SK Boyolali.pdf - KPA Provinsi Jawa Tengah

BUPATI BOYOLATI
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 443,221 .L29 TAHUN 2013
TENTANG
PBMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AQUIRED IMNruNO DEFICIENCY
SY N DRO ME KABUPATEN B OYO LALI
Menimbang : a.
b.
Mengingat 1,
2.
3.
BUPATI BOYOLALI,
bahwa dalam rangk6" penanggulangan Human
Immunod.eficiency virus (HIV) dan Aquired Immuno Deficiency
synd.rome (AIDS) secara intensif di Kabupaten, Boyolali dan
guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OOT tentang
Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan
AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka
Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, maka dipandang
perlu membentuk Komisi PenanggUlangan Aquired Immuno
Deficiency Syndronte Kabupaten Boyolali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
d.alam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Komisi Penanggulangan Aquired Immuno
Deftciency Syndrorne Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor i3
Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Ihbupaten Dalarh Lingkungan
propinsi Djawa Tcngah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun i950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32731;
undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

-2-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11,
t2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSaa);
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor
144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s063);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Otl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah . Penyakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4o, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aS78);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oa7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom6r 4T3T);
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2r rahun 2olt
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengerolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Oll Nomor 310);
Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor
05/KEP/MENKOKESRA/rttl2oo7 tentang organisasi dan
Tata Kerja sekretariat Komisi penanggulangan AIDS
Nasional:

-3-
13.
t4,
15.
16,
t7.
18.
19,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OIl
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 69al;
Keputusan Gu.bernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2OO2
tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi Penanggulangan
AIDS Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2OO7 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyoiali (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 1 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
107);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2oll tentang Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Boyoiali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor i25);
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2Ol2 Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
Menetapkrrn
KESATU
KEDUA
Membentuk Komisi Penanggulangan Aquired Immuno Deficiency
Syndrome Kabupaten Boyolali dengan Susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas Komisi Penanggulangan Aquired Immuno Deficierucy
Synd.rome sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah
sebagai berikut:
a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan,
strategi, dan langkah-iangkah yang diperlukan dalam rangka
penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi,
dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan
AIDS Nasional;
b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di
Kabupaten Boyolali;
c. menghimpun

KETIGA
c. menghimpun, menggerakkan, rnenyediakan dan
memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah,
masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan
efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
d, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masingmasing
instansi yang tergabung dalam keanggotaan Kornisi
Penanggulangan AIDS Kabupaten Boyolali;
e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka
penanggulangan HIV dan AIDS;
f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya
penangguiangan HIV dan AIDS kepada aparat dan
o
b'
h.
l.
masyarakat;
memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan
Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan
AIDS;
mendorong terbentuknya LsM/Kelompok Peduli HIV dan
AIDS; dan
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan
HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala
dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional.
Segaler biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tiap-tiap tahun anggaran
berjalan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat'
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal lA fint-
2013
BOYOLALI,
ffi#
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
1. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
2. Asisten Ekbangkesra Sekda Kabupaten Boyolali;
3, Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
6. Kabag l-lukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali;
7. I(abag Kesra Setda Kabupaten Boyolali;
B. Yang bersangkutan;
9. Pertinggal.
MODRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 443.221 TAHUN 2013
TANGGAL IO APP.II. 'a2 2OI3
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AQUIRED IMMUNO
D;EFICIENCY SY/[D ROME KABUPATEN BOYOLALI
NO JABATAN DALAM I(EDINASAN KEDUDUKAN DALAM
KOMISI
2 J
1 Br-rpati Boyolali Penasehat
2. Wakil Bupati Boyolali Ketua
J. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Wakil Ketua I
4. Asisten Ekbangkesra Sekda Kabupaten Boyolali Wakil Ketua II
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Wakil Ketua III
6. Tenaga Senior Penuh Waktu Sekretaris I
7. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Boyolali Sekretaris II
8. Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Boyolali
Sekretaris Iil
9. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali Anggota
10, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali Anggota
11. Kepaia Bappeda Kabupaten Boyolali Anggota
t2. Kepala Disdikpora Kabupaten Boyolali Anggota
t3 Kepala Disbudpar Kabupaten Boyolali Anggota
L4 I(epalar Dishubkominfo Kabupaten Boyolali Anggota
i5 I(cpalrr BP3AKB Kabupaten Boyolali Anggota
I6 I(epalrr Bapermasdes Kabupaten Boyolali Anggota
t7. I(eptrlrr Satpol PP Kabupaten Boyolali Anggota
18. Dirc]

NO
1
29.
30.
31.
32.
33,
Ketua PPNI Xabupat
JABATAN DALAM KEDINASAN
2
-_,-.-
Indonesia (PEPARI) Kabupaten Boyolali
%
Direktur Osiu
KEDUDUKAN DALAM
KOMISI
3
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
BOYOLALI,
d\--ffiizi
KH6Z
ODRO