Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah 2004 “ TEROR ... - KontraS

Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah 2004Pengantar(Ringkasan Laporan)Dalam Rangka Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2004LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DANADVOKASI HAK ASASI MANUSIA (LPSHAM) Sulawesi Tengah“ TEROR DAN KEKERASAN DIBAWAHPEMERINTAHAN YANG KORUP “Laporan ini merupakan catatan tahunan khusus mengenai evaluasi terhadap situasidan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun2004. Selain itu, laporan ini juga akan mencoba memberikan gambaran tentangevalusi pelaksanan pemerintahan yang bersih, adil dan demokratis termasukperihal upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan danpenghukuman serta santunan terhadap para korban Pelanggaran HAM.Meningkatnya intentisitas pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah telah diperparaholeh lemahnya pengungkapan kasus-kasus dan penegakan hukum yang padaakhirnya mengusik rasa keadilan bagi korban dan kelurga korban serta masyarakatSulawesi Tengah.Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Merekadikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalamsemangat persaudaraan (DUHAM Pasal 1)GRAFIK KEKERASANSULAWESI TENGAH 2004KEJADIANJUMLAHPenembakan 11Peledakan 8Pembunuhan 2Orang Hilang 1Penganiayaan 5Teror BOM 5Konflik Antar Kampung 3Amuk Massa 2Penyerangan 1Jumlah 38LPS - HAM : Diolah dari Berbagai Sumber, Tahun 2004DIAGRAM KEKERASAN DI SULAWESI TENGAH2004Penembakan9% 6%Peledakan3%15%Pembunuhan31%Orang Hilang15%Penganiyaan3% 6% 12%Teror BOMKonflik Antar KampungAmuk MassaPenyeranganLPS-HAM : Diolah Dari berbagai sumber, 2004Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004

Amuk Massa dan Bentrok Antar WargaPertikaian antar warga yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2004telah terjadi 3 kali. Peristiwa ini juga telah menimbulkan perilaku agresif danpenyelesaian masalah-masalah masyarakat dengan kekerasan.Pada tanggal 24 Januari 2004, di kabupaten Banggai, telah terjadi pertikaian antarwarga yang awalnya dipicu oleh pertikaian antar anggota warga Desa Lamo denganwarga Desa Uso Kecamatan Batui. Peristiwa ini mengakibatkan 2 orang warga Lamomeninggal. Jatuhnya korban jiwa memicu emosi warga Desa Lamo, akibatnya terjadipenyerbuan terhadap warga Desa Uso, 39 rumah milik warga desa Uso habis dibakarmassa.Kasus yang sama juga terjadi Di kabupaten Parigi-Moutong, pada tanggal 21 Oktober2004, puluhan massa dari Desa Parigimpu menyerang ke Desa Dolago. Pemicukekerasan ini adalah tewasnya dua orang warga Desa Parigimpu (ibu dan anak) yangdiduga dilakukan oleh salah seorang warga desa Dolago.Di Sidondo kecamatan Biromaru kabupaten Donggala terjadi bentrok antar wargadusun I dan II pada Rabu, 3 November 2004 yang dipicu karena hilangnya salahseorang warga dusun I bernama Sabri sejak Sabtu, 30 Oktober 2004 yang menimbulkankecurigaan warga dusun I bahwa pelaku dibalik hilangnya Sabri adalah beberapawarga dusun II. Keluarga dan beberapa warga dusun I sudah berupaya mencari Sabritapi usaha tersebut tidak mendapatkan jejak keberadaan Sabri. Sehingga selangbeberapa hari sejak hilangnya Sabri warga situasi desa Sidondo semakin mencekamkarena tersebar informasi akan ada penyerangan oleh warga dusun I pada wargadusun II, maka klimaksnya pada Rabu pagi, 3 November 2004 terjadi konsentrasimassa di dua dusun tersebut dengan dilengkapi senjata busur, parang dan dum-dumserta beberapa senjata rakitan (sumber Radar Sulteng dan Nuansa Pos). Pertikaianmeletus dimana sebelumnya datang 3 orang anggota polisi dari Resort Donggala yangmenimbulkan ketidak senangan kedua kelompok warga tersebut dan terjadi aksipelemparan terhadap 3 anggota polisi tersebut. Ketiga anggota polisi tersebut berhasilmelarikan diri tapi mengalami luka-luka, setelah itu antar kedua warga tersebutlangsung saling menyerang satu dengan lainnya. Selang waktu kemudian datang satupeleton perintis dari Polda Sulteng langsung melakukan aksi untuk melerai pertikaiantersebut dengan mengejar warga yang sedang bertikai bahkan sempat melepastembakan. Pada pertikaian tersebut mengakibatkan 2 orang warga dusun I tewaskarena diterjang peluru tajam dan beberapa warga sempat ditangkap dan ditahanpihak kepolisian.Kekerasan AparatHarapan besar masyarakat terhadap perubahan dan kembalinya POLRI menjalankan fungsidan perannya secara proporsional yakni pelindung dan pengayom masyarakat sekaliguspenegak hukum yang berpihak pada keadilan. POLRI juga bertekad untuk melakukanEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 4

perbaikan yang menyeluruh termasuk pembenahan struktur kelembagaan maupun perbaikandan peningkatan kualitas SDM sehingga memperbaiki citra buruk kepolisian di masyarakat.Dalam realitasnya, ternyata komitmen tersebut tidak menghasilkan perubahan yangsignifikan, bahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Sulawesi Tengahbelakangan ini justru banyak dilakukan oleh POLRI, baik yang dilakukan secara langsungmaupun tidak langsung (pembiaran terhadap kasus-kasus yang terjadi). Pengayom kepolisiandipertanyakan, bahkan digugat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelahsecara resmi dinyatakan terpisah dari TNI pada tanggal 1 Januari 2001.Di Tahun 2004 pihak Kepolisian Daerah Sulteng banyak mencatat tindak kriminal yang terjadidi wilayah konflik Poso meski demikian penyelesaiannya pun masih menjadi pertanyaan bagimasyarakat. Pada pertengahan Februari 2004 di Petasia, Morowali seorang masyarakat sipildianiaya oleh sekelompok anggota kepolisian dari satuan Brimob Resimen III yang lagimabuk, Korban mengalami cacat fisik setelah mendapatkan pukulan popor senjata dansabetan parang dileher. Tindakan kejam lainnya di Kecamatan Lore Selatan, Poso, seorangpejabat kepolisian (Kapolsek Lore Selatan) dengan arogan menembak seorang masyarakatyang tidak berdosa. Penangkapan yang disertai dengan kekerasan juga terjadi pada seorangwarga Poso, Bambang yang ditembak oleh Polisi pada tanggal 29 Juli 2004 di Desa Betue, LoreUtara, Poso. Lelaki itu di duga sebagai pelaku penembakan Jaksa Fery Silalahi, tapi ternyatakemudian tidak terbukti dan dilepaskan.Catatan-catatan ini – yang meskipun belum merangkum data tindak kekerasan oleh aparatkepolisian secara menyeluruh, sudah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwa perilakuaparat kepolisian sebagai pelanggar HAM tetap tidak berubah sebagaimana saat kepolisianberada di bawah ABRI. Dari uraian ini, LPSHAM Sulteng menilai bahwa:1. Kekerasan ternyata masih merupakan perioritas aparat kepolisian dalam menciptakankeamanan dan ketertiban;2. Pola penanganan dalam merespon persoalan dalam masyarakat belakangan inimenunjukkan belum berubahnya perilaku, watak dan karakter kepolisian yangmiliteristik ala orde baru.Menindas Kebebasan, Meminggirkan Kaum BawahDengan dalih bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan stabilisasi politik dankeamanan, otoritas politik sipil telah melakukan pengekangan-pengekangan terhadapkebebasan sipil secara serius. Operasi pemulihan keamanan di Poso danperpanjangannya, serta legislasi anti terorisme adalah contoh nyata darikecenderungan politik yang konservatif dan cenderung draconian dalam menyikapipersoalan-persoalan keamanan kita.Pemerintahan ini telah secara oportunistik memanfaatkan keterbatasan cakrawalapikir masyarakat kita, khususnya kelas menengah, demi keuntungan politik sesaat.Proses depolitisasi sepanjang Orde Baru telah menghasilkan sebuah kelas menengahyang gagap demokrasi dan tidak sadar akan pentingnya perlindungan danpemenuhan hak asasi manusia. Preferensi politik sebagian besar kelas menengah kitaEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 5

akan keamanan, kestabilan dan investasi, termasuk diakomodasinya kembali peranTNI dalam penanganan keamanan dalam negeri, telah dimanfaatkan secara sempitoleh pemerintahan ini dengan memformulasi kebijakan-kebijakan keamanan yangcenderung menafikan opsi-opsi demokratis.Di sisi lain, juga dengan alasan pemulihan ekonomi, khususnya untuk menarikkembali investor, pemerintahan ini sangat sibuk memarjinalkan dan melanggar hakhakkaum miskin.Kembali, tuntutan-tuntutan kaum pengusaha dan kelas menengah akan keamanan,kerapihan kota, kepastian hukum, dan jaminan terhadap property rights, telah dijadikanlegitimasi atas produksi kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pemerintahan yangotoriter dan secara ekstrim sangat represif terhadap kaum bawah.Kebijakan dan praktek pemerintahan yang cenderung menindas kebebasan sipil danmeminggirkan kaum bawah ini akan sangat membahayakan proses transisi demokrasikita. Dalam kerangka jangka panjang kedua elemen represif ini akan menyebabkandemokrasi yang kita bangun hanya akan menjadi demokrasi prosedural, tanpasubstansi utamanya yaitu partisipasi politik yang luas. Demokrasi prosedural tidakakan mampu menjawab permasalahan mendasar proses pembangunan, yaitukemiskinan dan disparitas sosial.Pemihakan Pada Modal dan Elite KekuasaanPraktek pelanggaran HAM yang terjadi berdiri di atas sebuah konstruksi ekonomipolitik yang memihak pemilik modal dan kalangan elite kekuasaan.Sepanjang tahun 2004 di Sulawesi Tengah masyarakat tani dalam kehidupannyapenuh dengan kecemasan dan ancaman akan keberlangsungan hidup. Untukmemperoleh dan mempertahankan akses sumber daya alam, petani harusdiperhadapkan dengan tindakan kekerasan, pemindahpaksaan, penangkapan petani(kriminalisasi) yang selama ini menjadi tumpuan hidup kaum tani. Hal ini terjadi padamasyarakat Seseba yang hingga kini masih mengalami ancaman dan kekerasan dariaparat keamanan atas permintaan PT. Delta Subur Permai yang secara sepihak telahmencaplok wilayah kelolah Masyarakat Seseba dimana kondisi ini juga dialami olehMasyarakat Lalundu, Donggala dimana lahan perkebunan dicaplok oleh PT.Mamuang, perusahaan sawit PT. Astra Group.Praktek-praktek peminggiran hak-hak kelolah masyarakat juga di alami olehmasyarakat nelayan dimana pengusaha perikanan yang dilengkapi dengan fasilitasalat tangkap modern di wilayah tangkapan perairan tradisional. Masyarakat DesaMonsongan kecamatan Banggai kabupaten Banggai Kepulauan, kawasan tangkap danjalur lalu lintas bagi nelayan lokal telah dikavling oleh perusahaan budidaya mutiarayang di dukung oleh pemerintah setempat karena pengoperasian perusahaan tersebutmendapat izin dari instansi terkait pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 6

Pada kasus perburuhan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak olehpihak perusahaan seperti yang dialami para karyawan PT Hasrat Abadi cabang Paluyang di PHK secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini menunjukkanbegitu rendahnya posisi tawar kaum buruh dengan pihak perusahaan.Ancaman Terhadap Human Rights DefendersDalam berbagai bentuknya, sepanjang tahun 2004 terdapat fenomena ancaman yangserius terhadap keselamatan para aktivis hak asasi manusia dan keberlanjutan kerjahak asasi manusia.Wafatnya Munir karena di racun dan pelakunya sampai sekarangmasih misterius merupakan peringatan bagi para pejuang demokrasi dan penegakanHAM, bahwa negara tidak secara serius memberikan perlindungan bagi para pembelaHak Asasi Manusia (Human Rights Defender).Berbagai kasus teror dan intimidasi terhadap orang maupun lembaga yang berjuanguntuk penegakan Demokrasi dan HAM sering terjadi, seperti penyerangan danpengrusakan terhadap kantor KontraS di jalan Cisadane Jakarta oleh OKP PPM(Pemuda Panca Marga).Di Sulawesi Tengah hal sama juga terjadi, dimana kantor Yayasan Dopalak Indonesia(YDI) di Toli-Toli dilempar dan dirusak oleh sekelompok orang (preman bayaran). DiPalu, pada tanggal 30 November 2004, kantor LPS-HAM dikepung oleh para premanyang diorganisir oleh salah seorang anggota DPRD Donggala yang terlibat dalamkasus dugaan korupsi dana APBD Donggala. Kejadian ini merupakan buntut daripelaporan dugaan korupsi dana APBD tahun 2000-2004 Kabupaten Donggala.Pada tanggal 26 Desember 2004, di Luwuk-Banggai, Hidayat Monoarfa, saksi sekaligusPelapor dugaan korupsi APBD Banggai dan Banggai Kepulauan di pukul denganbenda tumpul sehingga harus di opname di RSU Banggai.Selain hal tersebut di atas, juga ada upaya untuk mengkriminalisasikan para penegakHAM dengan sangkaan melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadapseseorang maupun terhadap sebuah organisasi. Kekerasan yang terjadi terhadapaktivis pembela HAM dikhawatirkan berpengaruh dengan munculnya ketakutanmasyarakat untuk melaporkan terhadap berbagai kasus yang merugikan masyarakatseperti pelanggaran HAM dan kasus dugaan korupsi dana pembangunan.Buruk Rupa ; Pemerintahan Korup dan PemberantasannyaYang Setengah HatiTindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah sudahmeluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun,baik dari jumlah kasus yang terjadi, pola/modus operandinya serta semakinEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 7

meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara dan masyarakat yang dilakukansecara sistematis dan telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.Dengan peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali telah membawabencana tidak hanya pada kerugian negara tetapi lebih jauh lagi telah turutmemperpanjang penderitaan rakyat yang ditandai dengan raibnya anggaranpembangunan masyarakat. Dengan Dampak yang meluas dan sitematis, maka tindakpidana korupsi ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomimasyarakat, dan karena dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Olehnya itu,pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, tetapi dituntutcara-cara luar biasa.Perkembangan Penanganan Kasus Korupsi-Kolusi danNepotisme Dalam Wilayah Hukum Sulawesi Tengah PeriodeTahun 2001-2003Dihentikan24%Macet20%Selesai56%Selesai Dihentikan MacetDi Sulawesi Tengahmisalnya, bahwa dalamkurung waktu tahun 2001hingga 2003 telah tercatatsedikitnya 27 kasuskorupsi yang telahhentikan penyelidikannya(SP3) yang sedangditangani oleh pihakkejaksaan. Kasus-kasusyang dihentikan ini adalah mayoritas kasus-kasus penyimpangan proyek padadinas/instansi pemerintah. Tidak hanya itu, pihak kejaksaan pun masih menyisahkan(tunggakan) sejumlah 22 kasus. Ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen kejaksaandalam pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah pada saat itu sungguh kecil danterkesan melidungi para pelaku koruptor yang mempunyai akses kekuasaan baikpolitik maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh tidak adanya komitmenpemerintah untuk memberantas korupsi meski pemerintah telah membentuk suatulembaga khusus seperti KPK yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebasdari kekuasaan manapun yang ditambah dengan produk perundang-undangan relatifbaik diterapkan untuk mengawali pemberantasan korupsi.BEBERAPA KASUS YANG PERNAH DIHENTIKAN (SP3)OLEH PIHAK KEJAKSAAN DI SULAWESI TENGAHPERIODE 2001 S/D 2003No Kasus-Kasus Jaksa Penyidik Keterangan1. Dugaan Penyelewengan di Balai RehabilitasiLahan dan Konservasi Tanah Palu-Poso padaPelaksanaan Lelang Proyek Kehutanan- H. Asmal Melayu,SH- Bennu DjamaluddinDihentikankarena dianggaptidak cukup buktiDalam Hutan Kemasyarakatan OECF TA.1998/1999 dan TA. 2000/2001.- Paradjai Pulung- Firdaus Jahja, SH2. Dugaan terjadinya kebocoran dana bantuan - H. A. M. Sabri B, SH DihentikanEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 8

angkutan beras di Dep. Sosial PropinsiSulteng TA. 1998/1999.3. Dugaan tindak pidana korupsi dana bantuankecamatan yang dilakukan oleh Kadis PMDDati II Donggala.4. Dugaan Penyimpangan di Dinas PU BinaMarga Dati II Donggala pada PelaksanaanProyek Bantuan Peningkatan JalanKabupaten TA. 1997/1998.5. Dugaan penyimpangan pelaksanaan Proyekpeningkatan jalan poros tawaeli-toboli TA.1999/2000 yang dikerjakan oleh PT. TujuWali-wali dan PT. Kurnia Sulawesi Tama.6. Dugaan KKN dan Manipulasi Proyek TA.2000 oleh Kakanwil Kehakiman dan HAMSulteng pada Kantor Wil. Kehakiman danHAM Sulteng7. Dugaan Korupsi pada Proyek PelaksanaanProyek Pemeliharaan Jalan Rutin danBerkala TA. 2000 Di Kota Palu8. Dugaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme padaPelelangan Proyek Pengadaan Rice Miling(RMU) Pada Kantor Dinas Pertanian danTanaman Pangan Sulteng TA. 20009 Dugaan Tindak pidana korupsi Pada KantorDinas Pendidikan dan Kebudayaan (DiknasProvinsi Sulteng) pada Proyek PengadaanPeralatan Bengkel Mesin SMK 3 Poso TA.1998/199910. Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan AlatPendingin Ikan (Cold Storage) pada KantorSekertariat Daerah Provinsi Sulawesi TengahSumber : Diolah dari berbagai sumber, 2004- Ismail M. Tahir- I Ketut Suarta- Manna Sihombing,SH- S. Duryat, SH- Thomas Sinay- A.M. Ukkas, SH- Andrianis, SH- Marwan Wahab, SH- Ismail M. Tahir- I Ketut Suarta- A.R. Pasanrangi- Paradjai Pulung- As’Ad Lawali, SH- La Anatara, SH- Firdaus Jahja, SH- H.A.M. Sabri, SH- Ismail M. Tahir, SH- Thomas Sinay- I Sukirman, SH- La Anatara, SH- Edy Dikdaya, SH- H.A. Sabri B, SH- Ismail M. Tahir- Suherlan, SH- Tatang Agus V, SH- La Anatara, SH- As’ad Lawali, SH- I Sukirman, SH- Suherlan, SH- Tatang Agus V, SH- B.D. Nainggolan,SH- As’ad Lawali, SH- Tatang Agus V, SH- T.M. Aritonang, SH- Sofyan L, SH- Bambang, SH- Agustiawan, SH- Ashari S, SHkarena dianggaptidak cukup buktiDihentikankarena dianggaptidak cukupbuktiDihentikankarena dianggaptidak cukupbuktiDihentikankarena dianggaptidak cukupbuktiDihentikankarena dianggaptidak cukupbuktiDihentikankarena dianggaptidak cukupbuktiDihentikankarena dianggaptidak cukupbuktiDihentikankarena dianggaptidak cukupbuktiDihentikankarena dianggaptidak cukupbuktiEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 9

Akses informasi tentang proses hukum pemberantasan praktek korupsi di SulawesiTengah yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum hampir menjadi mimpiusang disetiap kepala masyarakat yang mempunyai harapan tentangpemberantasan korupsi “tanpa pandang bulu”, bagaimana tidak untuk mengetahuikasus-kasus korupsi yang sedang diusut pihak penegak hukum, masyarakat masihdiperhadapkan dengan alasan-alasan tidak subtansi yang akhirnya menggiringpada lemahnya kontrol masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi yang sedangditangani oleh aparat penegak hukum. Sungguh ironis, karna yang nampak luarbiasa dari kasus korupsi di Sulawesi Tengah bukan pada penyelesaiannya tetapipada alasan-alasan penhentiannya penyelidikan/penyidikan perkara “Tidak CukupBukti” karena : personil dan biaya kurang, wilayah jauh sehingga menyulitkanpulbaket atau karena jaksa yang menanganinya telah dimutasi/pensiun.Namun ada hal yang menarik patut dicatat dalam pertengahan tahun 2004, adalahterkikisnya sikap tabu masyarakat untuk membahas, mencari informasi danmelaporkan dugaan terjadinya kasus korupsi. Yang secara sadar atau tidak,masyarakat telah mempergunakan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkandalam UU No. 20/2001 Tentang Perubahan UU. No. 31/1999 PemberantasanTindak Pidana Korupsi pada Pasal 41 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :“(1). Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi.(2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkandiwujudkan dalam bentuk :a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telahterjadi tindak pidana korupsi;b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh danmemberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsikepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepadapenegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yangdiberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari.e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.Peningkatan partisipasi masyarakat di Sulawesi Tengah ditandai denganmeningkatnya frekwensi laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yangdisampaikan oleh CWC-LPSHAM baik secara langsung maupun melalui via telpononline sejak bulan oktober 2004 pada tabel grafik berikut ini :Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 10

876543210Catatan Penerimaan Laporan Masyarakat TentangDugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PadaCorruption Watch Commission LPSHAMSulawesi Tengah1 1 1 10 0 0 0 02 2Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop DesPengaduan Langsung56Telpon Online73Bahwa dari berbagai laporan yang telah disampaikan dan temuan-temuan pihaklainnya, oleh CWC-LPSHAM bersama dengan masyarakat dan Lembaga MitraLainnya (SKAK Banggai, Gempur Banggai, Hipmit Tolitoli, LeSPek Buol dan KoalisiRakyat Menggugat Sulteng) telah berupaya menindaklanjuti dugaan kasus denganmelakukan pengumpulan data lapangan dan studi dokumen melalui investigasiyang pada tahap selanjutnya akan dilanjutkan dengan mengadvokasi kasus korupsiyang telah dilaporkan dan tetap melakukan monitoring kasus baik itu pada tingkatpenyelidikan/penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan (pengadilan).4Perkembangan Penanganan Kasus Korupsi Di Sulawesi TengahCWC-LPSHAM kerjasama dengan SKAK Banggai, Gempur Banggai,Hipmit Tolitoli, LeSPek Buol dan Koalisi Rakyat MenggugatSulawesi Tengah3210PropinsiKota PaluDonggalaBanggaiTolitoliBangkepBuolPosoTounaMorowaliParimoInvestigasi Analisis/Pelaporan Lik/Dik dan PengadilanUntuk memperkuat kontrol masyarakat terhadap seluruh rangkaian prosesperadilan kasus tindak pidana korupsi maka langkah eksaminasi publik sangatpenting dilakukan untuk menilai dan menguji putusan hakim dalam memutuskanperkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk kontrol masyarakat dalampemberantasan korupsi.Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 11

PENANGANAN PERKARA TINDAK KORUPSI DALAM WILAYAH HUKUMKEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAHJANUARI S/D DESEMBER 2004KEJAKSAAN /TAHAPANPERKARALIKDIKPENUNTUTAN(SIDANG)INCKRAHTKASASI /BANDINGDIHENTIKAN(SP3)Kejati Sulteng 0 4 7 2 7 1Kejari Palu 0 0 2 0 0 0Kejari Donggala 0 0 4 0 0 0Kejari Luwuk 0 1 2 0 0 0Kejari Poso 0 0 6 2 3 0Kejari Tolitoli 0 0 1 0 0 3Kejari Buol 0 1 0 0 0 0Kejari Bangkep 0 1 0 0 0 0Sumber : CWC LPSHAM Sulteng yang diolah dari berbagai sumber, 2004Yang menarik dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KejaksaanTinggi Sulawesi Tengah dan jajarannya adalah diterbitkan SP3 (Surat PenghentianPenyelidikan Perkara) kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek BantuanKemanusiaan Konflik Poso pada Pekerjaan Pemulangan Pengungsi ke Poso yangdiduga melibatkan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Pimbagpro, PerusahaanPelaksana Proyek. Bahwa dengan diterbitkannya SP3 tersebut, maka laporan auditBPKP Sulawesi Tengah yang bernomor : LAP-214/PW10/5/2003 Tgl. 21-11-2003tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Pemulangan PengungsiKorban Konflik Sosial Poso, akhir kandas di tangan kejaksaan tinggi sulawesitengah dimana proses penyelidikan dan penerbitan SP3 tidak transparan sehinggaoleh masyarakat korban konflik poso telah menjadi bukti bahwa penegakan hukumtidak berpihak kepada mereka. Apakah pengungsi tidak mengetahui adanyapemotongan biaya pemulangan mereka ? atau Apakah laporan yang diberikan olehBPKP kepada kejaksaan tinggi adalah sebuah laporan “akal-akalan” ? Untukmenjawab hal itu, itu sudah seharusnya pihak kejaksaan tinggi menyampaikanhasil-hasil penyelidikan sehingga diterbitkannya SP3 kepada publik apabilakejaksaan punya komitment dan loyalitas terhadap penuntasan kasus korupsi diSulawesi Tengah.Sementara, dalam rentang waktu tahun 2001 hingga pertengahan tahun 2004 jajaranKejari Tolitoli hampir tidak pernah menyentuh penyelesaian kasus dugaan tindakpidana korupsi meski sekian telah banyak pihak yang melaporkan dugaanterjadinya tindak pidana korupsi dalam wilayah itu. Bukankah kasus yang saat iniEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 12

lagi memasuki tahap penuntutan (persidangan) kasus korupsi APBD Tolitoli telahdilaporkan ke Kejari Tolitoli pada tahun 2001. Apakah ini mengindikasikan bahwaJajaran Kejari Tolitoli pada masa itu telah memelihara kasus-kasus korupsi ?Apabila ini terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi yang terjadi telahmemasuki tahap kedua yaitu praktek korupsi di tingkat aparat penegak hukum(judicial corruption).BEBERAPA KASUS KORUPSI DALAM PROSES PENYELIDIKAN/ PENYIDIKANDAN PENUNTUTAN DALAM WILAYAH HUKUM SULAWESI TENGAHPERIODE JANUARI – OKTOBER 2004No. Kasus Pihak Yg Terlibat Taksiran Kerugian1. Dugaan Korupsi APBDKab. Donggala dalampenggunaan belanja DPRDdan Sekretariat DPRDKab. Donggala periodetahun 2000-2004.2. Dugaan PenyimpanganDana Hutan TanamanUnggulan (HTU) LokalSeluas 800 Ha pada proyekrehabilitasi3. Dugaan PenyimpanganDana KUT periode tahun1998-1999.4. Dugaan PenyalagunaanDana APBD T.A. 2000-20045. Dugaan PenyimpanganDana Pelaksanaan ProyekPra Instalasi danPenyiapan Ruang RSUAnutapura Palu- Sutomo Borman- Drs. Ridwan Yalidjama- A. Rangan, BBA- Ventje PJ. Sumakul- H.M. Anwar Muthaher,S.Sos- Awaluddin Husen Arep- Ir. Jufri Kadidi- Ir. Ketut Mardika- Burhan Lamangkona- H. Andi Malik Mappiase- Tri Murti SuaibIr. Ilham, MM(PNS, Starata Dua)(Displit dari perkara tersangkaan. Gunawan Purwanto yangtelah di sidangkan PN Paluyang telah divonis bersalahmelakukan tindak pidanakorupsi dengan hukum penjara…………………………)Rustam Husain(Manager KUD Karia ParigiKab. Parigi)Rp. 5,293,350,000Rp. 1,682,859,358,-Rp. 674,183,929,-Instansi YgMenanganiKejatiSulteng dibantu olehKejariDonggalaKejatiSultengKejatiSulteng(Belum ditaksir) (Belum ditaksir) Kejari PaluKet : ProsesLik/DikTerkesanLambanDR. Heru Budianto, SH Rp. 135,000,000,- Kejari Palu(Direktur RS. AnutapuraPalu)Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 13

6. Dugaan Penyimpangandana Proyek Pra Instalasidan penyiapan Ruang RSUAnutapura PaluAnggun Lie Putra BinAtjong Lie Putra, Dkk.(Direktur CV. Putra JayaPerkasa)Rp. 135,000,00,-Kejari Palu7. Dugaan PenyimpanganDana pengadaan danpengirim Alat-alat mobilerSLTP 4 Kec. Kulawi PadaKantor Dikjar Kab.Donggala8. Dugaan PenyimpanganPengadaan danPengiriman Alat – AlatMobiler SLTP 4 Kec.Kulawi Pada Kantor DikjarKab. Donggala.9. Dugaan PenyimpanganDana pada ProyekPerluasan danPeningkatan Mutu SLTPKab. Donggala TA. 2001.(Pembangunan Unit-unitSekolah Baru SLTP 4Kulawi Kab. Donggala)10. Dugaan PenyimpanganDana Pengadaan TanahSeluas 9.000 M 2 TA. 2002pada STAINDATOKRAMA Palu11. Dugaan PenyimpanganDana Khusus MuridSD/Madrasah IbtidaiyahTahun 2003.12. Dugaan PenyimpanganDana OPK di Kec. WaleaKepulauan Pada DinasPemerintahan Desa Kab.Donggala13. Dugaan PenyelewenganDana BantuanPembangunan DesaKegiatan Usaha EkonomiProduktif Simpan PinjamDi Desa Malei Kec. BalaesaKab. Donggala14. Dugaan PenyelewenganDana Bantuan(Displit dari perkara atasnama Dr. Heru Budiyanto)Drs. Dewa Tarante(Jabatan Pimbagpro)Bustamin, BE(Kontraktor Pengawas)(Displit dari perkara atasnama Drs. Dewa Tarante)Ir. Ali Safri(Displit dari perkara atasnama Drs. Dewa Tarante)H. Nirma DjanggolaRp. 62,000,000,-Rp. 62,000,000,-Rp. 62,000,000,-Rp. 450,000,000,-Kejari PaluKejari PaluKejari PaluKejari Palu(Displit dari perkara H. AzwarSyamsuddin, SH untukpengadaan tanah seluas 9.000M 2 )Drs. Aswad K. Tangge Rp. 6,000,000,- Kejari PaluDrs. Arsyad Hi. Dg.RahmatuRp. 327,009,000,-KejariDonggalaMoh. Amin Rp. 65,135,300,- KejariDonggalaAbd. Rauf Mutaher Rp. 4,500,000,- KejariDonggalaEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 14

Pembangunan DesaKegiatan Usaha EkonomiProduktif Simpan PinjamDi Desa Malei Kec. BalaesaKab. Donggala15. Dugaan PenyimpanganDana Proyek DPKP (DanaPembangunan Desa dankelurahan) Pada DinasPemerintahan Desa (PMD)Kab. Donggala TA. 200116. Dugaan PenyimpanganDana pada ProyekPembangunan Perluasandan Peningkatan MutuSLTP (ADB) Sulteng diPalu17. Dugaan PenyimpanganDana ProyekPembangunan/RevitalisasiSDN Behoa Rekoreko Kab.Poso. TA. 200318. Dugaan PenyimpanganDana ProyekPembangunan/RevitalisasiSDN Behoa Rekoreko Kab.Poso. TA. 200319. Dugaan PenyimpanganDana ProyekPembangunan/RevitalisasiSDN Behoa Rekoreko Kab.Poso. TA. 200320. Dugaan PenyimpanganProyek Pengadaan BibitSapi pada Kec. Lage danKec. Tojo Kab. Poso21. Dugaan PenyimpanganProyek Pengadaan BerasMiskin Pada Kantor Kec.Pamona Selatan Kab. Poso.22. Dugaan PenyimpanganProyek Pengadaan BerasMiskin Pada Kantor Kec.Pamona Selatan Kab. Poso.23. Dugaan penyalahgunaanDana Jaminan Hidup(Jadup) dan Bekal Hidup(Bedup) Pengungsi KorbanKemanusiaan Konflik Posopada Kantor DinasKesejahteraan Sosial Kab.Zainuddin Mills Rp. 733,000,000,- KejariDonggalaJefri Motto (belum ditaksir) Kejari PosoDrs. Syarifah Ridha (belum ditaksir) Kejari Poso1. Dra. Mirawan2. Syarief Abas(belum ditaksir)Kejari PosoBambang S. Razak, Dkk (belum ditaksir) Kejari PosoAhmad Hi. Ali, SE Rp. 196,096,075 Kejari PosoArnold Tadjedje Rp. 511,704,600 Kejari PosoErens Ruutuna, SE(belum ditaksir)Kejari Poso(displit dari perakara an.Arnold tadjedje)Drs. Anwar Ali Rp. 153,000,000,- Kejari PosoEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 15

Poso Tahun 2003.24. Dugaan penyalahgunaanDana Jaminan Hidup(Jadup) dan Bekal Hidup(Bedup) Pengungsi KorbanKemanusiaan Konflik Posopada Kantor DinasKesejahteraan Sosial Kab.Poso Tahun 2003.25. Dugaan penyalahgunaanDana Jaminan Hidup(Jadup) dan Bekal Hidup(Bedup) Pengungsi KorbanKemanusiaan Konflik Posopada Kantor DinasKesejahteraan Sosial Kab.Poso Tahun 2003.26. Dugaan penyalahgunaanDana Lauk-PaukPengungsi Di KelurahanKayamanya KorbanKemanusiaan Konflik Posopada Kantor DinasKesejahteraan Sosial Kab.Poso Tahun 2003.27. Dugaan PenyimpanganDana KegiatanPembangunan HutanTanaman Unggulan Lokal(HTU) seluas 800 Ha DiDesa Taopa dan DesaPalapi Kec. Moutong Kab.Parimout.28. Dugaan PenyalahgunaanAPBD Kab. Tolitoli TA.2000-2003 pada AnggaranPenunjang Kegiatan29. Dugaan PenyimpanganDana APBD Tahun 2000-2004 Kab. Banggai30. Dugaan PenyimpanganDana APBD Tahun 2000-2004 pada DPRD Kab.Banggai31. Dugaan PenyimpanganProyek Pembebasan tanahuntuk Areal PerkantoranPemerintah daerahKabupaten Buol.32. Dugaan penyimpangandana APBD padaIdrus Tadji(displit dari perkara an. Drs.Anwar Ali)Rustam(displit dari perkara an. Drs.Anwar Ali)Yanis Totombu(displit dari perkara an. Drs.Anwar Ali)(belum ditaksir)(belum ditaksir)(belum ditaksir)Kejari PosoKejari PosoKejari PosoGunawan Purwanto Rp. 1,682,589,000,- KejariParigiUmar Alatas, Dkk.(Ketua DPRD Periode 99/04)Djarun Sibay, Basri Sonodan Irvan Hinelo, DkkHusain Mahdali, Dkk(Displit dari perkara an.Burhanuddin Matorang)Tim Sembilan yang terdiridari pejabat eksekutif yangsaat ini dalam prosespeyelidikan.Rp. 3,427,586,433,-Rp. 3,427,586,433,-Rp. 3,754,000,000,-(belum dpt ditaksir)(kasus initelah didiputuskanoleh PN)KejariTolitoliKejariLuwukKejariLuwukKejari BuolDjafar Moidadi, Dkk Rp. 1,600,000,000,- KejariBangkepEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 16

anggaran asuransiperkumpulan (ASKUM)untuk anggota DPRD Kab.Bangkep.33. Dugaan Kasus KorupsiJadup dan Bedup padaProyek BantuanKemanusiaan KorbanKonflik Poso34. Kasus Dugaan KorupsiAPBD Kab. Buol T.A. 2000-2001 & 2003-2004Anwar Ali, Dkk (belum dpt ditaksir) PoldaSultengAmran Batalipu, Dkk(Pimpinan dan AnggotaDPRD Kab. Periode 1999-2004)Sumber : CWC LPSHAM Sulteng yang diolah dari berbagai sumber, 2004Rp. 5,992,290,700,-PoldaSultengPenutupKesimpulan dan RekomendasiRangkaian kejadian di Sulawesi Tengah pada tahun 2004 seperti yang telah di uraikandiatas, dapat disimpulkan bahwa:• Perluasan kekerasan didaerah konflik sosial seperti di Sulteng jelasmemperlihatkan kerangka ketidak mampuan Pemerintah untuk menyelesaikankonflik dan melakukan pemulihan masyarakat. Padahal sudah ribuan aparatkeamanan diterjunkan di Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.Khusus Poso aparat gabungan mencapai 3.900 personil dan pembentukan batalyon714 di Kabupaten Poso. SBY, saat menjadi MenkoPolkam telah memberlakukanoperasi Intelijen pada Oktober 2003 juga telah dikucurkan 54 milyar Rupiah danakemanusiaan, tetapi masih saja problem-problem konflik dan ekses negatif muncul.Dari sisi lain bisa dikatakan semua problem dan ekses tersebut justru menjadipeluang sebagian pihak mengambil keuntungan; korupsi dana bantuankemanusiaan dan bisnis keamanan oleh aparat.• Pemerintahan SBY-Kalla telah gagal mewujudkan keamanan dan kebabasanmasyarakat di Poso dan Sulteng secara umum. Hal ini dikarenakan ketiadaanitikad politik dan agenda utama untuk penyelesaian konflik di Poso dan Sulteng.Peristiwa pengeboman dan penembakan kembali terjadi dan meluas ke Palu, halini menjadi bukti bahwa pemerintah hanya melakukan tindakan-tindakan responsifdan seporadis atas kekerasan-kekerasan sebelumnya.• Terungkap kasus-kasus korupsi di Sulawesi Tengah telah menunjukkan bahwaselama pejabat eksekutif dan legilslatif telah berupaya memperkaya diri sendiridengan menyalahgunakan anggaran pembangunan.Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 17

Kesimpulan di atas kami merekomendasikan:Pertama : Di tahun 2005 pemerintahan SBY-Kalla harus berani mengambilkebijakan yang bersifat reformatif dalam hal penanganan danpenyelesaian kekerasan dan pertikaian antar masyarakat sebagaibagian dari imbas konflik Poso yang cenderung meluas di SulawesiTengah pada tahun 2004 yang menimbulkasn rasa kecemasan danketakutan warga, dengan memprioritaskan agenda penyelesaianterhadap konflik Poso secara baik dan menyeluruh. Tapi dalam konteksbukan kebijakan atau keputusan penerapan darurat sipil lebih-lebihdarurat Militer. Sehingga jaminan rasa aman bagi warga dalammenjalankan segala aktivitas hidupnya terpenuhi;Kedua: Pendekatan reperesif sebagai satu-satunya cara yang sering dilakukanoleh Negara dalam hal ini POLRI dan TNI dalam upaya membungkamtuntutan hak yang disuarakan dan diperjuangkan oleh masyarakatharus dibuang jauh-jauh terutama khususnya POLRI sebagai institusipengayom masyarakat (penegak hukum dan keamanan) yang telahpisah dari TNI justru cenderung sering melakukan tindak kekerasansepanjang tahun 2004 dengan masih menggunakan cara-cara militerdalam menghadapi tuntutan masyarakat.;Ketiga : Pemerintahan SBY-Kalla harus memprioritaskan penegakan hukumdan HAM dalam upaya pemulihan kondisi sosial-ekonomi bangsa ini,hancurnya struktur sosial-ekonomi bangsa ini pada era orde barukarena maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Keempat : Adanya jaminan dan perlindungan terhadap Penegak HAM (HumanRights Defender) sebagai upaya nyata dan serius pemerintah dalampenegakan HAM di Indonesia.;Kelima : Dalam hal untuk jaminan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial danbudaya pemerintah Indonesia harus sesegera mungkin untukmerativikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, karena selamaini hak-hak tersebut terabaikan, hal ini dikarenakan banyak kebijakanyang tidak menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakatyang ditandai maraknya kasus-kasus korupsi anggaran publik.Palu, 31 Desember 2004LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM danADVOKASI HAK ASASI MANUSIA Sulawesi TengahEvaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004 18