kajian efektifitas perencanaan pembangunan melalui musbang dan ...

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MELALUI MUSBANG DAN UDKP
(Kantor Litbang dengan Pusat Kajian STPDN)
Tahun 2002
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses
penyelenggaran pemerintah baik di tingkat pusat mupun daerah adalah bagaimana
membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban
misinya untuk mewujudkan raison de’etre pemerintahan yaitu menyejahterakan
masyarakat secara berkeadilan.
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus
melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi),
pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai
dengan perkembangan jaman.
Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama :
perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya,
dan perku sensitive terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui
apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya.
Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang
dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain
pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya
sebagai objek pembangunan.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat (Community
development) sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya.
Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat,
pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.
Pembangunan hanya akan melahirka produk-produk baru yang kurang berarti bagi
masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyaratnya. Demikian pula
sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan
berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang pada akhirnya akan
menimbulkan permasalahan baru.
Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga
membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan
dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena
akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat,
sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.
Selain dengan amanat yang diemban dalam UU No. 22 / 1999,
perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan
melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin
mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang
dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak.

Keinginan untuk mewujudkan konsep perencanaan pembangunan agar
lebih memberdayakan masyarakat dalam pembangunan secara umum telah
dirumuskan dalam GBHN, serta secara specifik diatur melalui Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 ahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Program
Pembangunan Masuk Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan di Daerah (P5D). Menurut Peraturan tersebut penyusunan rencana
pembangunan dilaksanakan secara bertahap yang pada prinsipnya mengacu pada
sistem perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up planning) melalui
sistem ini diharapkan terjadi peningkatan mutu perencanaan yang komprehensif
dan terapdu serta dapat menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam
koridor pembangunan nasional. Rakyat harus menjadi pelaku dalam
pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat
merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah
yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati
produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan
dilaksanakan.
B. Tujuan Penelitian
• Memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan MUSBANG dan Diskusi
UDKP.
• Memperoleh gambaran dan sekaligus menjelaskan keterkaitan mekanisme
perancanaan pembangunan : MUSBANG – Diskusi UDKP di Kota Bandung.
• Menjajaki kemungkinan adanya paradigma baru (model) perencanaan
pembangunan yang efektif dalam konteks otonomi daerah.
C. Kegunaan Penelitian
Dari segi praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan untuk meningkatkan
efektivitas penyusunan rencana pembangunan di tingkat Kelurahan (MUSBANG)
dan tingkat Kecamatan (Diskusi UDKP). Sedangkan dari sisi akademis adalah
untuk mengkaji efektivitas suatu model perencanaan, sehingga dapat dijadikan
sebagai referensi bagi pengembangan aspek akademis.

D. Kerangka Pikir
Efektivitas Perencanaan Pembangunan
Metode Penjaringan
Aspirasi Masyarakat
Arah dan Kajian
Penyusunan Renbang
(Visi, Misi, Sasaran,
Tujuan)
Strategi dan Skala
Prioritas
(Efektivitas dan
Efisiensi)
Tuntutan / Aspirasi
dan Kebutuhan
Masyarakat
Forum Perencanaan
Pembngunan
(Musbang, UDKP,
Rakorbang)
Efektivitas
Perencanaan
Pembangunan
Kesejahte
raan
Masyarak
at
Dana APBD Kota
Penyediaan Sarana
dan Prasarana

E. KESIMPULAN
Secara konseptual, proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari
Musbangkel sampai dengan Rakorbang Kota ini mudah untuk dituliskan, namun
kenyataan di tingkat praktek masih menyisakan banyak masalah. Proses
penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak selalu berjalan mulus, dan
tidak setiap kebutuhan masyarakat dapat terakomodasikan dengan baik.
Kalaupun aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat ditampung dengan baik,
namun belum tentu dapat direalisasikan dalam kegiatan pembangunan.
Disamping itu masih banyak lagi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
Musbangkel dan Diskusi UDKP ini, baik menyangkut waktu pelaksanaan, produk
yang dihasilkan, kualitas kerja maupun kepuasan masyarakat terhadap
pelaksanaan Musbangkel dan Diskusi UDKP ini. Artinya bahwa efektif atau
tidaknya pelaksanaan Musbang dan UDKP sangat bergantung pada ketersediaan
factor-faktor diatas.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandung,
pelaksanaan Musbangkel dan Diskusi UDKP sebagai forum penyusunan
Rencana Pembangunan, belum efektif. Belum efketif nya pelaksanaan
Musbang dan UDKP ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu :
1. Satuan Waktu
Pelaksanaan Musbang dan UDKP belum terjadwal dengan baik,
ketidak tepatan penyelenggaraan Musbang dan UDKP ini sebagian besar
disebabkan oleh faktor antara lain tidak adanya informasi dari penyelenggara.
Penyelenggaran Musbang dan UDKP dilaksanakan dalam durasi 1 – 2
jam, hal ini menunjukan bahwa masyarakat memiliki keterbatasan waktu
untuk mengingatnya.
2. Satuan Hasil
Dari segi hasil, pelaksanaan Musbang dan UDKP sebenarnya dirasakan
oleh masyarakat masih mampu menampung aspirasi masyarakat. Hal ini
dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa
penyelenggaraan Musbang dan UDKP dapat memberikan kesempatan yang
sama kepada semua peserta untuk menyampaikan aspirasinya.
3. Kualitas Kerja
Penyelenggaraan Musbang dan UDKP belum didukung oleh sarana
dan prasarana yang representative. Akibatnya penyelenggaraan Musbang
belum berjalan secara optimal dan menghasilkan RTP Kelurahan / Kecamatan
yang sesuai dengan harapan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan Musbang dan UDKP bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan
akan tempat, alat tulis (meja, papan tulis) adalah kebutuhan yang masih
dikeluhkan oleh peserta Musbang, sementara pada pelaksanaan UDKP
kebutuhan sudah lebih terfokus kepada kebutuhan yang bersifat non fisik,
seperti informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan pembangunan di Kota
Bandung, yang meliputi; Alokasi Dana, Peruntukan Dana, Arah dan
Kebijakan Pembangunan Kota Bandung, Penyusunan Kepanitiaan
Penyelenggara UDKP, hal tersebut menjadi factor yang dianggap penting
oleh responden sehingga UDKP dapat terseelnggara dengan baik. Baik

peserta Musbang dan UDKP memerlukan adanya formulir / Daftar Isian yang
dapat menjaring usulan / aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
Faktor lain yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Musbang dan
UDKP adalah kemampuan peserta, hasil penelitian menunjukan bahwa belum
memiliki pengetahuan yang memadai, sehingga masih awam dengan
mekanisme perencanaan pembangunan.
4. Kepuasan Masyarakat
Karena berbagai kendala sebagaimana disebutkan diatas, maka
penyelenggaraan Musbang dan UDKP masih banyak dirasakan belum
memberikan kepuasan kepada masyarakat. Selama ini forum Musbang
dan UDKP, yang merupakan forum formula yang ditentukan dan telah
dijadwalkan oleh Pemerintah sebagai forum perencanaan pembangunan di
tingkat Kelurahan dan Kecamatan lebih berperan sebagai forum penampung
aspirasi masyarakat dan tidak memiliki bargaining position yang kuat
sebagai forum yang dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota
dalam melaksanakan Pembangunan.
Akibatnya, penyelenggaraan Musbang dan UDKP menjadi forum yang
belum diminati oleh masyarakat. Masyarakat umum kurang antusias
dengan penyelenggaraan Musbang dan UDKP itu sendiri. Rendahnya
persentase masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan Musbang
menjadi indikator bahwa penyelenggaraan Musbang belum cukup manfaat
bagi masyarakat.
Harapan masyarakat terhadap hasil dari Musbang dan UDKP bahwa hal
yang disepakati dalam pelaksanaan Musbang dan UDKP hendaknya
dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.
Realitas dari belum efektifnya penyelenggaraan Musbang dan UDKP pada
dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : faktor penjaringan
aspirasi, dinamika pelaksanaan, penentuan arah dan kebijakan serta
strategi dan prioritas yang diambil. Keempat faktor tersebut secara
sistematik saling berpengaruh, walaupun tingkat korelasinya menunjukan
perbedaan.
1) . Penjaringan Aspirasi
efektivitas pelaksanaan Musbang dan UDKP dipengaruhi oleh sejauh
mana proses penjaringan Penelitian menunjukan bahwa sebagian besar
responden (87%) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Musbang
dan UDKP tidak menggunakan metode apapun. Oleh karena itu
apabila selama ini hasil Musbang dikatakan sebagai daftar keinginan
saja, hal itu dapat dipahami karena memang pelaksanaan Musbang
dan UDKP tidak dilaksanakan dalam prosedur yang seharusnya
dilakukan dalam sebuah forum perencanaan pembangunan.
2) . Dinamika Pelaksanan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata menunjukan bahwa
sebagian peserta Musbang dan UDKP belum mengetahui tujuan
penyelenggaraan Musbang dan UDKP. Oelh karena itu tidak
mengherankan apabila selama ini masih ada anggapan bahwa

penyelenggaraan Musbang dan UDKP masih belum memenuhi harapan
masyarakat maupun user dari Dinas / Instansi terkait.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemandu Musbang dan
UDKP belum memiliki kemampuan yang memadai.
3). Penentuan Arah dan Kebijakan
Dilihat dari cakupan komponen pelayanan, berdasarkan penelitian dari
Rencana Pemabngunan Tahunan Kelurahan dan Kecamatan, diketahui
bahwa mayoritas usulan masyarakat berupa pembangunan fisik,
sementara untuk dua bidang yang lain mempunyai presentase yang sangat
kecil.
Faktor lain yang dikaji, adalah pencapaian kinerja/ukuran keberhasilan
dari pelaksanaan Musbang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
diketahui bahwa mayoritas masyarakat berpendapat bahwa ukuran
keberhasilan Musbang dan UDKP terletak pada tataran pelaksanaan
pembangunan secara nyata.
Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan Musbang dan
UDKP belum terintegrasi dengan kajian perencanaan pembangunan
secara umum.
4). Strategi dan Prioritas
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebutuhan masyarakat
yang sudah disampaikan melalui Musbang dan UDKP masih belum
sepenuhnya dijadikan sebagai dasar dalam penentuan prioritas
kegiatan pembangunan
Indikator yang lain adalah tingkat kerjasama antara masyarakat –
pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kerjasama
yang optimal diantara masyarakat – pemerintah dalam
penyelenggaraan Musbang dan UDKP.
Faktor lain yang dikaji adalah pengaruh perubahan system
penyelenggaraan Pemerintah melalui pelaksanaan UU No. 22 / 1999
terhadap partisipasi masyarakat pembangunan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, sebanyak 61 orang (63,5
%) masih ragu-ragu dengan implementasi otonomi daerah di Kota
Bandung. Dengan demikian sebenarnya masih terlihat bahwa otonomi
daerah belum sepenuhnya memberi perubahan yang berdasar dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Semangat otonomi dari yang lebih
menekankan pada factor keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas
belum sepenuhnya dapat dipraktekan dalam penyelenggaraan Musbang
dan UDKP.

F. Saran
Berangkat dari berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan
Musbang dan UDKP sebagaimana dijelaskan pada baian sebelumnya, maka
Pemerintah Daerah mulai dari Kelurahan, Kecamatan hingga Pemerintah Kota
perlu mengupayakan langkah-langkah yang strategis guna meningkatkan
efektivitas Musbang dan UDKP tersebut. Langkah-langkah yang disarankan
antara lain sebagai berikut :
a. Meningkatkan waktu pelaksanaan Musbang dan UDKP masih menjadi
masalah yang cukup menghambat, maka perlu adanya sosialisasi Musbang
dan UDKP melalui penyebaran informasi secara intensif dan terbuka
kepada masyarakat sebelum penyelenggaraan Musbang dan UDKP.
Membuat Undangan terbuka kepada stake holders melalui berbagai media
massa sehingga Musbang dan UDKP melibatkan seluruh unsur masyarakat
pemerhati pembangunan meliputi : Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas,
Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan yang lainnya.
b. Mekanisme Musbang dan UDKP masih diperlukan dan dianggap penting
sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat, oleh karena itu yang
diperlukan adalah bukan pengganti mekanisme tersebut, namun yang lebih
penting adalah perlunya konsistensi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Kebijaksanaan Pembangunan Di Daerah. Apabila
Pemerintah Daerah mempunyai komitment yang utuh terhadap kesejahteraan
masyarakat, meka perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat
seyogyanya mendapatkan tempat yang cukup dalam penyusunan
rencana pembangunan.
c. Kunci dari keberhasilan penyelenggaraan Musbang dan UDKP sebenarnya
adalah RTP yang tersusun. Oleh karena itu Musbang dan UDKp hendaknya
dapat menghasilkan sebuah daftar skala prioritas kebutuhan
masyarakat, bukan sekedar keinginan masyarakat. Dengan demikian
Musbang dan UDKP harus benar-benar mampu menyeleksi berbagai
kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan ketersedian dana. Apabila
RTP sudah disusun, maka aparat kelurahan dan kecamatan harus konsisten
memperjuangkan DSP tersebut untuk direalisasikan, bukan sekedar menerima
daftar isian pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kota.
d. Sebagai mekanisme yang bersifat rutin, maka Musbang dan UDKP
selayaknya didukung sarana dan sarana yang representative dan bersifat
permanent.
e. Secara bertahap Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mekanisme
perencanaan pembangunan kepada masyarakat, khususnya yang akan
mengikuti Musbang dan UDKP. Kegiatan ini bisa berupa pelatihan, simulasi
di tingkat RT dan RW, mendatangkan ahli dsb.
f. Sebagai wadah penjaringan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan Musbang
dan UDKP sering dihadapkan pada ketidaktepatan penggunaan metode dan
media penyampai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah
seyogyanya mengkaji metode mana yang efektif (mudah, tepat dan dapat
dilaksanakan dalam waktu relative singkat). Untuk kemudian
disosialisasikan dan diterapkan dalam penyelenggaraan Musbang dan UDKP.

Hal lain yang penting adalah ketersediaan Media, berupa kotak saran di tiap
RT/RW, kelurahan dan kecamatan, dialog opini pembangunan melalui media
cetak maupun radio daerah, secara rutin menyebarkan daftar isian kebutuhan
pembangunan dsb. Hal ini penting agar setiap permasalahan social yang
muncul dapat secara ditangkap dan dicarikan jalan keluar oleh Pemerintah
Daerah, tanpa menunggu permasalahan menjadi besar.
g. Sering kali Musbang dan UDKP berjalan tanpa menghasilkan rumusan yang
berkualitas, karena ketidakmampuan pemandu untuk menghadirkan ide-ide
dan menggali aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah seyogyanya
meningkatkan pengetahuan, keterampilan pemandu Musbang dan
UDKP.
h. Pemerintah Daerah perlu menyusun Renstar Daerah yang betul
mencerminkan realisasi kebutuhan masyarakat, realisasi untuk dicapai dan
secara proaktif disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat
mengetahui program strategis dan arah kebijakan pembangunan Daerah.
Dengan langkah semacam ini maka kesenjangan visi dan persepsi antara
masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikurangi.
i. Agar mampu menggali setiap permasalahan secara lintas sektoral, seyogyanya
Musbang dan UDKP melibatkan semua komponen masyarakat dan dinas
instansi pemerintah secara lengkap.
j. Perlu melibatkan legislative, dalam kaitan ini kompetensi legislative sangat
berperan dalam menentukan prioritas pembangunan. Legislative daerah
selama ini terlibat dalam penyusun program pembangunan daerah hanya pada
saat penetapan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara
pada tahap penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, mereka tidak
terlihat. Dalam kondisi semacam ini, kebijakan penetapan anggaran
pembangunan oleh legislative sering bersifat subyektif, terlalu berfokus pada
jumlah nominal mata anggaran.
Langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun formulasi keikutsertaan
pihak legislative dalam kegiatan Musbang dan UDKP.