Khittah NU dan Siasat Politik Kiai - Kliping Berita

Senin, 26 Juli 2004
WACANA
Khittah NU dan Siasat Politik Kiai
Oleh: Sumanto Al Qurtuby
BELUM lama ini, 21 ormas Islam di bawah naungan NU menggelar pertemuan
dengan Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah. Para pimpinan ormas mendesak agar
PWNU Jawa Tengah memberikan dukungan konkret kepada KH Hasyim Muzadi
yang berpasangan dengan Mega dalam putaran kedua pilpres tanggal 20
September mendatang. Bahkan mereka mengisyaratkan Khittah 1926 tidak
menutup kemungkinan untuk dikaji ulang pada Muktamar ke-31 di Donohudan,
Boyolali, akhir November mendatang.
Khittah NU 1926 yang digulirkan dalam Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di
Situbondo itu selama ini memang menjadi ganjalan dan "batu sandungan" buat
para kiai yang ingin terjun ke dunia politik praktis.
Tidak sedikit para kiai yang bingung, canggung atau mungkin setengah hati
menekuni dunia politik karena adanya kekhawatiran dengan keterlibatan secara
intens di dunia politik pragmatis, berarti telah menabrak/melanggar Khittah NU.
Kita tahu, Khittah NU yang diarsiteki oleh sejumlah kalangan muda NU progresif
waktu itu, al, KH Ahmad Sidiq dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), intinya ingin
mengembalikan NU ke ide dasar pendirian ormas, yakni sebagai jam'iyyah
islamiyah atau organisasi massa Islam yang mengurusi masalah sosial (mabarat),
ekonomi (iqtishadiyah), pendidikan (tarbiyah) dan dakwah.
Dari perspektif inilah maka tidak mengherankan apabila banyak para kiai yang
kemudian "kembali ke barak" (pesantren, jamaah) tidak lagi berpolitik praktis
lantaran berpandangan bahwa NU tidak lagi ngurusi politik meskipun sebetulnya
mereka menginginkannya.
Berkaitan dengan ini ada beberapa pertanyaan mendasar dan substansial.
Betulkah apabila kiai terlibat di dunia politik berarti telah melanggar Khittah NU?
Apakah Khittah itu berarti semacam "emoh" politik atau apriori terhadap
kekuasaan sehingga keputusan Khittah NU itu perlu dikaji ulang atau mungkin
dicabut? Bagi para "tekstualis NU" mungkin akan berpandangan, Khittah NU
berarti "emoh" politik atau apriori terhadap kekuasaan. Apabila ada kiai yang
berpolitik praktis berarti telah melanggar khittah seperti yang belum lama ini
disuarakan oleh kalangan "idealis NU", sampai-sampai mereka bermaksud
menggelar MLB (Musyawarah Luar Biasa) untuk "mengadili" para kiai yang terjun
ke dunia politik atau terlibat dukung-mendukung capres/cawapres tertentu.
Namun jika kita menggunakan pendekatan kesejarahan, atau latar sosio-historis
munculnya "teks Khittah NU" pada tahun 1984 itu, kita akan segera tahu
sesungguhnya teks Khittah NU itu bukan bermakna lari dari politik tetapi
sebetulnya sejenis "siasat politik kiai untuk mendapatkan akses kekuasaan
(kembali)".
Inilah tafsir tentang Khittah NU yang saya pegang.

Dipangkas
Kita maklum, sejak pendirian Orde Baru (OB) peran politik kiai NU dipangkas oleh
kekuasaan. Pemangkasan akses politik NU itu diduga kuat karena NU dipandang
sebagai bagian dari Orde Lama (OL). Sementara OL adalah musuh politik OB.
Karena itu, sejak proklamasi kekuasaan OB, program utama yang mereka garap
adalah pemutusan jaringan politik dan pemusnahan segala hal yang berkaitan
dengan OL. Tidak bisa dipungkiri, NU memang "bagian integral" dari kekuasaan
OL.
NU yang merupakan "organisasi kiai" pada waktu itu berfungsi memberikan
legitimasi kekuasaan melalui fatwa-fatwa keagamaan. Kita masih ingat, ketika
Presiden Soekarno didelegitimasi kekuasannya oleh sejumlah ormas Islam karena
dianggap tidak memenuhi kriteria pemimpin seperti disebutkan dalam teks-teks
Islam klasik, NU membela mati-matian melalui fatwa yang sangat mashur: waliyul
amri al-dzaruri bi al- syaukah.
"Buah" dari patronase ini, NU kemudian menikmati sejumlah fasilitas kekuasaan.
Beberapa periode, NU dipercaya menjabat Menteri Agama (Menag pertama adalah
KHA Wahid Hasyim, ayah Gus Dur). Meskipun di akhir kekuasaan OL, hubungan
harmoni ini agak renggang karena "kedekatan" Bung Karno dengan PKI, namun
stigma NU sebagai "mitra OL," di mata penguasa OB tetap melekat. Ini tentu ironis
sebab NU ikut terlibat "pengganyangan" PKI bersama-sama aparat OB.
Stigma NU sebagai bagian OL mengakibatkan ormas ini harus ikut menelan pil
pahit, yakni dipinggirkan dari arena kontestasi kekuasaan. Menteri Agama tidak
lagi dipegang oleh kader NU. Bahkan NU tidak hanya tidak diberi jatah Menteri
Agama tetapi juga "dibersihkan" dari Departemen Agama.
Waktu itu hampir mustahil mendapati kader NU yang menduduki posisi penting di
departemen ini. Kalaupun ada pasti kader NU yang sudah "bermimikri".
Pemangkasan akses kekuasaan NU tidak sebatas di Departemen Agama tetapi
hampir di semua jaringan politik pemerintahan.
Di PPP, NU juga tidak diberi ruang sama sekali untuk tampil sebagai pimpinan
teras partai. Lagi yang paling memilukan adalah banyaknya aset-aset kultural dan
ekonomi NU yang "pindah nama." Inilah fakta sejarah "tragedi NU" yang sangat
memilukan dan masih membekas hingga kini di relung-relung kalbu yang paling
dalam dari masyarakat NU.
Politik Neo-Kolonialisme
Berdasarkan catatan kesejarahan ini pula kita dapat mengerti sesungguhnya dunia
kiai dengan dunia politik tidak bisa dipisahkan secara ekstrem. Pandangan yang
menyatakan bahwa kiai yang memasuki wilayah kekuasaan sebagai "tabu" karena
kekuasaan dianggap area muharramat ("diharamkan"), sambil berseru bahwa
idealitas kiai harus di wilayah kultural ( pesantren, jamaah), adalah pandangan
yang naif, "ahistoris" di samping "kolonialistis."
Dikatakan "ahistoris" karena sejarah NU (dan kiai tentunya) tidak bisa dilepaskan
dari kepolitikan seperti yang saya paparkan di atas. Bukankah NU pernah menjadi
partai politik yang disegani di Republik ini? Lalu atas dasar apa kiai diharamkan
bersentuhan dengan politik praktis kekuasaan?
Pandangan yang menyatakan kiai haram berpolitik juga berwatak "kolonialistis"
karena pada saat kolonialisme Belanda dulu pandangan serupa pernah
mengemuka.
Kita tahu, Pemerintah Belanda pada waktu itu memang membatasi peran politik
kiai. Berbagai Undang-Undang Pemerintah (Regeering Reglement) dan Undang-

Undang Politik (Politieke Maatregel) dibuat untuk mengisolasi kiai dari berbagai
kegiatan yang dapat menimbulkan implikasi politik atau dalam bahasa mereka rust
en orde (ketentraman dan ketertiban).
Sejarawan muslim, Prof. Abdul Djamil dalam sebuah diskusi bersama Ilham
Institute belakangan ini berpendapat, peminggiran peran politik kiai itu
dikarenakan ia merupakan kelompok elite keagamaan yang memiliki kharisma
tradisional (ini istilah Weber) yang berpotensi menciptakan mobilitas untuk
menentang kolonial.
Sejarah mencatat, sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 memang telah
bermunculan agitasi militan terhadap penguasa asing yang disponsori para elite
agama itu. Mereka berhasil meningkatkan pengaruhnya atas masyarakat petani,
sementara institusi keagamaan semacam pesantren dijadikan sebagai instrumen
yang efektif bagi kampanye politik dalam menentang penguasa kolonial.
Sikap penentangan itu ada yang berbentuk perang terbuka seperti "Perang Jawa"
atau Pemberontakan Petani Banten 1888 maupun "perang terselubung" atau
dalam istilah Wertheim, kontrapunkt seperti ditunjukkan oleh Kiai Ahmad Rifa'i,
pemimpin Rifa'iyyah di pedalaman Jawa Tengah.
Prof. Sartono telah mendokumentasikan dengan cukup baik fakta sosial
perlawanan kiai ini dalam beberapa bukunya seperti Protest Movement in Rural
Java, Religious Movement in Java in the 19th and 20th Centuries, dan The Peasant
Revolt of Banten in 1888.
Model politik segregasi inilah yang di"fotokopi" Pemerintah OB sepanjang
kekuasaan politiknya sehingga tidak terlalu meleset jika dikatakan bahwa politik
OB adalah politik neo-kolonialisme. Pada waktu itu, kita menyaksikan kiai berada
di "pinggiran" yang jauh dari kekuasaan, bukan karena kemauan sendiri atau
katakanlah berdasarkan pilihan sadar-rasional tetapi karena memang dipinggirkan
dari arena kontestasi politik.
Proses peminggiran itu tidak lepas dari peran politik kiai di NU di samping NU
dianggap sebagai bagian dari OL yang pernah mem-back up kepemimpinan Bung
Karno. Realitas politik demikian dipandang membahayakan bagi tatanan politik
Orde Baru. Dalam perspektif inilah strategi kultural yang dulu pernah menjadi ikon
NU sebetulnya juga merupakan "keterpaksaan sejarah" karena NU tidak
mendapatkan ruang di wilayah politik kekuasaan struktural.
Kompromi Politik
Logika yang menyatakan bahwa kiai mengambil peran kultural karena merupakan
konsekuensi logis dari Khittah 1984 di Situbondo juga perlu dilihat ulang. Khittah
NU dalam pembacaan saya, sekali lagi, adalah bukan berarti NU harus lari dari
politik atau apriori terhadap kekuasaan melainkan sebuah "kompromi politik" untuk
mendapatkan akses kekuasaan (kembali).
Sikap kompromi itu ditunjukkan dengan adanya salah satu butir Khittah yang
menerima asas tunggal Pancasila. Sayang upaya kompromistik NU pada waktu itu
tidak dengan sendirinya mampu mengubah 100% image pemerintah Orde Baru
atas NU sehingga tetap saja organisasi ini dimarjinalkan dari arena kontestasi
politik.
Karena merasa upaya kompromi politik itu tidak berhasil, NU kemudian, maaf,
terpaksa mengambil "jalan lain" dalam menyalurkan aspirasi politiknya, yakni jalan
kultural. Maka muncullah "fikih sosial" yang dalam batas tertentu bermakna "fikih
perlawanan" terhadap langgam kekuasaan OB. Para kiai dulu juga terlibat advokasi
yang menentang pemerintah seperti dalam kasus Jenggawah atau Nipah. Karena
perannya di wilayah kultural inilah, lambat laun kiai (dan NU) identik dan

diidentikkan dengan "kekuasaan kultural" bukan lagi "kekuasaan struktural" yang
dulu pada masa OL sempat memainkan peranan penting di panggung kekuasaan.
Sampai di sini kita menjadi paham dan maklum kenapa belakangan muncul
"provokasi politik" (baik dari internal NU sendiri maupun kalangan luar) yang
menyerukan agar kiai harus "kembali ke barak" (pesantren, jamaah atau umat),
karena memandang dunia politik yang profan dan korup tidak selayaknya diurusi
kiai yang selama ini berkecimpung di bidang agama yang sakral. Sebuah
pandangan yang, sepintas tampak memuliakan dunia kiai tetapi pada saat yang
sama juga bisa bermakna "peminggiran" atau "pemangkasan" peran politik kiai.
Yang mestinya diperdebatkan adalah bukan boleh tidaknya kiai masuk kekuasaan
melainkan mampu dan tidaknya kiai jika ikut berkompetisi di dunia politik
kekuasaan yang profan dan korup itu. Di sinilah diperlukan pra-syarat berupa
kompetensi personal, yakni integritas moral dan kemampuan untuk memahami
politik dengan baik.
Jika para kiai memiliki kapabilitas untuk "mengelola politik," mengapa mereka tidak
diberi kesempatan untuk ikut bertarung di panggung politik? Sekali lagi, tidak
mengurangi makna dan semangat Khittah NU.(18)
-Sumanto Al Qurtuby Ketua program Research & Development Lakpesdam
NU Jawa Tengah; Direktur Eksekutif The Institute of Cross Religion &
Humanity ("Ilham Institute") Semarang