pelayanan publik, akuntabilitas dan good governance - Kumoro.staff ...
pelayanan publik, akuntabilitas dan good governance - Kumoro.staff ...
pelayanan publik, akuntabilitas dan good governance - Kumoro.staff ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Aturan-Aturan<br />
yang berkaitan<br />
dengan pengukuran kinerja<br />
• UU no 25 Tahun 2004<br />
• PP No. 105 Tahun 2000<br />
• PP No. 108 Tahun 2000<br />
• PP No 105 Tahun 2005 menggunakan 4 proksi sebagai alat<br />
pengukuran kinerja pemda : Standar Pelayanan, Standar<br />
Analisa belanja, Kriteria Kinerja, da Standar biaya<br />
• PP No. 108 Tahun 2000 mengharuskan kepala daerah<br />
bertanggung jawab terhadap laporan pertanggungjawaban<br />
yang terdiri atas : Laporan APBD, Nota Perhitungan APBD,<br />
Aliran Kas, <strong>dan</strong> Neraca yang didasarkan pada pengukuran<br />
kinerja yang berbasis rencana strategis.
Change language