Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 ...

SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan
Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, perlu
mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan
Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Rincian Tugas Unit
Kerja Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

-2-
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun
2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006
tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Inspektorat
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN TUGAS
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Inspektorat Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rincian tugas Inspektorat I adalah:
“Pasal 13
a. melaksanakan penyusunan program kerja Inspektorat I;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang
pendidikan;
c. melaksanakan penyusunan pedoman pengawasan bidang pendidikan;
d. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian terhadap kinerja, keuangan,
dan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya;
e. melaksanakan reviu laporan keuangan unit kerja di wilayah kerjanya;

-3-
f. melaksanakan fasilitasi terhadap pengelolaan pengawasan pendidikan di
daerah sesuai wilayah kerjanya;
g. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pengujian, penilaian
terhadap kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya;
h. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi terhadap
pengelolaan pengawasan pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya;
i. melaksanakan analisis data dan informasi calon pejabat struktural, calon
bendaharawan, dan calon pemegang uang muka kerja unit kerja di wilayah
kerjanya;
j. melaksanakan pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI) unit kerja di
wilayah kerjanya;
k. melaksanakan urusan ketatausahaan Inspektorat I;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Inspektorat I; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat I.”
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rincian tugas Inspektorat II adalah:
“Pasal 14
a. melaksanakan penyusunan program kerja Inspektorat II;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang
pendidikan;
c. melaksanakan penyusunan pedoman pengawasan bidang pendidikan;
d. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian terhadap kinerja, keuangan,
dan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya;
e. melaksanakan reviu laporan keuangan unit kerja di wilayah kerjanya;
f. melaksanakan fasilitasi terhadap pengelolaan pengawasan pendidikan di
daerah sesuai wilayah kerjanya;
g. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pengujian, penilaian
terhadap kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya;
h. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi terhadap
pengelolaan pengawasan pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya;
i. melaksanakan analisis data dan informasi calon pejabat struktural, calon
bendaharawan, dan calon pemegang uang muka kerja unit kerja di wilayah
kerjanya;
j. melaksanakan pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI) unit kerja di
wilayah kerjanya;
k. melaksanakan urusan ketatausahaan Inspektorat II;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Inspektorat II; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat II.”

-4-
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rincian tugas Inspektorat III adalah:
“Pasal 15
a. melaksanakan penyusunan program kerja Inspektorat III;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang
pendidikan;
c. melaksanakan penyusunan pedoman pengawasan bidang pendidikan;
d. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian terhadap kinerja, keuangan,
dan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya;
e. melaksanakan reviu laporan keuangan unit kerja di wilayah kerjanya;
f. melaksanakan fasilitasi terhadap pengelolaan pengawasan pendidikan di
daerah sesuai wilayah kerjanya;
g. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pengujian, penilaian
terhadap kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya;
h. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi terhadap
pengelolaan pengawasan pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya;
i. melaksanakan analisis data dan informasi calon pejabat struktural, calon
bendaharawan, dan calon pemegang uang muka kerja unit kerja di wilayah
kerjanya;
j. melaksanakan pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI) unit kerja di
wilayah kerjanya;
k. melaksanakan urusan ketatausahaan Inspektorat III;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Inspektorat III; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat III.”
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rincian tugas Inspektorat IV adalah:
“Pasal 16
a. melaksanakan penyusunan program kerja Inspektorat IV;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang
pendidikan;
c. melaksanakan penyusunan pedoman pengawasan bidang pendidikan;
d. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian terhadap kinerja, keuangan,
dan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya;
e. melaksanakan reviu laporan keuangan unit kerja di wilayah kerjanya;
f. melaksanakan fasilitasi terhadap pengelolaan pengawasan pendidikan di
daerah sesuai wilayah kerjanya;
g. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pengujian, penilaian
terhadap kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya di wilayah kerjanya;

-5-
h. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi terhadap
pengelolaan pengawasan pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya;
i. melaksanakan analisis data dan informasi calon pejabat struktural, calon
bendaharawan, dan calon pemegang uang muka kerja unit kerja di wilayah
kerjanya;
j. melaksanakan pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI) unit kerja di
wilayah kerjanya;
k. melaksanakan urusan ketatausahaan Inspektorat IV;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Inspektorat IV; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat IV.”
5. Diantara Pasal 16 dengan Pasal 17 disisipkan Pasal 16A, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
“Pasal 16A
Rincian tugas Inspektorat Investigasi adalah:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Inspektorat Investigasi;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan bidang
pendidikan;
c. melaksanakan penyusunan pedoman audit investigasi;
d. melaksanakan penemuan fakta (fact finding) terhadap dugaan
penyelewengan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada unit kerja di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
e. melaksanakan audit investigasi dan pengusutan terhadap dugaan
penyelewengan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada unit kerja di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
f. melaksanakan fasilitasi pengawasan investigasi terhadap aparat pengawasan
bidang pendidikan di daerah;
g. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan petunjuk
Menteri;
h. melaksanakan penyusunan laporan hasil penemuan fakta (fact finding)
terhadap dugaan penyelewengan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada
unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
i. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan investigasi dan
pengawasan untuk tujuan tertentu;
j. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan
investigasi terhadap aparat pengawasan bidang pendidikan di daerah;
k. melaksanakan urusan ketatausahaan Inspektorat Investigasi;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Inspektorat
Investigasi; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat Investigasi.”

-6-
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO
Dr.Andi Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM
NIP131661823