Peraturan menteri Nomor P-12 Tahun 2004

Pasal 18
(1) Evaluasi dilakukan oleh Instansi Kehutanan Pusat bersama-sama Instansi Kehutanan Daerah dalam
rangka pengembalian kawasan hutan yang dipinjam pakai atau dalam rangka perpanjangan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sebelum izin pinjam pakai berakhir.
(3) Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Planologi
Kehutanan.
Pasal 19
Biaya monitoring dan evaluasi dibebankan kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.
BAB X
PENGEMBALIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG YANG DIPINJAM PAKAI
Pasal 20
(1) Kawasan hutan lindung yang telah selesai dipinjam pakai atau selesai digunakan untuk kegiatan
pertambangan wajib dikembalikan kepada Menteri.
(2) Pengembalian kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil
evaluasi.
BAB XI
SANKSI
Pasal 21
(1) Pemegang izin pinjam pakai yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
b. pencabutan izin pinjam pakai.
Pasal 22
(1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, karena pemegang izin tidak melaksanakan salah satu atau lebih
kewajiban yang ditetapkan.
(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf
a sampai dengan pemegang izin memenuhi kewajibannya.
Pasal 23
(1) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf b karena pemegang izin:
a. dalam waktu 1 (satu) tahun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2);
b. menggunakan kawasan hutan yang dipinjam pakai tidak sesuai dengan izin yang diberikan;