Merit System dlm Pengembangan SDM.pdf - Kumoro.staff.ugm.ac.id

MERIT SYSTEMDALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYAAPARATUR PEMERINTAHWahyudi KumorotomoMagister Administrasi PublikUniversitas Gadjah Madawww.kumoro.staff.ugm.ac.id

Birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis dalammewujudkan tercapainya visi dan misi bangsa. Perumus kebijakan negara/pemerintah (melaksanakanfungsi pengaturan/ regulasi) agar terwujud keamanan,ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalammasyarakat. Mesin pemerintah dalam menyediakan/memproduksib a r a n g d a n j a s a l a y a n a n p e m e r i n t a h s e r t amendistribusikannya kepada masyarakat (melaksanakanfungsi pelayanan). Pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampumelalui pembangunan di berbagai bidang/sektor(melaksanakan fungsi pemberdayaan/pembangunan). Pengelola aset/kekayaan negara.3

TahunPeringkatkorupsiJumlahnegaraIPK*1998 80 85 2,01999 96 98 1,72000 85 90 1,72001 88 91 1,92002 96 102 1,92003 122 133 1,92004 133 146 2,02005 137 159 2,22006 130 163 2,42007 143 180 2,32008 126 180 2,6Sumber: Transparansi International Indonesia5

Keterangan Tahun 2006 = 83 K/L, 2007 = 88 K/LWTP : Wajar Tanpa PengecualianWDP: Wajar Dengan PengecualianTMP : Tidak Memberikan PendapatTW : Tidak Wajar7

Sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan, efisiensi,dsb. Terdapat kemajuan dalam beberapa aspek namun jugaterjadi penurunan dalam berbagai aspek yang lain.Iklim bisnis yang masih buruk, pemekarankelembagaan, (PP 41/2007 proliferasi). Jumlah kab/kota terakhir 496. Di pusat UU kementerian negara.9

Ease of… 2007 rank 2006 rank 2005 rankStarting a Business 167 161 161Dealing with Licenses 179 131 129Employing Workers 160 140 141Registering Property 101 120 118Getting Credit 116 83 76Protecting Investors 49 60 58Paying Taxes 111 133 129Trading Across Borders 39 60 55Enforcing Contracts 140 145 144Closing a Business 139 136 126Sumber: International Financial Corporation (IFC), “Doing Business 2005-2008”11

Penghapusan diskriminasi Ada Kemajuan dalam penghapusan diskriminasi baikdalam level kebijakan (UU no 12/2006 tentangkewarganegaraan ganda anak hasil perkawinancampuran) maupun dalam praktek dan kehidupan(Kepres 6/2000 tentang agama, kepercayaan danadat istiadat cina pengakuan eksistensi agamakonghucu dan hari besar mereka menjadi hari liburnasional). Misalnya masalah kuota 30% perempuandalam parlemen (UU no 10/2008 tentang Pemilu).12

Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakanmeningkat. Misalnya musrenbang, forum komunikasi, forumwarga, dan jumlah NGO yang meningkat. Makinbanyaknya UU yg inisiatif DPR dan pembentukankomisi-komisi negara.13

Konsistensi peraturan antara pusat dan daerah masihbanyak terjadi. Mis: UU 17/2003 dan Permendagri,Perda. 7000 lebih Perda tentang retribusi daerahbermasalah. 300 perda bermasalah mengenai investasi.Tempo 25 juli 2006. Permendagri berubah-ubah istilahRendahnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturanperundangan. Ada banyak departemen membuatperaturan yg sama dan membebani daerah. Overlap.Misal: pp no 39/2006 (dirancang bappenas) ttg monevdg pp no 6/2008 tentang evaluasi kinerja daerah & SKLAN 239/2003 tentang perbaikan penyusunan pelaporanLakip & pp 60/2008 tentang sistem pengendalian internpemerintah15

504030201002004 2005 2006 2007Voice and AccountabilityGovernment EffectivenessRule of LawPolitical StabilityRegulatory QualityControl of Corruption16

Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Sragen,Sidoarjo, Solo, Jembrana, Kota Bandung, Takalar,Banjarbaru) Tunjangan Kinerja Daerah (Gorontalo, Riau, Solok,NAD, Kota Jogjakarta, Jembrana) Sistim rekrutmen pejabat daerah yang terbuka (DIY,NAD, Jembrana) (data survey) Pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi(Lebak, Kota Gorontalo) (data survey) Penerapan Pakta Integritas bagi pejabat publik(Solok, Kota Jogjakarta) Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaanbarang dan jasa (Banjarmasin, Jawa Timur)17

Kontrak Pelayanan Publik (Blitar, Yogyakarta) Pembentukan Assessment Centre untuk pegawa (DIY) Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik(Kota Surabaya, Kota Jogjakarta, DIY, Propinsi JawaBarat, Propinsi Riau, Pekanbaru, Propinsi Jawa Timur) Penyederhaaan struktur organisasi (NAD, Jembrana,Propinsi DIY, Propinsi Gorontalo) Pembentukan forum partisipasi masyarakat (NTB, KotaJogjakarta, Kota Blitar) Pembebasan biaya pendidikan dasar sampaimenengah (Jembrana, Kutai Kertanegara, Riau) Pembebasan biaya kesehatan (Jembrana, KutaiKertanegara, Riau, Kota Jogjakarta)18

Pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah dan swasta (DIY,Kabupaten Asahan)Pembentukan Komisi Pelayanan Publik di Jawa TimurPembentukan forum komunikasi pejabat-rakyat (Kota Jogjakarta,Kabupaten Kebumen, Propinsi Gorontalo, Jembrana)Penerapan IT melalui cyber government (Jembrana, Kebumen,Sragen, Takalar)Pembentukan governance bodies di bidang pendidikan (NAD,Propinsi DIY)Penerapan transparansi anggaran melalui publikasi APBD (KotaJogjakarta)Kemitraan pemda-swasta dalam investasi daerah (Purbalingga,Wonosobo, Propinsi DIY)Kerjasama Regional (Kartamantul [Yogyakarta], Pawonsari[Pacitan dan sekitarnya], Gerbangkertasusila [Gresik dansekitarnya], Aksess [Bulukumba dan sekitarnya])19

LEMBAGABIROKRASI• Menggabungkan Biro Keuangandengan Dinas Pendapatan DaerahmenjadiBadanKeuangan• Merubah biro kepegawaian daerahmenjadi Badan KepegawaianDaerah/DiktlatDaerah• Pembentukan Badan PelaksanaK e s e h a t a n M a n d i r i(BAPELKESMAN).KULTURSTRUKTURFungsiKayaDemokratisLessgovernTidakABSResponsifRightsizingRamping

Inovasi Budaya Kerja• Merubahmindsetaparaturdaripolapikirlamakepadapolapikirentrepreneur• Membangun5(lima)nilaibudayakerja•MengimplementasikanmeritsystemmelaluipemberianinsenEfTKDPerubahan Mindset melalui sejumlahworkshopINOVASISPEEDTEAMWORK5 NILAIBUDAYAKEPERCAYAANKESEJAHTERAANSistim Insentif melaluiperformance pays (TKD)

1. Politisasi birokrasi2. Etnosentrisme daerah3. Hubungan kekerabatan (sistem famili)4. Primordialisme dalam jabatan birokrasi pemerintah5. Belum adanya standar kompetensi jabatan publik6. Sistem rekrutmen tertutup7. Buruknya perencanaan dan pengembangan karirpegawai8. Sistem penggajian9. Rendahnya etos kerja pegawai22

Mempercepat terwujudnya database kepegawaiannasional yang akurat dan real time yang dapat menjadidasar dalam perencanaan dan pengembangan aparaturnegara Memberdayakan BKN sebagai pusat manajemen aparaturnegara Mewujudkan standardisasi kompetensi jabatan Mengembangkan sistem rekrutmen yang terbuka dankompetitif23

Mengembangkan sistem remunerasi nasional berbasispada bobot kompetensi dan resiko jabatan Mendorong mobilitas personnel lintas K/L dan susunanpemerintahan Mengembangkan sistem manajemen kepegawaianberbasis jabatan Mewujudkan konsep senior civil service.24

Inovasi Bidang KepegawaianSAAT INIPenempatan SDMberdasarkan informasiyang terbatasAPA YANGDILAKUKAN1. Penyusunan blue printpengembangan SDM:• Kajian Kompetensi Inti UnitKerja (Dinas, Badan, Biro,Kantor)• Perumusan kompetensiumum SDM Aparatur2. Profiling SDM Aparatur3. Rekomendasi mekanismepenempatan SDM AparaturKEMUDIANPenempatan SDMberdasarkaninformasi yanglengkap dan akuratDAMPAKPenempatan karyawankurang optimal,inefisiensi; potensi SDMterhambat.alihteknologiDAMPAKPenempatan karyawan lebihoptimal sehingga dapat segeraditindaklanjuti programpembinaan SDM yang tepat

Budaya Kinerja Persepsi tentang nilai dan lingkungan yangmelahirkan makna dan pandangan hidup yangmempengaruhi sikap dan tingkah-laku (BukuPPMKIP, LAN, 2008:58)Falsafah Pandangan hidupMembudaya dlm kelompok /organisasiTercermin dalam perilaku kerja

Sumber Inspirasi Budaya KinerjaAgama• Semua agama mengajarkan disiplin & kerja keras (“Protestant ethic”, “Jihad”,“dharma”)• Mengapa “credo” dari agama tidak membekas?Localwisdom• Tiap bangsa punya nilai (“jisei” di Jepang, “pengabdian” di Indonesia, “work hardplay hard” di Amerika, “cho” di Cina)• Apa yg harus dibudayakan di Indonesia?KepemimpinanPengawasan• Budaya kinerja memerlukan pemimpin organisasi yang baik• Teladan sangat penting dalam masyarakat yang masih paternalistik• Sistem pengawasan formal vs. material• Penilaian kinerja bukan terbatas pada kelompok dan organisasi, tetapi jugaindividual.

Strategi PeningkatanBudaya KinerjaKontrak kinerja; setiap pegawaiharus memiliki kontrak kinerja yangdipertangungjawabkanIKU berbasis kegiatan; Activity &exact based, bukan sekadar project & proxybasedPenilaian individual; penilaian kinerjabukan sekadar hasil akhir (SPM, IPM) tetapijuga kinerja individual

PRIORITAS: Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Bersih, Efisien, dan AkuntabelNo.Fokus danKegiatan PrioritasIndikatorAlokasi Base Line PerkegiatanSasaranInstansiProgram(dalam rupiah)Pelaksana2010 2014 2010 2011 2012 2013 20141. Birokrasi yang Bersihdan Akuntabel• Indeks PersepsiKorupsi• Opini BPK atasLKPP dan LKPD3,1TDP: 35%WDP: 50%WTP: 15%7,4TDP: 0%WDP: 30%WTP: 70%KemenegPAN(sebagaikoordinatorfokusprioritas)• Skor LAKIP8090a. Penyusunan kerangkakebijakan pengawasandan akuntabilitasJumlah UU, dan PP UU : 0PP : 02 UU8 PPKemenegPANProgramPendayagunaanAparaturNegaraRp... ? Rp....? Rp....? Rp....? Rp....?b. Penyusunan kebijakantentang penerapan TIKdalam unit pelayananpublikJumlah kebijakan 0 1 pedoman1 kode etikBPKPProgramPengawasanKeuangandanPembangunanRp....? Rp....? Rp....? Rp....? Rp....?c. Penguatan kebijakantentang pengaduanmasyarakatJumlah kebijakan 0 PP 1 PP KemenegPANProgramPendayagunaanAparaturNegaraRp....? Rp....? Rp....? Rp....? Rp....?d. Dst…Catatan: Hanya sebagai contoh, dan tidak berpretensi sebagai contoh dengan data yang benar