Peraturan menteri Nomor P-12 Tahun 2004

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.12/Menhut-II/2004
TENTANG
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN
MENTERI KEHUTANAN,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, ditetapkan bahwa semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan
di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau
perjanjian dimaksud;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004,
telah ditetapkan Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang berada di
Kawasan Hutan;
c. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2004 sebagaimana butir b, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan
Pertambangan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
4206);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan;

9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas
Tambang dalam Kawasan Hutan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kehutanan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 81/Menhut-II/2004 tentang Pembentukan Tim
Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Izin Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk
Kegiatan Pertambangan;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
LINDUNG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan adalah penggunaan kawasan
hutan lindung untuk segala bentuk kegiatan di bidang pertambangan tanpa mengubah peruntukan
dan fungsi pokok kawasan hutan.
2. Izin kegiatan di dalam kawasan hutan lindung adalah izin melaksanakan kegiatan studi kelayakan
atau eksplorasi pertambangan dalam rangka penggunaan kawasan hutan lindung.
3. Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung adalah izin menggunakan kawasan hutan lindung untuk
melaksanakan kegiatan eksploitasi/produksi atau konstruksi pertambangan untuk jangka waktu
tertentu.
4. Reklamasi areal bekas tambang pada hutan lindung adalah usaha untuk memperbaiki atau
memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan penggunaan
kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai
dengan fungsinya.
5. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dilaksanakan atas dasar
persetujuan menteri dalam bentuk izin kegiatan atau izin pinjam pakai kawasan hutan lindung
dengan kompensasi.
(2) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap 13 (tiga belas)
izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang nama perusahaan dan lokasi penambangannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004.
Pasal 3
Pengaturan penggunaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk
membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Bagian Kesatu
Tahap eksplorasi
Pasal 4
(1) Permohonan penggunaan kawasan hutan lindung pada tahap eksplorasi diajukan kepada menteri
oleh pimpinan tertinggi perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal
Departemen Kehutanan, Kepala Badan Planologi Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota
setempat.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
a. Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon untuk eksplorasi dengan skala peta dasar
minimal 1 : 250.000;
b. Izin atau perjanjian di bidang pertambangan;
c. Rencana kegiatan eksplorasi di dalam kawasan hutan lindung.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Planologi Kehutanan
atas nama Menteri menerbitkan izin kegiatan eksplorasi di dalam kawasan hutan lindung.
Bagian Kedua
Tahap eksploitasi
Pasal 5
(1) Permohonan penggunaan kawasan hutan lindung pada tahap eksploitasi diajukan kepada Menteri
oleh pemegang tertinggi perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara
Lingkungan Hidup, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Kepala Badan Planologi
Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
a. Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon dengan skala peta dasar minimal 1:100.000;
b. Izin atau perjanjian di bidang pertambangan;
c. Rencana penggunaan kawasan hutan lindung;
d. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan dan
menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan sesuai dengan
pedoman yang telah ditetapkan, yang disahkan oleh notaris;
e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disahkan oleh instansi yang
berwenang;
f. Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur setempat.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Planologi Kehutanan
mengkoordinasikan pelaksanaan kajian teknis tim terpadu dalam rangka penerbitan izin pinjam
pakai di kawasan hutan lindung.

(4) Pelaksanaan kegiatan tim teknis terpadu dibiayai oleh pemohon.
(5) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Planologi Kehutanan
dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil kajian
menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri.
(6) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan planologi kehutanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) Menteri menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai kepada pemohon sebagai dasar untuk
memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
Pasal 6
(1) Badan Planologi Kehutanan bersama instansi kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam surat
persetujuan pinjam pakai yang telah diterbitkan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Kepala Badan Planologi Kehutanan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
(3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
menerbitkan keputusan tentang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, setelah seluruh kewajiban
yang tercantum dalam surat persetujuan pinjam pakai dipenuhi oleh pemohon.
BAB IV
KEWAJIBAN PEMOHON / PEMEGANG IZIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Kewajiban pemohon pada tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah
sebagai berikut:
a. membayar ganti rugi nilai tegakan yang ditebang;
b. menyusun rencana kegiatan di dalam kawasan hutan;
c. menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan bertanggung jawab terhadap
dampak negatif lingkungan sekitarnya sebagai akibat kegiatan pertambangan;
d. mereklamasi dan mereboisasi kawasan hutan bekas kegiatan eksplorasi;
e. membuat laporan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Menteri;
f. membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban, yang disahkan oleh
notaris.
(2) Kewajiban pemohon pada tahap eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai
berikut :
a. membayar ganti rugi nilai tegakan yang ditebang;
b. menyediakan dan menyerahkan tanah lain kepada Departemen Kehutanan sebagai kompensasi
atas kawasan hutan lindung yang dipinjam;

c. menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas dan penyelesaian
berita acara tata batas, serta biaya inventarisasi atas kawasan hutan lindung yang dipinjam dan
tanah kompensasi;
d. menyusun rencana kerja penggunaan kawasan hutan lima tahunan dan dirinci dalam tahunan,
yang memuat antara lain kegiatan penambangan dan sarana pendukungnya, reklamasi dan
konservasi tanah, pemanfaatan/penebangan, perlindungan hutan dan konservasi
keanekaragaman hayati, dan rencana tapak yang disetujui oleh Kepala Badan Planologi
Kehutanan atas nama Menteri;
e. membayar dana jaminan reklamasi;
f. membiayai dan melaksanakan reboisasi atas lahan kompensasi;
g. menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan bertanggung jawab terhadap
dampak negatif lingkungan sekitarnya sebagai akibat kegiatan pertambangan;
h. mereklamasi kawasan hutan lindung yang dipinjam pakaikan berdasarkan rencana kerja
penggunaan kawasan hutan yang disetujui sebagaimana dimaksud huruf d;
i. membuat laporan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Menteri;
j. dalam hal pemegang izin dikenakan sanksi administartif berupa pencabutan izin maka pemegang
izin tetap harus menyelesaikan kegiatan reklamasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai;
k. membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban yang disahkan oleh
notaris.
Bagian Kedua
Nilai Tegakan
Pasal 8
(1) Badan Planologi Kehutanan melakukan inventarisasi potensi tegakan pada areal yang diberikan izin
pinjam pakai.
(2) Berdasarkan hasil inventarisasi potensi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang
izin wajib membayar ganti rugi nilai tegakan kepada negara melalui Departemen Kehutanan.
Bagian Ketiga
Kompensasi Pinjam Pakai
Pasal 9
(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dikenakan kompensasi berupa menyediakan dan
menyerahkan lahan di luar kawasan hutan untuk dijadikan kawasan hutan.
(2) Persyaratan lahan kompensasi :
a. memiliki status tanah yang jelas dan bertitel hak atas nama pemohon;
b. bebas dari pembebanan hak tanggungan;
c. bebas dari sengketa;
d. berbatasan langsung dengan kawasan hutan; dan
e. terletak dalam satu DAS/Sub DAS Kabupaten/Provinsi dengan areal yang dipinjampakaikan;
f. memenuhi persyaratan teknis untuk dijadikan hutan.

(3) Pada Provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan, areal kompensasinya
seluas dua kali kawasan hutan yang dipinjampakaikan.
(4) Pada Provinsi yang luas kawasan hutannya 30% dari luas daratan atau lebih, areal kompensasinya
seluas kawasan hutan yang dipinjampakaikan.
Pasal 10
Biaya pengukuran, pemetaan, pemancangan tanda batas, dan penyelesaian berita acara tata batas
serta biaya inventarisasi kawasan hutan lindung yang dipinjam pakai dan lahan kompensasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 11
(1) Reboisasi pada lahan kompensasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Serah terima tanaman hasil reboisasi pada lahan kompenasi dilaksanakan pada tahun ke-4 (empat)
setelah dilakukan penilaian oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan di
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3) Serah terima tanaman hasil reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima tanaman reboisasi pada lahan kompensasi dari pemegang izin pinjam pakai
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Bagian Keempat
Reklamasi
Pasal 12
Ketentuan mengenai reklamasi dan kriteria keberhasilan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 13
(1) Dalam hal kawasan hutan bekas tambang tidak dapat di reklamasi menjadi hutan kembali maka
pemegang izin dikenakan kompensasi tambahan, berupa bagi hasil yang besarnya ditetapkan
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Dana yang diperoleh dari bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
memulihkan kembali lahan reklamasi kawasan hutan melalui kegiatan uji coba dan kegiatan
pendukung lainnya.
Bagian Kelima
Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan
Pasal 14
(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung wajib menyusun rencana kerja penggunaan
kawasan hutan lima tahun yang dirinci dalam rencana kerja tahunan.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan penambangan yang
dirinci dalam blok-blok, rencana pembangunan jalan tambang, serta rencana reklamasi, konservasi
tanah, pemanfaatan/penebangan, perlindungan hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati.
(3) Persetujuan Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan
Planologi Kehutanan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN
Bagian Kesatu
Tahap Eksplorasi
Pasal 15
(1) Izin kegiatan di dalam kawasan hutan lindung berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
ditandatangani surat izin dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin kegiatan dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri laporan hasil
eksplorasi yang telah dilaksanakan.
Bagian Kedua
Tahap Eksploitasi
Pasal 16
(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani izin pinjam pakai dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
(3) Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17
(1) Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban–kewajiban yang harus dipenuhi oleh
pemegang izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Monitoring dilakukan oleh instansi kehutanan terkait di daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas
Provinsi yang membidangi kehutanan.
(3) Monitoring dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan
kepada pemegang izin yang bersangkutan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Negara Lingkungan Hidup, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Kepala Badan Planologi
Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 18
(1) Evaluasi dilakukan oleh Instansi Kehutanan Pusat bersama-sama Instansi Kehutanan Daerah dalam
rangka pengembalian kawasan hutan yang dipinjam pakai atau dalam rangka perpanjangan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sebelum izin pinjam pakai berakhir.
(3) Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Planologi
Kehutanan.
Pasal 19
Biaya monitoring dan evaluasi dibebankan kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.
BAB X
PENGEMBALIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG YANG DIPINJAM PAKAI
Pasal 20
(1) Kawasan hutan lindung yang telah selesai dipinjam pakai atau selesai digunakan untuk kegiatan
pertambangan wajib dikembalikan kepada Menteri.
(2) Pengembalian kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil
evaluasi.
BAB XI
SANKSI
Pasal 21
(1) Pemegang izin pinjam pakai yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
b. pencabutan izin pinjam pakai.
Pasal 22
(1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, karena pemegang izin tidak melaksanakan salah satu atau lebih
kewajiban yang ditetapkan.
(2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf
a sampai dengan pemegang izin memenuhi kewajibannya.
Pasal 23
(1) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf b karena pemegang izin:
a. dalam waktu 1 (satu) tahun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2);
b. menggunakan kawasan hutan yang dipinjam pakai tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

c. memindahtangankan sebagian atau seluruh kawasan hutan yang dipinjam pakai kepada pihak
lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri;
d. dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999.
(2) Pencabutan izin pinjam pakai sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, b dan c, dilakukan setelah pemegang izin diberi peringatan sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
(3) Khusus untuk pencabutan izin dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Kegiatan penambangan harus dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Gubernur di seluruh Indonesia.
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
8. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s/d XI.
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 September 2004
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA