Perda No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi ... - Gunungkidul

13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang berupa
barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan pemakaian/penggunaan
laboratorium milik daerah.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga ratarata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP Pengganti.
15. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di dalam pasar yang digunakan
oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan
tempat jualan lainnya.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang
dengan bahan terbuat dari kayu, papan, logam, fiber, glass/kaca, dan bahan
lain yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel
bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat
permanen.
18. Reklame Bando adalah papan reklame bersifat permanen yang konstruksi
tiang penyangganya berada di sebelah kanan dan kiri jalan dengan papan
reklame yang melintang di atas jalan.
19. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner,
rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri
sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara
dan bersifat semi permanen.
20. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, terminal, obyek wisata, atau
tempat lainnya yang berbentuk bangunan tetap, beratap, dan dipisahkan
dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta
dilengkapi dengan pintu.
7
21. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, terminal, obyek wisata, atau tempat
lainnya yang berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding
yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
22. Pelataran adalah tempat jualan di halaman pasar yang bersifat terbuka, tanpa
atap dan dinding.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi pada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
8