Putusan Pengadilan Pajak Nomor :

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.41362/PP/M.VIII/12/2012
Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 yaitu
sebesar Rp 34.697.913,00 yaitu :
1. Koreksi DPP PPh Pasal 23
A. Koreksi atas Jasa Kurir/Ekspedisi
1. Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Tahun 2007 sebesar Rp.636.898.575,00,
dengan perincian :
a. Koreksi atas Jasa Kurir/Ekspedisi Rp 523.746.575,00
b. Koreksi atas Biaya Sewa Rp 113.152.000,00
Jumlah Koreksi DPP PPh Pasal 23 Rp 636.898.575,00
2. Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 34.697.913,00.
Menurut Terbanding : a. Jasa kurir/ekspedisi (akun nomor 01-81122-0-600) sebesar Rp 71.594.575,00
bahwa terdapat koreksi atas jasa ekspedisi yang tercantum dalam biaya pos,
komunikasi, meterai (akun nomor 01-81122-0-600) sebesar Rp.71.594.575,00.
Penelaah Keberatan hanya mengenakan PPh Pasal 23 atas jasa kurir/ekspedisi
yang terhutang pada periode Januari 2007 sampai dengan April 2007 karena
terdapat peralihan aturan. Sedangkan sebelumnya dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang mulai
berlaku 1 Januari 2007, jasa ekspedisi/kurir yang dilakukan oleh pihak swasta
terhutang PPh Pasal 23. Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, atas jasa kurir swasta tidak
lagi terhutang PPh Pasal 23. Dengan demikian maka atas jasa kurir yang terhutang
PPh Pasal 23 adalah periode Januari 2007 sampai dengan April 2007. Adapun
perincian biaya kurir/ekspedisi;
b. Jasa kurir/ekspedisi (akun nomor 01-82122-0-601) Sebesar
Rp.114.911.134,00
bahwa terdapat koreksi atas jasa ekspedisi yang tercantum dalam biaya pos,
komunikasi, meterai (akun nomor 01-82122-0-601) sebesar Rp.114.911.134,00.
Penelaah Keberatan hanya mengenakan PPh Pasal 23 atas jasa kurir/ekspedisi
yang terhutang pada periode Januari 2007 sampai dengan April 2007 karena
terdapat peralihan aturan. Sedangkan sebelumnya dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang mulai
berlaku 1 Januari 2007, jasa ekspedisi/kurir yang dilakukan oleh pihak swasta
terhutang PPh Pasal 23. Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, atas jasa kurir swasta tidak lagi
terhutang PPh Pasal 23. Dengan demikian maka atas jasa kurir yang terhutang PPh
Pasal 23 adalah periode Januari 2007 sampai dengan April 2007. Adapun perincian
biaya kurir/ekspedisi;
c. Jasa kurir/ekspedisi sebesar Rp 362.386.511,00
bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen pembayaran berupa rekening Koran PT
Bank Danamon Tbk, nomor 01-11258-0-111 dan 01-11260-0-111 terdapat
pembayaran atas jasa kurir, periode Januari 2007 sampai dengan April 2007 masingmasing
sebesar Rp.293.251.892,00 dan Rp.69.134.619,00. Wajib Pajak memberikan
bukti pembayaran berupa bukti pengeluaran kas dan bukti pembayaran. Penelaah
Keberatan tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan saat terhutang atas transaksitransaksi
tersebut, sehingga menyimpulkan bahwa saat terhutang atas transaksi
tersebut adalah saat dilakukannya pembayaran kepada rekanan. Perhitungan PPh
Pasal 23 yang terhutang atas pembayaran melalui rekening Bank Danamon;
Menurut Pemohon : a. Jasa kurir/ekspedisi (akun nomor 01-81122-0-600)
bahwa Pemohon Banding setuju dikoreksi sebagian atas koreksi Terbanding sebesar
Rp. 62.336.907 dan menolak Rp. 9.257.668,00 untuk dikoreksi. Pada surat
permohonan banding, Pemohon Banding tidak dapat mengetahui secara pasti
perincian atas koreksi Terbanding sejumlah Rp. 71.594.575,00. Namun pada SUB
Terbanding, atas koreksi sebesar RP. 71.594.575 telah diperinci dengan jelas;

. Jasa kurir/ekspedisi (akun nomor 01-82122-0-601)
bahwa Pemohon Banding setuju dikoreksi sebagian atas koreksi Terbanding sebesar
Rp. 86.229.372,00 dan menolak Rp. 26.306.762,00 untuk dikoreksi. Pada surat
permohonan banding, Pemohon Banding tidak dapat mengetahui secara pasti
perincian atas koreksi Terbanding sejumlah Rp. 114.911.134,00. Namun pada SUB
Terbanding, atas koreksi sebesar Rp. 114.911.134 telah diperinci dengan jelas ;
c. Jasa kurir/ekspedisi
bahwa atas koreksi pada pos Bank Danamon BLPP (IDR) sebesar Rp.
293.251.892,00 pada account Nomor : 01-11258-0-111 dan koreksi pada pos Bank
Danamon BLPP (USD) sebesar Rp. 69.134.619,00 pada account 01-11260-0-111
dengan ini disampaikan bahwa nilai koreksi dari Terbanding tidak dapat Pemohon
Banding ketahui secara pasti. Oleh karenanya, Pemohon Banding mohon agar
jumlah koreksi sebesar di atas dapat dijabarkan perhitungannya seperti dasar
perhitungan koreksi Terbanding pada poin a dan poin b di atas ;
Menurut Majelis
: bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Kurir menurut Majelis sebesar Rp
523.746.575,00 yang merupakan biaya yang dibebankan dalam akun akun nomor
01-82122-0-600, 01-82122-0-601, 01-11258-0-111, dan 01-11260-0-111, Terbanding
berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan biaya Jasa Kurir yang dibebankan
pada Masa Januari 2007 sampai dengan 8 April 2007 dimana atas Jasa Kurir
tersebut terutang PPh Pasal 23 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006, sedangkan untuk Masa 9 April 2007
sampai dengan Desember 2007 atas Jasa Kurir tersebut tidak terutang PPh Pasal 23
sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April
2007;
bahwa dalam persidangan atas koreksi tersebut baik Terbanding maupun Pemohon
Banding tidak melakukan uji bukti, karena atas pembebanan biaya tersebut terkait
dengan sengketa yuridis, sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada Majelis;
bahwa setelah ditelusuri atas jumlah sengketa yang ada, menurut Majelis sengketa
atas Jasa Kurir/Ekspedisi dapat diperinci sebagai berikut :
akun nomor 01-81122-0-600 Rp 71.594.575,00
akun nomor 01-81122-0-601 Rp 114.911.134,00
pos Bank Danamon BLPP Rp 337.240.866,00 *)
Jumlah Rp 523.746.575,00
*) Penjelasan :
bahwa dalam penjelasannya baik Terbanding maupun Pemohon Banding
mengungkapkan koreksi atas pos Bank Danamon BLPP sebesar Rp 362.386.511,00
padahal kalau jumlah tersebut dimasukkan dalam total jumlah koreksi Jasa
Kurir/Ekspedisi jumlahnya menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp 548.892.220,00
(71.597.575 + 114.911.134 + 362.386.511), sehingga terdapat selisih sebesar Rp Rp
25.145.645,00 (548.892.220 – 523.746.575);
bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya juga mempertanyakan atas
adanya selisih sebesar Rp 25.145.645,00 dan Terbanding pun tidak menjelaskan
dan memperinci atas selisih sebesar Rp 25.145.645,00 perhitungannya dari mana;
bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut Majelis berpendapat bahwa sengketa
atas pos Bank Danamon BLPP di tetapkan sebesar Rp 337.240.866,00 karena atas
selisih sebesar Rp 25.145.645,00 tidak dapat dijelaskan sehingga dianggap bukan
sebagai sengketa pajak;
bahwa Majelis setelah melihat data dan bukti yang diberikan dalam persidangan dan
juga penjelasan dari Terbanding maupun Pemohon Banding, Majelis berpendapat
sebagai berikut :
Jasa kurir/ekspedisi (akun nomor 01-81122-0-600)
bahwa Terbanding memberikan rincian atas koreksi Jasa Kurir pada account GL
nomor 01-81122-0-600 sebesar Rp. 71.594.575,00, berdasarkan General Ledger
yang disampaikan diketahui bahwa untuk Masa April 2007 terdapat pembebanan
Jasa Kurir sebesar Rp.9.257.668,00 dibebankan setelah tanggal 8 April 2007
(berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ/2007 dimana Jasa
Kurir tidak terutang PPh Pasal 23), untuk itu atas koreksi Jasa Kurir pada account GL
nomor 01-81122-0-600 sebesar Rp 9.257.668 tidak dapat dipertahankan, sehingga
koreksi yang masih tetap dipertahankan yaitu Rp 71.594.575 -/- Rp 9.257.667 = Rp
62.336.907,00;

Jasa kurir/ekspedisi (akun nomor 01-81122-0-601)
bahwa Terbanding memberikan rincian atas koreksi Jasa Kurir pada account GL
nomor 01-81122-0-601 sebesar Rp. 114.911.134,00, berdasarkan General Ledger
yang disampaikan diketahui bahwa untuk Masa April 2007 terdapat pembebanan
Jasa Kurir sebesar Rp. 26.306.762,00 dibebankan setelah tanggal 8 April 2007
(berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ/2007 dimana Jasa
Kurir tidak terutang PPh Pasal 23), untuk itu atas koreksi Jasa Kurir atas pada
account GL nomor 01-81122-0-601 sebesar Rp 26.306.762 tidak dapat
dipertahankan, sehingga koreksi yang masih tetap dipertahankan yaitu Rp
114.911.134 -/- Rp 26.306.762 = Rp 88.604.372,00;
Jasa kurir/ekspedisi (pos Bank Danamon BLPP akun Nomor : 01-11258-0-111, dan
01-11260-0-111)
bahwa Terbanding tidak memberikan rincian seperti pada huruf a dan b atas koreksi
Jasa Kurir pada account pos Bank Danamon BLPP akun Nomor : 01-11258-0-111,
dan 01-11260-0-111, data dan dokumen yang ada pada Majelis tidak dapat ditelusuri
nilai sebesar Rp 337.240.866,00 yang dikatakan Terbanding merupakan
pembebanan Jasa Kurir Masa Januari sampai dengan April 2007, sehingga Majelis
tidak mengetahui apakah beban sebesar Rp 337.240.866,00 terutang PPh Pasal 23
sesuai PER-178/PJ/2006 atau tidak, untuk itu atas koreksi Jasa Kurir atas pos Bank
Danamon BLPP akun Nomor : 01-11258-0-111, dan 01-11260-0-111 sebesar Rp
337.240.866,00 seluruhnya tidak dapat dipertahankan;
bahwa berdasarkan uraian di atas Koreksi DPP PPh Pasal 23 berupa Jasa
Kurir/Ekspedisi yang masih tetap dipertahankan yaitu :
akun nomor 01-81122-0-600 Rp 62.336.907,00
akun nomor 01-81122-0-601 Rp 88.604.372,00
pos Bank Danamon BLPP Rp 0,00
Jumlah Rp 150.941.279,00
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa atas koreksi
Jasa Kurir/Ekspedisi sebesar Rp 523.746.575, yang tetap dipertahankan sebesar
Rp 150.941.279,00 dan sebesar Rp 372.805.295,00 tidak dapat dipertahankan;
2. Koreksi atas obyek PPh 23 yang bersumber pada Biaya Cargo Handling sebesar Rp 113.152.000
Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : SPHP-
080/WPJ.19/KP.01/2009 tanggal 2 Juni 2009 dijelaskan bahwa koreksi atas obyek
PPh Pasal 23 atas biaya Cargo Handling sebesar Rp 113.152.000,00 dikarenakan
berdasarkan pemeriksaan terhadap pos-pos biaya di Harga Pokok Penjualan dan
biaya usaha lainnya terdapat obyek PPh Pasal 23 yang kurang dilaporkan;
Menurut Pemohon
Menurut Majelis
: bahwa atas koreksi objek PPh Pasal 23 pada biaya Cargo Handling yang bersumber
dari account GL nomor 01-71701-0-540 sebesar Rp. 113.152.000,00 pada lokasi
Balikpapan, dengan ini Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi sebagai objek
PPh Pasal 23, karena atas sejumlah biaya tersebut merupakan pembayaran uang
dermaga atau dengan kata lain merupakan pembayaran biaya kegiatan bongkar
muat di pelabuhan, bukan merupakan jasa atas sewa kapal kosong (bareboat
charter) seperti yang diasumsikan oleh Terbanding yang terhutang PPh Pasal 23,
sehingga jelas secara ketentuan perpajakannya atas biaya cargo handling tersebut
bukan merupakan objek PPh Pasal 23 ;
: bahwa atas sengketa tersebut Majelis telah meminta kepada Terbanding dan
Pemohon Banding untuk melaksanakan Uji Bukti, dan atas hasil Uji Bukti tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut :
bahwa dalam Uji Bukti, Pemohon Banding membawa bukti-bukti berupa :
B. Koreksi atas Biaya Sewa Kapal sebesar Rp. 113.152.000,00
bahwa dalam Uji Bukti, Pemohon Banding membawa bukti-bukti berupa :
a. Fotokopi Invoice/tagihan dari PT. Dermaga Perkasapratama,
b. Fotokopi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan dari PT. Pelindo,
c. Fotokopi PEB;
Menurut Terbanding : bahwa dari tagihan PT. Pelindo terlihat bahwa jasa kepelabuhan tersebut berupa
penggunaan alat khusus, hal ini menunjukkan adanya sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta. Transaksi ini merupakan objek PPh Pasal

23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPh juncto Lampiran I angka 2 Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006;
Menurut Pemohon
Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding, koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh
Pasal 23 sebesar Rp.113.152.000,00 menurut Terbanding merupakan pembayaran
atas jasa sewa kapal yang terutang PPh Pasal 23, sesuai dengan penjelasan dalam
surat tanggapan PHP, Surat Keberatan, Surat Banding, serta Bantahan SUB atas
nama Pemohon Banding selalu menjelaskan bahwa angka tersebut bukan
merupakan pembayaran atas jasa sewa kapal melainkan tagihan reimbursement PT.
Dermaga Perkasapratama atas atas tagihan dari PT. Pelindo IV terkait kegiatan
cargo handling atas ekspor batubara Pemohon Banding;
: bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi
DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp 113.152.000,00 adalah Pasal 23 Undang Undang
Pajak Penghasilan juncto Lampiran I angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Nomor : PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006;
bahwa dalam Lampiran I angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Nomor
: PER-178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006 disebutkan Jenis Penghasilan/Jasa
yang dikenakan PPh Pasal 23 :
No.
Jenis Penghasilan/Jasa
Perkiraan
Penghasilan Neto
3 a. Jasa penyelidikan dan keamanan
b. Jasa kurir ( jasa titipan swasta ) 20%
c. Jasa biro perjalanan wisata dari Jumlah Bruto
d. Jasa agen perjalanan wisata tidak termasuk PPN
e. Jasa konvensi, pameran dan
perjalanan insentif
f. Jasa freight forwarding
g. Jasa pengepakan
h. Jasa maklon
bahwa berdasarkan data dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam
persidangan yaitu :
Invoice Nomor : 048/UD/IV-2007 tanggal 18 April 2007 pembayaran sebesar Rp
53.753.200;
Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan Nomor Seri : 080.002-07.00002210 tanggal 15
Maret 2007 dari PT Pelindo IV sebesar Rp 53.753.200,00;
Perhitungan Dermaga – Penumpukan Nomor Record : 200750038M tanggal 14
Maret 2007;
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor pengajuan : 100300 tanggal 15
Februari 2007;
Invoice Nomor : 061/UD/IV-2007 tanggal 25 April 2007 pembayaran sebesar Rp
59.398.800;
Bill of Lading Nomor : Nomor : 010/BPN-MY/07 tanggal 20 Maret 2007;
Pemberitahuan Eksppor Barang (PEB) Nomor : 000832 tanggal 20 Maret 2007
Pemohon Banding ingin membuktikan bahwa pembayaran tersebut merupakan Port
Charges (uang Dermaga) kepada Pelindo IV sehubungan dengan Ekspor Batubara
yang dilakukannya;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan mengenai
prosedur yang terjadi di dermaga, dimana pada saat pemindahan Batubara
menggunakan alat untuk memudahkan perpindahan dari terminal coal ke vessel
(dalam hal ini menggunakan conveyor);
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan bahwa semua kegiatan
dilakukan oleh PT. Dermaga Perkasapratama, namun atas kegiatan tersebut PT.
Pelindo IV mengenakan Tarif Jasa Kepelabuhan, termasuk Jasa Dermaga yang
menggunakan Alat Khusus, dimana atas Tarif Jasa Kepelabuhan merupakan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Departemen Perhubungan;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga memberikan penjelasan
mengenai bukti pembayaran tersebut merupakan tagihan dari PT. Pelindo IV sebagai
reimbursement yang diberikan PT. Dermaga Perkasapratama selaku pihak yang
melakukan trans-shipment batubara Pemohon Banding. Dasar tagihan yang
dilakukan PT. Pelindo IV berdasarkan Kesepakatan antara PT. Pelindo IV dengan
DPC INSA, DPC APBMI dan DPW Gafeksi/Infa tentang Kenaikan Tarif Jasa
Kepelabuhan, dimana tagihan tersebut dikenal dengan Uang Dermaga (Port
Charges);

ahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan bahwa Jasa Kepelabuhan
merupakan jasa tambat kapal dan jasa parkir kapal, sedangkan sewa conveyor
bukan termasuk merupakan Jasa Kepelabuhan, sehingga dikenakan PPh Pasal 23;
bahwa dalam Surat Uraian Banding nya, Terbanding menyatakan pembayaran
sebesar Rp 113.152.000,00 tersebut merupakan pembayaran atas sewa kapal,
namun dalam persidangan dan dalam Berita Acara Uji Bukti, Terbanding
menyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp 113.152.000,00 tersebut merupakan
pembayaran jasa kepelabuhan berupa penggunaan alat khusus yang menunjukan
adanya sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
bahwa berdasarkan bukti invoice dari PT Dermaga Perkasapratama Nomor :
061/UD/IV-2007 dan Nomor : 048/UD/IV-2007 diketahui bahwa uraian pembayaran
adalah untuk uang dermaga;
bahwa berdasarkan bukti lampiran Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV
Nomor : KD.II Tahun 2006 diketahui bahwa tarif dasar pelayanan jasa dermaga
untuk barang tidak dalam kemasan yang tidak menggunakan alat khusus (conveyor)
maupun yang menggunakan alat khusus/conveyor mempunyai tarif yang sama untuk
pelabuhan Balikpapan adalah Rp 800 per Ton;
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pembayaran
sebesar Rp 113.152.000,00 adalah merupakan uang dermaga dan uang dermaga
tersebut tidak membedakan antara pelayanan jasa yang menggunakan alat khusus
(conveyor) maupun tidak menggunakan conveyor. Dengan demikian pembayaran
tersebut tidak berhubungan dengan sewa atau penggunaan harta;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pembayaran
Rp 113.125.000 bukan merupakan pembayaran atas sewa atau penggunaan harta,
sehingga koreksi Terbanding atas DPP sebesar Rp 113.152.000 tidak dapat
dipertahankan;
2. Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 34.697.913,00
Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 34.697.913,00 menurut
Terbanding bahwa SSP sebesar Rp.34.337.925,00 termasuk dalam SSP yang tidak
diserahkan oleh Pemohon Banding dalam pemeriksaan. SSP yang diterima
Terbanding untuk Masa Desember 2007 adalah sebesar Rp. 67.500,00 yang disetor
tanggal 08 Februari 2008 dan Rp.102.652.043,00 yang disetor tanggal 09 Januari
2008. Dan atas semua SSP yang diterima Terbanding pada pemeriksaan telah
dilakukan konfirmasi ke pihak bank, sedangkan SSP sebesar Rp.34.337.925,00 tidak
dilakukan karena tidak diserahkannya SSP tersebut;
Menurut Pemohon
Menurut Majelis
: bahwa atas koreksi kredit pajak PPh Pasal 23 untuk lokasi Balikpapan sebesar Rp.
34.697.913,00 yang dikoreksi oleh Terbanding dengan asumsi karena terlalu besar
membebankan berdasarkan bukti SSP PPh Pasal 23 yang diperoleh Terbanding
(sesuai dengan SPHP), dengan ini disampaikan bahwa selama proses pemeriksaan
berjalan Pemohon Banding yakin bahwa SSP PPh Pasal 23 untuk lokasi Balikpapan
yang telah Pemohon Banding bayarkan selama tahun 2007 adalah sebesar Rp.
1.479.406.115,00 dan disampaikan lengkap pada saat permintaan dokumen kepada
pihak Terbanding sehingga tidak terdapatnya kekurangan pembayaran atas
sejumlah dimaksud;
: bahwa atas sengketa tersebut Majelis telah meminta kepada Terbanding dan
Pemohon Banding untuk melaksanakan Uji Bukti, dan atas hasil Uji Bukti tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut :
bahwa dalam Uji Bukti, Pemohon Banding membawa bukti-bukti berupa :
1.SSP PPh Pasal 23 Masa Desember 2007 sebesar Rp.34.337.925,00;
2.Bukti Potong PPh Pasal 23’
2.Bukti konfirmasi NTPN,
3.KKP Keberatan berupa rekap PPh Pasal 23;
Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp. 34.697.913,00
Menurut Terbanding : bahwa terdapat Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.34.337.925,00 Masa
Desember 2007 yang dibayar pada tanggal 09 Januari 2008 via Bank Danamon;
Menurut Pemohon
: bahwa Pemohon Banding dalam surat tanggapan PHP, surat keberatan, surat
banding, sampai pada surat bantahan atas SUB selalu melampirkan SSP tersebut,
dimana koreksi atas kredit pajak sebesar Rp.34.697.913,00 merupakan sengketa
yang selalu diajukan Pemohon Banding, akan tetapi Terbanding dalam semua surat

tanggapannya baik SPUH dan SUB tidak pernah memberikan sanggahan maupun
bantahan atas koreksi kredit pajak yang dipersengketakan oleh Pemohon Banding;
Menurut Majelis
: bahwa menurut Majelis berdasarkan data-data yang disampaikan, hasil uji bukti yang
dilakukan oleh Terbanding dan Pemohon Banding serta penjelasan yang
disampaikan para pihak dapat disampaikan sebagai berikut :
No
Nama Akun
bahwa atas koreksi kredit pajak sebesar Rp. 34.697.913,00 yang tidak diakui oleh
Terbanding karena pada saat pemeriksaan belum diserahkan, pada persidangan
Pemohon Banding menyampaikan SSP PPh Pasal 23 Masa Desember 2007
sebesar Rp. 34.337.925,00 (di setor melalui Bank Danamon tanggal 9 Januari 2008)
yang belum diperhitungkan oleh Terbanding;
bahwa atas SSP tersebut telah dilakukan konfirmasi oleh Terbanding berdasarkan
NTPN yang tercantum dalam SSP tersebut yaitu NTPN Nomor : 0403130715130303
dan berdasarkan hasil konfirmasi atas NTPN tersebut diketahui atas setoran SSP
PPh Pasal 23 Masa Desember 2007 sebesar Rp. 34.337.925,00 telah masuk ke kas
negara (data sudah rekon dengan bank);
bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan perhitungan Koreksi atas
Kredit PPh Pasal 23 kurang sebesar Rp. 34.697.913,00 sedangkan SSP yang
disampaikan oleh Pemohon Banding Rp 34.337.925,00 oleh karena itu masih ada
bukti pajak senilai Rp. 359.988,00 yang belum ditunjukkan oleh Pemohon Banding;
bahwa perhitungan yang disampaikan oleh Terbanding yaitu :
PPh Pasal 23 menurut SPT Rp 1.479.406.115,00
PPh Pasal 23 cfm. Bukti Potong Rp 1.444.705.202,00
Selisih Rp 34.697.913,00
SSP Kekurangan yg disampaikan PB Rp 34.337.925,00
PPh yang kurang/masih harus dibayar Rp 359.988,00
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan bahwa
atas selisih tersebut Terbanding melakukan kesalahan penulisan kredit pajak PPh
Pasal 23 dalam SKP dimana tertulis Kredit Pajak Rp 1.479.406.115,00 seharusnya
ditulis Rp 1.479.046.127,00 sehingga terdapat selisih Rp 359.988,00;
bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat atas koreksi kredit pajak
sebesar Rp. 34.697.913,00 tidak dapat dipertahankan;
bahwa berdasarkan bukti, fakta dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding
dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian
permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh
Pasal 23 Tahun 2007 sebagai berikut :
Koreksi
Terbanding
Koreksi atas Gunung Bayan
Yang
Dipertahankan
Tidak
Dipertahankan
I Koreksi Jasa Kurir
Akun 081-81122-0-600 71.594.575 62.336.908 9.257.667
Akun 081-81122-0-601 114.911.134 88.604.372 26.306.762
Danamon 01-11258-0-111 337.240.867 - 337.240.867
Koreksi Jasa Kurir ( I ) 523.746.576 150.941.280 372.805.296
II Koreksi Atas Sewa 113.152.000 - 113.152.000
Total Koreksi DPP 23 (I + II) 636.898.576 150.941.280 485.957.296
III Koreksi Kredit Pajak 34.697.913 - 34.697.913
Total Koreksi Seluruhnya 671.596.489 150.941.280 520.655.209
DPP PPh 23 menurut keputusan Terbanding Rp 31.780.718.380,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 485.957.296,00
DPP PPh Pasal 23 menurut Majelis Rp 31.294.761.084,00
Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 34.697.913,00 tidak dapat
dipertahankan, untuk itu perhitungan PPh Pasal 23 yaitu sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 31.294.761.084,00
PPh Pasal 23 Terutang 1.483.574.365,00
Kredit Pajak 1.479.046.127,00
Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya 0,00
PPh Pasal 23 yang kurang (lebih) dibayar 4.528.238,00
Sanksi Administrasi :
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.630.166,00

. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP -
Jumlah yang masih harus dibayar 6.158.404,00
Menimbang
Mengingat
Memutuskan
: bahwa dalam surat bandingnya, perhitungan menurut Pemohon Banding jumlah
yang masih harus dibayar adalah nihil, dan menurut perhitungan Majelis jumlah
pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 6.158.404,00, maka dengan
demikian Majelis memutuskan dengan mengabulkan sebagian permohonan banding
Pemohon Banding;
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan
perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang
berkaitan dengan perkara ini;
: Mengabulkan Sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-372/WPJ.14/BD.06/2010 tanggal
31 Agustus 2010 tentang Pembetulan Atas KEP-311/WPJ.14/BD.06/2010 tentang
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Nomor :
00107/203/07/725/09 tanggal 13 Juli 2009 Tahun Pajak 2007, atas nama : PT. XXX,
sehingga jumlah ketetapan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai
berikut:
Uraian
Cfm Majelis
(Dalam Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 31.294.761.084,00
PPh Pasal 23 Terutang 1.483.574.365,00
Kredit Pajak 1.479.046.127,00
Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya 0,00
PPh Pasal 23 yang kurang (lebih) dibayar 4.528.238,00
Sanksi Administrasi :
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.630.166,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP -
Jumlah yang masih harus dibayar 6.158.404,00