Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ...

BAB IVPENUTUPBirokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tatapemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdipada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima,transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah diIndonesia.Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorongperbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupundaerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secarakeseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiapprogram/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah(value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ketahun, disertai dengan sistem reward dan punishment yang dilaksanakan secarakonsisten dan berkelanjutan.Kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi terletak pada beberapahalberikut:a. Komitmen NasionalKomitmen nasional ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menegaskan reformasi birokrasi sebagaiprioritas utama, dan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentangPembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan TimReformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 23 Tahun 2010.b. Penggerak Reformasi BirokrasiPenggerak reformasi birokrasi secara nasional adalah Komite PengarahReformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Wakil Presiden RepublikIndonesia, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu oleh UnitPengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen dan Tim QualityAssurance. Selanjutnya, secara instansional penggerak reformasi birokrasiadalah pimpinan K/L dan Pemda. Penggerak reformasi birokrasi harus berdayatahan tinggi terhadap tantangan dan hambatan serta memiliki daya dobrak dankreativitas untuk melaksanakan program-program terobosan, baik secarahorisontal maupun vertikal.c. Muatan Reformasi BirokrasiMuatan reformasi birokrasi dirumuskan dalam GDRB 2010-2025, RMRB2010-2014, RMRB 2015-2019, dan RMRB 2020-2024. Pelaksanaan reformasibirokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas K/L dan Pemda berdasarkankepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat.d. Proses Reformasi BirokrasiProses reformasi birokrasi dilakukan dengan cara: