpulan 

data dan penulisan laporan) dari tiga NGO. Dari 

sini, kemitraan strategis dibentuk dengan Pinto 

Rimba, Gaseu dan Embun Pagi. Dana diberikan 

melalui program hibah FFI-AFEP (small grants 

program) dengan jumlah keseluruhan yang 

telah dikucurkan sebesar US$290.892 kepada 

40 mitra lokal untuk mendukung pekerjaan 

konservasi mereka, 41 persen diantaranya 

dialokasikan kepada tiga NGO lokal. NGO ini 

menggunakan dana hibahnya untuk 

melakukan investigasi kejahatan hutan dalam 

dua tahap (masing-masing selama enam bulan) 

diselingi dengan satu bulan evaluasi. 

10 

Mukim, adalah sebuah lembaga masyarakat adat yang unik di Aceh, baru-baru ini dihidupkan kembali sebagai sebuah badan 

pemerintah resmi, setelah telah didekonstruksi oleh pemerintah pusat selama konflik sipil. Fungsi Mukim meliputi, antara lain, 

otoritas pengelolaan atas masyarakat (Mukim) hutan dan satwa liar (melalui Panglima Uteun) dan perkebunan (melalui Peutua 

Seuneubok). 


" 

Kami para Mukim merasa sangat bangga ikut 

terlibat dalam upaya melindungi hutan kami 

yang luar biasa ini. Tugas pertama kami adalah 

memfokuskan pada monitoring terhadap hutan 

-hutan kami dengan demikian hutan tersebut 

tidak mengalami kerusakan lebih lanjut dan 

dapat meningkatkan kesadaran di kalangan 

masyarakat kami. 

" 

Anwar Ibrahim, Kepala Mukim, Aceh Jaya 

Fokus utama dari pekerjaan ini adalah untuk 

mengidentifikasi lokasi-lokasi konversi hutan 

ilegal, penebangan kayu secara selektif, 

penumpukan kayu (penempatan kayu 

sementara sebelum dilakukan pengangkutan), 

penyimpanan kayu (misalnya di dalam rumah) 

dan pengangkutan kayu. Secara bersama-sama 

ketiga NGO ini memberikan cakupan geografis 

lengkap untuk intel-based monitoring tentang 

pelanggaran hutan dii kawasan Ulu Masen. 

Pinto Rimba, bertanggung jawab untuk wilayah 

kabupaten Pidie dan Bireun, membangun 

jaringan informan di tujuh daerah (dimana tiaptiap 

daerah hampir menyerupai suatu 

kecamatan) dengan personil kontak individual 

yang bertanggung jawab untuk masing-masing 

daerah. Dengan menggunakan pendekatan 

yang sama, Gaseu (kabupaten Aceh Besar, Aceh 

Barat dan Aceh Jaya) menggunakan 12 orang 

informan yang tersebar di 12 daerah dan Embun 

Pagi (kabupaten Pidie Jaya) menggunakan 

empat informan di empat daerah. 

Ketika menerima laporan dari seorang 

informan, NGO tersebut akan melakukan 

verifikasi sumber dan isi laporannya, setelah itu 

mereka akan memutuskan apakah informasi ini 

cukup memadai untuk ditindaklanjuti, sebelum 

menyampaikan laporan tersebut ke polisi 

maupun personil kontak dari Dishutbun 

kabupaten. 

Untuk meningkatkan kesadaran lokal tentang 

dampak negatif dari pembalakan liar bagi 

kelangsungan hidup manusia, FFI menyusun 

serangkaian material edukasi yang mengulas 

tentang isu ini, seperti fiqh lingkungan (buku 

tentang hukum Islam bagi para pemuka 

agama), buku kurikulum SMA (muatan lokal, 

untuk guru dan siswa) serta buletin kuartalan 

Ulu Masen (untuk masyarakat luas). Materialmaterial 

tersebut dibagikan melalui berbagai 

program pelatihan dan kegiatan outreach yang 

mencakup kelompok-kelompok target utama 

dan masing-masing dari lima daerah di 

kawasan Ulu Masen, yaitu sebuah ecoclub 

dengan anggota sebanyak 885 remaja, Safari 

Ramadan di 45 Mukim serta 3.417 guru dan 

siswa yang mendapatkan pelatihan kurikulum 

pendidikan. 

Untuk mengimbangi kegiatan monitoring dan 

pelaporan dari NGO lokal tersebut, FFI 

membuat dan melaksanakan suatu program 

pengelolaan sumber daya alam berbasis 

masyarakat. Dari 61 Mukim yang ada di Ulu 

Masen, 17 diantaranya sebagian besar (57%) 

terdiri dari kawasan hutan. Sehingga FFI 

memutuskan bahwa akan sangat menghemat 

biaya untuk memulai kegiatan awal di 17 Mukim 

ini untuk meningkatkan kekuatan 

kelembagaan mereka serta kapasitas untuk 

mengelola hutan mereka. Untuk mengurangi 

permintaan lokal dan ketergantungan pada 

sumber daya hutan Ulu Masen, FFI 

membangun 11 tempat pembibitan pohon 

bermitra dengan 10 Mukim untuk memberikan 

manfaat bagi 13.639 kepala keluarga. Lebih 

kurang 620.000 bibit kualitas tinggi diproduksi 

melalui pembibitan tersebut untuk 

memfasilitasi siklus penanaman dan panen 

secara terstruktur yang dapat memberikan 

manfaat jangka pendek (seperti tanaman cabe 

dan tomat), jangka menengah (seperti coklat 

dan kopi) serta jangka panjang (seperti karet 

dan durian). Selanjutnya, pelatihan diberikan 

dengan teknik-teknik pertanian intensif, 

sehingga mengurangi permintaan lahan yang 

merupakan wilayah hutan. Akhirnya, dari 

kegiatan ini telah dilakukan penghijauan 

kembali 3.350 ha kawasan hutan yang 

terdegredasi . 


10

Menciptakan Mata 

Pencaharian Alternatif untuk 

Pembalak Liar 

Pada bulan Februari 2009, FFI memulai suatu 

program untuk mengubah para perambah 

hutan, khususnya para eks-kombatan, 

penebang liar dan pemburu hewan liar, 

menjadi para penjaga hutan yang sangat 

terlatih dan menghormati masyarakat yang 

mampu memberikan pelayanan lingkungan 

sesuai dengan permintaan serta pelayanan 

pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal 

dan kawasan Ulu Masen. 

" 

80 persen dari kami [dari Ranger Masyarakat] 

pernah terlibat dalam pembalakan liar dimasa 

lalu. Kami merasa malu dan merasa bersalah, 

namun kami tidak mengerti tentang akibat 

dari ulah kami tersebut. Kini kami mengerti 

dan tidak akan menebang hutan lagi dan kami 

akan mengajak mereka yang masih menebang 

pohon untuk menghentikannya 

Kamarullah, ketua Blang Raweu Ranger, 

Kabupaten Pidie 

Untuk meningkatkan dukungan yang kuat dari 

masyarakat terhadap strategi anti-pembalakan 

liar, program Ranger Masyarakat atau 

Community Ranger sejak awalnya bertujuan 

untuk menciptakan rasa memiliki yang kuat di 

kalangan masyarakat setempat terhadap tim 

penjaga hutan yang berasalkan dari 

masyarakat dan juga hadir untuk memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Untuk itu 

masyarakat bertanggung jawab dalam 

melakukan seleksi bagi para calon penjaga 

hutan melalui suatu proses seleksi yang 

bersifat kompetitif, dimana para kandidat 

dilibatkan dalam interview dengan para aparat 

desa dan pemuka agama, serta perwakilan dari 

Mukim dan kecamatan, untuk menilai 

komitmen kandidat untuk melayani 

masyarakat serta perlindungan hutan. Dari 

daftar kandidat yang telah disaring, 

" 

" 

masyarakat meminta agar FFI melakukan 

seleksi akhir, yaitu untuk menghindari tuduhan 

korupsi atau nepotisme. Banyak diantara 

kandidat terpilih yang tidak memiliki 

pendidikan formal memadai, kemudian mereka 

mengikuti pelatihan intensif selama sepuluh 

hari di pusat pelatihan Jantho di Aceh Besar 

(tiga hari di dalam kelas dan tujuh hari di 

lapangan). 

Ini benar-benar merupakan ujian bagi kami,kami 

dilatih mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 

malam, tetapi kami mendapatkan banyak 

pelajaran tentang hal baru meskipun secara fisik 

sangat melelahkan, namun kami tidak pernah 

merasa lelah untuk terus melanjutkannya. 

Nurman Bin Cut, Ranger Masyarakat 

(Community Ranger), Pidie 

Pelatihan Community Ranger dilakukan oleh 

tim teknis multidisiplin (FFI, BASARNAS 

Provinsi, Mapala-STIK, Palang Merah 

Indonesia, Cicem Nanggroe (NGO lokal), 

Panglima Uteun-Jantho dan masyarakat lokal). 

Topik pembahasan pelatihan cenderung luas 

(yaitu mulai dari kemampuan untuk bertahan 

hidup hingga mitigasi konflik antara manusia 

dengan hewan liar) dalam rangka 

meningkatkan kemampuan para penjaga 

hutan, menguji kemampuan fisik dan mental 

mereka, membangkitkan rasa percaya diri 

mereka melalui pencapaian tujuan dan 

memupuk rasa saling percaya yang kuat dan 

teamwork. Bagi mereka yang telah berhasil 

menyelesaikan pelatihan ini dengan sukses, 

perayaan kelulusan dilaksanakan di sebuah 

sungai pada tengah malam terakhir..Dengan 

diterangi cahaya obor, para peserta pelatihan 

berdiri di dalam sungai dan direndam kedalam 

sungai oleh Master Trainer yang secara 

simbolis membebaskan mereka dari masa 

lalunya dan menandai kehidupan serta 

tanggung jawab mereka yang baru kepada 

masyarakatnya dan hutan. 

" 


" 

Menjadi seorang penjaga hutan (ranger) 

adalah suatu pencapaian yang luar biasa 

bagi saya. Saya merasa begitu bangga 

ketika saya lulus. Ini adalah pertama 

kalinya dalam hidup saya mendapatkan 

pengetahuan sedemikian rupa dari 

masyarakat. 

" 

Kamarullah, 

Ranger Masyarakat , Pidie 

Acara penutupan pelatihan ranger di CRU Mane, Kabupaten Pidie 

yang dihadiri oleh M. Yakob Ishadamy, Kepala Sekretariat Aceh 

Green Pemerintah Aceh. 

Empat tim community ranger telah dibentuk di 

sekitar Ulu Masen: 

Tim Blang Raweu (kabupaten Pidie) 

dibentuk pada bulan Pebruari 2009 dan 

terdiri dari 10 orang anggota (3 ekspenebang 

liar, 5 eks-pemburu hewan liar dan 

2 eks-kombatan). Nama tim dipilih oleh ekspemburu 

gelap dalam kelompok tersebut 

yaitu Blang Raweu savannah yang terkenal 

dengan banyaknya harimau, gajah dan rusa 

sambar. Di kehidupan mereka sebelumnya, 

beberapa diantara para penjaga hutan ini 

memburu spesies-spesies ini dari Blang 

Raweu, tetapi kini mereka memandangnya 

sebagai daerah yang menjadi prioritas untuk 

dilindungi; 

Tim Purba (kabupaten Aceh Jaya) dibentuk 

pada bulan Mei 2009 dan terdiri dari 16 

orang anggota (6 eks-penebang liar/ekspemburu 

hewan liar); 

Tim Krueng Bajikan (Aceh Barat) dibentuk 

pada bulan Mei 2009 dan terdiri dari 19 

orang anggota (13 eks-penebang liar/ekspemburu 

hewan liar dan 6 eks-kombatan); 

dan, 

Tim Jantho (Aceh Besar) dibentuk pada 

bulan Maret 2010 dan terdiri dari 12 orang 

penjaga hutan (termasuk 5 eks-penebang 

liar). Komposisi tim ini berbeda dengan 

yang lainnya karena memfokuskan pada 

ranger remaja (usia 17-26 tahun), yang 

dianggap sebagai kelompok rentan yang 

banyak terabaikan selama masa pascakonflik 

dan pasca-tsunami. 

Community ranger dari kalangan masyarakat 

(community ranger) benar-benar bagian dari 

masyarakat lokal; struktur organisasi dan 

kerangka kerja resmi telah disusun dan 

disetujui oleh pihak terkait setempat. Yang 

terpenting adalah setiap tim Penjaga hutan 

dari kalangan masyarakat (community 

ranger) telah dikenal secara resmi oleh 

pemerintah kecamatan masing-masing. 

Kegiatan para penjaga hutan dari kalangan 

masyarakat (community ranger) di lapangan 

disupervisi oleh FFI dan para penjaga hutan, 

diberikan posisi didalam masyarakat agar 

dapat secara cepat melaporkan berbagai 

kejadian pembalakan liar dan isu-isu yang 

muncul lainnya yang dapat mengancam 

mata pencaharian lokal (seperti bencana 

alam) dan hubungan sosial. 


12

Salah seorang anggota Community ranger yang melakukan 

patroli rutin di kawasan Ulu Masen 

Setiap penjaga hutan dari kalangan 

masyarakat (community ranger) mendapatkan 

upah harian, perlengkapan dan bantuan teknis 

dari FFI. Para penjaga hutan tersebut telah 

membangkitkan rasa bangga di kalangan 

masyarakat , dan para penjaga hutan sendiri 

menikmati peningkatan status sosial tak 

terduga yang melebihi kesederhanaan desa 

mereka sendiri. Para penjaga hutan bertindak 

sebagai duta bagi komunitas masyarakatnya 

dan telah mendapatkan penghargaan penting, 

yaitu dari Gubernur Irwandi dan pemerintah 

kabupaten. Ini merupakan bukti tepat bagi 

perubahan mereka sepenuhnya menjadi 

masyarakat biasa, yang dibuktikan dengan 

penolakan yang terus dilakukannya atas 

kegiatan mereka di masa lalu, tidak ada 

seorang penjaga hutan pun yang kembali ke 

cara-cara lamanya. Manfaat lainnya adalah 

berbaurnya kembali para penjaga hutan 

kedalam masyarakat sipil, harus ingat bahwa 

beberapa diantara mereka yang sebelumnya 

dikucilkan oleh komunitasnya. 

Secara strategis, hal ini menciptakan 

perbedaan penting antara tanggung jawab 

pelaksanaan monitoring terhadap pelanggaran 

hutan di tingkat lapangan dengan lembagalembaga 

pemerintah yang bertugas 

menegakkan hukum, yang pada gilirannya 

menciptakan suatu tingkat independensi, 

dengan demikian dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya korupsi. Ini juga dapat 

mengurangi berbagai tekanan potensial 

terhadap para penjaga hutan dari kalangan 

masyarakat (community ranger) oleh mereka 

yang bertanggung jawab atas terjadinya 

pelanggaran hutan, karena setiap kebencian 

oleh penebang liar cenderung diarahkan 

kepada orang-orang yang menangkap mereka. 

Kegiatan lain anggota community ranger adalah 

mengamankan kayu-kayu hasil pembalakan liar dengan 

menggunakan bantuan gajah 


" 

Di Aceh Jaya, kami membina kerjasama yang 

erat dengan FFI untuk mengamankan hutan. 

Mungkin hasil yang paling positif dan sangat 

membantu bagi kami di Dinas adalah aspek 

peningkatan kapasitas 

" 

Muhktar, Kepala Dishutbun, Aceh Jaya 

Kayu-kayu hasil pembalakan liar dikirim melalui sungai sebelum 

dibawa oleh kendaraan. Cara ini biasa dilakukan untuk 

mengelabui aparat hukum. (Foto: Rahmad Kasia/FFI) 

Meningkatan Kapasitas 

Lembaga Penegak Hukum 

Menggalang dukungan yang kuat dari 

masyarakat merupakan hal penting demi 

keberhasilan dalam mengatasi praktek 

pembalakan liar, namun demikian, setiap 

strategi pencegahan pembalakan liar akan 

membutuhkan suatu komponen penegakan 

hukum yang kuat, yang berfokus pada 

peningkatan kemungkinan ditangkapnya 

perambah hutan, serta kebijakan politik yang 

kuat untuk mewujudkan hal ini. 

Menanggapi permintaan daerah, FFI 

memberikan dukungan peningkatan kapasitas 

teknis bagi personil dari Dishutbun dan 

kepolisian (di tingkat kabupaten dan propinsi). 

Pelatihan dilaksanakan dalam hal 

Tim Gabungan berasal dari aparat kepolisian Aceh, Dinas 

Kehutanan, dan community ranger melakukan operasi 

pembalakan liar di dalam kawasan Ulu Masen, di Kecamatan 

Padang Tiji, Kabupaten Pidie, tahun 2009. 

pengumpulan dan penganalisaan data-data 

pembalakan liar di lapangan, membuat 

laporan lengkap dan memanfaatkan 

informasi ini untuk mengambil tindakan 

tegas dan tepat. Untuk mencapai hal ini, 

kursus pelatihan Dishutbun selama 7 hari 

diselenggarakan dan diberikan kepada 60 

orang Pamhut, sedangkan pelatihan khusus 

diselenggarakan dan diberikan kepada 16 

personil polisi. 

Nilai dari kursus pelatihan ini dan keseriusan 

mitra kerja FFI dari pemerintah dapat dilihat 

melalui dua contoh berikut: 

Tiga hari setelah selesai mengikuti 

pelatihan, para lulusan dari Dishutbun 

Aceh Besar yang ikut serta dalam 

operasi penegakan hukum berhasil 

menyita 30m 3 kayu ilegal, satu alat 

pemotong kayu (chainsaws), telepon 

genggam milik tiga orang penebang liar 

(yang berisikan informasi-intel yang 

cukup berharga) dan dua mobil jeep 

yang digunakan untuk mengangkut 

kayu, serta satu mobil jeep yang ketiga 

yang tidak dapat dipindahkan karena 

telah dibakar di lapangan; dan, 

Tidak lama setelah mengikuti pelatihan 

kepolisian (Polres dan ResKrim), peserta 

lulusan tersebut melakukan operasi 

penegakan hukum selama dua hari di 


14

kabupaten Bener Meriah (wilayah 

Ekosistem Leuser) dan menutup sebuah 

kilang kayu ilegal serta menyita empat truk 

pengangkut kayu dan sebuah gergaji untuk 

industri. 

Untuk melakukan konsolidasi atas pekerjaan 

yang sedang dilaksanakan oleh FFI dan para 

mitra kerjanya di kawasan Ulu Masen serta 

untuk memberikan jarak pandang yang cukup 

bagi para mitra kerja di daerah tepian hutan, 

misalnya tempat dimana para penebang 

memasuki hutan, maka FFI mendirikan tiga 

pusat konservasi hutan, yang dikenal dengan 

Unit Respons Konservasi atau Conservation 

Response Units (CRU). 

Pengelolaan Hutan secara 

Inovatif 

CRU didirikan melalui kegiatan outreach di 

masyarakat. FFI memahami bahwa bersamaan 

dengan pembalakan liar, ancaman utama bagi 

mata pencaharian dari komunitas para petani 

yang ada di sekitar hutan adalah serangan 

terhadap tanaman oleh kawanan gajah liar 

yang dapat menyapu bersih hasil panen 

mereka dalam satu malam. Dalam hal ini 

tampak jelas bahwa upaya kerjasama untuk 

mengatasi pembalakan liar bersama dengan 

masyarakat sebagai mitra kunci, juga 

membutuhkan upaya serupa untuk 

mengurangi problematika dengan kawanan 

gajah ini. Untuk dapat menanggapi berbagai 

insiden akibat konflik antara manusia 

dengan hewan liar dan berbagai kejahatan 

hutan dengan cepat, maka FFI, BKSDA dan 

Dishutbun bekerja bersama-sama dengan 

masyarakat setempat untuk mendirikan tiga 

CRU di sekitar kawasan Ulu Masen (Aceh 

Jaya, Aceh Barat dan Pidie). Lokasi CRU 

tersebut dipilih di areal yang memiliki tingkat 

konflik yang paling tinggi antara manusia 

dengan gajah dan yang juga menghadapi 

permasalahan pembalakan liar, 

Aspek yang unik dari CRU ada pada 

jantungnya yaitu patroli gajah. Sebelumnya 

gajah liar yang berhasil ditangkap, dilatih di 

pusat pelatihan gajah BKSDA dan 

dikerahkan untuk membantu meredakan 

konflik antara masyarakat dengan hewan 

liar. Pada tahun 2009 dan 2010, CRU telah 

berhasil mencegah 560 insiden konflik 

antara manusia dengan gajah di sekitar 

kawasan Ulu Masen, memberikan manfaat 

bagi sekitar 2500 kepala keluarga. Selain 

kegiatan ini, patroli gajah juga dilakukan 

untuk memonitor pembalakan liar dan untuk 

memberikan peringatan bagi mereka yang 

ingin merambah hutan bahwa hutan-hutan 

tersebut berada dalam pengawasan dan 

penjagaan. Fungsi penting dari kamp-kamp 

CRU adalah untuk menciptakan lingkungan 


Hubungan kerjasama yang kuat di antara Community Ranger harus terus terjalin dalam menjaga kelestarian kawasan hutan Ulu 

Masen dari kegiatan pembalakan liar 

yang memungkinkan bagi para penjaga hutan 

dari kalangan masyarakat (community ranger) 

dan lembaga-lembaga penegak hukum 

pemerintah untuk bertemu dan bekerja bersama 

-sama di lapangan. 

Membangun Jaringan Intel 

Multi-Stakeholder 

Untuk meningkatkan sistem komunikasi dan 

kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan 

para mitra masyarakat, FFI bekerja untuk 

membangun saluran informasi berbasiskan 

intelijen dari masyarakat sekitar hutan dan NGO 

lokal kepada lembaga-lembaga penegak hukum. 

Untuk itu, FFI memfasilitasi pertemuan di 

tingkat kabupaten antara pihak kepolisian 

kabupaten (Polres), Dishutbun dan NGO lokal, 

yang kemudian menjadi pertemuan kuartalan 

rutin. 

Hasilnya adalah pembentukan sistem 

pelaporan yang transparan dan cepat, dimana 

para mitra kerja dari masyarakat dapat 

memberikan informasi yang tepat waktu dan 

terpercaya kepada mitra kerja dari pihak 

pemerintah untuk kemudian ditindaklanjuti. 

Hal ini melibatkan pemupukan kepercayaan 

dan selanjutnya penempaan hubungan 

kerjasama yang kuat dan bermakna antara 

pihak-pihak terkait, beberapa diantaranya 

(seperti para ranger masyarakat atau 

community ranger dari eks-kombatan dengan 

polisi) yang mungkin dulunya tidak dapat 

bergabung seperti biasanya. 

Meskipun demikian, semangat kerjasama 

yang ditanamkan melalui pelatihan telah 

dicapai. Misalnya, Pamhut Aceh Jaya kini 

meminta agar tim Purba ranger menemani 

mereka ke lapangan ketika bertemu dengan 

masyarakat. Keyakinan dan optimisme ini 


16

tertangkap dari pernyataan sebelumnya oleh 

Bapak Muhktar, Kepala Dishutbun-Aceh Jaya, 

“Kami telah menyaksikan di sepanjang tahun 

2009 dimana mereka [mitra masyarakat] telah 

menjadi jauh lebih profesional. Pembangunan 

kepercayaan seperti ini merupakan suatu 

prasyarat untuk strategi perlindungan hutan 

yang efektif. 

Ketika banyak NGO lokal dan anggota 

masyarakat secara individu lebih memilih untuk 

tidak diketahui identitasnya dalam melakukan 

pekerjaannya untuk melindungi hutan, namun 

kehadiran para penjaga hutan dari kalangan 

masyarakat ( community ranger) justru terlihat 

dengan jelas yang dapat mengirimkan isyarat 

bagi para pembalak dan yang lainnya bahwa 

bila mereka melakukan kejahatan hutan maka 

besar peluang mereka ditangkap oleh aparat 

hukum dari pemerintah. 

Terlepas dari fakta bahwa beberapa 

masyarakat lokal yang bekerja bersama-sama 

dengan ranger masyarakat (community 

rangers) juga (masih terus) terlibat dalam 

pembalakan dan kejahatan hutan lainnya. Hal 

ini juga memperkuat pemikiran bahwa ranger 

masyarakat (community rangers) harus 

mengerti peran lembaga-lembaga penegak 

hukum. 

Setelah tiga bulan perencanaan dan pelatihan, 

jaringan kerja anti pembalakan liar tersebut 

dibentuk diseluruh kabupaten di kawasan Ulu 

Masen dan Bireuen. Para mitra yang 

berkolaborasi ini terdiri dari masyarakat 

sekitar hutan, para penjaga hutan (community 

ranger), NGO lokal, Dishutbun, polisi dan FFI 

siap mengatasi pembalakan liar 


Penanganan Pembalakan Liar 

Melalui Jaringan Multi-stakeholder 

" 

Ini bukanlah pekerjaan biasa , pagi hari hingga menjelang petang. Sama sekali 

bukan! Kami justru sering menerima panggilan bahwa kayu gelondongan 

kemungkinan akan dipindahkan pada malam hari, kami memberitahukan 

pihak yang berwenang dan siap siaga untuk membantu dalam hal monitoring 

Muchtar, Ranger Masyarakat (Community Ranger), Aceh Jaya 

" 

Monitoring dan Pelaporan 

Dari informasi-intel yang dikumpulkan oleh tiga 

NGO lokal, diperoleh pengetahuan yang berharga 

mengenai pola-pola pembalakan liar, 

khususnya dalam pengangkutan kayu. Ketika 

dibawa dari tepi hutan ke jalan utama, kayu 

pada mulanya disimpan di sebuah rumah yang 

dianggap aman (di siang hari ) dan kemudian 

akan diangkut, pada malam hari, dengan dua 

kali jalan. 

Pertama, kayu dapat dikumpulkan pada waktu 

shalat Maghrib (segera setelah matahari terbenam) 

yaitu waktu yang diperkirakan sepi 

dimana lalu lintas jalan raya tidak terlalu ramai, 

dan kayu diangkut dengan menggunakan sebuah 

truk kecil (lima ton). Sebagai alternatif 

lain, kayu diangkut dengan jumlah yang lebih 

kecil (

Penegakan Hukum: Kegiatan 

Operasi, Penyitaan dan 

Penangkapan 

Informasi intel yang dikumpulkan dari ketiga 

NGO lokal yang menjadi mitra kerja FFI sejak 

bulan Agustus 2008 s/d Agustus 2009, mencatat 

sebanyak 369 kasus pelanggaran hutan 

dari kawasan Ulu Masen. Tercatat jenis kejahatan 

hutan yang paling sering terjadi adalah 

pembalakan liar (perambahan hutan dan penebangan 

kayu secara selektif, 45,3%), diikuti 

dengan penyimpanan kayu (37,9 %), pengangkutan 

kayu ilegal (7,3%), produsen kayu (6,0%) 

dan gergaji kayu (3,5% Tabel 2). Dari sini, 

diperkirakan 895m³ ton kayu ilegal tercatat 

telah ditebang dari Ulu Masen. 

Dari 369 kasus yang tercatat, 190 diantaranya 

dianggap telah memiliki informasi yang 

memadai dan telah dilaporkan oleh NGO lokal 

ini kepada lembaga penegak hukum dari 

pemerintah. Pada gilirannya, lembaga-lembaga 

ini telah menerima sebanyak 86 laporan 

(45,3%) dengan operasi penegakan hukum 

yang telah berhasil mengamankan 251m 3 kayu 

ilegal, 17 kendaraan roda empat, sembilan 

kendaraan roda dua, 17 chainsaw, dua gergaji 

untuk industri dan menutup tiga kilang kayu 

(Tabel 3). 

Perbandingan hasil penegakan hukum terhadap 

jumlah kasus yang diajukan, terungkap 

bahwa laporan LSM lokal yang dibuat, mengenai 

kejahatan hutan di Aceh Besar, Pidie dan 

Bireuen lebih memungkinkan untuk menghasilkan 

penangkapan dan penyitaan daripada di 

kabupaten lainnya (Tabel 4). Namun, tingkat 

penuntutan selanjutnya kasus-kasus dengan 

hasil yang diketahui jauh lebih tinggi di Aceh 

Jaya (100.0%), Pidie (81,5%) dan Pidie Jaya 

(66,7%) dibandingkan di Aceh Besar (20,0%; 

Tabel 4). 

Hasil kegiatan operasi penegakan hukum 

mengakibatkan ditangkapnya 145 orang 

(termasuk Bener Meriah) yang diduga terlibat 

dalam pembalakan liar (Tabel 5). Mayoritas 

(88,9%) dari para penebang liar ini ditemukan 

berasal dari daerah dimana mereka tertangkap 

saat melakukan pembalakan. 

Dari 145 tersangka yang ditangkap, 45 kasus 

diantaranya terus dimonitor hingga diketahui 

hasilnya, dimana 34 kasus lainnya masih dalam 

penanganan polisi dan 66 kasus (atau 45,5%) 

masih belum termonitor, disebabkan terbatasnya 

sumber daya manusia. 

Dari 45 kasus yang dipantau sampai hasil yang 

diketahui, sebagian besar (64,4%) dilanjutkan 

ke pengadilan dan, kurang lebih setengah 

Tabel 2. Monitoring kasus pembalakan liar (n = 369) yang dilaporkan oleh tiga NGO lokal yang 

menjadi mitra kerja FFI (Agustus 2008 – Agustus 2009) di dalam dan di sekitar 

kawasan Ulu Masen. 

Kasus 

Kabupaten 

Pembalakan 

liar 

Penumpukan 

kayu 

Mesin 

gergaji 

Pemasok 

kayu 

Pengangkutan 

kayu 

Aceh Barat 10 21 1 1 3 

Aceh Jaya 38 17 0 5 4 

Aceh Besar 53 5 11 1 4 

Pidie 40 54 0 9 11 

Pidie Jaya 25 43 0 0 5 

Bireuen 4 0 1 6 0 

Total 167 140 13 22 27 


Peta 2. Peta Illegal Logging dan hotspot dalam kawasan Ulu Masen 


20

(48,3%) terdakwa menerima hukuman penjara 

(berkisar antara 4 bulan sampai 4,5 tahun), 

dengan sisanya menerima peringatan secara 

lisan (41,4%) untuk pelanggaran pertama atau 

menunggu keputusan final (10,3%). 

Dari 16 orang yang dituntut, 12 diantaranya 

dibebaskan karena kurangnya bukti; tiga orang 

melarikan diri dari lokasi tahanan dan satu 

orang remaja (berusia 15 tahun) dibebaskan 

karena masih dibawah umur (18 tahun) untuk 

dapat menjalani penuntutan. 

Tabel 3. Hasil penyitaan dari operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi dan Dishutbun 

(Agustus 2008 – Agustus 2009) di dalam dan di sekitar kawasan Ulu Masen, Aceh 

Kabupaten 

Kilang 

kayu 

Sepeda 

motor 

Penutupan dan penyitaan 

Truk/Jeep 

Chainsaw/ 

gergaji untuk 

industri 

Kayu (m 3 ) 

Aceh Barat 0 0 0 0 0 

Aceh Jaya 0 0 2 0 7 

Aceh Besar 3 4 2 9 85 

Pidie 0 3 7 4 64 

Pidie Jaya 0 2 2 4 0 

Bireuen 0 0 0 0 55 

Total 3 9 17 19 251 

*Catatan: Hasil yang diperoleh tidak lama setelah dilaksanakannya training Polisi oleh FFI dan para mitranya 

Tabel 4. Ringkasan hasil operasi penegakan hukum dalam kaitannya dengan jumlah laporan kejahatan 

hutan yang telah diserahkan (Agustus 2008 - Agustus 2009) di dalam dan sekitar Ulu Masen, Aceh 

Kabupaten 

Jumlah 

laporan 

Penebang 

liar yang 

ditangkap 

Penyitaan dan Kesimpulan 

Rata-rata kejadian/laporan 

Kendaraan dan 

Kayu (m 3 Kendaraan Kayu 

) Ditangkap 

peralatan 

dan peralatan (m 3 ) 

Aceh Barat 36 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Aceh Jaya 64 8 2 7 0.13 0.03 0.11 

Aceh Besar * 74 31 18 85 0.48 0.28 1.33 

Pidie * 114 62 14 64 0.97 0.22 1.00 

Pidie Jaya 73 25 8 0 0.39 0.13 0.00 

Bireuen 8 12 0 55 0.19 0.00 0.86 

* 

Kabupaten di mana Kehutanan dan Perkebunan Aceh Badan menerima pelatihan penegakan hukum dari FFI. 


Kondisi Hutan Ulu Masen akibat pembalakan liar seperti “berlubang” di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie 

Tabel 5. Hasil Penangkapan dan penuntutan dari operasi penegakan hukum yang telah dilaksanakan 

(Agustus 2008 – Agustus 2009) di dalam dan di sekitar kawasan Ulu Masen, Aceh 

Kabupaten 

Penangka 

pan 

pembalak 

liar 

Sedang 

diproses 

oleh 

polisi 

Dilepas 

tanpa 

proses 

pengadilan 

KASUS 

Diproses 

ke 

pengadilan 

Divonis 

penjara 

Mendapat 

peringatan 

lisan 

Hasil 

belum 

diketahui 

Aceh Barat 0 0 0 0 0 0 0 

Aceh Jaya 8 4 0 4 2 0 0 

Aceh Besar 31 16 

+ 4 1 0 0 10 

Pidie 62 0 5 14 8 6 43 

Pidie Jaya 25 2 7 10 4 6 6 

Bireuen 12 12 0 0 0 0 0 

Bener 

Meriah * 7 0 0 0 0 0 7 

Total 145 34 16 29 14 12 66 

Catatan: + 3 tersangka melarikan diri sebelum menjalani pemeriksaan pengadilan 

* Hasil dari pelatihan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh FFI ke polisi 


22

Identifikasi Faktor-Faktor Yang 

Menunjang Keberhasilan Proyek 

Berbagai hasil dari proyek Ulu Masen sangatlah 

penting karena beberapa alasan. Pertama: 

Hubungan kerjasama yang efektif yang dibentuk 

antara, badan penegak hukum pemerintah, 

dan dengan pihak masyarakat terkait untuk 

mengatasi pembalakan liar secara bersamasama. 

Sebagai hasilnya badan Badan penegakan 

hukum pemerintah melakukan tindakan 

penegakan hukum secara regular yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam upaya menanggapi 

berbagai laporan masyarakat setempat dengan 

dilakukannya penangkapan dan penyitaan baru 

secara bulanan daripada melalui operasi razia 

yang jarang dilakukan, yang dianggap kurang 

efektif dan lebih mahal 6 . 

Proyek ini tidak memberikan insentif keuangan 

ataupun karir, tetapi, meskipun demikian, motivasi 

dan komitmen dari staff pemerintah untuk 

menangani pembalakan liar tetap tinggi. Lebih 

lanjut lagi, pemerintah menunjukkan suatu 

komitmen untuk melakukan operasi penegakan 

hukum yang menentang trend yang ada di Indonesia, 

dimana aksi-aksi untuk mengatasi pembalakan 

liar yang begitu marak dan bahkan 

merajalela justru masih jarang 7 . 

Hal yang cukup menggembirakan adalah dari 

sekian banyak kasus yang terlacak sebagian 

besar (64.4%) telah diproses ke pengadilan dan, 

dari kasus-kasus ini, hanya sepuluh persen yang 

gagal mendapatkan hukuman, dimana disarankan 

agar pembalakan liar dipertimbangkan 

sebagai pelanggaran serius dan buktibukti 

yang dikumpulkan juga harus cukup. 

Sebuah laporan baru-baru ini oleh Penegakan 

Hukum Hutan, pemerintahan, dan Perdaganan 

(FLEGT) 8 Komisi Eropa menyoroti perbaikan 

yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam 

penanganan pembalakan liar. Namun 

demikian, satu permasalahan yang diangkat 

dalam laporan ini adalah tindak lanjut dari 

penegakan hukum tersebut yang masih belum 

cukup dan hanya seperempat dari kasus tersebut 

yang telah divonis. Dari Ulu Masen, sekitar 

setengah dari laporan yang masuk telah diikuti 

oleh operasi-operasi seperti ini. Faktor kontribusi 

yang telah diidentifikasi sebagai bagian 

integral dari pencapaian proyek di Ulu Masen 

termasuk kebijakan politik yang kuat, dukungan 

pihak-pihak terkait setempat dan pendanaan 

yang dapat segera diakses. 

Kebijakan Politik 

Salah satu hasil yang paling menggembirakan 

yang dapat disaksikan selama studi ini adalah 

keinginan dari polisi maupun Dishutbun Aceh 

untuk ikut terlibat secara serius dalam 

penanganan pembalakan liar, khususnya bagi 

polisi yang di sisi lain disibukkan dengan 

pemeliharaan perdamaian dan stabilitas pasca- 

6 

AFEP. 2010. Annual Project Report. Unpublished report for the Multi Donor Fund for Aceh and Nias. Aceh, Indonesia. 

7 WWF-Indonesia (2010) Sumatra’s Forests, their Wildlife and the Climate. Windows in Time: 1985, 1990, 2000 and 2009. A quantitative assessment of 

some of Sumatra’s natural resources submitted as technical report by invitation to the National Forestry Council (DKN) and to the National Develop 

ment Planning Agency (BAPPENAS) of Indonesia. 

8 Lawson & MacFaul, 2010. Pembalakan liar dan Perdagangan yang terkait: Indikator respon Global, Indicators of the Global Response. Laporan Program 

Chatham House. 


konflik di Aceh. Komitmen ini sangat tepat 

serta sangat didukung dengan adanya isyarat 

yang begitu jelas yang disampaikan oleh 

Pemer in tah In don esia yan g telah 

menempatkan pembalakan liar sebagai isu 

utama nasional dan menindak secara hukum 

untuk memberantas praktek pembalakan liar, 

misalnya dengan membentuk ‘Satuan Tugas 

Pemberantasan Mafia Hukum’ untuk 

memastikan terlaksanakannya peradilan yang 

transparan terhadap kasus-kasus pembalakan 

liar ini. 

Instrumen untuk keberhasilan di Ulu Masen 

adalah peran pemerintah kabupaten dalam 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan 

untuk mengatasi pembalakan liar. Kemitraan 

Pemerintah terbentuk lebih mudah di daerah 

di mana FFI telah memperlihatkan kehadiran 

jangka panjang di kabupaten mereka, seperti 

Pidie. Oleh karenanya, penegak hukum mereka 

lebih sering merespon laporan illegal logging 

yang diserahkan disini. Sebaliknya, kurang 

sempurnanya penangkapan dan penyitaan di 

Kabupaten Aceh Barat karena kendala dalam 

mengembangkan kerjasama kemitraan dengan 

pemerintah, mungkin terkait dengan kehadiran 

FFI yang lebih jarang di kabupaten ini. 

Sementara kebijakan politik, mungkin, secara 

umun berlaku di seluruh Ulu Masen Penting 

disadari pula bahwa pengembangan jaringan 

dan strategi anti-pembalakan liar ke berbagai 

wilayah yang berdekatan dengan kabupatenkabupaten 

di kawasan Ekosistem Leuser akan 

lebih menantang. Sebagian besar pemerintah 

daerah di wilayah ini, telah memprioritaskan 

pembangunan jalan dan perluasan lahan 

perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan 

konversi dan/atau fragmentasi tanah hutan, 

tindakan-tindakan yang terkait dengan penebangan 

liar 9 . Secara kontras, di kawasan Ulu 

Masen, pemerintah Aceh Jaya, , secara khusus 

telah mengalokasikan tambahan Rp. 1 M 

(sekitar US$100,000) dalam anggaran kabupaten 

tahun 2010 untuk memfasilitasi Dishutbun 

dalam melanjutkan patroli hutan, yang 

secara langsung berkaitan dengan kegiatan 

yang dilakukan dalam studi ini. 

Dukungan Stakeholder Lokal 

Sebagian besar dari pembalak liar yang 

tertangkap berasal dari kabupaten dimana 

mereka melakukan aksinya. Ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar masyarakat tidak 

mampu untuk sepenuhnya mengatasi 

pembalakan liar oleh mereka sendiri, sehingga 

kegiatan outreach community ranger dapat 

lebih ditingkatkan dan tidak semua 

masyarakat selalu menentang pembalakan liar. 

Partisipasi aktif para penjaga hutan dari 

kalangan masyarakat (community ranger), 

NGO lokal dan masyarakat luas di kawasan 

proyek Ulu Masen memberikan isyarat bahwa 

banyak komunitas lokal menentang 

pembalakan liar. Dukungan sedemkian rupa 

seharusnya dianggap lebih memberanikan 

lembaga-lembaga penegakan hukum dari pemerintah 

untuk bertindak. Dua contoh berikut 

ini memberikan gambaran bagaimana inisiatif 

berbasis masyarakat dapat mengatasi penggunaan 

sumberdaya alam secara ilegal. 

Contoh pertama adalah dengan adanya Forum 

Sayeung Krueng Kalok (FORSAKA) dari Aceh 

Besar. Dengan bantuan dari USAID- 

Environmental Services Programmed dan 

selanjutnya dari FFI, Forum ini dibentuk oleh 

enam desa, dengan peranan, untuk memperolah 

keuntungan ekonomi secara langsung 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi lang- 

9 Linkie et al. 2008. Evaluasi konservasi keanekaragaman hayati disekitar sebuah kawasan hutan lindung yang besar di Sumatera. 

Konservasi Biologi 22:683-690. 


24

sung dari sumber mata air bersih pegunungan 

dari kawasan Ulu Masen. Karena itu, masyarakat 

dengan cepat mengerahkan diri mereka 

untuk dapat mengusir para pembalak liar dari 

perbatasan hutan Krueng Kalok ketika wilayah 

hutan tersebut dan jasa-jasa ekosistem utamanya 

terancam pada tahun 2008 10 . Contoh 

kedua berkaitan dengan Program kelautan FFI 

di Aceh. Dimana Panglima Laot diberdayakan 

untuk menyelesaikan pelanggaran hukum adat 

berkaitan dengan penggunaan sumber daya 

kelautan yang tidak berkelanjutan di wilayah 

tertentu di Pulau Weh. Hasilnya, kegiatan yang 

dilarang ini berkurang dengan cepat, termasuk 

penguatan kebijakan setempat terhadap larangan 

spear fishing. 

USD119,226). Hal ini memungkinkan FFI untuk 

membawa berbagai mitra kerja untuk bersama 

-sama berada didalam satu kerangka kerja 

(framework), tanpa adanya keterlambatan 

dalam menunggu turunnya anggaran tahunan 

dari pemerintah atau dialokasikan dalam anggaran 

tahun berikutnya. Bagaimanapun, alokasi 

anggaran dari pihak kepolisian dan Dishutbun 

untuk operasi penegakan hukum sangat 

diperlukan karena mandat FFI mencegah pendanaan 

untuk operasi ini dan masyarakat penjaga 

hutan (community rangers) dan CRU tidak 

mempunya otoritas untuk melakukan penangkapan. 

Pendanaan 

Mayoritas pekerjaan dalam penanganan 

pembalakan liar di Ulu Masen, misalnya 

peningkatan kapasitas bagi para mitra kerja 

dari pemerintah dan masyarakat, monitoring, 

investigasi dan laporan tentang kejahatan 

hutan, dukungan dan pengawasan yang 

berkelanjutan serta kegiatan community 

outreach, telah dilakukan karena lembaga 

independen (FFI) telah menerima dana hibah 

dalam jumlah yang cukup besar (US$7.7million) 

dan mampu mengalokasikan sebagian besar 

(US$ 646,198 atau 8,4%) untuk berbagai 

kegiatan yang dibutuhkan (pelatihan bagi lembaga 

penegak hukum = US$154,571, penjaga 

hutan dari kalangan masyarakat (community 

ranger) = US$129,912, CRU = US$242,449, sub 

hibah kepada sejumlah informan NGO lokal = 

10 USAID-ESP, 2008. Annual Progress Report. Environmental Services Program, DAI Project Technical Report, 

Jakarta. 


Meningkatkan dan Melanjutkan 

Upaya-Upaya Penanganan 


Laporan ini menyoroti tentang tindakan di 

lapangan dan pencapaian yang telah dicapai 

lebih dari setahun. Walaupun hasilnya menggembirakan, 

hal ini harus ditempatkan dalam 

sebuah konteks yang lebih luas. Pembalakan 

liar masih tetap berlangsung di lima kabupaten 

yang ada di kawasan Ulu Masen dan Bireuen, 

meskipun ditargetkan oleh jaringan multistakeholder. 

Dari proyek ini tercatat 895m 3 

kayu ilegal, yang nilainya dianggap berada 

dibawah angka ancaman sebenarnya. Dengan 

demikian, proyek tersebut tidak dapat atau 

belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. 

Lebih jauh lagi, proyek ini juga tidak berusaha 

untuk mengatasi secara langsung konversi 

hutan ilegal menjadi lahan pertanian, ancaman 

penting lainnya bagi hutan, atau pelaku kunci 

lainnya yang terlibat dalam jaringan kriminal 

pembalakan liar yang semakin luas seperti 

para penjual dan pembelinya. 

Akhirnya, dan mungkin yang paling penting, 

adalah bahwa ketika dukungan financial dari 

FFI sangat berkurang (setelah Agustus 2009) 

terjadi pengurangan yang sesuai dalam 

kegiatan lapangan, menunjukkan bahwa 

strategi tersebut belum berkelanjutan. Keterbatasan 

dana ini juga menjelaskan mengapa 

hanya 45,3% dari 190 kasus yang diajukan 

kepada badan pemerintah yang ditindaklanjuti. 

Salah satu NGO mitra lokal FFI di Pidie 

Jaya menyimpulkansituasi, yang juga diungkapkan 

oleh mitra LSM lainnya, "Ketika 

mereka [Dinas Kehutanan dan Perkebunan] 

memiliki sumber daya maka respon akan kuat 

dan cepat, ketika mereka tidak [memiliki sumber 

daya] maka tidak ada yang terjadi." 

Meskipun tidak realistis mengharapkan jaringan 

multi – pihak bisa mencapai keberlanjutan 

lebih dari satu tahun, meskipun demikian, terdapat 

beberapa sinyal positif yang mengidentifikasikan 

bahwa mungkin dimasa yang akan 

datang, antara lain: 

i. Dishutbun Aceh Jaya yang telah mengalokasikan 

anggaran khusus untuk kegiatan 

patroli hutan (yang mana FFI menggunakan 

hal ini sebagai contoh untuk mengajak 

Dinas-dinas kabupaten lainnya untuk 

ikut melakukan hal yang sama); 

ii. Polisi terus melakukan operasi penegakan 

hukum diluar pekerjaan yang didanai oleh 

FFI; 

iii. Dua dari tiga NGO lokal yang didukung 

oleh FFI tetap dapat melanjutkan pekerjaan 

mereka, walaupun dengan intensitas 

yang lebih rendah di saat dukungan operasional 

formal dari FFI berakhir, karena 

mereka akan terus melanjutkan 

kegiatannya bersama dengan masyarakat 

lokal untuk memonitor dan melaporkan 

tentang kondisi dan aktifitas di hutan 

dengan menggunakan dana yang 

diperoleh secara independen atau bekerja 

secara sukarela; dan, 

iv. Metode multi pihak yang dikembangkan 

dalam studi ini akan dimasukkan untuk 

pendanaan jangka panjang dalam Rencana 

Pengelolaan Ulu Masen yang sedang 

di kembangkan sebagai bagian dari inisiatif 

REDD untuk wilayah hutan ini. 


26

Peresmian strategi multi-stakeholder yang 

dikembangkan oleh FFI dan para mitra 

kerjanya merupakan langkah selanjutnya yang 

bijaksana. Namun demikian, pada tahun 2008, 

Pemerintah Aceh telah membentuk sebuah 

‘Tim Terpadu Pemberantasan Pembalakan 

L i a r ’ ( K e p u t u s a n G u b e r n u r 

No.522.21/284/2008) yang ditugaskan untuk 

mengidentifikasi lokasi-lokasi pembalakan liar 

dan selanjutnya melakukan intervensi serta 

mengatasi kejahatan hutan yang terorganisir 

dan melakukan investigasi terhadap para 

oknum dari instansi-instansi pemerintah dan 

lembaga-lembaga penegak hukum yang 

terlibat dalam sindikat pembalakan liar. Tim ini 

diwakili oleh seluruh lembaga terkait baik dari 

pemerintah propinsi maupun kabupaten, Komite 

Peralihan Aceh (KPA) dan NGO lokal. 

Pada awalnya, FFI mencoba untuk bekerjasama 

dengan tim ini, tetapi desain lengkapnya 

menunjukkan adanya biaya administrasi 

yang tinggi, dimana dana yang memadai tidak 

dialokasikan dalam anggaran pemerintah, 

maka dari itu FFI memutuskan bahwa anggaran 

tersebut akan berdampak paling besar jika 

dimanfaatkan untuk mendukung inisiatif 

ditingkat kabupaten. Akan menjadi penting 

bagi Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi 

kembali fungsionalitas timnya berdasarkan 

hasil dari studi ini, terutama dalam kaitannya 

untuk mengembangkan biaya yang lebih untuk 

tim yang beroperasi di tingkat kabupaten. 

Rekomendasi 

Mengingat kompleksitas pembalakan liar dan 

beragamnya pelaku yang terlibat, maka tidak 

ada satu lembaga pun dapat diharapkan untuk 

mengurangi permasalahan ini sendirian. Untuk 

itu, kunci untuk keberhasilan mendatang di 

kawasan Ulu Masen, bahkan di Aceh, adalah 

dukungan yang berkelanjutan bagi jaringan 

multi-stakeholder untuk menerapkan strategi 

anti-pembalakan liar yang logis. Strategi ini, 

yang mana dapat juga dipergunakan untuk 

provinsi-provinsi lain di Indonesia, harus 

mampu melaksanakan berbagai kegiatan 

pokok yaitu peningkatan kapasitas para mitra 

kerja, melakukan monitoring dan pelaporan 

kejahatan hutan melalui jaringan informan, 

operasi penegakan hukum, outreach komunitas, 

penciptaan mata pencaharian alternatif 

serta pengembangan kebijakan. Strategi ini 

juga harus memasukkan beberapa rekomendasi 

berdasarkan temuan spesifik yang teridentifikasi 

dari studi ini. 

Rekomendasi Teknis 

Pelatihan teknis yang diberikan oleh FFI 

kepada instansi penegak hukum menghasilkan 

tindakan cepat dilapangan, misalnya 

sehari setelah pelatihan reskrim polisi, peserta 

kemudian melakukan operasi di Bener 

Meriah dan menangkap tujuh pembalak 

liar, menyita empat kendaraan, dua chainsaw 

dan 40m 3 kayu. Pelatihan ini 

karenanya harus dilakukan di tiga kabupaten 

lainnya Ulu Masen, ditambah Bireuen, 

dan provinsi, serta diulang di distrikdistrik 

yang sebelumnya telah dijangkau 

untuk memastikan adanya peningkatan 

kapasitas. Akan tetapi, kunci atas semua ini 

bahwa dinas-dinas pemerintah melaksanakan 

operasi rutin penegakan hukum di Ulu 

Masen. Untuk menghapus kendala yang 

sering disebutkan, kandidat yang paling 

menjanjikan dari Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan harus dilatih sebagai penyidik 

pidana bersertifikat (Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil) untuk meningkatkan jumlah 

kasus yang dilanjutkan ke pengadilan. ini 

akan sangat membantu dengan memberikan 

pelatihan khusus mengenai identifikasi 

jenis kayu dan cara penanganan barang 

bukti. 

Operasi penegakan hukum untuk menyita 

kayu selama proses pengangkutannya 

diperkirakan dapat memberikan hasil yang 

sangat besar jika dilaksanakan pada waktu 

maghrib dan tengah malam. Hanya ada tiga 

jalan utama di sekitar Ulu Masen dan jalanjalan 

ini harus dijadikan target melalui 


s e r a n g k a i a n p e m b l o k i r a n j a l a n 

menggunakan mobil secara strategis 

berdasarkan informasi-intel terkini yang 

didapatkan. Jika memungkinkan, penyitaan 

kayu harus langsung di sumber 

penyimpanannya , misalnya, sebelum di 

pisahkan kedalam jumlah yang lebih kecil 

untuk diangkut. 

Target operator chainsaw dan krunya juga 

penting, tapi untuk setiap orang yang 

ditangkap tidak diragukan lagi ratusan 

lainnya siap untuk mengisi lowongan ini. 

Maka, yang dijadikan target adalah pelaku 

(yaitu: penjual dan pembeli) yang terlibat 

dalam pembalakan liar sangatlah penting 

namun lebih menantang, dimana mereka 

ini punya akses ke uang dan koneksi politik, 

sehingga penangkapan juga semakin sulit. 

Namun demikian, tugas dari Konsorsium 

Anti Pembalakan Liar (KAIL), kolaborasi 

antara organisasi non pemerintahan dan 

Pemerintah Kalimantan Barat, telah 

mampu menangkap pelaku (yang disebut 

cukong) dan pelajaran dapat diambil dari 

strategi ini. 

Efektifitas intervensi penegakan hukum 

harus terus dinilai melalui analisa 

kuantitatif dimana pengendali untuk akibat 

variabel confounding dan berdasarkan pola 

spatio-temporal dari pola pembalakan liar 

dan harga kayu di kabupaten. 

Merevisi sistem pelaporan-intel dengan 

tujuan untuk penyeleksian secara lebih luas 

akan meningkatkan efisiensi melalui pengurangan 

sumber daya yang dikeluarkan 

oleh LSM lokal dalam verifikasi laporan 

dilapangan (sebagaimana 190 dari 461 laporan 

intel yang telah diserahkan kepada 

badan penegakan hukum). Laporan tersebut 

tidak disampaikan dalam laporan ini 

karenacenderung menjadi laporan yang 

diidentifikasi di lokasi penggergajian illegal, 

yang sudah diketahui oleh mitra pemerintah. 

Pemantau independen, misalnya: lembaga 

swadaya masyarakat yang bekerja dengan 

media provinsi, harus ditugaskan dengan 

melacak semua kasus pembalakan liar 

hingga hasil akhir, sebagai hasil dari 45.5 

persen kasus dari laporan ini masih tidak 

diketahui. Akan sangat penting untuk 

m e n d o k u m e n t a s i k a n a l a s a n 

ketidaksuksesan hasil (ada 12 dalam 

laporan ini) untuk memperbaiki sistem, 

terutama sebagai investasi dalam 

pemantauan, pelaporan, penangkapan dan 

membawa kasus ke pengadilan tinggi, dan 

untuk memastikan tingkat transparansi 

yang lebih tinggi. 

Kegiatan-kegiatan ranger masyarakat 

untuk itu, harus menempatkan penekanan 

yang lebih kuat pada dampak langsung dan 

merugikan dari penurunan jasa ekosistem 

dar i p embalakan liar terh adap 

kesejahteraan manusia dan terhadap 

ekonomi penduduk lokal. Di Aceh, satusatunya 

provinsi di Indonesia yang berada 

dibawah hukum Syariah, lembaga-lembaga 

keagamaan dan para pemimpinnya dapat 

diikutsertakan dalam kegiatan ini, seperti 

melalui khotbah jum’at mereka. 

Rekomendasi Kebijakan 

Dana tambahan dari pemerintah dapat 

dialokasikan kedalam anggaran tingkat 

provinsi dan kabupaten. Pada tahun 2008, 

67,1% dari anggaran provinsi Aceh yang 

dihabiskan 24 , jadi dana tambahan dapat 

diadakan, apabila diminta. Selain itu, dana 

yang dapat dialokasikan kembali oleh Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan yang berasal 

dari penjualan sah kayu-kayu yang disita 

dapat diinvestasikan kedalam operasi 

penegakan hukum daripada kegiatan reboisasi, 

yang dilakukan saat ini. 

Revisi pembatasan dana ditempatkan pada 

lembaga penegak hukum untuk jenis 

kegiatan tertentu harus meningkatkan 

efektivitas operasi penegakan hukum. Sebagai 

contoh, alokasi anggaran polisi, per 

kasus, untuk mengangkut barang bukti 

kayu dari lokoasi ke kantor polisi adalah 


28

sekitar US$500. Dalam beberapa kasus 

selama penelitian ini, jumlah ini tidak mencukupi 

dan itu berarti bahwa sejumlah besar 

kayu sitaantidak dapat dikumpulkan, 

yang menjelaskan sebagian kecil dari volume 

kayu sitaan selama study ini dilakukan. 

Batasan ini diprediksikan mempunyai dampak 

lebih luas karena tuntutan berdasarkan 

volume lebih kecil akan dikeluarkan hukuman 

yang ringan. 

Untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 

diperlukan tinjauan penting terhadap 

layanan 2000 polisi hutan non PNS 

(Pamhut), karena pada saat ini jumlah yang 

tidak proporsional (78%) dari anggaran 

tahunan polisi hutan dihabiskan untuk gaji 

Pamhut, sehingga dana yang tersisa tidak 

cukup untuk op erasi lapangan. 

Perampingan jumlah Pamhut mungkin 

mempunyai konsekuensi yang tidak 

diinginkan untuk perlindungan hutan 

karena hal ini akan membuat sejumlah 

besar orang yang tidak terampil dan 

berlebihan yang pada akhirnya nanti dapat 

menebang hutan. Bagaimanapun juga, 

struktur Pamhut saat ini tidak berkelanjutan 

dan tidak efektif. 

Sebuah solusi jangka panjang, seperti 

perkebunan kayu, diperlukan untuk mengatasi 

kebutuhan kayu domestic di Aceh. 

Logging moratorium menghentikan 

penebangan kayu komersial di Aceh, 

tetapi dalam prosesnya justru menghentikan 

pasokan kayu lokal, kecuali untuk 

sejumlah kecil kayu yang secara legal 

diperoleh dari para pemilik ladang kecil. 

Dengan ketiadaan sumber daya kayu 

legal, maka mereka yang bersikap oportunis 

akan terus berupaya memenuhi 

permintaan tersebut dengan memanfaatkan 

kayu ilegal. Perkebunan tidak mungkin 

secara cepat mengatasi masalah ini, 

karena kayu dari sumber illegal akan 

tetap menjadi pilihan yang lebih menguntungkan 

dalam jangka pendek, walaupun 

demikian hal ini tetap saja penting. 


Kesimpulan 

Salah satu hutan Ulu Masen di Peut Sagoe, Geumpang-Mane, Kabupaten Pidie yang harus tetap dijaga dari ancaman deforestasi. 

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan 

untuk menerapkan strategi REDD+ 

yang memiliki potensi untuk menghasilkan 

miliaran dolar 11 . Selain itu perlu untuk menunjukkan 

manfaat nyata mata pencaharian yang 

diantisipasi untuk disampaikan kepada 

masyarakat pedesaan, pemerintah juga harus 

menunjukkan kemampuannya untuk menghindari 

tingkat pra-disepakatinya deforestasi dan 

degradasi hutan. Pada akhirnya, ini memerlukan 

pembentukan strategi lanjutan yang 

menangani baik penebangan kayu ilegal dan 

perambahan lahan, yang selama ini masih 

kurang. 

Laporan Ulu Masen menguraikan pendekatan 

multi-stakeholder yang, pada skala-kecil, 

menunjukkan pendekatan semacam itu untuk 

penebangan kayu ilegal. Meningkatkannya 

hingga mencakup provinsi-provinsi REDD+ 

Pemerintah Indonesia adalah dapat dilakukan 

tetapi akan sangat tergantung pada terwujudnya 

kondisi yang memungkinkan (kebijakan 

politik yang kuat, dukungan mitra yang kuat 

dan pendanaan yang berkelanjutan), yang 

diidentifikasi sebagai hal yang penting secara 

fundamental dalam penelitian ini. 

11 Pemerintah Kerajaan Norwegia dan Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Kerjasama untuk mengurangi emisi 

gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Letter of Intent, Oslo, Norwegia. 


30

Kontak Kami: 

Fauna & Flora International 

Aceh Programme 

Jl. Cumi-Cumi, No. 15 

Kuta Alam Lampriet 

Banda Aceh 23121 

Indonesia 

Website 

http://www.fauna-flora.org 

Menjaga Hutan, Melindungi Hidup 

Conserving Forest, Protecting Life

Penanganan Masalah Pembalakan Liar Di Kawasan Ulu Masen, Aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?