Banjarmasin Post Senin, 12 Januari 2015

More documents

Recommendations

Info

12 SENIN ribun Borneo Banjarmasin Post 12 JANUARI 2015 Warga Kobar Merasa Ditipu BANJARMASINPOST/GROUP /FATURAHMAN BELA DIRI - Personel satuan pengamanan atau satpam menunjukkan kemampuan bela diri dalam peringatan HUT ke-34 Satpam di halaman Mapolresta Palangkaraya. Tahun 2015 ini, sebanyak 120 pegawai kontrak di Pemko Palangkaraya, akan dialihkan menjadi satpam untuk menjaga setiap kantor SKPD. 120 Tenaga Kontrak Dialihkan Jadi Satpam PALANGKARAYA,BPOST - Sebanyak 120 pegawai atau tenaga kontrak di Pemko Palangkaraya, yang tidak memiliki keahlian akan direkomendasikan menjadi tenaga satuan pengamanan (satpam) dan ditempatkan di kantor-kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun, hanya berlaku untuk tenaga kontrak laki-laki. Berdasar evaluasi kinerja pegawai yang sedang dilakukan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemko Palangkaraya, jumlah pegawai kontrak yang dinilai tidak efektif karena tidak punya keahlian. Kepala BKPP Pemko Palangkaraya, H Sahdin Hasan, mengatakan, evaluasi dilakukan karena selama ini banyak tenaga kontrak yang tidak punya keahlian. Menjadi tidak efektif ketika dipekerjakan untuk membantu tugas administrasi di kantor. “Khusus bagi tenaga kerja kontrak yang laki-laki, memang akan diarahkan untuk menjadi satpam di kantor. Ini juga sebagai upaya pemberdayaan tenaga kontrak yang ada saja,” kata Sahdin Hasan, bebeapa hari lalu. Dikatakan mantan Kabag Humas Setdako Pa- langkaraya ini, idealnya dalam satu kantor ada dua orang satpam. Dan dalam tahun 2015 ini, semua kantor pemerintah akan dijaga oleh satpam yang bekerja siang dan malam hari,” katanya. Hal ini, lanjutnya, juga didasari selama ini pengamanan kantor-kantor SKPD di Pemko Palangkaraya belum maksimal dilakukan. “Karena memang tidak ada satpamnya,” ujarnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemko Palangkaraya, Fordiansyah, mengatakan, pihaknya telah menganggarkan dana pelatihan dan pendidikan untuk pegawai kontrak guna dijadikan satpam pada masing-masing SKPD. Namun tidak merekrut pegawai baru, hanya memanfaatkan tenaga pegawai kontrak yang sudah ada pada masing-masing SKPD. Dari jumlah 120 orang, masing-masing pegawai kontrak yang dilatih akan dianggarkan sebesar Rp 5 juta. “Tahun ini, ada sebanyak 120 pegawai kontrak yang diarahkan untuk dijadikan satpam. Mereka akan diberikan pelatihan dan pendidikan satpam, BKPP Pemko Palangkaraya sebagai pengordinirnya. Nantinya, semua kantor Pemko Palangkaraya akan dijaga satpam,” kata Fordiansyah. (tur) Bangkai Orangutan Dikirim ke Unair ■ Penyelidik Belum Ungkap Pelaku Penembakan PALANGKARAYA, BPOST - Penyelidikan atas tewasnya orangutan di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada awal Desember 2014, sampai kini masih berkutat pada penyebab kematian. Sementara pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, belum juga terungkap. Bahkan secara khusus, bangkai orangutan betina yang sebelumnya disimpan di lemari beku di Kalimantan Tengah (Kalteng) diterbangkan ke Surabaya. Hal itu, dilakukan guna pemeriksaan medis untuk mengungkap penyebab kematian. “Ini untuk memastikan penyebab kematian, karena selama ini anggapan yang muncul orangutan itu mati karena malnutrisi,” kata Kepala Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng Nandang Prihadi, Minggu (11/1). Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) yang menjadi tujuan pengiriman. Selain pemeriksaan fisik, identifikasi lamanya peluru bersarang maupun data lain yang selama ini belum terungkap, diharapkan bisa diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut. Orangutan betina yang pada Kamis (4/12) sekitar pukul 18.07 WIB lalu dinyatakan tewas, diduga merupakan korban konflik industri kelapa sawit. Ditemukan sekitar 40 butir peluru dari senapan angin menembus kulit satwa dilindungi tersebut. Selain di kepala, kaki, pinggul kiri dan kanan, peluru timah juga mengenai dada serta tangan. Dalam tindakan medis, tim dokter dari Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) Nyaru Menteng ketika itu mengoperasi dan mengamputasi lengan kirinya yang sudah membusuk. Namun, tindakan itu tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Kaki kanannya pun telah dibersihkan dan dijahit karena ada bagian yang robek dan tulang yang keluar. Orangutan tersebut diserahkan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng kepada Yayasan BOS Nyaru Menteng. Orangutan ini diketahui berasal dari Barunang Miri Estate atau PT Surya Inti Sawit Kahuripan (SISK), sebuah perusahaan kelapa sawit yang merupakan anak perusahaan dari Makin Group di wilayah Kabupaten Kotim. “Kami sudah melakukan gelar perkara secara internal atas hasil penyelidikan yang dilakukan. Namun, memang belum ada saksi yang melihat pelaku penembakan orangutan itu, begitu pula warga yang dicurigai sebagai pemilik senjata,” ujar Nandang. Reaksi dari berbagai kalangan pun bermunculan atas insiden itu. Desakan dilakukannya investigasi dan penegakan hukum terus menguat.Melalui sebuah petisi, satu organisasi yang mengatasnamakan diri sebagai Palm Oil Consumer Action, melakukan penggalangan 10 ribu tanda tangan. “Palm Oil Consumer Action meluncurkan petisi untuk mendorong pemerintah melakukan investigasi terhadap Makin Group secara total dan transparan, serta menegakkan hukum yang berlaku,” kata Tim Komunikasi Yayasan BOS Nyaru Menteng, Monterado Fridman. (ami) 1201/B12 ISTIMEWA ORANGUTAN betina yang tewas karena diberondong puluhan peluru dari senapan angin. ■ Tutup Jalan Perkebunan Sawit PT BAK di Kemawen PALANGKARAYA, BPOST- Program kemitraan perkebunan dengan perusahaan besar swasta (PBS) di Kalteng, kembalimenuai masalah. Kali ini, yang menjadi korban adalah warga empat desa dan satu dusun di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Sengketa ini sudah berlangsung sejak 2012, tapi sampai sekarang belum juga ada penyelesaian. Masyarakat pemilik lahan sudah telanjur merelakan tanaman kebunnya dibabat PT Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) untuk digantikan tanaman sawit. “Kami hanya menuntut PT BGA melaksanakan kesepakatan awal yang telah dibuat. Sementara persoalan yang berkembang juga semakin kompleks,” kata Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama, Gusti Gelombang, Minggu (11/1). Bagi 1.589 warga pemilik lahan di Desa Kindil, Sukajaya, Riamdurian, Dawa, dan Dusun Mekartijaya, Koperasi Kompak Maju Bersama merupakan kelompok usaha yang diharapkan bisa mengoordinasi kesepakatan yang telah dibuat. Namun, koperasi ini juga tidak bisa berbuat banyak, karena ternyata Sisa Hasil Kebun (SHK) yang diharapkan dapat menjadi penopang hidup masyarakat setelah lahannya diganti tanaman sawit, tidak sesuai perjanjian. Sebagaimana komitmen awal yang dibuat pada 2009, lanjut Gelombang, PT BGA berjanji menyediakan separuh dari hasil lahan yang dikelola untuk masyarakat. Berarti, dari sekitar 7.000 hektare lahan, seluas 3.500 hektare diberikan bagi program plasma. Kenyataannya, lahan plasma yang diberikan kepada warga pemilik total luasannya diperhitungkan hanya 1.470 hektare. Anggota koperasi diperhitungkan masingmasing hanya memiliki hak atas lahan 0,92 hektare. Belum lagi duka yang dirasakan 136 kepala keluarga (KK) di Desa Sukajaya yang kini dibuat bingung, karena sertifikat lahannya belakangan diketahui ‘hilang’. “Total sertifikat yang tidak ada kejelasan keberadaannya “Total sertifikat yang tidak ada kejelasan keberadaannya itu seluruhnya 423 buah. Kami sudah mencoba menelusuri keberadaannya ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) maupun bank, tapi tidak ada” GUSTI GELOMBANG Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama itu seluruhnya 423 buah. Kami sudah mencoba menelusuri keberadaannya ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) maupun bank, tapi tidak ada. Ini yang aneh, karena perusahaan tidak memberikan penjelasan apapun soal ini,” kata Gusti Gelombang. Dari SHK, menurutnya, mereka hanya mendapatkan Rp 500 per bulan. Itu pun dibayarkan setiap tiga bulan sekali. “Untuk hidup sehari-hari, warga yang masih kuat bekerja harus menjadi buruh di perusahaan sawit. Namun kalau tidak, terpaksa menganggur karena kini tidak lagi punya lahan,” katanya. Gejolak masyarakat akibat pembukaan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga terjadi di Kabupaten Barito Utara (Barut). Ratusan orang, melakukan aksi penutupan jalan milik PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK) di Desa Kemawen, Kecamatan Montalat. “Aksi ini merupakan lanjutan dari tindakan serupa yang sebelumnya juga pernah dilakukan warga, karena tuntutan masyarakat tidak pernah diindahkan,” kata Manajer Pengorganisasian dan Penguatan Komunitas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Tri K Atmaja, Minggu (11/1). Tindakan itu dilakukan sejak Sabtu (10/1). Munculnya penolakan terhadap aktivitas PBS di Desa Kemawen, telah disampaikan sejak 2005. Hal itu, karena perusahaan tidak hanya membabat lahan masyarakat tapi juga situs adat berupa pekuburan Nyahu atau Nayu. Namun karena tidak ada penindakan dari pihak berwenang, warga pun geram. Sampai akhirnya, mereka ngeluruk melalukan pemasangan portal secara adat dan mendesak agar perusahaan mengembalikan lahan tersebut kepada fungsi awalnya. “Hentikan intimidasiterhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya itu,” ujar Tri. (ami) Tuntut Janji PT BGA WARGA pemilik lahan di empat desa dan satu dusun di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang merasa diperlakukan tidak adil oleh PT Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), telah meminta pendampingan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng. Kemarin, Minggu (11/1), mereka menggelar pertemuan dengan Koperasi Kompak Maju Bersama dan anggotanya merupakan kelompok usaha yang diharapkan bisa mengoordinasi kesepakatan yang telah dibuat dengan PT BGA, untuk menentukan langkah yang akan diambil. Direktur ekesekutif Walhi Kalteng, Arie Rompas, menyatakan, pihaknya akan berupaya memberikan pendampingan bagi masyarakat yang haknya tidak dipenuhi perusahaan akibat pengingkaran dari perjanjian awal yang telah dibuat. “Jika memang perlu dilakukan langkah hukum, kami akan dampingi. Warga hanya berharap, lahan mereka dikembalikan,” kata Arie Sedangkan sengketa lahan sawit antara warga di Desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara (Barut) dengan PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK), selain Walhi, juga mendapat dukungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di antaranya Save Our Borneo, JPIC Kalimantan, GMNI Cabang Palangkaraya, AMAN Kalteng, Yayasan Betang Borneo, serta FMN Cabang Palangkaraya. Melalui sekretariat bersama Pengaduan dan Penanganan Konflik Sumber Daya Alam Kalteng, mereka menyatakan dukungan atas tindakan warga Desa Kemawen yang memperjuangkan haknya. (ami) Lahan Sengketa di Kobar dan Barut 1. Desa Kindil 2. Desa Sukajaya 3. Desa Riamdurian 4. Desa Dawa 5. Dusun Mekartijaya 6. Desa Kemawen, Kabupaten Barut (sumber: diolah)
Banjarmasin Post ribun SENIN 12 JANUARI 2015 Forum 13 TAJUK Berkaca pada Kesalahan MUSIBAH AirAsia membuka banyak hal, terutama borok-borok dalam pengelolaan penerbangan di Tanah Air. Presiden sendiri mengakui hal itu, bahkan dengan tegas ia menyatakan bahwa karut-marut manajemen penerbangan di Indonesia adalah kesalahan pemerintah. Rasanya baru kali ini ada presiden di Indonesia yang mengaku bahwa pemerintah bersalah. Sebelumnya, pemerintah selalu identik dengan kekuasan yang tak pernah salah. Kesalahan selalu ditimpakan pada orang perorang alias oknum, sehingga pemerintah tetap sebagai lembaga tempat kebenaran berpusat. Penegasan bahwa pemerintah memang bersalah - dalam pengelolaan penerbangan- itu disampaikan presiden di Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, akhir pekan lalu, berkenaan dengan langkah-langkah yang diambil setelah terjadinya musibah. Jokowi menegaskan, kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 harus menjadi momentum pembenahan manajemen angkutan udara di dalam negeri. Tidak boleh ada lagi yang terbang tidak punya rute. Tidak bisa tidak, harus dilakukan pembenahan total dalam pengelolaan angkutan udara dari hulu ke hilir. Sebagaimana ramai diberitakan, Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi kepada lima maskapai penerbangan karena melanggar izin penerbangan. Maskapai itu ialah Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Trans Nusa, dan Susi Air. Sanksi diberikan dengan membekukan 61 rute penerbangan oleh maskapai tersebut. Ke-61 rute tersebut ialah Garuda ada 4 pelanggaran, Lion Air 35 pelanggaran, Wings Air 18 pelanggaran, Trans Nusa 1 pelanggaran, dan Susi Air ada 3 pelanggaran. Sesuatu yang mengherankan jika maskapai Garuda Indonesia -yang nota bene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)- termasuk sebagai maskapai yang ikut melanggar. Publik tentu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan pengelolaan angkutan udara di Tanah Air Begitu banyak badan atau otoritas yang terlibat dalam pengelolaannya, namun begitu karut-marut persoalan di dalamnya. Di sisi lain, efektivitas pelayanan terhadap publik masih selalu dipertanyakan. Bahkan menyelaraskan pengurusan retribusi bandara dengan layanan “check in” saja tidak becus. Presiden tidak menumpukkan kesalahan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saja. Menurut dia, kesalahan juga dilakukan oleh sejumlah pihak yang terlibat pemberian izin terbang. Banyak pihak terlibat dalam sirkuit kemelut ini. Mulai BUMN-nya, AirNav-nya, dan lain-lain, yang semuanya harus dibenahi. Apa yang dikemukakan presiden sejatinya adalah peringatan keras terhadap semua lembaga pemerintah yang titik beratnya berada pada layanan publik. Karutmarut pengelolaan angkutan udara hanyalah contoh, bagaimana rezim demi rezim membiarkan masalah itu terjadi, dan seolah sudah seharusnya seperti itu. Orang baru tersadar ketika pada titik tertentu silang sengkarut itu melahirkan akibat yang di luar dugaan, bahkan tak jarang jadi musibah sebagaimana yang terjadi dalam insiden AirAsia. Di bandara saja, kekacau-balauan selalu tampak mulai dari pengelolaan parkir, layanan taksi, zona nyaman untuk berjualan dan membuka gerai tunggu eksklusif, yang hampir semuanya mengacu pada monopoli pengelolaan yang seringkali tidak mengindahkan kepentingan layanan nyaman terhadap publik. Jika presiden mengakui bahwa pemerintah bersalah, dan karena itu akan melakukan pembenahan total, seharusnya sikap yang sama juga ditunjukkan oleh pemimpin di bawahnya yang sama-sama pelayan publik. Para pemimpin lembaga di pemerintahan harus segera mengaca diri, mencermati kalau-kalau masih ada proses yang tidak benar atau tidak tepat, lalu segera lakukan pembenahan tanpa harus menunggu ada peristiwa lebih dahulu. (*) Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id e-mail: redaksi@banjarmasinpost.co.id Penerbit : PT Grafika Wangi Kalimantan SIUPP : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985 Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971 Pendiri: Drs H J Djok Mentaya (1939-1994) Direktur Utama : Herman Darmo Pemimpin Umum : HG (P) Rusdi Effendi AR Drs H Yustan Aziddin (1933-1995) HG (P) Rusdi Effendi AR Banjarmasin Post Group Pemimpin Redaksi: Yusran Pare Wakil: Harry Prihanto Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan Manajer Peliputan: Elpianur Achmad Asisten Manajer Peliputan: R Hari Tri Widodo Manajer Produksi: M Taufik Redaktur Eksekutif : Muhammad Yamani (Banjarmasin Post/Online), Mulyadi Danu Saputra (Metro Banjar), Irhamsyah Safari (Serambi Ummah) Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari Wakil: Agus Rumpoko Redaktur: M Royan Naimi, Alpri Widianjono, Mahmud M Siregar, Aya Sugianto, Budi Arif RH, Mohammad Choiruman, Anjar Wulandari. Asisten: Ernawati, Idda Royani, Siti Hamsiah, Kamardi, Syamsuddin. Staf Redaksi: Umi Sriwahyuni, Sudarti, Halmien Thaha, Murhan, Eka Dinayanti, Hanani, Burhani Yunus, AM Ramadhani, Syaiful Anwar, Syaiful Akhyar, Khairil Rahim, Ibrahim Ashabirin, Faturahman, Irfani Rahman, Jumadi, Edi Nugroho, Doni Usman, Mustain Khaitami (Kabiro), Hari Widodo, Ratino Taufik, M Risman Noor, Salmah, Rahmawandi, M Hasby Suhaily, Helriansyah, Didik Triomarsidi, Sofyar Redhani (Kabiro), Nia Kurniawan, Mukhtar Wahid, Rendy Nicko Ramandha, Restudia, Yayu Fathilal, Frans, Nurholis Huda, Aprianto, Man Hidayat, Reni Kurnia Wati, Rahmadhani. Fotografer: Kaspul Anwar, Donny Sophandi Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu Zulkarnain, Achmad Sabirin, Ahmad Radian, M Trino Rizkiannoor, M Denny Irwan Saputra, Nata Prima. Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro, Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johnson Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan, Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto Penasihat Hukum: DR Masdari Tasmin SH MH Pemimpin Perusahaan: A Wahyu Indriyanta General Manager Percetakan: A Wahyu Indriyanta Asisten General Manajer Percetakan : Suharyanto Wakil PP (Bidang Humas-Promosi): M Fachmy Noor Manajer Iklan: Helda Annatasia (08115803012) Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya Jl AS Musyaffa No 16 Banjarmasin 70111, Telp (0511) 3354370, Fax (0511) 4366123, 3353266, 3366303 Bagian Redaksi: Ext. 402, 405 Bagian Iklan: Ext. 113, 114 Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117 Pengaduan Langganan: 08115000117, (0511) 3352050 Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No 12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888 dan 5490666 Fax (021) 5495358 Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp (031) 8471096, 8483428, Fax (031) 8471163 Biro Banjarbaru: Jl Mister Cokrokusumo Kav 15-17 Widya Chandra Utama, Cempaka, Kota Banjarbaru Telp (0511) 4780355 Fax (0511) 4780356 Biro Palangka Raya: Jl RTA Milono Km 1,5 Palangkaraya Telp (0536) 3242922 TARIF IKLAN: Display/Advertorial Hal 1: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk Iklan Kuping: Berwarna (FC): Rp 50.000/mmk Display/Advertorial Hal Dalam: Hitam Putih (BW): Rp 11.250/mmk Berwarna (FC): Rp 22.500/mmk Iklan Sosial/keluarga: Hitam Putih (BW): Rp 7.500/mmk. Berwarna (FC): Rp 15.000/mmk Iklan Baris: Hitam Putih (BW): Rp 7.500/baris. Berwarna (FC): Rp 10.000/baris Iklan 1 Kolom: Hitam Putih (BW): Rp 7.500/mmk. Berwarna (FC): Rp 15.000/mmk Catatan: Harga belum termasuk PPN 10% Harga Langganan: Rp 75.000/bulan Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan Banjarbaru Telp (0511) 4705900-01. Isi di luar tanggungjawab percetakan WARTAWAN ”BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER TELEPON PENTING BANJARMASIN PLN Kalselteng 4772520, 4772633, 4772261, 4772564 PLN Cabang Banjarmasin 3359050 PDAM Bandarmasih 3253617 PDAM Intan Banjar 4772061, 4782004 PDAM Barito Kuala 4799013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 4367171, 3360010 Kabupaten Banjar 6292009 Dinas Kesehatan Kalsel 3355661, 4364646 Dinas Kesehatan Banjarmasin 304863, 365177, 304803 Dinas Kesehatan Banjarbaru 781588, 781588 Dinas Kesehatan Banjar 721203, 722387 Dinas Pendidikan Kalsel 363885, 363885, 353913 BANJAR Polsek Gambut 9243900 Kodim Martapura 4721488 Posko BPDB 4721113 RSUD Ratu Jalecha 4769454 BANJARBARU Polres Banjarbaru 2772266 RSUD Banjarbaru 4772380 Polsek Banjarbaru Kota 4772533 Polsek Banjarbaru Timur 7571543 Polsek Banjarbaru Barat 4705210 Koramil Banjarbaru 4772437 RS Syamsudin Noor 4705118 “ Mirza Satria Buana Pengajar Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, PhD Candidate dari TC Beirne School of Law, University of Queensland, Australia Aku cukup menjadi seniman untuk dapat dengan bebasnya menggambarkan imajinasiku. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas. Tetapi imajinasi mengelilingi dunia. A wal tahun 2015, publik disuguhkan bermacam kejadian mengejutkan sekaligus kontroversial. Kejadian-kejadian tersebut terjadi baik dalam level nasional maupun internasional. Walaupun berada dalam konteks yang relatif berbeda, kejadian-kejadian tersebut memiliki titik temu yang sama. Kejadian pertama adalah sikap tegas organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) yang memperbolehkan jemaah Salat Jumat melakukan interupsi terhadap khotbah yang disinyalir bermateri propaganda, hasutan kebencian, anti-toleransi dan melenceng dari semangat Islam yang rahmatanlil’alamin (Tempo, 2014). Kebijakan yang serupa juga diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi tersebut menganjurkan jemaah untuk melakukan interupsi bila dirasa ada kesalahan dan kejanggalan dalam materi khotbah, namun tentu interupsi harus dilakukan dengan cara yang sopan dan beradab (Republika, 2014). Kejadian kedua tidak berselang beberapa lama, terjadi di ibu kota Prancis, Paris. Kantor majalah Charlie Hebdo diserang oleh sekelompok ekstrimis. Sebanyak 12 orang dikabarkan meninggal dunia dan 10 orang mengalami cedera fisik dan psikis. Korban terbanyak adalah para kartunis dan jurnalis (Antaranews, 2014). Charlie Hebdo merupakan majalah sarkastik Prancis yang kerap memancing kontroversi, akibat keberanian mereka melakukan kritik terhadap para pemuka dan simbol-simbol keagamaan. Definisi kritik dan penghinaan menjadi sumir ketika majalah tersebut dalam beberapa edisi berani menggambarkan dan mengolok-olok sosok Nabi Muhammad SAW. Pengolokan terhadap simbol Islam di atas bukan yang pertama terjadi. Tahun 2005, koran Denmark Jyllands Posten telah melakukan hal yang sama. Umat Muslim seluruh dunia pun meradang. Titik ekstrimnya adalah kejadian di atas. Dua kejadian di atas dapat dihubungkan dengan satu konsep, yaitu kebebasan berpendapat (freedom of speech). Kejadian pertama, interupsi khotbah jumat merupakan perwujudan dari kebebasan berpendapat, sekaligus juga sebagai penangkal dari maraknya penyebaran syiarsyiar kebencian (hate speeches) berbasis agama yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Kejadian kedua, penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan dapat dianggap sebagai friksi negatif dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Dalam kedua konteks di atas, kebebasan berpendapat terlihat paradoksal. Guna memahami isu di atas secara komprehensif, telaah terhadap konsep kebebasan berpendapat perlu ditelaah dalam optik Hak Asasi Manusia (HAM). Dua Wajah HAM Kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu pilar terpenting dari HAM. Pengalaman buruk beberapa negara yang dulu pernah terbelunggu dalam rezim totaliter dan otoriter, menjadi justifikasi utama pentingnya pengaturan internasional terhadap kebebasan berpendapat. Instrumen hukum internasional terpenting dalam HAM dan kebebasan berpendapat pada khususnya adalah Deklarasi HAM Sedunia, yang kemudian dikonkritkan dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hampir semua substansi penting ICCPR sudah diratifikasi oleh Indonesia lewat UU No 12/2005. Kebebasan berpendapat bahkan menjadi salah satu norma konstitusi dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Namun implementasi kebebasan berpendapat tetap dirasa problematik. Kebebasan berpendapat sebagai wujud ekspresi akal dan budi manusia dapat tergelincir pada perbuatan tercela semisal penghinaan dan juga penyebaran syiar-syiar kebencian. Sebagaimana dicontohkan pada kasus kho- Albert Einstein 14 Maret 1879 - 18 April 1955 Ilmuwan fisika teoritis, penemu teori relativitas Syiar Kebencian dan Kebebasan Berpendapat “Namun bila kebebasan pendapat tersebut mengancam atau mencederai hak orang atau golongan lain, semisal menyebarkan syiarsyiar kebencian yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum, maka negara harus aktif menindak perilaku tersebut. tbah Jumat provokatif di atas. Khotbah Jumat sebagai manifestasi ajaran Islam dapat diselewengkan menjadi alat provokasi dan doktrinisasi nilainilai kebencian terhadap suatu kaum atau golongan. Dalam khotbah Jumat sendiri tersirat nilai pendapat pribadi sang khatib, yang dibungkus sedemikian rupa dengan dalil-dalil agama. Sebagai sebuah hak tentu pendapat sang khatib patut dihormati, namun hak pribadi seseorang untuk mengekpresikan pendapatnya juga perlu mendapat pembatasan. Adagium universal dalam pembelajaran HAM adalah “batasan dari hak adalah hak orang lain.” Kebebasan berpendapat merupakan salah satu wujud HAM yang bersifat negatif atau pasif, yang berarti negara dituntut untuk memberi kebebasan kepada warga negara untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Namun bila kebebasan pendapat tersebut mengancam atau mencederai hak orang atau golongan lain, semisal menyebarkan syiar-syiar kebencian yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum, maka negara harus aktif menindak perilaku tersebut. Filsuf Immanuel Kant (1784) menganjurkan negara untuk aktif namun arif dalam mengawasi kebebasan berpendapat. Negara dituntut untuk menjaga keseimbangan dalam berperan aktif maupun pasif dalam mengawasi kebebasan berpendapat. Secara umum, Hak Sipil dan Politik sendiri terbagi atas dua kategori, yakni hak-hak yang tidak dapat dibatasi dan bersifat absolut (non-derogable rights), semisal hak untuk hidup dan hak mendapat keamanan. Sedangkan kebebasan berpendapat termasuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi (derogable rights). Dalam kasus penyerangan kantor Charlie Hebdo di atas, jelas penyerangan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidaklah bisa dibenarkan. Karena, hal tersebut merupakan wujud pengingkaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dibatasi. Lebih parah dan kontra-produktif bila penyerangan tersebut mengatasnamakan Islam. Alih-alih membela Islam dan Nabi Muhammad SAW, kasus penyerangan tersebut menjadi noktah hitam bagi kaum muslim di seluruh dunia. Di sisi lain, kebebasan berpendapat di Prancis dan dunia Barat pada umumnya perlu dikritisi. Kritik terhadap penerapan norma agama atau prilaku kontradiktif umat beragama memang perlu dilakukan bahkan diajurkan sebagaimana dicontohkan dalam kasus khotbah jumat di atas. Namun adalah sesat bila menyumirkan kritik dengan penghinaan. Simbol agama sebagai nilai sakral umat beragama wajib untuk tetap dilindungi sebagai manifestasi dari prinsip kebebasan beragama dan guna menjaga toleransi antarumat beragama. Dalam konteks ini, perlu direnungkan pernyataan dari filsus Edmund Burke (1729-1797), “kebebasan yang digunakan tanpa mempedulikan nilai-nilai kearifan akan memunculkan jenis kejahatan terburuk.” Walhasil, peristiwa teror di Prancis dapat menjadi pelajaran bagi umat beragama di Indonesia. Agama sejatinya bertujuan untuk melatih kesabaran dan melembutkan hati bukan untuk mengeraskan hati. Beragama itu merawat cinta kasih bukan untuk menyemai kebencian. Beragama juga bertujuan untuk menumbuhkan empati bukan saling curiga. Terkadang kesabaran memang harus diuji lewat hinaan, cacian dan pelecehan, namun umat beragama tetap dituntut untuk bersabar dan tidak reaktif. Karena bagaimanapun kesabaran dalam beragama bukanlah sebatas wacana, namun suatu tindakan konkrit. Semoga umat beragama dan umat Islam pada khususnya dapat selalu mengingat syair suci Alquran; “Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153). (*) Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 1.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, nomor rekening, fotokopi KTP, dan foto diri. Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih. Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu. Air Keruh seperti Susu TANAHBUMBU - Kenapa air leding di daerah Simpang Empat Batulicin Kabupaten Tanahbumbu, airnya sering keruh seperti air susu. Mohon penjelasannya. 081250002115 TANGGAPAN: UNTUK pelayanan air di simpang empat dilayani dari IPA Kodeco. IPA tersebut kondisinya sudah tidak berfungsi dengan baik. Yang dibuat dari bahan fiberglass. Rencananya mau direlokasi, diganti dengan instalasi yang baru. Untuk sementara IPA KOdeco masih kami operasikan dan terus kami upayakan agar kualitas airnya lebih baik. Ahmad Sobari Direktur PDAM Tanahbumbu Kapan Air Leding Dialirkan BARITOKUALA - Kepada Pimpinan PDAM Batola, kapan mulai dialirkan air melalui pipa yang baru menuju Desa Kolam Kanan biar yang di dalam gang bisa masang. 085754554962 TANGGAPAN: TERIMA kasih atas masukannya. Mengalirkan distribusi air bersih ke pipa jaringan yang sudah terpasang sangat tergantung pada permintaan masyarakat yang mendaftar untuk pemasangan. Kalau pelanggan tidak ada, maka tidak dialirkan. Jadi yang berminat menjadi pelanggan silakan datang langsung ke unit kami di wilayah tersebut. Dengan membayar biaya pendaftaran dan pemasangan agar dapat terlayani air bersih. Nazhirni Direktur PDAM Kabupaten Baritokuala BANJARMASIN POST GROUP/DONNY SOPHANDI TETAP RAMAI - Meski sudah ada tanda larangan untuk bermain sepatu roda di lantai dasar menara pandang Jalan Piere Tendean, Banjarmasin, namun tempat ini tetap ramai bagi anak - anak untuk bermain, Minggu (11/1). Muatan Sawit Berlebihan KEPADA Yth Kasat Lantas Polres Tabalong, tolong tertibkan angkutan sawit yang terlalu tinggi, banyak jatuh ke jalan raya sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Mohon perhatiannya. 081348089190 TANGGAPAN: TERIMA kasih atas informasi yang diberikan. Kami dari Satlantas Polres Tabalong akan menindaklanjuti hal tersebut, apabila masih ditemukan adanya truk pengangkut sawit melebihi muatan sampai jatuh ke jalan. Perlu diketahui, bahwa kami dari Satlantas dalam rangkaian kegiatan pengaturan, penjagaan dan patroli di jalan telah menegur pengendara angkutan sawit agar menutup baknya. Apabila ditemukan pelanggaran peraturan lalu lintas kami akan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. AKP Rikha Shandi Harso Kasat Lantas Polres Tabalong PEMBACA setia BPost, silakan sampaikan keluhan, saran dan kritik Anda terhadap public service atau masalah pembangunan di banua kita, secara singkat, cerdas dan santun melalui SMS ke nomor (0511) 7445000 atau 0816215000. Caranya: Ketik HOT (isi SMS Anda). Nomor telepon pengirim dicantumkan secara utuh demi akuntabilitas dan transparansi.
Page 1 and 2: SENIN 12 JANUARI 2015 21 RABIUL AWA
Page 3 and 4: Banjarmasin Post ribun SENIN 12 JAN
Page 7 and 8: Banjarmasin Post SENIN 12 JANUARI 2
Page 9 and 10: Banjarmasin Post ribun Jual Beli SE
Page 11: Banjarmasin Post ribun SENIN 12 JAN
Page 17 and 18: SENIN 12 JANUARI 2015 ribun Smart H
Page 19 and 20: Banjarmasin Post Super SENIN 12 JAN
Page 21 and 22: 21 Banjarmasin Post SENIN 12 JANUAR
Page 27 and 28: Banjarmasin Post Smart SENIN 12 JAN

Banjarmasin Post Senin, 12 Januari 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?