peraturan menteri perindustrian republik indonesia nomor - Badan ...

14
Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008
Paragraf Kedua
Pemberian IUI
Tanpa Persetujuan Prinsip
Pasal 20
(1) Permohonan IUI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model
SP-I dan Formulir Model SP-II.
(2) Permohonan Izin Perluasan dilakukan dengan menggunakan
Formulir Model SP-III.
Pasal 21
(1) Permohonan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI-nya
Tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat
Pernyataan sesuai Formulir Model SP-I, dan bagi perusahaan
industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat
melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan
Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
(2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftar
Isian Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-II
yang diserahkan bersama Formulir Model SP-I kepada Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan dilengkapi
dokumen sebagai berikut :
a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya,
khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
b. Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi jenis industri yang
tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan
Industri/Kawasan Berikat;