Perpres 111.2007.pdf - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ...

Indonesia bagi penanam modal (khususnya
penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan
penanaman modal di Indonesia).
Pasal 2A
(1) Penanaman modal pada bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi
persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
(2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi
usahanya dan penanam modal bermaksud
memperluas usaha dengan melakukan kegiatan
usaha yang sama di luar lokasi yang sudah
ditetapkan dalam izin penanaman modal
tersebut, penanam modal harus memenuhi
persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam
modal tidak diwajibkan untuk mendirikan
badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha
baru.
entity for an investor (especially a foreign investor
before carrying out investment activities in
Indonesia).
Article 2A
(1) An investment in a conditionally-open business
field as intended by Article 2 must meet location
conditions as governed by prevailing laws and
regulations in the fields of spatial planning and
the environment.
(2) Where an investment license/permit as intended
by section (1) has specified a business location
and an investor has intent to expand his/her
business by engaging in the same business
outside the location already specified in that
license/permit, the investor must meet location
conditions as intended by section (1).
(3) To meet location conditions as intended by
section (2), an investor shall not be obligated to
establish a new business entity nor obtain a new
business license/permit.
Pasal 3 Article 3
(1) Peraturan Presiden ini berlaku selama 3 (tiga)
tahun sejak diundangkan atau apabila dipandang
perlu dapat ditinjau kembali sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan yang
penetapannya dengan Peraturan Presiden.
(2) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun terlewati
dan ternyata daftar bidang usaha yang tertutup dan
terbuka dengan persyaratan yang baru belum
diatur, maka Peraturan Presiden yang mengatur
daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka
dengan persyaratan masih tetap berlaku.
(1) This Regulation of the President shall be in effect
for a period of 3 (three) years from the
promulgation, or if deemed necessary, may be
reviewed following the need and development of
situation, the stipulation of which shall be made by
virtue of Regulation of the President.
(2) Where a period of 3 (three) years has elapsed, and
proves that new lists of closed business fields and
conditionally-open business fields are not yet
regulated, then the Regulation of the President that
regulates lists of closed business fields and
conditionally-open business fields shall remain to
be in effect.
Pasal 4 Article 4
Pemerintah wajib mempublikasikan daftar bidang
usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan secara terbuka di area publik, baik
publikasi cetak maupun elektronik yang dapat diakses
dari situs pemerintah Indonesia.
The government must publish the lists of closed
business fields and conditionally-open business fields
in public sphere, both in print and electronic
publications that are accessible from websites of the
government of Indonesia.
Pasal 5 Article 5
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku
bagi penanaman modal yang telah disetujui pada
bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden
ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam
The provisions as intended by Article 1 and Article
2 of this Regulation of the President shall not apply
to an investment in the specified business field that
has been approved prior to the issue of this
Regulation of the President, as set forth in the letter
4