Peraturan menteri Nomor P-12 Tahun 2004

9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas
Tambang dalam Kawasan Hutan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kehutanan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 81/Menhut-II/2004 tentang Pembentukan Tim
Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Izin Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk
Kegiatan Pertambangan;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
LINDUNG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan adalah penggunaan kawasan
hutan lindung untuk segala bentuk kegiatan di bidang pertambangan tanpa mengubah peruntukan
dan fungsi pokok kawasan hutan.
2. Izin kegiatan di dalam kawasan hutan lindung adalah izin melaksanakan kegiatan studi kelayakan
atau eksplorasi pertambangan dalam rangka penggunaan kawasan hutan lindung.
3. Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung adalah izin menggunakan kawasan hutan lindung untuk
melaksanakan kegiatan eksploitasi/produksi atau konstruksi pertambangan untuk jangka waktu
tertentu.
4. Reklamasi areal bekas tambang pada hutan lindung adalah usaha untuk memperbaiki atau
memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan penggunaan
kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai
dengan fungsinya.
5. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dilaksanakan atas dasar
persetujuan menteri dalam bentuk izin kegiatan atau izin pinjam pakai kawasan hutan lindung
dengan kompensasi.
(2) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap 13 (tiga belas)
izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang nama perusahaan dan lokasi penambangannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004.
Pasal 3
Pengaturan penggunaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk
membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan.