42 Tahun 2007 - Dikti

SALINANPERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONALREPUBLIK INDONESIANOMOR 42 TAHUN 2007TENTANGSERTIFIKASI DOSENDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajibmelaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalamwaktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undangtersebut;b. bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 47Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosenbelum terbit;c. bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi dosentidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannyaperaturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaansertifikasi dosen;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, b, dan c, serta untuk mengisi kekosongan hukumpelaksanaan program sertifikasi dosen, perlu menetapkanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang SertifikasiDosen;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Nomor 4586);2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007;3. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenaiPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 31/P Tahun 2007;

Memperhatikan : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorI.UM.01.02.10.998 tanggal 2 November 2007 tentang FatwaHukum;MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANGSERTIFIKASI DOSEN.Pasal 1(1) Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dalamjabatan.(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh dosen yangtelah memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya program magister(S2)/setara, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggisekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan memiliki jabatan akademik sekurangkurangnyaAsisten Ahli.(3) Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yangditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.Pasal 2(1) Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikatpendidik.(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentukpenilaian portofolio.(3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untukmenentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentukpenilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi;b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikankompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; danc. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalampelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi.(4) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mendapat sertifikat pendidik.(5) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatanpengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumenportofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi selanjutnya sampaimemenuhi standar kelulusan.Pasal 3(1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasidosen setiap tahun.(2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannyamenentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh MenteriPendidikan Nasional.2

Salinan sesuai dengan aslinyaBiro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian PenyusunanRancanganPeraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum II,Bambang Haryadi, S.H.NIP. 1315979364