Keppres No 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai ...

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TAHUN 1991
TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
SELAMA MASA BAKTI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia diperlukan
langkah-langkah dan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan
menyebarluaskan dokter ke seluruh pelosok tanah air.
b. bahwa dalam rangka penyebaran dan peningkatan pelayanan
kesehatan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna, dokter
diwajibkan melaksanakan masa bakti;
c. bahwa dalam melaksanakan masa bakti dokter dianggap
sebagai pegawai tidak tetap.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja
Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2270);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti
dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 1, Tambagan Lembaran Negara Nomor 3366).

M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
SELAMA MASA BAKTI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Dokter adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran Strata I dari
lembaga pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar
negeri dan dokter spesialis lulusan lembaga pendidikan kedokteran luar negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum
menjalani masa bakti.
2. Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter yang bukan Pegawai Negeri,
diangkat oleh pejabat yang berwenang pada sarana pelayanan kesehatan, untuk
selama masa bakti.
3. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dalam rangka menjalankan tugas
yang diberikan pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan.
4. Menteri adalah Menteri Kesehatan.
BAB II
K E D U D U K A N
Pasal 2
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan
abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undangundang
Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
Pasal 3
(1) Jangka waktu pelaksanaan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah selama
pelaksanaan masa bakti
(2) Jangka waktu pelaksanaan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

(3) Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di sarana pelayanan
kesehatan tertentu selama menjalankan masa bakti dapat diberikan delegasi
wewenang untuk hal-hal tertentu oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.
BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 4
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap wajib:
a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara
dan Pemerintah;
b. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia Jabatan;
c. Menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
d. Melaksanakan masa bakti yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan tugas profesi dokter sesuai dengan program Pemerintah di bidang
kesehatan;
f. Membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok.
Pasal 5
(1) Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak:
a. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
b. Memperoleh biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan penugasan dan
biaya perjalanan pulang, setelah mengakhiri masa bakti;
c. Memperoleh pemeliharaan kesehatan dari Perum Husada Bakti;
d. Memperoleh cuti tahunan;
e. Menjalankan praktek perorangan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan di daerah terpencil,
disamping menerima hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula:
a. Tunjangan khusus;
b. Prioritas pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3) Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama Menteri Keuangan.
BAB IV
WEWENANG PENGANGKATAN PENEMPATAN
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6
Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang mengangkat, menempatkan,
memindahkan, dan memberhentikan dokter sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
BAB V
PEMBERHENTIAN
Pasal 7
Kedudukan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap berakhir apabila yang bersangkutan
telah selesai melaksanakan masa bakti, meninggal dunia, diberhentikan atau pemutusan
secara sepihak.
Pasal 8
(1) Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia pada waktu
menjalankan masa bakti, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 6
(enam) kali penghasilan terakhir.
(2) Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia dalam melaksanakan
tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 12 (dua
belas) kali penghasilan terakhir.
(3) Pernyataan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 9
(1) Pemberhentian Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak
oleh Pemerintah dapat dilakukan apabila dokter yang bersangkutan melakukan
pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, atau tidak mampu lagi melaksanakan
tugas profesinya.
(2) Pemberhentian Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan karena ada
faktor kesengajaan dari dokter yang bersangkutan, maka kepada dokter yang
bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Pasal 10
Pemutusan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan secara sepihak dengan sengaja
oleh Dokter yang bersangkutan, dikenakan sanksi berupa:
a. Pencabutan izin prakteknya;

. Pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat
dan biaya-biaya lainnya.
BAB VI
PENGEMBANGAN KARIR
Pasal 11
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan masa bakti dapat
menjadi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit ABRI, Karyawan Swasta, praktek swasta
perorangan atau melanjutkan pendidikan spesialisasi.
Pasal 12
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti yang ingin
menjadi Pegawai Negeri Sipil pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti yang ingin
menjadi dokter pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pengangkatannya
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti yang ingin
menjadi dokter pada instansi swasta pengangkatannya dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ingin melaksanakan praktek perorangan
harus memiliki surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 16
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti dapat
mengikuti pendidikan lanjutan untuk spesialisasi sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
(1) Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap dalam masa bakti dan dalam
menjalankan profesinya.
(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap
dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi profesi.
BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN
Pasal 18
Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Pasal 19
(1) Segala pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan
surat keputusan pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.
(2) Pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap akhir bulan melalui Bank atau
Kantor Pos di tempat yang bersangkutan bertugas, setelah dikurangi kewajiban
pembayaran pajak penghasilan dan iuran pemeliharaan kesehatan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan
tidak berlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 22
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd
Bambang Kesowo, S.H., LL.M