Staatsblad 1834 Nomor 27 ORDONANSI BALIK-NAMA

Staatsblad 1834 Nomor 27ORDONANSI BALIK-NAMA(Overschrbvingsordonnantie)(Ordonansi balik-nama tentang milik mutlak atasbarang tetap danpendaftaran hipotek atas barang tetap di Indonesia)(S. 1834-27,s.d.u.t. dg. S. 1841-45, S. 1842-17, S. 1843-10, S. 184526, S. 1853-62a, S.1879-192,S. 1885-103 dan 103a, S. 1886-53 dan 114, S. 1891-67, S. 1895-179, S.1897-265, S. 1898-303, S.1899142, S. 1900-80 pasal 1, S. 1901-325, S. 1901-13dan 420, S. 1903224, S. 1907-364 dan 509,S. 1908-389 dan 651, S. 1909-212, S.1910-547, S. 1912-464 dan 585, S. 1919-598, S. 1912-590dan 625, S. 1923-353,S. 1925-435 dan 666, S. 1927-122, 158, 159 dan 460, S. 1931-168, S.1933-48, S.1936-131 jo. 132 dan 692, S. 1938-1 dan 2, S. 1942-57.)Catatan: LihatUU No. 24 tahun 1954 (LN. 1954-78). Dengan S. 1885-103, pasal 1ordonansi inidiberlakukan terhadap hak opstal (Bb. 42 10) khusus denganmaksud menunjuk hakbalik-nama pada peratthan hak opstal, yang tidakberlaku pada peralihan hakerpach.Hakmilik agraria (agrarische eigendom), S. 1873-38; meletakkan ikatanhasil(oogstverband), S. 1886-57, pasal 7; ikatan kredit (credietverband),S.1908-542 pasal 15 jo. S. 1909-584; pengumuman tentang hak kebendaanpengusahapertanian di Surakarta dan Yogyakarta, S. 1918-23; pengumumantentang konsesitambang, undang-undang tambang 18 jo. ordonansi tambang.Lihal untukpendaftaran dan balik-nama kapal, kapal dalam pembuatan atausaham-saham didalamnya, S. 1933-48 jo. S. 1938-2. Ordonansi perlengkapandarurat danpendaftaran 1948, S. 1948-54.Pas.1.(s.d.u. dg. S. 1845-26; S. 1908-651; S. 1927-460, 525; S. 1933-48 jo.S.1938-2.) Bukti milik mutlak dan peralihan dari segala bamng tetap ataubarangtidak bergerak (yang dimaksud dengan ini: tanah perusahaan, rumah,kebun danpekarangan beserta semua yang ada di atas atau di dalamnya

ersatu karenatertanam di bumi atau di tanah dan terpaku), selanjutnyasegala akta, yang atasbarang tetap demikian diberi hipotek, dan akhimyasemua akta sesi hipoteksedemikian haruslah dibuat, dan bila tidakdilakukan demikian itu, hukumannyabatal; dalam daerah tempat kedudukanraad van justitie (Pengadilan Negeri),akta itu dibuat di hadapan seorangatau dua orang komisaris majelis itu,dibantu oleh paniteranya, dan dalamdaerah yang tidak berkedudukan pengadilansedemikian, di hadapan KepalaPemerintahan Daerah, dibantu oleh sekretarisdaerah itu, atau bila tidakada sekretaris, oleh seorang komis pada kantorKepala Pemerintahan Daerahitu. (Overschr. 42; KUHPerd. 1179 dst.; Ov. 24 dst.,31 dst., 50.)Aktajaminan untuk hipotek yang sudah ada, juga dapat dibuat dihadapanpetugas-petugas tersebut, atas permintaan pihak-pihak yangberkepentingan.(s.d. t. dg, S. 1923-353.) Di daerah-daerah di mana tidakada raad vanjustitie, bila Kepala Pemerintahan Daerah sedang tidak ada,berhalangan atauada uzur karena pekerjaan jabatan lainnya, demikian pulakalau pejabat yangmenggantikan kepala daerah itu pada waktu ia meninggal,sakit atau karena adahalangan yang sah, sedang tidak ada, berhalangan atauada uzur karenapekerjaanjabatan lainnya, maka akta termaksud dalam pasalini dibuat di hadapansekretaris daerah.(s.d.t.dg. S. 1923-353.) Dalam hal-hal akta yang dimaksud dalam pasal inidibuat dihadapan sekretaris daerah, maka ia dibantu oleh seorang komispada kantorKepala Pemerintahan Daerah itu.Catatan:Dengan S. 1834-41 jo. S. 1838-46 ditetapkan bahwa maknaperkataan: "barang tetap"(vestigheden) tidak termasuk rumah kayuatau rumah batu, bangunan, bangsal, rumah petak atauperumahan lain, meskipunberapa besarnya, bagaimana bentuknya atau konstruksinya atau untukapa punkegunaan, pemakaian atau maksud tujuannya, sedangkan tanah atau pekarangantempatberdirinya bangunan-bangunan sedemikian itu adalah milik mutlak negaraatau orang lain, dankarena itu tidak dapat dijual bersama dengan tanahnya. Oleh sebab itu bangunan-bangunansedemikian, bila tanahnya bukan hak milikmutlak, tidak takluk kepada formal itu dan beabalik-nama barang tetap. Untukbangunan-bangunan demikian tidak dapat dijadikan surat-suratbukti tentang hakmilik mutlak sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Balik-Nama.Pasalla.(s.d.t.dg. S. 1925-435 dan s.d.u. dg. S. 1936-131 jo, 132) GubernurJenderal (kiniPemerintah cq. Menteri Kehakiman/Menteri DalamNegeri/Direktorat JenderalAgraria) berwenang untuk menunjuk pegawai laindaripada yang termaksud dalampasal 1 sebagai petugas, yang membuat aktatermaksud dalam pasal itu, ditempat-tempat yang ditunjuk olehnya dan untukdaerah yang ditetapkan olehnya.Pegawaipencatat balik-nama termaksud dalam alinea di atas ini dibantuoleh pegawaiatau pejabat yang ditunjuk oleh atau atas nama GubemurJenderal, akan tetapidengan pengertian, bahwa di tempat hakim keresidenan(kini dapat disamakandengan Pengadilan Negeri) bertindak selaku pegawaibalik-nama, ia akan dibantuoleh pardtera pengadilan tersebut. (S. 1936-153; S. 1946-135 pasal 4; S.1947-53 jo. S. 1948-152).

Selanjutnya,apa yang ditetapkan dalam ordonansi ini mengenai tugas-tugastermaksud dalampasal 1 untuk Kepala Pemerintahan Daerah dan pegawai yangmembantunya dalampekerjaan itu, berlaku juga bagi pegawai pencatat baliknama dan pegawaipembantu yang diturduk berdasarkan kedua alinea tersebutdi atas.Olehpegawai pencatat balik-nama yang ditunjuk berdasarkan alinea pertamapasal ini,di atas grosse dari akta dibubuhi: cap pegawai yang bersangkutansebagai ganticap daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.Ditempat hakim keresidenan bertindak selaku pegawai pencatat balik-nama,apa yangditentukan dalam pasal 43 ordonansi ini tidak berlaku.Catatan:Mengenai penunjukan domisili yang ditetapkan dengan S.1932-112 mulai berlaku tanggal 5 Mei1932 sebagai berikut:Pasal 1. Bila dengan dihapuskannya kantor seorang pegawaipemerintah dalam negeri, tempatkediaman (domisili) yang dipilih di kantor itumenurut akta kehakiman yang dibuat dalambentuk sebagaimana dimaksud dalamordonansi tanggal 21 April 1834 (S. 1834-27) menjaditerhapus, maka untuk itudengan sendirinya menurut hukum, tempat kediaman yang dipilih ialahkantorpetugas yang dihadapannya akta-akta demikian harus dibuat dan dalam lingkunganwilayahkantor pemerintahan yang dihapuskan itu dulu ada.Untuk melaksanakan pasal la Ordonansi Balik-Nama (S. 1834-27) danpasal 2 PeraturanPendaftaran Kapal (S. 1933-48) mengenai penunjukanpegawai-pegawai pencatat balik-nama diaturdalam S. 1936-153. Ketentuan-ketentuan yang dulu berlaku tentang penunjukan tersebut telahdicabutdengan S. 1933-48 jo. S. 1938-2, S. 1934-621 pasal VIII jo. 622, S. 1936-131,132 dan153. Menurut S. 1936-153, setelah diubah dengan S. 1936-503 dan 628,S. 1937-476 dan 557, S.1938-3, S. 1939-384 dan S. 1940-415, ditetapkanpenu@ukan hakim keresiden yang dibantu otehpaniteranya selaku pegawai pencatatbalik-nama, di Jawa dan Madura:a. Propinsi Jawa Barat: di Serang (untuk Kabupaten Serang, Lebak,dan Pandeglang); diBandung (Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang,Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis);di Cirebon (Kabupaten Cireb0n, Kuningan,lndramayu, dan Majalengka);b. Propinsi Jawa Tengah: di Pekalongan (Kabupaten Tegal, Brebes,Pekatongan, dan Pemalang).di Purwokerto (Kabupaten Banyumas, Purbolinggo, Banjarnegara, danCilacap);di Magelang (Kabupaten Wonosobo, Magelang, Temanggung, Purworejo,dan Kebumen);di Cilacap hanya untuk akta-akta kapal di Kabupaten Cilacap;di Surakarta untuk daerah Surakarta;di Yogyakarta untuk daerah Yogyakarta;c. Propinsi Jawa Timor: di Madiun (Kabupaten Madiun, Magetan,Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan);di Kediri (Kabupaten Kediri, Nganjuk, Blitar, dan Tulungagung);di Malang (Kabupaten Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Lumajang);di Bondowoso (Kabupaten Bondowoso, Panarukan, Jember, danBanyuwangi);di Pamekasan (Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep);

selanjutnya, hanya untuk akta-akta yang bersangkutan dengan kapal:di Sumenep untuk Kabupaten Sumenep, dan di Bangkalan untukKabupaten Bangkalan.Bagi daerah-daerah di Jawa yang tidak disebut di atas, pendaftarandan balik-nama berlakudi hadapan hakim-komisaris pada raad van justitie di:1. Jakarta untuk Kabupaten Jakarta, Jatinegara, Krawang, danBogor;2. Semarang untuk Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Grobogan,Pati, Jepara, Rembang,Blora, dan Kudus;3. Surabaya untuk Kabupaten Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto,Jombang, Bojonegoro, Tuban,dan Lamongan.Di daerah-daerah luar Jawa dan Madura menurut S. 1936-153, diubahdengan S. 1938-3, 372jo. 264 dan S. 1940-59l.:I. dalam Keresidenan Maluku di hadapan residentierechter (hakimpengadilan negeri) diAmboina yang dibantu oleh paniteranya;II. dalam onderafdeling Bagansiapi-api (Keresidenan Riau) dihadapan pegawai yang menjadikepala pemerintahan di sana;III. dalam afdeling lndragiri (Keresidenan Riau) di hadapanasisten residen Rengat;(II dan III melulu untuk akta-akta yang berkenaan dengan kapal);IV. dalam afdeling Samarinda, kecuali onderafdeling Pasir, dandalam afdeling Bulungandan Berau (Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur) dihadapan asisten residen diSamarinda;V. dalam afdeling Gorontalo (Keresidenan Manado) di hadapanasisten residen diGorontalo;VI. dalam afdeling Flores (Keresidenan 'nmor) di hadapan mistenresiden Flores;VII. dalam afdeling Bali Selatan (Keresidenan Bali dan Lombok) dihadapan asisten residenBali Selatan;VIII. dalam afdeling Lombok (Keresidenan Bali dan Lombok) dihadapan asisten residenLombok; dalam Keresidenan Sumatera Barat di hadapanhakim-komisaris pada raad vanjustitie di Padang;X. dalam Keresidenan Sumatera Timor di hadapan hakim-komisarispada raad van justitie diMedan;XI. dalam Keresidenan Sulawesi di hadapan hakim-komisaris padaraad van justitie diMakassar;XII. dalam Keresidenan-keresidenan lainnya di hadapan residen;Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah selaku pegawai pencatatbalik-nama untuk hartatetap dan untuk kapal, Thal R. R. (Keputusan Gubernemen)tanggal 18 Maret 1947 No. 12,tertera dalam S. 1947-53jo. S. 1948-152,sebagaimana telah diubah dengan PP No 9 Tahun1955 (LN. 1955-12).

Pasal2.(s.d.u.dg. S. 1895-179; S. 1903-224; S. 1908-651; S. 1919-598; S. 193348jo. S.1938-2.) Semua balik-nama tentang barang tak bergerak dilakukandalam tempo 6bulan, terhitung:bagibarang yang dibeli di hadapan umum (lelang): sejak hari penjualannya;bagibarang yang dibeli di bawah tangan atau yang diperoleh dengan caralaindaripada warisan atau legat (wasiat istimewa): sejak pemberian 1 aktayangdibuat karena itu;bilapemberian tanggal sedemikian atau akta sedemikian tidak ada: sejakharimelakukan pemberitahuan yang ditentukan dalam pasal 14 kepada ahliukur-tanahdan bila pemberitahuan sedemikian juga tidak ada: sejak haripermulaan memilikibarang itu;danbagi barang yang diperoleh dari warisan atau legat: sejak harimeninggalnyapemilik-mutlak terakhir. (Overschr. 9).(s.d.t.dg. S. 1919-598 dan s.d.u. dg. S. 1927-122; S. 1942-57.)Inspektur Keuangan,Kepala Inspeksi, dalam wilayah barang tak bergerak ituterletak, dapatmemperpa4artg jangka waktu yang ditetapkan dalam alinea diatas jika untuk itumenurut pendapatnya oleh yang berkepentingan diajukanpermohonan tepat padawaktunya sebelum lewatnya jangka waktu itu.(Bandingkan pasal 26 S. 1948-54 jo.140)(')(1) Menurut pasal 26 S. 1948-54 jo. 140, berlakunya pasal 2ordonansi ini ditangguhkan sampai padasaat yang akan ditetapkan oleh GubernurJenderal.Pasal 3 dan 4. Dicabut dg. S. 1903-224.Pasal 5, 6, 6a, 6b, 7 dan 8 (Dicabut dg. S. 1924-291.)Pasal9.(s.d.u.dg. S. 1933-48 jo. S. 1938-2.) Bila suatu balik-nama yang bebasdaripembayaran bea tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan,maka akandikenakan denda dua perseratus dari harga yang ditaksir untukbarang itu.Empatalinea berikut ditambah dg. S. 1942-57:Orangyang berkepentingan, sebelum menyetor bea yang harus dibayar kepadaKas Negara,wajib meminta surat kuasa untuk menyetor, kepada InspekturKeuangan yang dalamdaerah jabatannya barang itu terletak. Untuk itumereka wajib memberikanketerangan yang dibutuhkan untuk membuat surat

kuasa untuk menyetor. Inspekturberwenang untuk minta agar diperuhalkansurat-surat yang harus diserahkan untukbalik-nama.Dendatidak wajib dibayar jika kepada Kepala Jawatan Pajak atau kepadapegawai yanguntuk itu ditunjuk olehnya dinyatakan secara meyakinkan bahwaterlewatnyajangka waktu yang ditetapkan adalah akibat dari kekhilafan ataukelalaian yangdapat dimaafkan.Pejabattersebut dalam alinea ketiga menetapkan denda dalam hal itu,tetapi tidak lebihtinggi dari jumlah yang semestinya harus dibayar menurutalinea pertama pasalini dan berwenang pula untuk menentukan bahwaberkenaan dengan pelanggaran itutidak akan dipungut denda.Dalamperistiwa termaksud pada alinea pertama pasal ini tidak akandiperkenankanbalik-nama, kalau tidak lebih dahulu ditunjukkan bukti, bahwadenda telahdilunasi, ataupun suatu keterangan Inspektur Keuangan bahwadenda tidak perludibayar.Pasal10.(s.d. u. dg. S. 1908-651; S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Pada suatupenjualan suatubenda tetap di hadapan umum atau di bawah tangan, yangtidak dimufakati olehyang harus melunasi bea balik-nama dan uang leges,bea meterai dan uang aktayang berhubungan dengan itu, demikian pula dendayang dikenakan karenaketalaian, pelunasan itu secara diam-diam akanmenjadi tanggungan pembeli ataupemilik mutlak baru. (KUHPerd. 1466).Pasal 11 dan 12. Dihapus dg. S. 1936-692 jo. 693.Pasal13.(s.d.u.dg. S. 1886-53, S. 1903-224.) Balik-nama tidak dilakukan sebelumtemyata datisurat ahb ukur-tanah yang diperlihalkan oleh yangberkepentingan, bahwa kepadaahli ukur-tanah pemerintah atau orang yangdiserahi jbatan ahh ukur-tanahdiberitahukan balik-nama yang diingini dan -dalam hal penjualan - padapemberitahuan itu harus juga diterangkan jumlahpemindahan yang dilakukan danorang yang wajib membayar biaya oleh karenapemindahan itu. (Overschr. 10, 14dst., 18 dst.; S. 1858-59, S. 1874-129).Bila di tempat balik-nama yangdilakukan tidak ada ahli ukur-tanahnegara ataupun orang yang diserahi jabatanahli ukur-tanah pemerintah, dandi tempat itu pekerjaan ahli ukur-tanahpemerintah betum dimasukkan dalamlingkungan tugas pendaftaran tanah(kadaster), maka oleh KepalaPemerintahan Daerah dapat ditunjuk seorang pegawaiatau petugas khususuntuk membelikan surat ahh ukur-tanah guna keperluanpendaftaran dan baliknamatentang milik mutlak dan hak kebendaan lainnya atasbarang tetap.

Pasal14.(s.d.u.dg. S. 1903-224.) Barangsiapa yang menurut pasal 13 berwenanguntuk memberikansurat ahli ukur-tanah, tidak boleh menerima pemberitahuanyang diharuskan itujika dari kuitansi yang diperlihalkan itu tidakternyata, bahwa perpondingsampai pada saat pemberitahuan telah dilunasisebagaimana mestinya dan yangsedemikian itu dengan dikenakan dendasebanyak jumlah perponding yang wajibdibayar. (') (Overschr. 13; S. 1906-254 pasal1 alinea kedua; S. 1916-517 pasal 13.)Berdasarkan alinea kedua pasal I S. 1906-254 Jo. S. 1927-347Gubernur Jenderal dapatmemperkenankan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut.Pasal15.(s.d.u.dg. S. 1886-53; S.1903-224.) Surat ahli ukur-tanah yang akandiberikan kepadayang berkepentingan menurut pasal 13, selain menyebutkanrincian tentang barangdan nama pemilik mutlaknya, juga harus menyebutkannama dan nama kecil merekayang atas nama siapa balik-nama diinglnkanbeserta nilai persil itu dalamdaftar perponding yang dikenakan pajak untuktahun yang masih berjalan denganmenyertakan harga penjualan yang telahdisebutkan dalam hal sedemikian itu.(Overschr. 13, 17; S. 1880-147 jis.S. 1890-130, S, 1901-217, S. 1916-517pasal 13.)Pasal16.(s.d.u.dg. S. 1886-53, S. 1903-224.) Tentang pemberitahuan yang telahdilakukan dantentang pengeluaran surat ahli ukur-tanah harus diadakancatatan dalam daftaryang sepatutnya, oleh Petugas yang berwenang untukmemberikan surat ahliukur-tanah, tetapi ia tidak boleh menyatakan baliknamaitu di dalam daftaratau kohir perponding sebagai telah terjadi,sebelum pemberitahuan tentang halitu diterima enurut cara yang diaturdalam pasal 37. (S. 1916-517 pasal 13.)Pasal17.Biladiadakan pemisahan atau pembagian suatu barang tetap, maka dalamsurat ahliukur-tanah harus dinyatakan bagian berimbang dalam perpondingdari tiap-tiapbagian yang dipisah atau diceraikan sedemikian dan kepadayang berkepentinganharus diberikanjuga surat ukur atau surat perbatasan,baik tentang bagian yangdipisah atau yang diceraikan, maupun tentang yangsesudah itu masih tertinggaldari seluruhnya. (S. 1880-148 pasal 54 dst.)(s.d.t.dg. S. 1886-114):

a. Jikasuatu pekerjaan untuk kepentingan umum menghendaki pencabutanhak atas bagianbarang tetap, maka memadailah dengan mengukur bagianitu dan membuat surat ukurdan akta milik mutlak tentang bagian itu.b. Bagianselebihnya dati barang itu dianggap seluruhnya merupakansatu, juga untukperponding dan hanya bagian yang dimaksud pada hurufa didaftarkan dengan nomorterpisah (sendiri-sendiri).c. Bagiantermaksud pada huruf a dinyatakan dan dirincikan dalam kartupendaftaran tanahdan dalam surat ukur barang dan tentang akta, yangdengan ini bagian ituberpindah, diadakan catatan dalam surat aslisahih (minut)-nya dan dalam grosseakta milik mutlak tanah itu.(s.d.t.dg.S. 1897-265.) Bila diadakan pe an atau pembagian suatu barangtetap yang sudahmemiliki surat ukur yang dibuat oleh petugas pendaftarantanah (kadaster), makatentang persil-persil baru yang diperoleh karenapemisahan atau pembagian hanyaperlu dibuat surat ukur baru, sedangkanuntuk bagian yang masih tinggal daripersil semula cukup dengan pernyataandan rincian tentang bagian-bagian yangdipisah-pisahkan pada kartupendaftaran tanah dan dalam surat ukur persiltersebut dan dengan mencatatakta pemindahan milik mutlak dari bagian yangdipecah dalam surat astisahih dan dalam grosse akta milik persil semula.Pasal18.(s.d.u.dg. S. 1903-224). Dalam hal barang yang hendak dibaliknamakanseluruhnya dijualdi hadapan umum, maka tidak diharuskan adanyapemberitahuan termaksud dalampasal 13, akan tetapi cukuplah bila padasurat-surat yang disebut dalam pasal 12dilampirkan petikan otentik beritaacara lelang; sebaliknya kalau harang itudipisah pada perdualan di hadapanumum, maka pemberitahuan harus dilakukandengan cara yang serupa sepertihalnya pada penjualan di bawah tangan dantentang hal itu selanjutnya harusdilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal13. (S. 1880-148 pasal 52dst.; Ov. 52.)Pasal19.(s.d.u.dg. S. 1936-692jo. 693.) Bukti-bukti mengenai adanya hak untukmendaftarkanataupun membaliknamakan, kuitansi-kuitansi tentang pembayaranperponding, suratahli ukur-tanah dan segala surat lainnya yang digunakanuntuk pendaftaranataupun balik-nama, harus diserahkan oleh yangberkepentingan kepada petugasyang di hadapannya balik-nama itu harusdilakukan, dengan maksud agar setelahsurat-surat itu diperiksanya danternyata cecok semuanya, diperkenankan untukbalik-nama itu.Dengan S. 1905-281 bagian kedua, s.d.u. dg. S. 1909-213 dan 469,ditetapkan sebagai berikut:Dengan mencabut pasal 2 dalam surat keputusan tanggal 7 Mei 1854No. 10 (S. 1854-34), pasal Idalam surat keputusan tanggal 4 September 1862 No.25 (S. 1862- 100), pasal 2 dalam suratkeputusan tanggal 6 Juli 1873 No. 39(S. 1873-116), dan surat keputusan tanggal 10 Mei 1877No. 5 (S. 1877-100),diberi kuasa kepada Kepala Pemerintahan Daerah untuk mewakili

PemerintahIndonesia, baik sendiri maupun dengan jalan menunjuk seorang pegawai, dalamhalpemindahan hak milik mutlak ataupun dalam hal penetapari hak kebendaan lainnnyaatas namapihak ketiga, yaitu hak yang diberikan kepada pihak ini atas tanahmilik negara, demikianpula dalam melakukan balik-nama tentang hak milik mutlakatas nama negara atas tanah-tanahyang terletak dalam lingkungan wilayah KepalaPemerintahan Daerah masing-masing.Pasal20.Padawaktu membuat akta balik-nama oleh karena penjualan, pembeli harusturut hadiruntuk menerangkan bahwa ia menerima penyerahan barang atasnamanya. (Overschr.22.)Pasal21.(s.d.u.dg. S. 1912-464.) Orang Indonesia asli dan yang disamakandengannya, untukdiperkenankan membuat suatu akta, harus dikenal oleh yangmembuat akta itu ataudiperkenalkan oleh dua orang saksi yang memenuhisyarat sebagaimana ditetapkanoleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata untukmemberi kesaksian tentangkebenaran di hadapan pengadilan, tetapi denganpengertian bahwa kekeluargaansedarah dan semenda tidak menyebabkanpengecualian. Lagi pula, para penghadap,sejauh tidak dikenal oleh petugastersebut, harus memperuhalkan bukti tertulistentang identitas (surat buktidiri) yang diberikan oleh kepala pamongpraja,atau jika mereka termasukorang yang disamakan dengan orang Indonesia asli,oleh kepala golonganmereka (1).Tentang satu dan lain dinyatakan dengan tegas di dalam akta.Darigolongan Eropa, yang menghadap untuk balik-nama tetapi tidak dikenalolehpegawai, dapat diminta bukti identitasnya (kartu penduduk) yangdiberikan olehPemerintah setempat. (ISR. 163.)(1) Kepala golongan asing, sepertiwijkmeester, letnan, kapten dan sebagainya bagi golonganCina, Arab danlain-lain kini tidak ada lagi dan telah diganti oleh lurah/kepalakampung/desa/dusun/marga.Pasal22.(s.d.u.dg. S. 1912-464.) Surat asli sahih (minut) semua akta yangdimaksud dalamordonansi ini (ditulis di atas meterai yang ditetapkan olehordonansi tentangitu) harus ditandatangani oleh para penghadap serta olehpara pegawai, yangoleh dan di hadapannya akta itu dibuat dan diselesaikan.Jika parapenghadap tidak pandai menulis, maka hal itu harus disebutkan didalam akta.(Overschr. 20).Pasal23.

Grosseakta dengan dibubuhi tanda tangan panitera atau sekretaris dandengan memakaicap raad van justitie atau cap keresidenan, diberikan kepadayangberkepentingan di atas meterai yang ditetapkan oleh ordonansi tentangitu,dengan diberitahukan di atas grosse itu besarnya meterai yang dibuatdi atasminutnya.Tiadasuatu salinan pun dari akta boleh diberikan tanpa izin tegas raad vanjustitieatau Kepala Pemerintahan Daerah dalam daerah jabatan, tempatminutnya disimpan;izin tersebut harus diberitakan di bawah salinan akta;panitera atau sekretarisyang memberikan salinan suatu akta tanpa izin,dikenakan denda dari 100sampai,500 gulden menurut penetapan hakim.(Overschr. 42; Rv. 440, 853 dst.)Pasal24.(s.d.u.dg. S. 1843-10; S. 1879-192.) Tentang surat-surat jual belidiadakan suatudaftar yang membukukan surat-surat itu dengan memakai nomorurut yang harusdinyatakan, balk di atas minutnya maupun di atas grossenya;selanjutnya daftaritu harus menunukkan besamya setiap harga pembelian,beserta pula pajak dandenda yang telah dibayar oleh yang berkepentingan.Suatudaftar yang serupa harus pula diadakan untuk mencatat surat-surathipotek, aktasesi tentang hipotek dan akta penjaminan untuk hipotekhipotekyang masihberlaku. (1)(1) Dengan S. 1843- 10 jo. 1879-192 dan S.1901-13, sambil menambah dan mengganti pasal 24tersebut - berhubung denganpasal 43 Ordonansi Balik-Nama ini - ditetapkan bahwa daftardaftaryangditerangkan dalam pasal-pasal itu, yaitu daftar-daftar bagi protokolprotokolmengenaipembukuan barang-barang tetap dan hipotek hipotek untuk masa yangakandatang harus diberi bertanda folio dan diparaf, dan bahwa hal itu harus dilakukansejauhberkenaan dengan daftar-daftar yang diurus oleh panitera raadvaniustitie - olehketua raad vanjustitie itu, dan yang diurus dalamkeresidenan sebagai termaksud dalampasal 43 ordonansi temebut oleh ketuapengadilan negeri; dan dalam daerah dan keresidenanyang tidak termasuk dalamrincian itu, oleh ketua raad van justitie yang wilayahnyameliputi daerahkeresidenan itu.Maka dengan S. 1925-435, peraturan di atas ini tadi ditambah lagisebagai berikut:"Dalam propinsi-propinsi dan daerah lain yang akan ditunjukoleh Gubernur Jenderal, halmemberi tanda folio dan paraf pada daftar-daftaratas protokol-protokol mengenai pembukuanbarang barang tetap danhipotek-hipotek yang diurus oleh panitera raad van justitie,dilakukan olehketuanya dan yang diurus oleh pegawai lain, oleh ketua atau oleh salahseorangdari anggota-anggota raad van justitie di tempat itu".Sebagai daerah propinsi, dalam arti kata sebagaimana tersebut dalamS. 1925-435 itu olehGubernur Jenderal telah ditunjuk:1. Jawa Barat (S. 1925-476).2. Jawa Tengah dan Jawa Timur (S. 1928-192).Pasal25.

Minut-minutakta-akta yang dibukukan dalam kedua daftar tersebut dijahitdan disimpandengan cermat dalam dua berkas tersendiri; pada raad vanjustitie sesudahberjalan setiap setengah tahun, dan di dalam keresidenanlainnya tiap-tiaptahun, dijilid dengan kuat dan dijadikan buku.Padaraad vanjustitie, paniteranya dan di tempat lain residennya ataukepala daerahkabupatennya, bertanggung jawab atas penyimpanan minut-minutitu (1). (Overschr. 24;KUHPerd. 1221; S. 1837-12 jo. S. 1851-36).(1) Dengan S. 1895-61 ditetapkan:1. Akta-akta milik mutlak yangadapada kepaniteraanraadvanjustitiedi Jakarta yangbertanggal sebelum tahun 1800, harus dipindahkanke arsip lama pada sekretaris umum(algemene secretarie) dan bersama-samadengan akta-akta milik mutiak yang ada di sanadipertaruhkan di bawahpenyimpanan pemegang arsip negara.11. Akta-akta milik mutlak yang ada di arsip lama pada sekretarisumum, yaitu yangmengenai Keresidenan Jakarta yang bertanggal sejak tahun 1800dan tahun-tahunberikutnya, dipindahkan ke kepaniteraan raad van justitie diJakarta supaya tersimpanpada paniteranya di sana.Pasal26.Dalamakta harus ditulis selengkapnya dan dinyatakan tidak hanya namasemua penghadapdan yang berkepentingan, tetapi juga nama semua orang (yangmasih hidup atauyang telah mati) untuk dan atas nama yang menghadap dantidak diperkenankanuntuk menyatakan yang demikian dengan huruf qq. ataucs. (dengankawan-kawannya) ataupun suatu cara lain dengan singkatannya.Hargapembelian dan modal yang dipinjam harus selalu ditegaskan denganhuruf-huruftulisan selengkapnya, kesemuanya itu dengan ancaman dendasebanyak 25 sampai100 gulden bagi panitera atau sekretaris untuk setiappelanggaran, menurutpenetapan hakim. (Overschr. 42).Pasal27.Dalamhal balik-nama tentang suatu barang tetap yang diberati dengan bebanistimewaatau servitut (hak pekarangan), balk yang telah ada di atasnyamaupun yang barudiadakan, maka hal itu haruslah dirinci dengan jelas didalam surat jual-beliatau surat balik-nama baru, dengan ancaman denda yangserupa seperti ditentukandalam pasal di atas bagi panitera atau sekretarisyang lalai, dan karena itudengan meniadakan kebiasaan yang banyak terdapatyang merupakan sebutan belakadengan perkataan yang tak berketentuan dandengan menunjuk saja kepada suratjual-beli yang lebih dahulu. (Overschr.42; S. 1923-632.)Pasal28.

Prokurasi(surat kuasa) atau alat lainnya dan persuratan, karena parapenghadap memperolehhaknya, harus dirumuskan dengan jelas di dalam akta,dengan ancaman denda yangserupa seperti ditentukan dalam pasal-pasal diatas bagi panitera atausekretaris yang lalai. Bila alat-alat ini khususdiberikan untuk pembuatanakta itu, maka alat-alat itu harus dilekatkanpada minut akta itu, sedangkanyang lainnya harus dikembalikan kepada yangberkepentingan. (Overschr. 42.)(s.d.u.dg. S. 1925-666.) Kerani atau pegawai lainnya pada kantor paniteraraad vanjustitie dan di tempat akta dibuat di hadapan residentierechter(hakimkeresidenan), kerani atau pegawai lainnya pada kepaniteraan ataukantorprotokol pengadilan keresidenan, tidak diperbolehkan untuk mewakiliorang laindalam hal membuat surat jual-beli dan hipotek atau akta lainnyayang tersebutdalam ordonansi ini, kecuali bila mereka hanya bertindakselaku pelaksanawasiat dalam harta benda orang meninggal ataupun selakupemegang kuasa umum.Pasal29.Dilarangkeras membuat sampai tidak dapat dibaca lagi suatu bagian akta,akan tetapisegala coretan harus dilakukan dengan satu garis halus,sedemikian rupaSehingga perkataan-perkataan yang dicoret, yang jumlahnyaharus dinyatakan padapinggir akta, tetap dapat dibaca dengan terang.Tambahanatau perubahan tidak boleh diadakan selain dengan cara pembetulandi pinggir,dengan menyebutkan jumlah perkataan yang ditambah atau diubah.Bilapembetulan atau catatan terlampau panjang untuk dibuat di pinggir,maka ituharus ditulis di sebelah bawah atau pada akhir akta, sebelum aktaditutup.Coretan,tambahan atau perubahan di pinggir atau di sebelah bawah aktaharus disahkanoleh semua penandatangan akta dan sebagai pembuktian untukitu, ditandatanganioleh mereka.Paniteraatau sekretaris yang tidak mengindahkan ketentuan pasal ini, akandikenakandenda setiap kalinya sebanyak 25 sampai 100 gulden menurutpenetapan hakim.(Overschr. 45.)Pasal30.Padatiap-tiap balik-nama dan penggadaian suatu barang tetap, olehpanitera atausekretaris harus diadakan catatan yang jelas tentang hal itu,baik pada minutmaupun pada grosse akta milik mutlak terakhir; dalam halyang kemudian ini,dengan menyebutkan tanggal dan nomor surat ikatan, namapemegang gadai danjumlahnya ditulis selengkapnya dengan huruf, yaitujumlah yang mengikat barang,satu dan lain dengan ancaman denda yang serupauntuk tiap-tiap pelanggaransebanyak yang ditetapkan dalam pasal di atas.(Overschr. 42.)(1)

(s.d.t.dg. S. 1909-212.) Bila hak kebendaan opstal atau erpach yang adadi atas tanahmilik negara dinyatakan tak terpakai lagi (batal), baik olehsebab hakhak itudiberikan kepada negara pada waktu penjualan di hadapanumum, maupun karenasuatu pencabutan hak untuk kepentingan umum yangdiputuskan oleh hakim gunakeperluan negara, maka tentang salah satu halsedemikian harus diadakan suatucatatan yang serupa, sebagaimana dimaksuddalam alinea tersebut di atas, dalamakta hakim yang dibuat terakhirtentang hak kebendaan itu; begitu pula jika hakkebendaan itu dibebani olehhipotek: di atas minut surat utangnya. Pegawaiyang bersangkutan akanmelakukan itu:mengenaipernyataan tak terpakai lagi (pernyataan batal ): setelah beriakupenerimaansalinan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yangpasti atausalinan arrest Hooggerechshof (keputusan Mahkamah Agung) tentangpernyataanbatal itu, ataupun setelah kepadanya disampaikan surat keputusanGubemurJenderal (Pemerintah) tentang pemyataan pembatalan itu dan telahditandatanganirelas tentang keputusan itu;(s.d.t.dg. S. 1910-547) mengenai pelepasan hak; setelah dari KepalaPemerintahanDaerah diterima eksplot (surat juru sita) yang disampaikankepadanya tentanghal itu, ataupun salinan surat keputusan KepalaPemerintahan Daerah itu yang berisipenetapan pelepasan hak opstal atau hakerpach yang dulunya diberikan untukmengusahakan pertanian atau perkebunankecil;mengenaipemberian hak pada penjualan di hadapan umum: setelah beriakupenerimaanpetikan otentik berita acara lelang barang yang bersangkutan;mengenaipencabutan hak untuk keperitingan umum: sesudah berlaku penerimaansalinankeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau salinanarrest tentangpencabutan hak itu,(1) Dengan S. 1853-62a, sambilmengubah pasal 30 sekedarnya, ditetapkan, bahwa catatan Catalanyangdiperintahkan dalam pasal ini, yaitu catatan di atas grosse surat milik mutlak(aktaeigendom) terakhir, hanya perlu dilakukan, bila penunjukan grosse itumungkin atau kalautidak ditolak.Pasal31.(s.d.u.dg. S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Bila terjadi roya (pencoretan) suatuhipotek,maka tentang hal itu harus diadakan catatan yang jelas, tidak sajapada minutsurat utang itu, di dalam protokolnya, dan pada grossenya,tetapi juga padaminut dan grosse surat hak milik mutlak yang terikatdulunya itu; catatan harusdilakukan sebagaimana diatur di atas, denganancaman denda serupa sepertitersebut di atas. (Overschr. 42).Pasal32.

(s.d.u.dg. S. 1933-48jo. S. 1938-2.) Roya (pencoretan) suatu surathipotek tidak bolehdilakukan jika kreditur atau yang berhak tidakmenandatangani grosse akta,untuk tanda tunas; pengakuan telah lunas iniharus disalin huruf demi hurufdengan bunyi yang sama di atas minutnya disebelah bawah akta itu danditandatangani olch panitera atau sekretaris.(s.d.u.dg. S. 1912-464.) Mereka yang tidak pandai menulis dan selanjutnyaorang Indonesiaasli dan yang disamakan dengan orang ini (yang terakhirini, setelah merekasejauh perlu diperkenalkan menurut cara sebagaimanaditetapkan dalam pasal 21)harus datang sendiri di hadapan para komisarisdari raad van justitie atau dihadapan Kepala Pemerintahan Daerah danmenerangkan, bahwa telah dilunasi(dipenuhi) apa yang berkenaan dengan isiakta itu, yang dengan dibubuhi tandatangan para komisaris atau KepalaPemerintahan Daerah dan panitera atausekretaris, harus dicatat di atasgrosse dan selanjutnya disalin di atasminutnya.Merekayang berhalangan oleh karena sakit atau karena halangan lain untukdatangmenghadap, dapat memberikan keterangan tersebut di atas dengan aktapembebasansuatu kewajiban dari notaris dan harus diadakan suatu catatanyang telititentang akta notaris itu, baik di atas minut maupun di atasgrossenya, sertaditandatangani oleh panitera atau sekretaris.Paniteraatau sekretaris yang metalaikan suatu ketentuan yang diatur dalampasal ini,dikenakan denda sebagaimana ditetapkan dalam pasal 29.(Overschr. 42; KUHPerd.1195 dst.)Pasal33.(s.d.u.dg. S. 1927-158.) Untuk lebih menenteramkan hati pembeli danpemberi pinjamanuang, maka panitera dan pegawai lainnya yang ditugaskanmenyimpan protokolsurat jual-beli dan hipotek wajib atas permintaan siapasaja, untuk memeriksaorang yang diketahui sebagai pemilik mutlak suatubarang, apakah itu telahdibebani dengan hipotek atau suatu hak kebendaanlainnya ataupun penyitaan,demikian pula, jika ada permintaan, untukmemberikan bukti tertulis tentang halitu dengan dikuatkan oleh tandatangan mereka. (KUHPerd. 1227).Pasal34.Parakomisaris pada raad van justitie, residen, asisten residen, demikianpulapanitera dan sekretaris yang ditugaskan untuk membuat dan menyimpansuratjual-beli dan hipotek tentang barang tetap, bertanggung jawab sendiridihadapan pengadilan atas kerugian yang disebabkan oteh kelalaian mengenaisalahsatu dari ketentuan-ketentuan yang diatur datain ordonansi sekarangini.(KUHPerd. 1225, 1227, 1230.)35 dan 36. Dicabut dg. S. 1936-692jo. 693.

Pasal37.(s.d.u.dg. S. 1886-53; S. 1903-224.) Para panitera dan sekretaris ataumereka yangberurusan dengan pendaftaran dan balik-nama karena jabatanmereka, harusmengirimkan sebelum tanggal sepuluh setiap bulan kepada pihakyang berwenangmengeluarkan surat ahh ukur-tanah menurut pasal 13, demikianpula kepadapegawai penerima yang ditugaskan pekerjaan memungut perponding:suatu pertelaandari segala akta hakim tentang pendaftaran dan balik-namayang diselesaikandalam bulan yang lebih dulu mengenai hak-hak milikmutlak, erpach, opstal,pemakaian hasil atau pemakaian barang tetap ataujasa dan kohir-kohirnya.(Overschr. 16; S. 1880-148 pasal 6 § 1; S. 1916-517 pasal 17.)Alineakedua dihapus dg. S. 1933-48jo. S. 1938-2.Pasal 38 dan 39. Dicabut dg. S. 1936-692jo. 693.Pasal40.(Dianggaptelah terhapus berhubung dengan berlakunya aturan-aturanperbendabaraan yangterpakai kini, terutama sekali oleh karena adanyaketentuan-ketentuan dalam S.1901-325 pasal 1).Pasal 41.Dicabut dg. S. 1936-692jo. 693.Pasal42.Ketuaraad van justitie ditugaskan untuk melakukan pengawasan atasprotokol aktatentang -hak milik mutlak dan hipotek, yang dipegang dandisimpan oleh paniterapada pengadilan ini. Ketua raad van justitie wajibmemeriksa sekali-sekali dansupaya memperoleh keyakinan bahwa ketentuanketentuanyang diatur dalamordonansi ini dipenum dan bila adapenyimpangan, supaya mengambil tindakan yangdianggapnya perlu menurutkeadaan. Jika panitera lalai dalam hal ihwaltersebut dalam pasal-pasal11, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32, maka atastuntutan dari ketua, raadvan justitie berwenang untuk mengenakan denda yangditetapkan di situ,tanpa berbentuk perkara, sedangkan ketua, setiap kalimemeriksa daftardaftaritu harus menandatanganinya, sebagai tanda telahdiperiksa.(Overschr. 43; RO. 51 dst.)Pasal43.

Dalamkeresidenan, di mana terdapat protokol notaris yang diawasi olehhakim keliling(omgaande rechters) (1), protokolsurat-surat milik mutlak dan hipotektentang barang tetap harus diperiksa olehketua itu dan diselidiki, apakah ketentuanketentuanyang ditetapkan dalamordonansi ini ditaati. Bila diketemukan sebaliknya, makaketua harusmemberitahukannya kepada raad van justitie di wilayah itu; raad van justitieiniakan bertindak dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 42. (S.1843-10 jo. S.1879-192; S. 1925-435).Ketuapengadilan, sesudah melakukan pemeriksaan sedemikian, harusmenandatanganidaftar itu, sebagai tanda telah diperiksa. (Overschr. la;RO. 99.)(1) Tugas hakim keliling (omgaande rechters), yaitu jabatan yangsejak tahun 1901 telahdihapus, diserahkan kepada ketua pengadilan (VoorziterLandraad), berdasarkan pasal 2 S.1901-13.Pasal43a.(s.d.t.dg. S. 1898-303.) Terpisah dan tidak tergantung dari pengawasansebagaimanadimaksud dalam kedua pasal di atas, inspektur dan ajunginspektur keuanganberwenang dan wajib menyelidiki dan memeriksa akta-aktahakim. (R.v. Overschr.24.)Pasal 44 Dianggap sebagai telah terhapus.Pasal45.Ataspermintaan fiskal pada raad van justitie (2) kepadapegawai ini setiapwaktu harus diperlihatkan protokol akta milik mutlak danhipotek yangdiadakan untuk seluruh lingkungan wilayah fiskal itu, denganmaksud supayabila ada pelanggaran, dapat dilakukan tuntutan menurut jabatannya,atausupaya menyuruh jaksa melakukan tuntutan.Pasal46.Tidakberlaku lagi menurut ketentuan dalam S. 1949-282.(2) "Fiskal pada raad van justitie" harus dibaca kini:"Pegawai keuangan" pada PengadilanNegeri.Pasal47.

Ordonansiini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1834, dan sepanjang didaerah luar Jawadan Madura tidak tepat diterima, tanggal satu pada bulansetelah diumumkan disana.