Pergub Bali 29-2009 Pembentukan Susunan Organisasi ... - GITEWS

More documents

Recommendations

Info

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) DAN RUANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (RUPUSDALOPS PB) 1. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN Posisi Indonesia secara geografis, demografis dan geologis merupakan negara rawan bencana, baik bencana alam dan bencana akibat ulah manusia seperti akibat konflik dan terorisme serta potensi konflik lainnya. Demikian juga Daerah Bali, merupakan daerah yang termasuk rawan bencana. Hal ini dibuktikan dengan situasi bencana yang terjadi pada dekade terakhir, telah terjadi beberapa kali bencana disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia. Saat ini dirasakan ada kecendrungan bahwa penanggulanan bencana dianggap lamban dan tidak memuaskan banyak pihak yang mana penanganannya dirasakan oleh masyarakat belum maksimal, Sehingga sering terjadi pengaduan dan keluhan dari masyarakat kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sangat diperlukan kerangka hukum yang kuat dibidang manajemen bencana. Hal itu menjadi sangat penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sosial masyarakat, telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang berakibat pada terjadinya bencana. Bencana yang terjadi telah menimbulkan dampak yang banyak memakan korban serta merugikan secara material dan immaterial. Dalam rangka mengurangi dampak akibat bencana diperlukan struktur manajemen bencana yang mengedepankan pentingnya partisipasi semua potensi yang ada baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam mengambil peran aktif untuk menciptakan manajemen yang efektif serta pentingnya partisipasi publik dan stake holder pada penanggulangan bencana, maka dirasakan sangat penting bagi kita semua untuk selalu mendekatkan tindakan penanggulangan bencana antara partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam posisi saling ketergantungan dan saling menunjang. Tindakan penanggulangan bencana ini perlu ada keterpaduan semua unsur secara sistematis dengan adanya pedoman yang jelas untuk mengatur dalam mencapai hasil yang optimal. Berpijak pada hal tersebut diatas maka perlu disusun Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dalam menjawab permasalahanpermasalahan serta gap-gap yang selama ini menjadi ganjalan dalam melaksanakan perlindungan masyarakat. PUSDALOPS PB adalah sebuah organisasi sebagai pusat pengendalian yang berfungsi mengoperasikan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu sehingga dalam penanggulangannya dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat. Adapun peran dari PUSDALOPS PB dalam pelaksanaannya secara bertahap yaitu tahap sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana. Sedangkan fungsinya sebagai pengelola informasi bencana; pelayanan tanggap darurat bencana; pelaksanaan sistem peringatan dini dan pelayanan kegawatdaruratan. 1
2. LANDASAN HUKUM a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. d. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana di Daerah; m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali; o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali 3. KETENTUAN UMUM a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. c. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. d. Pelayanan Kegawatdaruratan (Emergency Service Response) adalah serangkaian kegiatan untuk pelayanan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2
Page 1 and 2: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BA
Page 3 and 4: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Page 5 and 6: meredam, mencapai kesiapan, dan men
Page 7 and 8: Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 7
Page 9 and 10: Pasal 16 Susunan Organisasi Unsur P
Page 11 and 12: Pasal 23 (1) Dalam melaksanakan tug
Page 13: BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32
Page 17 and 18: w. Komandan tanggap darurat adalah
Page 19 and 20: Fungsi Pusat Data dan Informasi Keb
Page 21 and 22: BAB III HUBUNGAN DAN TATA KERJA 1.
Page 23 and 24: Kepala Seksi Sistem Peringatan Dini
Page 25 and 26: - Mengkoordinasikan, memantau, dan
Page 27 and 28: melakukan koordinasi dengan instans
Page 29 and 30: PUSDALOPS Provinsi juga menerima la
Page 31 and 32: - Memiliki pengalaman kerja - Memil
Page 33 and 34: - Terpasangnya saluran air dan pemb
Page 35 and 36: No E RUPUSDALO PUSDALOPS PS Nama Je
Page 37 and 38: Kegiatan Operasional didanai dengan

Pergub Bali 29-2009 Pembentukan Susunan Organisasi ... - GITEWS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?