penjelasan ruu-pm - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi ...

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONPENJELASAN ATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2007TENTANGPENANAMAN MODALELUCIDATION OFLAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIANUMBER 25 YEAR 2007REGARDINGCAPITAL INVESTMENTI. UMUMSalah satu tujuan pembentukanpemerintahan negara adalah untuk memajukankesejahteraan umum. Amanat tersebut, antaralain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan amanatkonstitusi yang mendasari pembentukan seluruhperaturan perundang-undangan di bidangperekonomian. Konstitusi mengamanatkan agarpembangunan ekonomi nasional harusberdasarkan prinsip demokrasi yang mampumenciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomiIndonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomidengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkanlagi dengan Ketetapan MPR Nomor XVI Tahun1998 sebagai sumber hukum materiil. Dengandemikian, pengembangan penanaman modalbagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasimenjadi bagian dari kebijakan dasar penanamanmodal.Berkaitan dengan hal tersebut, penanamanmodal harus menjadi bagian daripenyelenggaraan perekonomian nasional danditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkanpertumbuhan ekonomi nasional, menciptakanlapangan kerja, meningkatkan pembangunanekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitasdan kemampuan teknologi nasional, mendorongpembangunan ekonomi kerakyatan, sertamewujudkan kesejahteraan masyarakat dalamsuatu sistem perekonomian yang berdaya saing.Tujuan penyelenggaraan penanamanmodal hanya dapat tercapai apabila faktorI. GENERALOne of the purposes of the establishment ofstate governance is to improve public welfare.That mandate, among others, has beenelaborated in Article 33 of the 1945Constitution and constitutes the mandate ofthe Constitution that provides a basis for theestablishment of all laws and regulations in theeconomic sector. The Constitution gives amandate that national economic developmentshall be based on democracy principles, toestablish the economic sovereignty ofIndonesia. The Decree of People’sConsultative Assembly No. XVI of 1998reemphasized on a material legal basis theconnection between economic developmentand the populist economic player. Therefore,the development of capital investment formicro, small-scale, medium-scale andcooperative enterprise becomes a part of thebasic policies of capital investment.Relating to this matter, capital investment shallbe a part of the implementation of the nationaleconomy and is placed as an effort to increasenational economic growth, to createemployment, to increase sustainable economicdevelopment, to increase the capacity andcapability of national technology, to encouragepopulist economic development, and to createthe people’s welfare in a competitive economicsystem.The purpose of the implementation of capitalinvestment can only be achieved if factorsPage 1

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANpenunjang yang menghambat iklim penanamanmodal dapat diatasi, antara lain melaluiperbaikan koordinasi antarinstansi PemerintahPusat dan daerah, penciptaan birokrasi yangefesien, kepastian hukum di bidang penanamanmodal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi,serta iklim usaha yang kondusif di bidangketenagakerjaan dan keamanan berusaha.Dengan perbaikan berbagai faktor penunjangtersebut, diharapkan realisasi penanaman modalakan membaik secara signifikan.Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal didasarkan padasemangat untuk menciptakan iklim penanamanmodal yang kondusif sehingga Undang-UndangPenanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilaipenting, antara lain yang terkait dengan cakupanundang-undang, kebijakan dasar penanamanmodal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadappenanaman modal, bidang usaha, sertaketerkaitan pembangunan ekonomi denganpelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkandalam pengaturan mengenai pengembanganpenanaman modal bagi usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dantanggung jawab penanam modal, serta fasilitaspenanaman modal, pengesahan dan perizinan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakanpenanaman modal yang di dalamnya mengaturmengenai kelembagaan, penyelenggaraanurusan penanaman modal, dan ketentuan yangmengatur tentang penyelesaian sengketa.Undang-Undang ini mencakupi semuakegiatan penanaman modal langsung di semuasektor. Undang-Undang ini juga memberikanjaminan perlakuan yang sama dalam rangkapenanaman modal. Selain itu, Undang-Undangini memerintahkan agar Pemerintahmeningkatkan koordinasi antarinstansiPemerintah, antarinstansi Pemerintah denganBank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintahdengan pemerintah daerah. Koordinasi denganpemerintah daerah harus sejalan denganUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONimpeding the capital investment climate can beovercome with, among others, improvement ofthe coordination between the CentralGovernment and the Regional Government,establishment of an efficient bureaucracy,legal certainty in capital investment,competitive economic cost, and conducivebusiness climate in labor and businesssecurity. By improving such factors, therealization of the capital investment isexpected to be significantly better.The spiritual backgriound of the creation of theLaw on the Capital Investment is the spirit tocreate a conducive capital investment climate;and therefore the Law on Capital Investmentshall regulate essential matters, related to thescope of the laws, the basic policies for capitalinvestment, the form of business entities, thetreatment of capital investment, businesssectors, and the relation between theeconomic development and the populisteconomic player, which shall be implementedin regulations for the development of capitalinvestment for micro, small-scale, mediumscaleand cooperative enterprises, rights,obligations and responsibilities of the investor,and facilities for capital investment, legalizationand licenses, coordination and theimplementation of the capital investmentpolicies which regulates institutional matters,implementation of capital investment issues,and provisions regulating dispute settlement.This Law embraces all capital investmentactivities directly in all sectors. This Law alsoprovides a guarantee for equal treatment incapital investment. Moreover, this Law ordersthe Government to increase coordinationamong Government institutions, between theGovernment institutions and Bank Indonesia,and between Government institutions andregional government. Coordination withregional government shall be compliant withspirit of regional autonomy. RegionalPage 2

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANsemangat otonomi daerah. Pemerintah daerahbersama-sama dengan instansi atau lembaga,baik swasta maupun Pemerintah, harus lebihdiberdayakan lagi, baik dalam pengembanganpeluang potensi daerah maupun dalamkoordinasi promosi dan pelayanan penanamanmodal. Pemerintah daerah menjalankan otonomiseluas-luasnya untuk mengatur dan mengurussendiri urusan penyelenggaraan penanamanmodal berdasarkan asas otonomi daerah dantugas pembantuan atau dekonsentrasi. Olehkarena itu, peningkatan koordinasi kelembagaantersebut harus dapat diukur dari kecepatanpemberian perizinan dan fasilitas penanamanmodal dengan biaya yang berdaya saing. Agarmemenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunanperaturan perundang-undangan mengenaibidang usaha yang tertutup dan yang terbukadengan persyaratan, termasuk bidang usahayang harus dimitrakan atau dicadangkan bagiusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.Permasalahan pokok yang dihadapipenanam modal dalam memulai usaha diIndonesia diperhatikan oleh Undang-Undang inisehingga terdapat pengaturan mengenaipengesahan dan perizinan yang di dalamnyaterdapat pengaturan mengenai pelayananterpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangatdiharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusatdan di daerah dapat menciptakanpenyederhanaan perizinan dan percepatanpenyelesaiannya. Selain pelayanan penanamanmodal di daerah, Badan Koordinasi PenanamanModal diberi tugas mengoordinasikanpelaksanaan kebijakan penanam modal. BadanKoordinasi Penanaman Modal dipimpin olehseorang kepala yang bertanggung jawablangsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokokdan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modalpada dasarnya memperkuat peran badantersebut guna mengatasi hambatan penanamanmodal, meningkatkan kepastian pemberianfasilitas kepada penanam modal, danUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONgovernments together with institutions ororganizations, both private and governmental,shall be used more, both in the developmentof regional potential opportunity and thecoordination of promotion of and services incapital investment. Regional governmentsshall implement broad autonomy to regulateand manage their own implementation ofcapital investment, based on regionalautonomy and delegation or deconcentration.Therefore, the increase in such institutionalcoordination shall be measured on the basis ofthe acceleration of license grant and thecompetive cost of capital investment facilities.To fulfill economic democracy, this Law alsoorders the creation of laws and regulations onthe business sectors that are closed, and openwith requirements, including the businesssectors that shall be partnered or planned forthe micro, small-scale, medium-scale andcooperative enterprises.This Law is concerned about the mainproblems faced by investors in starting theirbusiness in Indonesia; therefore this Lawregulates the authorization and licensing thatgovern the one door integrated service. Withsuch system, the integrated service at thecentral level and in the regions is expected toestablish the simplification and accelereationof service. Besides conducting regional capitalinvestment services, the Capital InvestmentCoordination Board is assigned to coordinatethe implementation of investor policies. TheCapital Investment Coordination Board is to bechaired by a chairman who is directlyresponsible to the President. The descriptionof the main duties and functions of the CapitalInvestment Coordination Board basicallystrengthens the role of such Board to impedethe obstacles to capital investment, increasecertainty in the facility grant to the investor,and strengthen the role of the investor. Suchincrease of the role of the investor shall bePage 3

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANmemperkuat peran penanam modal. Peningkatanperan penanaman modal tersebut harus tetapdalam koridor kebijakan pembangunan nasionalyang direncanakan dengan tahap memperhatiankestabilan makroekonomi dan keseimbanganekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dankelompok masyarakat, mendukung peran usahanasional, serta memenuhi kaidah tata kelolaperusahaan yang baik (good corporategovernance).Fasilitas penanaman modal diberikandengan mempertimbangkan tingkat daya saingperekonomian dan kondisi keuangan negara danharus promotif dibandingkan dengan fasilitasyang diberikan negara lain. Pentingnya kepastianfasilitas penanaman modal ini mendorongpengaturan secara lebih detail terhadap bentukfasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi,dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian,pemberian fasilitas penanaman modal tersebutjuga diberikan sebagai upaya mendorongpenyerapan tenaga kerja, keterkaitanpembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomikerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yanglebih menguntungkan kepada penanam modalyang menggunakan barang modal atau mesinatau peralatan produksi dalam negeri, sertafasilitas terkait dengan lokasi penanaman modaldi daerah tertinggal dan di daerah denganinfrastruktur terbatas yang akan diatur lebihterperinci dalam ketentuan peraturan perundangundangan.Dengan memperhatikan hal tersebut,Undang-Undang ini juga memberikan ruangkepada Pemerintah untuk mengambil kebijakanguna mengantisipasi berbagai perjanjianinternasional yang terjadi dan sekaligus untukmendorong kerja sama internasional lainnyaguna memperbesar peluang pasar regional daninternasional bagi produk barang dan jasa dariIndonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi diwilayah tertentu ditempatkan sebagai bagianuntuk menarik potensi pasar internasional danUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONwithin the corridor of the national developmentpolicies that are planned by consideringmacroeconomic stability and economicbalance among regions, sectors, businessplayers and societies, to support the role of thenational business and fulfill the norms of goodcorporate governance.The capital investment facilities are grantedtaking into account economic competitivecapability and the state’s financial conditionand shall be more promotive compared tofacilities granted by other countries. Theessence of certainty in the capital investmentfacility shall support more specific regulationsin the form of fiscal facilities, rights over land,immigration, and importing licenses. However,such grants are also given in order toencourage the utilization of labor, theconnection between economic developmentand the populist economic players, exportorientation and incentives that shall benefit theinvestor using domestic capital goods ormachinery or equipment, and facilities that arerelated to the location of the capital investmentin undeveloped areas and areas with limitedinfrastructure which shall be more specificallyregulated by the laws and regulations.In consideration of this, this Law gives room tothe Government to take policies in order toanticipate international treaties and toencourage other international cooperation toexpand the regional and international marketopportunity for Indonesian goods and services.The economic development policies in certainareas shall be placed to attract internationalmarket potential and as an encouragement toincrease the growth in a region or specialeconomic zone that is strategic for the nationalPage 4

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANsebagai daya dorong guna meningkatkan dayatarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayahekonomi khusus yang bersifat strategis bagipengembangan perekonomian nasional. Selainitu, Undang-Undang ini juga mengatur hakpengalihan aset dan hak untuk melakukantransfer dan repatriasi dengan tetapmemperhatikan tanggung jawab hukum,kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yangharus diselesaikan oleh penanam modal.Kemungkinan timbulnya sengketa antarapenanam modal dan Pemerintah juga diantisipasiUndang-Undang ini dengan pengaturanmengenai penyelesaian sengketa.Hak, kewajiban, dan tanggung jawabpenanam modal diatur secara khusus gunamemberikan kepastian hukum, mempertegaskewajiban penanam modal terhadap penerapanprinsip tata kelola perusahaan yang sehat,memberikan penghormatan atas tradisi budayamasyarakat, dan melaksanakan tanggung jawabsosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawabpenanam modal diperlukan untuk mendorongiklim persaingan usaha yang sehat,memperbesar tanggung jawab lingkungan danpemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja,serta upaya mendorong ketaatan penanammodal terhadap peraturan perundang-undangan.Perekonomian dunia ditandai olehkompetisi antarbangsa yang semakin ketatsehingga kebijakan penanaman modal harusdidorong untuk menciptakan daya saingperekonomian nasional guna mendorongintegrasi perekonomian Indonesia menujuperekonomian global. Perekonomian dunia jugadiwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasarbersama, dan perjanjian perdagangan bebasyang didasarkan atas sinergi kepentinganantarpihak atau antarnegara yang mengadakanperjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatanIndonesia dalam berbagai kerja samainternasional yang terkait dengan penanamanmodal, baik secara bilateral, regional maupunUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONeconomic development. Moreover, this Lawregulates the rights of assets transfer andrepatriation; while keeping in mind the legalliability, fiscal obligation and social obligationsthat shall be met by investors. The possibilityof disputes arising between the investor andthe Government is anticipated by this Law,with provisions for dispute settelement.Rights, obligations and responsibilities of theinvestor are specifically regulated in order toprovide legal certainty, to emphasize theobligations of the investor for theimpementation of good corporate governanceprinciples, to respect a society’s culturaltradition, and to fulfill the social obligations ofthe company. Such regulation is needed toencourage a healthy business competitionclimate, to increase environmentalresponsibility and the fulfillment of the rightsand obligations of employees, and toencourage the obedience of the investor to thelaws and regulations.The world economy is marked with thecompetition among nations; therefore thecapital investment policies shall beencouraged to create the national competitivecapability to support Indonesia’s economicintegration into the global economy. The worldeconomy is also coloured with trade blocks,common markets and free trade agreementsthat are based on the synergy of interestamong parties or states. The world economy isalso colored with Indonesia’s involvement invarious international cooperations related tocapital investment, whether bilateral, regionaland multilateral (World TradeOrganization/WTO) that impose manyPage 5

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANmultilateral (World Trade Organization/WTO),menimbulkan berbagai konsekuensi yang harusdihadapi dan ditaati.Berbagai pertimbangan di atas dan mengingathukum penanaman modal yang telah berlakuselama kurang lebih 40 (empat puluh) tahunsemakin mendesak kebutuhan Undang-Undangtentang Penanaman Modal sebagai penggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 1970 tentang Perubahan dan TambahanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing dan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman ModalDalam Negeri sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentangPerubahan dan Tambahan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman ModalDalam Negeri yang selama ini merupakan dasarhukum bagi kegiatan penanaman modal diIndonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagidengan tantangan dan kebutuhan untukmempercepat perkembangan perekonomiannasional melalui konstruksi pembangunan hukumnasional di bidang penanaman modal yangberdaya saing dan berpihak kepada kepentingannasional.Unofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONobligations that must be fulfilled.With the abovementioned considerations, andhaving in mind the capital investment law thathas been in place for 40 (forty) years, there isan urgent need to replace Law Number 1 of1967 regarding Foreign Capital Investment asamended by Law Number 11 of 1970, andLaw Number 6 of 1968 regarding DomesticCapital Investment as amended by LawNumber 12 of 1970; which have been the legalbasis for capital investment in Indonesia, sincesuch laws are no longer suitable for thechallenges and need to accelerate nationaleconomic development through theestablishment of competitive national legaldevelopment of the capital investment thatsupports the national interests.II. PASAL DEMI PASAL II. ARTICLE BY ARTICLEPage 6

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONCukup jelasPasal 1Sufficiently clearArticle 1Pasal 2Yang dimaksud dengan “penanaman modal disemua sektor di wilayah negara RepublikIndonesia” adalah penanaman modal langsungdan tidak termasuk penanaman modal tidaklangsung atau portofolio.Article 2“Investment in all sectors in the territory of theRepublic of Indonesia” means direct capitalinvestment not including indirect or portfoliocapital investment.Pasal 3Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan “asaskepastian hukum” adalah asasdalam negara hukum yangmeletakkan hukum dan ketentuanperaturan perundang-undangansebagai dasar dalam setiapkebijakan dan tindakan dalambidang penanaman modal.Huruf bYang dimaksud dengan “asasketerbukaan” adalah asas yangterbuka terhadap hakmasyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentangkegiatan penanaman modal.Huruf cYang dimaksud dengan “asasakuntabilitas” adalah asas yangmenentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir daripenyelenggaraan penananammodalharusdipertanggungjawabkan kepadamasyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggiArticle 3Paragraph (1)a. The principle of “legal certainty” is aprinciple in national law that establisheslaw and the provisions of laws andregulations as the main basis for everypolicy and action in the field of capitalinvestment;b. The principle of “openness” is a principlewhich encourages an open mindedattitude to the rights of the community toobtain correct, honest, andindiscriminative information regardingcapital investment;c. The principle of “accountability” is aprinciple which determines that everyactivity and final outcome of capitalinvestment shall be justified to thecommunity or citizens as holders of thehighest authority in the nation inaccordance with laws and regulations;Page 7

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANnegara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Huruf dYang dimaksud dengan “asasperlakuan yang sama dan tidakmembedakan asal negara”adalah asas perlakuanpelayanan nondiskriminasiberdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan,baik antara penanam modaldalam negeri dan penanammodal asing maupun antarapenanam modal dari satu negaraasing dan penanam modal darinegara asing lainnya.Huruf eYang dimaksud dengan “asaskebersamaan” adalah asas yangmendorong peran seluruhpenanam modal secarabersama-sama dalam kegiatanusahanya untuk mewujudkankesejahteraan rakyat.Huruf fYang dimaksud dengan “asasefisiensi berkeadilan” adalahasas yang mendasaripelaksanaan penanaman modaldengan mengedepankanefisiensi berkeadilan dalamusaha untuk mewujudkan iklimusaha yang adil, kondusif, danberdaya saing.Huruf gYang dimaksud dengan “asasberkelanjutan” adalah asas yangsecaraterencanamengupayakan berjalannyaproses pembangunan melaluipenanaman modal untukmenjamin kesejahteraan dankemajuan dalam segala aspekkehidupan, baik untuk masa kinimaupun yang akan datang.Unofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONd. The principle of “equal treatment and notdiscriminating based on national origin” isa principle of not discriminating, based onprevailing laws and regulations, bothbetween domestic and foreign investors,and between investors from one foreignstate and another.e. The “togetherness principle” is a principlethat encourages the role of every investorto jointly create people’s welfare in theirbusiness activities.f. The “efficiency in justice principle” is aprinciple that establishes theimplementation of capital investment byputting forward efficiency in justice inorder to establish a business climatewhich is just, conducive and competitive.g. The “sustainability principle” is a principlethat is intended to manage thedevelopment process through capitalinvestment in order to ensure welfare andprogress in all aspects of life, both nowand in the future.Page 8

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANHuruf hYang dimaksud dengan “asasberwawasan lingkungan” adalahasas penanaman modal yangdilakukan dengan tetapmemerhatikandanmengutamakan perlindungandan pemeliharaan lingkunganhidup.Huruf iYang dimaksud dengan “asaskemandirian” adalah asaspenanaman modal yangdilakukan dengan tetapmengedepankan potensi bangsadan negara dengan tidakmenutup diri pada masuknyamodal asing demi terwujudnyapertumbuhan ekonomi.Huruf jYang dimaksud dengan “asaskeseimbangan kemajuan dankesatuan ekonomi nasional”adalah asas yang berupayamenjaga keseimbangankemajuan ekonomi wilayahdalam kesatuan ekonominasional.Unofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONh. The “environment consideration principle”is a principle of capital investment thatdetermines to consider and give priority tothe protection and preservation of theliving environment.i. The “independence principle” is aprinciple of capital investment thatdetermines to give priority to the nationand state’s potential without disregardingthat foreign investment is conducive toeconomic growth.j. The “principle of balance between theprogress and the integration of thenational economy” is a principle thatmaintains balanced regional economicprogress in an integrated nationaleconomy.Ayat (2)Cukup jelas.Paragraph (2)Sufficiently clear.Pasal 4Article 4Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan“perlakuan yang sama” adalahbahwa Pemerintah tidakmembedakan perlakuanParagraph (1)Sufficiently clear.Paragraph (2)a. “Same treatment” means that theGovernment does not differentiate intreatment of all investors who investtheir capital in Indonesia, unless it isotherwise stipulated in laws andPage 9

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANterhadap penanam modal yangtelah menanamkan modalnya diIndonesia, kecuali ditentukan lainoleh ketentuan peraturanperundangan.Huruf bCukup Jelas.Huruf cCukup JelasUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007regulations.ELUCIDATIONb. Sufficiently clear.c. sufficiently clear.Ayat (3)Cukup Jelas.Paragraph (3)Sufficiently clear.Pasal 5Article 5Cukup jelas.Sufficiently clear.Page 10

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONPasal 6Ayat (1)Cukup jelas.Paragraph (1)Sufficiently clear.Article 6Ayat (2)Yang dimaksud dengan “hak istimewa”adalah antara lain hak istimewa yangberkaitan dengan kesatuankepabeanan, wilayah perdaganganbebas, pasar bersama (commonmarket), kesatuan moneter,kelembagaan yang sejenis, danperjanjian antara Pemerintah Indonesiadan pemerintah asing yang bersifatbilateral, regional, atau multilateralyang berkaitan dengan hak istimewatertentu dalam penyelenggaraanpenanaman modal.Paragraph (2)“Special rights” as intended in this paragraphare among others special rights related tocustoms unity, a free trade area, commonmarket, monetary unity, or any similar bodiesand/or agreements between the Indonesiangovernment and foreign governments bothbilaterally and multilaterally which are relatedto certain special rights in the implementationof capital investment.Ayat (1)Cukup jelas.Pasal 7Ayat (2)Yang dimaksud dengan “harga pasar”adalah harga yang ditentukan menurutcara yang digunakan secarainternasional oleh penilai independenyang ditunjuk oleh para pihak.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “arbitrase”adalah cara penyelesaian suatusengketa perdata di luar pengadilanyang didasarkan pada kesepakatantertulis oleh para pihak yangbersengketa.Paragraph (1)Sufficiently clear.Article 7Paragraph (2)Market value as intended in this provision isthe value determined by custom and accordingto methods that are used internationally inindependent appraisals.Paragraph (3)“Arbitration” is dispute settlement outside theCourt based on the written consent of thedisputing parties.Page 11

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONPasal 8Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Paragraph (1)Sufficiently clear.Paragraph (2)Sufficiently clear.Paragraph (3)Sufficiently clear.Paragraph (4)Sufficiently clear.Article 8Ayat (5)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dDalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintahdapat melakukan tindakan hukum, antara lainberupa peringatan, pembekuan, pencabutan izinusaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Paragraph (5)Sufficiently clear.a. Sufficiently clearb. Sufficiently clearc. Sufficiently cleard. In the situation where loss to the stateloss occurs, the Government may takelegal action by, among others,warnings, freezing, revocation of thebusiness license, compensationlawsuit, and other sanctions asprovided under the laws andregulations.Cukup jelas.Pasal 9Sufficiently clear.Article 9Cukup jelas.Pasal 10Sufficiently clear.Article 10Page 12

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONCukup jelas.Pasal 11Sufficiently clear.Article 11Pasal 12Ayat (1)Bidang usaha atau jenis usaha yangtertutup dan yang terbuka denganpersyaratan ditetapkan melaluiPeraturan Presiden disusun dalamsuatu daftar yang berdasarkan standarklasifikasi tentang bidang usaha ataujenis usaha yang berlaku di Indonesia,yaitu klasifikasi berdasarkan KlasifikasiBaku Lapangan Usaha Indonesia(KBLI) dan/atau Internasional Standardfor Industrial Classification (ISIC).Ayat (2)Yang dimaksud dengan “alat peledak”adalah alat yang digunakan untukkepentingan pertahanan dankeamanan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Article 12Paragraph (1)Business sectors or types that are closed andopen are regulated by President Regulationand shall be listed based on standardclassification of business sectors or types ofbusiness prevailing in Indonesia, namely theclassification based on the IndonesianIndustrial Standard Classification and/orInternational Standard for IndustrialClassification (ISIC).Paragraph (2)“Explosives” means equipment used for thepurpose of defense and security.Paragraph (3)Sufficiently clear.Paragraph (4)Sufficiently clear.Paragraph (5)Sufficiently clear.Page 13

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONPasal 13Ayat (1)Yang dimaksud dengan “bidang usahayang dicadangkan” adalah bidangusaha yang khusus diperuntukkan bagiusaha mikro, kecil, menengah, dankoperasi agar mampu dan sejajardengan pelaku ekonomi lainnya.Ayat (2)Cukup jelas.Article 13Paragraph (1)“Planned business sectors” means thebusiness sectors that are determined speciallyfor micro, small-scale, medium-scale andcooperative enterprises, to achieve capabilityand equity with other business players.Paragraph (2)Sufficiently clear.Pasal 14Huruf aYang dimaksud dengan “kepastianhak” adalah jaminan Pemerintah bagipenanam modal untuk memperolehhak sepanjang penanam modal telahmelaksanakan kewajiban yangditentukan.Yang dimaksud dengan “kepastianhukum” adalah jaminan Pemerintahuntuk menempatkan hukum danketentuan peraturan perundangundangansebagai landasan utamadalam setiap tindakan dan kebijakanbagi penanam modal.Yang dimaksud dengan “kepastianperlindungan” adalah jaminanPemerintah bagi penanam modal untukmemperoleh perlindungan dalammelaksanakan kegiatan penanamanmodal.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Article 14a. “Certainty of rights” is a guaranteefrom the Government to investors thatthey will obtain their rights providedthat the investors meet theirobligations.“Legal certainty” is a guarantee fromthe Government to place law andregulation as the main basis of itsactions and policies towards theinvestors.“Protection certainty” is a guaranteefrom the Government to investors to beprotected in conducting their capitalinvestment.b. Sufficiently clear.c. Sufficiently clear.d. Sufficiently clear.Page 14

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONPasal 15Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial perusahaan” adalahtanggung jawab yang melekat padasetiap perusahaan penanaman modaluntuk tetap menciptakan hubunganyang serasi, seimbang, dan sesuaidengan lingkungan, nilai, norma, danbudaya masyarakat setempat.Huruf cLaporan kegiatan penanam modalyang memuat perkembanganpenanaman modal dan kendala yangdihadapi penanam modal disampaikansecara berkala kepada BadanKoordinasi Penanaman Modal danpemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Article 15a. Sufficiently clear.b. “Corporate social obligations” are theresponsibility that is attached to eachcapital investment company tomaintain harmonious, balanced, andcompatible relationship with theenvironment, values, norms and theculture of society.c. The report of capital investmentactivities including the development ofthe capital investment and obstaclesfaced by the investors is conveyedregularly to the Capital InvestmentCoodrination Board and the regionalgovernment in charge of the capitalinvestment.d. Sufficiently clear.e. Sufficiently clear.Cukup jelas.Pasal 16Sufficiently clear.Article 16Pasal 17Ketentuan ini dimaksudkan untukmengantisipasi kerusakan lingkungan yangdisebabkan oleh kegiatan penanamanmodal.Article 17This provision is intended to anticipate theenvironmental destruction caused by captalinvestment activities.Pasal 18 Article 18Page 15

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007Ayat (1)Cukup jelas.PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007Paragraph (1)Sufficiently clear.ELUCIDATIONAyat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan “industripionir” adalah industri yangmemiliki keterkaitan yang luas,memberi nilai tambah daneksternalitas yang tinggi,memperkenalkan teknologi baru,serta memiliki nilai strategis bagiperekonomian nasional.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Paragraph (2)Sufficiently clear.Paragraph (3)a. Sufficiently clear.b. Sufficiently clear.c. Sufficiently clear.d. Sufficiently clear.e. “Pioneer Industry” is an industry that iswidely related to, gives extra qualitiesand high externality to, introduces newtechnology to and gives strategicvalue to the national economy.f. Sufficiently clear.g. Sufficiently clear.h. Sufficiently clear.i. Sufficiently clear.j. Sufficiently clear.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Paragraph (4)Sufficiently clear.Paragraph (5)Sufficiently clear.Paragraph (6)Sufficiently clear.Paragraph (7)Page 16

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007Cukup jelas.PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007Sufficiently clear.ELUCIDATIONCukup jelas.Pasal 19Sufficiently clear.Article 19Cukup jelas.Pasal 20Sufficiently clear.Article 20Cukup jelas.Pasal 21Sufficiently clear.Article 21Page 17

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONPasal 22Ayat (1)Huruf aHak Guna Usaha (HGU)diperoleh dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60(enam puluh) tahun dan dapatdiperbarui selama 35 (tiga puluhlima) tahun.Huruf bHak Guna Bangunan (HGB)diperoleh dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 (limapuluh) tahun dan dapatdiperbarui selama 30 (tiga puluh)tahun.Huruf cHak Pakai (HP) diperolehdengan cara dapat diberikan dandiperpanjang di muka sekaligusselama 45 (empat puluh lima)tahun dan dapat diperbaruiselama 25 (dua puluh lima)tahun.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Yang dimaksud dengan “areayang luas” adalah luas tanahyang diperlukan untuk kegiatanpenanaman modal denganmempertimbangkan kepadatanpenduduk, bidang usaha, ataujenis usaha yang ditentukandengan peraturan perundangundangan.Huruf dCukup jelas.Article 22Paragraph (1)a. Right to Cultivate is obtained by thegrant and extension in advance at thesame time for 60 years and can berenewed for 35 years.b. Right to Build is obtained by the grantand extension in advance at the sametime for 50 years and can be renewedfor 30 years.c. Right to Use is obtained by the grantand extension in advance at the sametime for 45 years and can be renewedfor 25 years.Paragraph (2)a. Sufficiently clearb. Sufficiently clearc. Sufficiently clear“Large area” means the extent of landneeded for the capital investmentactivities taking into account populationdensity, business sector or businesstype determined under the laws andregulations.d. Sufficiently clear.Page 18

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANHuruf eCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Unofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONe. Sufficiently clear.Paragraph (3)Sufficiently clear.Paragraph (4)Sufficiently clear.Page 19

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONAyat (1)Cukup jelas.Pasal 23Ayat (2)Rekomendasi diberikan setelahpenanaman modal memenuhiketentuan penggunaan tenaga kerjaasing sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undanganketenagakerjaan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Paragraph (1)Sufficiently clear.Article 23Paragraph (2)A recommendation is given after the capitalinvestment fulfills the provisions for theemployment of foreigners under the labor lawsand regulations.Paragraph (3)Sufficiently clear.Paragraph (4)Sufficiently clear.Cukup jelas.Pasal 24Sufficiently clearArticle 24Cukup jelas.Pasal 25Sufficiently clearArticle 25Pasal 26Sufficiently clearArticle 26Cukup jelas.Pasal 27Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasParagraph (1)Sufficiently clearParagraph (2)Sufficiently clearArticle 27Ayat (3)Yang dimaksud dengan bertanggung jawablangsung kepada Presiden adalah bahwa BadanKoordinasi Penanaman Modal dalammelaksanakan tugas, menjalankan fungsi, danParagraph (3)Directly responsible to the President meansthat the Capital Investment CoordinationBoard in conducting its obligations andfunctions, and passes responsibility directly toPage 20

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANmenyampaikan tanggung jawabnya langsungkepada Presiden.Unofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007the President.ELUCIDATIONPage 21

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONPasal 28Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cDalam rangka penetapan norma,standar, dan prosedur BadanKoordinasi Penanaman Modalberkoordinasidengandepartemen/instansi terkaitHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelasAyat (2)Cukup jelas.Paragraph (1)Article 28a. Sufficiently clearb. Sufficiently clearc. In the implementation of the norms,standards and procedures, the CapitalInvestment Coordination Boardcoordinates with relateddepartment/institutions.d. Sufficiently cleare. Sufficiently clearf. Sufficiently clearg. Sufficiently clearh. Sufficiently cleari. Sufficiently clearj. Sufficiently clearParagraph (2)Sufficiently clearCukup jelas.Pasal 29Sufficiently clear.Article 29Cukup jelas.Pasal 30Sufficiently clear.Article 30Page 22

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONPage 23

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONCukup jelas.Pasal 31Sufficiently clear.Article 31Cukup jelas.Pasal 32Sufficiently clear.Article 32Pasal 33Ayat (1)Tujuan pengaturan ayat ini adalahmenghindari terjadinya perseroan yangsecara normatif dimiliki seseorang,tetapi secara materi atau substansipemilik perseroan tersebut adalah oranglain.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan ”tindak pidanaperpajakan” adalah informasi yang tidakbenar mengenai laporan yang terkaitdengan pemungutan pajak denganmenyampaikan surat pemberitahuan,tetapi yang isinya tidak benar atau tidaklengkap atau melampirkan keteranganyang tidak benar sehingga dapatmenimbulkan kerugian pada negara dankejahatan lain yang diatur dalam undangundangyang mengatur perpajakan.Yang dimaksud dengan”penggelembungan biaya pemulihan”adalah biaya yang dikeluarkan di mukaoleh penanam modal yang jumlahnyatidak wajar dan kemudian diperhitungkansebagai biaya pengeluaran kegiatanpenanaman modal pada saat penentuanbagi hasil dengan PemerintahYang dimaksud dengan ”temuan olehpihak pejabat yang berwenang” adalahArticle 33Paragraph (1)The main purpose of this paragraph is to avoidthe existence of a company, which is ownednominally by a person but is, materially andsubstantively, owned by another person.Paragraph (2)Sufficiently clearParagraph (3)“Tax crime” is untrue information concerning areport on taxation collection by conveying anotification letter, of which the contents are nottrue or not complete or contains falseinformation, which can result in loss to thestate and other crimes regulated under the taxlaws.“Inflating recovery costs” is when a payment ismade in advance by the investor in anunreasonable amount and then calculated asan expense of the capital investment activitiesat the time of sharing profit with theGovernment.“Finding by authorized officers” is a findingwith an indication of criminal elements basedPage 24

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANtemuan dengan indikasi unsur pidanaberdasarkan hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh BPK atau pihak lainnyayang memiliki kewenangan untukmemeriksa, yang selanjutnyaditindaklanjuti sesuai dengan peraturanperundang-undangan.Unofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONon an investigation conducted by BPK or otherauthorized institutions that are authorized toinvestigate, which are subject to further actionunder the laws and regulations.Cukup jelas.Pasal 34Sufficiently clear.Article 34Cukup jelas.Pasal 35Sufficiently clear.Article 35Cukup jelas.Pasal 36Sufficiently clear.Article 36Cukup jelas.Pasal 37Sufficiently clear.Article 37Cukup jelas.Pasal 38Sufficiently clear.Article 38Cukup jelas.Pasal 39Sufficiently clear.Article 39Cukup jelas.Pasal 40Sufficiently clear.Article 40Page 25