Putusan Pengadilan Pajak Nomor :

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44162/PP/M.XII/12/2013
Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak : 2006
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi
atas Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp. 32.060.632,00;
Menurut Terbanding : bahwa terhadap Pemohon Banding telah dikirimkan Pemberitahuan Hasil Penelitian
Keberatan, permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir
dengan Surat Nomor: S-1184/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 24 Maret 2009 di dalam
surat tersebut kepada Pemohon Banding diminta kehadirannya untuk melakukan
Pembahasan Akhir pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, Pemohon Banding yang
diwakili oleh Agus Subagio (Kuasa) telah hadir memenuhi undangan pembahasan
akhir tersebut, Pemohon Banding menyatakan tidak menyetujui seluruh hasil
penelitian keberatan sesuai tanggapan Pemohon Banding atas Hasil Penelitian
Keberatan;
bahwa berdasarkan uraian di atas diusulkan untuk menolak permohonan keberatan
Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas kredit pajak Pajak
Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 32.060.632,00;
Menurut Pemohon
: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas kredit pajak
sebesar Rp. 32.060.632,00 karena menurut Pemohon Banding walaupun menurut
konfirmasi dari masterfile Bank MP3 bahwa ada 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak
sebesar Rp. 32.248.125,00 untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi
tertulis untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26, namun sesuai dengan datadata
dan dokumen yang Pemohon Banding punya bahwa Surat Setoran Pajak
tersebut untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga kewajiban
Pemohon Banding membayar pajak sudah terpenuhi, dan ini dapat dibuktikan
dengan bukti Surat Setoran Pajak dan bukti pembayaran via Bank persepsi
sedangkan selisihnya sebesar Rp. 187.493,00 belum Pemohon Banding ketahui;
Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding terhadap Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23
sebesar Rp. 32.060.632,00 dilakukan atas Surat Setoran Pajak yang tidak terdaftar
dalam master file MP3 dan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung
atas koreksi kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 32.060.632,00
berupa perjanjian pemberian pinjaman, perjanjian pemberian jasa, general ledger,
rekapitulasi perhitungan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, bukti
pembayaran/pemindahbukuan, rekening Koran dan bukti pemotongan, pembayaran
dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas kredit pajak
sebesar Rp. 32.060.632,00 karena menurut Pemohon Banding walaupun menurut
konfirmasi dari masterfile Bank MP3 bahwa ada 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak
sebesar Rp. 32.248.125,00 untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi
tertulis untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26, namun sesuai dengan datadata
dan dokumen yang Pemohon Banding punya bahwa Surat Setoran Pajak
tersebut untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga kewajiban
Pemohon Banding membayar pajak sudah terpenuhi, dan ini dapat dibuktikan
dengan bukti Surat Setoran Pajak dan bukti pembayaran via Bank persepsi
sedangkan selisihnya sebesar Rp. 187.493,00 belum Pemohon Banding ketahui;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung
sebagai berikut :
SSP PPh Pasal 26 serta NTTPN
SSP PPh Pasal 23 serta NTTPN
Persandingan data General Ledger dengan SPT Masa PPh Pasal 23
Persandingan data General Ledger dengan SPT Masa PPh Pasal 26
SPT Masa PPh Pasal 23 berikut Rekapitulasinya
SPT Masa PPh Pasal 26 berikut Rekapitulasinya
bahwa setelah meneliti bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,
Terbanding menyampaikan pendapat bahwa SSP yang ditunjukkan oleh Pemohon
Banding adalah untuk setoran Pajak Penghasilan Pasal 26 bukan atas Pajak
Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding tidak pernah melakukan permohonan
pemidahbukuan (PBK);
bahwa menanggapai pernyataan Terbanding atas bukti pendukungnya Pemohon
Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding karena SSP tersebut telah

disetorkan dan dilaporkan pada SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 sejumlah Rp
786.082.799,00 sebagaimana terlihat pada Rekapitulasi PPH Pasal 23;
bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti pendukung yang disampaikan
oleh Pemohon Banding dan Terbanding dapat disampaikan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Rekapitulasi Pembayaran PPh
menurut Terbanding dengan Pemohon Banding dan Kertas Kerja Pemeriksaan
Terbanding dapat disampaikan sebagai berikut :
Masa
Nomor Bukti Penghasilan Tarif PPh Pasal 23 SSP/PBK
Nama Wajib Pajak
Pajak
Potong Bruto (Rp) Pajak (Rp) (Rp)
NTTPN
Tanggal
Januari PT KAPO KIMIA KENCANA 8/DM/LI/HO/06 28.153.333 15% 4.229.999
PT KAPO KIMIA KENCANA 9/DM/LI/HO/06 148.813.194 15% 22.321.979 87.074.646 902030800120002 10/02/2006
Jumlah
26.551.978 87.074.646
Juni PT PRIMA WAHANA CARAKA 107/DM/LI/HO/06 10.666.761 7,5% 800.007
PT PRIMA WAHANA CARAKA 108/DM/LI/HO/06 26.165.400 7,5% 1.962.405 4.105.098 1304081003120700 10/07/2006
PT PRIMA WAHANA CARAKA 109/DM/LI/HO/06 36.710.056 7,5% 2.753.254 1.410.568 PBK-00559/V/WPJ.07/KP.0203/2006 02/05/2006
Jumlah
5.515.666 5.515.666
Grand Total
32.067.644 92.590.312
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan
Terbanding dan Laporan Penelitian Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal
26 dimana terdapat koreksi negatif Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar
Rp 32.248.125,00 yang berasal dari Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal
26 Masa Pajak Juli 2006 dengan NTTPN 0004110609030801 tanggal 10 Agustus
2006 sehingga tidak terdapat kaitannya dengan koreksi negatif Kredit Pajak Pajak
Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 32.060.632,00 sebagaimana pernyataan
Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti
pengeluran kas atau bank, Buku Kas atau Bank, Rekening Koran dan Konfirmasi
Bank tempat dilakukannya pembayaran Surat Setoran Pajak dan Bukti
Pemindahbukuan tersebut di atas untuk membuktikan kebenaran penyetoran pajak
yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti bahwa
Pemohon Banding telah melakukan setoran pajak berupa Surat Setoran Pajak dan
Bukti Pemindahbukuan sebesar Rp 92.590.312,00 sehingga Majelis berkesimpulan
untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Pajak Penghasilan
Pasal 23 sebesar Rp. 32.060.632,00
Menimbang
Menimbang
: bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi
administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada
penyelesaian sengketa lainnya;
: bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagian permohonan
banding dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan
kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon
Banding, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 2006 yang kurang (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:
Pemohon Banding Terbanding Majelis Koreksi yang
Uraian
dikabulkan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak 8.037.235.590,00 8.085.815.465,00 8.037.235.590,00 (48.579.875,00)
PPh Pasal 23 yang terutang 786.082.799,00 793.572.291,00 786.285.310,00 (7.286.981,00)
Kredit Pajak 786.082.799,00 754.022.167,00 754.022.167,00 -
Pajak yang kurang (lebih) bayar 0,00 39.550.124,00 32.263.143,00 (7.286.981,00)
Sanksi Administrasi:
-Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
0,00 15.029.047,00 12.259.994,00 (2.769.053,00)
-Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar 0,00 54.579.171,00 44.523.137,00 (10.056.034,00)

Memperhatikan
Mengingat
: Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam
persidangan;
: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Memutuskan : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Terbanding Nomor: KEP-459/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17 April 2009 mengenai
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23
Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00079/203/06/052/08
tanggal 24 Juli 2008, atas nama XXX, NPWP YYY, sehingga jumlah Pajak
Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dihitung
kembali sebagai berikut :
Uraian
Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak 8.037.235.590,00
PPh Pasal 23 yang terutang 786.285.310,00
Kredit Pajak 754.022.167,00
Pajak yang kurang (lebih) bayar 32.263.143,00
Sanksi Administrasi:
-Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 12.259.994,00
-Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar 44.523.137,00