kajian efektifitas perencanaan pembangunan melalui musbang dan ...

More documents

Recommendations

Info

penyelenggaraan Musbang dan UDKP masih belum memenuhi harapan masyarakat maupun user dari Dinas / Instansi terkait. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemandu Musbang dan UDKP belum memiliki kemampuan yang memadai. 3). Penentuan Arah dan Kebijakan Dilihat dari cakupan komponen pelayanan, berdasarkan penelitian dari Rencana Pemabngunan Tahunan Kelurahan dan Kecamatan, diketahui bahwa mayoritas usulan masyarakat berupa pembangunan fisik, sementara untuk dua bidang yang lain mempunyai presentase yang sangat kecil. Faktor lain yang dikaji, adalah pencapaian kinerja/ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Musbang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa mayoritas masyarakat berpendapat bahwa ukuran keberhasilan Musbang dan UDKP terletak pada tataran pelaksanaan pembangunan secara nyata. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan Musbang dan UDKP belum terintegrasi dengan kajian perencanaan pembangunan secara umum. 4). Strategi dan Prioritas Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebutuhan masyarakat yang sudah disampaikan melalui Musbang dan UDKP masih belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar dalam penentuan prioritas kegiatan pembangunan Indikator yang lain adalah tingkat kerjasama antara masyarakat – pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kerjasama yang optimal diantara masyarakat – pemerintah dalam penyelenggaraan Musbang dan UDKP. Faktor lain yang dikaji adalah pengaruh perubahan system penyelenggaraan Pemerintah melalui pelaksanaan UU No. 22 / 1999 terhadap partisipasi masyarakat pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, sebanyak 61 orang (63,5 %) masih ragu-ragu dengan implementasi otonomi daerah di Kota Bandung. Dengan demikian sebenarnya masih terlihat bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya memberi perubahan yang berdasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semangat otonomi dari yang lebih menekankan pada factor keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat dipraktekan dalam penyelenggaraan Musbang dan UDKP.
F. Saran Berangkat dari berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Musbang dan UDKP sebagaimana dijelaskan pada baian sebelumnya, maka Pemerintah Daerah mulai dari Kelurahan, Kecamatan hingga Pemerintah Kota perlu mengupayakan langkah-langkah yang strategis guna meningkatkan efektivitas Musbang dan UDKP tersebut. Langkah-langkah yang disarankan antara lain sebagai berikut : a. Meningkatkan waktu pelaksanaan Musbang dan UDKP masih menjadi masalah yang cukup menghambat, maka perlu adanya sosialisasi Musbang dan UDKP melalui penyebaran informasi secara intensif dan terbuka kepada masyarakat sebelum penyelenggaraan Musbang dan UDKP. Membuat Undangan terbuka kepada stake holders melalui berbagai media massa sehingga Musbang dan UDKP melibatkan seluruh unsur masyarakat pemerhati pembangunan meliputi : Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan yang lainnya. b. Mekanisme Musbang dan UDKP masih diperlukan dan dianggap penting sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat, oleh karena itu yang diperlukan adalah bukan pengganti mekanisme tersebut, namun yang lebih penting adalah perlunya konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kebijaksanaan Pembangunan Di Daerah. Apabila Pemerintah Daerah mempunyai komitment yang utuh terhadap kesejahteraan masyarakat, meka perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat seyogyanya mendapatkan tempat yang cukup dalam penyusunan rencana pembangunan. c. Kunci dari keberhasilan penyelenggaraan Musbang dan UDKP sebenarnya adalah RTP yang tersusun. Oleh karena itu Musbang dan UDKp hendaknya dapat menghasilkan sebuah daftar skala prioritas kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan masyarakat. Dengan demikian Musbang dan UDKP harus benar-benar mampu menyeleksi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan ketersedian dana. Apabila RTP sudah disusun, maka aparat kelurahan dan kecamatan harus konsisten memperjuangkan DSP tersebut untuk direalisasikan, bukan sekedar menerima daftar isian pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kota. d. Sebagai mekanisme yang bersifat rutin, maka Musbang dan UDKP selayaknya didukung sarana dan sarana yang representative dan bersifat permanent. e. Secara bertahap Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mekanisme perencanaan pembangunan kepada masyarakat, khususnya yang akan mengikuti Musbang dan UDKP. Kegiatan ini bisa berupa pelatihan, simulasi di tingkat RT dan RW, mendatangkan ahli dsb. f. Sebagai wadah penjaringan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan Musbang dan UDKP sering dihadapkan pada ketidaktepatan penggunaan metode dan media penyampai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seyogyanya mengkaji metode mana yang efektif (mudah, tepat dan dapat dilaksanakan dalam waktu relative singkat). Untuk kemudian disosialisasikan dan diterapkan dalam penyelenggaraan Musbang dan UDKP.
Page 1 and 2: RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN EFEKTIFI
Page 3 and 4: D. Kerangka Pikir Efektivitas Peren
Page 5: peserta Musbang dan UDKP memerlukan

kajian efektifitas perencanaan pembangunan melalui musbang dan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?