SK Boyolali.pdf - KPA Provinsi Jawa Tengah

More documents

Recommendations

Info

-2- 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, t2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa); Undang-Undang Nomor 36 tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s063); Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Otl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah . Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS78); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oa7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom6r 4T3T); Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2r rahun 2olt tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengerolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 310); Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/KEP/MENKOKESRA/rttl2oo7 tentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat Komisi penanggulangan AIDS Nasional:
-3- 13. t4, 15. 16, t7. 18. 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 69al; Keputusan Gu.bernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2OO7 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyoiali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2oll tentang Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyoiali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor i25); Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2Ol2 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkrrn KESATU KEDUA Membentuk Komisi Penanggulangan Aquired Immuno Deficiency Syndrome Kabupaten Boyolali dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Komisi Penanggulangan Aquired Immuno Deficierucy Synd.rome sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut: a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-iangkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Boyolali; c. menghimpun
Page 1: BUPATI BOYOLATI KEPUTUSAN BUPATI BO
Page 5 and 6: LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI

SK Boyolali.pdf - KPA Provinsi Jawa Tengah

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?