UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik - Sekretariat Jenderal ...

- 6 -Bagian KetigaPerizinan untuk Akuntan Publik AsingPasal 7(1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin AkuntanPublik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuanantara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari AkuntanPublik Asing tersebut.(2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harusmemenuhi syarat sebagai berikut:a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;c. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izinsebagai akuntan publik di negara asalnya;d. tidak pernah dipidana;e. tidak berada dalam pengampuan;f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagangIndonesia;h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yangdinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesiakuntan publik;i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter diIndonesia; danj. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antaraPemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan PublikAsing.

- 9 -waktu, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa asuranssebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentianpemberian jasa untuk sementara waktu diatur dalam PeraturanMenteri.Pasal 10(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran dirisebagai Akuntan Publik(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan oleh Menteri.(3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin AkuntanPublik setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan ataspengunduran diri.(4) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publiksebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata carapengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Pasal 11(1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:a. Akuntan Publik meninggal dunia; ataub. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.(2) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:

- 10 -a. mengajukan permohonan pengunduran diri;b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin;c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih;d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;e. berada dalam pengampuan; atauf. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan ataupernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izinAkuntan Publik.BAB IVKANTOR AKUNTAN PUBLIKBagian KesatuBentuk UsahaPasal 12(1) KAP dapat berbentuk usaha:a. perseorangan;b. persekutuan perdata;c. firma; ataud. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi AkuntanPublik, yang diatur dalam Undang-Undang.(2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d sebagai bentuk usaha KAP.

- 11 -Bagian KeduaPendirian dan PengelolaanPasal 13(1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1(satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.(2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelolajika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakanAkuntan Publik.(3) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin olehAkuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakanRekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengandomisili KAP.(4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP,jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.Bagian KetigaRekan non-Akuntan PublikPasal 14(1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada KAPwajib mendaftar kepada Menteri.(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaratertulis dengan syarat sebagai berikut:

- 12 -a. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S-1) atau yang setara;b. berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangkeahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yangdiselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; danf. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadiRekan non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Menteri.Pasal 15Rekan non-Akuntan Publik dilarang:a. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;b. merangkap sebagai:1. pejabat negara;2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaganegara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturanperundang-undangan; atau3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melaluiKAP.Pasal 16(1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan non-Akuntan Publik

- 13 -dalam hal Rekan non-Akuntan Publik:a. tidak berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;c. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;d. merangkap sebagai:1. pejabat negara;2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintah, lembaganegara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturanperundang-undangan; atau3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atauf. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasamelalui KAP.(2) Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya dibatalkan Menteritidak diperkenankan untuk mendaftar kembali dalam hal:a. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atauc. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

- 14 -Bagian KeempatTenaga Kerja Profesional AsingPasal 17(1) KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangketenagakerjaan.(2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAPpaling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerjaprofesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yangbersangkutan.Bagian KelimaIzin UsahaPasal 18(1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.(2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sebagai berikut:a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yangberdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yangberbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor PokokWajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesionalpemeriksa di bidang akuntansi;d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;

- 15 -e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentukusaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:1. alamat Akuntan Publik;2. nama dan domisili kantor; dan3. maksud dan tujuan pendirian kantor;f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagibentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurufb, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:1. nama Rekan;2. alamat Rekan;3. bentuk usaha;4. nama dan domisili usaha;5. maksud dan tujuan pendirian kantor;6. hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan7. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antaraRekan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian KeenamPendirian Cabang Kantor Akuntan PublikPasal 19(1) Cabang KAP hanya dapat didirikan dan dikelola oleh KAP yangberbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurufb, huruf c, atau huruf d.(2) Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu)

- 16 -orang Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yangmerupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuaidengan domisili cabang KAP.(3) Pemimpin cabang KAP tidak boleh dirangkap oleh:a. pemimpin cabang lain pada KAP yang bersangkutan; ataub. pemimpin KAP yang bersangkutan.Bagian KetujuhIzin Pendirian Cabang Kantor Akuntan PublikPasal 20(1) Izin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri.(2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang,yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabang KAP;c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesionalpemeriksa di bidang akuntansi; dand. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenaipendirian cabang yang disahkan oleh notaris.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.Bagian KedelapanPencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan PublikPasal 21

- 18 -b. tidak terdapat pemimpin cabang KAP selama 180 (seratus delapanpuluh) hari.c. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendiriancabang KAP;d. cabang KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izinpendirian cabang KAP;e. domisili cabang KAP berubah; atauf. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataanyang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonanizin pendirian cabang KAP.(2) Izin pendirian cabang KAP dinyatakan tidak berlaku jika izin usaha KAPtidak berlaku.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutanizin cabang KAP dan tidak berlakunya izin cabang KAP diatur dalamPeraturan Menteri.Pasal 23Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik danKAP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur dalamPeraturan Menteri.BAB VHAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGANBagian KesatuHak Akuntan PublikPasal 24Akuntan Publik berhak untuk:a. memperoleh imbalan jasa;

- 19 -b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasasesuai dengan SPAP; danc. memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitandengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bagian KeduaKewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan PublikPasal 25(1) Akuntan Publik wajib :a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkanoleh Menteri;b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagiAkuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabangKAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAPdimaksud;c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180(seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yangbersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatuKAP;d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:1. menjadi Rekan pada KAP;2. mengundurkan diri dari KAP; atau3. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undangini;

- 20 -e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan;danf. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyaiintegritas yang tinggi.(2) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:a. melalui KAP;b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, sertaperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yangdiberikan;c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerjatersebut.(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesionalberkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diaturdalam Peraturan Menteri.Pasal 26Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.Pasal 27(1) KAP atau cabang KAP wajib:a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesionalpemeriksa di bidang akuntansi;b. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha;c. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dand. memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.(2) KAP yang mempunyai Rekan warga negara asing dan/ataumempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan Rekan dan/atau

- 21 -pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan programpengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikanakuntansi secara cuma-cuma.(3) KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat padasetiap akhir bulan April kepada Menteri:a. laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwimsebelumnya; danb. laporan program dan realisasi tahunan program pengembanganprofesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagiKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(4) KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri:a. perubahan susunan Rekan;b. perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP;c. perubahan domisili pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP;d. perubahan alamat KAP;e. berakhirnya kerja sama dengan KAPA atau OAA;f. pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP olehotoritas negara asal KAPA; ataug. pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 28(1) Dalam memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi sertabebas dari benturan kepentingan.(2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiantara lain, apabila:

- 22 -a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingankeuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien ataumemperoleh manfaat ekonomis dari klien;b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungankekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yangmenduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansipada klien; dan/atauc. Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun bukuyang sama.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri setelahberkonsultasi dengan Komite Profesi Akuntan Publik.Pasal 29(1) Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaaninformasi yang diperolehnya dari klien.(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabiladigunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri.(3) Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dariAkuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 23 -Bagian KetigaLarangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik(1) Akuntan Publik dilarang:Pasal 30a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP;b. merangkap sebagai:1. pejabat negara;2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaganegara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturanperundang-undangan; atau3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakanoleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuanundang-undang dan peraturan pelaksanaannya;d. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) danayat (3) dalam masa pembekuan izin;e. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) danayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratifberupa pembekuan izin;f. memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP;g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/ataudokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakansebagaimana mestinya;h. menerima imbalan jasa bersyarat;i. menerima atau memberikan komisi; atauj. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi,dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yangdiberikan.

- 24 -(2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagaipimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi danlembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakantugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidangakuntansi.Pasal 31(1) KAP dilarang:a. melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telahmelakukan kerja sama dengan KAP lain;b. mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPAatau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan;c. memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar padaMenteri;d. membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang;dane. membuat iklan yang menyesatkan.(2) Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan ataumenggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orangtercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) dan ayat (3).BAB VIPENGGUNAAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIKPasal 32(1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan namadari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola KAP tersebut.

- 25 -(2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) huruf b, huruf c, atau huruf d, harus menggunakan nama salahseorang atau beberapa Akuntan Publik yang merupakan Rekan padaKAP tersebut.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dalamPeraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Asosiasi ProfesiAkuntan Publik.BAB VIIKERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIKBagian KesatuKerja Sama Antar-Kantor Akuntan PublikPasal 33(1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAP lainnya untukmembentuk suatu jaringan yang disebut OAI.(2) Pembentukan OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkandalam akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalambahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:a. tujuan OAI yang mencakup pengembangan metodologi jasa asuransdan sistem pengendalian mutu;b. hak dan kewajiban KAP yang menjadi anggota OAI;c. program pendidikan dan pelatihan bagi anggota OAI; dand. pendirian OAI bersifat berkelanjutan.(3) OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan padaMenteri dengan mengajukan permohonan tertulis dan melampirkanAkta Pendirian dengan mencantumkan nama KAP yang menjadianggota.

- 26 -(4) Menteri membatalkan status terdaftar OAI sebagaimana dimaksud padaayat (3) apabila OAI bubar.(5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pembatalan statusterdaftar OAI diatur dalam Peraturan Menteri.Pasal 34(1) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 ayat (2) dapat mencantumkan nama OAI bersama-sama dengannama KAP.(2) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat memberikan jasa secara bersama-sama.(3) KAP dilarang mencantumkan lebih dari 1 (satu) nama OAI.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama OAIdiatur dalam Peraturan Menteri.Bagian KeduaKerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asingatau Organisasi Audit AsingPasal 35(1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.(2) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAAbersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuanMenteri.(3) Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat olehdan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikitmemuat:

- 27 -a. bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;b. penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atauOAA dengan KAP;c. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dand. kerja sama bersifat berkelanjutan.(4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikansetelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengansyarat:a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; danb. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAP lain.(5) Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA.(6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh KAPsebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi olehKAP lain.Pasal 36(1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAAapabila:a. kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA berakhir;b. status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atauc. status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.(2) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA dicabutkarena status terdaftar KAPA atau OAA pada Menteri dibekukansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, KAP dapatmengajukan kembali permohonan persetujuan pencantuman namaKAPA atau OAA kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- 28 -Pasal 37Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atauOAA, perjanjian kerja sama, persetujuan pencantuman nama, pengajuanpermohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalamPeraturan Menteri.Bagian KetigaPendaftaran, Pembekuan, dan Pembatalan Status Terdaftar Kantor AkuntanPublik Asing atau Organisasi Audit AsingPasal 38(1) KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harusmengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syaratsebagai berikut:a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA;b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izindari negara asal KAPA; danc. telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atauasosiasi profesi negara asal KAPA.(2) OAA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harusmengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syaratsebagai berikut:a. memiliki kompetensi dalam bidang asurans;b. terdaftar di suatu negara;c. mempunyai anggota KAPA;d. mempunyai program pelatihan; dane. mempunyai standar reviu mutu.

- 29 -(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaranKAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdalam Peraturan Menteri.Pasal 39(1) Menteri membekukan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 ayat (1) apabila:a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA;ataub. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratifberupa pembekuan izin.(2) Menteri membekukan status terdaftar OAA apabila KAP yang bekerjasama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.Pasal 40(1) Menteri membatalkan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 ayat (1) apabila:a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa auditatas informasi keuangan historis;b. KAPA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;c. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA;d. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratifberupa pencabutan izin; ataue. KAPA melakukan kerja sama dengan KAP lain.(2) Menteri membatalkan status terdaftar OAA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal:a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa auditatas informasi keuangan historis;

- 30 -b. OAA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;c. OAA bubar;d. KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratifberupa pencabutan izin; ataue. OAA melakukan kerja sama dengan KAP lain.(3) KAPA atau OAA yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan tidakdapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.BAB VIIIBIAYA PERIZINANPasal 41(1) Biaya dikenakan untuk:a. memperoleh izin Akuntan Publik;b. memperpanjang izin Akuntan Publik;c. memperoleh izin usaha KAP;d. memperoleh izin pendirian cabang KAP;e. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAAbersama-sama dengan KAP; danf. memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 42Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- 31 -BAB IXASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIKPasal 43(1) Akuntan Publik berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi AkuntanPublik.(2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publikuntuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalamUndang-Undang ini.(3) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;b. mempunyai anggota paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruhAkuntan Publik;c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;d. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapatanggota;e. memiliki program mengenai pelatihan profesional berkelanjutan;f. memiliki kode etik organisasi; dang. memiliki program reviu mutu bagi Akuntan Publik yang menjadianggotanya.(4) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Menteri.Pasal 44(1) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43ayat (2) berwenang:a. menyusun dan menetapkan SPAP;

- 32 -b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan; dand. melakukan reviu mutu bagi anggotanya.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SPAP,penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikanprofesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Pemerintah.BAB XKOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIKPasal 45(1) Menteri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik(2) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berjumlah 13 orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagaiberikut:a. Kementerian Keuangan;b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;c. Asosiasi Profesi Akuntan;d. Badan Pemeriksa Keuangan;e. otoritas pasar modal;f. otoritas perbankan;g. akademisi akuntansi;h. pengguna jasa akuntan publik;i. Kementerian Pendidikan Nasional;j. Dewan Standar Akuntansi Keuangan;k. Dewan Standar Akuntansi Syariah;l. Dewan SPAP; danm. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

- 33 -(3) Anggota Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud padaayat (2) diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dandapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.(4) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) bersifat kolegial.Pasal 46(1) Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dari unsurpemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi ProfesiAkuntan Publik.(2) Komite Profesi Akuntan Publik bertugas memberikan pertimbanganterhadap:a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan AkuntanPublik dan KAP;b. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; danc. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi AkuntanPublik.(3) Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Komite Profesi Akuntan Publik juga berfungsi sebagai lembagabanding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yangditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan KAP.(4) Keputusan Komite Profesi Akuntan Publik atas banding sebagaimanadimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.(5) Tata cara beracara banding ditetapkan oleh Komite Profesi AkuntanPublik.

- 34 -Pasal 47Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal46 ayat (2) dan ayat (3), Komite Profesi Akuntan Publik dibantu olehsekretariat.Pasal 48Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaanunsur-unsur, serta tata kerja Komite Profesi Akuntan Publik, dansekretariat Komite Profesi Akuntan Publik diatur dalam PeraturanPemerintah.BAB XIPEMBINAAN DAN PENGAWASANBagian KesatuUmumPasal 49Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapAkuntan Publik, KAP, dan cabang KAP.Bagian KeduaPembinaanPasal 50Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,Menteri berwenang:a. menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan denganpembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP;

- 35 -b. menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, danpendidikan profesional berkelanjutan;c. melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:1. SPAP;2. penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik; dan3. pendidikan profesional berkelanjutan,untuk melindungi kepentingan publik.Bagian KetigaPengawasanPasal 51(1) Dalam melakukan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaanterhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP.(2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteriuntuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Menteri berwenang untuk:a. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada PihakTerasosiasi; danb. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada asosiasiprofesi.(4) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarang menolak ataumenghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.(5) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diperiksa wajibmemperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumenlainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertaskerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannyapada bank.

- 36 -(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukan untuk memperoleh keyakinanatas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadapUndang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP.(7) Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga kerahasiaaninformasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadapAkuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP diatur dalam PeraturanMenteri.Pasal 52(1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela,dalam hal Pihak Terasosiasi:a. menolak memberikan keterangan dan/atau memberikan keteranganatau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangkapemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(1);c. dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; ataud. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam denganpidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman PihakTerasosiasi dalam daftar orang tercela diatur dalam Peraturan Menteri.

- 37 -BAB XIISANKSI ADMINISTRATIFPasal 53(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada AkuntanPublik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuanadministratif.(2) Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat(4), Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1),Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3)dan ayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6), atau Pasal 51 ayat (4) danayat (5).(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;b. peringatan tertulis;c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;d. pembatasan pemberian jasa tertentu;e. pembekuan izin;f. pencabutan izin; dan/ataug. denda.(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat diberikantersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratiflainnya.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksiadministratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 38 -Pasal 54Penerimaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf gdan ayat (4) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.BAB XIIIKETENTUAN PIDANAPasal 55Akuntan Publik yang:a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/ataumemalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j;b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/ataumenghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidakmembuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapatdigunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan olehpihak yang berwenangdipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Pasal 56Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 39 -Pasal 57(1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar ataumemberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untukmendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2),dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendiriancabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah).(2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesiAkuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publiksebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atauayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadapkorporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).(4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimanadimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6(enam) tahun.BAB XIVKEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATANPasal 58(1) Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan

- 40 -yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggallaporan hasil pemberian jasa.(2) Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberianjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabilaperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dilakukantelah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasilpemberian jasa.BAB XVKETENTUAN PERALIHANPasal 59Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang telah memiliki izinAkuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang masih berlaku dinyatakantetap berlaku.b. Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik yang masihberlaku harus memperbarui (registrasi ulang) izin Akuntan Publiknyadalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan menyampaikan dokumen berupa surat keterangandomisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak.c. Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAP dan/atau izinpendirian cabang KAP yang telah diajukan dan sedang dalam proses,harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalamUndang-Undang ini.d. Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh IkatanAkuntan Indonesia atau Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakanmasih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin AkuntanPublik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf a sampai ada ketentuan yang baru.

- 41 -e. Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan pada suatu KAPdalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus mendaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publikdengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (2) huruf c, dan huruf d.f. KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-samadengan nama KAP harus mendaftar dalam waktu paling lama 1 (satu)tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.g. KAP harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional dalamwaktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undangini.h. Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteriditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri sebagai Asosiasi ProfesiAkuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini.i. SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telahdiakui oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku.BAB XVIKETENTUAN PENUTUPPasal 60Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku;b. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran

- 42 -Negara Republik Indonesia Nomor 705) yang mengatur jasa AkuntanPublik, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini danbelum ada peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini, dinyatakan masih berlaku.Pasal 61(1) Semua Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.(2) Semua Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkanPasal 62Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara RepublikIndonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 3 Mei 2011PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Diundangkan di Jakartapada tanggal 3 Mei 2011MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOttdPATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 51

PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2011TENTANGAKUNTAN PUBLIKI. UMUMProfesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanyaadalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas olehpublik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilankeputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki perananyang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat danefisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalambidang keuangan.Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatankualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangansuatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaanmasyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatuentitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak padaopini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasikeuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasikeuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam eraglobalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasaAkuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan ataskualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satupertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian,Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensidan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasadan mengemban kepercayaan publik.

- 44 -Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkankompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhikebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalampemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungikepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi AkuntanPublik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesiAkuntan Publik.Sampai saat terbentuknya Undang-Undang ini, di Indonesia belum adaundang-undang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik.Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 705). Pengaturan mengenai profesiAkuntan Publik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tersebutsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat inidan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi AkuntanPublik.Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publikyang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik,dengan tujuan untuk:1. melindungi kepentingan publik;2. mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan;3. memelihara integritas profesi Akuntan Publik;4. meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik;dan5. melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai denganstandar dan kode etik profesi.Undang-Undang ini mengatur antara lain:1. lingkup jasa Akuntan Publik;2. perizinan Akuntan Publik dan KAP;

- 45 -3. hak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAP;4. kerja sama antar-Kantor Akuntan Publik (OAI) dan kerja samaantara KAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atauOrganisasi Audit Asing (OAA);5. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;6. Komite Profesi Akuntan Publik;7. pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;8. sanksi administratif; dan9. ketentuan pidana.Undang-Undang ini mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh AkuntanPublik, yaitu jasa asurans yang hanya dapat dilakukan oleh AkuntanPublik. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesiAkuntan Publik, juga diatur mengenai kedaluwarsa tuntutan pidana dangugatan kepada Akuntan Publik.Di samping mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini jugamengatur KAP yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalammemberikan jasa profesional. Hal yang mendasar mengenai pengaturanKAP antara lain mengenai perizinan KAP dan bentuk usaha KAP. Salahsatu persyaratan izin usaha KAP adalah memiliki rancangan sistempengendalian mutu sehingga dapat menjamin bahwa perikatanprofesional dilaksanakan sesuai dengan SPAP. Sementara itu,pengaturan mengenai bentuk usaha KAP dimaksudkan agar sesuaidengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yaitu independensi dantanggung jawab profesional Akuntan Publik terhadap hasilpekerjaannya.

- 46 -II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Ayat (1)Yang dimaksud dengan ”jasa asurans” adalah jasa Akuntan Publikyang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atashasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dannonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.Huruf aYang dimaksud dengan “jasa audit atas informasi keuanganhistoris” adalah perikatan asurans yang diterapkan atasinformasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikankeyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasikeuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakandalam bentuk pernyataan positif.Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporankeuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporanyang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan.Huruf bYang dimaksud dengan “jasa reviu atas informasi keuanganhistoris” adalah perikatan asurans yang diterapkan atasinformasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikankeyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasikeuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakandalam bentuk pernyataan negatif.

- 47 -Pasal 4Ayat (2)Huruf cYang dimaksud dengan “jasa asurans lainnya” adalah perikatanasurans selain jasa audit atau reviu atas informasi keuanganhistoris. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lainperikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhanterhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalianinternal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, danpenerbitan comfort letter untuk penawaran umum.Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan denganakuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah jasa auditkinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporankeuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atasinformasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Pasal 5Ayat (1)Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai jumlahtahun buku yang dapat diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau KAPsecara berturut-turut, jenis industri, perusahaan publik atau privat,dan sanksi administratif untuk menjaga independensi AkuntanPublik dan/atau KAP.Izin yang dimaksud adalah izin untuk berpraktik sebagai AkuntanPublik.Ayat (2)Perpanjangan izin dilakukan secara administratif.

- 48 -Ayat (3)Pasal 6Ayat (1)Cukup jelas.Huruf aYang dimaksud dengan “sertifikat tanda lulus ujian profesiakuntan publik yang sah” adalah surat tanda lulus ujian yangditerbitkan oleh:a. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; ataub. perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Asosiasi ProfesiAkuntan Publik untuk menyelenggarakan pendidikan profesiakuntan publik.Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalahseseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.Huruf bPengalaman praktik dalam memberikan jasa asurans merupakansyarat utama, sedangkan pengalaman praktik dalam memberikanjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersifatpelengkap.Huruf cDomisili dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku,antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda buktilainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.

- 49 -Huruf fTidak pernah dipidana dibuktikan dengan surat pernyataan dariyang bersangkutan.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Ayat (2)Persyaratan dan tata cara perizinan mencakup antara lainketentuan mengenai sertifikat tanda lulus pendidikan profesiAkuntan Publik yang sah dan pengalaman praktik di bidang auditatas informasi keuangan historis dan audit lainnya, yang disusunsetelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Profesi AkuntanPublik.Pasal 7Ayat (1)Yang dimaksud dengan “perjanjian saling pengakuan” (mutualrecognition agreement) adalah perjanjian antara PemerintahIndonesia dan pemerintah negara lain mengenai saling pengakuankesetaraan profesi Akuntan Publik.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 8Ayat (1)Cukup jelas.

- 50 -Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dPelatihan profesional berkelanjutan diselenggarakan olehAsosiasi Profesi Akuntan Publik atau lembaga/organisasi lainyang diakui pemerintah.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin mencakup antara laintata cara perpanjangan izin bagi Akuntan Publik yang telah memilikiizin pada saat berlakunya Undang-Undang ini.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.

- 51 -Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan “bentuk usaha lain yang sesuai dengankarakteristik profesi Akuntan Publik” adalah bentuk usahayang menunjukkan adanya independensi dan tanggung jawabyang melekat pada Akuntan Publik, contohnya Limited LiabilityPartnership dan Professional Limited Liability Company.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Huruf aCukup jelas.Huruf bAngka 1Cukup jelas.

- 52 -Angka 2Cukup jelas.Angka 3Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentinganmengacu pada ketentuan mengenai benturan kepentingan dalamUndang-Undang ini.Huruf cCukup jelas.Pasal 16Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dAngka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentinganmengacu pada ketentuan mengenai benturan kepentingandalam Undang-Undang ini.Huruf eCukup jelas.

- 53 -Huruf fCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Yang dimaksud dengan “tenaga kerja profesional asing” adalahtenaga kerja selain Rekan pada KAP yang terkait dengan pemberianjasa, misalnya staf auditor dan tenaga ahli di bidang tertentu yangberkaitan dengan pemberian jasa.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 18Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “mempunyai kantor” adalah memilikiatau menyewa kantor.Huruf bCukup jelas.Huruf cTenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi palingsedikit terdiri atas satu orang tenaga pemeriksa berpendidikansarjana di bidang akuntansi dan satu orang berpendidikandiploma III (D-III) di bidang akuntansi.Huruf dYang dimaksud dengan “sistem pengendalian mutu” adalahsistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam SPAP.

- 54 -Huruf eMaksud dan tujuan pendirian kantor yaitu memberikan jasaasurans dan jasa non-asurans.Huruf fCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Ayat (1)Huruf aKAP yang berbentuk usaha selain perseorangan, pengajuanpermohonan pencabutan izin usaha KAP harus denganpersetujuan seluruh Rekan pada KAP.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fDokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yangtidak benar tersebut telah mendapat keputusan dari pihak yangberwenang.

- 55 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 22Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cPemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izinpendirian cabang KAP berdasarkan persetujuan seluruh Rekanpada KAP.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 23Penentuan domisili tidak berkaitan dengan domisili hukum atau tempatkedudukan hukum.Pasal 24Cukup jelas.

- 56 -Pasal 25Ayat (1)Yang dimaksud dengan Akuntan Publik termasuk juga AkuntanPublik Asing yang telah memperoleh izin Akuntan Publik.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “kertas kerja” adalah dokumen tertulis,dokumen elektronik, atau dokumen dalam bentuk lainnya yangmenggambarkan proses dan hasil kerja Akuntan Publik.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 26Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah tanggung jawabperdata.Pasal 27Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “mempunyai kantor” adalah memilikiatau menyewa kantor.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)

- 57 -Cukup jelasAyat (3)Huruf aPenyampaian laporan keuangan ditujukan untuk digunakanMenteri dalam proses pembinaan dan pengawasan, bukandimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuanganKAP.Huruf bCukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan mencakup juga formatpelaporan.Pasal 28Cukup jelasPasal 29Ayat (1)Yang termasuk dalam Pihak Terasosiasi antara lain adalah tenagaspesialis yang dikontrak oleh Akuntan Publik atau KAP. Contohspesialis antara lain adalah aktuaris, penilai, ahli hukum, ahlilingkungan, dan ahli geologi.Ayat (2)Pengawasan oleh Menteri Keuangan mencakup antara lainpemeriksaan kertas kerja dan permintaan keterangan untukmemperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dancabang KAP terhadap Undang-Undang ini dan peraturanpelaksanaannya, serta SPAP.Ayat (3)Cukup jelas.

- 58 -Pasal 30Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bAngka 1Cukup jelas.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentinganmengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) yang diaturlebih lanjut dalam Peraturan Menteri.Huruf cYang dimaksud dengan “telah dilaksanakan oleh AkuntanPublik lain” adalah kondisi ketika Akuntan Publik laintersebut telah menerbitkan laporan hasil pemberian jasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.

- 59 -Huruf hYang dimaksud dengan “imbalan jasa bersyarat” adalahimbalan jasa yang ditetapkan yang nilai imbalan jasadimaksud ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu,misalnya berdasarkan jenis opini yang akan diberikan.Huruf iYang dimaksud dengan “komisi” adalah imbalan dalam bentukuang atau barang atau bentuk lainnya yang bertujuan untukmemperoleh perikatan jasa.Huruf jCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 31Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama yangmencantumkan nama KAPA atau OAA.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eIklan dianggap tidak menyesatkan apabila hanya meliputiidentitas Akuntan Publik dan/atau KAP, jenis jasa yang dapatdisediakan, dan pengalaman Akuntan Publik dan/atau KAP.

- 60 -Ayat (2)Yang dimaksud dengan “daftar orang tercela” adalah daftar yangmemuat nama-nama orang yang dinyatakan tercela oleh otoritastertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnyaoleh Menteri dan otoritas pasar modal.Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aSemua bidang jasa audit atas informasi keuangan historis yangdiberikan Akuntan Publik melalui KAP harus tercantum dalamperjanjian kerja sama dengan KAPA atau OAA.Huruf bYang dimaksud dengan “metodologi” termasuk aksespenggunaan segala hal yang terkait dengan hak intelektual danhak cipta dari para pihak yang terlibat.Huruf cCukup jelas.

- 61 -Huruf dYang dimaksud dengan “kerja sama bersifat berkelanjutan”adalah kerja sama yang tidak terbatas untuk suatu penugasantertentu.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)KAPA dan afiliasinya di berbagai negara dianggap sebagai satuKAPA.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bKetentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi padasaat KAP bekerja sama dengan KAPA dan pelanggaran tersebutbaru ditemukan setelah KAPA sudah tidak bekerja sama lagidengan KAP.Ayat (2)

- 62 -Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saatKAP bekerja sama dengan OAA dan pelanggaran tersebut baruditemukan setelah OAA sudah tidak bekerja sama lagi dengan KAP.Pasal 40Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “kerja sama berkelanjutan” adalah kerjasama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu.Huruf cCukup jelas.Huruf dKetentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yangmengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat KAPAmasih bekerja sama dengan KAP walaupun KAPA tidak bekerjasama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenai sanksiadministratif berupa pencabutan izin.Huruf eYang dimaksud dengan “kerja sama dengan KAP lain” adalahuntuk pencantuman nama KAPA.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d

- 63 -Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yangmengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat OAAmasih bekerja sama dengan KAP walaupun OAA tidak bekerjasama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenai sanksiadministratif berupa pencabutan izin.Huruf eYang dimaksud dengan “kerja sama dengan KAP lain” adalahkerja sama yang mencantumkan nama OAA.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai prosespenyusunan dan penetapan SPAP serta penentuan persyaratanpeserta ujian profesi akuntan publik.Pasal 45Ayat (1)Komite Profesi Akuntan Publik ini bersifat independen dalampengambilan keputusan dan pembentukan oleh Menteri bersifatadministratif.Komite Profesi Akuntan Publik dibentuk untuk meningkatkantransparansi dan akuntabilitas profesi dalam pembinaan,

- 64 -pemberdayaan, dan pengawasan untuk melindungi kepentinganmasyarakat.Ayat (2)Yang mewakili unsur-unsur dalam Komite Profesi Akuntan Publikditetapkan oleh setiap unsur atau lembaga.Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang mewakili asosiasi profesi akuntan adalah wakil dari asosiasiprofesi akuntan yang bersifat nasional yang memiliki kriteriasebagai berikut:a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;b. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan olehrapat anggota;c. memiliki program pelatihan di bidang akuntansi; dand. memiliki kode etik organisasi.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gPerwakilan akademisi ditetapkan dari calon yang disepakati olehperguruan tinggi dengan akreditasi “A” di bidang akuntansi.

- 65 -Huruf hYang mewakili pengguna jasa akuntan publik adalah wakil dariKamar Dagang dan Industri.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas.Huruf mCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 46Ayat (1)Ketua dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalahbersifat koordinasi, bukan struktural dan bertujuan untukmemfasilitasi penyelenggaraan tugas Komite Profesi Akuntan Publik.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bStandar akuntansi mencakup standar akuntansi keuangan danstandar akuntansi syariah.

- 66 -Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Cukup jelas.Pasal 51Ayat (1)Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri ditujukan untuk menilaiketaatan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya aparat pengawasanintern pemerintah dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)

- 67 -Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Pasal 52Ayat (1)Huruf aPihak Terasosiasi dapat menolak memberi keterangan apabilainformasi yang terkait dengan pekerjaannya dilindungi olehUndang-Undang.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 53Ayat (1)Sanksi administratif adalah sanksi atau hukuman atas pelanggaranketentuan administratif.Apabila Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP berkeberatanatas sanksi yang dikenakan oleh Menteri maka Akuntan Publik,KAP, dan/atau cabang KAP dapat mengajukan banding sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3).

- 68 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Huruf aCukup jelas.Huruf b.Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” antara lain adalahMenteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)

- 69 -Yang dimaksud dengan “pihak yang bertanggung jawab” adalah yangmemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan/atau yangbertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5215