PP 17 Tahun 2009

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2009TENTANGPAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIFBERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf cdan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atasPenghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangkayang Diperdagangkan di Bursa;Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4893);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILANATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPAKONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA.Pasal 1 ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -Pasal 1Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadiatau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangkayang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yangbersifat final.Pasal 2Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) darimargin awal.Pasal 3(1) Lembaga kliring dan penjamin wajib memungut PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saatmenerima penyetoran margin awal oleh pialang berjangkaatau anggota bursa.(2) Lembaga kliring dan penjamin wajib menyetor seluruh pajakyang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadakantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.(3) Lembaga kliring dan penjamin wajib menyampaikan laporanpemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KantorPelayanan Pajak.Pasal 4Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan,penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas transaksiderivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursadiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.Pasal 5Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari2009.Agar ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 9 Februari 2009PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 9 Februari 2009MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 34Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,SETIO SAPTO NUGROHO

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2009TENTANGPAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIFBERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSAI. UMUMBerdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 36Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terhadap transaksi derivatifberupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dapat dikenaiPajak Penghasilan yang bersifat final yang diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dengan PeraturanPemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan daritransaksi derivarif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan dibursa.Pengaturan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatifberupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa ini bertujuanuntuk mendorong perkembangan bursa yang memperdagangkaninstrumen derivatif dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenaipengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besarantarif pajak terhadap penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrakberjangka yang diperdagangkan di bursa.II. PASAL ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -II.PASAL DEMI PASALPasal 1Pasal 2Yang dimaksud dengan “transaksi derivatif” adalah transaksiyang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yangnilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasariseperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks,baik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakandana atau instrumen.Pasal 3Pasal 4Pasal 5Yang dimaksud dengan “kontrak berjangka” adalah suatuperjanjian termasuk kontrak standar untuk membeli ataumenjual sejumlah efek atau komoditi yang jumlah, mutu, jenis,tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari telahditetapkan.Yang dimaksud dengan “bursa” adalah bursa efek dan bursaberjangka di Indonesia yang menyelenggarakan transaksi kontrakberjangka.Yang dimaksud dengan “margin awal” adalah sejumlah uang atausurat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangkaatau anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untukmenjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.Yang dimaksud dengan “lembaga kliring dan penjamin” adalahbadan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistemdan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminantransaksi di bursa, termasuk lembaga kliring dan penjaminberjangka.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4983