Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun ...

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2011 

berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan 

penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) 

adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, 

dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (bisa juga digunakan 

untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah 

negara (daerah) adalah negara (daerah) maju, negara (daerah) 

berkembang atau negara (daerah) terbelakang dan juga untuk mengukur 

pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. 

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya 

Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav 

Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of 

Economics dan sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada 

laporan IPM tahunannya. 

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara (daerah) menjadi 3 

(tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu sebagai berikut: 

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan 

hidup saat kelahiran. 

2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang 

dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, 

menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 

3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 

Kapita dalam Paritasi Daya Beli (Purchasing Power Varity) 

Berikut ini adalah formula serta tahapan yang seringkali digunakan 

dalam proses perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 

*) Tahap pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masingmasing 

komponen IPM, yaitu: 

ü X1 = Indeks Angka Harapan Hidup 

ü X2 = Indeks Pendidikan (Melek Huruf + Rata-rata Lama Sekolah) 

3-17


ü 

X3 = Indeks Standar Hidup Layak (Konsumsi per Kapita/ PPP) 

Xi-Xmin 

Indeks (Xi) = 

Xmax-Xmin 

Keterangan: 

Xi = Indikator komponen pembangunan manusia ke-i, i= 1,2,3 

Xmin = Nilai minimum Xi 

Xmax = Nilai maksimum Xi 

*) Tahap kedua perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari 

masing-masing indeks Xi dengan rumus sebagai berikut: 

IPM = 

(X1+X2+X3) 

3 

Keterangan; 

X1 = Indeks Angka Harapan Hidup 

X2 = 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama Sekolah) 

X3 = Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan (PPP) 

*) Tahap ketiga adalah menghitung Reduksi Shortfall, yang digunakan untuk 

mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu 

tertentu. 

r = {(IPM t+n – IPM t) / (IPM ideal – IPM t) x 100} 1/n 

Keterangan: 

IPM t = IPM pada tahun t 

3-18


IPM t+n = IPM pada tahun t+n 

IPM ideal = 100 

3.2. METODOLOGI PENELITIAN 

Sesuai dengan pendapat diatas, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana menurut Suharsimi Arikunto 

(1990), metode deskriptif adalah pengumpulan informasi mengenai suatu gejala 

yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilaksanakan. 

Menurut Nazir, M. (1999:63) pendekatan analisis deskriptif kuantitatif 

yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang, mempunyai tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki.. 

Artinya, bahwa penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah Kota 

Bekasi. Sementara itu, permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan di 

atas, dijawab melalui teknik dan prosedur mendeskripsikan berbagai data 

kuantitatif empirik pada Kota Bekasi. 

A. Teknik Pengumpulan data 

1. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, 

pengumpulan yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan menelaah datadata 

sekunder yang ada dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah 

Daerah. Dokumen resmi yang digunakan terutama adalah adalah: 

a. Kota Bekasi Dalam Angka beberapa edisi (2005-2011), yang 

diterbitkan oleh Kantor Statistik Kota Bekasi; 

b. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bekasi, beberapa 

tahun (2005-2011); 

3-19


c. Hasil penelitian sebelumnya tentang “Penyusunan Indikator Makro 

Ekonomi Kota Bekasi Tahun 2011” yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Bekasi. 

d. Dokumen-dokumen terkait lainnya. 

2. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, penulis melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca litelatur-litelatur bidang 

ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai landasan 

kerangka berfikir dan teori yang sesuai dengan topik penelititan. 

b. Penelitian dokumenter yaitu dengan menelaah dan menganalisa 

laporan-laporan mengenai ekonomi dan pembangunan yang 

diterbitkan diantaranya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, 

LKPJ Walikota dan dokumen lainnya. 

B. Model dan Teknik Analisis Data 

1. Alat Analisis 

a. Teknik komparatif 

Teknik komparatif dimaksudkan untuk membandingkan kinerja 

pembangunan indikator makro ekonomi wilayah Kota Bekasi dengan 

Kota-kota sebanding lainnya dan terdekat dalam wilayah Kota 

Bekasi, seperti Jabodetabek ataupun Jawa Barat. 

b. Teknik Pertumbuhan 

Teknik pertumbuhan dilakukan untuk melihat pertumbuhan dari 

beberapa indikator kinerja pembangunan selama periode 

pengamatan. Formulasi pertumbuhan yang digunakan sebagai 

berikut: 

3-20


G = 

X (t) – X (t-1) 

X( t-1) 

Keterangan: 

G = growth (pertumbuhan) 

X (t) = variable perhitungan pada waktu t 

X (t-1) = variable perhitungan pada waktu (t-1) 

c. Perhitungan Trend 

Trend merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun 

dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari 

waktu ke waktu dan nilainya cukup rata (smooth). Menghitung nilai 

trend dapat dilakukan dengan beberapa metode, dalam tulisan ini 

akan disampaikan 2 (dua) metode yang paling sering digunakan 

yaitu: 

1) Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) 

Perhitungan nilai trend dengan metode ini juga biasa disebut 

dengan metode linier yang dilakukan dengan menggunakan 

persamaan: 

Y X 

= a + bX 

Keterangan: 

Y adalah data time series periode X 

X adalah waktu ( tahun) 

a dan b adalah bilangan konstan (nilai a dan b diperoleh dari): 

a = ΣY / n atau a = Y 

b = ΣXY / ΣX² 

3-21


2) Metode Trend Kuadratis (Quadratic Trend Method) 

Menghitung nilai trend dengan metode ini dilakukan dengan 

menggunakan persamaan: 

Y X 

= a + bX + cX² 

Keterangan: 

Y adalah data time series periode X 

X adalah waktu (tahun) 

a, b dan c adalah bilangan konstan (nilai a dan b diperoleh dari): 

a = ((ΣY)(ΣX². X²)-(Σ X².Y)(Σ X²)) / n(ΣX². X²)-(ΣX²)² 

b = ΣX.Y / Σ X² 

c = (n.(Σ X².Y)-(Σ X²)(ΣY)) / n(ΣX². X²)-(Σ X²)² 

Untuk menentukan metode yang paling baik dari metode 

tersebut harus dipilih metode yang mempunyai derajat kesalahan 

paling kecil yaitu yang mempunyai selisih antara data asli (actual) 

dengan hasil estimasi (trend) yang paling kecil. Untuk 

mengukurnya dilakukan dengan menggunakan persamaan 

perhitungan nilai trend dapat juga dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS atau Eviews, dan untuk 

menentukan metode yang paling baik adalah memilih metode 

yang mempunyai nilai Standard Error paling kecil dan R-square 

yang paling besar. 

C. Uji Statistik 

1. Regresi Linier 

Untuk mengukur seberapa dekat model regresi yang terestimasi 

dengan data sesungguhnya atau seberapa besar pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan suatu ukuran yang 

3-22


disebut dengan Koefisien Determinasi (R 2 ). Rumus R 2 (Dominic 

Salvatore, 2001:161) adalah sebagai berikut: 

_ 

∑ (Ŷ t – Y ) 2 

R 2 = _________ 

_ 

∑ (Y t – Y ) 2 

Keterangan : 

R 2 

Y t 

= Nilai koefisien determinasi 

= Variabel terikat pada observasi ke-t 

Ŷ t 

Ϋ 

= Estimasi nilai Y t 

= Nilai rata-rata dari Y 

Nilai koefisien determinasi (R 2 ) ini mencerminkan seberapa besar 

variasi dari variabel terikat (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). 

Bila R 2 =0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh variabel 

bebas X sama sekali. Sementara bila R 2 =1, maka variasi Y secara 

keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel bebas X, atau bisa 

dikatakan bahwa semua titik pengamatan berada tepat pada garis 

regresi. Dengan demikian nilai R 2 dapat diasumsikan sebagai nilai antara 

0 dan 1, dimana nilai R 2 semakin mendekati 1 semakin baik suatu 

persamaan regresi tersebut. 

2. Koefisien Korelasi (R) 

Analisis koefisien korelasi (R) Yaitu untuk melihat besarnya 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Korelasi 

merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik 

pengukuran asosiasi/ hubungan (measures of association). Pengukuran 

asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok 

teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel. 

3-23


Diantara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat 

dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu Korelasi 

Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Spearman. Selain kedua 

teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain, seperti Kendal, 

Chi-Square, Phi Coefficient, Goodman-Kruskal, Somer, dan Wilson. 

Pengukuran asosiasi mengenakan nilai numerik untuk mengetahui 

tingkatan asosiasi atau kekuatan hubungan antara variabel. Dua variabel 

dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi 

variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel 

tersebut disebut independen. 

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel (kadang lebih dari dua variabel) dengan skala-skala tertentu, 

misalnya Pearson data harus berskala interval atau rasio; Spearman dan 

Kendal menggunakan skala ordinal; Chi Square menggunakan data 

nominal. Kuat lemah hubungan diukur diantara jarak (range) 0 sampai 

dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua 

arah (two tailed). 

Korelasi searah jika nilai koefesien korelasi diketemukan positif; 

sebaliknya jika nilai koefesien korelasi negatif, korelasi disebut tidak 

searah. Yang dimaksud dengan koefesien korelasi ialah suatu 

pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika 

koefesien korelasi diketemukan tidak sama dengan nol (0), maka 

terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Jika koefesien 

korelasi diketemukan +1, maka hubungan tersebut disebut sebagai 

korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan 

(slope) positif. Jika koefesien korelasi diketemukan -1. maka hubungan 

tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear 

sempurna dengan kemiringan (slope) negatif. 

Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, 

karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. 

Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika 

korelasi sama dengan nol (0), maka tidak terdapat hubungan antara 

kedua variabel tersebut. 

3-24


3. Uji-F 

Uji-F digunakan untuk mengetahui signifikansi seluruh koefisien 

regresi, apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Langkah awal yang dikerjakan 

dalam uji-F adalah dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

§ 

Ho : ß 1 = ß 2 = ß 3 = 0 , yang berarti tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas (independent variables) 

terhadap variabel terikat (dependent variable) secara 

bersama-sama 

§ 

Ha : ß 1 ≠ ß 2 ≠ ß 3 ≠ 0 , yang berarti bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas (independent variables) 

terhadap variabel terikat (dependent variable) secara 

bersama-sama. 

Rumus menghitung uji- F menurut Nachrowi (2006:21) adalah 

sebagai berikut: 

R 2 n – k -1 

F hitung = ──── ٠۰ ───── 

1 – R 2 k 

Keterangan: 

R 2 

n 

k 

= koefisen determinasi 

= jumlah observasi 

= jumlah variabel bebas 

Kemudian tentukan F tabel dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% 

dan degree of freedom (df) = k;(n-k-1). Selanjutnya dibandingkan antara 

F tabel dengan F hitung untuk menentukan Ho ditolak atau diterima. Kriteria 

keputusannya adalah sebagai berikut : 

3-25


a. Ho diterima jika F hitung < F tabel 

b. Ho ditolak jika F hitung > F tabel 

Untuk mempermudah dan menjamin ketelitian pelaksana uji 

statistik, maka dalam penelitian ini dalam perhitungannya akan 

digunakan program siap pakai SPSS. 

3-26


BAB IV 

ANALISIS INDIKATOR EKONOMI MAKRO 

4.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih populer dengan istilah 

Pendapatan Regional (Regional Income) merupakan data statistik yang 

merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu 

wilayah. Berikut ini disajikan data pertumbuhan PDRB Kota Bekasi sejak tahun 

2005 hingga tahun 2011, baik itu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 

maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dalam bentuk tabel 

maupun grafik. 

Tabel 4.1 

(Pertumbuhan PDRB-ADHB dan ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun 

PDRB -ADHB 

(Juta Rupiah) 

Pertumbuhan 

PDRB-ADHB 

PDRB-ADHK 

(Juta Rupiah) 

Pertumbuhan 

PDRB-ADHK 

2005 19.226.331,12 23,1% 11.739.946,23 5,6% 

2006 22.376.414,93 16,4% 12.453.012,96 6,1% 

2007 25.419.184,81 13,6% 13.255.153,53 6,4% 

2008 29.525.360,38 16,2% 14.042.404,18 5,9% 

2009 31.475.387,85 6,6% 14.622.593,73 4,1% 

2010 35.679.065,36 13,4% 15.476.100,56 5,8% 

2011 40.528.807,92 13,6% 16.571.540,11 7,1% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 

4-1


Grafik 4.1 

(Grafik Pertumbuhan PDRB-ADHB dan ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Sumber: Hasil Olah Data 

Sebagaimana sudah disampaikan diatas bahwa PDRB Kota Bekasi yang 

disajikan melalui tabel dan grafik tersebut merupakan PDRB Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun 

dasar yang dijadikan acuan adalah tahun 2000. 

Pertumbuhan rata-rata PDRB-ADHB mencapai 14,7%, dimana 

pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2005, yaitu mencapai pertumbuhan 

sebesar 23,1%, sedangkan pertumbuhan yang paling rendah yaitu hanya 

mencapai 6,6% berada pada tahun 2009. Sementara itu pertumbuhan rata-rata 

PDRB-ADHK mencapai 5,85% dimana pertumbuhan tertinggi berada pada 

tahun 2011 dimana mencapai angka 7,1%, sementara itu pertumbuhan yang 

paling rendah juga berada pada tahun 2009 atau hanya mencapai 4,1% saja. 

4-2


Nilai PDRB-ADHB Kota Bekasi secara berkelanjutan mengalami trend 

pertumbuhan yang terus meningkat, meskipun kenaikan nilai PDRB pada tahun 

2009 tidak seperti peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya (2005-2008). 

Kondisi ini direfleksikan dengan nilai pertumbuhan PDRB-ADHB pada tahun 

2009 yang hanya mencapai 6,6%, jauh lebih rendah ketimbang rata-rata 

pertumbuhan PDRB-ADHB tahun 2005-2011, yang mencapai hingga 14,7%. 

Sementara itu PDRB-ADHK cenderung meningkat secara konsisten 

meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan seperti kita lihat pada PDRB- 

ADHB. Rata-rata pertumbuhan PDRB-ADHK hanya mencapai kisaran 5,85% 

pertahunnya, terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. 

Nilai PDRB Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, 

sebagaimana sudah ditampilkan dalam tabel dan grafik diatas kemudian akan 

kita breakdown lagi dalam bentuk distribusi kedalam beberapa sektor yang 

tercakup dalam perhitungan standar PDRB. Berikut ini disajikan datanya dalam 

bentuk tabel 4.2 seperti tampak dibawah ini: 

4-3


Tabel 4.2 

(Distribusi Sektoral PDRB-ADHB Kota Bekasi Tahun 2005-2011, Juta Rupiah) 


Pertanian 

Pertambang 

an dan 

Penggalian 

Industri 

Pengolahan 

Listrik, Gas, 

dan Air 

Bersih 

Bangunan 

Perdagangan, 

Hotel dan 

Restoran 

Pengangkutan 

dan 

Komunikasi 

Keuangan, 

Persewaan 

& Jasa 

Perusahaan 

Jasa-Jasa 

2005 175.624,94 - 8.972.716,97 684.437,88 642.514,22 5.416.447,99 1.591.070,35 626.676,72 1.116.842,05 

2006 192.767,89 - 10.241.541,23 781.350,38 820.591,16 6.403.494,04 1.822.012,97 772.704,55 1.341.952,71 

2007 214.956,77 - 11.765.711,35 876.762,33 936.593,07 7.261.830,13 1.933.126,55 939.876,90 1.490.327,71 

2008 262.837,87 - 13.344.270,25 1.045.974,72 1.091.817,87 8.633.456,68 2.362.760,16 1.103.846,53 1.680.396,30 

2009 271.780,41 - 13.499.050,01 1.159.616,13 1.146.303,07 9.640.712,00 2.676.363,38 1.199.729,96 1.881.832,89 

2010 318.617,63 - 15.092.960,96 1.364.063,54 1.218.520,16 11.077.001,17 3.137.586,29 1.360.572,83 2.109.742,78 

2011 341.293,59 - 17.168.824,03 1.607.057,35 1.376.312,87 12.491.927,52 3.572.443,06 1.566.220,34 2.404.729,15 


4-4


Grafik 4.2 

(Grafik Distribusi Sektoral PDRB-ADHB Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


Distribusi PDRB-ADHB pada berbagai sektor (tahun 2005-2011) juga 

mengalami trend peningkatan sejalan dengan PRDB-ADHB secara 

komprehensif. Dari 9 (sembilan) sektor yang berkontribusi terhadap nilai total 

PDRB-ADHB Kota Bekasi, Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu 

sektor unggulan yang paling banyak memiliki kontribusi terhadap nilai total 

PDRB-ADHB Kota Bekasi. 

4-5


Tabel 4.3 

(Distribusi Sektoral PDRB-ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


Pertanian 

Pertambang 

an dan 

Penggalian 

Industri 

Pengolahan 

Listrik, Gas, 

dan Air 

Bersih 

Bangunan 

Perdagangan, 

Hotel dan 

Restoran 

Pengangkutan 

dan 

Komunikasi 

Keuangan, 

Persewaan & 

Jasa 

Perusahaan 

Jasa-Jasa 

2005 126.235,06 - 5.478.623,00 398.020,25 407.545,00 3.239.088,80 927.067,17 403.358,84 760.008,11 

2006 123.367,34 - 5.712.583,24 428.944,01 433.719,12 3.509.562,84 978.649,00 453.245,74 812.941,67 

2007 129.426,07 - 6.112.459,47 468.274,18 485.652,18 3.689.782,45 1.003.499,61 525.067,64 840.991,93 

2008 131.568,51 - 6.388.657,78 512.610,33 529.219,49 3.882.989,35 1.170.570,25 563.669,30 863.119,17 

2009 130.852,55 - 6.344.557,00 562.665,48 542.548,82 4.148.715,64 1.366.629,78 596.092,77 930.531,69 

2010 132.840,89 - 6.545.807,28 627.784,60 564.793,32 4.401.545,04 1.550.992,54 647.054,50 1.005.282,39 

2011 135.205,37 - 6.868.059,82 696.315,14 620.425,47 4.782.974,62 1.707.287,22 704.351,80 1.056.920,67 


4-6


Grafik 4.3 

(Grafik Distribusi Sektoral PDRB-ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


Sementara itu distribusi PDRB-ADHK pada berbagai sektor (tahun 2005- 

2011) juga mengalami trend peningkatan sejalan dengan PRDB-ADHK secara 

komprehensif. Dari 9 (sembilan) sektor yang berkontribusi terhadap nilai total 

PDRB-ADHK Kota Bekasi, Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu 

sektor unggulan yang paling banyak memiliki kontribusi terhadap nilai total 

PDRB-ADHK Kota Bekasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergerakan PDRB 

total, baik itu PDRB-ADHB maupun PDRB-ADHK, merupakan pergerakan 

peningkatan pertumbuhan secara proporsional. 

4.2. PDRB PER KAPITA 

PDRB per Kapita merupakan data turunan yang bisa kita hasilkan dari 

PDRB. Untuk mendapatkan PDRB Kota Bekasi per Kapita, maka terlebih 

dahulu disajikan jumlah pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sejak tahun 2005 

hinggga tahun 2011, sebagaimana terlihat melalui tabel 4.4 dibawah ini: 

4-7


Tabel 4.4 

(Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


Jumlah Penduduk 

Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

2005 2.001.899 - 

2006 2.071.444 3,47% 

2007 2.143.804 3,49% 

2008 2.238.717 4,43% 

2009 2.319.518 3,61% 

2010 2.334.871 0,66% 

2011 2.422.922 3,77% 


Melalui tabel diatas dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2005, jumlah 

penduduk Kota Bekasi sudah mencapai jumlah 2.001.899 jiwa, kemudian pada 

tahun 2006 meningkat menjadi 2.071.44 jiwa atau tumbuh sebesar 3,47%. 

Pada tahun 2007 kembali tumbuh 3,49% atau menjadi 2.143.804 jiwa. 

Peningkatan jumlah penduduk Kota Bekasi tertinggi terjadi pada tahun 

2008, dimana melonjak hingga mencapai 2.238.717 jiwa atau mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,43%, kemudian ditahun berikutnya (2009) kembali 

meningkat sebesar 3,61% atau menjadi 2.319.518 jiwa. 

Sementara itu pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2010, 

dimana pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bekasi hanya tumbuh sebesar 

0,66% hingga berada pada kisaran 2.334.871 jiwa. Namun pada tahun 2011 

kembali tumbuh sebesar 3,77% atau hingga berada pada kisaran 2.422.922 

jiwa. Dengan kata lain sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, telah terjadi 

pertumbuhan sebesar 21,03% atau jumlah penduduk Kota Bekasi mengalami 

kenaikan sebesar 421.023 jiwa, dari 2.001.899 jiwa pada tahun 2005, melonjak 

hingga menjadi 2.422.922 jiwa pada tahun 2011. 

Pendapatan per Kapita Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 

adalah dengan membagi jumlah total PDRB dengan jumlah penduduk seperti 

sudah disajikan diatas. Hasil perhitungan Pendapatan Per Kapita tersebut akan 

disajikan dalam tabel 4.5 seperti dibawah ini: 

4-8


Tabel 4.5 

(PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK per Kapita Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun PDRB-ADHB per Kapita PDRB-ADHK per Kapita 

2005 9.604.046,52 5.864.404,86 

2006 10.802.326,75 6.011.754,58 

2007 11.857.047,01 6.183.006,25 

2008 13.188.518,41 6.272.523,14 

2009 13.569.796,76 6.304.151,87 

2010 15.280.957,86 6.628.246,51 

2011 16.727.244,18 6.839.485,59 


Grafik 4.4 

(Grafik PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK per Kapita Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Bekasi dari tahun ke tahun (2005- 

2011) meningkat secara konsisten, baik itu pada PDRB-ADHB maupun PRDB- 

ADHK. Pendapatan per Kapita Kota Bekasi PDRB-ADHB pada tahun 2005 

sebesar 9,6 juta rupiah terus meningkat hingga berada pada kisaran 16,7 juta 

rupiah pada tahun 2011. Sementara itu Pendapatan per Kapita Kota Bekasi 

PDRB-ADHK jauh lebih rendah, dimana pada tahun yang sama (2005) hanya 

mencapai 5,8 juta rupiah dan 6,8 juta rupiah pada tahun 2011. Pergerakan 

kenaikan PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK bisa kita lihat melalui grafik 4.4 

tersebut. 

4-9


4.3. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) 

Indikator ekonomi lainnya yang dapat diturunkan dari PDRB yaitu Laju 

Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat melihat 

perkembangan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Kontribusi 

sektoral memperlihatkan peranan masing-masing sektor terhadap 

pembentukan PDRB. Sedangkan PDRB perkapita memberikan gambaran ratarata 

pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di Kota Bekasi. 

Dalam proses perencanaan, salah satu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan pemerintah adalah dengan membuat suatu rencana ekonomi. 

Rencana ekonomi yang baik tentunya memerlukan data sebagai bahan acuan 

perencanaan. Indikator ekonomi makro yang sering digunakan sebagai acuan 

untuk proses perencanaan dan evaluasi proses pembangunan antara lain Laju 

Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Melalui tabel 4.6 dibawah ini, disajikan data 

pertumbuhan LPE Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. 

Tabel 4.6 

(Pertumbuhan LPE-ADHB dan LPE-ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun LPE-ADHB LPE-ADHK 

2005 23,09% 5,64% 

2006 16,38% 6,07% 

2007 13,60% 6,44% 

2008 16,15% 5,94% 

2009 6,60% 4,13% 

2010 13,36% 5,84% 

2011 13,59% 7,08% 


4-10


Grafik 4.5 

(Grafik Pertumbuhan LPE-ADHB dan LPE-ADHK Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


LPE-ADHB Kota Bekasi mengalami pertumbuhan yang paling optimal 

pada tahun 2005, karena mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 

23,09%. Sementara itu LPE paling rendah terjadi pada tahun 2009, dimana 

LPE-nya hanya mencapai 6,60%, namun pada tahun 2010 LPE-ADHB Kota 

Bekasi kembali melonjak hingga mencapai pertumbuhan sebesar 13.36%, 

kemudian bergerak perlahan hingga berada pada kisaran 13.59% pada tahun 

berikutnya (2011). 

Sementara itu pertumbuhan LPE-ADHK Kota Bekasi sejak tahun 2005 

hingga tahun 2011 cenderung meningkat stabil, dimana titik tertinggi 

pertumbuhan terjadi pada tahun 2011 karena mencapai nilai pertumbuhan 

sebesar 7,08%. Sementara itu pertumbuhan terendah berada pada tahun yang 

sama pada LPE-ADHB, yaitu pada tahun 2009, karena hanya mencapai 

pertumbuhan sebesar 4,13%. 

Berdasarkan fakta serta data-data diatas, bisa disimpulkan bahwa pada 

tahun 2009 merefleksikan kondisi perekonomian Kota Bekasi yang kurang 

bagus, jika kita coba bandingkan dengan kondisi perekonomian Kota Bekasi 

dalam rentang waktu tahun 2005 hingga tahun 2011 penelitian ini. 

4-11


4.4. INFLASI DAN INDEKS HARGA IMPLISIT (IHI) 

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi 

kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa 

yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah 

penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang 

yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah 

barang dan jasa yang tersedia. Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa 

disebabkan oleh sektor ekspor-impor, tabungan atau investasi, pengeluaran 

dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta. Biasanya untuk 

mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan Indek Harga Konsumen (IHK) 

Sementara itu, Indeks Harga Implisit (IHI) adalah suatu indeks harga 

yang mengambarkan perbandingan antara nilai produk atas dasar harga 

berlaku dan atas harga konstan, sedangkan perubahan Indeks Harga Implisit 

(IHI) mencerminkan tingkat inflasi yang tejadi dalam suatu periode. Perubahan 

Indeks Harga Implisit (IHI) dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat tinflasi 

yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks 

Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan 

Indeks Harga Implisit (IHI) sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga 

konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran dan 

harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan 

dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor. Laju Inflasi dan Indeks Harga 

Implisit (IHI) Kota Bekasi pada tahun 2005 hingga tahun 2011 bisa terlihat 

melalui tabel dan grafik dibawah ini : 

Tabel 4.7 

(Inflasi dan Indeks Harga Implisit/ IHI Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


Inflasi 

Indeks Harga Implisit 

(IHI) 

2005 16,88% 163,77% 

2006 6,53% 179,69% 

2007 4,85% 191,77% 

2008 10,10% 210,26% 

2009 1,93% 215,25% 

2010 7,88% 230,54% 

2011 3,45% 244,57% 


4-12


Grafik 4.6 

(Grafik Laju Inflasi Tahun 2005-2011) 


Grafik 4.7 

(Grafik Indeks Harga Implisit/ IHI Tahun 2005-2011) 


Laju inflasi tertinggi Kota Bekasi terjadi pada tahun 2005, dimana nilai 

inflasi mencapai 16,88% selanjutnya laju inflasi terus bergerak sangat 

berfluktuatif, mulai turun menjadi 6,53% pada tahun 2006, kemudian kemblai 

bergerak turun paada tahun berikutnya (2007) hingga berada pada kisaran 

4,85%. Peningkatan laju inflasi kembali terjadi pada tahun 2008 hingga berada 

pada kisaran 10,10% atau naik lebih dari 2 (dua) kali lipat jika dibandingkan 

4-13


dengan tahun sebelumnya (2007), lalu kembali anjlok sangat curam hingga 

menjadi 1,93% saja pada tahun 2009. Pergerakan naik laju inflasi kembali 

terjadi pada tahun berikutnya (2010) yaitu berada pada angka 7,88% dan turun 

kembali pada tahun 2011 hingga berada pada kisaran 3,45%. 

Kondisi fluktuatifnya angka inflasi mulai dari 1 (satu) digit hingga menjadi 

2 (dua) digit lalu menjadi 1 (satu) digit lagi merefleksikan kondisi inflasi yang 

kurang bagus kontrol dan tidak terkontrol. Padahal jika saja pergerakan laju 

inflasi dari tahun ke tahun bisa dilakukan prediksi, maka diharapkan pemerintah 

bisa melakuka intervensi untuk meredam laju inflasi yang mencapai titik 

tertinggi pada angka 16,88% pada tahun 2005. 

Sementara itu pergerakan Indeks Harga Implisit (IHI) yang 

menggambarkan perbandingan antara nilai produk Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),dan juga bisa merefleksikan 

tingkat inflasi sesungguhnya yang terjadi dalam suatu periode tertentu, juga 

bisa kita lihat melalui tabel dan graifik diatas. Sejak tahun 2005 hingga tahun 

2011, pergerakan laju IHI meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. 

Mulai dari 163,77% pada tahun 2005 hingga berada pada kisaran 244,57% 

pada tahun 2011. Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa pergerakan turun-naik laju inflasi hanya bersifat sementara, karena jika 

kita lihat pergerakan IHI, yang sesungguhnya terjadi adalah kenaikan tingkat 

inflasi bergerak naik secara perlahan dan konsisten sejak tahun 2005 hingga 

tahun 2011. 

4.5. EKSPOR-IMPOR 

Kinerja Ekspor-Impor Kota Bekasi sebagaimana tampak pada tabel 4.6 

dibawah, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun (2005-2011). 

Untuk volume ekspor sendiri, pada tahun 2005 mencapai nilai US$ 152,5 juta, 

namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya (2006) karena pada tahun 

tersebut hanya berhasil dicapai volume ekspor sebesar US$ 138,6 juta. Pada 

tahun berikutnya (2007), volume ekspor Kota Bekasi kembali mengalami 

4-14


peningkatan yang cukup berarti hingga mencapai nilai US$ 152,5 juta dan 

kembali meningkat menjadi US$ 167,8 juta pada tahun berikutnya (2008). 

Peningkatan yang cukup siginifikan hingga mencapai lebih dari dua kali lipat 

dari tahun sebelumnya adalah pada tahun 2009, dimana nilai volume ekspor 

Kota Bekasi mencapai nilai US$ 366,1 juta dalam satu tahun, lalu kembali turun 

pada tahun berikutnya (2010) hingga berada pada kisaran US$ 315,4 juta, 

sebelum akhirnya kembali melonjak naik pada tahun 2011 hingga berada pada 

kisaran US$ 536,4 juta. 

Tabel 4.8 

(Nilai Ekspor & Impor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun Ekspor (US$) Impor (US$) 

2005 152.513.254,00 31.698.837,00 

2006 138.690.042,10 38.038.604,75 

2007 152.559.046,31 45.646.325,00 

2008 167.814.950,94 52.493.273,75 

2009 366.141.711,71 63.790.255,84 

2010 315.480.103,77 66.403.991,29 


Sementara itu volume impor Kota Bekasi cenderung meningkat stabil 

dari tahun ke tahun meskipun tidak terlalu mencolok seperti nilai ekspor pada 

tahun 2009. Pada tahun 2005 volume impor mencapai nilai US$ 31,6 juta, lalu 

meningkat menjadi US$ 38 juta pada tahun berikutnya (2006). Tahun 2007 

volume impor Kota Bekasi kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 

nilai US$ 45,6 juta, lalu meningkat menjadi US$ 52,4 juta pada tahun 2008 dan 

menjadi US$ 63,7 juta pada tahun 2009. Pada tahun berikutnya (2010), nilai 

impor Kota Bekasi kembali meningkat tipis hinggga berada pada kisaran US$ 

66,4 juta, dan kembali melonjak cukup signifikan pada tahun 2011, dimana nilai 

impor mencapai angka US$ 122,8 juta, atau meningkat hampir 2 (dua) kali lipat 

dari tahun sebelumnya. 

Positifnya nilai ekspor Kota Bekasi dari tahun ke tahun (2005-2011) 

merefleksikan kondisi surflus, dimana cadangan devisa Kota Bekasi cukup baik 

dan bisa menghandle atau mengkompensasi nilai impor Kota Bekasi dengan 

cukup baik pula. Surflusnya nilai ekspor Kota Bekasi juga akan memberikan 

kontribusi pada pendapatan Kota Bekasi itu sendiri dimana nilai ekspor sebagai 

4-15


indikator positif (faktor penambah) pendapatan daerah melebihi nilai import 

sebagai indikator negatif (faktor pengurang) pendapatan daerah Kota Bekasi. 

Berikut ini melalui grafik 4.8, disajikan juga nilai pertumbuhan ekspor-Impor 

Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011: 

Grafik 4.8 

(Grafik Pertumbuhan Ekspor-Impor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


4.6. KEUANGAN DAERAH (APBD, PAD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD sendiri terdiri atas: 

a. Anggaran Pendapatan, terdiri atas (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah, dan penerimaan lain-lain (2) Bagian dana perimbangan, yang 

meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus, (3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana 

darurat. 

b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan 

tugas pemerintahan di daerah. 

4-16


c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Sementara itu, realisasi Penerimaan dan Pengeluaran pemerintah Kota 

Bekasi dengan mengacu terhadap nilai APBD yang sudah ada, mulai tahun 

2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik 

dibawah ini: 

Tabel 4.9 

(Realisasi Pengeluaran dan Penerimaan APBD Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun Realisasi Pengeluaran (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) 

2005 772.005.871.763 693.295.367.464 

2006 882.004.547.483 893.239.242.964 

2007 1.028.289.186.131 1.109.796.738.023 

2008 1.363.777.222.839 1.235.060.641.143 

2009 1.501.555.212.793 1.476.770.000.163 

2010 1.593.446.958.195 1.582.441.084.727 

2011 1.981.344.801.647 2.220.351.556.783 


Grafik 4.9 

(Grafik Realisasi Penerimaan & Pengeluaran APBD Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 


Pengeluaran sebagaimana kita lihat pada grafik diatas merupakan 

realisasi dari Belanja Pemerintah Kota Bekasi. Dalam grafik tersebut bisa 

terlihat bahwa realisasi penerimaan pemerintah Kota Bekasi masih lebih kecil 

4-17


jika kita bandingkan dengan realisasi pengeluarannya. Kondisi surflus hanya 

terjadi pada tahun 2006, 2007 dan 2011, sementara itu, pada tahun 2005, 

2008, 2009 dan 2010, selalu mengalami defisit, karena penerimaan yang ada 

tidak bisa menutupi jumlah pengeluaran yang ada. 

4.7. INVESTASI 

Indikator makro ekonomi selalu menampilkan sisi investasi. Walaupun 

hanya menampilkan angka absolut yang dibandingkan dari tahun ke tahun, 

namun besaran ini sangat berdampak terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. 

Penilaian terhadap keberhasilan suatu daerah salah satunya adalah daya tarik 

untuk berinvestasi didaerah tersebut. 

Dari infrastruktur, Pemerintah Kota Bekasi terus mengembangkannya 

bahkan relatif dapat dikatakan berkembang pesat dari tahun ketahun. Hal ini 

menjadi daya tarik tersendiri bagi pebisnis untuk terus melakukan aktivitas 

bisnisnya di Kota Bekasi. Indikasi terus meningkatnya investor masuk ke Kota 

Bekasi, antara lain dengan melihat tingginya angka permohonan perizinan 

usaha. Pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terlihat terus 

meningkat dari 2008 hingga 2010. 

Investasi di Kota Bekasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori industri, 

diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Industri Logam, Mesin dan Elektronika; 

(2) Industri Agro dan Hasil Hutan; dan (3) Industri Kimia. Berdasarkan data 

yang diperoleh untuk memperkuat analisis kajian penelitian ini, berikut ini 

disajikan data investasi ketiga kategori tersebut dalam bentuk tabel 4.10, 

sebagai berikut: 

4-18


Tabel 4.10 

(Investasi Kota Bekasi Berdasarkan Kelompok Industri Tahun 2008-2011) 


Industri Logam, 

Mesin dan 

Elektronika 

Industri Agro dan 

Hasil Hutan 

Industri Kimia 

2008 120.790.972.000 83.611.470.000 18.564.550.000 

2009 60.364.363.480 19.058.176.270 26.351.500.000 

2010 81.553.560.000 96.089.703.000 76.939.250.000 

2011 89.687.005.000 133.348.516.000 199.878.000.000 

Sumber: BKPMD Bekasi 

Grafik 4.10 

(Grafik Investasi Kota Bekasi Berdasarkan Kelompok Industri Tahun 2008-2011) 


Pada tahun 2008, Industri Logam, Mesin dan Elektronika nilai 

investasinya masih cukup besar jika dibandingkan kelompok industri lainnya 

dan hal tersebut masih terjadi pada tahun 2009, namun selanjutnya menurun di 

tahun 2010 dan kembali menurun pada tahun 2011. Sementara itu jika kita 

perhatikan investasi pada kelompok Industri Kimia semakin meningkat dari 

tahun ke tahun, sejak tahun 2008 hingga tahun 2011. Investasi pada kelompok 

Industri Agro dan Hasil Hutan dalam tabel dan grafik di atas cenderung tetap, 

meskipun penurunan cukup signifikan terlihat pada tahun 2009. 

Selain pengelompokkan data investasi berdasarkan industri, data 

investasi Kota Bekasi juga dikelompokkan berdasarkan skalanya, yaitu 

sebagaimana tampak pada tabel 4.11 seperti dibawah ini: 

4-19


Tabel 4.11 

(Investasi Kota Bekasi Berdasarkan Skala Industri Tahun 2008-2011) 

Tahun Kecil Menengah Besar 

2008 26.782.380.000 24.748.175.000 171.436.437.000 

2009 21.110.564.750 34.637.275.000 50.026.200.000 

2010 26.880.010.000 33.382.003.000 194.320.500.000 

2011 23.033.150.000 46.681.871.000 353.198.500.000 

Sumber: BKPMD Bekasi 

Grafik 4.11 

(Grafik Investasi Kota Bekasi Berdasarkan Skala Industri Tahun 2008-2011) 


Nilai investasi pada skala industri memang di dominasi oleh industri 

dengan skala besar. Perbedaan cukup signifikan nampak terlihat pada tahun 

2009 dengan nilai investasi hanya mencapai 50 miliar rupiah, dimana nilainya 

menurun 3 (tiga) kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2008) 

yang berada pada kisaran 171 miliar rupiah. Lalu bergerak naik kembali pada 

tahun 2010 hingga berada pada kisaran 194 miliar rupiah, dan terus melonjak 

pada tahun 2011 hingga mencapai 353 miliar rupiah. Sementara itu untuk 

industri dengan skala kecil dan menengah nilai investasi hanya mencapai nilai 

yang tidak melebihi 50 miliar rupiah. 

4-20


4.8. ANALISA KOMPARATIF DENGAN KOTA/ KABUPATEN DI JAWA 

BARAT 

Melakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi antar wilayah juga 

diperlukan bagi penelitian ini, agar kondisi Pemerintah Kota Bekasi bisa segera 

melakukan evaluasi atau perbaikan sejak dini, jika dirasakan masih tidak lebih 

baik dari daerah sekitar yang dijadikan pembanding tersebut. 

Selain itu dalam penyusunan indikator ekonomi makro daerah juga 

biasanya dengan membandingkan data PDRB daerah tersebut dengan daerah 

disekitarnya melalui analisis Location Quotient (LQ) untuk melihat keuntungan 

komparatif suatu daerah terhadap daerah pembandingnya. Terkait dengan 

data-data pembanding kota-kota lainnya yang sangat sulit diperoleh, maka 

analisis perbandingan kajian ini hanya terhadap nilai Indeks Pembangunan 

manusia (IPM) dari seluruh Kota dan Kabupaten yang berada dalam cakupan 

wilayah Jawa Barat. 

Metode Location Quetion (LQ) merupakan suatu alat pengembangan 

ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. 

Teknik Location Quetion (LQ0 merupakan salah satu pendekatan yang paling 

umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk 

memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Location 

Quetion (LQ) juga mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi 

kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. 

4.8.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut United Nation Development Programme (UNDP) (1995), 

paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, 

yaitu: 

a. Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka 

dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan 

dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah 

salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, 

b. Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan 

yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus 

4-21


dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh 

manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, 

c. Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan 

tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. 

Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus 

dilengkapi, 

d. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan 

hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam 

mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan 

mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas 

manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan 

yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan 

pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik, 

semua orang, perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk 

berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan 

penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang 

menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari 

seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber 

daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan 

(usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan 

baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan 

kegiatan ekonomi). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) 

adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan 

dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (bisa juga digunakan 

untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah 

negara (daerah) adalah negara (daerah) maju, negara (daerah) 

berkembang atau negara (daerah) terbelakang dan juga untuk mengukur 

pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 

1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul 

Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale 

4-22


University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan 

sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM 

tahunannya. 

Digambarkan sebagai "pengukuran vulgar" oleh Amartya Sen karena 

batasannya, indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna 

daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. 

Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk 

mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan 

manusianya. 

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara (daerah) menjadi 3 

(tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu sebagai berikut: 

a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan 

hidup saat kelahiran. 

b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang 

dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , 

menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 

c. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 

Kapita dalam Paritasi Daya Beli (Purchasing Power Varity) 

Salah satu data komparatif kota atau wilayah sekitar yang bisa diperoleh 

dalam kajian ilmiah ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.12 

(IPM Kota Bekasi dan Kota/ Kabupaten Pembanding di Jawa Barat Tahun 2006-2011) 

Kabupaten/ Kota 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3201 Kab Bogor 69,73 70,08 70,66 71,35 72,16 72,58 

3202 Kab Sukabumi 68,88 69,21 69,66 70,17 70,66 71,06 

3203 Kab Cianjur 67,1 67,65 68,17 68,66 69,14 69,59 

3204 Kab Bandung 72,62 72,97 73,41 73,84 74,05 74,43 

3205 Kab Garut 69,46 69,99 70,52 70,98 71,36 71,70 

3206 Kab Tasikmalaya 70,86 71,24 71,35 71,73 72,00 72,51 

4-23


3207 Kab Ciamis 69,3 70,14 70,57 70,96 71,37 71,81 

3208 Kab Kuningan 69,21 69,7 70,12 70,42 70,89 71,55 

3209 Kab Cirebon 66,32 67,3 67,7 68,37 68,89 69,27 

3210 Kab Majalengka 68,41 68,94 69,4 69,94 70,25 70,81 

3211 Kab Sumedang 70,56 71,3 71,68 72,14 72,42 72,67 

3212 Kab Indramayu 66,28 66,22 66,78 67,39 67,75 68,40 

3213 Kab Subang 69,88 70,03 70,43 70,86 71,14 71,50 

3214 Kab Purwakarta 68,86 69,88 70,31 70,79 71,17 71,59 

3215 Kab Karawang 66,95 68,45 69,06 69,47 69,79 70,28 

3216 Kab Bekasi 70,72 71,55 72,1 72,47 72,93 73,54 

3217 Kab Bandung Barat 72,27 72,29 72,65 72,99 73,35 73,80 

3271 Kota Bogor 74,57 74,73 75,16 75,47 75,75 76,08 

3272 Kota Sukabumi 73 73,66 74,17 74,57 74,91 75,36 

3273 Kota Bandung 74,52 74,86 75,35 75,64 76,06 76,39 

3274 Kota Cirebon 73,8 73,67 74,26 74,68 74,93 75,42 

3275 Kota Bekasi 74,82 75,31 75,73 76,10 76,36 76,68 

3276 Kota Depok 77,67 77,89 78,36 78,77 79,09 79,36 

3277 Kota Cimahi 73,35 74,42 74,79 75,17 75,51 76,01 

3278 Kota Tasikmalaya 72,27 72,75 73,35 73,96 74,40 74,85 

3279 Kota Banjar 69,64 70,17 70,61 70,98 71,38 71,82 

3200 JAWA BARAT 70,32 70,71 71,12 71,64 72,29 72,73 


Dengan melihat tabel diatas, nampak bahwa IPM Kota Bekasi masih 

berada pada nomor urut 2 (dua) dengan nilai mencapai 74-76, masih jauh lebih 

baik ketimbang beberapa wilayah atau kota kabupaten pembandingnya dalam 

wilayah Jawa Barat, diantaranya seperti Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota 

Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota lainnya. Kota Bekasi hanya berada 

dibawah Kota Depok yang menempati nomor urut 1 (satu) untuk IPM-nya yang 

berkisar antara 77-79. Sementara itu jika kita bandingkan dengan Provinsi Jawa 

Barat, rata-rata IPM Kota Bekasi memang berada diatas rata-rata IPM Jawa 

Barat yang nilainya antara 70-72 saja. Kondisi ini merefleksikan bahwa 

pertumbuhan IPM Kota Bekasi masih lebih baik ketimbang Provinsi Jawa Barat. 

4-24


Tabel 4.13 

(Ranking Kota Bekasi dan Kota/ Kabupaten Pembanding di Jawa Barat Tahun 2006-2011) 

Kabupaten/ Kota 

Peringkat IPM di Jawa Barat 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3201 Kab Bogor 15 16 16 14 13 13 

3202 Kab Sukabumi 20 21 21 21 21 21 

3203 Kab Cianjur 23 24 24 24 24 24 

3204 Kab Bandung 8 8 8 9 9 9 

3205 Kab Garut 17 18 17 15 17 17 

3206 Kab Tasikmalaya 11 13 13 13 14 14 

3207 Kab Ciamis 18 15 16 17 16 16 

3208 Kab Kuningan 19 20 20 20 20 19 

3209 Kab Cirebon 25 25 25 25 25 25 

3210 Kab Majalengka 22 22 22 22 22 22 

3211 Kab Sumedang 13 12 12 12 12 12 

3212 Kab Indramayu 26 26 26 26 26 26 

3213 Kab Subang 14 17 18 18 19 20 

3214 Kab Purwakarta 21 19 19 19 18 18 

3215 Kab Karawang 24 23 23 23 23 23 

3216 Kab Bekasi 12 11 11 11 11 11 

3217 Kab Bandung Barat 9 10 10 10 10 10 

3271 Kota Bogor 3 4 4 4 4 4 

3272 Kota Sukabumi 7 7 7 7 7 7 

3273 Kota Bandung 4 3 3 3 3 3 

3274 Kota Cirebon 5 6 6 6 6 6 

3275 Kota Bekasi 2 2 2 2 2 2 

3276 Kota Depok 1 1 1 1 1 1 

3277 Kota Cimahi 6 5 5 5 5 5 

3278 Kota Tasikmalaya 10 9 9 8 8 8 

3279 Kota Banjar 16 14 15 16 15 15 


Sejak tahun 2006 hingga tahun 2011, Kota Bekasi tetap konsisten 

menempati nomor urut 2 (dua), sementara itu Kota Depok juga konsisten 

berada pada urutan pertama sejak tahun 2006 hingga tahun 2011, sementara 

itu Kota-Kota pembanding lainnya mengalami perubahan urutan sejak tahun 

2006 hingga tahun 2011. Sementara itu jika nilai IPM berada di atas 80, maka 

wilayah tersebut termasuk kategori wilayah yang status pembangunan 

manusianya tinggi. 

4-25


Tabel 4.14 

(IPM Jawa Barat dan Provinsi Pembanding di Indonesia Tahun 2005-2010) 

Provinsi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

11. Nanggroe Aceh Darussalam 69.05 69.41 70.35 70.76 71.31 71.70 

12. Sumatera Utara 72.03 72.46 72.78 73.29 73.80 74.19 

13. Sumatera Barat 71.19 71.65 72.23 72.96 73.44 73.78 

14. Riau 73.63 73.81 74.63 75.09 75.60 76.07 

15. Jambi 70.95 71.29 71.46 71.99 72.45 72.74 

16. Sumatera Selatan 70.23 71.09 71.40 72.05 72.61 72.95 

17. Bengkulu 71.09 71.28 71.57 72.14 72.55 72.92 

18. Lampung 68.85 69.38 69.78 70.30 70.93 71.42 

19. Bangka Belitung 70.68 71.18 71.62 72.19 72.55 72.86 

20. Kepulauan Riau 72.23 72.79 73.68 74.18 74.54 75.07 

31. DKI Jakarta 76.07 76.33 76.59 77.03 77.36 77.60 

32. Jawa Barat 69.93 70.32 70.71 71.12 71.64 72.29 

33. Jawa Tengah 69.78 70.25 70.92 71.60 72.10 72.49 

34. Yogyakarta 73.50 73.70 74.15 74.88 75.23 75.77 

35. Jawa Timur 68.42 69.18 69.78 70.38 71.06 71.62 

36. Banten 68.80 69.11 69.29 69.70 70.06 70.48 

51. Bali 69.78 70.07 70.53 70.98 71.52 72.28 

52. Nusa Tenggara Barat 62.42 63.04 63.71 64.12 64.66 65.20 

53. Nusa Tenggara Timur 63.59 64.83 65.36 66.15 66.60 67.26 

61. Kalimantan Barat 66.20 67.08 67.53 68.17 68.79 69.15 

62. Kalimantan Tengah 73.22 73.40 73.49 73.88 74.36 74.64 

63. Kalimantan Selatan 67.44 67.75 68.01 68.72 69.30 69.92 

64. Kalimantan Timur 72.94 73.26 73.77 74.52 75.11 75.56 

71. Sulawesi Utara 74.21 74.37 74.68 75.16 75.68 76.09 

72. Sulawesi Tengah 68.47 68.85 69.34 70.09 70.70 71.14 

73. Sulawesi Selatan 68.06 68.81 69.62 70.22 70.94 71.62 

74. Sulawesi Tenggara 67.52 67.80 68.32 69.00 69.52 70.00 

75. Gorontalo 67.46 68.01 68.83 69.29 69.79 70.28 

76. Sulawesi Barat 65.72 67.06 67.72 68.55 69.18 69.64 

81. Maluku 69.24 69.69 69.96 70.38 70.96 71.42 

82. Maluku Utara 66.95 67.51 67.82 68.18 68.63 69.03 

91. Irian Jaya Barat 64.83 66.08 67.28 67.95 68.58 69.15 

94. Papua 62.08 62.75 63.41 64.00 64.53 64.94 

Indonesia (BPS) 69.57 70.10 70.59 71.17 71.76 72.27 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

4-26


Sementara itu jika kita coba bandingkan IPM Kota Bekasi dengan IPM 

seluruh Provinsi bahkan IPM Nasional, faktanya memang nilai IPM yang 

berhasil diraih oleh Kota Bekasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 

cukup membanggakan, karena rata-rata nilai IPM Kota Bekasi, masih lebih 

tinggi ketimbang nilai rata-rata dalam skala nasional yang hanya berada pada 

kisaran 69-72 saja (tahun 2005 sampai dengan tahun 2010). Walaupun tidak 

lebih baik dari Provinsi DKI Jakarta, yang IPM-nya berada pada kisaran nilai 76- 

77, namun sebagai sebuah bagian dari Provinsi Jawa Barat, ternyata Kota 

Bekasi mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap nilai IPM 

Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. 

4.8.2. Komponen IPM-Angka Harapan Hidup (Indeks Kesehatan) 

Angka Harapan Hidup (Indeks Kesehatan) untuk Kota Bekasi dari tahun 

ke tahun, sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 sebagaimana terlihat pada tabel 

4.15 dibawah ini terus meningkat, hanya saja jika dilihat dari rangking secara 

keseluruhan pada komponen ini terhadap Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat 

tidaklah demikian. Jika kita perhatikan, mulai tahun 2006 hingga tahun 2008 

Kota Bekasi terus-menerus berada pada rangking ke-3, selanjutnya mengalami 

penurunan pada tahun 2010 dan berada pada rangking ke-4, bahkan pada 

tahun 2011 kembali merosot hingga berada pada rangking ke-6. 

Meski secara keseluruhannya terhadap Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat 

IPM Kota Bekasi selalu berada pada nomor urut 2, tetapi perlu ditinjau lebih 

lanjut agar pada komponen Angka Harapan Hidup yang merupakan bagian dari 

perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi tidak terjadi 

penurunan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Tabel 

IPM, khususnya komponen Angka Harapan Hidup Kota Bekasi sejak tahun 

2006 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana tampak pada tabel 4.15 dibawah 

ini : 

4-27


Tabel 4.15 

(IPM-Angka Harapan Hidup Kota Bekasi Tahun 2006-2011) 

No Kota/ Kabupaten 2006 No Kota/ Kabupaten 2007 No Kota/ Kabupaten 2008 No Kota/ Kabupaten 2009 No Kota/ Kabupaten 2010 No Kota/ Kabupaten 2011 

1 Kota Depok 72,60 1 Kota Depok 72,72 1 Kota Depok 72,85 1 Kota Depok 72,97 1 Kota Depok 73,09 1 Kota Depok 73,22 

2 Kota Bandung 69,60 2 Kota Bandung 69,55 2 Kota Bandung 69,61 2 Kota Bandung 69,66 2 Kota Tasikmalaya 69,86 2 Kota Tasikmalaya 70,23 

3 Kota Bekasi 69,40 3 Kota Bekasi 69,45 3 Kota Bekasi 69,52 3 Kota Bekasi 69,58 3 Kota Bandung 69,72 3 Kota Bandung 69,78 

4 Kota Cimahi 68,90 4 Kota Cimahi 68,97 4 Kota Tasikmalaya 69,13 4 Kota Tasikmalaya 69,49 4 Kota Bekasi 69,64 4 Kab Bekasi 69,73 

5 Kab Subang 68,80 5 Kab Subang 68,95 5 Kab Subang 69,09 5 Kab Subang 69,24 5 Kota Sukabumi 69,44 5 Kota Sukabumi 69,70 

6 Kab Bandung 68,70 6 Kota Sukabumi 68,87 6 Kota Cimahi 69,04 6 Kota Sukabumi 69,18 6 Kab Bekasi 69,40 6 Kota Bekasi 69,70 

7 Kota Bogor 68,60 7 Kota Tasikmalaya 68,78 7 Kota Sukabumi 68,92 7 Kota Cimahi 69,11 7 Kab Subang 69,39 7 Kab Subang 69,54 

8 Kab Bandung Barat 68,50 8 Kab Bandung 68,78 8 Kab Bandung 68,86 8 Kab Bekasi 69,07 8 Kota Cimahi 69,18 8 Kab Bogor 69,28 

9 Kota Tasikmalaya 68,40 9 Kota Bogor 68,69 9 Kab Bekasi 68,74 9 Kab Bandung 68,94 9 Kab Bandung 69,02 9 Kota Cimahi 69,25 

10 Kota Sukabumi 68,40 10 Kab Bandung Barat 68,53 10 Kota Bogor 68,68 10 Kota Bogor 68,77 10 Kota Bogor 68,87 10 Kab Bandung 69,10 

11 Kota Cirebon 68,40 11 Kab Bekasi 68,43 11 Kab Bandung Barat 68,58 11 Kab Bandung Barat 68,61 11 Kab Bogor 68,86 11 Kota Bogor 68,97 

12 Kab Bekasi 68,10 12 Kota Cirebon 68,42 12 Kota Cirebon 68,45 12 Kota Cirebon 68,47 12 Kab Bandung Barat 68,65 12 Kab Bandung Barat 68,68 

13 Kab Bogor 67,20 13 Kab Bogor 67,53 13 Kab Bogor 68,03 13 Kab Bogor 68,44 13 Kota Cirebon 68,50 13 Kota Cirebon 68,52 

14 Kab Tasikmalaya 67,10 14 Kab Tasikmalaya 67,32 14 Kab Tasikmalaya 67,53 14 Kab Tasikmalaya 67,75 14 Kab Tasikmalaya 67,96 14 Kab Tasikmalaya 68,18 

15 Kab Sumedang 67,00 15 Kab Kuningan 67,12 15 Kab Kuningan 67,23 15 Kab Kuningan 67,35 15 Kab Kuningan 67,47 15 Kab Kuningan 67,59 

16 Kab Kuningan 67,00 16 Kab Sumedang 67,10 16 Kab Sumedang 67,21 16 Kab Sumedang 67,31 16 Kab Sumedang 67,42 16 Kab Sumedang 67,52 

17 Kab Ciamis 66,60 17 Kab Ciamis 66,77 17 Kab Ciamis 66,94 17 Kab Ciamis 67,11 17 Kab Ciamis 67,29 17 Kab Ciamis 67,47 

18 Kab Indramayu 66,20 18 Kab Purwakarta 66,20 18 Kab Purwakarta 66,48 18 Kab Purwakarta 66,77 18 Kab Sukabumi 67,06 18 Kab Sukabumi 67,38 

19 Kab Purwakarta 65,90 19 Kab Sukabumi 66,12 19 Kab Sukabumi 66,43 19 Kab Sukabumi 66,74 19 Kab Purwakarta 67,06 19 Kab Purwakarta 67,35 

20 Kota Banjar 65,80 20 Kota Banjar 65,91 20 Kab Karawang 66,10 20 Kab Indramayu 66,41 20 Kab Indramayu 66,82 20 Kab Indramayu 67,23 

21 Kab Sukabumi 65,80 21 Kab Karawang 65,70 21 Kota Banjar 66,03 21 Kab Karawang 66,40 21 Kab Karawang 66,70 21 Kab Karawang 67,00 

22 Kab Karawang 65,60 22 Kab Indramayu 65,62 22 Kab Indramayu 66,01 22 Kota Banjar 66,15 22 Kab Majalengka 66,35 22 Kab Majalengka 66,62 

23 Kab Majalengka 65,30 23 Kab Majalengka 65,57 23 Kab Majalengka 65,82 23 Kab Majalengka 66,09 23 Kota Banjar 66,26 23 Kota Banjar 66,38 

24 Kab Cirebon 64,80 24 Kab Cianjur 64,96 24 Kab Cianjur 65,29 24 Kab Cianjur 65,64 24 Kab Cianjur 66,00 24 Kab Cianjur 66,35 

25 Kab Cianjur 64,80 25 Kab Cirebon 64,92 25 Kab Cirebon 65,05 25 Kab Garut 65,20 25 Kab Garut 65,60 25 Kab Garut 66,00 

26 Kab Garut 64,00 26 Kab Garut 64,42 26 Kab Garut 64,80 26 Kab Cirebon 65,17 26 Kab Cirebon 65,29 26 Kab Cirebon 65,41 

JAWA BARAT 67,40 JAWA BARAT 67,88 JAWA BARAT 67,80 JAWA BARAT 68,00 JAWA BARAT 68,20 JAWA BARAT 68,40 


4-28


4.8.3. Komponen IPM-Angka Melek Huruf (Indeks Pendidikan) 

Angka Melek Huruf (Indeks Pendidikan) di Kota Bekasi dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Sedangkan secara rangking ada peningkatan 

rangking, jika pada tahun 2006 berada pada rangking ke-10, maka pada tahun 

2007 komponen IPM-Angka Melek Huruf Kota Bekasi jika dibandingkan dengan 

komponen sejenis dengan kota-kota pembanding lainnya dalam wilayah Jawa 

Barat, Kota Bekasi berada pada rangking ke-8. Namun untuk selanjutnya, sejak 

tahun 2009 hingga tahun 2010 berturut-turut mendapatkan rangking ke-10, 

bahkan kembali turun pada tahun 2011, yaitu berada pada rangking ke-11. 

4-29


Tabel 4.16 

(IPM-Angka Melek Huruf Kota Bekasi Tahun 2006-2011) 


1 Kota Sukabumi 99,84 1 Kota Sukabumi 99,64 1 Kota Sukabumi 99,64 1 Kota Bandung 99,67 1 Kota Bandung 99,67 1 Kota Cimahi 99,74 

2 Kota Cimahi 99,63 2 Kota Bandung 99,58 2 Kota Bandung 99,64 2 Kota Sukabumi 99,66 2 Kota Sukabumi 99,66 2 Kota Bandung 99,70 

3 Kota Bandung 99,58 3 Kota Tasikmalaya 99,20 3 Kota Cimahi 99,63 3 Kota Cimahi 99,64 3 Kota Cimahi 99,65 3 Kota Sukabumi 99,67 

4 Kab Garut 98,89 4 Kota Depok 98,90 4 Kota Tasikmalaya 99,42 4 Kota Tasikmalaya 99,45 4 Kota Tasikmalaya 99,55 4 Kota Tasikmalaya 99,57 

5 Kab Tasikmalaya 98,81 5 Kab Garut 98,88 5 Kota Depok 98,90 5 Kab Garut 98,93 5 Kab Garut 98,94 5 Kab Bandung Barat 99,11 

6 Kota Tasikmalaya 98,80 6 Kab Tasikmalaya 98,81 6 Kab Garut 98,89 6 Kota Depok 98,93 6 Kota Depok 98,94 6 Kota Depok 98,96 

7 Kota Bogor 98,70 7 Kota Bogor 98,70 7 Kab Tasikmalaya 98,81 7 Kab Tasikmalaya 98,88 7 Kab Tasikmalaya 98,90 7 Kab Garut 98,96 

8 Kota Depok 98,39 8 Kota Bekasi 98,48 8 Kota Bogor 98,70 8 Kota Bogor 98,75 8 Kota Bogor 98,77 8 Kab Tasikmalaya 98,92 

9 Kab Bandung 98,37 9 Kab Bandung 98,37 9 Kab Bandung 98,59 9 Kab Bandung 98,72 9 Kab Bandung 98,72 9 Kota Bogor 98,79 

10 Kota Bekasi 97,70 10 Kab Sumedang 97,51 10 Kota Bekasi 98,46 10 Kota Bekasi 98,49 10 Kota Bekasi 98,51 10 Kab Bandung 98,75 

11 Kab Sumedang 97,40 11 Kab Cianjur 97,09 11 Kab Bandung Barat 98,00 11 Kab Bandung Barat 98,04 11 Kab Bandung Barat 98,51 11 Kota Bekasi 98,56 

12 Kab Cianjur 97,09 12 Kota Cirebon 97,00 12 Kab Sumedang 97,51 12 Kab Sumedang 97,58 12 Kab Sumedang 97,73 12 Kab Ciamis 97,93 

13 Kota Cirebon 97,00 13 Kab Ciamis 96,66 13 Kab Cianjur 97,21 13 Kab Cianjur 97,45 13 Kab Ciamis 97,59 13 Kab Sumedang 97,75 

14 Kab Sukabumi 96,59 14 Kab Sukabumi 96,59 14 Kota Cirebon 97,00 14 Kab Sukabumi 97,33 14 Kab Cianjur 97,55 14 Kab Cianjur 97,64 

15 Kab Ciamis 96,38 15 Kota Banjar 96,43 15 Kab Ciamis 96,68 15 Kota Banjar 97,16 15 Kab Sukabumi 97,33 15 Kab Sukabumi 97,35 

16 Kota Banjar 96,20 16 Kab Bandung Barat 96,00 16 Kota Banjar 96,65 16 Kota Cirebon 97,02 16 Kota Banjar 97,26 16 Kota Banjar 97,30 

17 Kab Bandung Barat 96,00 17 Kab Purwakarta 95,59 17 Kab Sukabumi 96,59 17 Kab Ciamis 97,01 17 Kota Cirebon 97,05 17 Kota Cirebon 97,06 

18 Kab Majalengka 94,81 18 Kab Majalengka 94,81 18 Kab Purwakarta 95,59 18 Kab Purwakarta 95,65 18 Kab Purwakarta 95,71 18 Kab Kuningan 96,99 

19 Kab Purwakarta 94,24 19 Kab Bekasi 93,67 19 Kab Majalengka 94,81 19 Kab Majalengka 95,03 19 Kab Kuningan 95,45 19 Kab Purwakarta 96,07 

20 Kab Kuningan 93,64 20 Kab Kuningan 93,64 20 Kab Kuningan 93,86 20 Kab Bogor 94,29 20 Kab Majalengka 95,09 20 Kab Majalengka 95,11 

21 Kab Bogor 93,59 21 Kab Bogor 93,59 21 Kab Bekasi 93,67 21 Kab Kuningan 94,28 21 Kab Bogor 95,02 21 Kab Bogor 95,09 

22 Kab Bekasi 92,70 22 Kab Karawang 93,06 22 Kab Bogor 93,59 22 Kab Bekasi 93,69 22 Kab Bekasi 94,03 22 Kab Bekasi 94,14 

23 Kab Subang 92,38 23 Kab Subang 92,38 23 Kab Karawang 93,06 23 Kab Karawang 93,09 23 Kab Karawang 93,21 23 Kab Karawang 93,22 

24 Kab Cirebon 88,51 24 Kab Cirebon 90,66 24 Kab Subang 92,38 24 Kab Subang 92,40 24 Kab Subang 92,45 24 Kab Subang 92,47 

25 Kab Karawang 88,21 25 Kota Cimahi 89,63 25 Kab Cirebon 90,66 25 Kab Cirebon 91,55 25 Kab Cirebon 92,33 25 Kab Cirebon 92,41 

26 Kab Indramayu 83,80 26 Kab Indramayu 85,58 26 Kab Indramayu 85,58 26 Kab Indramayu 85,60 26 Kab Indramayu 85,65 26 Kab Indramayu 85,66 



4-30


4.8.4. Komponen IPM-Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) 

Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) untuk Kota Bekasi 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rangking, pada komponen 

IPM-Rata-rata Lama Sekolah ini, Kota Bekasi berada pada rangking ke-3 sejak 

tahun 2006 hingga tahun 2008, dan kembali mengalami peningkatan pada 

tahun 2009 hingga tahun 2010, dimana Kota Bekasi menempati rangking ke-2, 

namun pada tahun 2011 kembali menggalami penurunan hingga berada pada 

rangking ke-3 se-Jawa Barat. 

4-31


Tabel 4.17 

(IPM-Rata-rata Lama Sekolah Kota Bekasi Tahun 2006-2011) 


1 Kota Depok 10,5 1 Kota Depok 10,5 1 Kota Depok 10,5 1 Kota Depok 10,77 1 Kota Depok 10,94 1 Kota Depok 10,97 

2 Kota Bandung 10,1 2 Kota Cimahi 10,28 2 Kota Cimahi 10,26 2 Kota Bekasi 10,52 2 Kota Bekasi 10,53 2 Kota Cimahi 10,61 

3 Kota Bekasi 10 3 Kota Bekasi 10,19 3 Kota Bekasi 10,19 3 Kota Cimahi 10,42 3 Kota Cimahi 10,50 3 Kota Bekasi 10,58 

4 Kota Cimahi 9,7 4 Kota Bandung 10,1 4 Kota Bandung 10,1 4 Kota Bandung 10,22 4 Kota Bandung 10,44 4 Kota Bandung 10,45 

5 Kota Bogor 9,6 5 Kota Bogor 9,6 5 Kota Bogor 9,6 5 Kota Bogor 9,77 5 Kota Bogor 9,79 5 Kota Bogor 9,80 

6 Kota Cirebon 9,2 6 Kota Cirebon 9,2 6 Kota Cirebon 9,2 6 Kota Cirebon 9,46 6 Kota Cirebon 9,47 6 Kota Cirebon 9,75 

7 Kota Sukabumi 9 7 Kota Sukabumi 9 7 Kota Sukabumi 9 7 Kota Sukabumi 9,21 7 Kota Sukabumi 9,32 7 Kota Sukabumi 9,35 

8 Kota Tasikmalaya 8,4 8 Kota Tasikmalaya 8,4 8 Kota Tasikmalaya 8,4 8 Kota Tasikmalaya 8,59 8 Kota Tasikmalaya 8,83 8 Kota Tasikmalaya 8,85 

9 Kab Bandung 8,2 9 Kab Bandung 8,2 9 Kab Bandung 8,2 9 Kab Bandung 8,37 9 Kab Bandung 8,37 9 Kab Bekasi 8,60 

10 Kab Bekasi 8,1 10 Kab Bekasi 8,1 10 Kab Bekasi 8,1 10 Kab Bekasi 8,21 10 Kab Bekasi 8,33 10 Kab Bandung 8,46 

11 Kab Bandung Barat 8 11 Kab Bandung Barat 8 11 Kab Bandung Barat 8 11 Kab Bandung Barat 8,04 11 Kab Bandung Barat 8,07 11 Kota Banjar 8,12 

12 Kota Banjar 7,8 12 Kota Banjar 7,8 12 Kota Banjar 7,8 12 Kota Banjar 7,97 12 Kota Banjar 8,01 12 Kab Bandung Barat 8,11 

13 Kab Bogor 7,2 13 Kab Sumedang 7,65 13 Kab Sumedang 7,65 13 Kab Sumedang 7,91 13 Kab Bogor 7,98 13 Kab Bogor 7,99 

14 Kab Sumedang 7,2 14 Kab Bogor 7,2 14 Kab Bogor 7,2 14 Kab Bogor 7,54 14 Kab Sumedang 7,93 14 Kab Sumedang 7,94 

15 Kab Garut 7,1 15 Kab Garut 7,1 15 Kab Garut 7,1 15 Kab Garut 7,29 15 Kab Purwakarta 7,42 15 Kab Ciamis 7,47 

16 Kab Purwakarta 7 16 Kab Purwakarta 7 16 Kab Purwakarta 7 16 Kab Purwakarta 7,24 16 Kab Garut 7,34 16 Kab Purwakarta 7,44 

17 Kab Ciamis 6,9 17 Kab Ciamis 6,9 17 Kab Ciamis 6,9 17 Kab Ciamis 7,09 17 Kab Ciamis 7,19 17 Kab Garut 7,37 

18 Kab Tasikmalaya 6,8 18 Kab Tasikmalaya 6,8 18 Kab Tasikmalaya 6,8 18 Kab Tasikmalaya 6,98 18 Kab Tasikmalaya 6,99 18 Kab Tasikmalaya 7,33 

19 Kab Kuningan 6,8 19 Kab Kuningan 6,8 19 Kab Kuningan 6,8 19 Kab Subang 6,91 19 Kab Kuningan 6,95 19 Kab Kuningan 7,22 

20 Kab Majalengka 6,7 20 Kab Majalengka 6,7 20 Kab Majalengka 6,7 20 Kab Kuningan 6,87 20 Kab Karawang 6,95 20 Kab Majalengka 7,17 

21 Kab Subang 6,6 21 Kab Karawang 6,68 21 Kab Karawang 6,68 21 Kab Majalengka 6,83 21 Kab Subang 6,92 21 Kab Karawang 7,02 

22 Kab Karawang 6,5 22 Kab Subang 6,6 22 Kab Subang 6,6 22 Kab Karawang 6,83 22 Kab Sukabumi 6,88 22 Kab Subang 6,94 

23 Kab Cianjur 6,4 23 Kab Cirebon 6,42 23 Kab Cianjur 6,42 23 Kab Cirebon 6,67 23 Kab Cirebon 6,85 23 Kab Sukabumi 6,90 

24 Kab Sukabumi 6,3 24 Kab Cianjur 6,4 24 Kab Cirebon 6,42 24 Kab Cianjur 6,63 24 Kab Majalengka 6,84 24 Kab Cirebon 6,87 

25 Kab Indramayu 5,5 25 Kab Sukabumi 6,39 25 Kab Sukabumi 6,39 25 Kab Sukabumi 6,54 25 Kab Cianjur 6,82 25 Kab Cianjur 6,85 

26 Kab Cirebon 5,1 26 Kab Indramayu 5,5 26 Kab Indramayu 5,5 26 Kab Indramayu 5,64 26 Kab Indramayu 5,73 26 Kab Indramayu 5,95 



4-32


4.8.5. Komponen IPM-Pengeluaran per Kapita di Sesuaikan (Indeks 

Standar Hidup Layak/ Indeks Kemampuan Daya Beli) 

Komponen IPM-Pengeluaran per Kapita di Sesuaikan atau lebih sering 

disebut dengan Indeks Standar Hidup Layak atau Indeks Kemampuan Daya 

Beli, di Kota Bekasi bisa dikatakan relatif cukup stabil, hal ini direfleksikan 

dengan diperolehnya rangking ke-4 oleh Kota Bekasi secara berturut-turut sejak 

tahun 2006 hingga tahun 2011, dibandingkan dengan beberapa Kota/ 

Kabupaten se-Jawa Barat. 

4-33


Tabel 4.18 

(IPM-Pengeluaran per Kapita di Sesuaikan Tahun 2006-2011) 


1 Kota Depok 640,23 1 Kota Depok 640,7 1 Kota Depok 645,91 1 Kota Depok 647,69 1 Kota Depok 649,20 1 Kota Cirebon 651,47 

2 Kota Cirebon 638,72 2 Kota Bogor 638,69 2 Kota Bogor 643,65 2 Kota Bogor 645,22 2 Kota Cirebon 647,96 2 Kota Depok 651,46 

3 Kota Bogor 637,28 3 Kota Cirebon 637,55 3 Kota Cirebon 642,34 3 Kota Cirebon 645,13 3 Kota Bogor 647,89 3 Kota Bogor 651,25 

4 Kota Bekasi 633,09 4 Kota Bekasi 635,02 4 Kota Bekasi 639,93 4 Kota Bekasi 641,20 4 Kota Bekasi 643,92 4 Kota Bekasi 646,92 

5 Kab Garut 626,94 5 Kab Garut 630,72 5 Kab Garut 634,95 5 Kab Bandung 636,30 5 Kab Bandung 638,56 5 Kab Bandung 642,00 

6 Kab Tasikmalaya 625,85 6 Kab Tasikmalaya 629,09 6 Kab Bandung 633,46 6 Kab Garut 636,01 6 Kab Garut 637,49 6 Kota Bandung 640,65 

7 Kab Bandung 624,96 7 Kab Indramayu 628,97 7 Kab Bekasi 632,42 7 Kab Indramayu 635,04 7 Kota Bandung 636,89 7 Kab Bandung Barat 639,14 

8 Kab Bandung Barat 624,8 8 Kab Bandung 628,90 8 Kota Sukabumi 632,17 8 Kota Bandung 634,04 8 Kab Sumedang 636,01 8 Kab Indramayu 638,98 

9 Kab Sumedang 622,92 9 Kab Bekasi 627,49 9 Kota Bandung 631,84 9 Kab Sumedang 633,75 9 Kab Indramayu 635,67 9 Kab Garut 638,77 

10 Kab Indramayu 622,64 10 Kota Sukabumi 627,24 10 Kab Indramayu 631,4 10 Kab Bekasi 633,74 10 Kab Bandng Barat 635,56 10 Kota Sukabumi 638,41 

11 Kota Bandung 622,07 11 Kab Sumedang 627,16 11 Kab Sumedang 631,29 11 Kota Sukabumi 633,32 11 Kab Bekasi 635,18 11 Kab Sumedang 638,36 

12 Kab Bekasi 621,93 12 Kab Purwakarta 627,01 12 Kab Purwakarta 630,57 12 Kab Bandng Barat 632,85 12 Kota Sukabumi 634,82 12 Kota Cimahi 637,86 

13 Kab Bogor 621,61 13 Kota Bandung 626,13 13 Kab Kuningan 629,46 13 Kab Purwakarta 632,20 13 Kab Majalengka 633,65 13 Kab Bekasi 637,76 

14 Kab Subang 621,09 14 Kab Kuningan 625,5 14 Kab Bandng Barat 629,21 14 Kab Majalengka 631,79 14 Kota Cimahi 633,20 14 Kab Majalengka 635,71 

15 Kab Ciamis 620,83 15 Kab Bandug Barat 624,8 15 Kab Tasikmalaya 629,09 15 Kab Kuningan 630,62 15 Kab Purwakarta 633,15 15 Kab Cirebon 635,25 

16 Kota Sukabumi 620,68 16 Kab Majalengka 624,49 16 Kab Majalengka 628,61 16 Kab Tasikmalaya 630,56 16 Kab Tasikmalaya 632,31 16 Kab Purwakarta 635,21 

17 Kab Sukabumi 620,67 17 Kab Ciamis 624,01 17 Kab Ciamis 628,34 17 Kota Cimahi 630,06 17 Kab Kuningan 631,73 17 Kota Banjar 635,10 

18 Kab Kuningan 620,08 18 Kab Bogor 623,09 18 Kab Bogor 627,74 18 Kota Tasikmalaya 629,71 18 Kab Cirebon 631,55 18 Kab Tasikmalaya 634,06 

19 Kab Karawang 620,03 19 Kota Cimahi 622,97 19 Kab Karawang 627,42 19 Kab Cirebon 629,67 19 Kota Banjar 631,36 19 Kab Subang 633,46 

20 Kab Cirebon 619,92 20 Kota Banjar 622,72 20 Kota Cimahi 627,2 20 Kab Ciamis 629,43 20 Kab Ciamis 630,86 20 Kota Tasikmalaya 633,13 

21 Kab Purwakarta 619,78 21 Kab Cirebon 622,52 21 Kota Banjar 626,97 21 Kab Karawang 629,05 21 Kota Tasikmalaya 630,24 21 Kab Karawang 633,04 

22 Kab Majalengka 619,49 22 Kab Karawang 622,41 22 Kab Cirebon 626,82 22 Kab Bogor 628,34 22 Kab Subang 630,09 22 Kab Kuningan 632,44 

23 Kota Tasikmalaya 619,32 23 Kab Subang 622,14 23 Kota Tasikmalaya 626,35 23 Kab Subang 627,82 23 Kab Karawang 629,62 23 Kab Bogor 631,63 

24 Kota Banjar 617,2 24 Kab Sukabumi 621,82 24 Kab Subang 626,32 24 Kota Banjar 627,79 24 Kab Bogor 629,62 24 Kab Ciamis 631,63 

25 Kota Cimahi 614,69 25 Kota Tasikmalaya 621,65 25 Kab Sukabumi 625,5 25 Kab Sukabumi 626,15 25 Kab Sukabumi 626,99 25 Kab Sukabumi 629,72 

26 Kab Cianjur 603,38 26 Kab Cianjur 608,41 26 Kab Cianjur 612,1 26 Kab Cianjur 613,26 26 Kab Cianjur 614,83 26 Kab Cianjur 617,59 



4-34


4.9. HASIL ANALISIS INDIKATOR EKONOMI MAKRO 

Data-data indikator ekonomi makro milik Kota Bekasi yang sudah 

disajikan tersebut, untuk kemudian kita lakukan analisis olah data dengan 

menggunakan software statistik SPSS, tujuannya agar bisa terlihat indikatorindikator 

ekonomi makro mana saja yang paling memberikan pengaruh ataupun 

tidak sama sekali terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau 

Regional Income Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. 

4.9.1. Analisa Pengaruh Inflasi Terhadap PDRB-ADHB 

Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 

(PDRB-ADHB) serta laju Inflasi Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 

2011 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.19 dibawah ini: 

Tabel 4.19 

(PDRB-ADHB dan Inflasi Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun PDRB-ADHB (juta rupiah) Inflasi (%) 

2005 19.226.331,12 16,88 

2006 22.376.414,93 6,53 

2007 25.419.184,81 4.85 

2008 29.525.360,38 10,10 

2009 31.475.387,85 1,93 

2010 35.679.065,36 7,88 

2011 40.528.807,92 3,45 


Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai R-Square 

(Nilai koefisien determinasi (R 2 ) ata R-Square ini mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel terikat (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). 

Bila R 2 =0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh variabel 

bebas X sama sekali. Sementara bila R 2 =1, maka variasi Y secara 

keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel bebas X, atau bisa dikatakan 

bahwa semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan 

demikian nilai R 2 dapat diasumsikan sebagai nilai antara 0 dan 1, dimana nilai 

R 2 

semakin mendekati 1 semakin baik suatu persamaan regresi tersebut) 

sebesar 0,346 atau 34,60%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya indikator 

4-35


ekonomi makro berupa inflasi kurang bisa menjelaskan hubungannya dengan 

PDRB-ADHB atau dengan kata lain faktor inflasi ternyata tidak begitu relevan 

untuk pertumbuhan PDRB-ADHB, dan tidak bisa dijelaskan melalui sebuah 

model linier atau model linier ditolak. Sementara itu hasil korelasi diantara 

keduanya adalah sebesar -0,589 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

negatif atau berlawanan, dimana jika Inflasi mengalami kenaikan, maka nilai 

PDRB-ADHB akan mengalami penurunan. 

4.9.2. Analisa Pengaruh Inflasi Terhadap PDRB-ADHK 

Data-data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

(PDRB-ADHK) serta laju Inflasi Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 


Tabel 4.20 

(PDRB-ADHK dan Inflasi Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun PDRB-ADHK (juta rupiah) Inflasi (%) 

2005 11.739.946,23 16,88 

2006 12.453.012,96 6,53 

2007 13.255.153,53 4,85 

2008 14.042.404,18 10,10 

2009 14.622.593,73 1,93 

2010 15.476.100,56 7,88 

2011 16.571.540,11 3,45 


Dari hasil olah data SPSS dengan data-data diatas diperoleh nilai R- 

Square sebesar 0,369 atau 36,90%. Hal ini merefleksikan bahwa faktanya 

indikator ekonomi makro berupa inflasi kurang bisa menjelaskan hubungannya 

dengan PDRB-ADHK atau dengan kata lain faktor inflasi ternyata juga tidak 

begitu relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHK, dan tidak bisa dijelaskan 

melalui sebuah model linier atau model linier ditolak Sementara itu hasil 

korelasi diantara keduanya adalah sebesar -0,608 yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan negatif atau berlawanan, dimana jika Inflasi mengalami 

kenaikan, maka nilai PDRB-ADHK juga akan mengalami penurunan. 

4-36


4.9.3. Analisa Pengaruh Ekspor Terhadap PDRB-ADHB 


(PDRB-ADHB) serta nilai Ekspor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 


Tabel 4.21 

(PDRB-ADHB dan Ekspor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun PDRB-ADHB (juta rupiah) Ekspor (US$) 

2005 19.226.331,12 152,513,254.00 

2006 22.376.414,93 138,690,042.10 

2007 25.419.184,81 152,559,046.31 

2008 29.525.360,38 167,814,950.94 

2009 31.475.387,85 366,141,711.71 

2010 35.679.065,36 315,480,103.77 

2011 40.528.807,92 536,478,650.91 




indikator ekonomi makro berupa nilai ekspor bisa menjelaskan hubungannya 

dengan PDRB-ADHB atau dengan kata lain faktor ekspor ternyata memiliki 

pengaruh relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHB, dan bisa dijelaskan melalui 

sebuah model linier atau model linier diterima. Sementara itu hasil korelasi 

diantara keduanya adalah sebesar 0,886, dimana angka korelasi mendekati 

nilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif yang 

cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHB. 

4.9.4. Analisa Pengaruh Ekspor Terhadap PDRB-ADHK 


(PDRB-ADHK) serta nilai Ekspor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 


4-37


Tabel 4.22 

(PDRB-ADHK dan Ekspor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun PDRB-ADHK (juta rupiah) Ekspor (US$) 

2005 11.739.946,23 152,513,254.00 

2006 12.453.012,96 138,690,042.10 

2007 13.255.153,53 152,559,046.31 

2008 14.042.404,18 167,814,950.94 

2009 14.622.593,73 366,141,711.71 

2010 15.476.100,56 315,480,103.77 

2011 16.571.540,11 536,478,650.91 




indikator ekonomi makro berupa nilai ekspor bisa menjelaskan hubungannya 

dengan PDRB-ADHK atau dengan kata lain faktor ekspor ternyata memiliki 

pengaruh relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHK, dan bisa dijelaskan melalui 

sebuah model linier atau model linier diterima. Sementara itu hasil korelasi 

diantara PDRB-ADHK dan nilai Ekpor adalah sebesar 0,888, dimana angka 

korelasi mendekati nilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor memiliki 

pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHK. 

4.9.5. Analisa Pengaruh Impor Terhadap PDRB-ADHB 


(PDRB-ADHB) serta nilai Impor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 


Tabel 4.23 

(PDRB-ADHB dan Impor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun PDRB-ADHB (juta rupiah) Impor (US$) 

2005 19.226.331,12 31,698,837.00 

2006 22.376.414,93 38,038,604.75 

2007 25.419.184,81 45,646,325.00 

2008 29.525.360,38 52,493,273.75 

2009 31.475.387,85 63,790,255.84 

2010 35.679.065,36 66,403,991.29 

2011 40.528.807,92 122,847,383.80 


4-38




indikator ekonomi makro berupa nilai impor bisa menjelaskan hubungannya 

dengan PDRB-ADHB atau dengan kata lain indikator Impor ternyata memiliki 

pengaruh sangat relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHB, dimana hubungan 

kedua variabel tersebut bisa dijelaskan dalam sebuah model linier atau model 

linier diterima. Sementara itu hasil korelasi antara PDRB-ADHB dan nilai Impor 

adalah sebesar 0,913 dengan angka korelasi hampir sama dengan 1, maka 

dapat disimpulkan pula bahwa nilai impor memiliki pengaruh positif yang sangat 

signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHB. 

4.9.6. Analisa Pengaruh Impor Terhadap PDRB-ADHK 


(PDRB-ADHK) serta nilai Impor Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 


Tabel 4.24 

(PDRB-ADHK dan Impor Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun PDRB-ADHK (juta rupiah) Impor (US$) 

2005 11.739.946,23 31,698,837.00 

2006 12.453.012,96 38,038,604.75 

2007 13.255.153,53 45,646,325.00 

2008 14.042.404,18 52,493,273.75 

2009 14.622.593,73 63,790,255.84 

2010 15.476.100,56 66,403,991.29 

2011 16.571.540,11 122,847,383.80 




indikator ekonomi makro berupa nilai impor bisa menjelaskan hubungannya 

dengan PDRB-ADHK atau dengan kata lain indikator Impor ternyata memiliki 

pengaruh sangat relevan untuk pertumbuhan PDRB-ADHK, dimana hubungan 

kedua variabel tersebut bisa dijelaskan dalam sebuah model linier atau model 

linier diterima. Sementara itu hasil korelasi antara PDRB-ADHK dan nilai Impor 

4-39


adalah sebesar 0,911 dengan angka korelasi hampir sama dengan 1, maka 

dapat disimpulkan pula bahwa nilai impor memiliki pengaruh positif yang sangat 

signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHK. 

4.9.7. Analisa Pengaruh Government Expenditure (Investasi/ Pengeluaran/ 

Belanja) Terhadap PDRB-ADHB 


(PDRB-ADHB) serta nilai Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) 

Kota Bekasi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 adalah sebagaimana 

disajikan dalam tabel 4.25 dibawah ini: 

Tabel 4.25 

(PDRB-ADHB dan Goverment Expenditure Kota Bekasi Tahun 2005-2011) 

Tahun PDRB-ADHB (juta rupiah) Pengeluaran (rupiah) 

2005 19.226.331,12 772.005.871.763,00 

2006 22.376.414,93 882.004.547.482,50 

2007 25.419.184,81 1.028.289.186.131,01 

2008 29.525.360,38 1.363.777.222.839,00 

2009 31.475.387,85 1.501.555.212.793,00 

2010 35.679.065,36 1.593.446.958.195,00 

2011 40.528.807,92 1.981.344.801.647,00 




indikator ekonomi makro berupa Goverment Expenditure sangat bisa 

menjelaskan hubungannya dengan PDRB-ADHB atau dengan kata lain 

indikator government expenditure ternyata memiliki pengaruh sangat relevan 

untuk pertumbuhan PDRB-ADHB, dimana hubungan kedua variabel tersebut 

bisa dijelaskan dalam sebuah model linier atau model linier diterima. Sementara 

itu hasil korelasi antara PDRB-ADHB dan government expenditure adalah 

sebesar 0,991 dengan angka korelasi hampir sama dengan 1, maka dapat 

disimpulkan pula bahwa government expenditure memiliki pengaruh positif 

yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan PDRB-ADHB. 

4-40

Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?