KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (Wetboek van ...

More documents

Recommendations

Info

Ia dapat menyatakan dirinya bebas dari -penjaminan akseptasi; tiap-tiap Klausula yang membebaskannya dari kewajiban penjaminan pembayaran, dianggap tidak ditulis. (KUHD 121.) Pasal 109 Bila surat wesel yang pada waktu pengeluarannya tidak lengkap, telah dibuat lengkap, bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, maka kepada pemegang tidak dapat diajukan tentang tidak memenuhi perjanjian-perjanjian itu, kecuali pemegang telah memperoleh surat wesel itu dengan itikad buruk atau disebabkan oleh kesalahan yang besar. (KUHD 168.) Pasal 109a Penarik berkewajiban untuk menetapkan atas pilihan penerima, apakah harus dibayarkan kepada penerima surat wesel itu, ataukah kepada orang lain; dalam hal kedua-duanya itu kepada tertunjuk atau tanpa tambahan kata "kepada tertunjuk ", ataupun dengan penambahan suatu istilah seperti dimaksud dalam pasal 110 alinea kedua. (KUHD 102.) Pasal 109b Penarik atau seseorang atas tanggungan siapa surat wesel ditarik, berkewajiban untuk berusaha agar tertarik mempunyai dana yang cukup guna membayar, sekalipun jika surat wesel itu harus dibayar pada pihak ketiga, tapi dengan pengertian, bahwa penarik sendiri secara pribadi bagaimanapun bertanggung jawab pada pemegang dan para endosan sebelumnya. (KUHD 102 dst., 127a, 146a.) Pasal 109c Tertarik dianggap telah mempunyai dana yang diperlukan itu, bila pada waktu jatuh tempo pembayaran surat wesel itu, atau pada saat di mana berdasarkan pasal 142 alinea ketiga pemegang dapat menggunakan hak regresnya, tertarik berutang kepada penarik atau kepada orang yang atas bebannya telah ditarik wesel, suatu jumlah uang yang sudah dapat ditagih, paling sedikit sama dengan jumlah pada surat wesel itu. (KUHD 127a, 146a.) Bagian 2 Endosemen Pasal 110 Setiap surat wesel, juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk, dapat dipindahkan ke tangan orang lain dengan jalan endosemen. Bila penarik mencantumkan dalam surat wesel itu: "tidak kepada tertunjuk" atau pernyataan lain semacam itu, maka surat wesel itu hanya dapat dipindahkan ke tangan orang lain dalam bentuk sesi biasa beserta akibat-akibatnya. Endosemen yang ditempatkan pada surat wesel yang demikian berlaku sebagai sesi biasa. (KUHPerd. 613.)
Endosemen itu bahkan dapat dilakukan untuk keuntungan tertarik, baik sebagai akseptan ataupun bukan, untuk keuntungan penarik atau setiap debitur wesel. Orang-orang ini dapat mengendosemenkan lagi surat wesel itu. (KUHD 111 dst., 119, 166.) Pasal 111 Endosemen itu harus tidak bersyarat. Setiap syarat yang dimuat padanya dianggap tidak ditulis. (KUHD 114.) Endosemen untuk sebagian adalah batal. Endosemen atas-tunjuk berlaku sebagai endosemen dalam blangko. (KUHD 1122, 1132.) Pasal 112 Endosemen itu harus diadakan di atas surat wesel itu atau pada lembaran yang dilekatkan padanya (lembaran sambungan). Hal itu harus ditandatangani oleh endosan. Endosemen itu dapat membiarkan pihak yang diendosemenkan tidak disebut, atau endosemen itu terdiri dari tanda tangan belaka dari endosan (endosemen blangko). Dalam hal yang terakhir, agar dapat berlaku sah, endosemen itu harus dibuat di halaman belakang surat wesel itu atau pada lembaran sambungannya. (KUHD 1133, 1132.) Pasal 113 Dengan endosemen itu semua hak-hak yang bersumber pada surat wesel itu dipindahkan ke tangan pihak lain. (KUHD 114.) Bila endosemen itu dalam blangko, maka pemegangnya dapat: (KUHD 1113, 1122.) 1. mengisi blangko itu baik dengan namanya sendiri ataupun nama orang lain; 2. mengendosemenkan lebih lanjut surat wesel itu dalam blangko atau kepada orang lain; 3. menyerahkan surat wesel itu kepada pihak ketiga tanpa mengisi blangko itu dan tanpa mengendosemenkannya. (KUHPerd. 612 dst.; KUHD 194.) Pasal 114 Kecuali bila dipersyaratkan lain, maka endosan menjamin akseptasi dan pembayarannya. (Rv. 299, 581-1 sub 11.) Ia dapat melarang endosemen baru; dalam hal itu Ia tidak menjamin akseptasi dan pembayarannya terhadap mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan kemudian. (KUHD 111, 113.) Pasal 115 Barangsiapa memegang surat wesel, dianggap sebagai pemegang yang sah, bila Ia menunjukkan haknya dengan memperlihatkan deretan endosemen yang tak terputus, bahkan bila endosemen terakhir dibuat sebagai endosemen blangko. Endosemenendosemen yang dicoret dianggap dalam hal itu tidak ditulis. Bila endosemen blangko diikuti oleh endosemen lain, maka penanda tangan endosemen terakhir ini dianggap telah memperoleh surat wesel itu karena endosemen dalam blangko. (KUHD 1393.)
Page 1 and 2: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (W
Page 3 and 4: Dihapus dg. S.1927-146. Pasal 11 Pa
Page 5 and 6: Akan tetapi para persero firma dipe
Page 7 and 8: persero atau para penerima hak untu
Page 9 and 10: para pengurus tidak bertanggung jaw
Page 11 and 12: Laporan itu dapat dilakukan, baik d
Page 13 and 14: atau waktu penyerahan, sifatnya, ju
Page 15 and 16: Pasal 79 Akan tetapi bila seorang k
Page 17 and 18: Pasal 88 Ia juga harus menanggung k
Page 19 and 20: Bila pemberitahuan itu tidak terjad
Page 21: Amanat yang termuat dalam surat Wes
Page 25 and 26: Bagian 3 Akseptasi Pasal 120 Sampai
Page 27 and 28: Kerugian terdiri dari biaya protes
Page 29 and 30: Pasal 135 (1) Surat wesel yang dita
Page 31 and 32: menyerahkan jumlah itu kepada yang
Page 33 and 34: Pasal 143d Sebagai protes nonaksept
Page 35 and 36: Bila penggunaan hak regres dilaksan
Page 37 and 38: Bila keadaan di luar kekuasaannya i
Page 39 and 40: mereka semua, dan bila ada alasan u
Page 41 and 42: untuk aval, setelah dengan protes i
Page 43 and 44: dalam pasal ini, kecuali hari Mingg
Page 45 and 46: 2. mengatur penyelesaian perselisih
Page 47 and 48: Pasal 187 Bila cek itu memuat tanda
Page 49 and 50: Ia dapat melarang endosemen baru; d
Page 51 and 52: Cek yang diajukan untuk pembayaran
Page 53 and 54: Cek dengan penyilangan khusus oleh
Page 55 and 56: Bila protes itu mengenai cek yang h
Page 57 and 58: Pasal 223 Orang yang untuk memenuhi
Page 59 and 60: Pasal 229 Semua tuntutan regres pem
Page 61 and 62: Selain penerbit aslinya, setiap ora
Page 63 and 64: Bila barang yang dituntut kembali d
Page 65 and 66: Pasal 248 Terhadap semua pertanggun
Page 67 and 68: atal, dalam berbagai pertanggungan
Page 69 and 70: Pasal 271 Penanggung selalu dapat m
Page 71 and 72: Pasal 283 Dengan tidak mengurangi k
Page 73 and 74:
Pasal 292 Demikian pula kerugian ya
Page 75 and 76:
6. premi pertanggungannya. (KUHD 25
Page 77 and 78:
Atas kapal dalam pembuatan dan saha
Page 79 and 80:
Hak mendahului yang diuraikan dalam
Page 81 and 82:
terhadap penyewa atau peminjam, dap
Page 83 and 84:
Saham yang terkecil memberi hak sat
Page 85 and 86:
mengetahuinya, dan setelah pembenar
Page 87 and 88:
Ia bertanggung jawab untuk kerugian
Page 89 and 90:
Dalam register ini dilakukan pencat
Page 91 and 92:
Pasal 360 Di tempat-tempat pengusah
Page 93 and 94:
Pasal 369 Bila kapal dipaksa masuk
Page 95 and 96:
dilakukan oleh para penumpang selai
Page 97 and 98:
Untuk mempertahankan kekuasaan ini
Page 99 and 100:
Penumpang Pasal 393 Nakhoda mempuny
Page 101 and 102:
Biaya akta dan biaya tambahan lain
Page 103 and 104:
menyerahkan perselisihan kepada put
Page 105 and 106:
Pasal 412 Pasal-pasal 416-416h dan
Page 107 and 108:
Pasal 416c Dalam pasal 416 dan pasa
Page 109 and 110:
5. bila pengusaha kapal menggunakan
Page 111 and 112:
tempat diadakannya perjanjian kerja
Page 113 and 114:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata p
Page 115 and 116:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata p
Page 117 and 118:
Bila pada akhir dinas di kapal timb
Page 119 and 120:
Percarteran menurut waktu ialah per
Page 121 and 122:
Pasal 463 Bila uang carternya tidak
Page 123 and 124:
pada orang-orang yang dipekerjakann
Page 125 and 126:
Biaya yang timbul untuk pemberian u
Page 127 and 128:
Namun bila pengangkut harus menggan
Page 129 and 130:
Bila hasil penjualan barang tidak c
Page 131 and 132:
Konosemen dikeluarkan dalam dua lem
Page 133 and 134:
Bila di tempat tujuan tidak ada tem
Page 135 and 136:
tongkang-tongkang atau menyimpannya
Page 137 and 138:
utangnya, juga bila barangnya tidak
Page 139 and 140:
seluruh angkutannya, sesuai dengan
Page 141 and 142:
Pencarteran Menurut perjalanan Pasa
Page 143 and 144:
Bila sampai lewat waktunya untuk me
Page 145 and 146:
Bila kapal karam atau mendapat keru
Page 147 and 148:
Bila yang mencarterkan tidak dapat
Page 149 and 150:
Yang mencarterkan mempunyai hak unt
Page 151 and 152:
pasal-pasal 518h-518k, 519b-519f da
Page 153 and 154:
pasal 5201. Bila tidak diadakan pem
Page 155 and 156:
Dalam hal usaha tidak dapat diadaka
Page 157 and 158:
Tiket-tiket perjalanan yang isinya
Page 159 and 160:
Biaya angkutan tidak harus dibayar,
Page 161 and 162:
dimulai tidak dapat dilanjutkan, ma
Page 163 and 164:
Pasal 539 Tanggung jawab yang diatu
Page 165 and 166:
penolong dengan segera dan dengan j
Page 167 and 168:
iayanya, para pihak harus mengambil
Page 169 and 170:
(s.d.u. dg. S. 1934-314jo. S. 1938-
Page 171 and 172:
Dalam penentuan upah penolongan, ma
Page 173 and 174:
telah dihapus dg. S. 1933-47jo. S.
Page 175 and 176:
dinyatakan berita terakhir yang dit
Page 177 and 178:
Barang-barang boleh dipertanggungka
Page 179 and 180:
Pasal 623 Jumlah biaya angkutan dib
Page 181 and 182:
Apabila perjalanan dihentikan sebel
Page 183 and 184:
Apabila terjadi hal-hal yang mewaji
Page 185 and 186:
Tertanggung wajib segera memberitah
Page 187 and 188:
Pasal 665 Bila kapal-kapal atau bar
Page 189 and 190:
Bila diberikan laporan secara curan
Page 191 and 192:
Makelar yang telah melunaskan premi
Page 193 and 194:
KERUGIAN LAUT (AVARY) Bagian 1 Avar
Page 195 and 196:
20. premi untuk mempertanggungkan b
Page 197 and 198:
dengan pelayaran, bukanlah avarij,
Page 199 and 200:
Dengan tidak mengurangi ketentuan d
Page 201 and 202:
arang itu disimpulkan dari konoseme
Page 203 and 204:
Pasal 741 Dengan berlalunya waktu 1
Page 205:
Kapal yang isi kotornya berukuran s
show all

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (Wetboek van ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?