Perda No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi ... - Gunungkidul

More documents

Recommendations

Info

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 29 (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; 31 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 32
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 5 Tahun 1997 tentang Biaya Penggunaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1997 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan di Wonosari pada tanggal 25 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. MOHAMAD JOKO SASONO Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 25 Juli 2011 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. BADINGAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C. 33 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Dengan berlakunya Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab yang berakibat terdapat penyerahan kewenangan serta Aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, implikasi lainnya yaitu terdapat perubahan struktur Organisasi dan tata Kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, karena itu Peraturan Daerah yang mengatur Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dimaksud. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Retribusi maka semua asset Kekayaan Daerah harus dikelola sedemikian rupa sehingga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah baru yang mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 34 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. ayat (1) Cukup Jelas.
Page 1 and 2: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
Page 3 and 4: 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daer
Page 5 and 6: 31. Penyidikan tindak pidana di bid
Page 7 and 8: 1 2 3 2. Pemakaian bangunan milik P
Page 9 and 10: 1 2 3 untuk usia bangunan >18 tahun
Page 11 and 12: 1 2 3 5) biliburin direk Rp 10.000,
Page 13 and 14: BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal
Page 15: (4) Keadaan di luar kekuasaannya se
Page 19 and 20: Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12

Perda No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi ... - Gunungkidul

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?