Buku Konsolidasi Keppres 80-2003 - Wiki paramadina

MencakupPeraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007Tentang Perubahan KetujuhKeppres 80 Tahun 2003DILENGKAPIKONSOLIDASIKEPPRES 80 TAHUN 2003DAN PERUBAHANNYA (VER.1/08)UNDANG-UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2003TENTANG KEUANGAN NEGARAUNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2004TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARAUNDANG-UNDANGNOMOR 15 TAHUN 2004TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANTANGGUNG JAWAB NEGARAPERATURAN PEMERINTAHNOMOR 29 TAHUN 2000TENTANG PENYELENGGARAAN JASAKONSTRUKSIPERATURAN PRESIDENNOMOR 67 TAHUN 2005TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGANBADAN USAHA DALAM PENYEDIAANINFRASTRUKTURPERATURAN PRESIDENNOMOR 106 TAHUN 2007TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAHKEPUTUSAN PRESIDENNOMOR 42 TAHUN 2002 DANPERUBAHANNYA(KEPUTUSAN PRESIDENNOMOR 72 TAHUN 2004)TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBNPERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 08/PMK.02/2006TENTANG KEWENANGAN PENGADAANBARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM

Seri Buku Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah IndonesiaKONSOLIDASIKEPPRES 80 TAHUN 2003DAN PERUBAHANNYA(VER. 1/08) – JULI 2008KEPPRES 61 TAHUN 2004(Perubahan Pertama)PERPRES 32 TAHUN 2005(Perubahan Kedua)PERPRES 70 TAHUN 2005(Perubahan Ketiga)PERPRES 8 TAHUN 2006(Perubahan Keempat)PERPRES 79 TAHUN 2006(Perubahan Kelima)PERPRES 85 TAHUN 2006(Perubahan Keenam)PERPRES 95 TAHUN 2006(Perubahan Ketujuh)[Keterangan untuk dicetak jika diperbanyak secara resmi]Permintaan terhadap salinan Buku Konsolidasi ini sertasaran dan masukan harap ditujukan kepada:[Cantumkan nama instansi penerbit dan alamat]Tata penyusunan buku, dan isi di luar muatan peraturan perundangundanganmerupakan hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang.Buku Konsolidasi ini tidak boleh diperbanyak sebagian ataukeseluruhan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan terlebihdahulu dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP).

[Bagian ini harus disisihkan dalam penerbitan resmi]Catatan PenyusunanBuku Konsolidasi Keppres 80/2003 dan Perubahannya merupakansalah satu hasil tindak lanjut dari kerjasama bilateral Pemerintah RIc.q. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah denganPemerintah Australia c.q. AusAID dalam rangka implementasiprogram bantuan teknis bilateral penguatan pengadaan publik diIndonesia atau ISP3 (Indonesia: Strengthening Public ProcurementProgram). Keluaran Buku Konsolidasi ini merupakan bagian dariOutput 1.3 “to assist GoI to improve the regulatory environment”dalam rangka pemenuhan Objective 1 dari ISP3 “to improve theinstitutional and regulatory environment at the national level”.Kebutuhan akan Buku Konsolidasi yang merupakan restatement dariKeppres 80/2003 beserta ketujuh perubahannya plus kompilasiperaturan perundang-undangan terkait mengenai pengelolaankeuangan publik dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah,didasarkan pada saran dan masukan para praktisi dan pemangkukepentingan pengadaan pemerintah pada instansi pusat, daerahmaupun dunia usaha. Para praktisi pengadaan mengalami kesukaranuntuk dengan mudah dan cepat memahami garis besar, substansi dankonteks aturan Keppres 80/2003 karena luasnya cakupan, banyaknyaperubahan dan ketiadaan, misalnya alat bantu sederhana sepertisistematika/daftar isi atau indeks.Terima kasih disampaikan kepada para pihak baik dari instansiPemerintah Indonesia, AusAID Indonesia, Tim Konsultan ISP3 danCharles Kendall & Partners, Ltd. yang mengelola Tim Konsultan.Buku Konsolidasi ini disusun oleh Dondy Sentya, Deputy TeamLeader & Chief Legal Adviser, Tim Konsultan AusAID ISP3.Jakarta, Juli 2008

PENGANTARBuku Konsolidasi Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah inimerupakan salah satu upaya untuk memudahkan para pengelola pengadaan pada instansiPemerintah, para penyedia barang/jasa, dunia usaha maupun masyarakat luas memahamiKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (”Keppres 80/2003”) yang telah diubah sebanyak tujuhkali pada saat Buku Konsolidasi ini diterbitkan dengan perubahan terakhir melalui PeraturanPresiden Nomor 95 Tahun 2007. Mengingat telah berulang kalinya Keppres 80/2003 diubah sertaluasnya cakupan regulasi yang terdiri dari aturan dasar pengadaan dalam 54 Pasal pada BatangTubuh dan 162 halaman petunjuk teknis dan pelaksanaan pengadaan pemerintah pada bagianLampiran (sesuai salinan resmi yang tersedia pada situs jaringan Sekretariat Negara), telah menjaditantangan tersendiri bagi para praktisi pengadaan pemerintah untuk dengan cepat dan mudahmenemukan aturan-aturan tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis dan memastikan kekinianaturan tersebut.Melalui Buku Konsolidasi ini yang telah merumuskan ulang semua ketentuan dalam Keppres80/2003 dan ketujuh perubahannya dalam satu dokumen (restatement) diharapkan para praktisipengadaan pemerintah dapat seketika membaca ketentuan-ketentuan Keppres 80/2003 terkini (upto-date)yang telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terakhir tanpa perlu membukasecara terpisah ketujuh Keppres atau Perpres perubahan. Selain itu, untuk kemudahan pembacaBatang Tubuh dan Penjelasan Keppres 80/2003 disejajarkan dan disertakan pula Daftar Isi danIndeks Keppres 80/2003 sehingga dengan cepat dapat diketahui sistematika, struktur dan garisbesar (outline) dari Keppres 80/2003. Hal ini diharapkan dapat mengenalkan kepada pembacakeluasan cakupan aturan dalam Keppres 80/2003 baik yang termuat dalam Batang Tubuh maupundalam Lampiran yang merupakan petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Pada bagian lain dari BukuKonsolidasi ini disertakan juga matriks perubahan Keppres 80/2003 yang mensejajarkan aturanawal Keppres 80/2003 yang diubah dan perubahan-perubahannya melalui tujuh Keppres/Perpres,serta matriks klausul kontrak yang bersifat wajib (mandatory) menurut Keppres 80/2003 untukdicantumkan dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.Lebih lanjut, untuk melengkapi Buku Konsolidasi sebagai alat bantu (tool) para praktisipengadaan pemerintah disertakan pula peraturan perundang-undangan bidang pengelolaankeuangan publik yang dijadikan acuan atau yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Keppres80/2003.CATATANBuku Konsolidasi ini hanya merupakan alat bantu untuk memudahkan pembaca memahamiKeppres 80/2003 dan semua perubahannya dan tidak dimaksudkan untuk memberikan advishukum atau menggantikan fungsi peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan secararesmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Diingatkan juga agar dalam hal pengambilankeputusan dan tindakan-tindakan lain yang berimplikasi hukum maka pembaca tetap perlumerujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan secara resmi melaluiLembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara atau instansi pemerintah yang bersangkutan.i

PETUNJUK PEMAKAIAN1. Untuk memudahkan pembaca mengetahui penyesuaian-penyesuaian terhadap aturan Keppres80/2003 dalam Buku Konsolidasi ini, penyesuaian tersebut dicetak dalam huruf miring dandiberikan catatan kaki. Namun demikian, perlu diingat bahwa penggunaan kata atau istilahasing dalam Keppres 80/2003 sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang benar juga dicetak dalamhuruf miring terlepas ada penyesuaian atau tidak.Contoh:9. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untukmelaksanakan pengadaan barang/jasa 11 dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta).11Disesuaikan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1).2. Untuk penyesuaian berupa frasa atau istilah yang tercantum dalam keseluruhan bagian Keppres80/2003 maka penyesuaian tersebut dicetak dengan huruf miring tanpa catatan kaki.Penyesuaian ini terbatas pada perubahan yang diatur dalam Penjelasan Pasal I Perpres 8 Tahun2006, Angka 1:Dengan perubahan pada Pasal 1 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ini, maka semua istilah didalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 yang berbunyi:a. "Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa" untuk selanjutnya dibaca "PejabatPembuat Komitmen";b. "Pejabat/Panitia Pengadaan" untuk selanjutnya dibaca "Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit)."3. Pada prinsipnya, penyesuaian yang dilakukan pada bagian Batang Tubuh terdiri dari dua jenis,yaitu penambahan judul, pasal, ayat atau alinea baru, atau perubahan frasa atau bagian katatertentu dalam satu judul, pasal, ayat atau alinea. Untuk penyesuaian jenis pertama maka dalamcatatan kaki akan disebut sebagai ”Ditambahkan”, sedangkan untuk penyesuaian jenis keduadisebut ”Disesuaikan”.4. Jika dalam satu bagian yang telah disesuaikan dilakukan penyesuaian lagi atau artinya telahterjadi penyesuaian yang berbeda melalui lebih dari satu Keppres/Perpres perubahan makaakan terdapat lebih dari satu catatan kaki. Untuk mengetahui dan membedakan penyesuaianmana yang dijelaskan oleh catatan kaki tersebut maka catatan kaki yang dicantumkan padaawal ayat atau alinea tersebut menandai bahwa ayat atau alinea tersebut telah ditambahkan dariketentuan awal Keppres 80/2003, dan catatan kaki yang kemudian dalam bagian yang samatersebut hanya menandakan penyesuaian yang dilakukan terhadap frasa, bagian kata ataubutir/poin yang mendahului angka catatan kaki.Contoh:(5) 62 Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secaracepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasidan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan NiasProvinsi Sumatera Utara.Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukansebelum 31 Desember 2006 63 ;5. Bagian Konsideran dari setiap Keppres/Perpres tidak dicantumkan dalam bagian Batang TubuhBuku Konsolidasi, tetapi dapat dilihat dalam bagian Matriks Perubahan.ii

DAFTAR ISIPENGANTAR...................................................................................................................................................IPETUNJUK PEMAKAIAN .......................................................................................................................... IISISTEMATIKA BATANG TUBUH............................................................................................................ IVSISTEMATIKA LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................................VIIIBATANG TUBUH......................................................................................................................................... 13LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................................................................ 74MATRIKS PERUBAHAN.......................................................................................................................... 189MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAAN................................................................................ 244INDEKS........................................................................................................................................................ 266LAMPIRAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT................................................. 270UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA............... 271UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. 286UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAANDAN TANGGUNG JAWAB NEGARA .................................................................................. 313PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAANJASA KONSTRUKSI................................................................................................................ 325PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAHDENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR....................... 359PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.................................................................. 374KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.................................................. 383KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN TERHADAPKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 ......................................................... 403PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG KEWENANGANPENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM ................................ 404iii

DAFTAR ISI – Sistematika Batang TubuhKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003SISTEMATIKA BATANG TUBUHBAB IKETENTUAN UMUM ................................................................................................................................. 14BAGIAN PERTAMA....................................................................................................................................... 14PENGERTIAN ISTILAH .................................................................................................................................. 14Pasal 1 ................................................................................................................................................................ 14BAGIAN KEDUA........................................................................................................................................... 18MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................................................18Pasal 2 ................................................................................................................................................................ 18BAGIAN KETIGA.......................................................................................................................................... 18PRINSIP DASAR............................................................................................................................................ 18Pasal 3 ................................................................................................................................................................ 18BAGIAN KEEMPAT....................................................................................................................................... 19KEBIJAKAN UMUM ...................................................................................................................................... 19Pasal 4 ................................................................................................................................................................ 19Pasal 4A ............................................................................................................................................................. 20BAGIAN KELIMA ......................................................................................................................................... 21ETIKA PENGADAAN..................................................................................................................................... 21Pasal 5 ................................................................................................................................................................ 21BAGIAN KEENAM ........................................................................................................................................ 22PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN ............................................................................................................. 22Pasal 6 ................................................................................................................................................................ 22BAGIAN KETUJUH ....................................................................................................................................... 22RUANG LINGKUP......................................................................................................................................... 22Pasal 7 ................................................................................................................................................................ 22BAB IIPENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA .............................................. 23BAGIAN PERTAMA....................................................................................................................................... 23PEMBIAYAAN PENGADAAN ......................................................................................................................... 23Pasal 8 ................................................................................................................................................................ 23BAGIAN KEDUA........................................................................................................................................... 24TUGAS POKOK DAN PERSYARATAN PARA PIHAK ........................................................................................ 24Paragraf Pertama.................................................................................................................................. 24Persyaratan dan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen ................................................................. 24Pasal 9 ................................................................................................................................................................ 24Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 26Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit).............................................................................................. 26Pasal 10 .............................................................................................................................................................. 26Paragraf Ketiga ..................................................................................................................................... 29Persyaratan Penyedia Barang/Jasa....................................................................................................... 29Pasal 11 .............................................................................................................................................................. 29BAGIAN KETIGA.......................................................................................................................................... 31JADUAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA ................................................................... 31Pasal 12 .............................................................................................................................................................. 31BAGIAN KEEMPAT....................................................................................................................................... 31PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ................................................................................................ 31Pasal 13 .............................................................................................................................................................. 31BAGIAN KELIMA ......................................................................................................................................... 32PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI .................................................................................................. 32Paragraf Pertama.................................................................................................................................. 32Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.............................................................................32Pasal 14 .............................................................................................................................................................. 32Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 33Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi........................................................................................... 33iv

DAFTAR ISI – Sistematika Batang TubuhKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Pasal 15 .............................................................................................................................................................. 33BAGIAN KEENAM ........................................................................................................................................ 34PRINSIP PENETAPAN SISTEM PENGADAAN .................................................................................................. 34Pasal 16 .............................................................................................................................................................. 34BAGIAN KETUJUH ....................................................................................................................................... 35SISTEM PENGADAAN BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA...................................................... 35Paragraf Pertama.................................................................................................................................. 35Metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya ........................................... 35Pasal 17 .............................................................................................................................................................. 35Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 38Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ......................................................................................... 38pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya ............................................... 38Pasal 18 .............................................................................................................................................................. 38Paragraf Ketiga ..................................................................................................................................... 39Evaluasi Penawaran .............................................................................................................................. 39Pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya............................................... 39Pasal 19 .............................................................................................................................................................. 39Paragraf Keempat.................................................................................................................................. 40Prosedur Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya ........................................ 40Pasal 20 .............................................................................................................................................................. 40Pasal 20A ........................................................................................................................................................... 42BAGIAN KEDELAPAN................................................................................................................................... 43SISTEM PENGADAAN JASA KONSULTANSI ................................................................................................... 43Paragraf Pertama.................................................................................................................................. 43Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi............................................................................ 43Pasal 21 .............................................................................................................................................................. 43Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 43Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi......................................................................................43Pasal 22 .............................................................................................................................................................. 43Paragraf Ketiga ..................................................................................................................................... 45Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran......................................................................................... 45Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.......................................................................................... 45Pasal 23 .............................................................................................................................................................. 45Paragraf Keempat.................................................................................................................................. 46Metoda Evaluasi Penawaran................................................................................................................. 46Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi ........................................................................................ 46Pasal 24 .............................................................................................................................................................. 46Paragraf Kelima .................................................................................................................................... 47Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi ................................................................................... 47Pasal 25 .............................................................................................................................................................. 47Pasal 25A ........................................................................................................................................................... 50BAGIAN KESEMBILAN ................................................................................................................................. 50PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN PENYEDIA BARANG/JASA ...................................................... 50Pasal 26 .............................................................................................................................................................. 50BAGIAN KESEPULUH ................................................................................................................................... 51SANGGAHAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA, PENGADUAN MASYARAKAT, DAN ............................. 51PELELANGAN ATAU SELEKSI GAGAL........................................................................................................... 51Paragraf Pertama.................................................................................................................................. 51Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat ......................................... 51Pasal 27 .............................................................................................................................................................. 51Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 52Pelelangan/Seleksi Ulang ...................................................................................................................... 52Pasal 28 .............................................................................................................................................................. 52BAGIAN KESEBELAS.................................................................................................................................... 54KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA ....................................................................................................... 54Paragraf Pertama.................................................................................................................................. 54Isi Kontrak ............................................................................................................................................. 54Pasal 29 .............................................................................................................................................................. 54Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 56Jenis Kontrak ......................................................................................................................................... 56v

DAFTAR ISI – Sistematika Batang TubuhKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003BAB IIIPasal 30 .............................................................................................................................................................. 56Paragraf Ketiga ..................................................................................................................................... 58Penandatanganan Kontrak .................................................................................................................... 58Pasal 31 .............................................................................................................................................................. 58Paragraf Keempat.................................................................................................................................. 59Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak.................................................................................................. 59dalam Pelaksanaan Kontrak.................................................................................................................. 59Pasal 32 .............................................................................................................................................................. 59Paragraf Kelima .................................................................................................................................... 59Pembayaran Uang Muka dan ................................................................................................................ 59Prestasi Pekerjaan................................................................................................................................. 59Pasal 33 .............................................................................................................................................................. 59Paragraf Keenam................................................................................................................................... 59Perubahan Kontrak................................................................................................................................ 59Pasal 34 .............................................................................................................................................................. 59Paragraf Ketujuh ................................................................................................................................... 60Penghentian dan Pemutusan Kontrak.................................................................................................... 60Pasal 35 .............................................................................................................................................................. 60Paragraf Kedelapan .............................................................................................................................. 61Serah Terima Pekerjaan ........................................................................................................................ 61Pasal 36 .............................................................................................................................................................. 61Paragraf Kesembilan............................................................................................................................. 61Sanksi..................................................................................................................................................... 61Pasal 37 .............................................................................................................................................................. 61Paragraf Kesepuluh............................................................................................................................... 62Penyelesaian Perselisihan ..................................................................................................................... 62Pasal 38 .............................................................................................................................................................. 62SWAKELOLA............................................................................................................................................... 63BAB IVPasal 39 .............................................................................................................................................................. 63PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DANPERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL..................................................... 64BAGIAN PERTAMA....................................................................................................................................... 64PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI .............................................................................................. 64DENGAN DANA DALAM NEGERI .................................................................................................................. 64Pasal 40 .............................................................................................................................................................. 64BAGIAN KEDUA........................................................................................................................................... 65PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI............................................................................................... 65DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI ........................................................................................ 65Pasal 41 .............................................................................................................................................................. 65BAGIAN KETIGA.......................................................................................................................................... 65KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING ....................................................................................................... 65Pasal 42 .............................................................................................................................................................. 65BAGIAN KEEMPAT....................................................................................................................................... 66PREFERENSI HARGA .................................................................................................................................... 66Pasal 43 .............................................................................................................................................................. 66BAGIAN KELIMA ......................................................................................................................................... 66PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .................................................................................................. 66Pasal 44 .............................................................................................................................................................. 66BAGIAN KEENAM ........................................................................................................................................ 66PERAN SERTA DAN PEMAKETAN PEKERJAAN .............................................................................................. 66UNTUK USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL................................................................................... 66Paragraf Pertama.................................................................................................................................. 66Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil.............................................................................. 66Pasal 45 .............................................................................................................................................................. 66vi

DAFTAR ISI – Sistematika Batang TubuhKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003BAB VParagraf Kedua ..................................................................................................................................... 67Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil ................................................... 67Pasal 46 .............................................................................................................................................................. 67PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ......................................................................................................... 67BAGIAN PERTAMA....................................................................................................................................... 67PEMBINAAN................................................................................................................................................. 67Pasal 47 .............................................................................................................................................................. 67BAGIAN KEDUA........................................................................................................................................... 68PENGAWASAN ............................................................................................................................................. 68Pasal 48 .............................................................................................................................................................. 68BAGIAN KETIGA.......................................................................................................................................... 69TINDAK LANJUT PENGAWASAN................................................................................................................... 69Pasal 49 .............................................................................................................................................................. 69BAB VIPENGEMBANGAN KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH...................................................................................... 71BAB VIIPasal 50 .............................................................................................................................................................. 71KETENTUAN LAIN-LAIN ......................................................................................................................... 71BAB VIIIPasal 51 .............................................................................................................................................................. 71KETENTUAN PERALIHAN....................................................................................................................... 71BAB IXPasal 52 .............................................................................................................................................................. 71KETENTUAN PENUTUP............................................................................................................................ 73Pasal 53 .............................................................................................................................................................. 73Pasal 54 .............................................................................................................................................................. 73vii

DAFTAR ISI – Sistematika Lampiran-LampiranKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003SISTEMATIKA LAMPIRAN-LAMPIRANLAMPIRAN I ................................................................................................................................................ 75BAB IPERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .............................................................. 75A Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ......................................................................... 751. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa...................................... 75a. Pemaketan Pekerjaan.......................................................................................................................... 75b. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan............................................................................................................. 75c. Biaya Pengadaan ................................................................................................................................ 75d. Pelaksana Pengadaan.......................................................................................................................... 762. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola............................................................................ 76a. Perencanaan Kegiatan ........................................................................................................................ 76b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola.................................................................................. 76c. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan ............................................................................................. 76d. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan................................................................................ 76e. Pelaksanaan Kegiatan oleh Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat ........................................... 77B. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan................................................. 771. Panitia Pengadaan ...................................................................................................................................... 772. Anggota panitia pengadaan ........................................................................................................................ 773. Pejabat pengadaan...................................................................................................................................... 77C Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa...................................... 771. Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.................................................................................. 77a. Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya............................................... 77b. Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.................................................................................... 792. Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran.............................................................................. 80a. Metoda Satu Sampul........................................................................................................................... 80b. Metoda Dua Sampul........................................................................................................................... 80c. Metoda Dua Tahap ............................................................................................................................. 813. Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran...................................................................................................... 82a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.......................................................................................................... 82b. Evaluasi Penawaran............................................................................................................................ 831) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya ...................... 83a) Sistem Gugur...................................................................................................................... 83b) Sistem Nilai (Merit Point System) ...................................................................................... 84c) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life Cycle Cost)................... 852) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi ........................................................... 86a) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas .............................................................................. 86b) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis dan Biaya.................................................. 86c) Metoda Evaluasi Pagu Anggaran........................................................................................ 87d) Metoda Evaluasi Biaya Terendah ....................................................................................... 87e) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung ............................................................................. 88D. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan................................................................................... 881. Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya................................................................................... 88a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi ............................................................................................ 88b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi ....................................................................................... 89c. Pelelangan terbatas ............................................................................................................................. 90d. Pemilihan langsung ............................................................................................................................ 90e. Penunjukan langsung......................................................................................................................... 912. Jasa Konsultansi ......................................................................................................................................... 91a. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda dua sampul................................... 91b. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul ................... 91c. Seleksi umum melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu sampul....................... 91d. Seleksi umum dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua samp ............................. 92e. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda dua sampul ................................. 92f. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul .................. 92g. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu samp........................ 92h. Seleksi terbatas dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampu ......................... 92i. Seleksi langsung................................................................................................................................. 92j. Penunjukan langsung......................................................................................................................... 923. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Swakelola ............................................................................................... 92viii

DAFTAR ISI – Sistematika Lampiran-LampiranKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)................................................................................ 92F. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa............................................................................... 941. Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnya ............................................................... 942. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi ...................................................................................................... 97BAB IIPROSES PENGADAAN BARANG/JASA................................................................................................ 99YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA........................................................................... 99A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya................................................ 991. Pelelangan Umum ...................................................................................................................................... 99a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta............................................................................................... 99b. Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi ................................................................................................ 1001) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa ......................................................................... 1002) Tata Cara Pascakualifikasi........................................................................................................ 1013) Tata Cara Prakualifikasi ........................................................................................................... 101c. Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen PemilihanPenyedia Barang/Jasa ....................................................................................................................... 102d. Penjelasan Lelang (Aanwijziing) ...................................................................................................... 102e. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran ....................................................................... 103f. Evaluasi Penawaran.......................................................................................................................... 105g. Pembuktian Kualifikasi .................................................................................................................... 109h. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan ....................................................................................... 110i. Penetapan Pemenang Lelang............................................................................................................ 110j. Pengumuman Pemenang Lelang....................................................................................................... 112k. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat.................................................................... 112l. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ........................................................................ 113m. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang .......................................................................................... 114n. Penandatanganan Kontrak ................................................................................................................ 1162. Pelelangan Terbatas.................................................................................................................................. 1173. Pemilihan Langsung................................................................................................................................. 1174. Penunjukan Langsung .............................................................................................................................. 1185. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya untuk Pekerjaan PenanggulanganBencana Alam, Bencana Sosial, dan Bencana Perang.............................................................................. 119B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi....................................................................................... 1201. Seleksi Umum ......................................................................................................................................... 120a. Pengumuman Prakualifikasi............................................................................................................. 120b. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi.............................................................................................. 121c. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi ................................................................................................ 121d. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi..................................................................................................... 121e. Penetapan Hasil Prakualifikasi ......................................................................................................... 122f. Pengumuman Hasil Prakualifikasi.................................................................................................... 122g. Undangan Kepada Konsultan Yang Masuk Daftar Pendek .............................................................. 122h. Penjelasan (aanwijzing).................................................................................................................... 122i. Pemasukan Penawaran ..................................................................................................................... 123j. Evaluasi Administrasi....................................................................................................................... 124k. Evaluasi Teknis ................................................................................................................................ 125l. Penetapan Peringkat Tekni ............................................................................................................... 126m. Pengumuman Peringkat.................................................................................................................... 126n. Sanggahan ........................................................................................................................................ 127o. Pembukaan Penawaran Harga (Sampul II) Peringkat Teknis Terbaik.............................................. 127p. Klarifikasi dan Negosiasi ................................................................................................................. 1282. Seleksi Terbatas....................................................................................................................................... 1303. Seleksi Langsung...................................................................................................................................... 1304. Penunjukan Langsung .............................................................................................................................. 1305. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan.................................................................................................. 131a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 131b. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dengan Seleksi Umum ..................................................... 131c. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Seleksi Terbatas dan Seleksi Langsung .............. 132d. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Penunjukan Langsung......................................... 132C. Penyusunan Kontrak ....................................................................................................................... 1331. Surat Perjanjian ........................................................................................................................................ 133a. Pembukaan (Komparisi)................................................................................................................... 133b. Isi...................................................................................................................................................... 134c. Penutup............................................................................................................................................. 134ix

DAFTAR ISI – Sistematika Lampiran-LampiranKonsolidasi Keppres 80 Tahun 20032. Syarat-Syarat Umum Kontrak .................................................................................................................. 134a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 134b. Ketentuan Khusus............................................................................................................................. 1401) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Pengadaan Barang ............................................................. 1402) Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi ................................................................. 1403) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Pemboronga ............................................................... 1423. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ................................................................................................................. 144a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 144b. Ketentuan Khusus............................................................................................................................. 1441) Kontrak pengadaan barang ....................................................................................................... 1452) Kontrak pengadaan jasa konsultansi......................................................................................... 1453) Kontrak pengadaan pekerjaan jasa pemborongan..................................................................... 1454. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak ..................................................................... 145a. Untuk kontrak jasa pemborongan..................................................................................................... 145b. Untuk pengadaan jasa konsultansi.................................................................................................... 145c. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya....................................................................................................... 145D. Pelaksanaan Kontrak...................................................................................................................... 1461. Ketentuan Umum ..................................................................................................................................... 146a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)................................................................................................. 146b. Penggunaan Program Mutu .............................................................................................................. 146c. Mobilisasi......................................................................................................................................... 146d. Pemeriksaan Bersama....................................................................................................................... 147e. Pembayaran Uang Muka .................................................................................................................. 147f. Pembayaran Prestasi Pekerjaan ........................................................................................................ 147g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan ......................................................................................................... 147h. Denda dan Ganti Rugi ...................................................................................................................... 148i. Penyesuaian Harga ........................................................................................................................... 148j. Keadaan Kahar (Force Majeure)..................................................................................................... 148k. Penghentian dan Pemutusan Kontrak ............................................................................................... 1482. Jasa Pemborongan.................................................................................................................................... 149a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 149b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.............................................................................................. 149c. Laporan Hasil Pekerjaan................................................................................................................... 150d. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan .................................................................................................... 150e. Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan sub kontraktor ............................................................. 150f. Serah Terima Pekerjaan.................................................................................................................... 1513. Jasa Konsultansi ....................................................................................................................................... 151a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 151b. Persiapan Pelaksanaan Kontrak........................................................................................................ 151c. Pemeriksaan Personil dan Peralatan ................................................................................................. 152d. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa.............................................. 152e. Penggantian Personil Penyedia Jasa atas Perintah Pejabat Pembuat Komitmen .............................. 152f. Pembayaran Uang Muka .................................................................................................................. 152g. Penyelesaian Pekerjaan .................................................................................................................... 1524. Pengadaan Barang .................................................................................................................................... 153a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 153b. Surat Pesanan ................................................................................................................................... 153c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak........................................................................................................ 153d. Inspeksi Pabrikasi............................................................................................................................. 153e. Perubahan Lingkup........................................................................................................................... 153f. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual .................................................................................. 153g. Pengiriman ....................................................................................................................................... 153h. Serah Terima Barang........................................................................................................................ 154i. Uji Coba ........................................................................................................................................... 154j. Asuransi............................................................................................................................................ 154k. Pembayaran ...................................................................................................................................... 1545. Pengadaan Jasa Lainnya........................................................................................................................... 155a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 155b. Pemeriksaan Personil dan Peralatan ................................................................................................. 155c. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa.............................................. 155d. Penggantian Personil Dan Peralatan Yang Diperintahkan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen.......... 155e. Denda ............................................................................................................................................... 155f. Kerahasiaan ...................................................................................................................................... 156E Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment)................................................... 1561. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga .............................................................................. 156x

DAFTAR ISI – Sistematika Lampiran-LampiranKonsolidasi Keppres 80 Tahun 20032. Rumusan penyesuaian harga satuan ......................................................................................................... 1563. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ......................................................................................................... 157BAB IIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASADENGAN SWAKELOLA........................................................................................................................ 158A. Ketentuan Umum............................................................................................................................. 158B. Pelaksanaan Swakelola................................................................................................................... 1581. Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen............................................................................................ 1582. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana ............................................................................. 1593. Swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.................................................................................................................................................................. 159C. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola.................................................................................................159BAB IVLAIN-LAIN.............................................................................................................................................. 161A. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil......................... 1611. Ketentuan Umum ..................................................................................................................................... 1612. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai denganDana Dalam Negeri.................................................................................................................................. 1613. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai denganDana Pinjaman Luar Negeri ..................................................................................................................... 1624. Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa..................................................................................................... 163a. Jenis Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa.................................................................................... 163b. Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa................................................................................ 163c. Pernyataan Penggunaan Komponen Dalam Negeri .......................................................................... 1635. Preferensi Harga....................................................................................................................................... 1646. Pembinaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ..................................................................................... 1647. Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ................................................................................... 165a. Pelaksanaan Pengawasan.................................................................................................................. 165b. Sanksi ............................................................................................................................................... 1658. Pemberdayaan Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa........................... 166a. Perluasan Peluang Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil............................................................... 166b. Pembinaan ........................................................................................................................................ 167B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri........................................... 1671. Umum....................................................................................................................................................... 1672. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan NPLN/Grant Agreement................................................................ 1683. Kredit Ekspor dan Kerjasama Perdagangan ............................................................................................. 1684. Manajemen dan Monitoring Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri .......................................................... 169C. Pengawasan dan Pemeriksaan........................................................................................................ 169D. Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Procurement........................................................................... 170BAB VPELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI..................................................................................... 171A. Ketentuan Umum............................................................................................................................. 171LAMPIRAN II............................................................................................................................................. 173FORMULIR 1.......................................................................................................................................... 173CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN .................................................... 173JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA .................................................. 173Formulir 1.a.............................................................................................................................................. 174SURAT PERNYATAAN MINAT ................................................................................................. 174Formulir 1.b............................................................................................................................................. 175PAKTA INTEGRITAS .................................................................................................................... 175Formulir 1.c.............................................................................................................................................. 176Formulir Isian Penilaian Kualifikasi................................................................................................. 176FORMULIR 2........................................................................................................................................... 181CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN .................................................... 181JASA KONSULTANSI.......................................................................................................................... 181Formulir 2.a.............................................................................................................................................. 182xi

DAFTAR ISI – Sistematika Lampiran-LampiranKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003SURAT PERNYATAAN MINAT ................................................................................................. 182Formulir 2.b............................................................................................................................................. 183PAKTA INTEGRITAS .................................................................................................................... 183Formulir 2.c.............................................................................................................................................. 184Formulir Isian Penilaian Kualifikasi................................................................................................. 184xii

KONSOLIDASIKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003DAN PERUBAHANNYAKEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama)PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua)PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga)PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat)PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima)PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam)PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh)TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH13

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANDalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:BAB IKETENTUAN UMUMBagian PertamaPengertian IstilahPasal 11. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatanpengadaan barang/jasa yang dibiayai denganAPBN/APBD, baik yang dilaksanakan secaraswakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.1a.1b.1c.2.3.4.Pejabat Pembuatdiangkat olehAnggaranPemimpinDireksi BadanUsaha Milikpekerjaan,pengadaanPenggunadalam Undang-UndangPerbendaharaanKuasa PenggunaditunjukKementrian/Lembaga/SatuanDaerah. 3Dihapus. 4Penyediaperseoranganbarang/layananDihapus. 5 Angka 1Angka 2. Dihapus (red.)Angka 3Cukup jelasAngka 4. Dihapus (red.)Komitmen adalah pejabat yangPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna/ Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) /Badan Hukum Milik Negara (BHMN) /Usaha Milik Negara (BUMN)/BadanDaerah (BUMD) sebagai pemilikyang bertanggung jawab atas pelaksanaanbarang/jasa. 1Anggaran adalah sebagaimana dimaksudNomor 1 Tahun 2004 tentangNegara. 2Anggaran adalah pejabat yangoleh Pengguna AnggaranKerja Perangkatbarang/jasa adalah badan usaha atau orangyang kegiatan usahanya menyediakanjasa;Yang dimaksud dengan dilaksanakan secaraswakelola adalah:a. Dilaksanakan sendiri secara langsungoleh instansi penanggung jawabanggaran;b. Institusi pemerintah penerima kuasa daripenanggung jawab anggaran, misalnya:perguruan tinggi negeri atau lembagapenelitian/ilmiah pemerintah;c. Kelompok masyarakat penerima hibahdari penanggung jawab anggaran.1 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1).2 Lihat catatan kaki 1.3 Lihat catatan kaki 1.4 Disesuaikan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1).5 Lihat catatan kaki 4.14

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN5. Dihapus. 66. Dihapus. 77. Dihapus. 88. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / DireksiBUMN / Direksi BUMD, 9 untuk melaksanakanpemilihan penyedia barang barang/jasa.Angka 5. Dihapus (red.)Angka 6. Dihapus (red.)Angka 7. Dihapus (red.)Angka 8Cukup jelas8a. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalahsatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yangtelah memiliki sertifikat keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PenggunaAnggaran / Gubernur / Bupati / Walikota / DewanGubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMD yangbertugas secara khusus untuk melaksanakanpemilihan penyedia barang/jasa di lingkunganDepartemen / Lembaga / Sekretariat Lembaga TinggiNegara / Pemerintah Daerah / Komisi / BI / BHMN /BUMN / BUMD. 109. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yangdiangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN /Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakanpengadaan barang/jasa 11 dengan nilai sampai denganRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untukmenetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjukuntuk melaksanakan pekerjaan.11. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk danuraian, yang meliputi bahan baku. Barang setengahjadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinyaditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuaipenugasan Kuasa Pengguna Anggaran.12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaanpelaksanaan kontruksi atau wujud fisik lainnya yangperencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkanPejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan KuasaPengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannyadiawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.Angka 9Cukup jelasAngka 10Cukup jelasAngka 11Cukup jelasAngka 12Cukup jelas6 Disesuaikan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1).7 Lihat catatan kaki 6.8 Lihat catatan kaki 6.9 Lihat catatan kaki 6.10 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1).11 Disesuaikan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1).12 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1).13 Lihat catatan kaki 12.14 Lihat catatan kaki 12.15

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN13. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlianprofesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasaperencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi,dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangkamencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentukpiranti lunak yang disusun secara sistematisberdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkanPejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan KuasaPengguna Anggaran.14. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/ataupenyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasapemborongan, dan pemasokan barang.15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintahadalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dankemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasapemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasikeahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untukmemenuhi persyaratan seseorang menjadi PejabatPembuat Komitmen atau panitia/pejabat pengadaanatau anggota Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit).16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkanoleh panitia / pejabat pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) sebagai pedomandalam proses pembuatan dan penyampaian penawaranoleh calon penyedia barang/jasa serta pedomanevaluasi penawaran oleh panitia / pejabat pengadaanatau Unit Layanan Pengadaan (procurement Unit).17. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat PembuatanKomitmen dengan penyedia barang/jasa dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa.18. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatanekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhikriteria yang ditetapkan dalam Undang-UndangNomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.Angka 13Cukup jelasAngka 14Cukup jelasAngka 15Cukup jelasAngka 16Cukup jelasAngka 17Cukup jelasAngka 18Kriteria Usaha kecil adalah:a. Memiliki kekayaan bersih paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);danb. Milik Warga Negara Indonesia; danc. Berdiri sendiri, bukan merupakan anakperusahaan atau cabang perusahaan yangdimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baiklangsung maupun tidak langsung denganUsaha Menegah atau Usaha Besar; ataud. Koperasi kecil yang mempunyai unitusaha jasa pemborongan, pengadaanbarang atau jasa lainnya.16

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANPembuktian usaha kecil cukup dengan suratijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintahkabupaten/kota setempat.19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yangdikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnyayang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepadaPejabat Pembuat Komitmen untuk menjaminterpenuhinya persyaratan/kewajiban penyediabarang/jasa.20. Kemitraan adalah kerjasama usaha anatara penyediabarang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeriyang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajibandan tanggung jawab yang jelas, berdasarkankesepakatan bersama yang dituangkan dalamperjanjian tertulis.21. Pakta integritas adalah surat pernyataan yangditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen /panitia pengadaan / pejabat pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) / penyediabarang/jasa.22. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yangmemerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyairisiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesainkhusus dan/atau bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00(lima puluh miliyar rupiah).Angka 19Cukup jelasAngka 20Cukup jelasAngka 21Cukup jelasAngka 22Cukup jelas23. Surat kabar nasional adalah surat kabar yangberoplah besar dan memiliki peredaran luas secaranasional, yang tercantum dalam daftar surat kabarnasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasidan Informatika. 1224. Surat kabar provinsi adalah surat kabar yangberoplah besar dan memiliki peredaran luas di daerahprovinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabaryang ditetapkan oleh Gubernur. 1325. Website pengadaan nasional adalah website yangdikoordinasikan oleh Menteri PerencanaanPembangunan Nasional / Kepala Bappenas untukmengumumkan rencana pengadaan barang/jasa diDepartemen / Lembaga / Komisi / BI / PemerintahDaerah / BHMN / BUMN / BUMD dan kegiatanpengadaan barang/jasa pemerintah. 14Perpres 8 Tahun 2006Penjelasan Pasal IAngka 1Dengan perubahan pada Pasal 1 sebagaimanadimaksud dalam angka 1 ini, maka semuaistilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden17

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANBagian KeduaMaksud dan TujuanPasal 2Nomor 70 Tahun 2005 yang berbunyi:a. "Pengguna barang/jasa atau pejabat yangdisamakan sebagai pemilik pekerjaan yangbertanggung jawab atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa" untuk selanjutnyadibaca "Pejabat Pembuat Komitmen";b. "Pejabat/Panitia Pengadaan" untukselanjutnya dibaca "Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit)."(1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden iniadalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayaidari APBN/APBD.(2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden iniadalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangsebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBDdilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.Ayat (1)Yang dimaksud dengan dibiayai dariAPBN/APBD adalah pengadaan barang/jasayang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari APBN/APBD.Ayat (2)Cukup jelasBagian KetigaPrinsip DasarPasal 3Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harusdiusahakan dengan menggunakan dana dan daya yangterbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkandalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuaidengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapatmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuaidengan sasaran yang ditetapkan;c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang/jasa yangmemenuhi persyaratan dan dilakukan melaluipersaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasayang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dantransparan;Panitia pengadaan dan/atau pejabat yangberwenang dalam mengeluarkan keputusan,ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya,harus didasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut.Dengan demikian akan dapat tercipta suasanayang kondusif bagi tercapainya efisiensi,partisipasi dan persaingan yang sehat danterbuka antara penyedia jasa yang setara danmemenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dankepastian hukum bagi semua pihak, sehinggadapat meningkatkan kepercayaan masyarakatterhadap proses pengadaan barang/jasa, karenahasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat, baik dari segi fisik, keuangan danmanfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugasinstitusi pemerintah.d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasimengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syaratteknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasilevaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa,18

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANsifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasayang berminat serta bagi masyarakat luas padaumumnya;e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuanyang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dantidak mengarah untuk memberi keuntungan kepadapihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik,keuangan maupun manfaat bagi kelancaranpelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayananmasyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip sertaketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.Bagian KeempatKebijakan UmumPasal 4Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri,rancang bangun dan perekayasaan nasional yangsasarannya adalah memperluas lapangan kerja danmengembangkan industri dalam negeri dalam rangkameningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalamnegeri pada perdagangan internasional;b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasukkoperasi kecil dan kelompok masyarakat dalampengadaan barang/jasa;c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untukmempercepat proses pengambilan keputusan dalampengadaan barang/jasa;d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian dantanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen,panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektorperpajakan;f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa dilakukan di dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia;h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencanapengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia,pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepadaHuruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gWilayah Republik Indonesia termasukKantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.Huruf hPengumuman secara terbuka artinyarencana pengadaan Departemen / Lembaga15 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (2).19

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANmasyarakat luas;i. mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasapemerintah secara terbuka melalui surat kabarnasional dan/atau surat kabar provinsi. 15/ Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN/ BUMN / BUMD diumumkan di websitepengadaan nasional dengan alamatwww.pengadaannasionalbappenas.go.idyang dikoordinasikan oleh Menteri NegeraPerencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas dan/atau di websiteDepartemen / Lembaga / Komisi BI /Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN /BUMD yang telah diintegrasikan ke websitepengadaan nasional. 16Huruf iCukup jelas 17Pasal 4A 18(1) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabarprovinsi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf i,dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyediabarang/jasa sebagaimana diatur dalam PeraturanPresiden ini.(2) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk suratkabar nasional dan Gubernur untuk surat kabarprovinsi.Pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksuddalam pasal ini dimaksudkan agar calonpenyedia barang/jasa dan masyarakat dapatdengan mudah mendapatkan informasimengenai rencana kegiatan pengadaanbarang/jasa pemerintah. Di lain pihak, dengantelah ditetapkannya surat kabar untukpengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa,Pejabat Pembuat Komitmen akanmengeluarkan biaya pengumuman lelang yanglebih murah sehingga pada akhirnyamenghemat APBN/APBD. 19(3) Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas dan Gubernurmelaksanakan pemilihan surat kabar sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar suratkabar yang beroplah besar dan memiliki peredaranluas yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi danInformatika.(4) Segala biaya yang timbul dalam rangka pemilihansurat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.16 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (2).17 Lihat catatan kaki 15.18 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (3) dan Penjelasannya.19 Dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal II angka (5) dijelaskan lebih lanjut perihal suratkabar nasional dan provinsi yang dijadikan tempat pengumuman kegiatan pengadaan selama penetapanresmi surat kabar tersebut belum dilakukan:”Sebelum Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur menetapkansurat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, pengumuman kegiatanpengadaan barang/jasa pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya di satu surat kabar yang mempunyaioplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah provinsi.”20

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANBagian KelimaEtika PengadaanPasal 5Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, danpara pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasatanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancarandan ketepatan tercapainya tujuan pengadaanbarang/jasa;b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasarkejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumenpengadaan barang dan jasa yang seharusnyadirahasiakan untuk mencegah terjadinyapenyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupuntidak langsung untuk mencegah dan menghindariterjadinya persaingan tidak sehat;d. menerima dan bertanggung jawab atas segalakeputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatanpara pihak;e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangankepentingan para pihak yang terkait, langsung maupuntidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa(conflict of interest);Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eYang dimaksud dengan “menghindari danmencegah terjadinya pertentangankepentingan para pihak yang terkait,langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan”, adalah dimaksudkanuntuk menjamin perilaku dan tindakan tidakmendua dari para pihak dalammelaksanakan tugas, fungsi dan perannya.Oleh karena itu, yang bersangkutan tidakboleh memiliki/melakukan peran ganda,misalnya:1) Dalam suatu perusahaan PerseroanTerbatas, seorang anggota Direksi tidakboleh merangkap sebagai DewanKomisaris;2) Dalam pelaksanaan proyek jasakonstruksi/pemborongan, konsultanperencana tidak boleh bertindak sebagaipelaksana/pemborong pekerjaan yangdirencanakannya, kecuali dalampelaksanaan turnkey contract;3) Pengurus koperasi pegawai atau anakperusahaan dalam suatu instansi / BHMN/ BUMN / BUMD yang mengikutipengadaan barang/jasa dan bersaingdengan perusahaan lainnya, tidak boleh21

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANmerangkap sebagai anggota panitiapengadaan atau sebagai pejabat yangberwenang menentukan pemenanglelang / Pemilihan Langsung /Penunjukan Langsung.f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosandan kebocoran keuangan negara dalam pengadaanbarang/jasa;g. menghindari dan mencegah penyalahgunaanwewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikannegara;h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidakmenjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,imbalan berupa apa saja kepada siapapun yangdiketahui atau patut dapat diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa.Huruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasBagian KeenamPelaksanaan Atas PengadaanPasal 6Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan:a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;b. dengan cara swakelola.Huruf aCukup jelasHuruf bPengadaan barang/jasa swakelola adalahpelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh institusipemerintah penanggungjawab anggaranatau institusi pemerintah penerima kuasadari penanggungjawab anggaran ataukelompok masyarakat penerima hibah.Bagian KetujuhRuang LingkupPasal 7(1) Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden iniadalah untuk:a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannyasebagian atau seluruhnya dibebankan padaAPBN/APBD;b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atauseluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri(PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan denganpedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa daripemberi pinjaman/hibah bersangkutan;Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bProses penyusunan NaskahPinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHLN)harus berpedoman pada KeputusanPresiden ini.22

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALc. pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yangpembiayaannya sebagian atau seluruhnyadibebankan pada APBN/APBD.(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yangdibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjutidengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga /Panglima TNI / Kapolri / Dewan Gubernur BI /Pemimpin BHMN / Direksi BUMN harus tetapberpedoman serta tidak boleh bertentangan denganketentuan dalam Keputusan Presiden ini.(3) Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yangmengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yangdibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman sertatidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalamKeputusan Presiden ini.PENJELASANHuruf cPengadaan barang/jasa untuk investasiadalah barang/jasa yang ditujukan untukmenambah aset guna meningkatkankemampuan operasi baik dalam jangkapendek, menengah, maupun jangkapanjang dan pada umumnya tidak habisdipakai dalam 1 (satu) tahun. Dalampembukuan/neraca perusahaan asettersebut dapat berupa aktiva lancarmaupun maupun aktiva tetap.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasBAB IIPENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASABagian PertamaPembiayaan PengadaanPasal 8Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri /Pemerintah Daerah / BI / BHMN / BUMN / BUMD wajibmenyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukungpelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dariAPBN/APBD, yaitu:a. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen,panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan stafproyek;b. pengumuman pengadaan barang/jasa;Komponen biaya administrasi proyek harusdisediakan dalam anggaran:Huruf aBesaran honorarium Pejabat PembuatKomitmen, panitia/pejabat pengadaan,bendaharawan, dan staf proyek ditetapkansecara proporsional berdasarkanpengalaman dan profesionalisme;Huruf bBiaya pengumuman pengadaan barang/jasameliputi:1) Biaya pengumuman rencana pengadaanbarang/jasa pada awal pelaksanaananggaran;2) Biaya pengumuman pemilihan penyediabarang/jasa.23

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANc. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasadan/atau dokumen prakualifikasi;d. administrasi lainnya yang diperlukan untukmendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasBagian KeduaTugas Pokok dan Persyaratan Para PihakParagraf PertamaPersyaratan dan Tugas Pokok Pejabat Pembuat KomitmenPasal 9(1) Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. memiliki integritas moral;b. memiliki disiplin tinggi;c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknisserta manajerial untuk melaksanakan tugas yangdibebankan kepadanya;Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud persyaratan manajerial,antara lain:1) Berpendidikan sekurang-kurangnyaDiploma 3 (D3) sesuai denganbidang keahlian yang diperlukan;2) Memiliki sertifikat pengadaanbarang/jasa pemerintah;3) Memiliki pengalaman minimal 2(dua) tahun memimpin /mengorganisasi kelompok kerja yangberkaitan dengan kegiatan pengadaanbarang/jasa;4) Memiliki ketaatan yang tinggi dalammelaksanakan setiaptugas/pekerjaannya;5) Memiliki kemampuan untukmengambil keputusan, bertindaktegas dan keteladanan dalam sikapdan perilaku antara lain tidak terlibatkorupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN);20 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (4).21 Ketentuan huruf b ayat 3 sebelum Perpres 8 Tahun 2006 mengatur bahwa salah satu tugas pokok PejabatPembuat Komitmen atau sebelumnya disebut sebagai pengguna barang jasa adalah untuk “mengangkatpanitia/pejabat pengadaan barang/jasa”. Tugas pokok ini telah dihapus dalam Perpres 8 Tahun 2006(Perubahan Keempat) Pasal I angka (4).22 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (4).24

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN6) Penilaian kondite dan prestasi kerja(Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahunterakhir dengan nilai rata-rataminimal “Baik”.d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasapemerintah;Huruf dDalam masa transisi, sebelum memilikisertifikat keahlian pengadaan barang/jasapemerintah, seseorang yang telahdiangkat menjadi Pejabat PembuatKomitmen harus mengikutipelatihan pengadaan barang/jasapemerintah.Pejabat yang wajib mempunyai sertifikatkeahlian pengadaan barang/jasa adalah:Pejabat Pembuat Komitmen danpanitia/pejabat pengadaan.e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan,bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap danperilaku serta tidak pernah terlibat KKN.(2) Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan suratKeputusan Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaAnggaran / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN /Direksi BUMN BUMD. 20(3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalampengadaan barang/jasa adalah:Huruf eCukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasa. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. 21 menetapkan paket-paket pekerjaan disertaiketentuan mengenai peningkatan penggunaanproduksi dalam negeri dan peningkatan pemberiankesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasikecil, serta kelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraansendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan danlokasi pengadaan yang disusun oleh panitiapengadaan / pejabat pengadaan / unit layananpengadaan;d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaanpanitia / pejabat pengadaan / unit layananpengadaan sesuai kewenangannya;e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrakdengan pihak penyedia barang/jasa;23 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (4).25

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANg. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaanbarang/jasa kepada pimpinan instansinya;h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa danaset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI /Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / PimpinanKesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati/ Walikota / Dewan Gubernur BI / PemimpinBHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acarapenyerahan;j. menandatangani pakta integritas sebelumpelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.(4) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan Ayat (4)ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabilabelum tersedia anggaran atau tidak cukup tersediaanggaran yang akan mengakibatkan dilampauinyabatas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyekyang dibiayai dari APBN/APBD.(5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab darisegi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional ataspengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.(6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakanproses pengadaan barang/jasa sebelum dokumenanggaran disahkan sepanjang anggaran untukkegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan,dengan ketentuan penerbitan surat penunjukanpenyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatangankontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelahdokumen anggaran untuk kegiatan/proyeksebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan. 22Yang dimaksud dengan dilarangmengadakan ikatan perjanjian adalahmenerbitkan surat penunjukan dan/ataumenandatangani surat perintahkerja/kontrak.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas 23Paragraf KeduaPembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) 24Pasal 10(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua Ayat (1)pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilaiRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.(2a) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dapat dilaksanakan oleh Unit LayananPengadaan (Procurement Unit). 25Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (2a)Cukup jelas 2824 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (5).25 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (6).26

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN(3) Anggota panitia pengadaan / pejabat pengadaan /anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawainegeri, baik dari instansi sendiri maupun instansiteknis lainnya.(3a) Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan olehBadan Pelaksana Rehabilitasi dan RekonstruksiWilayah dan Kehidupan Masyarakat ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan NiasProvinsi Sumatera Utara, anggota panitia pengadaanberasal dari instansinya sendiri atau instansi teknisPemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yangditunjuk oleh Kepala Badan pelaksana. 26(4) Panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layananpengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akandiadakan;c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjaditugas panitia / pejabat pengadaan / unit layananpengadaan yang bersangkutan;d. memahami isi dokumen pengadaan/metode danprosedur pengadaan berdasarkan KeputusanPresiden ini;e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabatyang mengangkat dan menetapkannya sebagaipanitia / pejabat pengadaan / anggota unit layananpengadaan;f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasapemerintah.(5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat /panitia pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) meliputi sebagai berikut:Ayat (3)Anggota panitia yang berasal dari instansiteknis lain adalah anggota panitia yangdiangkat dari unit kerja / instansi /departemen / lembaga lain karena di instansiyang sedang melakukan pengadaanbarang/jasa tidak mempunyai pegawai yangmemahami masalah teknis yang ada dalamketentuan pengadaan barang/jasa, jenispekerjaan, dan isi dokumen pengadaan daripekerjaan yang akan dilakukanpengadaannya.Ayat (3a)Cukup jelas 29Ayat (4)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eHubungan keluarga yang dimaksudadalah hubungan keluarga sedarah dansemenda.Huruf fCukup jelasAyat (5)Cukup jelas26 Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (1).27 Lihat catatan kaki 25.28 Lihat catatan kaki 25.29 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (6).27

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANa. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaanserta lokasi pengadaan;b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri(HPS);c. menyiapkan dokumen pengadaan;d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di suratkabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papanpengumuman resmi untuk penerangan umum, dandiupayakan diumumkan di website pengadaannasional;e. menilai kualifikasi penyedia melaluipascakualifikasi atau prakualifikasi;f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yangmasuk;g. mengusulkan calon pemenang;h. membuat laporan mengenai proses dan hasilpengadaan kepada pejabat pembuat komitmendan/atau pejabat yang mengangkatnya;i. menandatangani pakta integritas sebelumpelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.(6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurangkurangnya3 (tiga) orang yang memahami tata carapengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yangbersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baikdari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansiyang bersangkutan.(7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yangmemahami tata cara pengadaan, substansipekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lainyang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalammaupun dari luar instansi yang bersangkutan.(8) Dilarang duduk sebagai panitia / pejabat pengadaan /anggota Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit):Ayat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelasa. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) / Inspektorat JenderalDepartemen / Inspektorat Utama LembagaPemerintah Non-Departemen / Badan PengawasDaerah Propinsi / Kabupaten/Kota, PengawasanInternal BI / BHMN / BUMN / BUMD kecualimenjadi panitia / pejabat pengadaan / anggota unitlayanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasayang dibutuhkan instansinya;28

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANc. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi suratpermintaan pembayaran dan/atau pejabat yangbertugas menandatangani surat perintahmembayar. 27Paragraf KetigaPersyaratan Penyedia Barang/JasaPasal 11(1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaanpengadaan adalah sebagai berikut:a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganuntuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyediabarang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknisdan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ataudireksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksipidana;d. secara hukum mempunyai kapasitasmenandatangani kontrak;e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajibanperpajakan tahun terakhir, dibuktikan denganmelampirkan fotokopi bukti tanda terimapenyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) PajakPenghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi SuratSetoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernahmemperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasabaik di lingkungan pemerintah maupun swastatermasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyediabarang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)tahun;g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan,dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaanbarang/jasa;h. tidak masuk dalam daftar hitam;Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan memenuhiketentuan peraturan perundang-undanganuntuk menjalankan usaha/kegiatansebagai penyedia barang/jasa antara lainperaturan perundang-undangan di bidangjasa konstruksi, kesehatan, perhubungan,perindustrian.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hMerupakan kewajiban panitia/pejabatpengadaan untuk mencari informasidalam rangka meyakini atau memastikansuatu badan usaha tidak masuk dalamdaftar hitam instansi pemerintah manapun29

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANdengan cara antara lain menghubungiPejabat Pembuat Komitmen sebelumnya.Untuk mempercepatkerjapanitia/pejabat pengadaan, cukuppenyedia membuat pernyataan bahwapenyedia barang/jasa tidak sedangmasuk dalam daftar hitam. Kepadaseluruh penyedia jasa juga tidakdiwajibkan mempunyai surat keterangantidak masuk dalam daftar hitam dariinstansi/lembaga baik pemerintah maupunswasta.i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapatdijangkau dengan pos;j. khusus untuk penyedia barang/jasa orangperseorangan persyaratannya sama dengan di ataskecuali huruf f.(2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalammelaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:Huruf iCukup jelasHuruf jCukup jelasAyat (2)Cukup jelasa. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) danbukti penyelesaian kewajiban pajak;b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruantinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansiyang berwenang atau yang lulus ujian negara, atauperguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telahdisahkan/diakui oleh instansi pemerintah yangberwenang di bidang pendidikan tinggi;c. mempunyai pengalaman di bidangnya.(3) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawaiBHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyediabarang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambilcuti di luar tanggungan negara / BI / BHMN / BUMN /BUMD.(4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannyamenimbulkan pertentangan kepentingan dilarangmenjadi penyedia barang/jasa.(5) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilaimelalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasiAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Yang dimaksud dengan pertentangankepentingan antara lain:a. Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuksebagai konsultan perencana tidak bolehmenjadi penyedia barang/jasapemborongan untuk pekerjaan fisik yangdirencanakan;b. Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuksebagai konsultan pengawas tidak bolehmenjadi penyedia/barang jasapemborongan untuk pekerjaan fisik yangdiawasi;Ayat (5)Cukup jelas30

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANoleh panitia/pejabat pengadaan.Bagian KetigaJadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/JasaPasal 12Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengalokasikan waktuyang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatanuntuk pengambilan dokumen, kesempatan untukmempelajari dokumen, dan penyiapan dokumenpenawaran.Cukup jelasBagian KeempatPenyusunan Harga Perkiraan SendiriPasal 13(1) Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki hargaperkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secarakeahlian dan berdasarkan data yang dapatdipertangungjawabkan.Ayat (1)Data yang digunakan sebagai dasarpenyusunan HPS antara lain:a. Harga pasar setempat menjelangdilaksanakannya pengadaan;b. Informasi biaya satuan yangdipublikasikan secara resmi oleh BadanPusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dansumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan;c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yangdikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedangberjalan dengan mempertimbangkanfaktor perubahan biaya, apabila terjadiperubahan biaya;e. Daftar biaya standar yang dikeluarkanoleh instansi yang berwenang.(2) HPS disusun oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) danditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.(3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaranharga penawaran termasuk rinciannya dan untukmenetapkan besaran tambahan nilai jaminanpelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalurendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untukmenggugurkan penawaran.(4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Nilai total HPS diumumkan sejak rapatpenjelasan lelang/aanwijzing, rincian HPStidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.31

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN(5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukantambahan nilai jaminan.Ayat (5)Cukup jelasBagian KelimaPrakualifikasi dan PascakualifikasiParagraf PertamaPrinsip-Prinsip Prakualifikasi dan PascakualifikasiPasal 14(1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dankemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelummemasukkan penawaran.(2) Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensidan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelahmemasukkan penawaran.(3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) wajib melakukanpascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaanbarang / jasa pemborongan / jasa lainnya secara adil,transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yangsehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknyapenyedia barang/jasa.(4) Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaanjasa konsultansi dan pengadaan barang/jasapemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metodapenunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks,pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.(5) Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukanprakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaanbarang / jasa pemborongan / jasa lainnya yang bersifatkompleks.(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasipanitia/pejabat pengadaan dilarang menambahpersyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luaryang telah ditetapkan dalam ketentuan KeputusanPresiden ini atau ketentuan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi;(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yangditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yangdibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujudpersaingan yang sehat secara luas.(8) Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyederhanakanproses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruhdokumenyang disyaratkan melainkan cukup dengan formulirisian kualifikasi penyedia barang/jasa.Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelas32

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN(9) Penyedia barang/jasa wajib menandatangani suratpernyataan di atas meterai bahwa semua informasiyang disampaikan dalam formulir isian kualifikasiadalah benar, dan apabila diketemukanpenipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan,terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksipembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkandalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua)tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdatadan pidana.(10) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasipanitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang,menghambat, dan membatasi keikutsertaan calonpeserta pengadaan barang/jasa dari luarpropinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.(11) Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri /Pemerintah / Daerah / BI / BHMN / BUMN / BUMDdilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlakuuntuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.(12) Pada setiap tahapan proses pemilihan penyediabarang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen /panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani ataumemungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa,kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.Ayat (9)Cukup jelasAyat (10)Cukup jelasAyat (11)Yang dimaksud dengan prakualifikasimassal untuk pengadaan barang/jasa kurunwaktu tertentu adalah pelaksanaanprakualifikasi yang dilakukan secarasekaligus kepada seluruh calon penyediabarang/jasa yang mendaftar denganmenerbitkan tanda daftar lulusprakualifikasi/sejenis yang berlaku padakurun waktu tertentu, misalnya 1 (satu)tahun anggaran dan hanya berlaku untukDepartemen / Kementerian / Lembaga / TNI/ Polri / Pemerintah Daerah / BI / BHMN/BUMN / BUMD yang menerbitkan.Ayat (12)Semua pungutan yang dilakukan olehPejabat Pembuat Komitmen / Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) harusdisetorkan ke Kas Negara.Paragraf KeduaProses Prakualifikasi dan PascakualifikasiPasal 15(1) Proses prakualifikasi secara umum meliputipengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumenprakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi,evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calonpeserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, danpengumuman hasil prakualifikasi.Cukup jelas(2) Proses pascakualifikasi secara umum meliputipemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengandokumen penawaran dan terhadap peserta yangdiusulkan untuk menjadi pemenang serta cadanganpemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.33

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANBagian KeenamPrinsip Penetapan Sistem PengadaanPasal 16(1) Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputimetoda pemilihan penyedia barang/jasa, metodapenyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasipenawaran, dan jenis kontrak, perlumempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasaserta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, danjumlah penyedia barang/jasa yang ada.(2) Dalam menyusun rencana dan penentuan paketpengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersamadengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaanproduksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagiusaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat.(3) Dalam menetapkan sistem pengadaan, PejabatPembuat Komitmen:a. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paketpengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasikecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dankemampuan teknis usaha kecil;b. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapakegiatan yang tersebar di beberapa daerah yangmenurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinyaseharusnya dilakukan di daerah masing-masing;c. dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yangmenurut sifat pekerjaan dan besaran nilainyaseharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasukkoperasi kecil;d. dilarang menetapkan kriteria dan persyaratanpengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dYang dimaksud dengan kriteria danpersyaratan yang diskriminatif dan tidakobyektif, antara lain:1. Persyaratan-persyaratan yangmenghalangi terwujudnya persaingansehat, misalnya: persyaratan menjadianggota asosiasi tertentu, penggunaanmetode pemilihan penyedia dengancara undian, mengharuskanpelaksanaan pengadaan barang/jasakepada BUMD setempat, dansebagainya;2. Persyaratan-persyaratan yangmenghalangi keikutsertaaan penyedia34

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANBagian KetujuhSistem Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnyabarang/jasa dari daerah lain, misalnya:kewajiban mempunyai rekening dibank daerah setempat, kewajibanmembuka kantor perwakilan/cabangsebelum ditunjuk sebagai penyediabarang/jasa, kewajiban mempunyaisurat ijin tempat usaha (SITU) daerahsetempat.Paragraf PertamaMetode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa LainnyaPasal 17(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasapemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukanmelalui metoda pelelangan umum.(2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyediabarang/jasa yang dilakukan secara terbuka denganpengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satusurat kabar nasional dan/atau satu surat kabarprovinsi 30(3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampumelaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaanyang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasadapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatasdan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya disatu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabarprovinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasayang mampu 31 , guna memberi kesempatan kepadapenyedia barang/jasa lainnya yang memenuhikualifikasi.(4) Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelanganterbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan,maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukandengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihanpenyedia barang/jasa yang dilakukan denganmembandingkan sebanyak-banyaknya penawaran,sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyediabarang/jasa yang telah lulus prakualifikasi sertadilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sertaAyat (1)Cukup jelasAyat (2)Pengumuman pemilihan penyediabarang/jasa harus dapat memberikaninformasi secara luas kepada masyarakatdunia usaha baik pengusaha daerahsetempat maupun pengusaha daerahlainnya.Pengumuman pemilihan penyediabarang/jasa tersebut, selain dilakukanmelalui surat kabar sebagaimana dimaksudpada ayat ini, diupayakan pula melaluiWebsite pengadaan nasional. 32Ayat (3)Pengumuman pemilihan penyediabarang/jasa dengan metode pelelanganterbatas, selain diumumkan secara luasmelalui surat kabar sebagaimana dimaksudpada ayat ini, diupayakan pula melaluiwebsite pengadaan. 33Ayat (4)Cukup jelas30 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (7).31 Lihat catatan kaki 30.32 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (7).33 Lihat catatan kaki 32.35

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANharus diumumkan minimal melalui papanpengumuman resmi untuk penerangan umum dan bilamemungkinkan melalui internet.(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus,pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukandengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu)penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasibaik teknis maupun biaya sehingga diperoleh hargayang wajar dan secara teknis dapatdipertanggungjawabkan.Ayat (5)Yang dimaksud dalam keadaan tertentuadalah: 34a. penanganan darurat untuk pertahanannegara, keamanan dan keselamatanmasyarakat yang pelaksanaanpekerjaannya tidak dapat ditunda atauharus dilakukan segera, termasukpenanganan darurat akibat bencana alamserta tindakan darurat untuk pencegahanbencana dan/atau kerusakan infrastrukturyang apabila tidak segera dilaksanakandipastikan dapat membahayakankeselamatan masyarakat.Pekerjaan sebagai kelanjutan daritindakan darurat di atas, untukselanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasasebagaimana diatur di dalam PeraturanPresiden ini; dan/atau 35b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yangmenyangkut pertahanan dan keamanannegara yang ditetapkan oleh Presiden;dan/atau 36c. pekerjaan yang berskala kecil dengannilai maksimum Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan:1) untuk keperluan sendiri; dan/atau2) teknologi sederhana; dan/atau3) risiko kecil; dan/atau4) dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa usaha orang-34 Ditambahkan dalam Perpres 32 Tahun 2005 (Perubahan Kedua) Pasal I angka (1).35 Lihat catatan kaki 34.36 Lihat catatan kaki 34.37 Lihat catatan kaki 34.38 Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (1).39 Penomoran baru Huruf e. ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka(1).40 Paragraf dalam Huruf e. ditambahkan dalam Perpres 32 Tahun 2005 (Perubahan Kedua) Pasal I angka (1).41 Tenggat waktu 31 Desember 2006 yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Pasal Iangka (1) merupakan penyesuaian dari sebelumnya tanggal 1 Juli 2006 dalam Perpres 70 Tahun 2005(Perubahan Ketiga) Pasal I angka (4).42 Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (1).43 Huruf g. ditambahkan dalam Perpres 85 Tahun 2006 (Perubahan Keenam) Pasal I angka (1).44 Sub-huruf e ditambahkan dalam Perpres 95 Tahun 2007 (Perubahan Ketujuh) Pasal I angka (1).36

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANperseorangan dan/atau badan usahakecil termasuk koperasi kecil;dan/atau 37d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukanoleh pemegang hak paten atau pihakyang telah mendapat ijin; dan/atau 38e. 39 pekerjaan pengadaan barang danpendistribusian logistik pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yangpenanganannya memerlukan pelaksanaansecara cepat dalam rangkapenyelenggaraan pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yangdiselenggarakan sampai dengan bulanJuli 2005 berdasarkan peraturanperundang-undangan.Pekerjaan tersebut meliputi pengadaandan pendistribusian surat suara, kartupemilih beserta perlengkapan lainnyauntuk pelaksanaan pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah;dan/atau 40f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yangpenanganannya memerlukan pelaksanaansecara cepat dalam rangka rehabilitasidan rekonstruksi di ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam danKepulauan Nias Provinsi SumateraUtara yang dilaksanakan olehBadan Rehabilitasi dan RekonstruksiWilayah dan Kehidupan MasyarakatProvinsi NAD dan Kepulauan NiasProvinsi Sumatera Utara.Pekerjaan tersebut meliputi:1) pekerjaan pengadaan perumahan,yang waktu pelaksanaanpengadaannya dilakukan sebelum 31Desember 2006 41 ;2) pekerjaan yang dilakukan dalamrangka meneruskan pekerjaanpengadaan perumahan yang tidakdilaksanakan oleh pemberi hibahsesuai dengan tenggat waktu yangtelah ditetapkan oleh BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi, yangpenyelesaian pekerjaannya perludilaksanakan secara cepat paling lama1 (satu) tahun setelah pemberi hibahtidak mampu melaksanakankewajibannya; dan/atau 4243 g. pekerjaan pengadaan barang danpendistribusian logistik pemilihan Kepala37

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANDaerah dan Wakil Kepala Daerah diProvinsi Nanggroe Aceh Darussalamyang penanganannya memerlukanpelaksanaan secara cepat dalam rangkapenyelenggaraan pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi dan kabupaten/kota yangdiselenggarakan sampai dengan bulanDesember 2006 berdasarkan peraturanperundang-undangan.Pekerjaan tersebut meliputi pengadaanKartu Tanda Penduduk, pengadaan danpendistribusian surat suara, kartu pemilihbeserta perlengkapan lainnya untukpelaksanaan pemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah.Yang dimaksud dalam keadaan khususadalah:a. pekerjaan berdasarkan tarif resmiyang ditetapkan pemerintah; ataub. pekerjaan/barang spesifik yang hanyadapat dilaksanakan oleh satu penyediabarang/jasa, pabrikan, pemegang hakpaten; atauc. merupakan hasil produksi usaha kecilatau koperasi kecil atau pengrajinindustri kecil yang telah mempunyaipasar dan harga yang relatif stabil;ataud. pekerjaan yang kompleks yang hanyadapat dilaksanakan denganpenggunaan teknologi khusus dan/atauhanya ada satu penyedia barang/jasayang mampu mengaplikasikannya; atau44 e.pekerjaan pengadaan dan distribusibahan obat, obat dan alat kesehatandalam rangka menjamin ketersediaanobat untuk pelaksanaan peningkatanpelayanan kesehatan kepadamasyarakat yang jenis, jumlah danharganya telah ditetapkan oleh Menteriyang bertanggung jawab di bidangkesehatan.Paragraf KeduaMetode Penyampaian Dokumen Penawaranpada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa LainnyaPasal 18(1) Dalam pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan/ jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga)metoda penyampaian dokumen penawaranCukup jelas38

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANberdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan danmetoda penyampaian dokumen penawaran tersebutharus dicantumkan dalam dokumen lelang yangmeliputi:a. metoda satu sampul;b. metoda dua sampul;c. metoda dua tahap.(2) Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumenpenawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi,teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabatpengadaan.(3) Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumenpenawaran yang persyaratan administrasi dan teknisdimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan hargapenawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II,selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan kedalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dandisampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.(4) Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumenpenawaran yang persyaratan administrasi dan teknisdimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan hargapenawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yangpenyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secaraterpisah dan dalam waktu yang berbeda.Paragraf KetigaEvaluasi PenawaranPada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa LainnyaPasal 19(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasapemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu)dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkanjenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metodaevaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalamdokumen lelang, yang meliputi:Cukup jelasa. sistem gugur;b. sistem nilai;c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.(2) Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawarandengan cara memeriksa dan membandingkan dokumenpenawaran terhadap pemenuhan persyaratan yangtelah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyediabarang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai daripenilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknisdan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa39

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANyang tidak lulus penilaian pada setiap tahapandinyatakan gugur.(3) Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawarandengan cara memberikan nilai angka tertentu padasetiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilaiyang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa, kemudian membandingkanjumlah nilai dari setiap penawaran peserta denganpenawaran peserta lainnya.(4) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalahevaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikannilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilaimenurut umur ekonomis barang yang ditawarkanberdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalamdokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudiannilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalamsatuan mata uang tertentu, dan dibandingkan denganjumlah nilai dari setiap penawaran peserta denganpenawaran peserta lainnya.(5) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran,panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidakdiperkenankan mengubah, menambah, danmengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebutdengan alasan apapun dan atau melakukan tindakanlain yang bersifat post bidding.Paragraf KeempatProsedur Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa LainnyaPasal 20(1) Prosedur pemilihan penyedia barang / jasapemborongan / jasa lainnya dengan metoda pelelanganumum meliputi:Cukup jelasa. dengan prakualifikasi:1) pengumuman prakualifikasi;2) pengambilan dokumen prakualifikasi;3) pemasukan dokumen prakualifikasi;4) evaluasi dokumen prakualifikasi;5) penetapan hasil prakualifikasi;6) pengumuman hasil prakualifikasi;7) masa sanggah prakualifikasi;8) undangan kepada peserta yang lulusprakualifikasi;9) pengambilan dokumen lelang umum;10) penjelasan;11) penyusunan berita acara penjelasan dokumenlelang dan perubahannya;12) pemasukan penawaran;13) pembukaan penawaran;14) evaluasi penawaran;15) penetapan pemenang;16) pengumuman pemenang;17) masa sanggah;40

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN18) penunjukan pemenang;19) penandatanganan kontrak.b. dengan pasca kualifikasi:1) pengumuman pelelangan umum;2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;3) pengambilan dokumen lelang umum;4) penjelasan;5) penyusunan berita acara penjelasan dokumenlelang dan perubahannya;6) pemasukan penawaran;7) pembukaan penawaran;8) evaluasi penawaran termasuk evaluasikualifikasi;9) penetapan pemenang;10) pengumuman pemenang;11) masa sanggah;12) penunjukan pemenang;13) penandatanganan kontrak.(2) Prosedur pemilihan penyedia barang / jasapemborongan / jasa lainnya dengan metoda pelelanganterbatas meliputi:a. pemberitahuan dan konfirmasi kepada pesertaterpilih;b. pengumuman pelelangan terbatas;c. pengambilan dokumen prakualifikasi;d. pemasukan dokumen prakualifikasi;e. evaluasi dokumen prakualifikasi;f. penetapan hasil prakualifikasi;g. pemberitahuan hasil prakualifikasi;h. masa sanggah prakualifikasi;i. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;j. penjelasan;k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelangdan perubahannya;l. pemasukan penawaran;m.pembukaan penawaran;n. evaluasi penawaran;o. penetapan pemenang;p. pengumuman pemenang;q. masa sanggah;r. penunjukan pemenang;s. penandatanganan kontrak.(3) Prosedur pemilihan penyedia barang / jasapemborongan / jasa lainnya dengan metoda pemilihanlangsung meliputi:a. pengumuman pemilihan langsung;b. pengambilan dokumen prakualifikasi;c. pemasukan dokumen prakualifikasid. evaluasi dokumen prakualifikasi;e. penetapan hasil prakualifikasi;f. pemberitahuan hasil prakualifikasi;g. masa sanggah prakualifikasi;h. undangan pengambilan dokumen pemilihan41

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANlangsung;i. penjelasan;j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelangdan perubahannya;k. pemasukan penawaran;l. pembukaan penawaran;m.evaluasi penawaran;n. penetapan pemenang;o. pemberitahuan penetapan pemenang;p. masa sanggah;q. penunjukan pemenang;r. penandatanganan kontrak.(4) Tata cara pemilihan penyedia barang / jasapemborongan / jasa lainnya dengan metodapenunjukan langsung meliputi:a. undangan kepada peserta terpilih;b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumenpenunjukan langsung;c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaiankualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acarapenjelasan;d. pemasukan penawaran;e. evaluasi penawaran;f. negosiasi baik teknis maupun biaya;g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;h. penandatanganan kontrak.Pasal 20A 45Pengumuman pengadaan barang / jasa pemborongan /jasa lainnya dengan metode pelelangan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) danmetode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (2) wajib dilakukan dengan ketentuansebagai berikut:a. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umumyang bernilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) diumumkan sekurangkurangnyadi:Pengumuman pengadaan barang / jasapemborongan / jasa lainnya dengan metodepelelangan umum / terbatas yang bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),selain dilakukan di surat kabarnasional/provinsi, diupayakan pula diumumkandi website pengadaan nasional.1) satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatanbersangkutan;2) satu surat kabar nasional, dalam hal jumlahpenyedia barang/jasa yang mampumelaksaanakan kegiatan tersebut yangberdomisili di provinsi setempat kurang dari 3(tiga) penyedia barang/jasa.b. untuk pengadaan dengan metode pelelanganumum/terbatas yang bernilai di atasRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat45 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (8).42

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANkabar nasional dan satu surat kabar provinsi dilokasi kegiatan bersangkutan.Bagian KedelapanSistem Pengadaan Jasa KonsultansiParagraf PertamaPersiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa KonsultansiPasal 21(1) Pejabat Pembuat Komitmen menyusun KerangkaAcuan Kerja (KAK) dan menunjuk Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit).Cukup jelas(2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) menyusun hargaperkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihanpenyedia jasa konsultansi meliputi KAK, syaratadministrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metodapemilihan penyedia jasa konsultansi, metodapenyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasipenawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.Paragraf KeduaMetoda Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPasal 22(1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnyaharus dilakukan melalui seleksi umum, dan dalamkeadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansidapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksilangsung atau penunjukan langsung.(2) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan metode pemilihan penyedia jasakonsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilihmelalui proses prakualifikasi yang diumumkan secaraluas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasionaldan/atau satu surat kabar provinsi. 46(3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan metode pemilihan penyedia jasakonsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dandiyakini jumlah penyedia jasa yang mampumelaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas,dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya disatu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabarprovinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yangAyat (1)Cukup jelasAyat (2)Pengumuman pemilihan penyedia jasakonsultansi harus dapat memberikaninformasi kepada masyarakat luas, ter utamapenyedia jasa konsultansi baik dari daerahsetempat maupun dari daerah lainnya.Pengumuman pemilihan penyedia jasakonsultansi tersebut, selain diumumkan disurat kabar nasional/provinsi, diupayakanpula untuk diumumkan di websitepengadaan nasional. 48Ayat (3)Cukup jelas46 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (9).43

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANmampu guna memberi kesempatan kepada penyediajasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. 47(4) Dalam hal metode seleksi umum atau seleksi terbatasdinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, makapemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukandengan seleksi langsung, yaitu metode pemilihanpenyedia jasa konsultansi yang daftar pendekpesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasiterhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilihlangsung dan diumumkan sekurang-kurangnya dipapan pengumuman resmi untuk penerangan umumdan diupayakan diumumkan di website pengadaannasional.(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus,pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukandengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yangmemenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baikdari segi teknis maupun biaya sehingga diperolehbiaya yang wajar dan secara teknis dapatdipertanggungjawabkan.Ayat (4)Cukup jelas49 Ayat (5)Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dankeadaan khusus dalam ayat ini adalah:a. penanganan darurat untuk pertanahannegara, keamanan dan keselamatanmasyarakat yang pelaksanaanpekerjaannya tidak dapat ditunda/harusdilakukan segera; dan/ataub. penyedia jasa tunggal; dan/atauc. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yangmenyangkut pertahanan dan keamanannegara yang ditetapkan oleh Presiden;dan/ataud. pekerjaan yang berskala kecil denganketentuan: untuk keperluan sendiri,mempunyai risiko kecil, menggunakanteknologi sederhana, dilaksanakan olehpenyedia jasa usaha orang perseorangandan badan usaha kecil, dan/atau bernilaisampai dengan Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah); dan/ataue. pekerjaan yang hanya dapat dilakukanoleh pemegang hak paten atau pihakyang telah mendapat izin; dan/atauf. pekerjaan yang memerlukan penyelesaiansecara cepat dalam rangka pengembaliankekayaan negara yang penanganannyadilakukan secara khusus berdasarkanperaturan perundang-undangan.47 Lihat catatan kaki 45.48 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (9).49 Huruf a – f ditambahkan dalam Keppres 61 Tahun 2004 (Perubahan Pertama) Pasal I angka (1).50 Huruf g. ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (5).51 Tenggat waktu 31 Desember 2006 yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Pasal Iangka (2) merupakan penyesuaian dari sebelumnya tanggal 1 Juli 2006 dalam Perpres 70 Tahun 2005(Perubahan Ketiga) Pasal I angka (5).44

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANParagraf KetigaMetoda Penyampaian Dokumen PenawaranPada Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPasal 23Pekerjaan sebagaimana dimaksud padahuruf f adalah pekerjaan yang dilakukanuntuk menyelesaikan pekerjaan yangdiserahkan kepada Pemerintah olehbadan khusus yang dibentuk dalamrangka penyehatan perbankansebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998, termasukpenilaian pertanggungjawabanbadan khusus dimaksud; dan/atau50 g. pekerjaan yang memerlukanpenyelesaian secara cepat dalamrangka rehabilitasi dan rekonstruksidi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdan Kepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara yang dilaksanakan olehBadan Rehabilitas dan RekonstruksiWilayah dan Kehidupan MasyarakatProvinsi NAD dan Kepulauan NiasProvinsi Sumatera Utara.Pekerjaan sebagaimana dimaksud padahuruf g adalah pekerjaan desain danperencanaan, yang waktu pelaksanaanpengadaannya dilakukan sebelum 31Desember 2006 51 .(1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapatdipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaiandokumen penawaran berdasarkan jenis jasakonsultansi yang akan diadakan dan harusdicantumkan dalam dokumen seleksi.(2) Metoda penyampaian dokumen penawaran jasakonsultansi meliputi:a. metoda satu sampul;b. metoda dua sampul;c. metoda dua tahap.Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aMetoda 1 (satu) sampul hanya untukpengadaan jasa konsultansi denganmetoda evaluasi penunjukan langsung.Huruf bMetoda 2 (dua) sampul untuk pengadaanjasa konsultansi dengan metoda evaluasiselain penunjukan langsung.Huruf cMetoda 2 (dua) tahap hanya digunakanuntuk pengadaan jasa konsultansi yang45

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANbersifat kompleks dan biayanya relatifbesar yang menggunakan metoda evaluasikualitas.Paragraf KeempatMetoda Evaluasi PenawaranUntuk Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPasal 24(1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapatdipilih salah 1 (satu) dari 5 (lima) metoda evaluasipenawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yangakan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumenseleksi, yaitu:Ayat (1)Cukup jelasa. metoda evaluasi kualitas;b. metoda evaluasi kualitas dan biaya;c. metoda evaluasi pagu anggaran;d. metoda evaluasi biaya terendah;e. metoda evaluasi penunjukan langsung.(2) Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaranjasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknisterbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasiteknis serta biaya.(3) Metoda evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasipengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilaikombinasi terbaik penawaran teknis dan biayaterkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasiteknis serta biaya.(4) Metoda evaluasi pagu anggaran adalah evaluasipengadaan jasa konsultansi berdasarkan kualitaspenawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaranbiaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan paguanggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasiteknis serta biaya.(5) Metoda evaluasi biaya terendah adalah evaluasipengadaan jasa konsultansi berdasarkan penawaranbiaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilaipenawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratanteknis yang telah ditentukan, dilanjutkan denganklarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.(6) Metoda evaluasi penunjukan langsung adalah evaluasiterhadap hanya satu penawaran jasa konsultansiberdasarkan kualitas teknis yang dapatdipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelahdilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Pada prinsipnya harga satuan tidak dapatdinegosiasikan, kecuali untuk biayalangsung non-personil yang dapat diganti(reimburseable at cost) atau biaya langsungpersonil yang dinilai tidak wajar.Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas46

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANParagraf KelimaProsedur Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiPasal 25(1) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi denganmetoda seleksi umum meliputi:Cukup jelasa. metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul:1) pengumuman prakualifikasi;2) pengambilan dokumen prakualifikasi;3) pemasukan dokumen prakualifikasi;4) evaluasi prakualifikasi;5) penetapan hasil prakualifikasi;6) pengumuman hasil prakualifikasi;7) masa sanggah prakualifikasi;8) undangan kepada konsultan yang masuk daftarpendek;9) pengambilan dokumen seleksi umum;10) penjelasan;11) penyusunan berita acara penjelasan dokumenseleksi dan perubahaannya;12) pemasukan penawaran;13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis(sampul I);14) evaluasi administrasi dan teknis;15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis(pemenang);17) masa sanggah;18) pembukaan penawaran harga (sampul II)peringkat teknis terbaik;19) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;20) penunjukan pemenang;21) penandatanganan kontrak.b. metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap:1) pengumuman prakualifikasi;2) pengambilan dokumen prakualifikasi;3) pemasukan dokumen prakualifikasi;4) evaluasi prakualifikasi;5) penetapan hasil prakualifikasi;6) pengumuman hasil prakualifikasi;7) masa sanggah prakualifikasi;8) undangan kepada konsultan yang masuk daftarpendek;9) pengambilan dokumen seleksi umum;10) penjelasan;11) penyusunan berita acara penjelasan dokumenseleksi dan perubahaannya;12) tahap I, pemasukan penawaran administrasi danteknis;13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis;14) evaluasi administrasi dan teknis;47

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis(pemenang);17) masa sanggah;18) tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik(pemenang) untuk memasukkan penawaranbiaya;19) pemasukan penawaran biaya;20) pembukaan penawaran biaya;21) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;22) penunjukan pemenang;23) penandatanganan kontrak.c. metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda duasampul:1) pengumuman prakualifikasi;2) pengambilan dokumen prakualifikasi;3) pemasukan dokumen prakualifikasi;4) evaluasi prakualifikasi;5) penetapan hasil prakualifikasi;6) pengumuman hasil prakualifikasi;7) masa sanggah prakualifikasi;8) undangan kepada konsultan yang masuk daftarpendek;9) pengambilan dokumen seleksi umum;10) penjelasan;11) penyusunan berita acara penjelasan dokumenseleksi dan perubahaannya;12) pemasukan penawaran;13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis(sampul I);14) evaluasi administrasi dan teknis;15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;17) undangan pembukaan penawaran kepada pesertayang lulus evaluasi teknis;18) pembukaan penawaran biaya (sampul II);19) evaluasi biaya;20) perhitungan kombinasi teknis dan biaya;21) penetapan pemenang;22) pengumuman pemenang;23) masa sanggah;24) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biayadengan pemenang;25) penunjukan pemenang;26) penandatanganan kontrak.d. metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul:1) pengumuman prakualifikasi;2) pengambilan dokumen prakualifikasi;3) pemasukan dokumen prakualifikasi;4) evaluasi prakualifikasi;5) penetapan hasil prakualifikasi;6) pengumuman hasil prakualifikasi;7) masa sanggah prakualifikasi;8) undangan kepada konsultan yang masuk daftarpendek;9) penjelasan;48

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN10) penyusunan berita acara penjelasan dokumenseleksi dan perubahaannya;11) pemasukan penawaran;12) pembukaan penawaran administrasi dan teknis(sampul I);13) evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yangpenawaran biayanya sama atau di bawah paguanggaran;14) penetapan peringkat teknis;15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis;16) masa sanggah;17) Undangan pembukaan penawaran biaya kepadapeserta yang lulus evaluasi teknis;18) pembukaan penawaran biaya (sampul II),koreksi aritmatik, dan penetapan pemenang;19) klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis danbiaya dengan pemenang (peringkat teknisterbaik yang penawaran biayanya sama atau dibawah pagu anggaran);20) penunjukan pemenang (award);21) penandatanganan kontrak.e. metoda evaluasi biaya terendah, metoda dua sampul:1) pengumuman prakualifikasi;2) pengambilan dokumen prakualifikasi;3) pemasukan dokumen prakualifikasi;4) evaluasi prakualifikasi;5) penetapan hasil prakualifikasi;6) pengumuman hasil prakualifikasi;7) masa sanggah prakualifikasi;8) undangan kepada konsultan yang masuk daftarpendek;9) pengambilan dokumen seleksi umum;10) penjelasan;11) penyusunan berita acara penjelasan dokumenseleksi dan perubahaannya;12) pemasukan penawaran;13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis(sampul I);14) evaluasi administrasi dan teknis;15) pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasiadministrasi dan teknis;16) undangan pembukaan penawaran bagi yanglulus;17) pembukaan penawaran biaya (sampul II);18) evaluasi penawaran biaya;19) penetapan pemenang;20) pengumuman pemenang;21) masa sanggah;22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadengan pemenang;23) penunjukan pemenang;24) penandatanganan kontrak.(2) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi denganmetoda seleksi terbatas dan seleksi langsung padaprinsipnya sama dengan prosedur pemilihan penyediajasa konsultansi dengan metoda seleksi umum, hanya49

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANberbeda pada cara penyusunan daftar pendek.(3) Tata cara pemilihan penyedia jasa konsultansi denganmetoda penunjukan langsung meliputi:a. undangan kepada konsultan terpilih dilampiridokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukanlangsung;b. pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasiserta penjelasan;c. pemasukan penawaran administrasi, teknis, danbiaya dalam satu sampul;d. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia;e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;f. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi;g. penandatanganan kontrak.Pasal 25A 52(1) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metodeseleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai diatasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajibdiumumkan sekurangkurangnya di satu surat kabarnasional dan satu surat kabar provinsi di lokasikegiatan bersangkutan.(2) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metodeseleksi umum yang bernilai sampai denganRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajibdiumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabarprovinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atausekurang-kurangnya di satu surat kabar nasionaldalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapatdipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) penyediajasa konsultasi di kabupaten / kota / provinsi yangbersangkutan.Ayat (1)Pengumuman pengadaan jasakonsultansi sebagaimana diatur padaayat ini, selain diumumkan disurat kabar nasional dan surat kabarprovinsi diupayakan pula untukdiumumkan di website pengadaannasional.Ayat (2)Cukup jelasBagian KesembilanPejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/JasaPasal 26Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasaadalah:Cukup jelasa. Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan yangbernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah) tanpa memerlukan persetujuanMenteri / Panglima TNI / Kepala Polri / PemimpinLembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / DewanGubernur BI / Pemimpin BHMN / DireksiBUMN/BUMD, pejabat atasan Pejabat PembuatKomitmen yang bersangkutan.b. Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin52 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (10).50

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANLembaga / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN /Direksi BUMN untuk pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari dana APBN yang bernilai di atasRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).c. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayaidari dana APBD Propinsi yang bernilai di atasRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).d. Bupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yangbernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluhmiliar rupiah).e. Direksi BUMD untuk pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari dana APBN/APBD yang bernilai di atasRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)dengan persetujuan Gubernur / Walikota / Bupati.Bagian KesepuluhSanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, danPelelangan atau Seleksi GagalParagraf PertamaSanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan MasyarakatPasal 27(1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasadirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-samadengan peserta lainnya, dapat mengajukan suratsanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabiladitemukan:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan proseduryang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa;b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinyapersaingan yang sehat;c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabatpengadaan dan/atau pejabat yang berwenanglainnya;d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihanpenyedia barang/jasa;e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggotaPejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) dan/atau denganpejabat yang berwenang lainnya.(2) Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikanjawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejaksurat sanggahan diterima.Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan pejabat yangberwenang lainnya adalah PejabatPembuat Komitmen, atasanlangsung/atasan Pejabat PembuatKomitmen.Huruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasAyat (2)Cukup jelas51

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN(3) Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadapjawaban Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukansurat sanggahan banding.(4) Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/ Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga /Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI /Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD selambatlambatnya5 (lima) hari kerja sejak diterimanyajawaban atas sanggahan tersebut.(5) Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / PemimpinLembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / DewanGubernur BI / Pemimpin BHMN / DireksiBUMN/BUMD wajib memberikan jawaban selambatlambatnya15 (lima belas) hari kerja sejak suratsanggahan banding diterima.(6) Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetapdilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahanbanding.(7) Apabila sanggahan banding ternyata benar, makaproses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasikembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, ataudilakukan pembatalan kontrak.(8) Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti olehinstansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelasParagraf KeduaPelelangan/Seleksi UlangPasal 28(1) Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal olehpanitia/pejabat pengadaan, apabila:Ayat (1)Cukup jelasa. jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkanpenawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; ataub. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi dan teknis; atauc. harga penawaran terendah lebih tinggi dari paguanggaran yang tersedia.(2) Seleksi umum dan terbatas dinyatakan gagal olehpanitia/pejabat pengadaan, apabila:a. jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkanpenawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; ataub. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratanAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf b52

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALadministrasi dan teknis; atauPENJELASANSeleksi ulang yang disebabkan karenatidak ada peserta yang memenuhipersyaratan teknis maka dilakukandengan:a. melakukan perbaikan KAK;b. mengumumkan kembali pengadaan jasakonsultansi;c. melakukan kembali prakualifikasi danmenyusun kembali daftar pendekkonsultan.c. negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidakada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasidan negosiasi.Huruf cSeleksi ulang yang disebabkan karenatidak ada peserta yangmenyetujui/menyepakati klarifikasi dannegosiasi, maka dilakukan dengan:a. mengumumkan kembali pengadaan jasakonsultansi;b. melakukan kembali prakualifikasi danmenyusun daftar pendek konsultandengan tidak mengikutsertakankonsultan yang telah masuk dalamdaftar pendek konsultan sebelumnya.(3) Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh PejabatPembuat Komitmen atau pejabat berwenang lainnyaapabila:Ayat (3)Cukup jelasa. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar;b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai ataumenyimpang dari dokumen pengadaan yang telahditetapkan.(4) Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, makaPejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) segera melakukanpelelangan/seleksi ulang.Ayat (4)Apabila sanggahan dan sanggahan bandingkarena sebab pada Pasal 27 ayat (1) huruf b,huruf c atau huruf e ternyata benar, makadilakukan lelang/seleksi umum/terbatasulang dengan membentuk panitia/pejabatpengadaan baru.(5) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyediabarang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua)maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasiseperti pada proses pemilihan langsung.(6) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyediabarang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 2(dua) maka dilakukan negosiasi seperti pada prosespemilihan langsung.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas53

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASAN(7) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyediabarang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu)maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasiseperti pada proses penunjukan langsung.(8) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyediabarang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1(satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada prosespenunjukan langsung.(9) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlahpenyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasihanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan penawarandan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung.(10) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlahpenyedia jasa konsultansi yang memasukkanpenawaran hanya 2 (dua) maka dilakukan negosiasiseperti pada proses seleksi langsung.(11) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlahpenyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasihanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawarandan negosiasi seperti pada proses penunjukanlangsung.(12) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlahpenyedia jasa konsultansi yang memasukkanpenawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasiseperti pada proses penunjukan langsung.(13) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang memberikanganti rugi kepada peserta lelang/seleksi bilapenawarannya ditolak atau pelelangan/seleksidinyatakan gagal.Ayat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelasAyat (9)Cukup jelasAyat (10)Cukup jelasAyat (11)Cukup jelasAyat (12)Cukup jelasAyat (13)Cukup jelasBagian KesebelasKontrak Pengadaan Barang/JasaParagraf PertamaIsi KontrakPasal 29(1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuansebagai berikut:Cukup jelasa. para pihak yang menandatangani kontrak yangmeliputi nama, jabatan, dan alamat;b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraianyang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasayang diperjanjikan;c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamperjanjian;d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syaratsyaratpembayaran;54

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANe. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas danterinci;f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahandengan disertai jadwal waktupenyelesaian/penyerahan yang pasti serta syaratsyaratpenyerahannya;g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakandan/atau ketentuan mengenai kelaikan;h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalamhal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secarasepihak;j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam halterjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawabgangguan lingkungan;n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasapemerintah adalah peraturan perundang-undanganRepublik Indonesia.(3) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa didalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentukvaluta asing.(4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidakdapat membebani dana rupiah murni.(5) Perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta asingtidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknyakontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalambentuk valuta asing.(6) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3), ayat (4), danayat (5) Pasal ini harus mendapat persetujuan dariMenteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.55

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANParagraf KeduaJenis KontrakPasal 30(1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:a. berdasarkan bentuk imbalan:Ayat (1)Cukup jelas1) lump sum;2) harga satuan;3) gabungan lump sum dan harga satuan;4) terima jadi (turn key);5) persentase.b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:1) tahun tunggal;2) tahun jamak.c. berdasarkan jumlah Pejabat Pembuat Komitmen:1) kontrak pengadaan tunggal;2) kontrak pengadaan bersama.(2) Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaanbarang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalambatas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pastidan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadidalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnyaditanggung oleh penyedia barang/jasa.(3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaanbarang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalambatas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yangpasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaandengan spesifikasi teknis tertentu, yang volumepekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasilpengukuran bersama atas volume pekerjaan yangbenar-benar telah dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa.Ayat (2)Sistem kontrak ini lebih tepat digunakanuntuk pembelian barang dengan contohyang jelas, atau untuk jenis pekerjaanborongan yang perhitungan volumenyauntuk masing-masing unsur/jenis pekerjaansudah dapat diketahui dengan pastiberdasarkan gambar rencana dan spesifikasiteknisnya. Harga yang mengikat dalamkontrak sistem ini adalah total penawaranharga.Ayat (3)Untuk sistem kontrak harga satuan,pekerjaan tambah/kurang dimungkinkanberdasarkan hasil pengukuran bersama ataspekerjaan yang diperlukan. Pertimbanganuntuk memilih dengan cara ini adalahkarena untuk keakuratan pengukuranvolume pekerjaan yang tinggi diperlukansurvei dan penelitian yang sangatmendalam, detail dan sampel yang banyak,waktu yang lama sehingga biaya sangatbesar, padahal pengukuran juga lebihmudah dalam pelaksanaan, dipihak lain53 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (2).56

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003PASALPENJELASANpekerjaan sangat mendesak dan harussegera dilaksanakan, sehingga untukpekerjaan yang sifat kondisinya seperti haltersebut tidak tepat bila digunakan kontrakdengan Sistem lump sum.(4) Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalahkontrak yang merupakan gabungan lump sum danharga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.(5) Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaanbarang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruhpekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlahharga pasti dan tetap sampai seluruhbangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utamamaupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baiksesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.(6) Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasakonsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaanpemborongan tertentu, dimana konsultan yangbersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkanpersentase tertentu dari nilai pekerjaan fisikkonstruksi/ pemborongan tersebut.(7) Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaanpekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1(satu) tahun anggaran.(8) Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaanpekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masalebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan ataspersetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaanyang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yangdibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untukpengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota,Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah dan kehidupan MasyarakatProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan KepulauanNias Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan yangdibiayai APBN dalam rangka kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakatProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan KepulauanNias Provinsi Sumatera Utara 53 .(9) Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satuunit kerja atau satu proyek dengan penyediabarang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaantertentu dalam waktu tertentu.(10) Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antarabeberapa unit kerja atau beberapa proyek denganpenyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikanpekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengankegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unitkerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalamkesepakatan bersama.Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Sistem ini lebih tepat digunakan untukmembeli suatu barang atau industri jadiyang hanya diperlukan sekali saja, dan tidakmengutamakan kepentingan untuk alih(transfer) teknologi selanjutnya.Ayat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Untuk sistem kontrak tahun jamak perludiperhatikan bahwa ketentuan mengenaieskalasi dan perhitungan rumus eskalasiditetapkan oleh kepala kantor / satuan kerja/ pimpinan proyek / pimpinan bagian proyekdan dimasukan dalam dokumenpengadaan/kontrak.Ayat (9)Cukup jelasAyat (10)Cukup jelas57

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003berlaku.Paragraf KetujuhPenghentian dan Pemutusan KontrakPasal 35(1) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi halhaldi luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakankewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yangdisebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan,perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebutberkaitan dengan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, kekacauan dan huru hara serta bencanaalam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, ataukeadaan yang ditetapkan dalam kontrak.Cukup jelas(2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana parapihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajibandan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalamkontrak.(3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaianpenyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yangditetapkan dalam kontrak berupa:a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyediabarang/jasa;c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara;d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.(4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskankontrak secara sepihak apabila denda keterlambatanpelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyediabarang/jasa sudah melampaui besarnya jaminanpelaksanaan.(5) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahanPejabat Pembuat Komitmen, dikenakan sanksi berupakewajiban mengganti kerugian yang menimpapenyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalamkontrak dan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.(6) Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrakmelanggar ketentuan perundang-undangan yangberlaku.(7) Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbuktimelakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalamproses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.60

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Paragraf KedelapanSerah Terima PekerjaanPasal 36(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuaidengan yang tertuang dalam kontrak, penyediabarang/jasa mengajukan permintaan secara tertuliskepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahanpekerjaan.(2) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaianterhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baiksecara sebagian atau seluruh pekerjaan, danmenugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaikidan/atau melengkapi kekurangan pekerjaansebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.(3) Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahanpekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakansesuai dengan ketentuan kontrak.(4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaanatas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti padasaat penyerahan pekerjaan dan dapat memperolehpembayaran uang retensi dengan menyerahkanjaminan pemeliharaan.(5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaanpermanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semipermanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapatmelampaui tahun anggaran.(6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Pejabat PembuatKomitmen mengembalikan jaminan pemeliharaankepada penyedia barang/jasa.Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Masa pemeliharaan pekerjaan harusdiberikan waktu yang cukup, denganmemperhatikan sifat, jenis daripekerjaannya.Ayat (5)Yang dimaksud dengan pekerjaan permanenadalah pekerjaan yang umur rencananyalebih dari 1 (satu) tahun.Yang dimaksud dengan pekerjaan semipermanen adalah pekerjaan yang umurrencananya kurang dari 1 (satu) tahun.Ayat (6)Cukup jelasParagraf KesembilanSanksiPasal 37(1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaanakibat dari kelalaian penyedia barang/jasa,sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyediabarang/jasa yang bersangkutan dikenakan dendaketerlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 54 (satuperseribu) per hari dari nilai kontrak.(2) Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayarankarena semata-mata kesalahan atau kelalaian PejabatPembuat Komitmen, maka Pejabat PembuatAyat (1)Besarnya denda keterlambatan tidakdibatasi dan Pejabat Pembuat Komitmendapat memutuskan kontrak apabila dendaketerlambatan sudah melampaui nilaijaminan pelaksanaan. Penyedia barang/jasatidak dapat menuntut kerugian ataspemutusan kontrak tersebut.Ayat (2)Cukup jelas54 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (3).61

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Komitmen membayar kerugian yang ditanggungpenyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud,yang besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.(3) Konsultan perencana yang tidak cermat danmengakibatkan kerugian Pejabat Pembuat Komitmendikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembaliperencanaan dengan beban biaya dari konsultan yangbersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.Ayat (3)Cukup jelasParagraf KesepuluhPenyelesaian PerselisihanPasal 38(1) Bila terjadi perselisihan antara Pejabat PembuatKomitmen dan penyedia barang/jasa maka kedua belahpihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengancara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataumelalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yangtelah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yangberlaku di Indonesia.Ayat (1)Arbitrase atau perwasitan adalah carapenyelesaian suatu sengketa diluar peradilanumum yang didasarkan pada perjanjianarbitrase yang dibuat secara tertulis olehpara pihak yang bersengketa.Perjanjian arbitrase (Arbitrarian agreement)adalah suatu kesepakatan berupa klausularbitrase yang tercantum dalam suatuperjanjian tertulis yang dibuat para pihaksebelum timbul sengketa, atau suatuperjanjian arbitrase tersendiri yang dibuatpara pihak setelah timbul sengketa.Klausul Arbitrase adalah suatu klausuldalam perjanjian yang menyatakan bahwakedua belah pihak sepakat untukmenyelesaikan sengketa diantara merekayang mungkin timbul dimasa depanmenyangkut hubungan hukum mereka keforum arbitrase.Arbiter/wasit adalah seorang atau lebihyang dipilih oleh para pihak yangbersengketa atau yang ditunjuk olehPengadilan Negeri atau oleh lembagaarbitrase, untuk memberikan putusanmengenai sengketa tertentu yang diserahkanpenyelesaiannya melalui arbitrase.Musyawarah adalah metode penyelesaiansengketa melalui perundingan danpersetujuan yang mengikat kedua belahpihak diluar arbitrase maupun pengadilan.Mediasi adalah metode penyelesaiansengketa yang diselesaikan oleh suatupanitia pendamai yang berfungsi sebagaiwasit dibentuk dan diangkat oleh keduabelah pihak yang terdiri dari anggotamewakili pihak pertama dan pihak keduadan ketua yang disetujui oleh kedua belahpihak. Keputusan panitia pendamaimengikat kedua belah pihak dan biayapenyelesaian perselisihan yang dikeluarkanditanggung secara bersama.Penyelesaian pengadilan adalah metodepenyelesaian sengketa yang timbul dari62

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003hubungan hukum mereka yang diputuskanoleh pengadilan. Keputusan pengadilanmengikat kedua belah pihak.(2) Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan denganmemilih salah satu cara tersebut di atas adalahmengikat dan segala biaya yang timbul untukmenyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh parapihak sebagaimana diatur dalam kontrak.Ayat (2)Biaya yang diakibatkan penyelesaianperselisihan yang merupakan tanggungjawab kepala kantor / satuan kerja /pemimpin proyek / bagian proyekdibebankan pada kegiatan proyekbersangkutan.BAB IIISWAKELOLAPasal 39(1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.Cukup jelas(2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh:a. Pejabat Pembuat Komitmen;b. instansi pemerintah lain;c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakatpenerima hibah.(3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola:a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkankemampuan teknis sumber daya manusia instansipemerintah yang bersangkutan dan sesuai denganfungsi dan tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen;dan/ataub. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannyamemerlukan partisipasi masyarakat setempat;dan/atauc. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat,lokasi atau pembiayaannya tidak diminati olehpenyedia barang/jasa; dan/ataud. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapatdihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehinggaapabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akanmenanggung resiko yang besar; dan/ataue. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,lokakarya, atau penyuluhan; dan/atauf. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)yang bersifat khusus untuk pengembanganteknologi/metoda kerja yang belum dapatdilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/ataug. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data,perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di63

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003laboratorium, pengembangan sistem tertentu danpenelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiahpemerintah;h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansiPejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.(4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan,pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan.BAB IVPENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DANPERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECILBagian PertamaPengadaan Barang/Jasa yang Dibiayaidengan Dana Dalam NegeriPasal 40(1) Instansi pemerintah wajib:a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasilproduksi dalam negeri, termasuk rancang bangundan perekayasaan nasional dalam pengadaanbarang/jasa;Ayat (1)Cukup jelasb. memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasanasional;c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaanuntuk usaha kecil termasuk koperasi kecil sertakelompok masyarakat.(2) Kewajiban instansi pemerintah sebagaimanadisebutkan dalam ayat (1) dilakukan pada setiaptahapan pengadaan barang/jasa mulai dari persiapansampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak.(3) Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratanpenggunaan:a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainyang berlaku dan/atau standar internasional yangsetara yang ditetapkan oleh instansi terkait yangberwenang;Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan instansi terkait yangberwenang antara lain:a. Departemen Pertahanan/TNI untukstandar peralatan/perlengkapan militer;b. Departemen/Lembaga lainnya sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya.b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuanindustri nasional;c. tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalamnegeri.64

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Bagian KeduaPengadaan Barang/Jasa yang dibiayaidengan Dana Pinjaman/Hibah Luar NegeriPasal 41(1) Pengadaan barang/jasa melalui pelelanganinternasional agar mengikutsertakan penyediabarang/jasa nasional seluas-luasnya.Cukup jelas(2) Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjamankredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukandengan persaingan sehat dengan persyaratan yangpaling menguntungkan negara, dari segi harga danteknis, dengan memaksimalkan penggunaankomponen dalam negeri dan penyedia barang/jasanasional.(3) Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai denganpinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harusdilakukan di dalam negeri.(4) Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeridisertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaanbarang/jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberipinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap diupayakansemaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasilproduksi dalam negeri dan mengikutsertakan penyediabarang/jasa nasional.Bagian KetigaKeikutsertaan Perusahaan AsingPasal 42(1) Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaanbarang/jasa dengan nilai:Cukup jelasa. Untuk jasa pemborongan di atasRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);b. Untuk barang/jasa lainnya di atasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).(2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusmelakukan kerjasama usaha dengan perusahaannasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, danlain-lain, apabila ada perusahaan nasional yangmemiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.(3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini dapatdikecualikan untuk pengadaan material dan peralatanpertahanan di lingkungan Departemen Pertahanan/TNIyang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan / PanglimaTNI / Kepala Staf Angkatan.65

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Bagian KeempatPreferensi HargaPasal 43(1) Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikanpreferensi harga untuk barang produksi dalam negeri,dan penyedia jasa pemborongan nasional.(2) Untuk pengadaan barang/jasa internasional yangdibiayai dengan pinjaman luar negeri, besarnyapreferensi harga untuk barang produksi dalam negerisetinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atasharga penawaran barang impor, tidak termasuk beamasuk.(3) Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasapemborongan yang dikerjakan oleh kontraktornasional adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) di atasharga penawaran terendah dari kontraktor asing.Ayat (1)Pemberian preferensi harga tidak mengubahharga penawaran dan hanya dipergunakanPanitia pengadaan untuk keperluan evaluasipenawaran.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasBagian KelimaPenggunaan Produksi Dalam NegeriPasal 44(1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftarinventarisasi barang/jasa yang termasuk produksidalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu,menurut bidang, subbidang, jenis, dan kelompokbarang/jasa.Cukup jelas(2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi danpenyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalamnegeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yangdikeluarkan oleh departemen yang membidangiperindustrian 55 .Bagian KeenamPeran Serta dan Pemaketan PekerjaanUntuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi KecilParagraf PertamaPeran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi KecilPasal 45(1) Dalam proses perencanaan dan penganggaranproyek/kegiatan, instansi pemerintah mengarahkan danmenetapkan besaran pengadaan barang/jasa untukusaha kecil termasuk koperasi kecil.Cukup jelas(2) Departemen yang membidangi koperasi, pengusahakecil, dan menengah mengkoordinasikanpemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecildalam pengadaan barang/jasa pemerintah.55 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (11).66

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(3) Pimpinan instansi yang membidangi koperasi,pengusaha kecil dan menengah bersama instansiterkait di Propinsi / Kabupaten / Kotamenyebarluaskan informasi mengenai peluang usahakecil termasuk koperasi kecil mengenai rencanapengadaan barang/jasa pemerintah di wilayahnya danmenyusun Direktori Peluang Bagi Usaha Keciltermasuk koperasi kecil untuk disebarluaskan kepadausaha kecil termasuk koperasi kecil.Paragraf KeduaPemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi KecilPasal 46Nilai paket pekerjaan pengadaan barang / jasapemborongan / jasa lainnya sampai denganRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untukpaket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yangtidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasikecil.Cukup jelasBAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASANBagian PertamaPembinaanPasal 47(1) Instansi pemerintah wajib mensosialisasikan danmemberikan bimbingan teknis secara intensif kepadasemua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas dilingkungan instansinya yang terkait agar KeputusanPresiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan denganbaik dan benar.Cukup jelas(2) Instansi pemerintah bertanggung jawab ataspengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasatermasuk kewajiban mengoptimalkan penggunaanproduksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusahabagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.(3) Pejabat Pembuat Komitmen setiap triwulan wajibmelaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secarakumulatif kepada pimpinan instansinya.(4) Instansi pemerintah wajib mengumumkan secaraterbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awalpelaksanaan tahun anggaran.(5) Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskansegala bentuk pungutan biaya yang berkaitan denganperijinan dalam rangka pengadaan barang/jasapemerintah kepada usaha kecil termasuk koperasikecil.(6) Instansi pemerintah dilarang melakukan pungutandalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasapemerintah kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan67

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.Bagian KeduaPengawasanPasal 48(1) Pejabat Pembuat Komitmen segera setelahpengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugasdan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan,rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yangharus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaranyang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerjasecara tertulis, dan disampaikan kepada atasanlangsung dan unit pengawasan intern instansi yangbersangkutan.(2) Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukanpencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerjapada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupunhambatan dalam pelaksanaan tugasnya dandisampaikan kepada atasan langsung dan unitpengawasan intern instansi yang bersangkutan.(3) Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan danmemelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaanbarang/jasa termasuk berita acara prosespelelangan/seleksi.(4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasanterhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) di lingkungan instansi masingmasing,dan menugaskan kepada aparat pengawasanfungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuaiketentuan yang berlaku.(5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintahmelakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampungdan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yangberkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudianmelaporkan hasil pemeriksaannya kepadamenteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengantembusan kepada Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP).(5a) Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasilpemeriksan yang disampaikan oleh unit pengawasanintern sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKPmenilai terdapat penyimpangan dalam pengadaanbarang/jasa, maka BPKP dapat menindaklanjutinya. 56(6) Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikantanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasayang berada di dalam batas kewenangannya kepadaAyat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (5a)Cukup jelas 57Ayat (6)Informasi yang wajib diberikan kepadamasyarakat adalah:56 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (12).57 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (12).68

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukanpengaduan atau yang memerlukan penjelasan.a. Perencanaan paket-paket pekerjaan;Bagian KetigaTindak Lanjut PengawasanPasal 49b. Pengumuman pengadaan barang/jasa;c. Hasil evaluasi prakualifikasi;d. Hasil evaluasi pemilihan penyedia;e. Dokumen kontrak;f. Pelaksanaan kontrak.(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggarketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka:a. dikenakan sanksi administrasi;Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan sanksiadministrasi adalah:1. Sanksi administrasi kepada aparaterintah / BUMN / BUMD meliputisanksi dalam Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 untuk PegawaiNegeri Sipil, dan sanksi untuk anggotaTNI, sanksi untuk anggota Polri dansanksi untuk pegawai BUMN/BUMD,serta sanksi untuk pejabat negarasesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Sanksi administrasi bagi penyediabarang/jasa meliputi: pembatalansebagai pemenang, pembatalankontrak, dimasukkan dalam daftarhitam.b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.(2) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yangdapat dikenakan sanksi adalah:a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabatyang berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik langsung maupun tidak langsung gunamemenuhi keinginannya yang bertentangan denganketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalamdokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelas69

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003b. melakukan persekongkolan dengan penyediabarang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasasehingga mengurangi/menghambat/memperkecildan/atau meniadakan persaingan yang sehatdan/atau merugikan pihak lain;c. membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yangditentukan dalam dokumen pengadaan;d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidakdapat diterima oleh panitia pengadaan;e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuaidengan kontrak secara bertanggung jawab.(3) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuyang didahului dengan tindakan tidakmengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibatdalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintahyang bersangkutan.(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat(3), dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ataupejabat yang berwenang lainnya kepada:Huruf bBerdasarkan Pasal 22 Undang-undangNomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat, penyedia barang/jasadilarang melakukan persekongkolandengan pihak lain untuk mengaturdan/atau menentukan pemenangpelelangan sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat.Terhadap penyedia barang/jasa yangmelanggar Pasal 22 tersebut, berdasarkanPasal 48 ayat (2) Undang-Undangtersebut dikenakan hukuman minimalRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00(dua puluh lima miliar rupiah), ataupidana kurungan pengganti selamalamanya5 (lima) bulan.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasa. Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / PemimpinLembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / DewanGubernur BI / Pemimpin BHMN / DireksiBUMN/BUMD;b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usahapenyedia barang/jasa yang bersangkutan.(5) Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk nonkoperasi kecil yang terbukti menyalahgunakankesempatan dan/atau kemudahan yang diperuntukkanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakansanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undangNomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.Ayat (5)Cukup jelas70

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003BAB VIPENGEMBANGAN KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPasal 50(1) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasapemerintah dilakukan oleh Lembaga PengembanganKebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yangpembentukannya ditetapkan dengan KeputusanPresiden tersendiri.Cukup jelas(2) LPKPP sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1Januari 2005.(3) Langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPPdikoordinasikan oleh Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional.BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 51Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melaluipola kerjasama pemerintah dengan badan usaha, diaturdengan Keputusan Presiden tersendiri.Cukup jelasBAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 52(1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahlianpengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diaturdalam Pasal 9 dan Pasal 10 paling lambat tanggal 1Januari 2006. 58Cukup jelas(2) Selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah bagi Pejabat PembuatKomitmen dan Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagaimanadiatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum dipenuhi,maka sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), berlaku tanda bukti58 Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal II angka (1) menjelaskan lebih lanjut pengaturansertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sebagai berikut:”Sebelum pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaanbarang/jasa dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.”Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melalui Surat Edaran Nomor0021/M. PPN/01/2008 angka (2) menegaskan pengalihan kebijakan sertifikasi keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telahdibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.71

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasapemerintah. 59(3) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, di bidangjasa konstruksi diberlakukan ketentuan pemaketansebagai berikut:a. Pengadaan dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) sampai denganRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)diperuntukkan bagi usaha menengah jasapelaksanaan konstruksi, kecuali untuk paketpekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yangtidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah;b. Pengadaan dengan nilai sampai denganRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)diperuntukkan bagi usaha kecil jasa perencanaandan pengawasan konstruksi, kecuali untuk paketpekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yangtidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil;(4) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelumtanggal 1 Januari 2004 dapat berpedoman padaKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa InstansiPemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.59 Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal II angka (2), (3) dan (4) menjelaskan lebih lanjutpengaturan pemberlakuan dan keberlakuan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sebagai berikut:“2. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan belum memiliki sertifikatkeahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka panitia/pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaanbarang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sepanjang telah memiliki buktikeikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.”Namun demikian, dalam Penjelasan Pasal II Angka (2) ditegaskan agar Departemen / Lembaga / Komisi / BI/ Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD wajib mengutamakan pejabat yang telah mempunyasertifikat keahlian tersebut untuk diangkat menjadi Pejabat / Panitia Pengadaan / Anggota Unit LayananPengadaan (Procurement Unit). Selanjutnya Perpres 8 Tahun 2006 menyatakan:“3. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pejabat PembuatKomitmen/panitia/pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasasebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap sah, sepanjang pada saat kegiatan pengadaanbarang/jasa pemerintah dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki bukti keikutsertaandalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.4. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang telah diterbitkan oleh Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan berlaku sebagaisertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005.”Khusus untuk angka (2) tersebut di atas, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas melalui Surat Edaran Nomor 0021/M. PPN/01/2008 angka (1) telah memperpanjang keberlakuansementara bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai sertifikat keahlianpengadaan barang/jasa sampai dengan 31 Desember 2008.72

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 53Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:Cukup jelas1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentangPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara sebagaimana diubah beberapa kali terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999yang masih berlaku pada saat Keputusan Presiden iniditetapkan;2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa InstansiPemerintah; beserta petunjuk teknis dan seluruhperubahannya dinyatakan tidak berlaku.Pasal 54Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.Cukup jelasAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Keputusan Presiden ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Nopember 2003PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.MEGAWATI SOEKARNOPUTRIDiundangkan di Jakartapada tanggal 3 Nopember 2003SEKRETARIS NEGARA REPUBLIKINDONESIA,ttd.BAMBANG KESOWOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 12073

KONSOLIDASIKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003DAN PERUBAHANNYAKEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama)PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua)PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga)PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat)PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima)PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam)PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh)TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH74

LAMPIRAN IKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 80 TAHUN 2003TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003BAB IPERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHA. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/JasaPejabat Pembuat Komitmen diwajibkan menyusun perencanaan pengadaan barang/jasayang meliputi:a. Pemaketan Pekerjaan1) Dalam penentuan paket pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama denganpanitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasankesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.2) Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan:a) menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasukkoperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistembarang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasikecil;b) mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaanpengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai.3) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang:a) memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksuduntuk menghindari pelelangan;b) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapadaerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnyadilakukan di daerah masing-masing;c) menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifatpekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha keciltermasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan olehperusahaan/koperasi menengah dan/atau besar;d) menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatifdan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.b. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan1) Pejabat Pembuat Komitmen wajib membuat jadual pelaksanaan pekerjaan;2) Jadual pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyediabarang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serahterima akhir hasil pekerjaan;3) Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yangdiperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhirefektifnya anggaran.c. Biaya PengadaanPejabat Pembuat Komitmen wajib menyediakan biaya yang diperlukan untuk prosespengadaan.75

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003d. Pelaksana Pengadaan1) Untuk melaksanakan pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen wajib membentukpanitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan;2) Untuk paket pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan;3) Untuk paket pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabatpengadaan.2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan SwakelolaPekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh Pejabat PembuatKomitmen atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung jawabanggaran/kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.a. Perencanaan Kegiatan1) Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadual pelaksanaan;2) Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepatagar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai;3) Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci sertadijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencanakerja harian;4) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan biayamingguan;5) Butir 1) sampai dengan butir 4) dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja.b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja SwakelolaKerangka Acuan Kerja memuat hal-hal sebagai berikut:1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dantujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan;3) Produk yang dihasilkan;4) Besarnya pembiayaan.c. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan1) Pejabat Pembuat Komitmen untuk membantu pelaksanaan kegiatan membuatjadual pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;2) Jadual pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yangmeliputi waktu mulai hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;3) Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaaan/kegiatan disusun denganmempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan.d. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan1) Pejabat Pembuat Komitmen membuat rincian biaya pekerjaan/kegiatan dengantidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;2) Rincian biaya pekerjaan/kegiatan tersebut mengikuti ketentuan peraturanperundangan yang berlaku;3) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu maka dapat dilakukankontrak/sewa tersendiri.76

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003e. Pelaksanaan Kegiatan oleh Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat1) Untuk pekerjaan/kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dilaksanakan olehmasyarakat/lembaga swadaya masyarakat, perlu dibuat surat penunjukan/suratkuasa;2) Pertanggung jawaban untuk pekerjaan/kegiatan ini dilaksanakan sesuai ketentuanyang berlaku dan disampaikan kepada pengguna.B. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan1. Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya:a. 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengannilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansisampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);b. 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansidengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).2. Anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:a. tata cara pengadaan;b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;c. hukum-hukum perjanjian/kontrak.3. Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami:a. tata cara pengadaan;b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;c. Ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.C. Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/JasaDengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentinganmasyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, Pejabat Pembuat Komitmen bersamadengan panitia/pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan metoda pemilihan penyediabarang/jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jeniskontrak yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan.1. Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasaa. Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya1) Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnyadilakukan dengan pelelangan umum;2) Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampumelaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapatdilakukan dengan metoda pelelangan terbatas;3) Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampaidengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);77

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20034) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut:a) Keadaan tertentu, yaitu:(1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatanmasyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harusdilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam;dan/atau(2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dankeamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau(3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau(b) teknologi sederhana; dan/atau(c) resiko kecil; dan/atau(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangandan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.(4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannyamemerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraanpemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangdiselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturanperundang-undangan; dan/atau 60(5) 61 Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukanpelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi diProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD danKepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaanpengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006 62 ;b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaanpengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibahsesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perludilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberihibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.(6) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepatdalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakansampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan.Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk,pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta60 Ditambahkan dalam Perpres 32 Tahun 2004 (Perubahan Kedua) Pasal I angka (2).61 Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (6).62 Tenggat waktu 31 Desember 2006 yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Pasal Iangka (3) merupakan penyesuaian dari sebelumnya tanggal 1 Juli 2006 dalam Perpres 70 Tahun 2005(Perubahan Ketiga) Pasal I angka (6).78

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah. 63b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:(1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau(2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyediabarang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau(3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajinindustri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil;atau(4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan denganpenggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasayang mampu mengaplikasikannya.(5) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatandalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatanpelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganyatelah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidangkesehatan 64b. Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi1) Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksiumum;2) Untuk pekerjaan jasa konsultansi yang kompleks dan jumlah penyedia jasa yangmampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasadapat dilakukan dengan metoda seleksi terbatas;3) Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai denganRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut:a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatanmasyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harusdilakukan segera; dan/ataub. penyedia jasa tunggal; dan/atauc. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanannegara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/ataud. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri,mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan olehpenyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/ataubernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/ataue. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihakyang telah mendapat ijin.f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dalam rangkapengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secarakhusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 65g. 66 pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangkarehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam danKepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat ProvinsiNAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.63 Ditambahkan dalam Perpres 85 Tahun 2006 (Perubahan Keenam) Pasal I angka (2).64 Ditambahkan dalam Perpres 95 Tahun 2007 (Perubahan Ketujuh) Pasal I angka (2).65 Ditambahkan dalam Keppres 61 Tahun 2004 (Perubahan Pertama) Pasal I angka (2).66 Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (7).79

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah pekerjaan desain danperencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31Desember 2006. 672. Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen Penawarana. Metoda Satu SampulMetoda Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifatsederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan denganstandar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan barang/jasa yangspesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumenpengadaan. Sebagai contoh: pengadaan jasa pemborongan, alat tulis kantor (ATK),mobil, dan sepeda motor.Cara penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu sampul adalah sebagaiberikut:1) Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakupsemua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen pengadaan;2) Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratanadministrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh penyediabarang/jasa sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan;3) Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yangmengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen penawaranpengadaan barang/jasa … (yang mencantumkan: jenis pekerjaan, tempat, hari,tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)”;4) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul tersebut pada angka 3)dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat PejabatPembuat Komitmen yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari,tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan;5) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angkadan huruf;6) Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada anggotapanitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimanadisebutkan pada angka 4);7) Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan olehpeserta yang bersangkutan ke dalam tempat/kotak yang telah disediakan olehpanitia/pejabat pengadaan;8) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, Pejabat / Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mencatat tanggal dan jampenerimaannya, serta memasuk-kannya ke tempat/kotak yang tertutup, yangterkunci dan tersegel yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang diterimasetelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.b. Metoda Dua SampulMetoda Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebihmendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para penyedia barang/jasa, danuntuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya67 Tenggat waktu 31 Desember 2006 yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Pasal Iangka (4) merupakan penyesuaian dari sebelumnya tanggal 1 Juli 2006 dalam Perpres 70 Tahun 2005(Perubahan Ketiga) Pasal I angka (7).80

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003penawaran harga. Metoda ini lebih tepat digunakan untuk pengadaan peralatan danmesin yang tidak sederhana.Cara penyampaian penawaran dengan metoda dua sampul adalah sebagai berikut:1) Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan danpada sampul tertulis “Data Administrasi dan Teknis“;2) Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul ditulis “DataHarga Penawaran”;3) Sampul pertama dan kedua dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut sampulpenutup);4) Sampul penutup hanya mencantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yangmengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen penawaran pengadaanbarang/jasa … (yang mencantumkan: jenis, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jampemasukan)”;5) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul penutup yang berisi sampulpertama dan sampul kedua dimasukkan dalam satu sampul, disebut sampul luar;6) Sampul luar hanya mencantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yangmengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jampemasukan. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul luarnyadiberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang diterimasetelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada pesertayang bersangkutan untuk diambil kembali;7) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angkadan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang terteradalam huruf;8) Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada anggotapanitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimanadisebutkan pada angka 4);9) Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligusdimasukkan ke dalam tempat/kotak tertutup yang terkunci dan disegel, yangdisediakan oleh panitia/pejabat pengadaan.c. Metoda Dua TahapMetoda Dua Tahap dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa berkaitan denganpenggunaan teknologi tinggi, kompleks dan resiko tinggi dan/atau yang mengutamakantercapainya/pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem termasukpertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannyadan/atau yang mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapanteknologi yang berbeda, serta pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyesuaiankriteria teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara penawar sesuai yangdisyaratkan pada dokumen pengadaan. Sebagai contoh: kontrak terima jadi (turnkey),rancang bangun rekayasa, dan pembangkit tenaga listrik.Pemasukan dokumen penawaran dengan metoda dua tahap dilakukan sebagai berikut:1) Tahap Pertamaa) Pada tahap I dimasukkan sampul yang memuat persyaratan administrasi danteknis sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa dantidak termasuk usulan harga;b) Pada sampul tahap I hanya dicantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmenyang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen penawaran81

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003pengadaan barang/jasa tahap I (yang mencantumkan: jenis, tempat, hari,tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)”;c) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul pertama dimasukkandalam satu sampul, disebut sampul luar;d) Sampul luar hanya memuat alamat Pejabat Pembuat Komitmen yangmengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun,dan jam pemasukan. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, padasampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumenpenawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakandan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali.2) Tahap Keduaa) Calon penyedia barang/jasa, yang telah dinyatakan lulus oleh Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) pada evaluasi tahappertama, diminta memasukkan surat penawaran harga yang dimasukan kedalam sampul kedua;b) Surat penawaran harga tersebut dilampiri rincian analisis biaya, dan syaratlainnya yang telah disepakati pada tahap pertama;c) Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan jelas dalamangka dan huruf;d) Dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yangtelah ditetapkan;e) Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dandimasukkan ke dalam kotak/tempat tertutup yang terkunci dan disegel. Dokumenpenawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dandiberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembalidokumen penawarannya;f) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul kedua dimasukkandalam satu sampul, disebut sampul luar. Sampul luar hanya memuat alamatPejabat Pembuat Komitmen, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jampemasukan akan diadakan. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos,pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumenpenawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan, tidak diikutsertakandan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambilkembali dokumen penawarannya.3. Penetapan Metoda Evaluasi Penawarana. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dandijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata caraevaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh pesertadalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran;2) Dalam mengevaluasi penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yangditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapathal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat melakukan klarifikasi dengan calonpenyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanyadiminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) kurang jelas, namun tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidakdiperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelahpenawaran dibuka (post bidding);82

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20033) Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelasdalam dokumen pengadaan dan dijelaskan kepada calon penyedia barang/jasasebelum pembukaan penawaran;4) Untuk hal-hal tertentu, calon penyedia barang/jasa mungkin perlu dimintakonfirmasi, untuk membuat pernyataan kesanggupannya, misalnya apabila masaberlakunya surat jaminan penawaran telah habis. Dalam hal tersebut calonpenyedia barang/jasa diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untukpelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya;5) Dalam pengadaan barang/jasa Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) maupun peserta dilarang melakukan tindakan post bidding;6) Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu diperhatikan:a) HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga terhadappenawaran yang masuk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkanpenawaran;b) Penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukanuntuk menentukan harga terevaluasi guna menetapkan urutan calon pemenang;c) Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon penyediabarang/jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatifyang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan baginegara (harga lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagaicalon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasihanya penawaran alternatif dari calon penyedia barang/jasa yang penawaranutamanya merupakan penawaran terendah dan responsif.b. Evaluasi Penawaran1) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnyaa) Sistem GugurEvaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampirseluruh pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya.Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:(1) Evaluasi Administrasi(a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhisyarat pada pembukaan penawaran;(b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yangmasuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi.Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkanketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidakdikurangi atau ditambah);(c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhisyarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.(2) Evaluasi Teknis(a) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakanmemenuhi persyaratan/lulus administrasi;(b) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengankriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangiatau ditambah);(c) Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidakmemenuhi syarat teknis (gugur).(3) Evaluasi Harga(a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakanlulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;83

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat daftar urutanpenawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah danmengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.b) Sistem Nilai (Merit Point System)Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaanbarang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulanteknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangatdipengaruhi oleh kualitas teknis.Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:(1) Evaluasi Administrasi(a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhisyarat pada pembukaan penawaran;(b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yangmasuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi.Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkanketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidakdikurangi atau ditambah);(c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhisyarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.(2) Evaluasi Teknis dan Harga(a) Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitudengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan hargayang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumenpengadaan;(b) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaranyang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, denganmemberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atauharga penawaran (lihat contoh);(c) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat daftar urutanpenawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilaitertinggi;Contoh:Sistem Nilai(Merit Point System)Pengadaan Barang: 1 (satu) Unit Turbin AirNo. Unsur Penilaian NilaiBobotPenawar“A”Penawar“B”Penawar“C”1. Harga alat (setelah 50 50 45 44dievaluasi)2. Harga suku cadang 10 7 4 53. Disain teknis dan 15 11 14 15kinerja4. Waktu penyerahan 5 3 3 55. Pelayanan pasca jual 10 6 7 86. Standardisasi 10 6 8 8Total 100 83 81 85Peringkat II III I84

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(d) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus (passing grade), hal iniharus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Panitia membuatdaftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuksemua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengannilai ambang batas lulus (passing grade).c) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life Cycle Cost)Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomiskhususnya dilakukan untuk pengadaan barang/peralatan yangmemperhitungkan faktor-faktor: umur ekonomis, harga, biaya operasi danpemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu.Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:(1) Evaluasi Administrasi(a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhisyarat pada pembukaan penawaran;(b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yangmasuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi.Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkanketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidakdikurangi atau ditambah);(c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhisyarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.(2) Evaluasi Teknis dan Harga(a) Sistem economic life cycle cost digunakan khusus untuk mengevaluasipengadaan barang yang kompleks dengan memperhitungkan perkiraanbiaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomisbarang tersebut;(b) Sistem ini diterapkan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakantelah memenuhi persyaratan administrasi;(c) Unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai telah ditetapkan dalamdokumen pengadaan;(d) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggalberdasarkan perhitungan secara profesional;(e) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat daftar urutan yangdimulai dari urutan harga evaluasi terendah;(f) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaranyang terkoreksi (total bid evaluated price), tidak dimasukkan dalamharga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembanding saja).85

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Contoh:SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS(Economic Life Cycle Cost System)Pengadaan Barang: 1 (satu) Unit Buldozer(x 1 Juta)No. Umur Penilaian Penawar“A”Penawar“B”A Harga Penawaran (setelah koreksi 300 250aritmatik)B Biaya Operasional (8 Tahun) 250 200C Biaya Pemeliharaan (8 tahun) 240 300D Nilai Sisa ( - ) 30 25Biaya Selama Umur Ekonomis 760 725Peringkat Tanpa Preferensi IIIHargaE Preferensi Komponen Dalam -- 37.5NegeriTotal Harga Evaluasi 760 762.5Peringkat Dengan Preferensi IIIHargaCatatan: Umur Ekonomis alat 8 tahun2) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Jasa Konsultansia) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas(1) Evaluasi penawaran dengan sistem evaluasi digunakan untuk pengadaanjasa konsultansi yang kompleks dan menggunakan teknologi tinggi,kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan terhadap outcomesecara keseluruhan, dan lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam kerangkaacuan kerja (KAK). Sebagai contoh: desain pembuatan pembangkit tenaganuklir, perencanaan terowongan di bawah laut, dan desain pembangunanbandara internasional;(2) Urutan proses adalah sebagai berikut:(a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilihkonsultan yang mengajukan penawaran teknis yang terbaik dan diatasbatas lulus terendah (passing grade);(b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dari konsultan dengan nilaipenawaran teknis terbaik;(c) Diadakan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaranbiaya;(d) Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja;(e) Negosiasi biaya dapat segera dilakukan apabila biaya tersebut tidakwajar;(3) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas digunakan bagipekerjaan jasa konsultansi yang memerlukan inovasi atau pekerjaankonsultansi yang permasalahannya kompleks.b) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis dan Biaya(1) Metoda evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untukpekerjaan yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hallain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, serta besarnya biayadapat ditentukan dengan tepat. Sebagai contoh: desain jaringan irigasi86

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, dansupervisi bangunan non-gedung.(2) Urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut:(a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilihpenawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade);(b) Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yangmempunyai nilai evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus(passing grade);(c) Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaranteknis dan nilai penawaran biaya;(d) Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yangmempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biayaterbaik;(e) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangkaacuan kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasikecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti danbiaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.(3) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas dan biayadigunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang jumlah maupun kualifikasitenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui secara pasti.c) Metoda Evaluasi Pagu Anggaran(1) Metoda evaluasi pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang sederhana,dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepat, meliputi: waktu penugasan,kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya serta anggarannya tidak melampauipagu tertentu. Sebagai contoh: pekerjaan disain dan supervisi bangunangedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil, dan lain-lain yangserupa.(2) Urutan proses adalah sebagai berikut:(a) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dan dilakukan koreksiaritmatik;(b) Dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau samadengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik;(c) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yanglulus dari persyaratan penawaran biaya tersebut pada butir (2) huruf(b);(d) Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilaipenawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi;(e) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangkaacuan kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasikecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti danbiaya langsung personil yang dinilai tidak wajar.(3) Peserta pengadaan jasa konsultansi dengan sistem evaluasi pagu anggaranterdiri dari konsultan yang memenuhi syarat prakualifikasi.;(4) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi pagu anggaran digunakanbagi pekerjaan jasa konsultansi yang sederhana dan dana terbatas.d) Metoda Evaluasi Biaya Terendah(1) Metoda evaluasi biaya terendah digunakan untuk pekerjaan yang bersifatsederhana dan standar. Sebagai contoh: desain dan/atau supervisibangunan sederhana dan pengukuran skala kecil.(2) Urutan proses adalah sebagai berikut:(a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilihpenawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade);(b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan yangmempunyai nilai evaluasi penawaran teknis diatas batas lulus (passing87

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003grade) serta pengembalian penawaran biaya dari konsultan yang tidaklulus;(c) Dilakukan penilaian penawaran biaya termasuk koreksi perhitunganpada hari yang sama dengan hari pembukaan penawaran biaya;(d) Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilaipenawaran biaya yang paling rendah;(e) Diadakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga terhadap konsultanpemenang. Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuankerja dan mengubah harga satuan.e) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung(1) Metoda evaluasi penunjukan langsung digunakan untuk evaluasi yanghanya terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitasteknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar;(2) Urutan proses adalah sebagai berikut:(a) Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus;(b) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis;(c) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis;(d) Dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga;(e) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biayalangsung personil, biaya langsung non-personil dan komposisi biayalangsung personil dan/atau biaya langsung non-personil.D. Penyusunan Jadual Pelaksanaan PengadaanPenyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuksemua tahapan proses pengadaan.1. Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnyaa. Pelelangan umum dengan prakualifikasi:1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut:a) Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakanselama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papanpengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayanganpengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atautelevisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman;b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumumansampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumenprakualifikasi;c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga)hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir haripengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;e) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannyaundangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumenpenawaran;f) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejaktanggal pengumuman;g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan(aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir g) di atas,diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.88

. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi:LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20031) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut:a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7(tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumumanlelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/provinsi minimaldilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman 68 ;b) Pendaftaran dan Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) harisetelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukandokumen penawaran 69 ;c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) 70 hari kerja sejaktanggal pengumuman;d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan(aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya2 (dua) hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukandokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untukmempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, danlokasi pekerjaan.Contoh:waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua)hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan untukpeningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, waktupemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapatlebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja. 71e) Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari atau sesuaidengan waktu yang diperlukan.Contoh: evaluasi penawaran pengadaan sederhana, misal ATK dapatdiselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaanpeningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari,waktu evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan bendungan serbaguna(multi purpose dam) diperlukan selama dapat lebih 15 (lima belas) hari. 722 Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas,diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali ditentukanlain dalam Peraturan Presiden ini. 7368 Frasa dalam huruf miring merupakan penyesuaian terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (PerubahanKeempat) Pasal I angka (13).69 Lihat catatan kaki 64.70 Lihat catatan kaki 64.71 Lihat catatan kaki 64.72 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (13).73 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (13).89

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20033 Berikut ini contoh tabel jadwal pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnyadengan pascakualifikasi: 74No1.2.3.4.5.6.Uraian KegiatanPengumumanlelangPendaftaran danpengambilandokumenPenjelasan(Aanwijzing)PemasukanpenawaranPembukaandokumenpenawaranEvaluasidokumenpenawaranPenilaian dan7. pembuktiankualifikasi8.Usulan calonpemenang9.Penetapanpemenang10.Pengumumanpemenang11. Masa SanggahPenunjukan12. pemenang(SPPBJ)13.PenandatanganankontrakHari Kerja Ke-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Keterangan1 hari surat kabar danminimal 7 hari untukdi internet1 hari setelahpengumuman s.d. 1hari sebelum batasakhir pemasukandokumenpaling cepat 4 harisejak tanggalpengumumanbatas akhir pemasukanmin. 2 hari setelahpenjelasanhari terahir pemasukandok. penawaranmaksimal 7 harisetelah pembukaanpenawaran/pembukaanpenawaran harga (duasampul)tidak diaturpaling lambat 7 harisetelah pembukaanpenawaran hargatidak diaturmaks. 2 hr setelahsurat penetapanmaks. 2 hr setelahsurat pengumumanpaling lambat 6 harisejak pengumumanpaling lambat 14 hrsejak SPPBJc. Pelelangan terbatas1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut:a) Penayangan pengumuman lelang terbatas sekurang-kurangnya dilaksanakanselama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papanpengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayanganpengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisiminimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman;b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumumansampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejaktanggal pengumuman;d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan(aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas,diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.d. Pemilihan langsung1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsungharus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman pemilihan langsung dipapan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di internet sekurangkurangnyaselama 3 (tiga) hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi,pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan,penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan,74 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (13).90

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapanpemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukanpemenang, penandatanganan kontrak;2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnyakepada Pejabat Pembuat Komitmen.e. Penunjukan langsung1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsungyang melalui prakualifiaksi harus mengalokasikan waktu untuk proses: undangankepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan,pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan,pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun hargapenetapan/penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak;2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnyakepada Pejabat Pembuat Komitmen2. Jasa Konsultansia. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda dua sampul.1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut:a) Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakanselama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papanpengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayanganpengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio dantelevisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman;b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumumansampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumenprakualifikasi;c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga)hari setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir haripengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;e) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelahdikeluarkannya undangan lelang sampai dengan 1 (satu) hari sebelumpemasukan dokumen penawaran;f) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak tanggalpengumuman;g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan(aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya7 (tujuh) hari setelah penjelasan.2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir g) di atas,diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.b. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul.Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir2.a.1) tersebut di atas.c. Seleksi umum melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu sampul.Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas.91

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003d. Seleksi umum dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampul.Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir2.a.1) tersebut di atas.e. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda dua sampul.Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir2.a.1) tersebut di atas.f. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda duasampul.Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir2.a.1) tersebut di atas.g. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu sampul.Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir2.a.1) tersebut di atas.h. Seleksi terbatas dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampul.Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir2.a.1) tersebut di atas.i. Seleksi langsung1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan seleksilangsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman seleksilangsung di papan pengumuman atau internet sekurang-kurangnya selama 3(tiga) hari kerja, undangan kepada peserta dilampiri dokumen prakualifikasi,pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan,pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran,pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuanpenetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penanda-tanganankontrak;2) Pengalokasian waktu dalam proses seleksi langsung diserahkan sepenuhnyakepada Pejabat Pembuat Komitmen.j. Penunjukan langsung1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus mengalokasikan waktuuntuk proses: undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen pengadaandan dokumen prakualifikasi, pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi sertapenjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan dan evaluasi penawaran olehpanitia, klarifikasi dan negosiasi, penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi,penanda-tanganan kontrak;2) Pengalokasian waktu dalam proses penunjukan langsung diserahkan sepenuhnyakepada Pejabat Pembuat Komitmen.3. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Swakelolaa. Dalam penyusunan jadual pelaksanaan swakelola harus mengalokasikan waktu untukproses: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan;b. Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepadaPejabat Pembuat Komitmen.E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar danmempertimbangkan:92

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempatyang pernah dilaksanakan;e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapatdipertanggungjawabkan;f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembagaindependen;g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.2. HPS telah memperhitungkan:a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);b. biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyediabarang/jasa.3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan(PPh) penyedia barang/jasa.4. Untuk pekerjaan jasa konsultansi:a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponenpokok, yaitu: Biaya Personil (Remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil(Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biayaperjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi,tunjangan perumahan, dan lain-lain;b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% (empatpuluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifatkhusus, seperti: pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah danlain-lain;c. Pembuat/penyusun HPS/OE harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut:1) Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang akandilaksanakan;2) Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan;3) Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan dan mengetahui manayang paling efisien;4) Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi;5) Diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai pengadaan barang/jasatermasuk pembuatan/penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi.d. KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi,dan/atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaanhasil negosiasi terhadap KAK dan HPS seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenagaahli (person-month), satuan biaya personil sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan,dan keluaran/ouput yang dihasilkan serta tidak melampui pagu anggaran, yangdipertanggungjawabkan secara keahlian (professional).93

F. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/JasaLAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20031. Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnyaa. Panitia menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa untuk keperluanpengadaan barang/jasa. Dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, panitia harusmencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baikadministratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri danpreferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akandigunakan, dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perludiisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang berminat;b. Panitia juga menyiapkan dokumen pasca/prakualifikasi untuk calon penyediabarang/jasa berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil,peralatan, dan pengalaman kerja;c. Panitia menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1% (satu persen) sampaidengan 3% (tiga persen) dari nilai HPS.d. Dokumen pengadaan terdiri dari:1) Dokumen pasca/prakualifikasi;2) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.e. Dalam hal pengadaan dilakukan prakualifikasi, dokumen prakualifikasi sekurangkurangnyamemuat:1) pengumuman prakualifikasi yang memuat: lingkup pekerjaan, persyaratan peserta,waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi, sertapenanggung jawab prakualifikasi;2) tata cara penilaian yang meliputi penilaian aspek administrasi, per-modalan, tenagakerja, peralatan, pengalaman dengan mempergunakan metode sistem gugur atausistem nilai (scoring system).f. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya memuat:1) Undangan kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar dalam hal dilakukanpascakualifikasi/yang lulus prakualifikasi, sekurang-kurangnya memuat:a) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa dan keterangan lainnya;b) tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai dokumenpemilihan penyedia barang/jasa dan keterangan lainnya;c) tempat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran;d) alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran;e) jadual pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan penetapan penyediabarang/jasa.2) Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat:a) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi pesertapengadaan barang/jasa, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, danpeninjauan lokasi kerja;b) isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, penjelasan isi dokumenpemilihan penyedia barang/jasa, dan perubahan isi dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa;94

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003c) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan hargapenawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlakupenawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh pesertapengadaan barang/jasa, bentuk penawaran, dan penandatanganan suratpenawaran;d) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktupenyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, sertalarangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;e) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasidokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksiaritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaranmeliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensiharga;f) penilaian kualifikasi dalam hal dilakukan pascakualifikasi, kriteria penetapanpemenang pengadaan barang/jasa, hak dan kewajiban Pejabat PembuatKomitmen untuk menerima dan menolak salah satu atau semua penawaran,syarat penandatanganan kontrak, dan surat jaminan pelaksanaan.3) Syarat-syarat umum kontrak: memuat batasan pengertian istilah yang digunakan,hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yangdisub-kontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundangundanganyang berlaku, dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak.4) Syarat-syarat khusus kontrak: merupakan bagian dokumen pemilihan penyediabarang/jasa yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimanadirujuk dalam pasal-pasal syarat-syarat umum kontrak, dan memuat perubahan,penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak,yang sifatnya lebih mengikat dari syarat-syarat umum kontrak.5) Daftar kuantitas dan harga: jenis dan uraian singkat pekerjaan yang akandilaksanakan atau barang yang akan dipasok, negara asal barang/jasa, volumepekerjaan, harga satuan barang/jasa yang akan ditawarkan, komponen produksidalam negeri, harga total pekerjaan/barang, biaya satuan angkutan (khusus untukpengadaan barang/jasa), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya.6) Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri dan barang imporharus dipisahkan. Jika barang dalam negeri, harus dijelaskan apakah harga tersebutmerupakan harga eks pabrik, eks gudang, atau di lapangan (on site stock),sedangkan untuk barang impor, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakanharga free on board (FOB) atau cost insurance and freight (CIF).7) Spesifikasi teknis dan gambar: tidak mengarah kepada merk/produk tertentukecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu, tidak menutupdigunakannya produksi dalam negeri, semaksimal mungkin diupayakanmenggunakan standar nasional, metode pelaksanaan pekerjaan harus logis, jadualwaktu pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan,macam/jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukandalam pelaksanaan pekerjaan, syarat-syarat kualifikasi dan jumlah personil intiyang dipekerjakan, syarat-syarat material (bahan) yang dipergunakan dalampelaksanaan pekerjaan, gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas, dan kriteriakinerja produk (output performance) yang diinginkan harus jelas.8) Bentuk surat penawaran: merupakan pernyataan resmi mengikuti pengadaanbarang/jasa, pernyataan bahwa penawaran dibuat sesuai dengan peraturanpengadaan barang/jasa, harga total penawaran dalam angka dan huruf, masaberlaku penawaran, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, nilai jaminan95

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003penawaran dalam angka dan huruf, kesanggupan memenuhi persyaratan yangditentukan, dilampiri dengan daftar volume dan harga pekerjaan, danditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau yang dikuasakan diatas materai dan bertanggal.9) Bentuk kontrak: memuat tanggal mulai berlakunya kontrak, nama dan alamat parapihak, nama paket pekerjaan yang diperjanjikan, harga kontrak dalam angka danhuruf, pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat-syaratumum/khusus kontrak telah ditafsirkan sama bagi para pihak, kesanggupanpenyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan atauakibat pekerjaan, kesanggupan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membayarkepada penyedia barang/jasa sesuai dengan jumlah harga kontrak, dantandatangan para pihak di atas materai.10) Bentuk surat jaminan penawaran: memuat nama dan alamat Pejabat PembuatKomitmen, penyedia barang/jasa, dan pihak penjamin, nama paket pekerjaan yangdilelangkan, besar jumlah jaminan penawaran dalam angka dan huruf, pernyataanpihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuaiketentuan dalam jaminan penawaran, masa berlaku surat jaminan penawaran, batasakhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat jaminan penawaran oleh PejabatPembuat Komitmen kepada pihak penjamin, mengacu kepada Kitab UndangundangHukum Perdata, khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan tandatanganpenjamin.11) Bentuk surat jaminan pelaksanaan: memuat nama dan alamat Pejabat PembuatKomitmen, penyedia barang/jasa, dan pihak penjamin, nama paket kontrak, nilaijaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak penjamin untukmencairkan surat jaminan pelaksanaan dengan segera kepada Pejabat PembuatKomitmen sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan, masa berlakusurat jaminan pelaksanaan, mengacu kepada Kitab Undang-undang HukumPerdata khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan tanda tangan penjamin;12) Bentuk surat jaminan uang muka: memuat nama dan alamat Pejabat PembuatKomitmen, penyedia barang/jasa yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paketkontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihakpenjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera kepadaPejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam jaminan uang muka,masa berlaku jaminan uang muka, mengacu kepada Kitab Undang-undang HukumPerdata Pasal 1831 dan 1832, dan tanda tangan penjamin.g. Untuk pengadaan dengan pascakualifikasi dokumen pascakualifikasi dimasukkandalam dokumen pengadaan barang/jasa.h. Untuk pengadaan jasa konsultansi dokumen pemilihan dilengkapi dengan kerangkaacuan kerja.i. Untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, biladianggap perlu, dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentangpenyesuaian harga (price adjustment) dan sekaligus dijelaskan rumus-rumuspenyesuaian harga yang akan digunakan.j. Dalam dokumen pengadaan harus dijelaskan metoda penyampaian dokumenpenawaran dan jenis kontrak yang akan digunakan.k. Dalam dokumen pengadaan harus memuat ketentuan tentang hubungan kontrak kerjadengan sub penyedia barang/jasa dan hak intervensi Pejabat Pembuat Komitmenterhadap sub penyedia barang/jasa dalam hal-hal yang menyangkut:1) pembayaran kepada sub penyedia barang/jasa;96

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20032) hubungan langsung dengan sub penyedia barang/jasa dalam kaitan pelaksanaanpekerjaan.2. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansia. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menyiapkan danmenyusun dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pemilihan penyedia jasa dandokumen prakualifikasi yang berupa formulir isian yang memuat data administrasikeuangan, personil dan pengalaman kerja.b. Dokumen pemilihan penyedia jasa terdiri dari:1) Surat undangan kepada penyedia jasa konsultansi untuk memasukkan penawaranteknis dan biaya. Dalam surat undangan dicantumkan secara jelas hal-hal sebagaiberikut:a) Nomor dan tanggal surat;b) Nama dan alamat seluruh konsultan yang diundang;c) Nama atau judul dari paket pengadaan jasa konsultansi;d) Sumber dana;e) Jumlah lampiran dan nama lampiran surat;f) Petugas dan alamat petugas yang dapat dimintakan informasi;g) Tempat dan waktu pengambilan dokumen pengadaan, rapat penjelasan danpemasukan penawaran;h) Permintaan masa berlaku penawaran;i) Permintaan konfirmasi kesediaan atau menolak mengikuti pengadaan jasakonsultansi.2) KAK yang sudah disetujui Pejabat Pembuat Komitmen;a) Sebelum melaksanakan pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen wajibmenyusun dan mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan tujuansebagai berikut:(1) Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahlian yangdiperlukan.(2) Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikutipengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulanteknis, dan usulan biaya.(3) Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi dengancalon konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasilkerja konsultan.b) KAK sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:(1) Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenaipekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dantujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi PejabatPembuat Komitmen;(2) Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan,antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernahdilaksanakan, dan peraturan perundang~undangan yang harus digunakan;(3) Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaranmengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan,keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain, peralatan danmaterial yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta peralatandan material yang harus disediakan oleh konsultan, lingkup kewenanganyang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka waktu penyelesaianpekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus97

LAMPIRAN IBAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenagapendukung yang diperlukan (jumlah person-months) dan jadual setiaptahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansidengan evaluasi pagu anggaran, jumlah tenaga ahli tidak dicantumkandalam kerangka acuan kerja;(4) Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporanpendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir);(5) Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus dilaksanakan diIndonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampudilaksanakan di Indonesia;(6) Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh Pejabat PembuatKomitmen untuk membantu kelancaran tugas konsultan, persyaratankerjasama dengan konsultan lain (apabila diperlukan), dan pedomantentang pengumpulan data lapangan.3) Rencana kerja dan syarat terdiri dari:a) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;b) Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi;c) Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalamkerangka tersebut;d) Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapatatau tidak dapat dibiayai;e) Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya;f) Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaranbiaya;g) Jadual pengadaan untuk tiap tahapan dengan waktu yang memadai.4) Konsep kontrak. Khusus untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersifatkompleks atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),konsep kontrak harus sudah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yangprofesional;c. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengajukandokumen pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta pengesahan.98

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003BAB IIPROSES PENGADAAN BARANG/JASAYANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASAA. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa LainnyaDalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memerlukanpenyedia barang/jasa dibedakan menjadi 4 (empat), sebagai berikut:1. Pelelangan Umuma. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harusmengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum denganpascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untukpengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untukpenerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik.2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya:a) nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yang akan mengadakanpelelangan umum;b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yangakan dibeli;c) perkiraan nilai pekerjaan;d) syarat-syarat peserta lelang umum;e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.3) Agar pengumuman secara luas pada butir 1) tersebut dapat mencapai sasaransecara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yangdituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut:a) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha keciltermasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintahdaerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurangkurangnyadi seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasangpengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yangletaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papanpengumuman Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal di kabupaten/kota yangbersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabarterbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan;b) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepadaperusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yangmempunyai jangkauan propinsi dan nasional, serta memasang pengumumanpada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknyastrategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumumanPejabat Pembuat Komitmen serta mengupayakan menggunakan mediaelektronik/internet.4) Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak bolehdihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/ kabupaten/kotalokasi pelelangan;99

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20035) Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila penyedia barang/jasayang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukanpengumuman ulang;6) Dalam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia barang/jasayang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumumanprakualifikasi ulang. Penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi tidakperlu diprakualifikasi ulang;7) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada:a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;b) penyedia barang/jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikutipengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidanasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.b. Pasca Kualifikasi dan PrakualifikasiPada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha pesertapelelangan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yangkompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi.1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasaa) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansipemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasaperdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya;b) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;d) Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasawajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuatpersentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;e) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memilikilaporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya3 (tiga) bulan yang lalu;f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakanbarang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalamansubkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta , kecuali penyediabarang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi;h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha keciltermasuk koperasi kecil;i) Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untukbukan usaha kecil:(1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD: Kemampuan Dasar,NPt: nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuaiuntuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;(2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD:Kemampuan Dasar, NPt: nilai pengalaman tertinggi) pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7(tujuh) tahun terakhir;j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dariperusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);100

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003k) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkanpersyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan,atau pengalaman tertentu;l) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swastauntuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluhpersen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (limapersen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya,kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;m) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yangdiperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;n) Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paketpekerjaan;o) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khususuntuk jasa pemborongan;p) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dankemampuan usaha yang dimilikinya;q) Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan(SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).2) Tata Cara Pascakualifikasia) Pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi;b) Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan dokumenpenawaran;c) Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumenpenawaran;d) Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhipersyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas;e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur.3) Tata Cara Prakualifikasia) Pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;c) Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia barang/jasa;d) Evaluasi dokumen prakualifikasi yang telah dilengkapi oleh penyediabarang/jasa;e) Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhipersyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas;f) Penetapkan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi olehpanitia/pejabat pengadaan;g) Pengesahan hasil prakualifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen;h) Pengumuman hasil prakualifikasi;i) Penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;j) Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat:(1) Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;(2) Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama pengurus yang berhakmenandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyediabarang/jasa;(3) Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yangsesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil dan subbidang pekerjaanyang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahunterakhir;(4) Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia barang/jasa;k) Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifikasi dapat menyatakankeberatan/mengajukan sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;101

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003l) Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar makaPejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia barang/jasa yang lulusprakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan;m) Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian kualifikasi, Pejabat PembuatKomitmen wajib menyediakan fomulir isian kualifikasi penyedia barang/jasayang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi sesuai butir 1)huruf a) sampai dengan huruf q). Formulir isian tersebut disertai pernyataanpenyedia barang/jasa yang ditanda-tangani di atas meterai, bahwa informasiyang disampaikan dalam formulir tersebut adalah benar dan bersedia untukdituntut secara pidana dan perdata serta bersedia dimasukkan dalam daftarhitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sehingga tidak boleh mengikutipengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, apabila terbukti informasi yangdisampaikan merupakan kebohongan. Formulir isian tersebut sebagaipengganti dokumen yang dipersyaratkan.c. Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan PengambilanDokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa1) Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Pejabat PembuatKomitmen;2) Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) makadilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi bagi penyedia barang/jasa yangbaru;3) Bila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak adatambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masihkurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) melanjutkan proses pemilihan dengan metoda sepertipemilihan langsung apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi 2 (dua)peserta atau penunjukan langsung apabila peserta yang mendaftar/lulusprakualifikasi hanya 1 (satu) peserta;4) Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harusdiundang untuk mengambil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;5) Peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pemilihan penyediabarang/jasa dari panitia/pejabat pengadaan;6) Hanya penyedia barang/jasa yang diundang sebagai peserta lelang yangdiperkenankan memasukkan penawaran.d. Penjelasan Lelang (Aanwijziing)1) Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadirioleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam daftar peserta lelang;2) Ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat penjelasan lelang tidak dapatdijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;3) Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada peserta lelang mengenai:a) Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan;b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;d) Acara pembukaan dokumen penawaran;e) Metoda evaluasi;f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;g) Jenis kontrak yang akan digunakan;102

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga ataspenggunaan produksi dalam negeri;i) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha keciltermasuk koperasi kecil;j) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminanpenawaran.4) Bila dipandang perlu, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukanpeninjauan lapangan;5) Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyediabarang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) serta keterangan laintermasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam BeritaAcara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yanghadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa;6) Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut terdapat halhal/ketentuanbaru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harus menuangkanke dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagiantak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harusdisampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelahdisahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Bila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyediabarang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyediabarang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasaawal (asli).e. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran1) Metoda penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikutiketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.2) Metoda penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus dijelaskanpada waktu acara pemberian penjelasan, yaitu apakah dengan sistem satu sampul,dua sampul atau dua tahap.3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mencatatwaktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melaluipos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempatpelelangan.4) Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka rapat pembukaandokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saatpemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumenpenawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudianmembuka dokumen penawaran yang masuk.5) Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima terlambat, Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka sampulluar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta lelang. Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) segera memberitahukankepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh103

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan buktiserah terima.6) Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untukhal-hal yang tidak penting. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktupenutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan didalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan disampaikan padaseluruh peserta lelang.7) Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta pelelanganyang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelanganyang hadir, panitia/ pejabat pengadaan menunda pembukaan kotak/tempatpemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telahditentukan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. Setelah sampai batas waktu yang telahditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaankotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikanoleh 2 (dua) orang saksi di luar Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia/pejabatpengadaan;b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menelitiisi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlahsampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) danbila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan tidak dapatdilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali denganmengundang calon peserta lelang yang baru;c) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagaiberikut:(1) Untuk Sistem Satu Sampul, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) membuka kotak dan sampul dokumenpenawaran di hadapan para peserta lelang.(2) Untuk Sistem Dua Sampul, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) membuka kotak dan sampul I di hadapanpeserta lelang. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka,dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaransampul I. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dansampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil pesertalelang dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan olehpanitia/pejabat pengadaan.(3) Untuk Sistem Dua Tahap, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) membuka kotak dan sampul I di hadapanpeserta lelang. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka,dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaransampul I. Sampul II yang berisi data harga disampaikan kemudian olehpeserta lelang bilamana telah dinyatakan lulus persyaratan teknis danadministrasi.d) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta pelelanganmengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas:(1) Untuk satu sampul:(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran;(b) jaminan penawaran asli;104

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(c) daftar kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga satuan).(2) Untuk dua sampul:(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawarantetapi tidak tercantum harga penawaran;(b) jaminan penawaran asli.(3) Untuk dua tahap:(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawarantetapi tidak tercantum harga penawaran;(b) jaminan penawaran asli;(c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yangdisyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.e) Dalam hal dilakukan prakualifikasi, untuk menghindari kesalahan-kesalahankecil yang dapat menggugurkan peserta pelelangan, maka syarat-syaratadministrasi lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saatprakualifikasi dan tidak perlu lagi dilampirkan pada dokumen penawaran;f) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) tidakboleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecualiuntuk penawaran yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya;g) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) segeramembuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semuapenawaran yang masukh) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang hadir dandua orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelangyang hadir;i) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebabpenundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaanpenawaran (BAPP);j) BAPP dibagikan kepada wakil peserta pelelangan yang hadir tanpa dilampiridokumen penawaran.f. Evaluasi Penawaran1) Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) terhadap semua penawaran yang masuk.Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkankriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumenpemilihan penyedia barang/jasa.2) Pada tahap awal, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masukdan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelahkoreksi aritmatik.3) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai denganketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumenpemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat.4) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:a) jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantifdan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performancepekerjaan;b) substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa;105

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003c) adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akanmenimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara pesertalelang yang memenuhi syarat.5) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:a) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapatdipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yangberwenang;b) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat,tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/ataudengan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya;c) Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:(1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atauoleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian(surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimanapersyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.(2) masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yangditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.(3) nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam suratjaminan penawaran.(4) besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkandalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.(5) besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.(6) nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima jaminan penawaransama dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakanpelelangan.(7) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.(8) isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalamdokumen pemilihan penyedia barang/jasa.Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam suratjaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpamengubah substansi dari jaminan penawaran.d) Surat penawaran (contoh untuk sistem satu sampul):(1) ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerimakuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalamakte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yangdiangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, ataupejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakiliperusahaan yang bekerjasama;(2) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yangditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;(3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihijangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyediabarang/jasa;(4) bermaterai, dan bertanggal.e) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrakharga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumenpemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan untuk kontrak lumpsum, biladiperlukan, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai pelengkap. Daftar rinciankuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapatdijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerjaberkaitan dengan persyaratan pembayaran;106

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003f) Analisis harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan dengan lengkapsesuai yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;g) Telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir, dibuktikan denganmelampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan(SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat SetoranPajak (SSP) PPh Pasal 29, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajaksetempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan;h) Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, Pejabat / Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat melakukan klarifikasi danterhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkandengan evaluasi teknis. Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratanadministrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis.6) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukanevaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai denganyang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) tidak diperkenankanmenambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tatacara penilaianyang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.7) Untuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis, apabila:a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratansubstantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasadan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;b) Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui bataswaktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;c) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakansesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;d) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumenpemilihan penyedia barang/jasa;e) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratanyang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sertaposisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan;f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yangdicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;g) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa.8) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanteknis, apabila:a) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa;b) Jadual waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui batas waktuyang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;c) Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan lengkap danjelas;d) Jumlah barang/jasa lainnya yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkandalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;e) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa.9) Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan.107

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 200310) Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada butir 7) dan butir 8) terdapat hal-halyang kurang jelas atau meragukan, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) melakukan klarifikasi dengan pihak penawar.Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan denganevaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhipersyaratan teknis dinyatakan gugur.11) Dalam sistem satu sampul, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rincibagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tersebut.Dalam sistem dua sampul, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis sertamengundang penawar yang lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul II(penawaran harga).12) Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalahhal-hal yang pokok atau penting, meliputi:a) Total harga penawaran terhadap pagu anggaran:(1) apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran dinyatakan gugur;(2) apabila semua harga penawaran di atas pagu anggaran dilakukan lelangulang.b) unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kualitas pekerjaan untukkontrak harga satuan, apabila mata pembayaran utama di bawahpersyaratan/spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyediabarang/jasa dan akan mempengaruhi substansi/kualitas pekerjaan, makapenawaran dinyatakan gugur;c) harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluhpersen) dari HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasiternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanyaberlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa;d) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukanklarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasukdalam harga satuan pekerjaan lainnya;e) untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga satuannya ditulisdalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilaidalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalamtulisan huruf;f) koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut:(1) volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikandengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;(2) apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan hargasatuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan hargasatuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;(3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasukdalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada suratpenawaran tetap dibiarkan kosong.g) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadilebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.h) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.13) Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan:a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggidibandingkan dengan perkiraan panitia/pejabat pengadaan;108

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah.Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, danpeserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuaidokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka peserta lelang tersebut harusbersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurangkurangnyapersentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumenpemilihan penyedia barang/jasa dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS,bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang yangbersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, makapenawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuknegara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di black list(didaftarhitamkan) selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut sertadalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.14) Penilaian kualifikasi untuk pelelangan dengan pascakualifikasi terhadap 3 (tiga)penawaran terendah yang responsif.g. Pembuktian KualifikasiTerhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenangcadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalamformulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah danbila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.109

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003h. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuatkesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga dituangkan dalamberita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaanpelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai denganpenetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulaidari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semuaanggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia.2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak.3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:a) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaranterkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;b) Metoda evaluasi yang digunakan;c) Unsur-unsur yang dievaluasi;d) Rumus yang dipergunakan;e) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwalpelaksanaan pelelangan;f) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak luluspada setiap tahapan evaluasi;g) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabilatidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkanpernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukanpelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3(tiga), maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calonpemenang lelang.i. Penetapan Pemenang Lelang1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menetapkancalon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti:a) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalamdokumen pemilihan penyedia barang/jasa;b) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif;c) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalamnegeri;d) Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhisyarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c).2) Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerjasetelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau atau 7 (tujuh) harikerja setelah pembukaan sampul II pada sistem dua sampul atau dua tahap.3) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaranyang sama, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilihpeserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar,dan hal ini dicatat dalam berita acara.4) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuatdan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau kepadapejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenanglelang, melalui Pejabat Pembuat Komitmen. Laporan tersebut disertai usulan calon110

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahanpertimbangan untuk mengambil keputusan.a) Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai denganRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), apabila Pejabat PembuatKomitmen tidak sependapat dengan usulan panitia/pejabat pengadaan, makaPejabat Pembuat Komitmen membahas hal tersebut dengan Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) untuk mengambilkeputusan sebagai berikut:(1) menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan; atau(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasiulang atau lelang ulang atau menetapkan pemenang lelang, dan dituangkandalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masingmasingpihak; atau(3) bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan olehMenteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direktur UtamaBUMN/BUMD dan bersifat final.b) Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluhmiliar rupiah), apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak sependapat denganusulan panitia/pejabat pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmenmembahas hal tersebut dengan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) untuk mengambil keputusan sebagai berikut:(1) menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan untuk dimintakanpersetujuan kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND /Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN /Direktur Utama BUMN/BUMD; atau(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasiulang atau lelang ulang, dan dituangkan dalam berita acara sertadilaporkan kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND /Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN /Direktur Utama BUMN/BUMD; atau(3) apabila masih belum ada kesepakatan maka dilaporkan kepada Menteri /Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota /Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD,dengan catatan keberatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, untukdiputuskan dan bersifat final.c) Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluhmiliar rupiah), apabila Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) pengadaan tidaksependapat dengan keputusan Menteri / Panglima TNI / Kapolri / KepalaLPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / PimpinanBHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD, maka:(1) Penetapan pemenang lelang atau keputusan lain diserahkan kepadaMenteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati /Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur UtamaBUMN/BUMD dan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak perlu melakukanperubahan berita acara evaluasi.(2) Keputusan Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur /Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / DirekturUtama BUMN/BUMD bersifat final.5) Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:a) Nama dan alamat penyedia barang/jasa;111

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003b) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).6) Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkanusulan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)melalui Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat yang berwenang segera menetapkanpemenang lelang dan mengeluarkan surat penetapan penyedia barang/jasa, sertamenyampaikannya kepada Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) selambat-lambatnya:a) Lima hari kerja untuk penetapan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;b) Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri / Panglima TNI / Kapolri/ Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI /Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD.Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenanglelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenanglelang.7) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:a) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta adendum (bila ada);b) Berita acara pembukaan penawaran (BAPP);c) Berita acara hasil pelelangan (BAHP);d) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;e) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calonpemenang yang telah diparaf Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) dan 2 (dua) wakil peserta lelang;f) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang danmengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjangsurat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapatmengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.j. Pengumuman Pemenang LelangPemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua)hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yangberwenang.k. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat1) Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelangdiberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambatlambatnyadalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.2) Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenanglelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikansekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yangdisampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelangdianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.3) Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupunbersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan proseduryang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan/ataupejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/ataub) Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkandalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau112

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003c) Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggotapanitia/pejabat pengadaan/pejabat yang berwenang; dan/ataud) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidakadil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.4) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sepenuhnyabertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yangdilakukan. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan pesertalelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yangberwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.5) Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawabantertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebutsecara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut:a) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkandalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan ataukelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenangmemerintahkan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) melakukan evaluasi ulang;b) Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan pesertalelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan denganmemberhentikan pejabat/anggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) dari jabatannya dan menggugurkan penawaranpeserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenangmengganti Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;c) Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c)dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dandilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansipemerintah selama 1 (satu) tahun;d) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkandalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelanganulang dimulai dari pengumuman kembali oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) yang baru.6) Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atassanggahan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka peserta lelang tersebut dapatmengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / KepalaLPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN /Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejakditerimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapatdilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.l. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa1) Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, denganketentuan:a) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; ataub) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masasanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masasanggah.2) Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa wajib menerimakeputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa113

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapatdilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PejabatPembuat Komitmen, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelangyang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.3) Terhadap penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaanmengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masapenawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran yang bersangkutandicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah penyedia barang/jasa tersebutjuga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaanbarang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.4) Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai penyediabarang/jasa mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang/jasa dapatdilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai denganharga penawarannya, dengan ketentuan:a) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulumendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkanpemenang lelang;b) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atausudah diperpanjang masa berlakunya.5) Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, makapenetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutanketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan:a) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapatpersetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang;b) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masihberlaku atau sudah diperpanjang;c) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua dicairkan dandisetorkan pada Kas Negara/Daerah;d) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidakdapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 3) di atas.6) Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidakdapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 3) di atas.Kemudian Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran daricalon pemenang lelang urutan ketiga dicairkan dan disetorkan pada KasNegara/Daerah.7) Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam)hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan dalam halterdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelahjawaban atas semua sanggahan tersebut dijawab serta segera SPPBJ tersebutdisampaikan kepada pemenang lelang. 758) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak)sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.m. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang1) Pelelangan dinyatakan gagal apabila:a) Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurangdari 3 (tiga); ataub) Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau75 Frasa dalam huruf miring merupakan penyesuaian terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (PerubahanKeempat) Pasal I angka (14).114

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003c) Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumenpemilihan penyedia barang/jasa; ataud) Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; ataue) Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalamdokumen pemilihan penyedia barang/jasa ternyata benar; atauf) Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari calon pemenang lelangurutan 1, 2, dan 3 ternyata benar; ataug) Calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidakbersedia ditunjuk; atauh) Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku; ataui) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyatabenar.2) Pelelangan Ulang:Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, Pejabat Pembuat Komitmen/pejabat yangberwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur:a) Pelelangan gagal karena tersebut pada butir 1).a), dan/atau butir 1).b), dan/ataubutir 1).e) dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengumumkan kembalidan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelangyang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang;b) Pelelangan gagal karena tersebut pada butir 1).c) dan/atau butir 1).d), dan/ataubutir 1).h) dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang ulang semuapeserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untukmengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga).Bilamana dianggap perlu Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calonpeserta lelang yang baru;c) Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir 1).f) danbutir 1).i) dilakukan sebagai berikut:(1) apabila Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) lelang tidak terbukti terlibat KKN, Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang mengundang ulang semuapeserta lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia barang/jasauntuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis,dan harga). Bilamana dianggap perlu Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang melakukan pelelangan ulangdengan mengundang calon penyedia barang/jasa yang baru. Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelangdilarang mengundang peserta lelang yang terlibat KKN, dan penyediabarang/jasa dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;(2) apabila Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) lelang terbukti terlibat KKN, maka panitia/ pejabat pengadaandikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku, dan dibentuk Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) lelang baru untuk melakukan pelelangan ulang. Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang barudilarang mengikutsertakan peserta lelang yang terbukti terlibat KKN.d) Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir 1).g),dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut:(1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikanpenawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat115

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yangmengundurkan diri);(2) mengumumkan kembali/mengundang peserta lelang yang baru dan lamayang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila pesertayang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk pesertayang mengundurkan diri);e) Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka:(1) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 2 (dua), makaproses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses pemilihan langsung;(2) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu), makaproses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung.f) Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) menemukan indikasi kuat adanya KKNdi antara para penyedia barang/jasa, maka:(1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan hargasatuan dasar upah, bahan, dan alat dan membandingkan dengan hargasatuan pekerjaan sejenis terdekat;(2) Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN;(3) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pada butir (1) dan butir (2)mengarah kepada terjadinya KKN, maka Pejabat Pembuat Komitmen atauPejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa intansi yangberwenang.g) Apabila dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN, maka Pejabat PembuatKomitmen wajib menghentikan proses pengadaan dan pejabat yang berwenangmengusulkan pemindahan alokasi dananya untuk pekerjaan lain.n. Penandatanganan KontrakSetelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan dan menandatanganikontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumenanggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:1) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelahditerbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminanpelaksanaan dengan ketentuan:a) Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilaikontrak;b) Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) tanpa jaminan pelaksanaan;c) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggalmasa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.2) Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri denganalasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, makaPejabat Pembuat Komitmen membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran,dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaanbarang/jasa instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun;3) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa tidak diperkenankanmengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganankontrak;4) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsepkontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf sertamembubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak;116

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20035) Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam suratperjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagiansatu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkanurutan yang ditetapkan sebagai berikut:a) Surat perjanjian;b) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;c) Amandemen kontrak;d) Ketentuan khusus kontrak;e) Ketentuan umum kontrak;f) Spesifikasi khusus;g) Spesifikasi umum;h) Gambar-gambar;i) Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara HasilPelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.6) Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:a) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk PejabatPembuat Komitmen dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani olehpenyedia barang/jasa , dan kontrak asli kedua untuk penyedia barang/jasadibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat PembuatKomitmen;b) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai.2. Pelelangan Terbatasa. Proses pelelangan terbatas pada prinsipnya sama dengan proses pelelangan umumkecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyediabarang/ jasa yang akan diundang.b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercantumdalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untukdiikutsertakan dalam pelelangan terbatas.3. Pemilihan Langsunga. Penetapan Calon Peserta1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) wajibmelakukan prakualifikasi;2) Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untukpenerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.b. Undangan, permintaan penawaran, dan evaluasi.1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)mengundang sebanyak-banyaknya calon peserta yang lulus prakualifikasi.2) Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifiaksi kurang dari 3 (tiga), makadilakukan pengumuman ulang.3) Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), makaproses pemilihan langsung dilanjutkan.4) Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu), makadilakukan proses penunjukan langsung.5) Atas dasar pengajuan penawaran yang dilakukan secara terpisah dari masingmasingpeserta pemilihan langsung, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga117

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagaidasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya.6) Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut:a) sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia/pejabat pengada-anmembuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedomanklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga di-cantumkan hal-hal teknis dan itempekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak bolehmencantumkan rincian HPS;b) klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yangmenawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dannegosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta pemilihan langsung lainnya;c) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yangsesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyediabarang/jasa atau spesifikasi yang lebih tinggi;d) bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak harga satuan, panitia/pejabatpengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap hargasatuan item-item pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dariharga satuan yang tercantum dalam HPS;e) bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak lumpsum, Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan negosiasihanya pada harga total saja;f) setelah klarifikasi dan negosiasi, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) meminta kepada peserta pemilihan langsungyang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dannegosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, makaklarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendahberikutnya;g) berdasarkan berita acara tersebut, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) membuat surat usulan penetapan penyediabarang/jasa kepada pejabat yang berwenang menetapkan.7) Penetapan pemenanga) Berdasarkan usulan dari panitia/pejabat pengadaan, pejabat yang berwenangmenetapkan pemenang pemilihan langsung;b) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan Pejabat Pembuat Komitmendilakukan proses sesuai ketentuan yang tercantum dalam butir i.4) di atas;c) Hasil penetapan pemenang pemilihan langsung diumumkan/di-sampaikankepada seluruh peserta pemilihan langsung.8) Sanggahan dan pengaduanMekanisme dan prosedur sanggahan dan pengaduan mengikuti ketentuan sepertiyang ditetapkan pada proses pelelangan.9) Penunjukan pemenangPejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasauntuk melaksanakan pekerjaan.10) Penandatanganan kontrakPejabat Pembuat Komitmen menyiapkan dan menandatangani kontrakpelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan seperti yang ditentukan dalam prosespelelangan.4. Penunjukan Langsung118

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003a. Penilaian kualifikasi:Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukanprakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaankompleks.b. Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukanevaluasi, klarifikasi, dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yangdiajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan.3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuatberita acara hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi.c. Penetapan penunjukan langsungPejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengusulkanhasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untukditetapkan.d. Penunjukan penyedia barang/jasaBerdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, Pejabat / Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengumumkan di papan pengumumanresmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjukuntuk pekerjaan dimaksud dan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkansurat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yangditunjuk.e. PengaduanMasyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukanlangsung dipandang tidak transparan, tidak adil, dan terdapat indikasi KKN.f. Penandatanganan kontrakPenandatanganan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam prosespelelangan.5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya untuk PekerjaanPenanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial, dan Bencana Perang.a. Pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bencana perang adalahpekerjaan untuk penanganan darurat menjelang, pada saat, dan setelah terjadinyabencana.b. Pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bencanaperang diuraikan sebagai berikut:1) Pengadaan barang/jasa lainnya untuk keperluan penanggulangan bencana sosial,dan bencana perang, misalnya pengadaan obat-obatan, tenda darurat, bahan panganuntuk yang terkena bencana;2) Konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktuyang sesingkat-singkatnya untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/ataumenghindari kerugian negara/ masyarakat yang lebih besar;3) Konstruksi darurat harus dapat mengatasi kelancaran kegiatan masyarakat semuladan harus tetap memenuhi persyaratan teknis sebagai jenis pekerjaan daruratwalaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah, dan pengamatan ataskestabilan konstruksi/ perawatannya harus diawasi secara terus menerus;119

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20034) Pekerjaan penanggulangan bencana alam yang tidak masuk dalam cakupan arealsuatu kontrak, pengadaan penyedia barang/jasa dilakukan dengan penunjukanlangsung kepada penyedia barang/jasa yang sedang melaksanakan kontrakpekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan,peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakanpekerjaan dengan tahapan sebagai berikut:a) Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK), setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab keuangan(Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota) dan ada pernyataan bencana alam dari Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota;b) Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pejabat PembuatKomitmen dan penyedia barang/jasa, sementara proses dan administrasipengadaan dapat dilakukan secara simultan;c) Dana bencana alam dalam DIP bencana alam digunakan hanya untukmembiayai penanganan darurat dengan konstruksi darurat, bukan untukmembiayai penanganan yang sifatnya permanen;d) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan areal suatu kontrak,pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam Contract ChangeOrder (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal.B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi1. Seleksi Umuma. Pengumuman Prakualifikasi1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harusmengumumkan secara luas tentang adanya prakualifikasi untuk seleksi umummelalui surat kabar, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, danbilamana memungkinkan melalui media eletronik;2) Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya:a) nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi yang akanmengadakan seleksi umum;b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;c) perkiraan nilai pekerjaan;d) syarat-syarat peserta seleksi umum;e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi.3) Agar pengumuman secara luas tersebut pada butir a. 1) dapat mencapai sasaransecara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yangdituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut:a) Pengumuman seleksi umum untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintahdaerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurangkurangnyadi seluruh kabupaten/kota yang bersangkutan, memasangpengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yangletaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papanpengumuman Pejabat Pembuat Komitmen serta. Dalam hal di kabupaten/ kotayang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus diperguna-kan surat kabarterbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan;b) Pengumuman seleksi umum untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan nasional,memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk peneranganumum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan,120

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003dan papan pengumuman Pejabat Pembuat Komitmen serta mengupayakanmenggunakan media elektronik/internet.b. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi1) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampaidengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.2) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilandokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.3) Calon peserta seleksi umum dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak bolehdihalangi/dilarang untuk mengikuti proses seleksi umum dipropinsi/kabupaten/kota lokasi seleksi umum dilakukan.c. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi1) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) harisetelah batas akhir pengambilan dokumen prakualifikasi.2) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada:a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;b) penyedia jasa konsultansi yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikutipengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidanasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.d. Evaluasi Dokumen PrakualifikasiPenyedia jasa konsultansi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhipersyaratan dan kriteria sebagai berikut:1) Memiliki surat izin usaha sesuai dengan bidang usahanya yang dikeluarkan olehinstansi pemerintah yang berwenang, seperti SIUP untuk jasa konsultansi nonkonstruksi dan IUJK untuk jasa konsultansi konstruksi;2) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh orang yang secarahukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana berupa suratpernyataan dari konsultan yang bersangkutan;4) Dalam hal penyedia jasa konsultansi akan melakukan kemitraan, penyedia jasakonsultansi wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yangmemuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;5) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporanbulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga)bulan terakhir, kecuali untuk perusahaan baru yang belum berkewajiban untukmelapor;6) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasakonsultansi termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa konsultansiyang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun;7) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi pemerintah;8) Memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai;121

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20039) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratanlain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, ataupengalaman tertentu;10) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yangdiperlukan;11) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuanusaha yang dimiliki;12) Memenuhi KD = 3 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: nilai pengalaman tertinggi)pada subbidang pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.e. Penetapan Hasil Prakualifikasi1) Peserta yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar pendek konsultansekurang-kurangnya 5 (lima) konsultan dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)konsultan;2) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi lebih dari 7 (tujuh) konsultan, maka yangdimasukkan dalam daftar pendek adalah 7 (tujuh) konsultan peringkat terbaik;3) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) konsultan, makadilakukan prakualifikasi ulang dengan mengumumkan prakualifikasi kembali;4) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi ulang berjumlah 2 (dua) sampai dengan 4(empat) konsultan, maka proses seleksi umum dilanjutkan;5) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi ulang hanya 1 (satu) konsultan, makadilakukan proses penunjukan langsung.f. Pengumuman Hasil Prakualifikasi1) Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen jasakonsultansi disampaikan kepada seluruh peserta prakualifikasi dan diumumkanmelalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet;2) Peserta yang berkeberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan suratsanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi;3) Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 27 Keputusan Presidenini.g. Undangan Kepada Konsultan Yang Masuk Daftar Pendek1) Peserta yang masuk dalam daftar pendek diundang untuk mengambil dokumenseleksi umum apabila tidak ada sanggahan atau sanggahan sudah dinyatakan tidakbenar;2) Pengambilan dokumen seleksi umum dilakukan satu hari setelah dikeluarkannyaundangan seleksi umum sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukandokumen penawaran.h. Penjelasan (aanwijzing)1) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja dan palinglama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal undangan kepada konsultan yangmasuk daftar pendek;2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menjelaskanisi dokumen pengadaan, menampung pertanyaan peserta, dan memberikan jawabanatas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam dokumen seleksi umum;122

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20033) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuatBerita Acara Penjelasan (aanwijzing) yang ditandatangani oleh Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil peserta yanghadir;4) Berita acara memuat segala keterangan dan perubahan yang dianggap perlu, sertarisalah tanya jawab. Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan danpersyaratan yang tercantum dalam dokumen seleksi umum harus dituangkan dalamadendum. Berita acara dan adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari dokumen seleksi umum;5) Berita acara dan adendum dokumen seleksi umum wajib disampaikan kepadaseluruh peserta dalam waktu yang memadai;6) Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan dan kunjungan lapangan tidakmenggugurkan keikutsertaan peserta.i. Pemasukan Penawaran1) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing).Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) harisetelah penjelasan;2) Sampul I yang berisi dokumen administrasi dan teknis serta sampul II yang berisidokumen penawaran harga dimasukkan dalam satu sampul luar untuk disampaikankepada panitia/pejabat pengadaan;3) Pada sampul I ditulis “Data Administrasi dan Teknis” yang mencantumkan: jenispekerjaan dan nama serta alamat konsultan;4) Pada sampul II ditulis “Data Biaya Penawaran” yang mencantumkan: jenispekerjaan dan nama serta alamat konsultan;5) Pada sampul luar ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jambatas akhir pemasukan penawaran, nama konsultan, dan ditujukan kepadapanitia/pejabat pengadaan/ pejabat pengadaan;6) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pemasukan dokumen penawaran:a) Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) rangkapuntuk Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi dan 2 (dua) rangkap untukpanitia/pejabat pengadaan;b) Dokumen penawaran asli untuk Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansidisampaikan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) dalam keadaan tertutup dan dilak serta hanya dibuka setelahditerbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan daripeserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan pesertayang menyanggah dan disanggah;c) Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran dimasukkan dalamsampul luar disampaikan kepada Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) dengan jumlah rangkap sesuai yang disyaratkandan alamat yang ditentukan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) di dalam surat undangan;d) Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harusdimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat yang telahdisediakan oleh panitia/pejabat pengadaan;e) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, Pejabat / Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mencatat tanggal dan waktupenerimaannya serta memasukkannya ke tempat yang telah ditentukan;123

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003f) Jika dokumen penawaran diterima setelah melampaui batas akhir pemasukandokumen penawaran, maka dokumen penawaran tersebut tidak diikutsertakan.7) Pembukaan Penawaran Administrasi Dan Teknis (Sampul I)a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuka dokumen penawaran dihadapan peserta pada tanggal yang samadengan tanggal terakhir pemasukan dokumen penawaran sebagaimana telahditentukan dalam dokumen seleksi umum;b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuka sampul I di hadapan peserta. Sampul II tidak boleh dibuka dansampulnya diparaf oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) serta wakil peserta seleksi umum dari perusahaan yangberbeda, sebelum disimpan oleh panitia/pejabat pengadaan.8) Berita acara pembukaan sampul I sekurang-kurangnya memuat:a) Jumlah dokumen penawaran yang masuk;b) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran;d) Keberatan/sanggahan dari konsultan peserta;e) Keterangan lain yang dianggap perlu;f) Tanggal pembuatan berita acara;g) Tanda tangan anggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) dan wakil konsultan peserta yang hadir;h) Berita acara pembukaan sampul I dilampiri dokumen penawaran sampul I.9) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pembukaan dokumen penawaran:a) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia/pejabatpengadaan/pejabat pengadaan setelah menyatakan dihadapan para peserta yanghadir bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup;b) Dokumen penawaran tidak dapat lagi diterima setelah batas waktu pemasukandokumen penawaran yang telah ditetapkan;c) Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulanpemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumenpenawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima;d) Sampul penawaran biaya tidak boleh dibuka;e) Semua dokumen penawaran dan surat keterangan dibacakan dengan jelassehingga terdengar oleh semua peserta.j. Evaluasi Administrasi1) Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidakdilakukan penilaian pada saat prakualifikasi;2) Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yangdiminta dalam dokumen seleksi umum tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat,yaitu:a) Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa daripemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atauperubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusatatau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement)adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultanutama/lead firm);b) Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurunwaktu kurang dari yang diminta dalam dokumen pengadaan;c) Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis.124

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20033) Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugur-kan pesertapengadaan, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dandievaluasi pada saat penyusunan daftar pendek konsultan dan tidak perludilampirkan pada dokumen penawaran;4) Untuk dokumentasi panitia/pejabat pengadaan, dokumen asli yang mengakibatkangugurnya penawaran disimpan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) sebagai arsip;5) Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;6) Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakangugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan.k. Evaluasi Teknis1) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadapunsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsurunsuryang dinilai;2) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman konsultan, pendekatan danmetodologi, serta kualifikasi tenaga ahli;3) Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telahditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksiumum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagaiberikut:Unsur Bobot (%) Pengalaman Perusahaan Konsultan 10 - 20 Pendekatan dan Metodologi 20 - 40 Kualifikasi Tenaga Ahli 50 - 70Jumlah 1004) Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebutdi atas didasarkan pada jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan;5) Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaankonsultan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi danperencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.6) Pengalaman Perusahaan Konsultan:a) Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan konsultan dalam melaksanakanpekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 7(tujuh) tahun terakhir. Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyekmendapat tambahan nilai. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas denganmencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan datapekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, danwaktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). Penilaian juga dilakukanterhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh konsultan, disampinguntuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukurkemampuan/kapasitas konsultan yang bersangkutan dalam melaksanakantugasnya.b) Pengalaman perusahaan konsultan harus dilengkapi dengan referensi daripengguna jasa, yang menunjukkan kinerja konsultan yang bersangkutan selama 7(tujuh) tahun terakhir.Subunsur yang dinilai, antara lain:(1) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis;(2) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan di Indonesia dan/atau di lokasiproyek/kegiatan;125

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(3) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama;(4) Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.7) Pendekatan dan Metodologi:a) Untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yangdiminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, danhasil kerja, subunsur yang dinilai antara lain:(1) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutamameliputi: pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasakonsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalamKAK), dan pengenalan lapangan;(2) Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisamasalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacukepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencanakerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnyamengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraiantugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jeniskeahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadualpekerjaan, jadual penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dankebutuhan fasilitas penunjang;(3) Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambargambarkerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;(4) Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalamKAK.b) Konsultan yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitaskeluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.8) Kualifikasi Tenaga Ahlia) Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakanpekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenagayang telah diindikasikan di dalam KAK. Subunsur yang dinilai, antara lain:(1) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruantinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atauperguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengansalinan ijazah;(2) Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukungdengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagaipemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co TeamLeader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;(3) Lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultanAsing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan,situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahamiaspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.b) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan KAK tidakmemperoleh tambahan nilai.l. Penetapan Peringkat Teknis1) Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) menetapkan urutan konsultan yang dituangkan dalamberita acara evaluasi penawaran teknis;2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melaporkanhasil penilaian teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dimintakanpersetujuan.m. Pengumuman Peringkat126

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Hasil evaluasi teknis setelah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen jasakonsultansi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papanpengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet.n. Sanggahan(1) Peserta yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan suratsanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi;(2) Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 27 Keputusan Presidenini.o. Pembukaan Penawaran Harga (Sampul II) Peringkat Teknis Terbaik(1) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) hanya membuka sampul IIperingkat teknis terbaik dan melakukan evaluasi harga;(2) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka Pejabat /Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengundang pesertayang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampulII sebagai berikut:a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilaievaluasi penawaran teknis;b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilaievaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan;c) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;d) Panitia/pejabat pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiappeserta yang lulus evaluasi teknis;e) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dihadapan peserta melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagaiberikut:(1) Melakukan koreksi aritmatik;(2) Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilaipenawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut:NILAI AKHIR = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot PenawaranTeknis} +{Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya}Catatan:- Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telahditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumenseleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai denganrentang sebagai berikut:Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40- Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai (score) penawaran biayatertinggi(3) Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar untukpenetapan peringkat konsultan.127

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003f) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkanpenawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, nilai (score) penawaran teknis,nilai (score) penawaran biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis danpenawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil peserta.(3) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi pagu anggaran, maka Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengundang peserta yanglulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul IIsebagai berikut:a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilaievaluasi penawaran teknis;b) Panitia/pejabat pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulusevaluasi teknis;c) Panitia/pejabat pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiappeserta yang lulus evaluasi teknis;d) Panitia/pejabat pengadaan di hadapan peserta:(1) Melakukan koreksi aritmatik;(2) Menggugurkan penawaran terkoreksi yang melampaui pagu anggaran;(3) Menetapkan pemenang yang peringkat teknisnya tertinggi;e) Panitia/pejabat pengadaan/pejabat pengadaan membuat berita acarapembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya,penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acaraditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) dan wakil peserta.(4) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi biaya terendah, maka Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengundang peserta yanglulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul IIsebagai berikut:a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilaievaluasi penawaran teknis;b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;c) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulusevaluasi teknis;d) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dihadapan peserta:(1) Melakukan koreksi aritmatik;(2) Menetapkan pemenang yang harga penawaran terkoreksinya terendah dantidak melampaui pagu anggaran.e) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkanpenawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis.Berita acara ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) dan wakil peserta.p. Klarifikasi dan NegosiasiPejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukanklarifikasi dan negosiasi kepada calon pemenang seleksi umum dengan ketentuansebagai berikut:128

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20031) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) dengan pemimpin/direktur utama perusahaankonsultan atau wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pemimpin/direktur utamaperusahaan (dinyatakan dengan surat kuasa);2) Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas, klarifikasi dan/ataunegosiasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biayadengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yangditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitaspendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal:a) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama:(1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;(2) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;(3) kualifikasi tenaga ahli;(4) organisasi pelaksanaan;(5) program alih pengetahuan;(6) jadual pelaksanaan pekerjaan;(7) jadual penugasan personil;(8) fasilitas penunjang.b) Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biayayang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapaisesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan.c) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama:(1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;(2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;(3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya.d) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukanberdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya satuan dari biayalangsung personil maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterimatenaga ahli tetap dan maksimum 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yangditerima tenaga ahli tidak tetap.e) Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitungberdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut :(1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja;(2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.f) Apabila klarifikasi dan/atau negosiasi dengan konsultan peringkat pertamatidak menghasilkan kesepakatan, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) melanjutkan klarifikasi dan negosiasikepada konsultan peringkat kedua, dan demikian seterusnya dari konsultanyang lulus atau di atas nilai ambang batas sampai tercapai kesepakatan.g) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi dilampiri pernyataankonsultan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi dan/ataunegosiasi.h) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)menyusun risalah hasil klarifikasi dan negosiasi serta melaporkan hasilnyakepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan.3) Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya ataupagu anggaran atau biaya terendah, klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan biayadilakukan sesuai klarifikasi dan negosiasi pada metoda evaluasi kualitas, kecuali:a) harga satuan biaya langsung personil tidak boleh dikurangi, kecuali jika dinilaiterlalu tinggi yaitu melebihi 10% (sepuluh persen) dari 3,2 (tiga koma dua) kali129

2. Seleksi TerbatasLAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan melebihi 10% (sepuluh persen)dari 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidaktetap, berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/ataubukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;b) harga satuan biaya langsung non personil yang bersifat lump sum tidak bolehdikurangi.Tata cara seleksi terbatas pada prinsipnya sama dengan tata cara seleksi umum, kecualipada pengumuman prakualifikasi, isi pengumuman prakualifikasi harus ditambahkan:a. penyedia jasa konsultansi yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi terbatas;b. penyedia jasa konsultansi lain yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti prosesprakualifikasi.3. Seleksi LangsungTata cara seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan tata cara seleksi umum, kecualiprakualifikasi cukup diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk peneranganumum dan bila memungkinkan melalui internet.4. Penunjukan LangsungProses penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut:a. Undangan1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)mengirimkan undangan kepada konsultan yang akan ditunjuk dilampiri dokumenprakualifikasi dan dokumen pemilihan penyedia jasa;2) Dalam dokumen pemilihan penyedia jasa ditetapkan jadual untuk rapat penjelasandan pemasukan dokumen penawaran.b. Pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menerimadokumen prakualifikasi dan melakukan penilaian kualifikasi;2) Apabila dari hasil penilaian, ternyata penyedia jasa konsultansi tidak memenuhikualifikasi, maka diundang penyedia jasa konsultansi yang lain;3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) memberikanpenjelasan kepada konsultan yang memenuhi kualifikasi.c. Pemasukan penawaranKonsultan memasukkan penawaran pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.d. Pembukaan dan evaluasi penawaranPenawaran teknis dan harga dibuka sekaligus:1) Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan bersamaan dandiselesaikan sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis danpenawaran harga.2) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman konsultan, pendekatan danmetodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Evaluasi dilakukan dalam rangka mencarikesesuaian antara usulan teknis dan biaya dengan kebutuhan jasa konsultansi yangdituangkan dalam KAK.130

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003e. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukanklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuksebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi metoda seleksi umum dengan sistemevaluasi teknis.2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuatberita acara klarifikasi dan negosiasi yang ditanda-tangani Pejabat / PanitiaPengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan konsultan sertamembuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada Pejabat PembuatKomitmen.f. Penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansiPejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi menetapkan konsultan berdasarkan hasilklarifikasi dan negosiasi.5. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangana. Ketentuan UmumKonsultan perorangan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang memenuhipersyaratan sebagai berikut:1) Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (team work);2) Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri;3) Pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya.Keahlian tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidangpekerjaan yang dipersyaratkan;4) Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus instansi pelaksana yangmemerlukan masukan/nasehat.b. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dengan Seleksi Umum1) Prosedur PemilihanProsedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan seleksi umumdilakukan sesuai dengan prosedur pemilihan pada metoda evaluasi kualitas kecualiditetapkan lain pada subbab ini.2) Peserta PengadaanYang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansi perorangan adalah penyedia jasakonsultansi perorangan yang memiliki keahlian di bidangnya. Keahlian tersebutdibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yangdipersyaratkan.3) Konsultan Yang DiundangSeluruh penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi, wajib diundang untukdiikutsertakan dalam seleksi.4) Evaluasi Penawaran Teknisa) Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan sistem evaluasi kualitas;b) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan sistem nilai (scoring system);c) Unsur pokok yang dinilai adalah kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli.Kualifikasi tenaga ahli harus didukung sertifikat yang otentik atau telahdilegalisir. Pengalaman tenaga ahli yang dihitung harus berdasarkan referensi131

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003dari pengguna jasa sebelumnya. Bilamana diperlukan, penilaian penawaranteknis dapat ditambahkan dengan metoda kerja yang diusulkan;d) Penilaian dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing unsur danrentang pembobotan masing-masing unsur ditetapkan berdasarkan tingkatpengaruh unsur yang dinilai terhadap keberhasilan penugasan. Bobotkualifikasi dan pengalaman tenaga ahli tidak boleh kurang dari 80% (delapanpuluh persen).5) Klarifikasi dan/atau Negosiasia) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultanyang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi denganmetoda evaluasi kualitas.b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama:(1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;(2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;(3) harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku dipasaran/kewajaran harga.c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukanberdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung personiltidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan.d) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuat berita acara klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditanda-tangani olehPejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dankonsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepadaPejabat Pembuat Komitmen.c. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Seleksi Terbatas dan SeleksiLangsungProsedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan seleksi terbatas danseleksi langsung dilakukan sesuai dengan prosedur pemilihan pada metoda evaluasikualitas. Konsultan perorangan yang dipilih dan yang mendaftar baru yang memenuhikualifikasi wajib diikutsertakan dalam proses pemilihan.d. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Penunjukan Langsung1) Prosedur PemilihanProsedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan penunjukanlangsung mengikuti prosedur penunjukan langsung untuk badan usaha jasakonsultansi kecuali ditetapkan lain pada subbab ini.2) Peserta PengadaanPenyedia jasa konsultansi yang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansiperorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan yang memiliki sertifikatdari asosiasi profesi.3) Klarifikasi dan Negosiasia) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultanyang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi denganmetoda evaluasi kualitas.b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama:(1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;(2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;132

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(3) harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku dipasaran/kewajaran harga.c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukanberdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung personiltidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan.d) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)membuat berita acara klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditanda-tangani olehPejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dankonsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepadaPejabat Pembuat Komitmen.C. Penyusunan KontrakKontrak terdiri dari:1. Surat PerjanjianKerangka surat perjanjian pengadaan barang/jasa terdiri dari:a. Pembukaan (Komparisi)Pembukaan adalah bagian dari surat perjanjian yang meliputi:1) Judul Kontraka) Menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan ditandatangani;b) Menjelaskan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa pemborongan, pengadaan barang,jasa lainnya, dan jasa konsultansi).2) Nomor Kontraka) Menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani;b) Bilamana kontrak berupa perubahan kontrak maka nomor kontrak harusberurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.3) Tanggal KontrakMenjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh parapihak.4) Kalimat PembukaMerupakan kalimat pembuka dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihakpada hari, tanggal, bulan, dan tahun mereka membuat dan menandatanganikontrak.5) Penandatanganan KontrakKontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia barang/jasa. Oleh karenaitu, tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal suratpenunjukan penyedia barang/jasa.6) Para Pihak Dalam Kontraka) Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitaspara pihak meliputi: nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihakdalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua;b) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:(1) Pihak pertama adalah pihak Pejabat Pembuat Komitmen;(2) Pihak kedua adalah pihak penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untukmelaksanakan pekerjaan;(3) Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas namasiapa dan dasar ia bertindak;133

. Isic. PenutupLAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(4) Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci danmenerangkan hal yang sebenarnya;(5) Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium,kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harusdijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapayang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut.1) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakankontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;2) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Hargakontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumberpembiayaannya;3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai artidan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;4) Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen danmerupakan satu kesatuan yang disebut kontrak;5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalamdokumen-dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumenurutannya lebih dulu;6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajibanmasing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak dan pihak keduamelaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulaidan diakhirinya pekerjaan tersebut;8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.Penutup adalah bagian surat perjanjian yang memuat:1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untukmelaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut;2) Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai.2. Syarat-Syarat Umum KontrakSyarat-syarat umum kontrak meliputi:a. Ketentuan UmumKetentuan-ketentuan umum ini berlaku untuk semua jenis kontrak. Ketentuanketentuanpokok yang dapat diterapkan pada semua jenis kontrak adalah:1) DefinisiDefinisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakandalam kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiransehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dantidak ditafsirkan atau diartikan lain.2) Penerapan134

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak iniditerapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yangada dalam kontrak.3) Asal Barang dan JasaAsal barang dan jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara manaasal barang atau jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak.Asal barang adalah tempat barang diperoleh, antara lain tempat barangditambang, tumbuh, atau diproduksi.Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponenimpornya. Asal barang harus dibedakan dengan negara penjual. Penjelasan danrincian komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada syarat-syarat khususkontrak.4) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan InformasiPenggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi adalah ketentuanmengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yangberhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasitehnik, gambar-gambar, pola, contoh serta informasi-informasi yang berkaitandengan kontrak oleh penyedia barang/jasa dengan ijin tertulis dari PejabatPembuat Komitmen.5) Hak Paten, Hak Cipta, dan MerekHak paten, hak cipta, dan merek adalah ketentuan yang mengatur kewajibanpenyedia barang/jasa untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segalatuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, danmerek.6) JaminanJaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan olehpenyedia barang/jasa yaitu:a) Jaminan uang muka diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalamrangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100% (seratus persen)dari besarnya uang muka;b) Jaminan pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelumdilakukan penanda-tanganan kontrak dengan besar jaminan ditentukan dalamsyarat-syarat khusus kontrak;c) Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah(lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) HPS), dinaikan menjadisekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang telah ditetapkandalam dokumen pengadaan dikalikan dengan 80 % (delapan puluh persen)HPS;d) Jaminan pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelahpekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen);e) Besarnya jaminan, bentuk, dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan.7) AsuransiAsuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihakpenyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu:a) Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuransikan semua barang danperalatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan,pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan135

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan,kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;b) Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuransikan pihak ketiga sebagaiakibat kecelakaan di tempat kerjanya;c) Besarnya asuransi ditentukan di dalam dokumen pengadaan.8) PembayaranPembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan termin pembayaran sertamata uang yang digunakan. Cara pembayaran harus disesuaikan denganketentuan dalam dokumen anggaran.9) HargaHarga adalah ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PejabatPembuat Komitmen kepada penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaandalam kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumberpembiayaannya.10) Amandemen KontrakAmandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak. Perubahankontrak dapat terjadi apabila:a) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh parapihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;b) Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahanpekerjaan;c) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahanpelaksanaan pekerjaan;d) Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yangmembuat kontrak tersebut.11) Hak dan Kewajiban Para PihakHak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimilikiserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat PembuatKomitmen dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak. Hak dankewajiban para pihak adalah:a) Hak dan kewajiban pihak Pejabat Pembuat Komitmen(1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa;(2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa;(3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkankepada pihak penyedia barang/jasa;(4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan olehpihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanan pekerjaansesuai ketentuan kontrak.b) Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa(1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai denganharga yang telah ditentukan dalam kontrak;(2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasaranadari pihak Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaanpekerjaan sesuai ketentuan kontrak;(3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihakPejabat Pembuat Komitmen;(4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadualpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;136

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaanpelaksanaan yang dilakukan pihak Pejabat Pembuat Komitmen;(6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;(7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadaiuntuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerjadan membatasi perusakan dan pengaruh/ gangguan kepada masyarakatmaupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lainsebagai akibat kegiatan kontraktor.12) Jadual Pelaksanaan PekerjaanJadual pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai:a) Kapan kontrak mulai berlaku;b) Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan;c) Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada PejabatPembuat Komitmen.13) PengawasanPengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan Pejabat Pembuat Komitmenmelakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yangsudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa.Apabila diperlukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen karena Pejabat PembuatKomitmen tidak dapat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, maka PejabatPembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukanpengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atausedang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.14) Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanKeterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai:a) Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaanoleh pihak penyedia barang/jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen dari jadualyang ditentukan dalam kontrak;b) Sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia barang/jasa atau PejabatPembuat Komitmen jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;c) Pengecualian dari ketentuan butir b) akibat keadaan kahar.15) Keadaan Kahara) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluarkehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrakmenjadi tidak dapat dipenuhi;b) Yang digolongkan keadaan kahar adalah:(1) Peperangan;(2) Kerusuhan;(3) Revolusi;(4) Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanahlongsor, wabah penyakit, dan angin topan;(5) Pemogokan;(6) Kebakaran;(7) Gangguan industri lainnya.c) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkanoleh perbuatan atau kelalaian para pihak;d) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karenaterjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi;137

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003e) Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar,diserahkan pada kesepakatan para pihak;f) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar,diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak.16) Itikad Baika) Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikandengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak;b) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpamenonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salahsatu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untukmengatasi keadaan tersebut.17) Pemutusan KontrakPemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan kontrak dapat diputuskan,dibagi dua yaitu:a) Pemutusan kontrak oleh pihak penyedia barang/jasa;b) Pemutusan kontrak oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen.18) Penyelesaian PerselisihanPenyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihanatau sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melaluipengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi, konsiliasiatau arbitrase di Indonesia.19) Bahasa dan HukumBahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yangdigunakan dalam kontrak. Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecualidalam rangka pinjaman/hibah luar negeri dapat menggunakan bahasa Inggris.Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.20) PerpajakanPerpajakan adalah ketentuan mengenai perpajakan sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia.21) KorespondensiKorespondensi adalah ketentuan kontrak mengenai semua korespondensi yangdapat berbentuk surat, telex, atau kawat dan ditujukan kepada alamat para pihak.Dijelaskan alamat para pihak yang digunakan sebagai alamat korespondensi.22) Penggunaan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecila) Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk adalah penyedia barang/jasausaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuanbahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyediabarang/jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkankepada pihak lain;b) Apabila penyedia barang/jasa yang terpilih adalah penyedia barang/jasabukan usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:(1) Penyedia barang/jasa wajib bekerja sama dengan penyedia barang/jasausaha kecil termasuk koperasi kecil, antara lain denganmensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;(2) Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia barang/jasa terpilihtetap bertanggung-jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;(3) Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarangmensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut;(4) Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.138

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003c) Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal danpenyedia barang/jasa dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam KeputusanPresiden ini.139

. Ketentuan KhususLAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Ketentuan khusus berikut ini berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai denganjenis pekerjaannya.1) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Pengadaan Baranga) StandarStandar adalah ketentuan mengenai barang yang disediakan oleh pihakpenyedia barang harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalamspesifikasi teknis.b) PengepakanPengepakan adalah ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk melakukanpengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ketujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak.Tujuan ketentuan pengepakan ini adalah supaya barang-barang yangdikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saatpengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir yang telahdicantumkan dalam kontrak.c) PengirimanPengiriman adalah ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukanpihak penjual sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak pembelidisesuaikan dengan jadual kebutuhan.d) TransportasiTransportasi adalah ketentuan mengenai transportasi yang digunakan untukpengiriman barang (melalui laut, darat atau udara). Biaya transportasi padawaktu pengiriman barang dimasukan dalam harga kontrak.e) Pemeriksaan dan PengujianPemeriksaan dan pengujian adalah ketentuan tentang pihak Pejabat PembuatKomitmen mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atasbarang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratanyang telah ditentukan dalam kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapatdilakukan sendiri oleh pihak pembeli atau diwakilkan kepada pihak ketiga.f) Layanan TambahanPenjual mungkin diperlukan untuk menyediakan beberapa atau semualayanan lanjutan, termasuk penambahan layanan, yang dituangkan dalamsyarat-syarat khusus kontrak.2) Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansia) Kewenangan Anggota KonsultanKewenangan anggota penyedia jasa adalah ketentuan yang mengaturmengenai apabila penyedia jasa adalah sebuah joint venture yangberanggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota joint venturetersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untukbertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia jasalainnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen.b) Kewajiban Penyedia Jasa(1) Umum(a) Standar pelaksanaan jasaPenyedia jasa akan melaksanakan perjanjian dan kewajibankewajibanyang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab,ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteriateknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan,mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.140

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(b) HukumPenyedia jasa dalam melaksanakan jasa sesuai dengan hukum yangberlaku di Indonesia. Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulisakan memberitahukan kepada penyedia jasa mengenai kebiasaankebiasaansetempat.(2) Pertentangan Kepentingan(a) Penyedia jasa tidak mengambil keuntunganPenyedia jasa tidak akan menerima keuntungan untuk merekasendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) ataupembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatanpelaksanaan jasa.(b) Penyedia jasa dan anggotanya tidak bertentangan dengan kegiatantertentu.Penyedia jasa setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyediajasa dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa maupunmengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.(c) Larangan atas kegiatan yang bertentangan.Penyedia jasa, subkonsultan, dan personil konsultan dilarang untuktidak menentang secara langsung atau tidak langsung kegiatan yangakan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest)dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia jasa.(3) Tanggungjawab Penyedia JasaTanggungjawab penyedia jasa adalah ketentuan mengenai hal-halpertanggung-jawaban penyedia jasa sesuai dengan hukum yang berlakudi Indonesia.(4) Pemeriksaaan keuanganPemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyediajasa untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan denganpelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaankeuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia jasa ataukuasanya, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memeriksa danmenggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu)tahun setelah berakhirnya kontrak.(5) Tindakan penyedia jasa yang perlu mendapat persetujuan PejabatPembuat Komitmen.Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PejabatPembuat Komitmen meliputi:(a) Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;(b) Membuat subkontrak dengan pengaturan (i) cara seleksi, waktu, dankualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulissebelum pelaksanaan, (ii) penyedia jasa bertanggung-jawab penuhterhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultandan personilnya.(6) Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia jasa dan menjadi hakmilik Pejabat Pembuat Komitmen.Ketentuan ini mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar,spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta softwareyang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik Pejabat PembuatKomitmen. Penyedia jasa, segera setelah pekerjaan selesai atauberakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan datapendukung lainnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Penyedia jasadapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.(7) Peralatan dan bahan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen141

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Ketentuan ini mengatur mengenai peralatan dan bahan yang disediakanoleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk kebutuhan pelaksanaanpekerjaan oleh penyedia jasa. Pada saat berakhirnya kontrak, penyediajasa harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksiPejabat Pembuat Komitmen.c) Personil Konsultan dan Subkonsultan(1) UmumKetentuan ini mengatur mengenai pernyataan penyedia jasa akanmempekerjakan personil atau subkonsultan sesuai dengan kualifikasi danpengalamannya.(2) Personil IntiPersonil inti adalah ketentuan yang mengatur mengenai:(a) nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraanwaktu pelaksanaan;(b) penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akandibuat oleh penyedia jasa melalui pemberitahuan secara tertuliskepada Pejabat Pembuat Komitmen;(c) jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaanharus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.(3) Persetujuan PersonilPersetujuan personil adalah ketentuan yang mengatur mengenai tenagakerja inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh Pejabat PembuatKomitmen harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidakmengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) sertaterdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia jasa.(4) Waktu kerja dan lemburWaktu kerja dan lembur adalah ketentuan yang mengatur mengenai:(a) jam kerja dan waktu cuti untuk tenaga kerja inti ditentukan dalamdokumen kontrak;(b) waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesiadihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan suratperintah mobilisasi;(c) tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lemburataupun sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakuphal tersebut.(5) Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja(a) penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat dilaksanakandengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Jika memangterdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka ataspersetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dilakukanpenggantian tenaga kerja dengan tenaga kerja yang setara atau lebihbaik tanpa menambah biaya;(b) jika Pejabat Pembuat Komitmen menemukan tenaga kerja yangmelakukan kesalahan serius atau terlibat tindak kejahatan, ataumengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka PejabatPembuat Komitmen dapat secara tertulis mengajukan penggantiantenaga kerja tersebut.3) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Pemborongana) PersonilPersonil adalah ketentuan mengenai pihak Pejabat Pembuat Komitmen(employer) dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personilatau tenaga ahli menurut kualifikasi yang dibutuhkan.b) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Pembuat Komitmen142

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Penilaian pekerjaan sementara oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalahketentuan mengenai pihak Pejabat Pembuat Komitmen dalam masapelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yangdilakukan oleh pihak penyedia jasa.c) Penemuan-penemuanPenemuan-penemuan adalah ketentuan mengenai penemuan-penemuanbenda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yangmenurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan padamasa pelaksanaan kontrak. Pihak penyedia jasa wajib memberitahukankepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen dan kepada pihak yang berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia.d) KompensasiKompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bilamana dapatdibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut:(1) Pihak Pejabat Pembuat Komitmen memodifikasi atau mengubah jadualyang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia jasa;(2) Keterlambat pembayaran kepada penyedia jasa;(3) Pihak Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar,spesifikasi atau instruksi sesuai jadual yang dibutuhkan untukpelaksanaan pekerjaan;(4) Pihak penyedia jasa belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yangdiperjanjikan dalam kontrak;(5) Pihak Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan kepada pihakpenyedia jasa untuk melakukan pengujian tambahan yang setelahdilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;(6) Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.e) PenangguhanPihak Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis memberitahukan kepadapenyedia jasa tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi,jika pihak penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya,disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, dan diberikesempatan kepada pihak penyedia jasa untuk memperbaiki dalam jangkawaktu tertentu.f) Hari KerjaHari kerja adalah ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:(1) Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan olehpihak penyedia jasa. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masingmasingpekerja dan dapat diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen;(2) Penyedia jasa harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanyasetelah formulir upah ditanda-tangani;(3) Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan.g) PengambilalihanPengambilalihan adalah ketentuan yang mengatur bahwa pihak PejabatPembuat Komitmen akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat keteranganselesai/pengakhiran pekerjaan.h) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan(1) Penyedia jasa diwajibkan memberikan petunjuk kepada pihak PejabatPembuat Komitmen tentang pengoperasian dan petunjuk perawatan,sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak;143

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003(2) Jika penyedia jasa tidak melakukan hal tersebut butir (1), PejabatPembuat Komitmen dapat memperhitungkan pembayaran kepadapenyedia jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.i) Penyesuaian BiayaPenyesuaian biaya adalah ketentuan mengenai harga kontrak dapat berubahakibat adanya penyesuaian biaya.Perhitungan penyesuaian biaya harus disesuaikan dengan peraturan yangberlaku termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuaidengan kesepakatan para pihak.3. Syarat-Syarat Khusus KontrakSyarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan,tambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syaratumum kontrak. Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas:a. Ketentuan UmumKetentuan umum berisi uraian lebih lanjut dari ketentuan yang ada di dalam syaratsyaratumum kontrak, misalnya:1) Definisi (Tambahan Ketentuan butir 1 Syarat Umum Kontrak)Dalam definisi ini dijelaskan tambahan dari istilah-istilah Kontrak yang masihperlu diberi arti atau ditafsirkan artinya.2) Asal Barang dan Jasa (Tambahan Ketentuan butir 3 Syarat Umum Kontrak)Dijelaskan lebih terinci mengenai dari mana asal barang atau jasa yang menjadiobyek kontrak.3) Jaminan (Tambahan Ketentuan butir 6 Syarat Umum Kontrak)Dijelaskan mengenai besarnya jaminan, bentuk dan jangka waktu berlakunyajaminan.4) Asuransi (Tambahan Ketentuan butir 7 Syarat Umum Kontrak)Dijelaskan mengenai apa saja yang perlu diasuransikan dan besarnya premi, sertasiapa yang menanggung premi asuransi tersebut.4) Pembayaran (Tambahan Ketentuan butir 8 Syarat Umum Kontrak)Dijelaskan lebih rinci mengenai:a) Tahapan pembayaran dengan cara bulanan dan/atau termijn, daripembayaran pertama sampai dengan pembayaran terakhir;b) Rincian mengenai jumlah pembayaran;c) Penjelasan mengenai mata uang yang digunakan.5) Harga (Tambahan Ketentuan butir 9 Syarat Umum Kontrak)Penjelasan lebih terinci mengenai harga kontrak dan sumber pembiayaan.6) Hak dan Kewajiban Para Pihak (Tambahan Ketentuan butir 11 Syarat UmumKontrak)Tambahan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalamkontrak.7) Penyelesaian Perselisihan (Tambahan Ketentuan butir 16 Syarat Umum Kontrak)Penjelasan mengenai pengadilan mana atau badan arbitrase mana yang dipilihuntuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam kontrak.b. Ketentuan Khusus144

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Ketentuan khusus berisi perubahan dan/atau tambahan dari syarat-syarat umumkontrak, misalnya:1) Kontrak pengadaan barangLayanan tambahan: menjelaskan jenis layanan tambahan yang diperlukan,contohnya layanan purna jual.2) Kontrak pengadaan jasa konsultansiLayanan tambahan: pembuatan maket/model dari hasil desain.3) Kontrak pengadaan pekerjaan jasa pemborongana) KompensasiMenjelaskan hal-hal lain yang tergolong sebagai terjadinya kompensasi.b) Pedoman pengoperasian dan perawatan (tambahan ketentuan-ketentuankhusus syarat-syarat umum kontrak)(1) Hal-hal yang disyaratkan dalam petunjuk pengoperasian dan perawatan;(2) Hal-hal yang tidak dimasukkan dalam ketentuan petunjuk pengoperasiandan perawatan.4. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari KontrakDokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak.a. Untuk kontrak jasa pemborongan, terdiri dari:1) Surat penunjukan;2) Surat penawaran;3) Spesifikasi umum;4) Spesifikasi khusus;5) Gambar-gambar;6) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masingsubstansinya;7) Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);8) Dokumen lainnya, misalnya:a) Dokumen penawaran lainnya;b) Jaminan pelaksanaan;c) Jaminan uang muka.b. Untuk pengadaan jasa konsultansi, terdiri dari:1) Surat penunjukan;2) Kerangka Acuan Kerja;3) Hasil negosiasi;4) Dokumen penawaran;5) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masingsubstansinya;6) Dokumen lainnya, misalnya jaminan uang muka.c. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, terdiri dari:1) Surat penunjukan;2) Dokumen penawaran;3) Spesifikasi umum;4) Spesifikasi khusus;5) Gambar-gambar;145

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20036) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masingsubstansinya;7) Daftar kuantitas dan harga;8) Dokumen lainnya, misalnya:a) Jaminan pelaksanaan;b) Jaminan uang muka.D. Pelaksanaan Kontrak1. Ketentuan Umuma. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda tanganankontrak, Pejabat Pembuat Komitmen sudah harus menerbitkan SPMK;2) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrakyang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan;3) Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengantanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK.b. Penggunaan Program Mutu1) Program mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia barang/jasadan disepakati Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapanpelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan;2) Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi:a) informasi pengadaan barang/jasa;b) organisasi proyek, Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa;c) jadual pelaksanaan;d) prosedur pelaksanaan pekerjaan;e) prosedur instruksi kerja;f) pelaksana kerja.c. Mobilisasi1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan SPMK.2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan meliputi:a) Pekerjaan pemborongan:(1) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalampelaksanaan pekerjaan;(2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium,bengkel, gudang, dan sebagainya;(3) mendatangkan personil-personil.b) Pekerjaan Konsultansi:(1) Mendatangkan tenaga ahli;(2) Menyiapkan peralatan pendukung.c) Pengadaan barang/jasa lainnya tidak diperlukan mobilisasi.3) Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan secarabertahap sesuai dengan kebutuhan.146

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003d. Pemeriksaan Bersama1) Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan,Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan penyedia barang/jasamelakukan pemeriksaan bersama;2) Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentukpanitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak;3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak makaharus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.e. Pembayaran Uang Muka1) Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka secaratertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaanuang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;2) Pejabat Pembuat Komitmen sudah harus mengajukan surat permintaanpembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 1) yang nilainya paling tinggisesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) harisetelah jaminan uang muka diterima dari penyedia barang/jasa;3) Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama denganjumlah uang muka yang diberikan;4) Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransiyang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harusdireasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;5) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsionalpada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas padasaat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen);6) Untuk kontrak tahun jamak (multi years) nilai jaminan uang muka secarabertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.f. Pembayaran Prestasi Pekerjaan1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PejabatPembuat Komitmen, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihandisertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;2) Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudahmengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja;3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengansistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaansebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;4) Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuranuang muka, denda (jika ada), dan pajak;5) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepadaPejabat Pembuat Komitmen harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruhsubkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentukpanitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak;147

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20032) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumenkontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia barang/jasa dapatmelakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalamkontrak;b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yangdiperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yangtercantum dalam perjanjian/kontrak awal;4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secaratertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis danharga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalamperjanjian/kontrak awal;5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunanadendum kontrak.h. Denda dan Ganti Rugi1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/jasasedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PejabatPembuat Komitmen, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalamkontrak;2) Besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaianpekerjaan adalah 1 0 / 00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrakuntuk setiap hari keterlambatan;3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen atasketerlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yangterlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itumenurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuaiketentuan dalam dokumen kontrak;4) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumenkontrak.i. Penyesuaian Harga1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalamdokumen kontrak;2) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang (lebih dari 12(dua belas) bulan).j. Keadaan Kahar (Force Majeure)Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalamwaktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakanpernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.k. Penghentian dan Pemutusan Kontrak1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai;148

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20032) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan keduabelah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yangditentukan di dalam kontrak antara lain:a) timbulnya perang;b) pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;c) keributan, kekacauan dan huru-hara;d) bencana alam.Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajibmembayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuanpelaksanaan proyek yang telah dicapai;3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atautidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalamkontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalamdokumen kontrak;4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi,kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyediabarang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini:a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu:(1) jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah;(2) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;(3) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.b) Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2. Jasa Pemborongana. Ketentuan UmumKetentuan umum pada Bab II butir D.1. di atas dinyatakan berlaku untukpelaksanaan kontrak jasa pemborongan kecuali dinyatakan lain pada ketentuanberikut ini.b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak1) Sebelum pelaksanaan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen bersama-samadengan penyedia barang/jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan,terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak;2) Pejabat Pembuat Komitmen harus menyelenggarakan rapat persiapanpelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggalditerbitkannya SPMK;3) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaankontrak adalah:a) organisasi kerja;b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;c) jadual pelaksanaan pekerjaan;d) jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;e) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;f) pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenairencana kerja;g) penyusunan program mutu proyek.149

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003c. Laporan Hasil Pekerjaan1) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku hariansebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaanharian;2) Laporan harian berisi:a) kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;c) jumlah, jenis dan kondisi peralatan;d) kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yangberpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.3) Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa, bilamana perlu diperiksaoleh konsultan, dan disetujui oleh wakil Pejabat Pembuat Komitmen;4) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasilkemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal pentingyang perlu ditonjolkan;5) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasilkemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yangperlu ditonjolkan;6) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Pembuat Komitmenmembuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.d. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat PembuatKomitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar;2) Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktupelaksanaan adalah sebagai berikut:a) pekerjaan tambah;b) perubahan disain;c) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen;d) masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa;e) keadaan kahar (force majeur).3) Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktupelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadapusulan tertulis yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;4) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam adendumkontrak.e. Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan sub kontraktor1) Penyedia barang/jasa yang mempunyai harga kontrak di atasRp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja samadengan penyedia barang/jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil,yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaanutama;2) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrakdan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Komitmen;150

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20033) Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yangdisubkontrakkan tersebut;4) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak sertamenganut prinsip kesetaraan.f. Serah Terima Pekerjaan3. Jasa Konsultansi1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasamengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmenuntuk penyerahan pekerjaan;2) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaanyang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapatkekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasawajib memperbaiki/menyelesaikannya;3) Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasilpekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;4) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilaikontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masapemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) darinilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan banksebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umumatau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian(surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;5) Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masapemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertamapekerjaan;6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia barang/jasa mengajukanpermintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untukpenyerahan akhir pekerjaan;7) Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelahpenyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masapemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrakyang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan;8) Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaansebagaimana mestinya maka Pejabat Pembuat Komitmen berhakmenggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan ataumencairkan jaminan pemeliharaan.a. Ketentuan UmumKetentuan umum pada Bab II butir D.1. dinyatakan berlaku untuk pelaksanaankontrak jasa konsultansi kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini.b. Persiapan Pelaksanaan KontrakPejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa melakukan persiapanpelaksanaan kontrak mencakup penyusunan organisasi, mobilisasi, rencanapengadaan peralatan, bahan, waktu dan tata cara pelaksanaan pekerjaan sertapelaporan kemajuan pekerjaan.151

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003c. Pemeriksaan Personil dan Peralatan1) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelahpersonil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan berita acara hasilinspeksi/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmendan penyedia jasa;2) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belummemenuhi persyaratan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaanpekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syaratpersonil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera digantisesuai dengan waktu yang disepakati bersama;3) Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya, Pejabat PembuatKomitmen harus melakukan pengecekan apakah personil yang dimobilisasisesuai dengan kontrak.d. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa1) Penyedia jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atauperalatan tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;2) Apabila personil dan/atau peralatan dari penyedia jasa tersebut akan digantimaka penyedia jasa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepadaPejabat Pembuat Komitmen sebelum melaksanakan penggantian personildan/atau peralatan tersebut;3) Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia jasadiwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yangdiusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.e. Penggantian Personil Penyedia Jasa atas Perintah Pejabat Pembuat Komitmen1) Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa personil dari penyedia jasatersebut tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atauberkelakuan tidak baik, Pejabat Pembuat Komitmen harus segeramemerintahkan kepada penyedia jasa untuk mengganti personil dengankualifikasi keahlian yang sama atau lebih tinggi;2) Dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak diterimanya suratperintah penggantian personil dari Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia jasaharus mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih baik tanpapenambahan biaya;3) Apabila waktu 15 (lima belas) hari terlampaui, maka penyedia jasa harusmelaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai alasannya.f. Pembayaran Uang MukaUang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, danpengeluaran bulan pertama. Besaran uang muka setinggi-tingginya 20% (dua puluhpersen) dari nilai kontrak dan diberikan setelah penyedia jasa menyerahkanjaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan uang muka.g. Penyelesaian PekerjaanPekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporanakhir pekerjaan dan diterima serta disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.152

4. Pengadaan Baranga. Ketentuan UmumLAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. di atas dinyatakan berlaku untukpelaksanaan kontrak pengadaan barang kecuali dinyatakan lain pada ketentuanberikut ini.b. Surat Pesanan1) Pejabat Pembuat Komitmen harus menerbitkan surat pesanan (SP)/PurchaseOrder (PO) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggalkeputusan penetapan penyedia barang/jasa;2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat pesanan(SP)/Purchase Order (PO), surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) tersebutharus sudah disetujui/ditanda tangani di atas kertas segel/bermaterai olehpenyedia barang sesuai dengan yang dipersyaratkan;3) Tanggal penanda tanganan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) olehpenyedia barang ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktupenyerahan;4) Pesanan barang yang telah diserahkan sebelum diterbitkan suratpesanan/purchase order, harus dinyatakan secara jelas dalam surat pesanan(SP)/Purchase Order (PO).c. Persiapan Pelaksanaan KontrakPersiapan pelaksanaan kontrak dilakukan sebagai berikut:1) Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan dikirimuntuk pabrikasi sesuai dengan pesanan;2) Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan “sistem harga satuan” makaharga satuan, jadual dan tempat pengiriman serta perkiraan jumlah barangharus ditetapkan.d. Inspeksi Pabrikasi1) Pejabat Pembuat Komitmen atau jasa inspeksi yang ditunjuk Pejabat PembuatKomitmen dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatankhusus yang nilainya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);2) Jadual, tempat, dan ruang lingkup inspeksi harus disepakati kedua belah pihak;3) Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak.e. Perubahan LingkupBerdasarkan pertimbangan efisiensi, ekonomis dan kesempurnaan hasil, PejabatPembuat Komitmen dapat mengubah surat pesanan (purchase order) denganpersetujuan penyedia barang sepanjang tidak mengurangi kualitas denganmempertimbangkan tersedianya anggaran dan setinggi-tingginya 10% (sepuluhpersen) dari nilai kontrak.f. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektualg. PengirimanPenyedia barang harus menjamin Pejabat Pembuat Komitmen bahwa barang yangdiserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.153

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20031) Penyedia barang memberi informasi kepada Pejabat Pembuat Komitmententang jadual pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengirimanbarang;2) Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan dokumen kontrak;3) Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia barangharus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.h. Serah Terima Barangi. Uji Coba1) Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu,kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yangtertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yangmenyertai penyerahan barang;2) Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yangditandatangani oleh penyedia barang dan Pejabat Pembuat Komitmen;3) Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalamsurat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaranmenggunakan letter of credit (LC);4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barangyang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa danmenandatangani berita acara;5) Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barangyang ditetapkan dalam kontrak/PO, Pejabat Pembuat Komitmen berhakmenolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yangtidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.1) Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia barang disaksikanoleh Pejabat Pembuat Komitmen;2) Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;3) Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus makaharus dilakukan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen oleh penyediabarang, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;4) Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalamkontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebutdengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.j. Asuransi1) Penyedia barang harus mengasuransikan barang-barang yang akan dikirimsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku danketentuan yang tercantum dalam kontrak;2) Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi yang disesuaikandengan ketentuan kontrak.k. Pembayaran1) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakanditerima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggapperlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba;2) Pembayaran dengan LC mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidangperdagangan.154

f. KerahasiaanLAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20031) Personil penyedia jasa harus menjaga kerahasiaan pekerjaannya sesuai denganketentuan yang tercantum dalam kontrak;2) Apabila diperlukan, janji untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan oleh personilpenyedia jasa dilakukan di bawah sumpah.E. Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment)1. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian hargaa. Penyesuaian harga diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12(dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan;b. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecualikomponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran;c. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadual pelaksanaan yangtercantum dalam kontrak/addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambatdilaksanakan karena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrakmenggunakan indeks harga sesuai jadual pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan padakontrak awal;d. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dandibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asalbarang tersebut.2. Rumusan penyesuaian harga satuanHn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ……… )Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakanHo = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga penawaran (28(dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran)a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead.Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponenkeuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15.b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb.Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00.Bn, Cn, Dn = indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakanBo, Co, Do = indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 (duapuluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran).Catatan:a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS).Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks hargayang disiapkan oleh departemen teknis.b. Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yangterkait.156

LAMPIRAN IBAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20033. Rumusan penyesuaian nilai kontrakPn =(Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ..... dstPn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasaHn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusanpenyesuaian satuan hargaVi = Volume pekerjaan yang dilaksanakan157

LAMPIRAN IBAB III (PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003BAB IIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASADENGAN SWAKELOLAA. Ketentuan Umum1. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri olehpelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baiktenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri.2. Swakelola dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi:a. Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah pekerjaan yang direncanakan,dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan menggunakantenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upahborongan;b. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri, lembagapenelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaandan pengawasannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkanpelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggungjawab anggaran;c. Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, danpengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komitesekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badanusaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukanoleh instansi pemberi hibah.B. Pelaksanaan Swakelola1. Swakelola oleh Pejabat Pembuat KomitmenDalam pelaksanaan swakelola perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut:a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukandilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen danmenggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalamkeputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas,pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung;b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkandaftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;c. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrakkonsultan perorangan;d. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;e. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dankapasitas penyimpanan;f. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;g. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapatdiketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai,158

LAMPIRAN IBAB III (PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiapbulan;h. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk olehPejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadanaa. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukandilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yangditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metoda pengadaansesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitulelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung ataupenunjukan langsung;b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkandaftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;c. Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (uang yang harusdipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola;d. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrakkonsultan perorangan;e. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;f. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dankapasitas penyimpanan;g. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;h. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapatdiketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai,sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiapbulan;i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk olehinstansi penerima kuasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.3. Swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/lembaga swadayamasyarakat penerima hibaha. Pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yangdiperlukan dilakukan oleh penerima hibah;b. Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahapsebagai berikut:1) 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap;2) 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluhpersen).c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkalakepada Pejabat Pembuat Komitmen;d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah.C. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan olehpelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen setiap bulan;159

LAMPIRAN IBAB III (PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20032. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh PejabatPembuat Komitmen kepada Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen /Gubernur / Bupati / Walikota / Direktur Utama BUMN/BUMD terkait atau pejabat yangdisamakan.160

BAB IVLAIN-LAINA. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil1. Ketentuan Umuma. Dalam proses pembuatan produksi dalam negeri baik berupa barang maupun jasadimungkinkan penggunaan komponen yang tidak berasal dari dalam negeri (impor).b. Termasuk di dalam pengertian produksi dalam negeri adalah:1) Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia, terdiri dari:a) barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama,dan komponen pembantu;b) bahan baku bahan pelengkap, dan bahan pembantu.2) Jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia meliputi jasapemborongan, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.2. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasayang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeria. Upaya pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasadilakukan sebagai berikut:1) Dalam dokumen pengadaan barang/jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syaratpenggunaan hasil produksi dalam negeri dan dijelaskan kepada semua peserta.2) Dalam pengadaan barang/jasa supaya diteliti sebaik-baiknya agar benar-benarmerupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang/jasa impor yang dijual didalam negeri.3) Apabila sebagian bahan untuk menghasilkan barang/jasa produksi dalam negeriberasal dari impor, dipilih barang/jasa yang komponen dalam negerinya palingbesar.4) Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sejauh mungkin digunakan standarnasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diupayakan agar penyedia barang/jasanasional bertindak sebagai penyedia barang/jasa utama, sedangkan penyediabarang/jasa asing dapat berperan sebagai sub-penyedia barang/jasa sesuai dengankebutuhan.c. Apabila sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu besar, atau jeniskeahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan olehsatu penyedia barang/jasa nasional, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa:1) Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia barang/jasa nasionalsaling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain.2) Diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia barang/jasa nasional, ataukonsorsium penyedia barang/jasa nasional untuk menggunakan tenaga ahli asingsepanjang hal itu diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yangbenar-benar belum dimiliki, dan benar-benar untuk meningkatkan kemampuanteknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.d. Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesiaharus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana161

LAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingke tenaga Indonesia.e. Apabila pengadaan tersebut menyangkut barang/jasa yang terdiri atas bagian ataukomponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, makaharus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:1) Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagianatau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian ataukomponen yang masih harus diimpor.2) Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian, dan lainnya sejauh mungkindilakukan di dalam negeri.3) Dalam rangka pengadaan barang yang terdiri atas bagian/komponen produksidalam negeri dan impor, peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barangyang diimpor, dan melampirkan pada penawarannya. Daftar barang tersebutdilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah, dan harganya.f. Pengadaan barang impor dapat dimungkinkan bilamana:1) Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau2) Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhipersyaratan.g. Prinsipal luar negeri yang memasok barang-barang yang membutuhkan pelayananpurna jual harus mempunyai agen resmi pemegang merek yang ditunjuk dan berkantordi Indonesia.h. Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diimporlangsung diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yangada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, danpemeliharaan.3. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasayang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeria. Dalam kegiatan perencanaan dan perumusan perjanjian/ kerjasama/pinjaman,perumusan KAK/dokumen pelelangan dan dokumen kontrak perlu memperhatikanpenggunaan spesifikasi, kualifikasi, dan standar nasional, serta kemampuan/potensinasional yang diatur sebagai berikut:1) Dalam tahap perumusan dan negosiasi Naskah Pinjaman Luar Negeri (NPLN) agardiusahakan memasukkan persyaratan pengadaan dan evaluasi yang berkaitandengan penggunaan produksi dalam negeri;2) Dalam tahap studi dan rancang bangun proyek (design and engineering) telahdiperhitungkan adanya produksi dalam negeri dengan memperhatikankemampuan/potensi nasional dan standar nasional;3) Dalam pembuatan harga perhitungan sendiri (owner’s estimate) sudah harusdiperhitungkan penggunaan produksi dalam negeri;4) Dalam dokumen pengadaan/KAK telah mencantumkan syarat semaksimalmungkin menggunakan barang/jasa produksi dalam negeri;5) Dalam menetapkan kriteria dan tata cara evaluasi agar secara jelas mencantumkanrumusan peran serta penyedia barang/jasa nasional, preferensi harga yangditetapkan, dan menjelaskan kepada semua peserta pengadaan;162

LAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20036) Dalam tahap penyusunan kontrak perlu diteliti dan dicantumkan kewajibanpenggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan penawaran peserta yangbersangkutan serta sanksi bila yang bersangkutan tidak memenuhinya.b. Apabila suatu pekerjaan harus dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa asing, dalamdokumen pengadaan agar disyaratkan:1) Adanya kerjasama antara penyedia barang/jasa asing dengan penyedia barang/jasanasional.2) Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam perjanjian kerjasama tersebutmengenai cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, danketerampilan.3) Sejauh mungkin seluruh kegiatan dilaksanakan di wilayah Indonesia.4. Komponen Dalam Negeri Barang/Jasaa. Jenis Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa1) Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan bahan baku, rancangbangun, dan rekayasa dalam negeri yang mengandung unsur manufactur,pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian pekerjaan.2) Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang dilakukan di dalam negeridengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri.3) Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggabunganantara butir 1) dan butir 2).b. Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa1) Tingkat komponen dalam negeri untuk barang adalah perbandingan antara hargabarang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.2) Tingkat komponen dalam negeri untuk jasa adalah perbandingan antara harga jasayang diperlukan dikurangi harga komponen jasa luar negeri terhadap harga seluruhjasa yang diperlukan.3) Tingkat komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalahpenggabungan antara butir a dan b dalam satu paket kontrak.c. Pernyataan Penggunaan Komponen Dalam Negeri1) Para penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa menyatakansendiri besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan (selfassesment).2) Para penyedia barang/jasa harus dapat membuktikan kebenaran pernyataanbesarnya komponen dalam negeri barang/jasa dan melampirkan rincian dan nilaibahan baku/bahan penolong, baik dari dalam negeri maupun impor, nilai barangjadi keseluruhan serta daftar nama pemasok.3) Besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan oleh penyediabarang/jasa dapat diklarifikasikan oleh panitia pada saat evaluasi. Jika dilakukanklarifikasi, hasil klarifikasi tersebut dijadikan dasar untuk menghitung preferensi.4) Formulir yang berkaitan dengan cara perhitungan tingkat komponen dalam negeribarang/jasa, sesuai ketentuan dari instansi yang berwenang dicantumkan dalamdokumen pengadaan.5) Dalam setiap kontrak dilampirkan rincian barang/jasa dilengkapi denganspesifikasi teknis dan besarnya komponen dalam negeri.163

LAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20035. Preferensi Hargaa. Besarnya preferensi terhadap komponen dalam negeri barang/jasa adalah tingkatkomponen dalam negeri dikalikan preferensi harga.b. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhipersyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik.c. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA):100HEA =100 + KPx HPKeterangan:HEA = Harga Evaluasi AkhirKP = Koefisien Preferensi (Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dikaliPreferensi)HP = Harga Penawaran (Harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dantelah dievaluasi)Catatan: apabila ada dua atau lebih penawaran dengan HEA yang sama maka penawardengan tingkat komponen dalam negeri terbesar adalah sebagai pemenang.6. Pembinaan Penggunaan Produksi Dalam Negeria. Pembinaan teknis penggunaan produksi dalam negeri dilaksanakan oleh:1) Departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan untuk barangbaranghasil industri, rancang bangun dan perekayasaan pabrik, dan jasa-jasa yangberkenaan dengan bidang industri dan perdagangan.2) Menteri yang membidangi konstruksi untuk pekerjaan bidang konstruksi.3) Departemen/lembaga/instansi teknis lain di luar butir 1 dan butir 2 untuk bidangbidang/tugasdi bawah pembinaannya.b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:1) Menggali dan menghimpun masukan sebanyak mungkin mengenai komponendalam negeri barang/jasa, baik dari produsen, importir, instansi Pejabat PembuatKomitmen, maupun lembaga independen.2) Melakukan pengkajian secara mendalam dan bekerja sama dengan instansi terkaitlainnya dan lembaga profesional independen untuk menyusun daftar inventarisasikomponen dalam negeri barang/jasa berdasarkan kriteria tertentu, secara sistimatismenurut bidang/sub-bidang dan kelompok barang/jasa.3) Menyusun dan menyiapkan sistem informasi yang handal yang dapat dimanfaatkanberbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan produksi dalam negeri.4) Menyebarluaskan informasi produksi dalam negeri secara periodik.5) Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana pengadaan barang/jasa di instansipemerintah.6) Melakukan kegiatan promosi produksi dalam negeri.7) Departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan melakukankoordinasi antar instansi teknis terkait dalam rangka meningkatkan produksi dalamnegeri.164

LAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20038) Memberikan pembinaan secara dini kepada para penyedia barang/jasa yang telahmenunjukkan kemampuan dan kinerja yang baik serta mempunyai potensi yangdapat dikembangkan di waktu mendatang, untuk memungkinkan yangbersangkutan meningkatkan kemampuan / keahlian / kualifikasinya.9) Mendorong penyedia barang/jasa nasional untuk meningkatkan kemampuannyasehingga mendapat pengakuan oleh lembaga-lembaga internasional.7. Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam NegeriPenyediaBarang/jasaa. Pelaksanaan PengawasanAparat pengawasan fungsional pemerintah melakukan pemeriksaan terhadappemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa untukkeperluan instansinya masing-masing, dan segera melakukan langkah serta tindakanyang bersifat kuratif/perbaikan bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaanproduksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan dokumenpengadaan dan kontrak pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.b. SanksiBila hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas menyatakan adanyaketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri, makadikenakan sanksi finansial dan atau administrasi berdasarkan ketentuan dalam kontrak.1) Sanksi bagi penyedia barang/jasaa) Sanksi administrasiSanksi administrasi diberikan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutandalam bentuk peringatan tertulis dan bilamana terbukti dengan sengajamemalsukan data komponen dalam negeri, maka penyedia barang/jasa yangbersangkutan dikenakan sanksi antara lain dimasukkan dalam daftar hitam(black list).b) Sanksi finansialSanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri tidak mengubah peringkatpemenang.Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan normalisasi harga yangdimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeriyang sebenarnya.Contoh:HargaPenawaran(Rp.)PenawaranHEATKDN(Rp)PeringkatTKDNYang SeharusnyaHEAPeringkat(Rp)A 1.100.000.000 80% 982.142.857,14 I 75% 988.764.044,94 IB 1.050.000.000 40% 990.566.037,74 II 40% 990.566.037,74 IIC 1.200.000.000 80% 1.071.428.571,43 III 80% 1.071.428.571,43 III100HEA =100 + KPx HPKeterangan:KP = TKDN x PreferensiBesarnya sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa A adalah:Rp988.764.044,94 – Rp982.142.857,14 = Rp6.621.187,80c) Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri yang mengubah peringkatpemenang.165

Penyediabarang/jasaLAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Besarnya sanksi adalah selisih nilai penawaran yang dimenangkan denganpenawaran terbaik yang dikalahkan ditambah selisih perhitungan normalisasiharga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponendalam negeri yang sebenarnya.Contoh:HargaPenawaran(Rp.)PenawaranHEATKDN(Rp)PeringkatTKDNYang SeharusnyaHEAPeringkat(Rp)A 1.100.000.000 80% 982.142.857,14 I 60% 1.009.174.311,93 IIB 1.050.000.000 40% 990.566.037,74 II 40% 990.566.037,74 IC 1.200.000.000 80% 1.071.428.571,43 III 80% 1.071.428.571,43 IIIBesarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa A adalah:(Rp1.100.000.000,00 - Rp1.050.000.000,00) + (Rp1.009.174.311,93 -Rp982.142.857,14)= Rp50.000.000,00 + Rp27.031.454,79= Rp77.031.454,792) Sanksi bagi Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pemberdayaan Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasaa. Perluasan Peluang Usaha Kecil Termasuk Koperasi KecilUntuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil setempatdalam rangka pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, ditetapkan sebagai berikut:1) Setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat berwenanglainnya wajib membuat rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengankeperluannya berdasarkan dana yang tersedia dan agar sebanyak mungkinmenyediakan paket-paket pekerjaan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,selanjutnya segera melaporkan kepada pimpinan instansinya, serta instansi yangmembidangi usaha kecil termasuk koperasi kecil di setiap kabupaten/kota.2) Instansi yang membidangi usaha kecil di setiap kabupaten/kota wajib menghimpunlaporan rencana pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di wilayahnya danmenyusun direktori peluang bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertamemantau pelaksanaannya berdasarkan pedoman teknis dari Menteri yangmembidangi usaha kecil.3) Apabila Pejabat Pembuat Komitmen mengikat kontrak dengan penyediabarang/jasa bukan usaha kecil, maka di dalam kontrak agar dicantumkan klausultentang: “Kepada penyedia barang/jasa bukan usaha kecil yang terbuktimenyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha keciltermasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktubdalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu sebagaiberikut:a) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecilsehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempatusaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa ataupemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagiusaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian166

. PembinaanLAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ataupidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);b) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir a) di atas adalah tindak pidanakejahatan;c) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir a) dilakukan oleh atauatas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupapencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yangberwenang.”1) Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota /Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD agarmembebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perizinanusaha, registrasi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta pungutan lain dalampengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada usaha kecil termasuk koperasikecil di wilayahnya.2) Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota /Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMDbertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasatermasuk upaya peningkatan pelaksanaan kemitraan antara usaha besar, menengahdan usaha kecil termasuk koperasi kecil di lingkungan instansinya.3) Usaha kecil termasuk koperasi kecil yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa(pemenang pengadaan barang/jasa) dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaankepada pihak lain dengan alasan apapun.B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri1. Umuma. Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuanganinternasional atau negara-negara lain, baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yangdirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang harus dibayar kembalidengan persyaratan tertentu.b. Hibah luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuanganinternasional maupun negara-negara sahabat dalam bentuk devisa dan atau devisa yangdirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli danpelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.c. Pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor (export credit) atau trade-related aid adalahpinjaman luar negeri yang diberikan oleh lembaga keuangan suatu negara yangdidukung oleh negara yang bersangkutan dalam bentuk pemberian pinjaman langsung,subsidi bunga, bantuan keuangan, jaminan dan asuransi dan sebagainya untukmeningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebutdipergunakan untuk membeli barang dari negara pemberi pinjaman.d. Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku bagi pengadaan barang/jasa yangdibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri sepanjangketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini sesuai atau tidak bertentangandengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibahyang bersangkutan atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara PemerintahIndonesia dengan pemberi pinjaman.e. Pejabat Pembuat Komitmen yang melaksanakan pekerjaan yang dibiayai sebagian atauseluruhnya dengan pinjaman, wajib memahami isi semua dokumen penyiapan,167

LAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003penilaian dan pelaksanaan proyek, serta Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN) ataudokumen kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan ketentuan-ketentuanpelaksanaan proyek dan guidelines pengadaan yang ada dari pemberi pinjamanbersangkutan.2. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan NPLN/Grant Agreementa. Pengadaan barang/jasa pada umumnya dilakukan setelah NPLN/grant agreementdisepakati pemerintah RI dan pemberi pinjaman/hibah kecuali untuk beberapapinjaman bilateral.b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibahluar negeri dan dilakukan setelah penandatangan NPLN/grant agreement,pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan (guidelines) dari pemberipinjaman dan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh pemerintah RIdengan pemberi pinjaman dalam NPLN/grant agreement beserta dokumen persiapanmaupun dokumen-dokumen proyek dalam rangka pelaksanaan proyek terkait.c. Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku sepanjang sesuai dan atau tidakbertentangan dengan ketentuan-ketentuan (guidelines) dari pemberi pinjaman dan atauketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh pemerintah RI dengan pemberi pinjamandalam NPLN/grant agreement beserta dokumen persiapan maupun dokumendokumenproyek dalam rangka pelaksanaan proyek terkait.3. Kredit Ekspor dan Kerjasama Perdagangana. Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai dengan kredit ekspor harus dilakukanmelalui cara pelelangan internasional.b. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari kredit ekspor harusmerupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman/HibahLuar Negeri (DRPHLN) yang diterbitkan Kementerian Negara PerencanaanPembangunan/Bappenas dan baru dapat dilaksanakan setelah alokasi pembiayaankredit ekspor disetujui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.c. Pembiayaan yang diperlukan untuk pembelanjaan lokal (local expenditure) yang tidakdibiayai kredit ekspor harus dijamin ketersediaan dana pendampingnya oleh instansipelaksana proyek dari bagian anggarannya.d. Peserta pelelangan internasional memasukan penawaran administratif, teknis, harga danpenawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuanOverseas Economic Cooperation for Development (OECD) menyangkut antara lain:jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspormaupun trade-related aid; jangka waktu pengembalian maksimum yang dapatdiberikan; besarnya insurance premium; interest rate; dan sebagainya.e. Penawaran1) Tahap-tahap penyiapan pelelangan sepenuhnya mengacu kepada KeputusanPresiden ini;2) Penawaran disampaikan dalam dua tahap, yaitu persyaratan administrasi dan teknisdisampaikan pada tahap pertama, sedangkan harga penawaran dan penawaransumber pendanaanya (kondisi dan syarat pinjaman) disampaikan pada tahap keduasetelah ditetapkan penawar yang memenuhi syarat teknis.f. Evaluasi Penawaran1) Metoda evaluasi teknis maupun harga dan pembiayaan (termasuk syarat-syaratfinansial yang dikehendaki) harus sudah dicantumkan dalam dokumen pelelangan;168

LAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20032) Evaluasi penawaran teknis dapat dilakukan dengan membandingkan spesifikasiteknis disain atau kinerja disain antara spesifikasi teknis yang dicantumkan dalamdokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis atau kinerjadisain yang diajukan penyedia barang/jasa;3) Setelah dilakukan evaluasi teknis, ditetapkan dan diumumkan penawar yangmemenuhi persyaratan;4) Evaluasi penawaran harga dan penawaran sumber pendanaan dilakukan setelahpenawaran tahap dua diterima. Evaluasi penawaran harga dilakukan denganmemperhitungkan harga dan kondisi pembiayaan ke dalam perhitunganperhitunganyang mendasari kelayakan proyek yang bersangkutan denganmenggunakan metode perhitungan biaya efektif diantaranya discounted cost/netpresent value;5) Penyedia barang/jasa yang menawarkan biaya efektif terendah mencerminkanbiaya pendanaan yang termurah ditetapkan sebagai calon pemenang.g. Sebelum kontrak ditandatangani oleh pemenang lelang yang telah ditetapkan,penawaran pembiayaan dievaluasi kembali dan kalau perlu dinegosiasikan kembalioleh Departemen Keuangan untuk meneliti komponen-komponen maturity, graceperiod, repayment period, interest rate, commitment fee dan management fee dikaitkankemampuan membayar kembali dan proyeksi keuangan negara, khususnya berkaitandengan besarnya cicilan dan jatuh tempo pinjaman.4. Manajemen dan Monitoring Proyek Pinjaman/Hibah Luar NegeriDalam rangka memperlancar komunikasi dengan lender/donor, terutama proyek-proyekpinjaman yang pelaksanaannya tersebar di beberapa propinsi, instansi penanggung jawab(executing agency) di tingkat pusat dapat membentuk unit manajemen dan monitoringpelaksanaan proyek yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen dengan tanpamengurangi tanggung jawab dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam KeputusanPresiden ini.C. Pengawasan dan Pemeriksaan1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan.Pengawasan dilakukan oleh Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur /Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur UtamaBUMN/BUMD dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan menciptakan sistem pemantauanterhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pemeriksaan dilakukan oleh aparatpengawasan intern pemerintah.2. Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / DewanGubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD dan Pejabat PembuatKomitmen harus mempedomani prosedur pengadaan barang/jasa yang diatur dalamKeputusan Presiden ini dan menciptakan sistem pengendalian manajemen sebelumpengadaan barang/jasa dilakukan.3. Inspektorat Jenderal / Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen / BadanPengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota / satuan pengawasan internalBI/BHMN/BUMN/BUMD melakukan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaanpengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menyampaikanlaporan pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengantembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).169

LAMPIRAN IBAB IV (LAIN-LAIN)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 20034. Ketentuan dalam butir 3 (tiga) tidak mengurangi kewenangan BPKP untuk melaksanakanpengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagaibagian integral dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh yangdilaksanakan oleh BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.5. Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukungusaha pemerintah guna:a. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional,bersih dan bertanggung-jawab.b. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.c. Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.6. Tindak lanjut pengaduan masyarakat agar dimanfaatkan untuk:a. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dan proporsional bagi semua pihakyang melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.b. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.c. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial terhadappelaksanaan pengadaan barang/jasa.d. Membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat pemerintah dalampengadaan barang/jasa.e. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode kerja, danketatalaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan masyarakat.f. Menggiatkan dan mendinamisasi pelaksanaan aparat pengawasan fungsional.7. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:a. Sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadapkinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa.b. Memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara berfikir danperilaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam pengadaan barang/jasa.c. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus mendinamisasi fungsifungsiperumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporanpertanggungjawaban dan pengawasan internal maupun fungsional (sebagai secondopinion) dalam pengadaan barang/jasa.D. Pengadaan Barang/Jasa dengan E-ProcurementDalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakansarana elektronik (internet, Electronic Data Interchange dan e-mail).Pelaksanaan e-procurement disesuaikan dengan kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tujuan e-Procurement adalah:a. Memudahkan sourcing, proses pengadaan, dan pembayaran;b. Komunikasi On-line antara Buyers dengan Vendors;c. Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan;d. Menghemat biaya dan mempercepat proses.170

BAB VPELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASILAMPIRAN IBAB V (PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003A. Ketentuan Umum1. Sesuai Pasal 15 dan Lampiran Bab II huruf A dari Keputusan Presiden ini, penilaiankualifikasi dilaksanakan sebagai berikut:a. Pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang, dan pemasokan jasa lainnyaMetode pengadaan Tidak kompleks KompleksPelelangan umum Pasca kualifikasi Pra atau pasca kualifikasiPelelangan terbatas Prakualifikasi PrakualifikasiPemilihan langsung Prakualifikasi PrakualifikasiPenunjukan langsung Prakualifikasi Prakualifikasib. Pekerjaan jasa konsultansiMetode pengadaanSeleksi umumSeleksi terbatasSeleksi langsungPenunjukan langsungTidak kompleks atau kompleksPrakualifikasiPrakualifikasiPrakualifikasiPrakualifikasi2. Untuk efisiensi, data yang diperlukan untuk menilai kualifikasi cukup dari formulir isianyang harus dilengkapi oleh penyedia barang/jasa disertai penyataan kebenaran data yangdisampaikan. Bila ternyata data tersebut palsu atau bohong, maka penyedia barang/jasasanggup dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,antara lain bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun yang berartitidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun. Buktikebenaran data tersebut baru diminta apabila penyedia barang/jasa akan diusulkanmenjadi pemenang atau cadangan.3. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih dapatdiminta untuk dilengkapi. Berbeda dengan pasca kualifikasi yang merupakan bagian daripenawaran, maka penambahan data kualifikasi yang merupakan bagian dari dokumenpenawaran pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukansepanjang tidak mengubah substansinya.4. Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan menggunakan rumus berikut:a. NPt = Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalamkurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.b. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang denganpresent value menggunakan perhitungan sebagai berikut:NPs = Npo x IsIoNPs = Nilai pekerjaan sekarangNpo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahanpertama/provisional hand over (PHO)Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan PHO171

LAMPIRAN IBAB V (PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI)Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Is= Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapatdihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)Indeks BPS yang dipakai adalah:a. Untuk jasa pemborongan: indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi ataulainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.b. Untuk jasa konsultansi: indeks biaya hidup (consumer Price Index/CPI).c. Untuk pemasokan barang: indeks perdagangan besar barang-barang yang sesuai.d. Untuk jasa lainnya: indeks yang sesuai.5. Formulir isian menggunakan contoh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Nopember 2003PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,ttd.MEGAWATI SOEKARNOPUTRI172

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003LAMPIRAN IIKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 80 TAHUN 2003TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003FORMULIR 1CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAANJASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYAFormulir Isian Penilaian KualifikasiPekerjaan Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa LainnyaPengadaan ………………….Proyek/unit kerja …………………Departemen/Lembaga/Pemda …………..Tahun Anggaran ……..173

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Formulir 1.a.CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAANJASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYASURAT PERNYATAAN MINATUNTUK MENGIKUTI PENGADAAN …….Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . . . . . . .dan atas namaAlamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan olehproyek/unit kerja …………… …………… , tahun anggaran ….., maka dengan ini saya menyatakanberminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan : ……………………….…. (namapekerjaan/kegiatan) sampai selesai.Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.……………………….. , ……………..200...PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..MateraiRp. 6.000,-Tanggal danCapPerusahaan(Nama Jelas)Jabatan174

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Formulir 1.b.PAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan …………………. (namapekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja…………….., dengan ini menyatakan bahwa saya:1. Tidak akan melakukan praktek KKN;2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, danprofesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untukmemberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaianpekerjaan/kegiatan ini;4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, sayabersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.…………………………………. , ………….200….1. Pengguna Barang/Jasa : …………(tanda tangan), ……… (nama jelas)2. Panitia/Pejabat Pengadaan :a. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)b. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)c. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)d. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)e. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)3. Penyedia Barang/Jasa : …………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)175

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Formulir 1.c.Formulir Isian Penilaian KualifikasiPengadaan ………………….Proyek/Unit kerja …………………Departemen/Lembaga/Pemda …………..Tahun Anggaran ……..Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bertindak untuk : PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dan atas namaAlamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :1 Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat…………………… (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas no aktapendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);2 Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikanatau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;3 Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengankondite profesional saya;4 Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:A. Data Administrasi1. Umum1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan):2.Status (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan):PusatCabang3. Alamat PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)No. TeleponNo. FaxE-Mail:::176

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 20034. Alamat Kantor PusatNo. TeleponNo. FaxE-Mail::::(diisi, dalam hal yang menawar cabangperusahan/bukan perusahaan pusatnya)B. Ijin UsahaNo. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* : ………………. Tanggal …………….Masa berlaku ijin usaha : ………………………………………Instansi pemberi ijin usaha : ………………………………………..* Pilih yang sesuaiC. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasia. Nomor Akta :b. Tanggal :c. Nama Notaris :2. Akta Perubahan Terakhira. Nomor Akta :b. Tanggal :c. Nama Notaris :D. Pengurus1. Komisaris (untuk PT)No. Nama No. KTP Jabatan dalamPerusahaan2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus PerusahaanNo. Nama No. KTP Jabatan dalamPerusahaan177

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003E. Data Keuangan1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)No. Nama No. KTP Alamat Persentase2. Pajak1. Nomor Pokok Wajib Pajak :2. Bukti Pelunasan Pajak Tahunterakhir Nomor/Tanggal3. Laporan bulanan PPH/PPN tigabulan terakhir Nomor/ Tanggal::3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun ….. (hanya untukjasa pemborongan)AKTIVA(dalam ribuan rupiah)PASIVAI Aktiva Lancar : Rp. ………. IV Utang jangkapendekKas : Rp. ………. Utang dagang : Rp.……….Bank : Rp. ………. Utang pajak : Rp.……….Piutang *) : Rp. ………. Utang lainnya : Rp.……….Persediaan Barang : Rp. ………. Jumlah (d) Rp. ……….Pekerjaan dalam : Rp. ……….prosesJumlah (a)Rp.……….V Utang jangkapanjang (e)II Aktiva tetap : Rp. ……….Peralatan dan : Rp. ………. VI Kekayaan bersihmesin(a+b+c) – (d+e)Inventaris : Rp. ……….Gedung-gedung : Rp. ……….Jumlah (b)Rp.……….III Aktiva lainnya (c) Rp.……….Rp. ……….Rp. ……….JumlahRp.……….JumlahRp. ……….*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp.Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) : Rp.Jumlah: Rp.178

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003………….., tanggal ……………….. 2003PT/CV. ………………………….Direktur Utama/Penanggung Jawab PerusahaanMaterai Rp. 6.000,-Nama JelasF. Data Personalia1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)No. N a m a Tgl/bln/thnlahirPendidikanJabatandalam“Proyek”PengalamanKerja (tahun)Profesi/keahlianSertifikat/Ijazah1 2 3 4 5 6 7 8Direktur Utama / Penanggung jawabPerusahaanNama JelasNo.G. Data Peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)JenisPeralatan/PerlengkapanJumlahKapasitasatauoutputpada saatiniMerkdantipeTahunpembuatanKondisiBaik/rusakLokasiSekarangBuktiKepemilikan1 2 3 4 5 6 7 8 9Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harusdapat ditunjukkan pada waktu diperlukanH. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)No.NamaPaketPekerjaanBidang/SubBidangPekerjaanLokasiPemberi Tugas /Pengguna JasaNamaAlamat/TeleponKontrak *)No /TanggalNilaiTanggal SelesaiMenurutKontrakBA.SerahTerima1 2 3 4 5 6 7 8 9 10179

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No.I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ( hanya untuk jasa pemborongan)BidangPekerjaanSubBidangPekerjaanLokasiPemberi Tugas /Pengguna JasaNamaAlamatTeleponKontrak *)No /TanggalNilaiProgres TerakhirTanggalPrestasiKerja(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10J. Modal KerjaSurat dukungan keuangan dari Bank:Nomor :Tanggal :Nama Bank :Nilai :Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabiladikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaandalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.…………………… , ………………. 200…PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..MateraiRp. 6.000,-Tanggal danCapPerusahaan(Nama Jelas)Jabatan180

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003FORMULIR 2CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAANJASA KONSULTANSIFormulir Isian Penilaian KualifikasiPekerjaan Jasa KonsultansiPengadaan ………………….Proyek/unit kerja …………………Departemen/Lembaga/Pemda …………..Tahun Anggaran ……..181

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAANJASA KONSULTANSIFormulir 2.a.SURAT PERNYATAAN MINATUNTUK MENGIKUTI PENGADAAN …….Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….... . .Jabatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………...Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . . . .. . ………………………..dan atas namaAlamat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan olehproyek/unit kerja …………… …………… , tahun anggaran ….., maka dengan ini saya menyatakanberminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan : ……………………….…. (namapekerjaan/kegiatan) sampai selesai.Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.……………….. , ……………. ……..200…PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..MateraiRp. 6.000,-Tanggal danCapPerusahaan(Nama Jelas)Jabatan182

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Formulir 2.b.PAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan …………………. (namapekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja…………….., dengan ini menyatakan bahwa saya :1. Tidak akan melakukan praktek KKN;2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, danprofesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untukmemberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaianpekerjaan/kegiatan ini;4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, sayabersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.………………………. , ………….200….1. Pengguna Barang/Jasa : …………(tanda tangan), ……… (nama jelas)2. Panitia/Pejabat Pengadaan :a. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)b. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)c. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)d. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)e. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)3. Penyedia Barang/Jasa : …………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)183

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Formulir 2.cCONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAANJASA KONSULTANSIFORMULIR-1 DAN FORMULIR-2 UNTUK JASA KONSULTANSISAMA DENGAN CONTOH FORMULIR-1 DAN FORMULIR-2 UNTUKJASA PEMBORONGANFormulir Isian Penilaian KualifikasiPengadaan ………………….Proyek/Unit kerja …………………Departemen/Lembaga/Pemda …………..Tahun anggaran ……..Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bertindak untuk : PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dan atas namaAlamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :1 Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat…………………… (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas no aktapendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);2 Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikanatau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;3 Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengankondite profesional saya;4 Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:A. Data Administrasi1. Umum1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan):2.Status (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan):PusatCabang184

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 20033. Alamat PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)No. TeleponNo. FaxE-Mail:::4. Alamat Kantor PusatNo. TeleponNo. FaxE-Mail::::(diisi, dalam hal yang menawar cabangperusahan/bukan perusahaan pusatnya)B. Ijin UsahaNo. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* : ………………. Tanggal …………….Masa berlaku ijin usaha : ………………………………………Instansi pemberi ijin usaha : ………………………………………..* Pilih yang sesuaiC. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasia. Nomor Akta :b. Tanggal :c. Nama Notaris :2. Akta Perubahan Terakhira. Nomor Akta :b. Tanggal :c. Nama Notaris :D. Pengurus1. Komisaris (untuk PT)No. Nama No. KTP Jabatan dalamPerusahaan2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus PerusahaanNo. Nama No. KTP Jabatan dalamPerusahaan185

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003E. Data Keuangan1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)No. Nama No. KTP Alamat Persentase2. Pajak1. Nomor Pokok Wajib Pajak :2. Bukti Pelunasan Pajak Tahunterakhir Nomor/Tanggal3. Laporan bulanan PPH/PPN tigabulan terakhir Nomor/ Tanggal::3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun ….. (hanya untukjasa pemborongan)AKTIVA(dalam ribuan rupiah)PASIVAI Aktiva Lancar : Rp. ………. IV Utang jangkapendekKas : Rp. ………. Utang dagang : Rp.……….Bank : Rp. ………. Utang pajak : Rp.……….Piutang *) : Rp. ………. Utang lainnya : Rp.……….Persediaan Barang : Rp. ………. Jumlah (d) Rp. ……….Pekerjaan dalam : Rp. ……….prosesJumlah (a)Rp.……….V Utang jangkapanjang (e)II Aktiva tetap : Rp. ……….Peralatan dan : Rp. ………. VI Kekayaan bersihmesin(a+b+c) – (d+e)Inventaris : Rp. ……….Gedung-gedung : Rp. ……….Jumlah (b)Rp.……….III Aktiva lainnya (c) Rp.……….Rp. ……….Rp. ……….JumlahRp.……….JumlahRp. ……….*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp.Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) : Rp.Jumlah: Rp.186

LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003………….., tanggal ……………….. 2003PT/CV. ………………………….Direktur Utama/Penanggung Jawab PerusahaanMaterai Rp. 6.000,-Nama JelasF. Data Personalia1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)No. N a m a Tgl/bln/thnlahirPendidikanJabatandalam“Proyek”PengalamanKerja (tahun)Profesi/keahlianSertifikat/Ijazah1 2 3 4 5 6 7 8Direktur Utama / Penanggung jawabPerusahaanNama JelasNo.G. Data Peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)JenisPeralatan/PerlengkapanJumlahKapasitasatauoutputpada saatiniMerkdantipeTahunpembuatanKondisiBaik/rusakLokasiSekarangBuktiKepemilikan1 2 3 4 5 6 7 8 9Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harusdapat ditunjukkan pada waktu diperlukanH. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)No.NamaPaketPekerjaanBidang/SubBidangPekerjaanLokasiPemberi Tugas /Pengguna JasaNamaAlamat/TeleponKontrak *)No /TanggalNilaiTanggal SelesaiMenurutKontrakBA.SerahTerima1 2 3 4 5 6 7 8 9 10187

No.LAMPIRAN IICONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASIKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ( hanya untuk jasa pemborongan)BidangPekerjaanSubBidangPekerjaanLokasiPemberi Tugas /Pengguna JasaNamaAlamatTeleponKontrak *)No /TanggalNilaiProgres TerakhirTanggalPrestasiKerja(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10J. Modal KerjaSurat dukungan keuangan dari Bank:Nomor :Tanggal :Nama Bank :Nilai :Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabiladikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaandalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.…………………… , ………………. 200…PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..MateraiRp. 6.000,-Tanggal danCapPerusahaan(Nama Jelas)JabatanSalinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum danPerundang-undangan,ttd.Lambock V. NahattandsDitetapkan di Jakartapada tanggal 3 Nopember 2003PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.MEGAWATI SOEKARNOPUTRI188

KONSOLIDASIKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003DAN PERUBAHANNYAKEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama)PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua)PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga)PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat)PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima)PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam)PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh)TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH189

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)1. KONSIDERANSMenimbang:Menimbang:Menimbang:Menimbang:Menimbang:Menimbang:Menimbang:Menimbang:a. bahwa agarpengadaanbarang/jasapemerintah yangdibiayai denganAnggaranPendapatan danBelanjaNegara/AnggaranPendapatan danBelanja Daerah(APBN/APBD)dapat dilaksanakandengan efektif danefisien denganprinsip persaingansehat, transparan,terbuka, danperlakuan yang adilbagi semua pihak,sehingga hasilnyadapatdipertanggungjawabkan baik dari segifisik, keuanganmaupun manfaatnyabagi kelancarantugas Pemerintahdan pelayananmasyarakat,dipandang perlumenyempurnakanKeputusan PresidenNomor 18 Tahun2000 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa Instansia. bahwapenyelesaianpekerjaan yangmenjadi tugaspemerintahberkaitan denganpengakhiran tugasdan pembubaranbadan khusus yangdibentuk untukpenyehatanperbankansebagaimanadimaksud dalamUndang-undangNomor 7 Tahun1992 tentangPerbankansebagaimana telahdiubah denganUndang-undangNomor 10 Tahun1998 harusdiselesaikandengan cepat;b. bahwa sehubungandenganpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhuruf a dan dalamupaya percepatanpengembaliankekayaan negaradan menunjangperbaikan kondisiekonomi nasional,dipandang perlua. bahwa sehubungandenganmendesaknya waktupelaksanaanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah ditahun 2005 sesuaidengan Undang-UndangNomor 32Tahun 2004 tentangPemerintahanDaerah danPeraturanPemerintah Nomor6 Tahun 2005tentang Pemilihan,PengesahanPengangkatan, danPemberhentianKepala Daerah danWakil KepalaDaerah, perludiadakan pengadaandan pendistribusiansurat suara, kartupemilih sertaperlengkapanpelaksanaanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerahsecara cepat dengantetapmengutamakanaspek kualitas,keamanan dan tepatwaktu;a. bahwa berdasarkanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangRepublikIndonesia Nomor2 Tahun 2005tentang BadanRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalam(NAD) danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara, BadanPelaksanaRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NAD danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara bertugasmelaksanakankegiatanpengadaanbarang/jasa sesuaiperaturanperundangundanganyangberlaku;b. bahwa untuka. bahwa denganberlakunya Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentangKeuangan Negaradan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentangPerbendaharaanNegara, dipandangperlu menyesuaikanbeberapa ketentuandan istilah di dalamKeputusan PresidenNomor 80 Tahun2003 sebagaimanatelah beberapa kalidiubah terakhirdengan PeraturanPresiden Nomor 70Tahun 2005 agarselaras dengankedua undangundangdimaksud;b. bahwa untuk lebihmeningkatkantransparansi dankompetisi dalampengadaanbarang/jasapemerintah sertauntuk mewujudkanefisiensi danefektifitaspengelolaankeuangan negara,dipandang perlumelakukana. bahwa untukmempercepatpengadaanperumahan bagimasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalam(NAD) danmasyarakatKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara yang terkenabencana alamgempa bumi dangelombangtsunami olehBadan PelaksanaRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NAD danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara, dipandangperlumenyesuaikanKeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimana telahbeberapa kalidiubah terakhira. bahwa sehubungandenganmendesaknya waktupelaksanaanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah diProvinsi NanggroeAceh DarussalamTahun 2006 sesuaidengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentangPemerintahan Acehdan PeraturanPemerintah Nomor6 Tahun 2005tentang Pemilihan,PengesahanPengangkatan, danPemberhentianKepala Daerah danWakil KepalaDaerah, perludilakukanpengadaan kartutanda penduduk,pengadaan danpendistribusiansurat suara, kartupemilih, sertaperlengkapanpelaksanaanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerahsecara cepat dengantetapmengutamakana. bahwa dalamrangkameningkatkanderajat kesehatanmasyarakatmelalui pengadaanobat dan alatkesehatan perludidukung jaminan,ketersediaan obatgenerik dan alatkesehatan;b. bahwa untukmempercepatpengadaan danpendistribusianbahan dan obatgeneriksebagaimanadimaksud padahuruf a, dipandangperlu segeramenetapkanpenyediabarang/jasamelaluipenunjukanlangsung dengantetap mengacupada kaidahkaidahyangberlaku dalampedomanpelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintah;190

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)Pemerintah;b. bahwa untukmaksud tersebut diatas, perluditetapkanKeputusan Presidententang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;segera menetapkankonsultan penilaimelaluipenunjukkanlangsung dengantetap mengacupada kaedahkaedahyangberlaku dalampedomanpelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintah;c. bahwa sehubungandengan hal-haltersebut di atas,dipandang perlumengubahKeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003,tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;b. bahwa dalam rangkamempercepatpengadaan danpendistribusianperlengkapanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerahtersebut, dipandangperlu segeramenetapkanpenyediabarang/jasa melaluipenunjukanlangsung dengantetap mengacukepada kaidahkaidahyang berlakudalam pedomanpelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintah;c. bahwa berdasarkanpertimbangantersebut pada hurufa dan huruf b,dipandang perlumenetapkanPeraturan Presidententang PerubahanKedua atasKeputusan PresidenNomor 80 Tahun2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;memperlancarpelaksanaan tugasBadan PelaksanaRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NAD danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara, khususnyadalammelaksanakankegiatanpengadaanbarang/jasa untukrehabilitasi danrekonstruksi diProvinsi NAD danKepulauan NiasSumatera Utara,dipandang perlumenyesuaikanKeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah dengankondisi yang ada,agarpelaksanaannyadapat dilakukandengan cepat,efektif dan efisien,dengan tetapberpegang padaprinsip persaingansehat, transparan,terbuka danpenyempurnaanterhadap ketentuanmengenai tata carapengumuman dalamrangka pengadaanbarang/jasapemerintah;c. bahwa untuk lebihmemperoleh hasilyang maksimaldalam pelaksanaansertifikasi bagiPejabat PembuatKomitmen danpanitia/pejabatpengadaan dalamrangkameningkatkankompetensi keahlianpengadaanbarang/jasapemerintah,dipandang perlumengatur kembalibatas waktukewajiban syaratsertifikasi bagiPejabat PembuatKomitmen danpanitia/pejabatpengadaan dalampengadaanbarang/jasapemerintah;d. bahwa sehubunganpertimbangansebagaimanadimaksud padahuruf a, huruf b, danhuruf c, dipandangperlu mengubahdengan PeraturanPresiden Nomor 8Tahun 2006, agarpelaksanaannyadapat dilakukandengan cepat,efektif dan efisiendengan tetapberpegang padaprinsip persaingansehat, transparan,terbuka danperlakuan yangadil bagi semuapihak sertaakuntabel;b. bahwa berdasarkanpertimbangantersebut padahuruf a, dipandangperlu menetapkanPeraturan Presidententang PerubahanKelima AtasKeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;aspek kualitas,keamanan dan tepatwaktu;b. bahwa dalam rangkamempercepatpengadaan danpendistribusianperlengkapanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah,perlu segeramenetapkanpenyediabarang/jasa melaluipenunjukanlangsung dengantetap mengacu padakaidah-kaidah yangberlaku dalampedomanpelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintah;c. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud padahuruf a dan huruf b,perlu menetapkanPeraturan Presidententang PerubahanKeenam AtasKeputusan PresidenNomor 80 Tahun2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/Jasac. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud padahuruf a dan hurufb, perlumenetapkanPeraturan Presidententang PerubahanKetujuh AtasKeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;191

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)perlakuan yangadil bagi semuapihak sertaakuntabel;c. bahwa berdasarkanpertimbangantersebut padahuruf a dan hurufb, dipandang perlumenetapkanPeraturan Presidententang PerubahanKetiga AtasKeputusanPresiden Nomor80 Perpres no 70tentang PerubahanKetiga Keppres 80Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;Keputusan PresidenNomor 80 Tahun2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;Pemerintah;Mengingat:Mengingat:Mengingat:Mengingat:Mengingat:Mengingat:Mengingat:Mengingat:1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar 1945sebagaimana telahdiubah denganPerubahan KeempatUndang-UndangDasar 1945;2. PeraturanPemerintah Nomor29 Tahun 2000tentangPenyelenggaraanJasa Konstruksi1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar 1945sebagaimana telahdiubah denganPerubahanKeempat Undang-Undang Dasar1945;2. PeraturanPemerintah Nomor29 Tahun 2000tentangPenyelenggaraan1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945;2. Undang-undangNomor 17 Tahun2003 TentangKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2003 Nomor47, TambahanLembaran Negara1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesia Tahun1945;2. Undang-UndangNomor 17 Tahun2003 tentangKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor 47,1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945;2. PeraturanPemerintah Nomor29 Tahun 2000tentangPenyelenggaraanJasa Konstruksi(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2000 Nomor1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesia Tahun1945;2. Undang-UndangNomor 17 Tahun2003 tentangKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor 47,1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945;2. Undang-UndangNomor 17 Tahun2003 tentangKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2003 Nomor47, TambahanLembaran Negara1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesia Tahun1945;2. Undang-UndangNomor 23 Tahun1992 tentangKesehatan(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun1992 Nomor 100,192

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2000 Nomor64, TambahanLembaran NegaraNomor 3956);3. Keputusan PresidenNomor 42 Tahun2002 tentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanja Negara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2002 Nomor73, TambahanLembaran NegaraNomor 4212);Jasa Konstruksi(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2000 Nomor 64,TambahanLembaran NegaraNomor 3956);3. KeputusanPresiden Nomor42 Tahun 2002tentang PedomanPelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanja Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2002 Nomor 73,TambahanLembaran NegaraNomor 4212);4. KeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaan Barangdan JasaPemerintah(Lembaran NegaraRI Tahun 2003Nomor 120,TambahanLembaran NegaraNomor 4330);Republik IndonesiaNomor 4286);3. Undang-undangNomor 1 Tahun2004 TentangPerbendaharaanNegara (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 5,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4355);4. Undang-undangNomor 15 Tahun2004 TentangPemeriksaanPengelolaan danTanggung JawabKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor66, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4400);5. Undang-undangNomor 32 Tahun2004 TentangPemerintahanDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 125,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4437);TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4286);3. Undang-UndangNomor 1 Tahun2004 tentangPerbendaharaanNegara (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 5,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);4. Undang-UndangNomor 15 Tahun2004 tentangPemeriksaanPengelolaan danTanggung JawabKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 66,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4400);5. PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangRepublikIndonesia Nomor64, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia3956);3. Keputusan PresidenNomor 42 Tahun2002 tentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanja Negara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2002 Nomor73, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4212),sebagaimana telahdiubah denganKeputusan PresidenNomor 72 Tahun2004 (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 92,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4418);4. Keputusan PresidenNomor 80 Tahun2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4286);3. Undang-UndangNomor 1 Tahun2004 tentangPerbendaharaanNegara (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 5,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);4. Undang-UndangNomor 15 Tahun2004 tentangPemeriksaanPengelolaan danTanggung JawabKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 66,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4400);5. Undang-UndangNomor 10 Tahun2005 tentangPenetapanPeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor 4286);3. Undang-UndangNomor 1 Tahun2004 tentangPerbendaharaanNegara (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 5,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4355);4. Undang-UndangNomor 15 Tahun2004 tentangPemeriksaanPengelolaan danTanggung JawabKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor66, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4400);5. Undang-UndangNomor 32 Tahun2004 tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 125,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4437)TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3495);3. Undang-UndangNomor 17 Tahun2003 tentangKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor 47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4286);4. Undang-UndangNomor 1 Tahun2004 tentangPerbendaharaanNegara (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 5,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);5. Undang-UndangNomor 15 Tahun2004 tentangPemeriksaanPengelolaan danTanggung JawabKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepublik193

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7).bpkp.go.id6. PeraturanPemerintah Nomor6 Tahun 2005Tentang Pemilihan,PengesahanPengangkatan, danPemberhentianKepala Daerah danWakil KepalaDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2005 Nomor 22,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4480);7. Keputusan PresidenRepublik IndonesiaNomor 80 Tahun2003 TentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2003 Nomor120, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4430)sebagaimana telahdiubah denganKeputusan PresidenRepublik IndonesiaNomor 61 Tahun2004 (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2 Tahun 2005tentang BadanRehabilitasi danRekonstruksiWilayah dariKehidupanMasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalam(NAD) danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara;6. Peraturan PresidenNomor 34 Tahun2005 tentangPembentukanBadan Rehabilitasidan RekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utara;7. KeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor 120,TambahanLembaran NegaraTahun 2003 Nomor120, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4430),sebagaimana telahbeberapa kalidiubah terakhirdengan PeraturanPresiden Nomor 70Tahun 2005;PenggantiUndang-UndangRepublikIndonesia Nomor2 Tahun 2005tentang BadanRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalam(NAD) danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara menjadiUndang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2005 Nomor 111,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4550);6. Peraturan PresidenNomor 34 Tahun2005 tentangPembentukanBadan Rehabilitasidan RekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utara;sebagaimana telahdiubah denganUndang-UndangNomor 8 Tahun2005 tentangPenetapan PeraturanPemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 2005 tentangPerubahan AtasUndang-UndangNomor 32 Tahun2004 tentangPemerintahanDaerah MenjadiUndang-Undang(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor108 TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4548);6. Undang-UndangNomor 11 Tahun2006 tentangPemerintahan Aceh(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2006 Nomor62, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4633);7. PeraturanPemerintah Nomor6 Tahun 2005tentang Pemilihan,PengesahanPengangkatan, danIndonesia Tahun2004 Nomor 66,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4400);6. PeraturanPemerintah Nomor72 Tahun 1998tentangPengamananSediaan FarmasiDan AlatKesehatan(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun1998 Nomor 138,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3781);7. KeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor 120,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4330)194

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)2004 Nomor 77);RepublikIndonesia Nomor4430)sebagaimana telahbeberapa kalidiubah terakhirdengan PeraturanPresiden Nomor32 Tahun 2005(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2005 Nomor 36);7. KeputusanPresiden Nomor80 Tahun 2003tentang PedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor 120,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4330)sebagaimana telahbeberapa kalidiubah terakhirdengan PeraturanPresiden Nomor 8Tahun 2006;PemberhentianKepala Daerah danWakil KepalaDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2005 Nomor 22,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4480)sebagaimana telahdiubah terakhirdengan PeraturanPemerintah Nomor17 Tahun 2005;8. Keputusan PresidenNomor 80 Tahun2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2003 Nomor120, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4330)sebagaimana telahbeberapa kalidiubah terakhirdengan PeraturanPresiden Nomor 79Tahun 2006;sebagaimana telahbeberapa kalidiubah terakhirdengan PeraturanPresiden Nomor85 Tahun 2006;MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN:Menetapkan:KEPUTUSANMenetapkan:KEPUTUSANMenetapkan:PERATURANMenetapkan:PERATURANMenetapkan :PERATURANMenetapkan:PERATURANMenetapkan:PERATURANMenetapkan:PERATURAN195

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PRESIDENTENTANGPEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH.PRESIDENTENTANGPERUBAHAN ATASKEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR80 TAHUN 2003TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH.PRESIDENTENTANGPERUBAHANKEDUA ATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR80 TAHUN 2003TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAHPRESIDENTENTANGPERUBAHANKETIGA ATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR80 TAHUN 2003TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH.PRESIDENTENTANGPERUBAHANKEEMPAT ATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR80 TAHUN 2003TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH.PRESIDENTENTANGPERUBAHANKELIMA ATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR80 TAHUN 2003TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH.PRESIDENTENTANGPERUBAHANKEENAM ATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR80 TAHUN 2003TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH.PRESIDENTENTANGPERUBAHANKETIGA ATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR80 TAHUN 2003TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH.BATANG TUBUH2.PASAL 1PENGERTIAN ISTILAHPerubahan8. Panitia pengadaanadalah tim yangdiangkat olehpenggunabarang/jasa untukmelaksanakanpemilihanpenyediabarang/jasa;9. Pejabat pengadaanadalah personilyang diangkat olehpengguna8. Panitia pengadaanadalah tim yangdiangkat olehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran / DewanGubernur BI /Pimpinan BHMN /Direksi BUMN /Direksi BUMD,untukmelaksanakanpemilihan penyediabarang barang/jasa.9. Pejabat Pengadaanadalah 1 (satu)orang yangdiangkat olehPengguna196

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003barang/jasa untukmelaksanakanpemilihanpenyediabarang/jasa dengannilai sampaidengan Rp50.000.000,00(lima puluh jutarupiah);Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)Anggaran / KuasaPenggunaAnggaran / DewanGubernur BI /Pimpinan BHMN /Direksi BUMN /Direksi BUMDuntukmelaksanakanpengadaanbarang/jasa dengannilai sampai denganRp. 50.000.000,00(lima puluh juta).PenambahanJudul/Pasal/AyatBaru1a. Pejabat PembuatKomitmen adalahpejabat yangdiangkat olehPenggunaAnggaran / KuasaPenggunaAnggaran / DewanGubernur BankIndonesia (BI) /Pemimpin BadanHukum MilikNegara (BHMN) /Direksi BadanUsaha MilikNegara(BUMN)/BadanUsaha MilikDaerah (BUMD)sebagai pemilikpekerjaan, yangbertanggung jawabatas pelaksanaanpengadaan197

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)barang/jasa.1b. PenggunaAnggaran adalahsebagaimanadimaksud dalamUndang-UndangNomor 1 Tahun2004 tentangPerbendaharaanNegara.1c. Kuasa PenggunaAnggaran adalahpejabat yangditunjuk olehPenggunaAnggaranKementrian/Lembaga/Satuan KerjaPerangkat Daerah.8a. Unit LayananPengadaan(Procurement Unit)adalah satu unityang terdiri daripegawai-pegawaiyang telah memilikisertifikat keahlianpengadaanbarang/jasapemerintah, yangdibentuk olehPenggunaAnggaran /Gubernur / Bupati /Walikota / DewanGubernur BI /Pimpinan BHMN /Direksi BUMDyang bertugassecara khusus198

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)untukmelaksanakanpemilihan penyediabarang/jasa dilingkunganDepartemen /Lembaga /SekretariatLembaga TinggiNegara /Pemerintah Daerah/ Komisi / BI /BHMN / BUMN /BUMD.23. Surat kabarnasional adalahsurat kabar yangberoplah besar danmemiliki peredaranluas secaranasional, yangtercantum dalamdaftar surat kabarnasional yangditetapkan olehMenteriKomunikasi danInformatika.24. Surat kabarprovinsi adalahsurat kabar yangberoplah besar danmemiliki peredaranluas di daerahprovinsi, yangtercantum dalamdaftar surat kabaryang ditetapkanoleh Gubernur.199

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)25. Website pengadaannasional adalahwebsite yangdikoordinasikanoleh MenteriPerencanaanPembangunanNasional / KepalaBappenas untukmengumumkanrencana pengadaanbarang/jasa diDepartemen /Lembaga / Komisi /BI / PemerintahDaerah / BHMN /BUMN / BUMDdan kegiatanpengadaanbarang/jasapemerintah.PenghapusanPasal/Ayat/Paragraf2. Pejabat PembuatKomitmen adalahkepalakantor/satuankerja/pemimpinproyek/pemimpinbagianproyek/penggunaanggaranDaerah/pejabatyang disamakansebagai pemilikpekerjaan yangbertanggungjawab ataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa dalam200

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)lingkungan unitkerja/proyektertentu;4. Kepalakantor/satuankerja adalahpejabat strukturaldepartemen/lembaga yangbertanggungjawab ataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa yangdibiayai dari danaanggaran belanjarutin APBN;5. Pemimpinproyek/pemimpinbagian proyekadalah pejabatyang diangkat olehMenteri /PemimpinLembaga /Gubernur / Bupati/ Walikota /pejabat yangdiberi kuasa, yangbertanggungjawab ataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa yangdibiayai darianggaran belanjapembangunanAPBN;6. PenggunaAnggaran Daerah201

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)adalah pejabat dilingkunganpemerintahpropinsi /kabupaten / kotayang bertanggungjawab ataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa yangdibiayai dari danaanggaran belanjaAPBD;7. Pejabat yangdisamakan adalahpejabat yangdiangkat olehpejabat yangberwenang dilingkunganTentara NasionalIndonesia (TNI) /KepolisianRepublikIndonesia (Polri) /pemerintah daerah/ Bank Indonesia(BI) / BadanHukum MilikNegara (BHMN) /Badan UsahaMilik Negara(BUMN) / BadanUsaha MilikDaerah (BUMD),yang bertanggungjawab ataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa yangdibiayai dariAPBN/APBD;202

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/20033.Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PASAL 4KEBIJAKAN UMUMPenambahanJudul/Pasal/AyatBarui. mengumumkankegiatanpengadaanbarang/jasapemerintah secaraterbuka melaluisurat kabarnasional dan/atausurat kabarprovinsi.Pasal 4A(1) Pemilihan suratkabar nasional dansurat kabarprovinsi sebagaidimaksud dalamPasal 4 huruf i,dilakukan sesuaitata cara pemilihanpenyediabarang/jasasebagaimana diaturdalam PeraturanPresiden ini.(2) Pemilihan suratkabar nasional dansurat kabarprovinsisebagaimanadimaksud pada ayat(1) dilaksanakanoleh MenteriNegara203

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PerencanaanPembangunanNasional/KepalaBappenas untuksurat kabarnasional danGubernur untuksurat kabarprovinsi.(3) Menteri NegaraPerencanaanPembangunanNasional/KepalaBappenas danGubernurmelaksanakanpemilihan suratkabar sebagaimanadimaksud pada ayat(2) berdasarkandaftar surat kabaryang beroplahbesar dan memilikiperedaran luasyang dikeluarkanoleh MenteriKomunikasi danInformatika.(4) Segala biaya yangtimbul dalamrangka pemilihansurat kabarsebagaimanadimaksud pada ayat(2), dibebankanpada AnggaranPendapatan danBelanjaNegara/AnggaranPendapatan danBelanja Daerah.204

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/20034.Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PASAL 9PERSYARATAN DAN TUGAS POKOK PEJABAT PEMBUAT KOMITMENPerubahan(2) Berdasarkanusulan pimpinanunit kerja yangbersangkutandengan persyaratansebagaimanadimaksud dalamayat (1), penggunabarang/jasadiangkat dengansurat keputusanMenteri/PanglimaTNI/Kapolri/PemimpinLembaga /Gubernur / Bupati /Walikota / DewanGubernur BI /Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN /BUMD ataupejabat yang diberikuasa.(2) Pejabat PembuatKomitmen diangkatdengan suratKeputusanPenggunaAnggaran / KuasaPenggunaAnggaran / DewanGubernur BI /Pemimpin BHMN /Direksi BUMNBUMD.PenambahanJudul/Pasal/AyatBaru(6) Pejabat PembuatKomitmen dapatmelaksanakanproses pengadaanbarang/jasasebelum dokumenanggaran disahkansepanjanganggaran untukkegiatan yang205

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)bersangkutan telahdialokasikan,dengan ketentuanpenerbitan suratpenunjukanpenyediabarang/jasa(SPPBJ) danpenandatangankontrak pengadaanbarang/jasadilakukan setelahdokumen anggaranuntukkegiatan/proyeksebagaimanadimaksud pada ayat(4) disahkan.PenghapusanPasal/Ayat/Paragraf(3)bmengangkatpanitia/pejabatpengadaanbarang/jasa;5.PASAL 10PEMBENTUKAN, PERSYARATAN, TUGAS POKOK DAN KEANGGOTAAN PANITIA / PEJABAT PENGADAAN / UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT)PerubahanSubjudul: ParagrafKeduaPembentukan,Persyaratan, TugasPokok danKeanggotaanPanitia/PejabatPengadaanSubjudul: ParagrafKeduaPembentukan,Persyaratan, TugasPokok danKeanggotaan Panitia /Pejabat Pengadaan /Unit LayananPengadaan(Procurement Unit)206

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PenambahanJudul/Pasal/AyatBaru(2a)Pengadaansebagaimanadimaksud padaayat (1) dan ayat(2) dapatdilaksanakanoleh UnitLayananPengadaan(ProcurementUnit).PenambahanJudul/Pasal/AyatBaru(3a) Dalam halpengadaanbarang/jasadilakukan olehBadan PelaksanaRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utara,anggota panitiapengadaan berasaldari instansinyasendiri atauinstansi teknisPemerintah, dandapat menyertakanpihak lain yang207

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)ditunjuk olehKepala Badanpelaksana.(8)c. Pejabat yangbertugasmelakukanverifikasi suratpermintaanpembayarandan/atau pejabatyang bertugasmenandatanganisurat perintahmembayar.6.PASAL 17METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYAPerubahan(2) Pelelangan umumadalah metodapemilihanpenyediabarang/jasa yangdilakukan secaraterbuka denganpengumumansecara luas melaluimedia massa danpapanpengumumanresmi untukpenerangan umumsehinggamasyarakat luasdunia usaha yangberminat danmemenuhikualifikasi dapatmengikutinya.(2) Pelelangan umumadalah metodapemilihanpenyediabarang/jasa yangdilakukan secaraterbuka denganpengumumansecara luassekurangkurangnyadi satusurat kabarnasional dan/atausatu surat kabarprovinsi.208

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003(3) Dalam hal jumlahpenyediabarang/jasa yangmampumelaksanakandiyakini terbatasyaitu untukpekerjaan yangkompleks, makapemilihanpenyediabarang/jasa dapatdilakukan denganmetoda pelelanganterbatas dandiumumkan secaraluas melalui mediamassa dan papanpengumumanresmi denganmencantumkanpenyediabarang/jasa yangtelah diyakinimampu, gunamemberikesempatan kepadapenyediabarang/jasa lainnyayang memenuhikualifikasi.Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)(3) Dalam hal jumlahpenyediabarang/jasa yangmampumelaksanakandiyakini terbatasdan untukpekerjaan yangkompleks, makapemilihanpenyediabarang/jasa dapatdilakukan denganmetoda pelelanganterbatas dandiumumkan secaraluas sekurangkurangnyadi satusurat kabarnasional dan/atausatu surat kabarprovinsi denganmencantumkanpenyediabarang/jasa yangmampu, gunamemberikesempatankepada penyediabarang/jasa lainnyayang memenuhikualifikasi.209

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/20037.Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PASAL 20PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYAPenambahanJudul/Pasal/AyatBaruPasal 20APengumumanpengadaan barang /jasa pemborongan /jasa lainnya denganmetode pelelanganumum sebagaimanadimaksud dalam Pasal20 ayat (1) dan metodepelelangan terbatassebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (2)wajib dilakukan denganketentuan sebagaiberikut:a. untuk pengadaandengan metodepelelangan umumyang bernilaisampai denganRp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) diumumkansekurangkurangnyadi:1) satu suratkabar provinsidi lokasikegiatanbersangkutan;210

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)2) satu suratkabar nasional,dalam haljumlahpenyediabarang/jasayang mampumelaksaanakankegiatantersebut yangberdomisili diprovinsisetempatkurang dari 3(tiga)penyediabarang/jasa.b. untuk pengadaandengan metodepelelanganumum/terbatasyang bernilai diatasRp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) diumumkansekurangkurangnyadi satusurat kabarnasional dan satusurat kabarprovinsi di lokasikegiatanbersangkutan.211

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/20038.Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PASAL 22METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSIPerubahan(2) Seleksi umumadalah metodapemilihanpenyedia jasakonsultansi yangdaftar pendekpesertanya dipilihmelalui prosesprakualifikasisecara terbukayaitu diumumkansecara luas melaluimedia massa danpapanpengumumanresmi untukpenerangan umumsehinggamasyarakat luasmengetahui danpenyedia jasakonsultansi yangberminat danmemenuhikualifikasi dapatmengikutinya.(3) Seleksi terbatasadalah metodapemilihanpenyedia jasakonsultansi untukpekerjaan yangkompleks dandiyakini jumlahpenyedia jasa yangmampumelaksanakan(2) Seleksi umumsebagaimanadimaksud pada ayat(1) merupakanmetode pemilihanpenyedia jasakonsultansi yangdaftar pendekpesertanya dipilihmelalui prosesprakualifikasi yangdiumumkan secaraluas sekurangkurangnyadi satusurat kabarnasional dan/atausatu surat kabarprovinsi.(3) Seleksi terbatassebagaimanadimaksud pada ayat(1) merupakanmetode pemilihanpenyedia jasakonsultansi untukpekerjaan yangkompleks dandiyakini jumlahpenyedia jasa yang212

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/20039.pekerjaan tersebutjumlahnyaterbatas.Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)mampumelaksanakanpekerjaan tersebutjumlahnya terbatas,dan diumumkansecara luassekurangkurangnyadi satusurat kabarnasional dan/atausatu surat kabarprovinsi denganmencantumkanpenyedia jasa yangmampu gunamemberikesempatan kepadapenyedia jasalainnya yangmemenuhikualifikasi.PASAL 25PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSIPenambahanJudul/Pasal/AyatBaruPasal 25A(1) Untuk pengadaanjasa konsultansidengan metodeseleksiumum/seleksiterbatas dengannilai diatasRp200.000.000,00(dua ratus jutarupiah) wajibdiumumkansekurang-213

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)kurangnya di satusurat kabarnasional dan satusurat kabarprovinsi di lokasikegiatanbersangkutan.(2) Untuk pengadaanjasa konsultansidengan metodeseleksi umum yangbernilai sampaidenganRp200.000.000,00(dua ratus jutarupiah), wajibdiumumkansekurangkurangnyadi satusurat kabarprovinsi di lokasikegiatanbersangkutan atausekurangkurangnyadi satusurat kabarnasional dalam haluntuk kegiatandimaksud tidakdapat dipenuhi olehsekurangkurangnya5 (lima)penyedia jasakonsultasi dikabupaten / kota /provinsi yangbersangkutan.214

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/200310.Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PASAL 30JENIS KONTRAKPerubahan(8) Kontrak tahunjamak adalahkontrakpelaksanaanpekerjaan yangmengikat danaanggaran untukmasa lebih dari 1(satu) tahunanggaran yangdilakukan ataspersetujuan olehMenteri Keuanganuntuk pengadaanyang dibiayaiAPBN, Gubernuruntuk pengadaanyang dibiayaiAPBD Propinsi,Bupati/Walikotauntuk pengadaanyang dibiayaiAPBDKabupaten/Kota.(8) Kontrak tahunjamak adalahkontrakpelaksanaanpekerjaan yangmengikat danaanggaran untukmasa lebih dari 1(satu) tahunanggaran yangdilakukan ataspersetujuan olehMenteri Keuanganuntuk pengadaanyang dibiayaiAPBN, Gubernuruntuk pengadaanyang dibiayaiAPBD Propinsi,Bupati/Walikotauntuk pengadaanyang dibiayaiAPBDKabupaten/Kota,Kepala BadanPelaksanaRehabilitasi danRekonstruksiWilayah dankehidupanMasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utarauntuk pengadaanyang dibiayai215

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)APBN dalamrangka kegiatanrehabilitasi danrekonstruksiwilayah dankehidupanmasyarakatProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utara.11.PASAL 37SANKSIPerubahan(1) Bila terjadiketerlambatanpenyelesaianpekerjaan akibatdari kelalaianpenyediabarang/jasa, makapenyediabarang/jasa yangbersangkutandikenakan dendaketerlambatansekurangkurangnya1o/oo(satu perseribu) perhari dari nilaikontrak.(1) Bila terjadiketerlambatanpenyelesaianpekerjaan akibatdari kelalaianpenyediabarang/jasa,sebagaimana diaturdalam kontrak,maka penyediabarang/jasa yangbersangkutandikenakan dendaketerlambatansekurangkurangnya1/1000(satu perseribu) perhari dari nilaikontrak.216

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/200312.Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PASAL 44PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERIPerubahan(2) Pengaturanmengenai daftarinventarisasi danpenyebarluasaninformasibarang/jasaproduksi dalamnegerisebagaimanadimaksud dalamayat (1) yangdikeluarkan olehdepartemen yangmembidangiperindustrian danperdagangan.(2) Pengaturanmengenai daftarinventarisasi danpenyebarluasaninformasibarang/jasaproduksi dalamnegerisebagaimanadimaksud dalamayat (1) yangdikeluarkan olehdepartemen yangmembidangiperindustrian13.PASAL 48PENGAWASANPenambahanJudul/Pasal/AyatBaru(5a)Dalam halberdasarkantembusanlaporan hasilpemeriksan yangdisampaikanoleh unitpengawasaninternsebagaimanadimaksud padaayat (5), BPKP217

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)PENJELASAN13. PENJELASAN – PASAL 4menilai terdapatpenyimpangandalampengadaanbarang/jasa,maka BPKPdapatmenindaklanjutinya.Huruf hPengumumansecara terbukaartinya diumumkandi media cetak,media elektronik,dan papanpengumumanresmi untukpenerangan umum.Huruf hPengumumansecara terbukaartinya rencanapengadaanDepartemen /Lembaga / Komisi/ BI / PemerintahDaerah / BHMN /BUMN / BUMDdiumumkan diwebsitepengadaannasional denganalamatwww.pengadaannasionalbappenas.go.id yangdikoordinasikanoleh MenteriNegeraPerencanaanPembangunanNasional / KepalaBappenasdan/atau diwebsiteDepartemen /218

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)Pasal 4ALembaga / KomisiBI / PemerintahDaerah / BHMN /BUMN / BUMDyang telahdiintegrasikan kewebsitepengadaannasional.Pemilihan surat kabarsebagaimana dimaksuddalam pasal inidimaksudkan agarcalon penyediabarang/jasa danmasyarakat dapatdengan mudahmendapatkan informasimengenai rencanakegiatan pengadaanbarang/jasapemerintah. Di lainpihak, dengan telahditetapkannya suratkabar untukpengumuman kegiatanpengadaanbarang/jasa, PejabatPembuat Komitmenakan mengeluarkanbiaya pengumumanlelang yang lebihmurah sehingga padaakhirnya menghematAPBN/APBD.219

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004 Perpres 32/2005 Perpres 70/2005 Perpres 8/2006 Perpres 79/2006 Perpres 85/2006 Perpres 95/2007(Perubahan Ke-1) (Perubahan Ke-2) (Perubahan Ke-3) (Perubahan Ke-4) (Perubahan Ke-5) (Perubahan Ke-6) (Perubahan Ke-7)14. PENJELASAN – PASAL 10Ayat (2a)Cukup jelasAyat (3a)Cukup jelas15. PENJELASAN – PASAL 17Ayat (2)Pengumumanpemilihanpenyediabarang/jasa harusdapat memberikaninformasi secaraluas kepadamasyarakat duniausaha baikpengusaha daerahsetempat maupunpengusaha daerahlainnya.Ayat (3)Cukup jelasAyat (2)Pengumumanpemilihan penyediabarang/jasa harusdapat memberikaninformasi secaraluas kepadamasyarakat duniausaha baikpengusaha daerahsetempat maupunpengusaha daerahlainnya.Pengumumanpemilihan penyediabarang/jasatersebut, selaindilakukanmelalui surat kabarsebagaimanadimaksud padaayat ini,diupayakan pulamelaluiWebsitepengadaannasional.Ayat (3)Pengumumanpemilihan penyediabarang/jasadengan metode220

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)pelelanganterbatas, selaindiumumkan secaraluas melalui suratkabar sebagaimanadimaksud padaayat ini,diupayakan pulamelalui websitepengadaan.Ayat (5) Ayat (5)Cukup jelasYang dimaksuddalam keadaantertentu adalah:a. penanganandarurat untukpertahanannegara,keamanan dankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidak dapatditunda atauharusdilakukansegera,termasukpenanganandarurat akibatbencana alamserta tindakandarurat untukpencegahanbencanadan/ataukerusakaninfrastruktur221

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)yang apabilatidak segeradilaksanakandipastikandapatmembahayakankeselamatanmasyarakat.Pekerjaansebagaikelanjutan daritindakandarurat di atas,untukselanjutnyadilakukansesuai dengantata carapengadaanbarang/jasasebagaimanadiatur di dalamPeraturanPresiden ini;dan/ ataub. pekerjaan yangperludirahasiakanyangmenyangkutpertahanan dankeamanannegara yangditetapkan olehPresiden;dan/atauc. pekerjaan yangberskala kecildengan nilaimaksimumRp50.000.000,0222

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)0 (lima puluhjuta rupiah),denganketentuan:1) untukkeperluansendiri;dan/atau2 )teknologisederhana;dan/atau3) risiko kecil;dan/atau4) dilaksanakanoleh penyediabarang/jasausaha orangperseorangandan/atau badanusaha keciltermasukkoperasi kecil;dan/atauAyat (5)d. pekerjaan yanghanyadapatdilakukanoleh pemegang hakpaten atau pihakyang telahmendapat ijin;dan/ataue. pekerjaanpengadaanbarang danpendistribusian223

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)logistikpemilihanKepalaDaerah danWakilKepala Daerahyangpenanganannyamemerlukanpelaksanaansecara cepatdalam rangkapenyelenggara-anpemilihanKepalaDaerah danWakil KepalaDaerah yangdiselenggarakansampaidengan bulanJuli 2005berdasarkanperaturanperundangundangan.Pekerjaantersebutmeliputipengadaan danpendistribusiansurat suara,kartu pemilihbesertaperlengkapanlainnya untukpelaksanaanpemilihanKepalaDaerah danWakil224

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)KepalaDaerah;dan/atauf. pekerjaanpengadaanbarang/jasa yangpenanganannyamemerlukanpelaksanaansecara cepat dalamrangka rehabilitasidan rekonstruksi diProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utarayang dilaksanakanoleh BadanRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NAD danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara. Pekerjaantersebut meliputi:1) pekerjaanpengadaanperumahan,yangwaktu pelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum1 Juli 2006;Ayat (5) f.1) pekerjaanpengadaanperumahan, yangwaktu pelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum31Desember2006;2) pekerjaan yangdilakukan dalamrangka meneruskanpekerjaan225

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)pengadaanperumahan yangtidak dilaksanakanoleh pemberi hibahsesuai dengantenggat waktu yangtelah ditetapkanoleh BadanRehabilitasi danRekonstruksi, yangpenyelesaianpekerjaannya perludilaksanakansecara cepat palinglama 1 (satu) tahunsetelah pemberihibah tidak mampumelaksanakankewajibannya;dan/atauAyat (5)g. pekerjaanpengadaan barangdanpendistribusianlogistik pemilihanKepalaDaerah dan WakilKepala Daerah diProvinsi NanggroeAceh Darussalamyangpenanganannyamemerlukanpelaksanaansecara cepat dalamrangkapenyelenggaraanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala DaerahProvinsi dan226

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)kabupaten/kotayangdiselenggarakansampai denganbulanDesember 2006berdasarkanperaturanperundangundangan.Pekerjaan tersebutmeliputipengadaan KartuTanda Penduduk,pengadaan danpendistribusiansurat suara, kartupemilihbesertaperlengkapanlainnya untukpelaksanaanpemilihan KepalaDaerah danWakil KepalaDaerah.Yang dimaksuddalam keadaankhususadalah:a. pekerjaanberdasarkantarif resmi yangditetapkanpemerintah;ataub. pekerjaan /barangspesifik yanghanya dapat227

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)dilaksanakanoleh satupenyediabarang/jasa,pabrikan,pemegang hakpaten; atauc. merupakan hasilproduksi usahakecil ataukoperasi keciatau pengrajinindustri kecilyang telahmempunyaipasar danharga yangrelatif stabil;ataud. pekerjaan yangkompleks yanghanya dapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologikhususdan/atau hanyaada satupenyediabarang/jasayang mampumengaplikasikannya.e. pekerjaanpengadaan dandistribusi bahanobat, obat dan alatkesehatan dalamrangka menjamin228

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)ketersediaan obatuntuk pelaksanaanpeningkatanpelayanankesehatan kepadamasyarakat yangjenis, jumlah danharganya telahditetapkan olehMenteri yangbertanggungjawab di bidangkesehatan.16. PENJELASAN – PASAL 20APasal 20APengumumanpengadaan barang /jasa pemborongan /jasa lainnya denganmetode pelelanganumum / terbatas yangbernilai di atasRp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah),selain dilakukan disurat kabarnasional/provinsi,diupayakan puladiumumkan di websitepengadaan nasional.17. PENJELASAN – PASAL 22Ayat (2)Pengumumanpemilihanpenyedia jasakonsultansi harusdapat memberikaninformasi kepadaAyat (2)Pengumumanpemilihan penyediajasa konsultansiharus dapatmemberikaninformasi kepada229

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)masyarakat luas,terutama penyediajasa konsultansibaik dari daerahsetempat maupundari daerahlainnya.masyarakat luas,ter utama penyediajasa konsultansibaik dari daerahsetempat maupundari daerah lainnya.Pengumumanpemilihan penyediajasa konsultansitersebut, selaindiumumkan di suratkabarnasional/provinsi,diupayakan pulauntuk diumumkandi websitepengadaannasional.Ayat (5)Cukup jelasAyat (5)Yang dimaksuddalam keadaantertentu dankeadaan khususdalam ayat iniadalah:a. penanganandarurat untukpertanahannegara,keamanan dankeselamatanmasyarakatyangpelaksanaanpekerjaannyatidak dapatditunda/harusdilakukansegera;dan/atau230

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)b. penyedia jasatunggal;dan/atauc. pekerjaan yangperludirahasiakanyangmenyangkutpertahanan dankeamanannegara yangditetapkan olehPresiden;dan/ataud. pekerjaan yangberskala kecildenganketentuan:untuk keperluansendiri,mempunyairisiko kecil,menggunakanteknologisederhana,dilaksanakanolehpenyedia jasausahaorangperseorangandan badanusaha kecil,dan/ataubernilaisampai denganRp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah);dan/atau231

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)e. pekerjaan yanghanya dapatdilakukanolehpemegang hakpaten ataupihak yangtelah mendapatizin; dan/atauf. pekerjaan yangmemerlukanpenyelesaiansecara cepatdalam rangkapengembaliankekayaannegara yangpenanganannyadilakukansecara khususberdasarkanperaturanperundangundangan.Pekerjaansebagaimanadimaksud padahuruf f adalahpekerjaan yangdilakukan untukmenyelesaikanpekerjaan yangdiserahkankepadaPemerintah olehbadan khususyang dibentukdalam rangkapenyehatanperbankansebagaimanadimaksud dalam232

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)Undang-UndangNomor 7 Tahun1992 tentangPerbankansebagaimanatelah diubahdengan Undang-Undang Nomor10 Tahun1998, termasukpenilaianpertanggungjawabanbadankhusus dimaksud;dan/atauAyat (5)Ayat (5)g. pekerjaan yangmemerlukanpenyelesaiansecara cepat dalamrangka rehabilitasidan rekonstruksi diProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utarayang dilaksanakanoleh BadanRehabilitas danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NAD danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara.Pekerjaansebagaimanadimaksud padag. pekerjaan yangmemerlukanpenyelesaiansecara cepatdalam rangkarehabilitasi danrekonstruksi diProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utarayang dilaksanakanoleh BadanRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakatProvinsi NAD danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara.Pekerjaansebagaimana233

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)huruf g adalahpekerjaan desaindan perencanaan,yang waktupelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum1 Juli 2006.dimaksud padahuruf g adalahpekerjaan desaindan perencanaan,yang waktupelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum31 Desember 2006.18. PENJELASAN – PASAL 25Pasal 25AAyat (1)Pengumumanpengadaan jasakonsultansisebagaimanadiatur pada ayatini, selaindiumumkan disurat kabarnasional dan suratkabar provinsidiupayakan pulauntuk diumumkandi websitepengadaannasional.Ayat (2)Cukup jelas234

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)LAMPIRAN-LAMPIRAN19. LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.A.4)A)(4)Pekerjaan pengadaanbarang danpendistribusian logistikpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah yangpenanganannyamemerlukanpelaksanaan secaracepat dalam rangkapenyelenggaraanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah yangdiselenggarakansampai dengan bulanJuli 2005 berdasarkanperaturan perundangundangan.20. LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.A.4)A)(5)Pekerjaan pengadaanbarang/jasa yangpenanganannyamemerlukanpelaksanaan secaracepat dalam rangkarehabilitasi danrekonstruksi di ProvinsiNanggroe AcehDarussalam danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara yangdilaksanakan olehBadan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayahdan KehidupanPekerjaan pengadaanbarang/jasa yangpenanganannyamemerlukanpelaksanaan secaracepat dalam rangkarehabilitasi danrekonstruksi di ProvinsiNanggroe AcehDarussalam danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara yangdilaksanakan olehBadan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayahdan Kehidupan235

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)Masyarakat ProvinsiNAD dan KepulauanNias Provinsi SumateraUtara.Pekerjaansebagaimana dimaksuddalam angka (5)meliputi:a. pekerjaanpengadaanperumahan, yangwaktu pelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum 1Juli 2006;Masyarakat ProvinsiNAD dan KepulauanNias Provinsi SumateraUtara.Pekerjaan sebagaimanadimaksud dalam angka(5) meliputi:a. pekerjaan pengadaanperumahan, yangwaktu pelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum31 Desember 2006;b. pekerjaan yangdilakukan dalamrangka meneruskanpekerjaanpengadaanperumahan yangtidak dilaksanakanoleh pemberi hibahsesuai dengantenggat waktu yangtelah ditetapkan olehBadan Rehabilitasidan Rekonstruksi,yang penyelesaianpekerjaannya perludilaksanakan secaracepat paling lama 1(satu) tahun ssetelahpemberi hibah tidakmampumelaksanakankewajibannya.b. pekerjaan yangdilakukan dalamrangka meneruskanpekerjaan pengadaanperumahan yangtidak dilaksanakanoleh pemberi hibahsesuai dengantenggat waktu yangtelah ditetapkan olehBadan Rehabilitasidan Rekonstruksi,yang penyelesaianpekerjaannya perludilaksanakan secaracepat paling lama 1(satu) tahun setelahpemberi hibah tidakmampumelaksanakankewajibannya.236

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)21. LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.A.4)A)(6)pekerjaan pengadaanbarang danpendistribusianlogistik pemilihanKepala Daerah danWakil Kepala Daerahdi Provinsi NanggroeAceh Darussalamyang penanganannyamemerlukanpelaksanaan secaracepat dalam rangkapenyelenggaraanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala DaerahProvinsi dankabupaten/kota yangdiselenggarakansampai dengan bulanDesember 2006berdasarkan peraturanperundang-undangan.Pekerjaan tersebutmeliputi pengadaanKartu TandaPenduduk, pengadaandan pendistribusiansurat suara, kartupemilih besertaperlengkapan lainnyauntuk pelaksanaanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah.237

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)22. LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.A.4)B)(5)Pekerjaan pengadaandan distribusi bahanobat, obat dan alatkesehatan dalamrangka menjaminketersediaan obat untukpelaksanaanpeningkatan pelayanankesehatan kepadamasyarakat yang jenis,jumlah dan harganyatelah ditetapkan olehMenteri yangbertanggung jawab dibidang kesehatan.23. LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.B.4)F.pekerjaan yangmemerlukanpenyelesaian secaratepat dalam rangkapengembaliankekayaan negara yangpenanganannyadilakukan secarakhusus berdasarkanperaturan perundangundangan.24. LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.B.4)G.pekerjaan yangmemerlukanpenyelesaian secaracepat dalam rangkarehabilitasi danrekonstruksi di ProvinsiNanggroe AcehDarussalam danKepulauan Niaspekerjaan yangmemerlukanpenyelesaian secaracepat dalam rangkarehabilitasi danrekonstruksi di ProvinsiNanggroe AcehDarussalam danKepulauan Nias238

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)Provinsi SumateraUtara yangdilaksanakan olehBadan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayahdan KehidupanMasyarakat ProvinsiNAD dan KepulauanNias Provinsi SumateraUtara.Pekerjaansebagaimana dimaksuddalam huruf g adalahpekerjaan desain danperencanaan, yangwaktu pelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum 1Juli 2006.Provinsi SumateraUtara yangdilaksanakan olehBadan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayahdan KehidupanMasyarakat ProvinsiNAD dan KepulauanNias Provinsi SumateraUtara.Pekerjaan sebagaimanadimaksud dalam huruf gadalah pekerjaan desaindan perencanaan, yangwaktu pelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum31Desember 2006.25. LAMPIRAN I BAB I HURUF D.1.B.1)a) Penayanganpengumumanlelang sekurangkurangnyadilaksanakanselama 7 (tujuh)hari kerja dalamhal pengumumandilakukan di papanpengumumanresmi untukpenerangan umum,dan internet.Penayanganpengumumanlelang yangdilaksanakanmelalui mediacetak, radio atautelevisi minimaldilakukan 1 (satu)a) Penayanganpengumumanlelang sekurangkurangnyadilaksanakanselama 7 (tujuh)hari kerja di websitepengadaannasional.Penayanganpengumumanlelang yangdilaksanakanmelalui surat kabarnasional/provinsiminimal dilakukan1 (satu) kali, diawalmasa pengumuman.239

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)kali, diawal masapengumuman;b) Pengambilandokumenpenawarandilakukan satu harisetelahpengumumansampai dengansatu hari sebelumbatas akhirpemasukandokumenpenawaran;b) Pendaftaran danPengambilandokumenpenawarandilakukan 1 (satu)hari setelahpengumumansampai dengan satuhari sebelum batasakhir pemasukandokumenpenawaran;c) Penjelasan(aanwijzing)dilaksanakanpaling cepat 7(tujuh) hari kerjasejak tanggalpengumuman;c) Penjelasan(aanwijzing)dilaksanakan palingcepat 4 (empat) harikerja sejak tanggalpengumuman;d) Pemasukandokumenpenawaran dimulaisatu hari setelahpenjelasan(aanwijzing). Batasakhir pemasukandokumenpenawaransekurangkurangnya7(tujuh) hari kerjasetelah penjelasan.d) Pemasukandokumenpenawaran dimulai1 (satu) hari setelahpenjelasan(aanwijzing). Batasakhir pemasukandokumenpenawaransekurangkurangnya2 (dua)hari kerja setelahpenjelasan.Penetapan waktupemasukandokumenpenawaran harusmemperhitungkanwaktu yang240

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)diperlukan untukmempersiapkandokumenpenawaran sesuaidengan jenis,kompleksitas, danlokasi pekerjaan.Contoh:waktu pemasukandokumenpenawaran untukpengadaan ATKcukup 2 (dua) harikerja, waktupemasukandokumenpenawaran untukpengadaan untukpeningkatan jalankabupaten/kota 14(empat belas) harikerja, waktupemasukandokumenpenawaran untukpengadaanpekerjaan kompleksdapat lebih dari 30(tiga puluh) harikerja.e) Evaluasipenawaran dapatdilakukan dalamwaktu 1 (satu) hariatau sesuai denganwaktu yangdiperlukan.Contoh: evaluasipenawaranpengadaansederhana, misalATK dapat241

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)diselesaikan dalamwaktu 1 (satu) hari,waktu evaluasipenawaranpekerjaanpeningkatan jalanprovinsi diperlukanselama kuranglebih 5 (lima) hari,waktu evaluasipenawaranpekerjaanpembangunanbendunganserbaguna (multipurpose dam)diperlukan selamadapat lebih 15(lima belas) hari.26. LAMPIRAN I BAB I HURUF D.1.B.2)Pengalokasian waktu diluar proses butir a)sampai dengan butir d)di atas, diserahkansepenuhnya kepadapengguna barang/jasa.Pengalokasian waktu diluar proses butir a)sampai dengan butir d)di atas, diserahkansepenuhnya kepadaPejabat PembuatKomitmen, kecualiditentukan lain dalamPeraturan Presiden ini.27. LAMPIRAN I BAB I HURUF D.1.B.3)Berikut ini contoh tabeljadwal pengadaanbarang/jasapemborongan/jasalainnya denganpascakualifikasi:(Contoh tabel jadwaldapat dilihat padaKonsolidasi Keppres 80242

MATRIKS PERUBAHANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003No. Keppres 80/2003Keppres 61/2004(Perubahan Ke-1)Perpres 32/2005(Perubahan Ke-2)Perpres 70/2005(Perubahan Ke-3)Perpres 8/2006(Perubahan Ke-4)Perpres 79/2006(Perubahan Ke-5)Perpres 85/2006(Perubahan Ke-6)Perpres 95/2007(Perubahan Ke-7)Tahun 2003 perihalLampiran-Lampiran onpage 90, red.)28. LAMPIRAN I BAB II HURUF A.1.L.7)SPPBJ harus dibuatpaling lambat 5 (lima)hari kerja setelahpengumumanpenetapan pemenanglelang dan segeradisampaikan kepadapemenang lelang.Dalam hal tidak adasanggahan, SPPBJharus diterbitkan palinglambat 6 (enam) harikerja setelahpengumumanpenetapan pemenanglelang dan dalam halterdapat sanggahan,SPPBJ harusditerbitkan palinglambat 1 (satu) harisetelah jawaban atassemua sanggahantersebut dijawab sertasegera SPPBJ tersebutdisampaikan kepadapemenang lelang.243

KONSOLIDASIKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003DAN PERUBAHANNYAKEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama)PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua)PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga)PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat)PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima)PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam)PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh)TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH244

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003CatatanMatriks Klausul Kontrak Pengadaan ini merupakan sarana bantu bagi para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memetakan secaramudah klausul-klausul (contract provisions) yang bersifat mutlak dan mengikat (mandatory) sebagaimana diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 dansemua perubahannya untuk dicantumkan dalam setiap bentuk kontrak pengadaan pemerintah. Mayoritas klausul-klausul kontrak ini sebagaimanatercantum dalam Keppres 80 Tahun 2003 hanya bersifat untuk memberikan arahan mengenai substansi yang akan diatur tetapi tidak dilengkapi denganredaksi atau bunyi klausul itu sendiri. Oleh karena itu, para pengelola pengadaan masih dituntut untuk dapat menerjemahkan substansi klausul-klausulkontrak ke dalam redaksi kontrak yang benar.No. Hal Yang Diatur Substansi PengaturanDasar HukumMengikatRedaksi KlausulKontrakPenjabaranReferensi1. Para pihak Para pihak yangmenandatangani kontrakyang meliputi nama,jabatan, dan alamat.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (a)Tidak ada. a) Menjelaskanidentitas dari parapihak yangmenandatanganikontrak. Identitaspara pihak meliputi:nama, jabatan, danalamat sertakedudukan parapihak dalam kontraktersebut, apakahsebagai pihakpertama atau pihakkedua;b) Para pihak dalamkontrak terdiri daridua pihak yaitu:(1) Pihak pertamaadalah pihakPejabatPembuatKomitmen;(2) Pihak keduaKeppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 1.a. 6)245

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakadalah pihakpenyediabarang/jasayang telahditunjuk untukmelaksanakanpekerjaan;(3) Menjelaskanbahwa pihakpihaktersebutbertindak untukdan atas namasiapa dan dasaria bertindak;(4) Penjelasanmengenaiidentitas parapihak harusjelas dan terincidanmenerangkanhal yangsebenarnya;(5) Apabila pihakkedua dalamkontrakmerupakansuatukonsorsium,kerjasama, jointventure, danbentukkerjasamalainnya, makaharus246

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakdijelaskannama bentukkerjasamanya,siapa sajaanggotanya,dan siapa yangmemimpin danmewakilikerjasamatersebut.2. Hal yang diperjanjikan Pokok pekerjaan yangdiperjanjikan denganuraian yang jelasmengenai jenis danjumlah barang/jasa yangdiperjanjikan.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (b)Tidak ada.Pernyataan bahwa parapihak telah sepakat atausetuju untukmengadakan kontrakmengenai obyek yangdikontrakkan sesuaidengan jenispekerjaannya.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 1.b. 1)3. Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban parapihak yang terikat didalam perjanjian.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (c)Tidak ada.Hak dan kewajiban parapihak adalah ketentuanmengenai hak-hak yangdimiliki sertakewajiban-kewajibanyang harus dilaksanakanoleh Pejabat PembuatKomitmen dan penyediabarang/jasa dalammelaksanakan kontrak.Hak dan kewajiban parapihak adalah:a) Hak dan kewajibanpihak PejabatPembuat KomitmenKeppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 11)247

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrak(1) Mengawasi danmemeriksapekerjaan yangdilaksanakanoleh penyediabarang/jasa;(2) Memintalaporan-laporansecara periodikmengenaipelaksanaanpekerjaan yangdilakukan olehpihak penyediabarang/jasa;(3) Membayarpekerjaan sesuaidengan hargakontrak yangtelah ditetapkankepada pihakpenyediabarang/jasa;(4) Memberikanfasilitas berupasarana danprasarana yangdibutuhkan olehpihak penyediabarang/jasa untukkelancaranpelaksananpekerjaan sesuaiketentuankontrak.248

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakb) Hak dan kewajibanPihak PenyediaBarang/Jasa(1) Menerimapembayaranuntukpelaksanaanpekerjaan sesuaidengan hargayang telahditentukan dalamkontrak;(2) Berhak memintafasilitas-fasilitasdalam bentuksarana danprasarana daripihak PejabatPembuatKomitmen untukkelancaranpelaksanaanpekerjaan sesuaiketentuankontrak;(3) Melaporkanpelaksanaanpekerjaan secaraperiodik kepadapihak PejabatPembuatKomitmen;(4) Melaksanakandanmenyelesaikan249

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakpekerjaan sesuaidengan jadualpelaksanaanpekerjaan yangtelah ditetapkandalam kontrak;(5) Memberikanketeranganketeranganyangdiperlukan untukpemeriksaanpelaksanaan yangdilakukan pihakPejabat PembuatKomitmen;(6) Menyerahkanhasil pekerjaansesuai denganjadualpenyerahanpekerjaan yangtelah ditetapkandalam kontrak;(7) Kontraktor harusmengambillangkah-langkahyang cukupmemadai untukmelindungilingkungan baikdi dalam maupundi luar tempatkerja danmembatasiperusakan dan250

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakpengaruh/gangguan kepadamasyarakatmaupunmiliknya, sebagaiakibat polusi,kebisingan dankerusakan lainsebagai akibatkegiatankontraktor.4. Harga dan pembayaran Nilai atau harga kontrakpekerjaan, serta syaratsyaratpembayaran.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (d)Tidak ada.Pernyataan bahwa parapihak telah menyetujuibesarnya harga kontrak.Harga kontrak harusditulis dengan angkadan huruf, serta rinciansumber pembiayaannya.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 1.b. 2)8) PembayaranPembayaran adalahketentuan mengenaicara-cara dantermin pembayaranserta mata uangyang digunakan.Cara pembayaranharus disesuaikandengan ketentuandalam dokumenanggaran.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a.251

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrak9) HargaHarga adalahketentuan mengenaiharga yang harusdibayarkan olehPejabat PembuatKomitmen kepadapenyediabarang/jasa ataspelaksanaanpekerjaan dalamkontrak. Hargakontrak harus jelas,pasti, dan dirincisumberpembiayaannya.5. Syarat khusus danspesifikasi teknisberdasarkan jenispengadaanPersyaratan danspesifikasi teknis yangjelas dan terinci.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (e)Tidak ada.Lihat ketentuanketentuanspesifikberdasarkan jenispengadaan barang ataujasa pemborongan ataujasa lainnya atau jasakonsultansi yangtercantum dalam bagian“Ketentuan Khusus” dibawah “Syarat-SyaratUmum Kontrak”.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.b.6. Jadwalpenyelesaian/penyerahanTempat dan jangkawaktu penyelesaian /penyerahan dengandisertai jadwal waktupenyelesaian /Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (f)Tidak ada.Jadual pelaksanaanpekerjaan adalahketentuan mengenai:a) Kapan kontrak mulaiberlaku;Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 12)252

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakpenyerahan yang pastiserta syarat-syaratpenyerahannya.b) Kapan pekerjaanmulai dilaksanakan;c) Kapan penyerahanhasil pekerjaan daripenyedia barang/jasakepada PejabatPembuat Komitmen.7. Mutu Jaminan teknis/hasilpekerjaan yangdilaksanakan dan/atauketentuan mengenaikelaikan.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (g)Tidak ada.Lihat ketentuanketentuanspesifikberdasarkan jenispengadaan barang ataujasa pemborongan ataujasa lainnya atau jasakonsultansi yangtercantum dalam bagian“Ketentuan Khusus” dibawah “Syarat-SyaratUmum Kontrak”.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.b.8. Wanprestasi Ketentuan mengenaicidera janji dan sanksidalam hal para pihaktidak memenuhikewajibannya.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (h)Tidak ada. - -9. Pemutusan sepihak Ketentuan mengenaipemutusan kontraksecara sepihak.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (i)Tidak ada.Pemutusan Kontrakadalah ketentuanmengenai kapan kontrakdapat diputuskan, dibagidua yaitu:a) Pemutusan kontrakoleh pihak penyediabarang/jasa;b) Pemutusan kontrakKeppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 17)253

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakoleh pihak PejabatPembuat Komitmen.10. Keadaan kahar (forcemajeure)Ketentuan mengenaikeadaan memaksa.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (j)Tidak ada.a) Yang dimaksudkeadaan kahar adalahsuatu keadaan yangterjadi diluarkehendak para pihaksehingga kewajibanyang ditentukandalam kontrakmenjadi tidak dapatdipenuhi;b) Yang digolongkankeadaan kahar adalah:(1) Peperangan;(2) Kerusuhan;(3) Revolusi;(4) Bencana alam:banjir, gempabumi, badai,gunung meletus,tanah longsor,wabah penyakit,dan angin topan;(5) Pemogokan;(6) Kebakaran;(7) Gangguanindustri lainnya.c) Keadaan kahar initidak termasuk hal-halyang merugikan yangdisebabkan olehperbuatan ataukelalaian para pihak;Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 15)254

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakd) Keterlambatanpelaksanaanpekerjaan yangdiakibatkan olehkarena terjadinyakeadaan kahar tidakdapat dikenai sanksi;e) Siapa yangmenanggung kerugianakibat terjadinyakeadaan kahar,diserahkan padakesepakatan parapihak;f) Tindakan yangdiambil untukmengatasi terjadinyakeadaan kahar,diserahkan kepadakesepakatan dari parapihak.11. Kegagalan pelaksanaanpekerjaanKetentuan mengenaikewajiban para pihakdalam hal terjadikegagalan dalampelaksanaan pekerjaan.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (k)Tidak ada.Keterlambatanpelaksanaanpekerjaan adalahketentuanmengenai:a) Hal-hal yangberkaitan denganketerlambatandalam pelaksanaanpekerjaan olehpihak penyediabarang/jasa atauPejabat PembuatKeppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 14)255

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakKomitmen darijadual yangditentukan dalamkontrak;b) Sanksi yangdiberikan kepadapihak penyediabarang/jasa atauPejabat PembuatKomitmen jikaterjadiketerlambatanpelaksanaanpekerjaan;c) Pengecualian dariketentuan butir b)akibat keadaankahar.Lihat ketentuanketentuanspesifikberdasarkan jenispengadaan barang ataujasa pemborongan ataujasa lainnya atau jasakonsultansi yangtercantum dalam bagian“Ketentuan Khusus” dibawah “Syarat-SyaratUmum Kontrak”.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.b.12. Perlindungan tenagakerjaKetentuan mengenaiperlindungan tenagakerja.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (l)Tidak ada.Lihat ketentuanketentuanspesifikberdasarkan jenispengadaan barang atauKeppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.b.256

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakjasa pemborongan ataujasa lainnya atau jasakonsultansi, sepertiperlindungan upah,yang tercantum dalambagian “KetentuanKhusus” di bawah“Syarat-Syarat UmumKontrak”.13. Tanggung jawablingkungan hidupKetentuan mengenaibentuk dan tanggungjawab gangguanlingkungan.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (m)Tidak ada.(7) Kontraktor harusmengambillangkah-langkahyang cukupmemadai untukmelindungilingkungan baik didalam maupun diluar tempat kerjadan membatasiperusakan danpengaruh/gangguan kepadamasyarakat maupunmiliknya, sebagaiakibat polusi,kebisingan dankerusakan lainsebagai akibatkegiatan kontraktor.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 11) b)257

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrak14. Penyelesaian perselisihan Ketentuan mengenaipenyelesaianperselisihan.Keppres 80 Tahun 2003Bab II, BagianKesebelas, Pasal 29 ayat(1) (n)Tidak ada.Penyelesaianperselisihan adalahketentuan mengenaipenyelesaianperselisihan atausengketa antara parapihak dalam kontrak.Cara yang diambil dapatmelalui pengadilan ataudi luar pengadilan yaitumelalui musyawarah,mediasi, konsiliasi atauarbitrase di Indonesia.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 18)15. Penggunaan produksidalam negeri dan SNI(Standar NasionalIndonesia)Dalam perjanjian wajibmencantumkanpersyaratanpenggunaan:a. Standar NasionalIndonesia (SNI) ataustandar lain yangberlaku dan/ataustandar internasionalyang setara yangditetapkan olehinstansi terkait yangberwenang;b. produksi dalamnegeri sesuai dengankemampuan industrinasional;c. tenaga ahli dan/ataupenyediabarang/jasa dalamKeppres 80 Tahun 2003Bab IV, BagianPertama, Pasal 40 ayat(3)Tidak ada.Asal barang dan jasaadalah ketentuanmengenai penjelasandari negara mana asalbarang atau jasa yangmenjadi obyekperjanjian dalamkontrak.Asal barang adalahtempat barangdiperoleh, antara laintempat barangditambang, tumbuh,atau diproduksi.Dalam ketentuan inijuga harus dirincikomponen dalam negeridan komponenKeppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 3)258

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontraknegeri.Upaya pendayagunaanproduksi dalam negeripada proses pengadaanbarang/jasa dilakukansebagai berikut:1) Dalam dokumenpengadaanbarang/jasa dimuatsecara jelasketentuan dan syaratpenggunaan hasilproduksi dalamnegeri dandijelaskan kepadasemua peserta.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab IV, A.2. a.impornya. Asal barangharus dibedakan dengannegara penjual.Penjelasan dan rinciankomponen dalam negeridan impor dijelaskanpada syarat-syaratkhusus kontrak.16. Perlindungan usaha keciltermasuk koperasi kecilMenjaga akuntabilitasusaha kecil termasukkoperasi kecil dalampengadaan barang/jasapemerintah.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab IV, A.8. a. 3)Kepada penyediabarang/jasa bukanusaha kecil yangterbuktimenyalahgunakanfasilitas dankesempatan yangdiperuntukkan bagiusaha kecil termasukkoperasi kecilsebagaimana diaturdalam Undang-undangNomor 9 Tahun 1995,maka yangbersangkutandikenakan sanksi- -259

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontraksebagaimanatermaktub dalamPasal 34, Pasal 35 danPasal 36 undangundangtersebut yaitusebagai berikut:a) Barang siapadengan maksuduntukmenguntungkandiri sendiri atauorang lain secaramelawan hukumdengan mengakuatau memakai namausaha kecil sehinggamemperolehfasilitas kemudahandana, keringanantarif, tempat usaha,bidang dan kegiatanusaha, ataupengadaan barangdan jasa ataupemboronganpekerjaanPemerintah yangdiperuntukkan dandicadangkan bagiusaha kecil yangsecara langsungatau tidak langsungmenimbulkankerugian bagi usaha260

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakkecil diancamdengan pidanapenjara paling lamalima tahun ataupidana denda palingbanyakRp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);b) Perbuatansebagaimanadimaksud padabutir a) di atasadalah tindakpidana kejahatan;c) Jika tindak pidanasebagaimanadimaksud padabutir a) dilakukanoleh atau atas namabadan usaha, dapatdikenakan sanksiadministratifberupa pencabutansementara ataupencabutan tetapizin usaha olehinstansi yangberwenang.a) Apabila penyediabarang/jasa yangditunjuk adalahpenyediaKeppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, C. 2.a. 22)261

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakbarang/jasa usahakecil termasukkoperasi kecil, makadalam kontrakdimuat ketentuanbahwa pekerjaantersebut harusdilaksanakan sendirioleh penyediabarang/jasa yangditunjuk dandilarang diserahkanataudisubkontrakkankepada pihak lain;b) Apabila penyediabarang/jasa yangterpilih adalahpenyediabarang/jasa bukanusaha keciltermasuk koperasikecil, maka dalamkontrak dimuat:(1) Penyediabarang/jasawajib bekerjasama denganpenyediabarang/jasausaha keciltermasukkoperasi kecil,antara lain262

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakdenganmensubkontrakkan sebagianpekerjaannya;(2) Dalammelaksanakankewajiban diatas penyediabarang/jasaterpilih tetapbertanggungjawabpenuhataskeseluruhanpekerjaantersebut;(3) Bentukkerjasamatersebut hanyauntuk sebagianpekerjaan,dilarangmensubkontrakkan seluruhpekerjaantersebut;(4) Membuatlaporanperiodikmengenaipelaksanaanketetapan diatas.263

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrakc) Apabila ketentuantersebut di atasdilanggar, makakontrak akan bataldan penyediabarang/jasadikenakan sanksiyang ditetapkandalam KeputusanPresidenini.Menjagaakuntabilitaspemaketanpekerjaan untukusaha keciltermasuk koperasikecil.17. Penyesuaian harga (priceadjustment)Untuk kontrak yangjangka waktupelaksanaannya lebihdari 12 (dua belas)bulan, bila dianggapperlu, dalam dokumenpengadaan dapatdicantumkan ketentuantentang penyesuaianharga (price adjustment)dan sekaligus dijelaskanrumus-rumuspenyesuaian harga yangakan digunakan.Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab I, F. 1.i.Tidak ada.Lihat ”Tata CaraPerhitunganPenyesuaian Harga(Price Adjustment)”Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab II, E.264

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAANKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Dasar Hukum Redaksi KlausulNo. Hal Yang Diatur Substansi Pengaturan Penjabaran ReferensiMengikatKontrak18. Kewenangan dalamsubkontrakDalam dokumenpengadaan harusmemuat ketentuantentang hubungankontrak kerja dengansub penyediabarang/jasa dan hakintervensi PejabatPembuat Komitmenterhadap sub penyediabarang/jasa dalam halhalyang menyangkut:Keppres 80 Tahun 2003Lampiran I, Bab I, F. 1.k.Tidak ada - -1) pembayaran kepadasub penyediabarang/jasa;2) hubungan langsungdengan subpenyediabarang/jasa dalamkaitan pelaksanaanpekerjaan.265

KONSOLIDASIKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003DAN PERUBAHANNYAKEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama)PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua)PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga)PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat)PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima)PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam)PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh)TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH266

INDEKSBBarang ............................................................... 14Berita AcaraBerita Acara Hasil Inspeksi ................ 152, 155Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi....................................... 118, 119, 131, 133Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)...... 110Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP)............................................... 105, 124, 128Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) 103, 123Berita Acara Serah TErima......................... 154DDaftar Hitam...................................Lihat "Sanksi"Pemeriksaan.................................................. 29Dokumen Pengadaan......................................... 14Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 94–97Jasa Konsultansi ..................................... 97–98HHarga Perkiraan Sendiri (HPS).............. 31, 92–93JJasa Konsultansi ........................................ 14, 131Jasa Lainnya ...................................................... 14Jasa Pemborongan ............................................. 14KKeadaan Kahar (Force Majeure)....... 137–38, 148Kemitraan............................ 14, 65, 100, 121, 124Keppres 80 Tahun 2003Maksud dan Tujuan ...................................... 18Ruang Lingkup ............................................. 22Kontrak Pengadaan............................................ 54Amandemen.................................................. 59Bentuk KontrakKontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ). 58Kuitansi Pembayaran ............................... 58Surat Perintah Kerja (SPK)...................... 58Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak........... 59Isi Kontrak .................................................... 54Lampiran (Appendixes).................... 145–46Surat Perjanjian (Letter of Agreement) 133–34Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SpecialConditions of Contract)............... 133–34Syarat-Syarat Umum Kontrak (GeneralConditions of Contract)............... 134–44Jenis Kontrak ................................................ 55Pelaksanaan Kontrak ............................ 155–56Barang.............................................. 153–54Jasa Konsultansi............................... 151–52Jasa Pemborongan............................ 149–51Ketentuan Umum............................. 146–49Pembayaran .......................................... 59, 147Penandatanganan Kontrak ............................ 58Pengertian..................................................... 14Penghentian dan Pemutusan............60, 148–49Penyelesaian Perselisihan............................. 62Sanksi ........................................................... 61Serah Terima Pekerjaan................................ 61Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) .......... 146Koreksi Aritmatik ........................................... 108KualifikasiPascakualifikasi............................................ 32Prakualifikasi................................................ 32Prinsip .............................................32, 171–72Kuasa Pengguna Anggaran ............................... 14LLelang Terbatas (Limited Sealed Bidding)Pengertian..................................................... 35Tahapan Pelaksanaan ................................. 117Lelang Umum (Open Sealed Bidding)Pengertian..................................................... 35Tahapan Pelaksanaan ........................... 99–117Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) ...................................... 71MMonitoring dan EvaluasiLaporan Realisasi Pengadaan....................... 67PPakta integritas.................................................. 14Panitia PengadaanLarangan....................................................... 26Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok danKeanggotaan.................................26, 76, 77Pengertian..................................................... 14Pejabat Pembuat KomitmenLarangan....................................................... 24Pengertian..................................................... 14Persyaratan dan Tugas Pokok....................... 24Tanggung Jawab........................................... 24Pejabat PengadaanLarangan....................................................... 26Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok danKeanggotaan.................................26, 76, 77Pengertian................................................. ii, 14Pekerjaan Kompleks.......................................... 14Pekerjaan Tambah........................................... 148Pemilihan Langsung (Competitive Proposals)Pengertian..................................................... 35Tahapan Pelaksanaan ........................... 117–18Pemilihan Penyedia Barang/Jasa....................... 14Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBimbingan Teknis ........................................ 67Etika Pengadaan ........................................... 20Kebijakan Umum Pengadaan ....................... 19Pengadaan dengan Pendanaan Pinjaman/HibahLuar Negeri (PHLN)........................ 167–69Optimalisasi Produksi Dalam Negeri .. Lihat"Produksi Dalam Negeri"267

INDEKSKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003Pengadaan mendahului pengesahan anggaran................................................................. 24Pengadaan Secara Elektronis (ElectronicProcurement) ......................................... 170Pengadaan untuk Investasi............................ 22Pengadaan untuk Penanggulangan BencanaAlam/Sosial/Perang ......................... 119–20Pengertian..................................................... 14Prinsip Dasar Pengadaan .............................. 18Pengaduan Masyarakat........ 51, 68, 112, 118, 170Pengawasan (Audit)Mekanisme ..................................... 68, 169–70Sanksi ........................................................... 69Pengguna Anggaran .......................................... 14PengumumanPengumuman Pelaksanaan Pengadaan(Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya)................................................................. 42Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan (JasaKonsultansi)............................................. 50Rencana Pengadaan ...................................... 67Penjelasan Lelang (Aanwijzing) .................. 102–3Penunjukan Langsung (Sole Source)Pengadaan Bencana/Perang..Lihat "Pengadaanuntuk Penanggulangan BencanaAlam/Sosial/Perang" di bawah "PengadaanBarang/Jasa Pemerintah"Pengertian..................................................... 35Tahapan Pelaksanaan............................ 118–19Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi (SoleSource)Pengertian..................................................... 43Tahapan Pelaksanaan.............. 130–31, 132–33Penyedia Barang/JasaPengertian..................................................... 14Persyaratan ................................................... 29Penyesuaian Harga (Price Adjustment)Pengertian............................................. 96, 148Tata Cara Perhitungan .......................... 156–57Persengkongkolan Pengadaan (Bid Rigging)..... 69Perusahaan Asing .............................................. 65Produksi Dalam NegeriKewajiban....................................... 64, 161–62Komponen Dalam Negeri........................... 163Mekanisme Penggunaan ....................... 66, 161Pembinaan ............................................ 164–65Pengawasan .......................................... 165–66PHLN dan Optimalisasi Produksi DalamNegeri ........................................ 65, 162–63Preferensi Harga ................................... 66, 164Standar Nasional Indonesia (SNI) ................ 64SSanggahan Pengadaan ......... 51, 112–13, 118, 127SanksiDaftar Hitam.... 32, 60, 69, 102, 109, 149, 165,171Denda (Penyedia Barang/Jasa) ............. 61, 148Ganti Rugi (PPK)............................ 61–62, 148Segmentasi Penyedia Barang/JasaJasa Konstruksi (Transisi) ............................ 71Pemaketan Pekerjaan.............................. 67, 75Seleksi Langsung (Competitive Proposals)Pengertian..................................................... 43Tahapan Pelaksanaan ..........................130, 132Seleksi Terbatas (Limited Sealed Bidding)Pengertian..................................................... 43Tahapan Pelaksanaan ..........................130, 132Seleksi Umum (Open Sealed Bidding)Pengertian..................................................... 43Tahapan Pelaksanaan ..............120–30, 131–32Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/JasaPemerintahKeberlakuan ................................................. 71Pengertian..................................................... 14Syarat...................................................... 25, 27Sistem PengadaanBiaya Pengadaan ...................23, 33, 67–68, 75Metode Evaluasi PenawaranBarang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya. 39Sistem Gugur ................................ 83–84Sistem Nilai (Merit Point) ............ 84–85Sistem Penilaian Biaya Selama UmurEkonomis (Economic Life CycleCost)......................................... 85–86Jasa Konsultansi ...................................... 46Biaya Terendah............................. 87–88Kualitas............................................... 86Kualitas Teknis dan Biaya ............ 86–87Pagu Anggaran.................................... 87Penunjukan Langsung......................... 88Kriteria dan Tata Cara Evaluasi......... 82–83Metode PemilihanBarang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 35,77–79Jasa Konsultansi ...........................43, 79–80Metode Penyampaian Dokumen PenawaranBarang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya. 38Jasa Konsultansi ...................................... 45Metode Dua Sampul .......................... 80–81Metode Dua Tahap ............................ 81–82Metode Satu Sampul................................ 80Pelelangan/Seleksi Ulang ............................. 52Penetapan Pemenang.................................... 50Prinsip .......................................................... 33Tahapan PemilihanBarang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya. 40Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan........... 75, 76Jadwal Pelaksanaan Pemilihan ................ 31Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya................................................. 88–91Jasa Konsultansi............................ 91–92Jasa Konsultansi ...................................... 47Situs jaringan pengadaan nasional .................... 14Surat Jaminan............................................ 14, 135Surat KabarNasional........................................................ 14Pemilihan...................................................... 20Provinsi ........................................................ 14Swakelola (Self-Management)268

INDEKSKonsolidasi Keppres 80 Tahun 2003UJadwal Pelaksanaan ...................................... 92Lingkup Pekerjaan........................................ 63Pelaksanaanoleh Instansi Pemerintah Lain................ 159oleh LSM (Hibah).................................. 159oleh PPK .......................................... 158–59Pelaporan .............................................. 159–60Pengertian............................................... 14, 63Perencanaan............................................ 76–77Uang Muka........147, 152, Lihat "Pembayaran" dibawah "Kontrak Pengadaan"Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Larangan....................................................... 26Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok danKeanggotaan...................................... 26, 76Pengertian..................................................... 14Usaha Kecil termasuk Koperasi KecilKriteria ......................................................... 14Pengertian..................................................... 14Preferensi.........................................66, 166–67269

KONSOLIDASIKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003DAN PERUBAHANNYA270

Menimbang:Mengingat:UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2003TENTANGKEUANGAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkantujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang;b. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksudpada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945;c. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lainmengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentangKeuangan Negara;Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A,Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B,Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat(4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah denganPerubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapatdijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan PerwakilanRakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar 1945.5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnyadimiliki oleh Pemerintah Pusat.6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnyadimiliki oleh Pemerintah Daerah.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah.9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.12. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahnilai kekayaan bersih.14. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.15. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahnilai kekayaan bersih.16. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih.17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun tahun-tahun anggaran berikutnya.Pasal 2Menetapkan :MEMUTUSKAN:UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, danmelakukan pinjaman;b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahannegara dan membayar tagihan pihak ketiga;c. Penerimaan Negara;d. Pengeluaran Negara;e. Penerimaan Daerah;f. Pengeluaran Daerah;271

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupauang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraantugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.Pasal 3(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan.(2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahunditetapkan dengan undang-undang.(3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunditetapkan dengan Peraturan Daerah.(4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,dan stabilisasi.(5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negaradalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerahdalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.(7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluarannegara/daerah tahun anggaran berikutnya.(8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerahharus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.Pasal 4Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengantanggal 31 Desember.Pasal 5(1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBDadalah mata uang Rupiah.(2) Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh MenteriKeuangan sesuai de- ngan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.BAB IIKEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAPasal 6(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangannegara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintahdalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerahuntuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikankekayaan daerah yang dipisahkan.d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lainmengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.Pasal 7(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuanbernegara.(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegarasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.Pasal 8Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuanganmempunyai tugas sebagai berikut :a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undangundang;f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara;g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuanundang-undang.Pasal 9Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;c. melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya keKas Negara;e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementeriannegara /lembaga yang dipimpinnya;f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementeriannegara /lembaga yang dipimpinnya;g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yangdipimpinnya;272

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkanketentuan undang-undang.Pasal 10(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2)huruf c :a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabatpengelola APBD;b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat penggunaanggaran/barang daerah.(2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerahmempunyai tugas sebagai berikut :a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan denganPeraturan Daerah;d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaanAPBD.(3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerahmempunyai tugas sebagai berikut:a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya;f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya;g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerahyang dipimpinnya.BAB IIIPENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBNPasal 11(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun denganundang- undang.(2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.(3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.(4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusatdan pelak- sanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.(5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.Pasal 12(1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dankemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.(2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedomankepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuanbernegara.(3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untukmenutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.(4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencanapenggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Pasal 13(1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomimakro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnyapertengahan bulan Mei tahun berjalan.(2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro danpokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraanpendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.(3) Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusatbersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaranuntuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunanusulan anggaran.Pasal 14(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku penggunaanggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementeriannegara/lembaga tahun berikutnya.(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkanprestasi kerja yang akan dicapai.(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai denganprakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.(4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DewanPerwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangansebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementeriannegara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 15(1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai notakeuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat padabulan Agustus tahun sebelumnya.(2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undangundangyang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.273

(3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlahpenerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.(4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undangundangtentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahunanggaran yang bersangkutan dilak- sanakan.(5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,kegiatan, dan jenis belanja.(6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undangsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaransetinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.BAB IVPENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPasal 16(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahundengan Peraturan Daerah.(2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.(3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lainpendapatan yang sah.(4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.Pasal 17(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuanpendapatan daerah.(2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedomankepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuanbernegara.(3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untukmenutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.(4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalamPeraturan Daerah tentang APBD.Pasal 18(1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnyasejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunanRAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.(2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalampembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.(3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, PemerintahDaerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafonanggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.Pasal 19(1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selakupengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah tahun berikutnya.(2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkanprestasi kerja yang akan dicapai.(3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanjauntuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.(4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRDuntuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelolakeuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD tahun berikutnya.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.Pasal 20(1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertaipenjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertamabulan Oktober tahun sebelumnya.(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai denganundang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.(3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan danpengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.(4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yangbersangkutan dilaksanakan.(5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,kegiatan, dan jenis belanja.(6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapatmelaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaransebelumnya.BAB VHUBUNGAN KEUANGAN ANTARAPEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH,SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASINGPasal 21Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaankebijakan fiskal dan moneter.Pasal 22(1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerahberdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerahatau sebaliknya.274

(3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelahmendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah laindengan persetujuan DPRD.Pasal 23(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerimahibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.(2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapat diteruspinjam-kan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.BAB VIHUBUNGAN KEUANGAN ANTARAPEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA,PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTABADAN PENGELOLA DANA MASYARAKATPasal 24(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerimapinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.(2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibahsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.(3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.(4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaandaerah.(5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negarasetelah mendapat persetujuan DPR.(6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerahsetelah mendapat persetujuan DPRD.(7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusatdapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaanswasta setelah mendapat persetujuan DPR.Pasal 25(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola danamasyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.(2) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengeloladana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengeloladana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.BAB VIIPELAKSANAAN APBN DAN APBDPasal 26(1) Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjutdengan Keputusan Presiden.(2) Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebihlanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.Pasal 27(1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosisuntuk 6 (enam) bulan berikutnya.(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambatlambatnyapada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersamaantara DPR dan Pemerintah Pusat.(3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersamaDPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atasAPBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakandalam APBN;b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunitorganisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harusdigunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersediaanggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/ataudisampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.(5) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahunanggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutanberakhir.Pasal 28(1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosisuntuk 6 (enam) bulan berikutnya.(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambatlambatnyapada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersamaantara DPRD dan Pemerintah Daerah.(3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersamaDPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atasAPBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunitorganisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harusdigunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.275

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belumtersedia angga- rannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.(5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDtahun angga- ran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (3) untuk menda- patkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yangbersangkutan berakhir.Pasal 29Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBNdan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.BAB VIIIPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANAPBN DAN APBDPasal 30(1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa olehBadan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaranberakhir.(2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporankeuangan perusahaan negara dan badan lainnya.Pasal 31(1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yangtelah diperiksa oleh Badan Peme- riksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah tahun anggaran berakhir.(2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporankeuangan perusahaan daerah.Pasal 32(1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standarakuntansi pemerintahan.(2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatukomite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelahterlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.BAB IXKETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF,DAN GANTI RUGIPasal 34(1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukanpenyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentangAPBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan dendasesuai dengan ketentuan undang-undang.(2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerahyang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalamundang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidanapenjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.(3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepadapegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanaditentukan dalam undang-undang ini.Pasal 35(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangannegara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkanuang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secarapribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.(4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undangmengenai perbendaharaan negara.BAB XKETENTUAN PERALIHANPasal 36(1) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrualsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang inidilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan danpengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakanpengakuan dan pengukuran berbasis kas.(2) Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah,demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintahdaerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 danPasal 31, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006.Pasal 33Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalamundang-undang tersendiri.BAB XIKETENTUAN PENUTUP276

Pada saat berlakunya undang-undang ini :Pasal 371. Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Nomor 2860);2. Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445;3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381;sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.Pasal 38Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambatlambatnya1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.Pasal 39Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Telah sahpada tanggal 5 April 2003Diundangkan di JakartaDiundangkan di Jakartapada tanggal 5 April 2003SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,ttd.BAMBANG KESOWOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 47PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2003TENTANGKEUANGAN NEGARAI. UMUM1. Dasar PemikiranDalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimanatercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsipemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negaratersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai denganuang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangannegara.Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkanhukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkankonstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai denganaturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. DalamUndang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkanbahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahundengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lainyang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan hargamata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenaikeuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undangundang.Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negaramasih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masapemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan AturanPeralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswetyang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnyadiubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yangditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No.445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No.381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawabankeuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor deAlgemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundangundangantersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagaiperkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara danpengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Olehkarena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masihtetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturanperundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangannegara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentukpenyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upayamenghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistempengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai denganaturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar danasas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraanpemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengaturpengelolaan keuangan negara.277

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengaturpengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negaraIndonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentangKeuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upayayang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajibankonstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.2. Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan PengelolaanKeuangan Negara yang Diatur dalam Undang-undang iniHal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuankeuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertiandan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaankeuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepadaMenteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN danAPBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD,pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral,pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungankeuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaandaerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat,serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standarakuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepadaperkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secarainternasional.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan NegaraPendekatan yang digunakan dalam merumuskan KeuanganNegara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyekyang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dankegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negarayang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupabarang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaanhak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud denganKeuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atasyang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannyadengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakupseluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyeksebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan danpengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisitujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan danhubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaanobyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan negara.Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luasdapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidangpengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yangdipisahkan.4. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan NegaraDalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalampenyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perludiselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawabsesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-UndangDasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945,Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturanpokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut kedalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lamadikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asasuniversalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas barusebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik)dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :• akuntabilitas berorientasi pada hasil;• profesionalitas;• proporsionalitas;• keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;• pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjaminterselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yangtelah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengandianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentangKeuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuandalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkanuntuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomidaerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.5. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPresiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaanpengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaanpemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifatumum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presidendalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaantersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal danWakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yangdipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidangkeuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO)Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinanlembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuksuatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secarakonsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dantanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances sertauntuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalampenyelenggaraan tugas pemerintahan.Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsipengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran,administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, danpengawasan keuangan.278

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraanpemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkankepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkandan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjagakelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.6. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBDKetentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBDdalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsipenganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintahdalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasiansistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaanklasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangkapengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakanekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untukmewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataanpendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untukmeluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukanpengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam prosespenyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokokyang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungandengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanjanegara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiappergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenisbelanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upayamemperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapananggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaranberbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja danevaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencanakerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perludilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistempenganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerjadan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Denganpenyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkatdaerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaranberbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerjakementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuhanggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahanklasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secarainternasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintahtersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasiskinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenaikegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektorpublik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistikkeuangan pemerintah.Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atasanggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanjapembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan padaarti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkanpeluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumenperencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undangundangdirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamikakebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahanmembutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistempenyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai denganKerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term ExpenditureFramework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika prosespenetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalampelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secarajelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasukpembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisipasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah diDPR/DPRD.7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral,Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara,Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola DanaMasyarakatSejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatanpengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungankeuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional.Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusatdan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembagaasing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaannegara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola danamasyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan banksentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasidalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalamhubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang inimenegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan danaperimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang inimengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalamhubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah,perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkanbahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modalkepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerahsetelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.8. Pelaksanaan APBN dan APBDSetelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang,pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presidensebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaananggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutamamenyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN,seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementeriannegara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, danpembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementeriannegara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi279

dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidisesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.Untuk memberikan informasi mengenai perkembanganpelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlumenyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRDpada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yangdisampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaanAPBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBDpada semester berikutnya.Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalamrangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undangundangyang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyakmenyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/ lembaga dilingkungan pemerintah.9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan NegaraSalah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi danakuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporanpertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsiptepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahyang telah diterima secara umum.Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporanpertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupalaporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasianggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuanganyang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporankeuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan PemeriksaKeuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam)bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikianpula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BadanPemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambatlambatnya6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yangbersangkutan.Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negaramenteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku penggunaanggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaankebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/PeraturanDaerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). SedangkanPimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawabatas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentangAPBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerahtentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output).Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yangberlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, sertaPimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan KerjaPerangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangankebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentangAPBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebutdimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagaijaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerahtentang APBD yang bersangkutan.Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwabarang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan danmembayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang miliknegara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yangterjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugiankeuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksudmerupakan unsur pengendalian intern yang andal.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Pasal 3Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf fHuruf gHuruf hHuruf iAyat (1)Ayat (2)Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasKekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputikekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkankebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementeriannegara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negarasecara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhankegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan,dan pertanggung-jawaban.280

Pasal 4Cukup jelasAyat (3)Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)Ayat (7)Ayat (8)Cukup jelasFungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadidasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahunyang bersangkutan.Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negaramenjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatanpada tahun yang bersangkutan.Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negaramenjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraanpemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan.Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harusdiarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosansumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitasperekonomian.Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggarannegara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintahmenjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbanganfundamental perekonomian.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasPasal 5Cukup jelasPasal 6Ayat (1)Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksuddalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dankewenangan yang bersifat khusus.Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah,kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN,Ayat (2)Pasal 7Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dCukup jelasPasal 8Pasal 9Cukup jelasHuruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf eantara lain penetapan pedoman pelaksanaan danpertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunanrencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dantunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakanteknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lainkeputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusanrincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusanaset dan piutang negara.Cukup jelasDalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalahlembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementeriannegara.Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud denganpimpinan lembaga adalah pejabat yang bertangguing jawabatas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasPiutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangkapenerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjaditanggung jawab kementerian negara/lembaga yangbersangkutan.281

Huruf fHuruf gHuruf hPasal 10Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepadapihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yangpembayarannya merupakan tanggung jawab kementeriannegara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggarandan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undangundang/keputusanpengadilan.Cukup jelasPenyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalahdalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaankeuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai ataspenggunaan anggaran.Cukup jelasCukup jelasHuruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf fCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasPasal 11Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Huruf gCukup jelasCukup jelasCukup jelasPenyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksudadalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaandalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasikerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masukdan cukai.Ayat (4)Ayat (5)Pasal 12Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Cukup jelasRincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengansusunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri daripelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi,lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antaralain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanjaoperasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaranyang bersangkutan.Cukup jelasDefisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari ProdukDomestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dariProduk Domestik Bruto.Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsippertang-gungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannyadiutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan danacadangan, dan peningkatan jaminan sosial.282

Pasal 13Cukup jelasPasal 14Pasal 15Cukup jelasAyat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)Pasal 16Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Cukup jelasCukup jelasPerubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapatdiusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatandefisit anggaran.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasRincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengansusunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri daripelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkunganhidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata,budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antaralain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Pasal 18Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanjaoperasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaranyang bersangkutan.Cukup jelasCukup jelasPasal 19Cukup jelasPasal 20Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)Pasal 21Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari ProdukRegional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjamandibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yangbersangkutan.Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsippertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannyadiutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan,dan peningkatan jaminan sosial.Cukup jelasCukup jelasPerubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapatdiusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatandefisit anggaran.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasPasal 17283

Pasal 22Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Pasal 23Ayat (1)Ayat (2)Pasal 24Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)Ayat (7)Pasal 25Ayat (1)Cukup jelasPemerintah wajib menyampaikan kepada Badan PemeriksaKeuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yangtelah ditandatangani.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasPemerintah wajib menyampaikan kepada Badan PemeriksaKeuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yangtelah ditandatangani.Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan PemeriksaKeuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yangtelah ditandatangani.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasAyat (2)Ayat (3)Pasal 26Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat dalamayat ini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telahdiatur dalam aturan tersendiri.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasPasal 27Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Pasal 28Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Pasal 29Cukup jelasCukup jelasCukup jelasPengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untukkeperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undangundangtentang APBN yang bersangkutan.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasPengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untukkeperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam PeraturanDaerah tentang APBD yang bersangkutan.Cukup jelasCukup jelas284

Pasal 30Ayat (1)Ayat (2)Pasal 31Ayat (1)Ayat (2)Pasal 32Ayat (1)Ayat (2)Pasal 33Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikanselambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporankeuangan dari Pemerintah Pusat.Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasipendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiapkementerian negara/lembaga.Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangandiselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerimalaporan keuangan dari Pemerintah Daerah.Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasipendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuankerja perangkat daerah.Cukup jelasCukup jelasPasal 34Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Pasal 35Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbanganyang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujuisepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan olehPemerintah.Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin padamanfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi danprogram kementerian negara/lembaga/pemerintahan daerah yangbersangkutan.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasPasal 36Cukup jelasPasal 37Cukup jelasPasal 38Pasal 39Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaanUndang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu1 (satu) tahun. Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannyaUndang-undang ini dan sudah selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4286285

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2004TENTANGPERBENDAHARAAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkantujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perludikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perludilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD);c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannegara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negarayang mengatur perbendaharaan negara;d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/IndischeComptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimanatelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan UndangundangNomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhanpengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undangtentang Perbendaharaan Negara;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);MEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.BAB IKETENTUAN UMUMBagian PertamaPengertianPasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yangditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negarauntuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruhpengeluaran negara.3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpananuang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danmembayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yangditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruhpenerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpananuang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untukmenampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruhpengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepadaPemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilaidengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yangsah.7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepadaPemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilaidengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yangsah.8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah286

Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai denganuang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar PemerintahDaerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilaidengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperolehatas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperolehatas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerjaperangkat daerah.13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan barang milik negara/daerah.14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untukdan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, danmembayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barangnegara/daerah.15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untukmelaksanakan fungsi bendahara umum negara.16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untukmelaksanakan fungsi bendahara umum daerah.17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalamrangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerah.18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerahdalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerjakementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawabatas pengelolaan keuangan kementerian negara/ lembaga yangbersangkutan.20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembagapemerintah non kementerian negara/lembaga negara.21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/birokeuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yangdibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan padaprinsip efisiensi dan produktivitas.24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar 1945 Pasal 23D.Bagian KeduaRuang LingkupPasal 2Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1,meliputi:a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;e. pengelolaan kas;f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemenkeuangan negara/daerah;i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;j. penyelesaian kerugian negara/daerah;k. pengelolaan Badan Layanan Umum;l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yangberkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangkapelaksanaan APBN/APBD.Bagian KetigaAsas UmumPasal 3(1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusatuntuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.(2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi PemerintahDaerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran(3)atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluarantersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yangsesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang287

(5) sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau(6) tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yangselanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan(7)APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang danpiutang daerah;e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barangmilik daerah;f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihandan memerintahkan pembayaran.BAB IIPEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARABagian PertamaPengguna AnggaranPasal 4(1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barangbagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barangkementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang:a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan negara;d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang danpiutang;e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja;f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintahpembayaran;g. menggunakan barang milik negara;h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barangmilik negara;i. mengawasi pelaksanaan anggaran;j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.Pasal 5Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaandan/atau Bendahara Pengeluaran;c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan daerah;Pasal 6(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah PenggunaAnggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang(2) dipimpinnya.Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnyaselaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;e. mengelola utang dan piutang;f. menggunakan barang milik daerah;g. mengawasi pelaksanaan anggaran;h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.Bagian KeduaBendahara Umum Negara/DaerahPasal 7(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggarannegara;b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangkapelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan anggaran negara;288

g. menyimpan uang negara;h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakaninvestasi;i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabatPengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas namapemerintah;k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standarakuntansi pemerintahan;n. melakukan penagihan piutang negara;o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;p. menyajikan informasi keuangan negara;q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik negara;r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalamrangka pembayaran pajak;s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.Pasal 8(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat KuasaBendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaandalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telahditetapkan.(2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawab-kan uang dan suratberharga yang berada dalam pengelolaannya.(3)Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan danpengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.(4)Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihanpiutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran.(5)Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayarantagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.Pasal 9(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah BendaharaUmum Daerah.(2)Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BendaharaUmum Daerah berwenang:a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan danpengeluaran kas daerah;e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD olehbank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD;h. menyimpan uang daerah;i. melaksanakan penempatan uang daerah danmengelola/menatausahakan investasi;j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabatPengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atasnama pemerintah daerah;l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintahdaerah;m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;n. melakukan penagihan piutang daerah;o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;p. menyajikan informasi keuangan daerah;q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan sertapenghapusan barang milik daerah.Bagian KetigaBendahara Penerimaan/PengeluaranPasal 10(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkatBendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalamrangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja dilingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.(2)Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkatBendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalamrangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja dilingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.(3)Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.(4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap olehKuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.(5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secaralangsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan289

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin ataskegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.BAB IIIPELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAHBagian PertamaTahun AnggaranPasal 11Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampaidengan 31 Desember.Pasal 12(1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih;b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.(2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui RekeningKas Umum Negara.Pasal 13(1) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih;b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.(2)Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui RekeningKas Umum Daerah.Bagian KeduaDokumen Pelaksanaan AnggaranPasal 14(1) Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepadasemua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumenpelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.(2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaranuntuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasianggaran yang ditetapkan oleh Presiden.(3)Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud padaayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program danrincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasarantersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, sertapendapatan yang diperkirakan.(4)Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalamlingkungan kementerian negara yang bersangkutan.(5)Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh MenteriKeuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasabendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.Pasal 15(1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerahmemberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerahagar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masingmasingsatuan kerja perangkat daerah.(2)Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaananggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnyaberdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan olehgubernur/bupati/walikota.(3)Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud padaayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program danrincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasarantersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta(4) pendapatan yang diperkirakan.Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerjaperangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.Bagian KetigaPelaksanaan Anggaran PendapatanPasal 16(1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yangmempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehanpendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada(2) waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah(3) tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.290

Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibatdari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh(4)negara/daerah adalah hak negara/daerah.Bagian KeempatPelaksanaan Anggaran BelanjaPasal 17(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatansebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telahdisahkan.(2)Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalamdokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak laindalam batas anggaran yang telah ditetapkan.Pasal 18(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna(2) Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihakpenagih;b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/ perjanjianpengadaan barang/jasa;c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan;e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban(3) APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Pasal 19(1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan olehBendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.(2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negaraberkewajiban untuk:a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yangtercantum dalam perintah pembayaran;c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluarannegara;e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidakmemenuhi persyaratan yang ditetapkan.Pasal 20(1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan olehBendahara Umum Daerah.(2)Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan olehPengguna Anggaran;b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran;c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluarandaerah;e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratanyang ditetapkan.Pasal 21(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelumbarang dan/atau jasa diterima.(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementeriannegara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan(3) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaanyang dikelolanya setelah :a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.(4)Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3)(5) tidak dipenuhi.(6) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi ataspembayaran yang dilaksanakannya.291

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam peraturan pemerintah.BAB IVPENGELOLAAN UANGBagian PertamaPengelolaan Kas Umum Negara/DaerahPasal 22(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengaturdan menyelenggarakan rekening pemerintah.(2)Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas UmumNegara.(3)Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank(4) sentral.Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara,(5) Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan danRekening Pengeluaran pada bank umum.(6)Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negarasetiap hari.(7) Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkanseluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.(8) Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapatdilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoransecara berkala.(9)Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yangbersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimanadimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untukmembiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN.Pasal 23(1) Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yangdisimpan pada bank sentral.Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada(2)ayat (1), serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan olehbank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentraldengan Menteri Keuangan.Pasal 24(1) Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giroatas dana yang disimpan pada bank umum.(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bungadan/atau jasa giro yang berlaku.(3)Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yangberlaku pada bank umum yang bersangkutan.Pasal 25(1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakanPendapatan Negara/Daerah.(2)Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umumdibebankan pada Belanja Negara/Daerah.Pasal 26(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentudapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/ataupengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementeriannegara/lembaga.(2)Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan(3) dalam suatu kontrak kerja.Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada BendaharaUmum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaransesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.Pasal 27(1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, PejabatPengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah padabank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.(2)Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah,Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan danRekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh(3) gubernur/bupati/walikota.Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakanuntuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.(4)Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiapakhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum(5) Daerah.Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(6) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untukmembiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.Pasal 28292

(1) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur denganperaturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral.(2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku(3) Bendahara Umum Negara.Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yangberkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur denganperaturan daerah.Bagian KeduaPelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh KementerianNegara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat DaerahPasal 29(1) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membukarekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungankementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperolehpersetujuan dari Bendahara Umum Negara.(2)Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakanpenerimaan negara di lingkungan kementerian negara/lembaga.(3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapatmemerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekeningsebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 30(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untukkeperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerahsesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan(2)penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahdaerah yang dipimpinnya.Bagian KetigaPengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan KementerianNegara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat DaerahPasal 31(1) Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluanpelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yangbersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku(2) Bendahara Umum Negara.Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uangyang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan(3)pengeluaran kementerian negara/lembaga.Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapatmemerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekeningsebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 32(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untukkeperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkatdaerah.(2)Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uangyang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaanpengeluaran satuan kerja perangkat daerah.BAB VPENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANGBagian PertamaPengelolaan PiutangPasal 33(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepadaPemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerahsesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentangAPBN.(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembagaasing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang(3)tentang APBN.Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 34(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja,dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutangnegara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat(2) waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 35Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.293

Pasal 36(1) Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungankeperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenaipiutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalamundang-undang.(2)Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmenyangkut piutang negara ditetapkan oleh:(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmenyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:(4)a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidakdisepakati tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah);b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebihdari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai denganRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan PerwakilanRakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dariRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).a. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidakdisepakati tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);b. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidakdisepakati lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.Pasal 37(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat daripembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang carapenyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjangmenyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh:a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai denganRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah);c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untukjumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang(3)menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai denganRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) ditetapkan dengan undang-undang.(4)Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36(5) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.Bagian KeduaPengelolaan UtangPasal 38(1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas namaMenteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibahyang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.(2)Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkankepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.(3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran BelanjaNegara.(4)Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasaldari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atauhibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur denganperaturan pemerintah.Pasal 39(1) Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai denganketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkanpelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusangubernur/bupati/walikota.(3)Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada(4) Anggaran Belanja Daerah.Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diaturlebih lanjut dengan peraturan pemerintah.Pasal 40(1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain olehundang-undang.(2)Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabilapihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum294

(3) berakhirnya masa kedaluwarsa.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untukpembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.BAB VIPENGELOLAAN INVESTASIPasal 41(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperolehmanfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuksaham, surat utang, dan investasi langsung.Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan(3)pemerintah.(4)Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaannegara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.(5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaannegara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.BAB VIIPENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAHPasal 42Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.(1)Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian(2) negara/lembaga yang dipimpinnya.Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah(3) Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.Pasal 43Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik(1) daerah.(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasanatas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengankebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi(3) satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.Pasal 44Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola danmenatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalampenguasaannya dengan sebaik-baiknya.Pasal 45(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugaspemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan caradijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modalPemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.Pasal 46(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)dilakukan untuk:a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf aayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;2)harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudahdisediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;3)diperuntukkan bagi pegawai negeri;4)diperuntukkan bagi kepentingan umum;5)dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuanperundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankantidak layak secara ekonomis.c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/ataubangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah).(2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunanyang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukansetelah mendapat persetujuan Presiden.(3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunanyang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.Pasal 47(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)dilakukan untuk:a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf aayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah295

2) disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;3) diperuntukkan bagi kepentingan umum;4)5)diperuntukkan bagi pegawai negeri;dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuanperundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankantidak layak secara ekonomis.c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunanyang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.Pasal 48Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang,(1) kecuali dalam hal-hal tertentu.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanpemerintah.Pasal 49(1)Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik(2) Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status(3) kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untukkepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yangbersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri(4) Keuangan/ gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan penyeleng-garaantugas pemerintahan negara/daerah.(5) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lainsebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.(6)Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminanuntuk mendapatkan pinjaman.Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barangmilik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.BAB VIIILARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAHDAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAHPasal 50Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada padainstansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansiPemerintah maupun pada pihak ketiga;d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya miliknegara/daerah;e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yangdiperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.BAB IXPENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBDBagian PertamaAkuntansi KeuanganPasal 51(1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BendaharaUmum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksikeuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaandan perhitungannya.(2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selakuPengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksikeuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatandan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.(3)Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakanuntuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuaidengan standar akuntansi pemerintahan.Bagian KeduaPenatausahaan DokumenPasal 52Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitandengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memeliharadokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Bagian KetigaPertanggungjawaban KeuanganPasal 53(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab296

secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnyakepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.(2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada MenteriKeuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatankepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yangdilakukannya.(3)Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segihak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan(4) pengeluaran yang dilakukannya.Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepadagubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan ataspelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.Pasal 54(1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materialkepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakananggaran yang berada dalam penguasaannya.Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material(2)kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang beradadalam penguasaannya.Bagian KeempatLaporan KeuanganPasal 55Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan(1) Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangkamemenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.(2) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1):a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/PenggunaBarang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yangmeliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atasLaporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan LayananUmum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf adisampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua)bulan setelah tahun anggaran berakhir.c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusunLaporan Arus Kas Pemerintah Pusat;d. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalamkepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisarlaporan keuangan perusahaan negara.Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan(3)Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan(4) setelah tahun anggaran berakhir.Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barangmemberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakanberdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansikeuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi(5)pemerintahan.Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansipemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 56(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PejabatPengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintahdaerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangkamemenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.(2)Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1):a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporankeuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dancatatan atas laporan keuangan.b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf adisampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerahselambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selakuBendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas PemerintahDaerah;d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalamkepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisarlaporan keuangan perusahaan daerah.(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikangubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan palinglambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.(4)Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaanAPBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yangmemadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai denganstandar akuntansi pemerintahan.Bagian KelimaKomite Standar Akuntansi PemerintahanPasal 57(1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansipemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.(2)Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standarakuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat297

maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yangberlaku umum.(3) Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja KomiteStandar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan Presiden.BAB XPENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHPasal 58(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitaspengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahanmengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkunganpemerintahan secara menyeluruh.(2)Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan peraturan pemerintah.BAB XIPENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAHPasal 59(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggarhukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.(2)Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yangkarena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yangdibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara,(3)wajib mengganti kerugian tersebut.Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerjaperangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelahmengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerjaperangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan daripihak mana pun.(1)Pasal 60(2)Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepalakantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BadanPemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahkerugian negara itu diketahui.Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara,(3) pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyatamelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupandan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnyadan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.(1) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atautidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinanlembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusanpembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.(2)Pasal 61Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepalasatuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dandiberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7(3)(tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara,pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyatamelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataankesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi(1) tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau(2) tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah,gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan suratkeputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yangbersangkutan.(3)Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkanoleh Badan Pemeriksa Keuangan.(1)Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa(2) Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadapbendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaanpengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.(1)(2)Pasal 62Pasal 63Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukanbendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota.Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturanpemerintah.Pasal 64Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telahditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksiadministratif dan/atau sanksi pidana.Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.Pasal 65Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain298

untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima)tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan)tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadapyang bersangkutan.Pasal 66(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalampengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan danpenagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperolehhak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya,yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang bersangkutan.(2)Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untukmembayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusanpengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawainegeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejakbendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yangbersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia,pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabatyang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.Pasal 67(1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diaturdalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukanmilik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawainegeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalampenyelenggaraan tugas pemerintahan.(2)Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang iniberlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badanlain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjangtidak diatur dalam undang-undang tersendiri.BAB XIIPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUMPasal 68(1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa.(2)Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yangtidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untukmenyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.(3)Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan olehMenteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yangbertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan(4) oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan olehkepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidangpemerintahan yang bersangkutan.Pasal 69(1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dananggaran tahunan.(2)Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BadanLayanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkandari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja(3)Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dananggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)(4) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran KementerianNegara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.(5)Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan denganjasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.(6)Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan darimasyarakat atau badan lain.(7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapatdigunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yangbersangkutan.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan LayananUmum diatur dalam peraturan pemerintah.BAB XIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 70(1) Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang inidiundangkan.(2)Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanjaberbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahunanggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan danbelanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan(3) pengukuran berbasis kas.Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada BankSentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secarabertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada(4)tahun 2006.Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bankyang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27299

dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuhselambat-lambatnya pada tahun 2006.Pasal 71(1) Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (1) mulai dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat BankIndonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter.Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahun 2005.Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat(3)Bank Indonesia sebagai instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikanadalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara yang berasal daripenyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.BAB XIVKETENTUAN PENUTUPPasal 72Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang PerbendaharaanIndonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undangNomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) dinyatakan tidakberlaku.Pasal 73Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudahselesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang inidiundangkan.Disahkan di Jakartapada tanggal 14 Januari 2004PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.Diundangkan di Jakartapada tanggal 14 Januari 2004MEGAWATI SOEKARNOPUTRISEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttd.BAMBANG KESOWOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 5Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum danPerundang-undangan,Lambock V. NahattandsPasal 74Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundangini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.300

PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2004TENTANGPERBENDAHARAAN NEGARAI. UMUM1. Dasar PemikiranPenyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegaramenimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatusistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negarasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, danbertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yangdiwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, padatanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 inimenjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalamasas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuandalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban KeuanganNegara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidahkaidahhukum administrasi keuangan negara.Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan padaketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/IndischeComptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) Undang-undangPerbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhanpengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangandemokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undangtersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembaliketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutanperkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern.2. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan NegaraUndang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkanuntuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangannegara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkanbahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undangPerbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umumperbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara,pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uangnegara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah,pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaandan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah,penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuanganbadan layanan umum.Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangannegara, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asaskesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asaskesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan BelanjaNegara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asasuniversalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkansecara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masaberlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitasmewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelasperuntukannya. Demikian pula Undang-undang PerbendaharaanNegara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, sertamenjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negaraini dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan301

kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untukmenyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan danatersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untukpenyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidahkaidahsebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selainmenjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaanKeuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pulauntuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomidaerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.3. Pejabat Perbendaharaan NegaraSejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagaipembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalahChief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia,sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalahChief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentupemerintahan.Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang danbertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secaranasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang danbertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengantugas dan fungsi masing-masing.Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan paramenteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untukmeningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji(check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perludilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenanganadministratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan.Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepadakementerian negara/lembaga, sementara penyeleng-garaankewenangan kebendaharaan diserahkan kepada KementerianKeuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukanperikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinyapenerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian danpembebanan tagihan yang diajukan kepada kementeriannegara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, sertamemerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbulsebagai akibat pelaksanaan anggaran.Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara danpejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negarabukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakanpenerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaranpenerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam artiseutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawaskeuangan, dan manajer keuangan.Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspekrechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saatterjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda denganfungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audityang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian,dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangatpenting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahanyang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur)dan pemegang fungsi pembayaran (comptable). Penerapan polapemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satu kaidahyang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami?deformasi? sehingga menjadi kurang efektif untuk mencegah dan/ataumeminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaanpenerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan polapemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten.4. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkunganpemerintahanSejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangannegara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaandalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yangterbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi,terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampaiterjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaanyang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash)untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.302

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yangselama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaankeuangan pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakanpengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaankeuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatulembaga politik.Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatananhukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negaraberusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (welfarestate).Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama inidengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuataparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaankeuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompokprofesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perludilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah denganmenerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance)yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan.Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsipprinsipyang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaankas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utangpiutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama inibelum mendapat perhatian yang memadai.Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undangPerbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuanganuntuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah,menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada banksentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasipemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkan transparansi danakuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenanganpenyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangkapelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untukmengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangkameningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barangmilik negara/daerah dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara inidiatur pula ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasiserta kewenangan mengelola dan menggunakan barang miliknegara/daerah.5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranUntuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaankeuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perludisampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansipemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yangmengatur mengenai hal-hal tersebut agar:• Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;• Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standarakuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatanatas laporan keuangan;• Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawabansetiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintahpusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporankeuangan pemerintah daerah;• Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepadaDewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambatlambatnya6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutanberakhir;• Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksaekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepadaDewan Perwakilan Rakyat;• Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuanganyang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah(Government Finance Statistics/GFS) sehingga dapat memenuhikebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisisperbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatanpemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurangtransparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikutistandar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansisektor publik yang diterima secara internasional. Standar akuntansi303

pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagiPemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun danmenyajikan Laporan Keuangan.Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturanpemerintah dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahanyang independen yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksudterjamin independensinya, komite harus dibentuk dengan suatu keputusanPresiden dan harus bekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu, usulstandar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari BadanPemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangandigunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan. Hasil penyempurnaantersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnyausul standar yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh MenteriKeuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapatmemenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakanSistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari SistemAkuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan danSistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementeriannegara/lembaga.Selain itu, perlu pula diatur agar laporan pertanggungjawaban keuanganpemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingatbahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepadaDPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upayapercepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepadaDPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangmenetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harusdiselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangantersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurut Pasal 70ICW, BPK diberikan batas waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan tugastersebut.6. Penyelesaian Kerugian NegaraUntuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibattindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undangPerbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugiannegara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang PerbendaharaanNegara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkanoleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti olehpihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerahdapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukantuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementeriannegara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadikerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendaharaditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan gantikerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharaditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telahditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksiadministratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaranadministratif dan/atau pidana.7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentukBadan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalamrangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidakdipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untukmenyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dankinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangankementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan,sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawabatas bidang pemerintahan yang bersangkutan.304

II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam RancanganUndang-undang tentang APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalammenghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencanakerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.Ayat (5)Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalammenghimpun pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencanakerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.Ayat (6)Cukup jelasAyat (7)Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.Pasal 4Cukup jelasPasal 5Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPenerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan PenggunaAnggaran yang bersangkutan.Pasal 6Cukup jelasPasal 7Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hDalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelianSurat Utang Negara.Huruf iCukup jelasHuruf jCukup jelasHuruf kCukup jelasHuruf l305

Cukup jelasHuruf mCukup jelasHuruf nCukup jelasHuruf oCukup jelasHuruf pCukup jelasHuruf qCukup jelasHuruf rCukup jelasHuruf sCukup jelasPasal 8Cukup jelasPasal 9Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iDalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalahpembelian Surat Utang Negara.Huruf jCukup jelasHuruf kCukup jelasHuruf lCukup jelasHuruf mCukup jelasHuruf nCukup jelasHuruf oCukup jelasHuruf pCukup jelasHuruf qCukup jelasPasal 10Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanpenerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalampengelolaannya.Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur olehBendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan FungsionalBendahara.306

Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 11Cukup jelasPasal 12Cukup jelasPasal 13Cukup jelasPasal 14Cukup jelasPasal 15Cukup jelasPasal 16Cukup jelasPasal 17Cukup jelasPasal 18Cukup jelasPasal 19Cukup jelasPasal 20Cukup jelasPasal 21Cukup jelasPasal 22Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Uang negara dimaksud pada ayat ini adalah uang milik negara yang meliputi rupiahdan valuta asing.Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekeningpada lembaga keuangan lainnya.Pembukaan rekening pada bank umum sebagaimana dimaksud padaayat ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas kesatuan kas danasas kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelasAyat (9)Cukup jelasPasal 23Cukup jelasPasal 24Cukup jelasPasal 25Cukup jelasPasal 26Ayat (1)Hal tertentu yang dimaksud pada ayat ini adalah keadaan belumtersedianya layanan perbankan di satu tempat yang menjamin kelancaranpelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luarlembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baikuntuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara.Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan, dan saranapenunjang layanan yang diperlukan.Reputasi dinilai berdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yangbersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.Ayat (4)307

Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan denganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga.Ayat (2)Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan serta mengutamakan badan hukum di luar lembaga keuanganyang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.Ayat (3)Badan lain dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan bulanan ataspelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya.Laporan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standarakuntansi pemerintahan.Pasal 27Cukup jelasPasal 28Cukup jelasPasal 29Ayat (1)Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat lainyang ditunjuk.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 30Ayat (1)Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudpada ayat ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaanuang negara/daerah.Ayat (2)Cukup jelasPasal 31Ayat (1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga,kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga dapatdiberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidakdapat dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepadapihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu,diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaantersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata carapembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanismepertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan olehBendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintahmengenai pengelolaan uang negara.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 32Ayat (1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah,satuan kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untukkeperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung olehBendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakan barangdan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekeninguntuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkankepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, sertapenggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaantersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai denganperaturan pemerintah mengenai pengelolaan uang daerah.Ayat (2)Cukup jelasPasal 33Cukup jelasPasal 34Cukup jelas308

Pasal 35Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lainpiutang pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri.Pasal 36Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalahselisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah denganjumlah kewajiban yang diakui oleh debitur.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 37Cukup jelasPasal 38Cukup jelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januaritahun berikutnya.Ayat (3)Cukup jelasPasal 41Cukup jelasPasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Cukup jelasPasal 49Ayat (1)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkanketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasaipemerintah pusat/daerah berkoordinasi dengan lembaga yangbertanggung jawab di bidang pertanahan nasional.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputiperencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan,pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, danpemindahtanganan.Pasal 50Huruf aCukup jelas309

Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eBarang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yangsecara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintahberdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihakketiga.Pasal 51Ayat (1)Aset yang dimaksud pada ayat ini adalah sumber daya, yang antara lainmeliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalamsatuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dandiharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.Ekuitas dana yang dimaksud pada ayat ini adalah kekayaan bersihpemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilaiseluruh kewajiban atau utang pemerintah.Ayat (2) dan Ayat (3)Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporanyang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.Pasal 52Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang tentangkearsipan.Pasal 53Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelasPasal 56Cukup jelasPasal 57Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat ini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahanmenetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbanganmengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan.Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yangperlu ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan standaryang objektif dan bermutu.Terhadap pertimbangan yang diterima dari Badan PemeriksaKeuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memberikantanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelumstandar akuntansi pemerintahan ditetapkan menjadi peraturanpemerintah.Ayat (3)Keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat ini berasal dari profesional di bidang akuntansi danberjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang ketua danwakil ketuanya dipilih dari dan oleh anggota.Pasal 58Ayat (1)Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakansistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan.Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/PenggunaBarang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidangpemerintahan masing-masing.Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakansistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yangdipimpinnya.310

Ayat (2)Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturanpemerintah dimaksud dikonsultasikan dengan Badan PemeriksaKeuangan.Pasal 59Ayat (1)Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaianpejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangkapelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalamrangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untukmengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang sertameningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabatnegara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.Ayat (2)Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara danpejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabatnegara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukanbendahara.Ayat (3)Cukup jelasPasal 60Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukumuntuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalahmenteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantiankerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara.Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah MenteriKeuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugiansementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinanlembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugiansementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.Pasal 61Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukumuntuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah, surat keputusan pembebananpenggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh KepalaSatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara UmumDaerah.Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah KepalaSatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, surat keputusanpembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkanoleh gubernur/bupati/walikota.Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinanlembaga pemerintahan daerah, surat keputusan pembebananpenggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.Pasal 62Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil311

pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yangberwenang.Ayat (3)Cukup jelasPasal 63Cukup jelasPasal 64Cukup jelasPasal 65Cukup jelasPasal 66Cukup jelasPasal 67Ayat (1)Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4355Ayat (2)Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaanumum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51%(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara RepublikIndonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjangtidak diatur dalam undang-undang tersendiri.Pasal 68Cukup jelasPasal 69Cukup jelasPasal 70Pelaksanaan secara bertahap dimaksud disesuaikan dengan kondisiperbankan dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung.Pasal 71Cukup jelasPasal 72Cukup jelasPasal 73Cukup jelasPasal 74Cukup jelas312

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 4355);Dengan Persetujuan BersamaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2004TENTANGPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWABKEUANGAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANTANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahannegara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan;b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkanstandar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas danmandiri;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu dibentuk Undang-undang tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23EUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasiyang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesionalberdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara.2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalahBadan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atasnama BPK.4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yangselanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahitugas untuk mengelola keuangan negara.313

5. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRDKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.6. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabatpengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dankewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pertanggungjawaban.7. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untukmelaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dantransparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.8. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputistandar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standarpelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimanaditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) danayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara.10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitandengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulisdi atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corakapapun.11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksamengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporankeuangan.12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasilpemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yangberwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.BAB IILINGKUP PEMERIKSAANPasal 2(1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaankeuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangannegara.(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara.Pasal 3(1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yangdilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkanketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajibdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.Pasal 4(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri ataspemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengantujuan tertentu.(2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.(3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangannegara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi sertapemeriksaan aspek efektivitas.(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidaktermasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3).314

Pasal 5(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakanberdasarkan standar pemeriksaan.(2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunoleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.BAB IIIPELAKSANAAN PEMERIKSAANPasal 6Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan,penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajianlaporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.Pasal 7(1) Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikanpermintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.(2) Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilandapat mengadakan pertemuan konsultasi.Pasal 8Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah,bank sentral, dan masyarakat.Pasal 9(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaanaparat pengawasan intern pemerintah.(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasilpemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakanpemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk danatas nama BPK.Pasal 10Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lainyang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara;b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi,dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendalidari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yangdipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dandokumen pengelolaan keuangan negara;d. meminta keterangan kepada seseorang;e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantupemeriksaan.Pasal 11Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.Pasal 12Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukanpengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian internpemerintah.Pasal 13Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkapadanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.315

Pasal 14(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segeramelaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.BAB IVHASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUTPasal 15(1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaanselesai dilakukan.(2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interimpemeriksaan.(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerahdisampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulansetelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya.(4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepadaDPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.(5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepadaDPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) danayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya.(7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengankewenangannya.Pasal 16(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuatopini.(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan,dan rekomendasi.(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan,kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan padalaporan hasil pemeriksaan.Pasal 18(1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembagaperwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnyasemester yang bersangkutan.(2) Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota selambatlambatnya3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yangbersangkutan.Pasal 19Pasal 17(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusatdisampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembagaperwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktermasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalamperaturan perundang-undangan.316

Pasal 22Pasal 20(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasilpemeriksaan.(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPKtentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) harisetelah laporan hasil pemeriksaan diterima.(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1).(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimanadimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasilpemeriksaan semester.(1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktupertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yangterjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalampersediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.(2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepadaBPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima suratkeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinyaditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantiankerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.(4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadapbendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi denganpemerintah.(5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud padaayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaanperseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidakdiatur dalam undang-undang tersendiri.Pasal 21(1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK denganmelakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.(2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangkamenindaklanjuti hasil pemeriksaan.(3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.(4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjuthasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat(3).Pasal 23(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaannegara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negaramelaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPKselambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinyakerugian negara/daerah dimaksud.(2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerahterhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain padakementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.BAB VPENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARABAB VIKETENTUAN PIDANAPasal 24317

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajibanmenyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yangdiperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).(2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/ataumenggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).(3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasanpenolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsudokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 25(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yangdiperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungandengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggitingginyaRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 26(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuanpemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya padawaktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).(2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjutirekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).BAB VIIKETENTUAN PERALIHANPasal 27(1) Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang ini dilaksanakan mulai sejakpemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006.(2) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan olehBPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-undang ini mulai berlaku,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini.(3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya 1(satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 28Pada saat Undang-undang ini berlaku, Instructie en Verdere Bepalingen voorde Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana318

telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidakberlaku.Diundangkan di JakartaPasal 29Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundangini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.pada tanggal 19 Juli 2004SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttd.BAMBANG KESOWODisahkan di Jakartapada tanggal 19 Juli 2004PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.MEGAWATI SOEKARNOPUTRILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 66Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum danPerundang-undangan,Lambock V. Nahattands_____________________________________________________________________________________________________PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2004TENTANGPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWABKEUANGAN NEGARAI. UMUMA. Dasar PemikiranUntuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara danUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukanpemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri,sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepadaInstructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320).Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentangBadan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadaidalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaanpemeriksaan BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW(Staatsblad 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53).Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diaturhal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara sebagai berikut:1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;2. Lingkup pemeriksaan;3. Standar pemeriksaan;4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;319

5. Akses pemeriksa terhadap informasi;6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;8. Pengenaan ganti kerugian negara;9. Sanksi pidana.B. Lingkup Pemeriksaan BPKSebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan ataspengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebutmencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenispemeriksaan, yakni:1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahpusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalamrangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yangdisajikan dalam laporan keuangan pemerintah.2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, sertapemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentinganmanajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaankeuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-halyang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah,pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangannegara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhisasarannya secara efektif.3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengantujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasukdalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yangberkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatustandar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkanstandar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksudditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta denganorganisasi profesi di bidang pemeriksaan.C. Pelaksanaan PemeriksaanBPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakniperencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahapperencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa,kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, ataupemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasilpemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihaklembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasandalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalampenentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaanyang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangannegara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan saranapendukung lainnya yang memadai.BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasanintern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapatdisesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak padakewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangannegara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasilpemeriksaannya kepada BPK.BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihakyang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalampengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untukmengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara padasaat pemeriksaan berlangsung.D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak LanjutHasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporanhasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaankeuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan,kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akanmenghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada320

DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain denganmembahasnya bersama pihak terkait.kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi denganpemerintah.Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan jugadisampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaankeuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksidan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa(audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepadaDPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulanyang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakandalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabilapemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPKmelaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu)semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengankewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/ bupati/walikota yangbersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang inimenetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepadalembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakatdapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melaluipublikasi dan situs web BPK.Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasiBPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasilpemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.E. Pengenaan Ganti Kerugian NegaraSebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentangpengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan suratkeputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangankas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalampersediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapatmengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian gantiII. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat inidiperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yangdilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasitersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehinggadapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.Pasal 4Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hallain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistempengendalian intern pemerintah.Pasal 5Ayat (1)Cukup jelas321

Ayat (2)Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini,BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansistandar kepada Pemerintah.Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perluditempuh secara cermat (due process) dengan melibatkan organisasi terkait danmempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standaryang diterima secara umum.Pasal 6Cukup jelasPasal 7Ayat (1)Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja,dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.Ayat (2)Cukup jelasPasal 8Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalamupaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi PemberantasanKorupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan.Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian,pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduanlangsung dari masyarakat.Pasal 9Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPKtidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukandalam suatu pemeriksaan.Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksudadalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa,dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintahmerupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.Pasal 10Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cPenyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salahsatu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam denganmemperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yangdiperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaanuang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksaditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang,barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinanusaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saatpemeriksaan berlangsung.Huruf dPermintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan olehpemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yangdibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan.Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.Huruf eKegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisikobyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/ataumelengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.Pasal 11Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi denganPemerintah.322

Pasal 12Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu danhasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah.Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi danefektifitas pelaksanaan pemeriksaan.Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untukmemperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.Pasal 13Cukup jelasPasal 14Cukup jelasPasal 15Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaanselesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakanpengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.Pasal 16Ayat (1)Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasikeuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i)kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupanpengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4(empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpapengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualifiedopinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolakmemberikan opini (disclaimer of opinion).Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 17Ayat (1)Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalahlaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Ayat (2)Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalahlaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasPasal 18Cukup jelasPasal 19Ayat (1)Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperolehdan/atau diakses oleh masyarakat.Ayat (2)Cukup jelasPasal 20Ayat (1)Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagiandari rekomendasi.323

Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabatwajib memberikan alasan yang sah.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPKmenatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan,temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasilpemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterimadari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindaklanjut telah dilakukan.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasPasal 21Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupapemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, danpemeriksaan dengan tujuan tertentu.Ayat (3)Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikanbahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 23Cukup jelasPasal 24Cukup jelasPasal 25Cukup jelasPasal 26Cukup jelasPasal 27Cukup jelasPasal 28Cukup jelasPasal 29Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4400Ayat (4)Cukup jelasPasal 22Ayat (1)Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum adapenyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugiannegara/daerah yang ditetapkan oleh BPK.Ayat (2)Cukup jelas324

KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Menimbang :PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 29 TAHUN 2000TENTANGPENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasionalsehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan danpenyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, danpeningkatan peran masyarakat;b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakanUndang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dipandang perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor3839).1. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka denganpengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) mediacetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas duniausaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.2. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti olehpenyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatasdengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu)media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luasdunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.3. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umumatau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknismaupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapatdipertanggungjawabkan.4. Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melaluipelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanyaterhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknismaupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapatdipertanggungjawabkan.5. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatanjasa konstruksi nasional.6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.Pasal 2Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa,kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan,penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.BAB IIPEMILIHAN PENYEDIA JASAMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASAKONSTRUKSI.BAB IBagian PertamaUmumPasal 3(1) Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, danpengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum,pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.325

(2) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca kualifikasi.(3) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi.(4) Perusahaan nasional yang mengadakan kerja sama dengan perusahaan nasional lainnya danatau perusahaan asing dapat mengikuti prakualifikasi dan dinilai sebagai perusahaan gabungan.(5) Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia jasa,pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) perusahaan nasional.(6) Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkan adanyakewajiban :a. jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk perencanakonstruksi; ataub. jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, apabila hal tersebut disepakati olehpengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti pemilihan.Bagian KeduaPerencana Konstruksi dan Pengawas KonstruksiPasal 4(1) Pemilihan perencana konstruksi dan atau pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengancara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berlaku untuk semuapekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi.(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan dengan syarat :a. diumumkan secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetakdan papan pengumuman resmi untuk umum;b. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudahdiregistrasi pada Lembaga; danc. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orangperseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) terdiri dari :a. pengumuman;b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;c. penjelasan;d. pemasukan penawaran;e. evaluasi penawaran;f. penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungankualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;g. pengumuman calon pemenang;h. masa sanggah; dani. penetapan pemenang.(4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e ditetapkanoleh pengguna jasa.Pasal 5(1) Pemilihan perencana konstruksi untuk mendapatkan gagasan arsitektural terbaik danperencana konstruksi untuk perencanaan sistem dapat dilakukan melalui sayembara terbukaatau terbatas.(2) Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen termasuk tata cara mengenaisayembara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai acuan bagi pengguna jasa.Pasal 6(1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pelelangan terbatassebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan untuk pekerjaan yang :a. mempunyai risiko tinggi; dan ataub. mempunyai teknologi tinggi.(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan dengan syarat :a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetakdan papan pengumuman resmi untuk umum;b. jumlah penyedia jasa yang tersedia terbatas;c. melalui proses prakualifikasi untuk menetapkan daftar pendek peserta pelelangan;d. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudahdiregistrasi pada Lembaga;e. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orangperseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; danf. kriteria penetapan daftar pendek sebagaimana dimaksud butir c meliputi :1) pengalaman perusahaan untuk pekerjaan sejenis; dan2) kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki.(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) terdiri dari :a. pengumuman prakualifikasi;b. pemasukan dokumen prakualifikasi;c. evaluasi prakualifikasi dan menetapkan daftar pendek;d. undangan para peserta yang termasuk dalam daftar pendek;e. penjelasan;f. pemasukan penawaran;g. evaluasi penawaran;326

h. penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungankualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;i. pengumuman calon pemenang;j. masa sanggah; dank. penetapan pemenang.(4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g ditetapkanoleh pengguna jasa.Pasal 7(1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pemilihan langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu :a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masihmemungkinkan untuk mengadakan pemilihan langsung;b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yangsangat terbatas jumlahnya, dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dilakukan denganteknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatanNegara yang ditetapkan oleh Presiden; dan ataud. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :1) untuk kepentingan pelayanan umum;2) mempunyai risiko kecil;3) menggunakan teknologi sederhana; dan atau4) dilaksanakan penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil.(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan dengan syarat :a. mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar;b. memilih dari beberapa penawar;c. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudahdiregistrasi pada Lembaga; dand. tenaga terampil dan ahli yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orangperseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.(3) Tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :a. undangan;b. penjelasan;c. pemasukan penawaran;d. evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungankualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;e. klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; danf. penetapan pemenang.(4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d ditetapkanoleh pengguna jasa.Pasal 8(1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara penunjukan langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk :a. keadaan tertentu, yaitu :1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaanpekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera;2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangatterbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi barudan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negarayang ditetapkan oleh Presiden;4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :a) untuk keperluan sendiri/pribadi;c) mempunyai risiko kecil;b) menggunakan teknologi sederhana; dan ataud) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil;dan atau5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifatpertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaanyang sudah dilaksanakan sebelumnya; ataub. pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telahmendapat lisensi.(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan dengan syarat :a. penyedia jasa yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga;b. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orangperseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; atauc. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak cipta atau pihak lain yangtelah mendapat lisensi.(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) terdiri dari :327

a. undangan;b. penjelasan;c. pemasukan penawaran;d. negosiasi; dane. penetapan pemenang.Bagian KetigaPelaksana KonstruksiPasal 9a. diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papanpengumuman resmi;b. jumlah penyedia jasa terbatas;c. melalui proses prakualifikasi;d. peserta pelelangan yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi padaLembaga; dane. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orangperseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.(3) Tata cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 berlaku untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi.(2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengansyarat :a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetakdan papan pengumuman;b. dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;c. peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dand. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orangperseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.(3) Tata cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tediri dari :a. pengumuman;b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;c. penjelasan;d. pemasukan penawaran;e. evaluasi penawaran;f. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaranyang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadapdokumen pelelangan;g. pengumuman calon pemenang;h. masa sanggah; dani. penetapan pemenang.Pasal 10(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 berlaku untuk pekerjaan dengan ketentuan :a. mempunyai risiko tinggi; danb. menggunakan teknologi tinggi.(2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengansyarat :a. pengumuman untuk prakualifikasi;b. pemasukan dokumen prakualifikasi;c. evaluasi prakualifikasi;d. undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;e. penjelasan;f. pemasukan penawaran;g. evaluasi penawaran;h. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaranyang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadapdokumen pelelangan;i. pengumuman calon pemenang;j. masa sanggah; dank. penetapan pemenang.Pasal 11(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu :a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masihmemungkinkan untuk mengadakan proses pemilihan langsung;b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru danpenyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatanNegara yang ditetapkan oleh Presiden; dan ataud. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :1) untuk kepentingan pelayanan umum;2) mempunyai risiko kecil;3) menggunakan teknologi sederhana; dan atau4) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan atau badan usaha kecil.(2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengansyarat :a. diundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar;328

. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidak perlu pada waktu yangbersamaan;c. peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dand. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orangperseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.(3) Tata cara pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :a. undangan;b. penjelasan;c. pemasukan penawaran;d. evaluasi penawaran;e. dapat dilakukan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; danf. penetapan pemenang.Pasal 12(1) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlakuuntuk :a. keadaan tertentu, yaitu :1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaanpekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi barudan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negarayang ditetapkan oleh Presiden;4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :a) untuk keperluan sendiri;b) mempunyai risiko kecil;c) menggunakan teknologi sederhana; dan ataud) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil,dan atau5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifatpertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaanyang sudah dilaksanakan sebelumnya; ataub. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yangtelah mendapat izin.(2) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandengan syarat :a. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudahdiregistrasi pada Lembaga;b. tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usahaorang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; danc. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau pihak lain yangtelah mendapat lisensi.(3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)terdiri dari :a. undangan;b. penjelasan;c. pemasukan penawaran;d. negosiasi; dane. penetapan penyedia jasa.Pasal 13(1) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan mengikuti tata cara pemilihan pelaksanakonstruksi dengan cara pelelangan terbatas.(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi adalahpekerjaan yang :a. bersifat kompleks;b. memerlukan teknologi tinggi;c. mempunyai risiko tinggi; dand. memiliki biaya besar.(3) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat :a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetakdan papan pengumuman resmi untuk umum;b. jumlah penyedia jasa terbatas; danc. melalui proses prakualifikasi.(4) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :a. pengumuman prakualifikasi;b. pemasukan dokumen prakualifikasi;c. evaluasi prakualifikasi;d. undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;e. penjelasan;f. pemasukan penawaran;g. evaluasi penawaran;329

h. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaranyang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadapdokumen pelelangan;i. pengumuman calon pemenang;j. masa sanggah; dank. penetapan pemenang.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan pekerjaan yang dapat dilakukan secaraterintegrasi ditentukan oleh Menteri.Pasal 14(1) Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen untuk pemilihan penyedia jasasebagai acuan bagi pengguna jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi.(2) Pedoman tentang tata cara pelelangan umum dan tata cara evaluasi ditetapkan olehLembaga.(3) Petunjuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaankonstruksi yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Negara yang meliputi AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun danabantuan luar negeri, ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan tetap berpedoman padaketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.Bagian KeempatKewajiban dan Hak Pengguna JasaPasal 15Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :a. mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiappekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsungsecara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami, yang memuat :1) petunjuk bagi penawaran;2) tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan;3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan4) ketentuan evaluasi;c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkanpenawaran;d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas, dan benar sertadapat dipahami yang memuat :1) tata cara penunjukan langsung mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; dan2) syarat-syarat kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus;e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapanganapabila diperlukan;f. memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa;g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagipenyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumenpelelangan;i. menunjukkan bukti kemampuan membayar;j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalamdokumen lelang;k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelanganapabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa; danl. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yangdapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabiladiperlukan.Pasal 16Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk :a. memungut biaya penggandaan dokumen pelelangan umum dan pelelangan terbatas daripenyedia jasa;b. mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya memiliki uangnya dalam hal penyediajasa tidak memenuhi ketentuan pelelangan; danc. menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkankompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumenpelelangan.Bagian KelimaKewajiban dan Hak Penyedia JasaPasal 17Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :a. menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencanausulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dankesehatan kerja, dan peralatan;b. menyerahkan jaminan penawaran; danc. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalamdokumen lelang.Pasal 18Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk :a. memperoleh penjelasan pekerjaan;330

. melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;c. mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang;d. menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah; dane. mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuai denganketentuan dokumen lelang.Bagian KeenamPenetapan Penyedia JasaPasal 19(1) Pengguna jasa atau wakil yang diberi wewenang, menetapkan secara tertulis penyedia jasasebagai pemenang dalam pemilihan penyedia jasa.(2) Penetapan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi didasarkan pada pemilihankualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau kualitas dengan harga tetap dan atauharga terendah.(3) Penetapan pelaksana konstruksi didasarkan pada harga terendah terevaluasi di antarapenawaran yang telah memenuhi persyaratan serta tanggap terhadap dokumen pelelangan.(4) Penetapan penyedia jasa dalam penunjukan langsung didasarkan pada hasil negosiasi antarapengguna jasa dan penyedia jasa.BAB IIIKONTRAK KERJA KONSTRUKSIPasal 20(1) Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalampekerjaan konstuksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan,kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untukpekerjaan pengawasan.(2) Dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi.(3) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan berdasarkan :a. Bentuk imbalan yang terdiri dari :1) Lump Sum;2) harga satuan;3) biaya tambah imbalan jasa;4) gabungan Lump Sum dan harga satuan; ataub. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari :1) tahun tunggal; atau2) tahun jamak.c. Cara pembayaran hasil pekerjaan :1) sesuai kemajuan pekerjaan; atau2) secara berkala.Pasal 21(1) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaandalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yangmungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung olehpenyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.(2) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaandalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiapsatuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkanpada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakanoleh penyedia jasa.(3) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Biaya Tambah Imbalan Jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 3 merupakan kontrak jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana jenis-jenis pekerjaan dan volumenyabelum diketahui dengan pasti, sedangkan pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaranbiaya yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja dan lain-lain, ditambahimbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.(4) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Gabungan Lump Sum dan Harga Satuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan gabungan LumpSum dan atau harga satuan dan atau tambah imbalan jasa dalam 1 (satu) pekerjaan yangdiperjanjikan sejauh yang disepakati para pihak dalam kontrak kerja konstruksi.(5) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Aliansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan kontrak pengadaan jasa dimana suatu harga kontrakreferensi ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahui ataupun diperincisecara pasti sedangkan pembayarannya dilakukan secara biaya tambah imbal jasa dengan suatupembagian tertentu yang disepakati bersama atas penghematan ataupun biaya lebih yang timbuldari perbedaan biaya sebenarnya dan harga kontrak referensi.Pasal 22Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnyaharus memuat dokumen yang meliputi :5) Aliansi.331

a. surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang memuatantara lain :1) uraian para pihak;2) konsiderasi;3) lingkup pekerjaan;4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya;b. dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakandasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaantugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis danadministratif, kondisi kontrak);c. usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkandokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;d. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasaselama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasiatas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan;e. surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan ataupenawaran dari penyedia jasa; danf. surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untukmelaksanakan pekerjaan.Pasal 23(1) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurangkurangnyaharus memuat uraian mengenai :a. Para pihak yang meliputi :1) akta badan usaha atau usaha orang perseorangan;2) nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha atau sertifikatkeahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bagi usaha orang perseorangan; dan3) tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha orang perseorangan;b. Rumusan pekerjaan yang meliputi :1) pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan;2) volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan;3) nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibatfluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak;4) tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran; dan5) jangka waktu pelaksanaan;c. Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi :1) jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan denganpembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihakketiga dan kegagalan bangunan;2) pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) memuat :a) nilai jaminan;b) jangka waktu pertanggungan;c) prosedur pencairan; dand) hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan3) Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi,pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasasebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa;d. Tenaga ahli yang meliputi :1) persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli;2) prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang dipekerjakan; dan3) jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan;e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi meliputi :1) hak dan kewajiban pengguna jasa; dan2) hak dan kewajiban penyedia jasa;f. Cara pembayaran memuat :1) volume/besaran fisik;2) cara pembayaran hasil pekerjaan;3) jangka waktu pembayaran;4) denda keterlambatan pembayaran; dan5) jaminan pembayaran;g. Ketentuan mengenai cidera janji yang meliputi :332

1) bentuk cidera janji :a) oleh penyedia jasa yang meliputi :- tidak menyelesaikan tugas;- tidak memenuhi mutu;- tidak memenuhi kuantitas; dan- tidak menyerahkan hasil pekerjaan; danb) oleh pengguna jasa yang meliputi :- terlambat membayar;- tidak membayar; dan- terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan; dan2) Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihakyang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atauperpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuaidengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi;h. Penyelesaian perselisihan memuat :1) penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, atau arbitrase; dan2) penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;i. Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat :1) bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para pihak atau pemutusansecara sepihak; dan2) hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai konsekuensi dari pemutusankontrak kerja konstruksi;j. Keadaan memaksa mencakup kesepakatan mengenai :1) risiko khusus;2) bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan;l. Perlindungan pekerja memuat :1) kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan2) bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja; danm. Aspek lingkungan memuat :1) kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku; dan2) bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia.(2) Kontrak kerja konstruksi harus memuat ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektualyang mencakup :a. kepemilikan hasil perencanaan, berdasarkan kesepakatan; danb. pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan yang telah dimiliki olehpemegang hak cipta dan hak paten yang telah dimiliki oleh pemegang hak paten sesuaiundang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang hak paten.(3) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang insentif yang mencakuppersyaratan pemberian insentif, dan bentuk insentif.(4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa dan ataupemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan mengenai hal-hal :a. pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh pengguna jasa untuk subpenyedia jasa/pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan;b. tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub penyedia jasa/pemasokterhadap pemenuhan ketentuan kontrak kerja konstruksi; danc. hak intervensi pengguna jasa dalam hal :1) pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambat; dan2) sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi.(5) Pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan 2 (dua) bahasa harus dinyatakansecara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum.(6) Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.2) macam keadaan memaksa lainnya; dan3) hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa;k. Kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi :BAB IVPENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI1) jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan; dan333

Bagian PertamaUmumPasal 24Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yangselanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masingtahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.Bagian KeduaTahap PerencanaanPasal 25Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan,perencanaan umum, dan perencanaan teknik.Pasal 26(1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harusdilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaanteknik.(2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harusdilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.(3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harusdilakukan perencanaan teknik.Pasal 27(1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajibdidukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenagakerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapanperencanaan.(2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasiltahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepatbiaya, tepat mutu, dan tepat waktu.(3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaanpenyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.Bagian KetigaTahap Pelaksanaan Beserta PengawasannyaPasal 28(1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputipelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.(2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasilperencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.(3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat(2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.Pasal 29(1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas,peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masingmasingdisesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.(2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasanyang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahanakhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.(3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaanpekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.(4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yangberwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Bagian KeempatStandar Keteknikan, Ketenaga Kerjaan,dan Tata LingkunganPasal 30(1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasilpekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuaidengan standar atau norma yang berlaku;b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.(2) Ketentuan keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur oleh Menteriteknis yang bersangkutan.(3) Ketentuan pembinaan dan pengendalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempatkegiatan konstruksi diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri teknis yang terkait.Bagian KelimaKegagalan Pekerjaan Konstruksi334

Pasal 31Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuaidengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baiksebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.Pasal 32(1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalanpekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahanpengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.(2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalanpekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahanpengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.(3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalanpekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahanpengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi.(4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biayasendiri.Pasal 33Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaankonstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.BAB VKEGAGALAN BANGUNANBagian PertamaUmumPasal 34Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secarakeseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, danatau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasasetelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.Bagian KeduaJangka Waktu PertanggungjawabanPasal 35(1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai denganumur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhirpekerjaan konstruksi.(2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakandalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.(3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengantegas dalam kontrak kerja konstruksi.Bagian KetigaPenilaian Kegagalan BangunanPasal 36(1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yangprofesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikanpenilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejakditerimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama olehpenyedia jasa dan pengguna jasa.(3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunanmengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasukmemberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yangdibentuk dan disepakati oleh para pihak.Pasal 37Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian danterdaftar pada Lembaga.(1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain :Pasal 38a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dansifat kesalahan yang dilakukan;d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayaroleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.(2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yangmenunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izinmembangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.335

Penilai ahli berwenang untuk :Pasal 39a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;b. memperoleh data yang diperlukan;c. melakukan pengujian yang diperlukan;d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.Bagian KeempatKewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia JasaPasal 40(1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana konstruksi wajibmenyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalamdokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.(2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi,maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasilperencanaannya yang belum/tidak diubah.(3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi,maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orangperseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatangan kontrak kerjakonstruksi.(4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, makatanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangandan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.Pasal 41(1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaankonstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.(2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi adalah sesuaidengan jangka waktu pertanggungan, dengan maksimal lama pertanggungan selama 10(sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.Pasal 42Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan atau adminsitratif dapat dikenakan pada orangperseorangan dan atau badan usaha penandatangan kontrak kerja konstruksi.Pasal 43Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakanterkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.Pasal 44(1) Apabila dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidaksegera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaankonstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuanpekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahanperencanaannya.(2) Apabila terjadi seperti dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi,dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksiyang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumenperencanaan tersebut.Bagian KelimaKewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna JasaPasal 45(1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yangdiambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga.(2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan olehkesalahan pengguna jasa.Bagian KeenamGanti Rugi dalam Hal Kegagalan BangunanPasal 46(1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanismepertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan :a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasarkesepakatan;b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggunganpenyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.(2) Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukan biaya premi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab penggunajasa.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungan/asuransi ini diatur oleh instansi yangberwenang dalam bidang asuransi.Pasal 47336

Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)huruf d, bersifat final dan mengikat.Pasal 48(1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.(2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaanpendahuluan.BAB VIPENYELESAIAN SENGKETAPasal 49(1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapatdilakukan dengan cara :a. melalui pihak ketiga yaitu :1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa);2) konsiliasi; ataub. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.(2) Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf a dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentusesuai kebutuhan.Pasal 50(1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (1) huruf a angka 1) dilakukan dengan bantuan satu orang mediator.(2) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan parapihak yang bersengketa.(3) Mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga.(4) Apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli.(5) Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketauntuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan.(6) Kesepakatan tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.Pasal 51(1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (1) huruf a angka 2) dilakukan dengan bantuan seorang konsiliator.(2) Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan parapihak yang bersengketa.(3) Konsiliator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga.(4) Konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada parapihak.(5) Jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliator menjadirumusan pemecahan masalah.(6) Rumusan pemecahan masalah sebagaimana tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatukesepakatan tertulis.Pasal 52Kesepakatan tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a butir 1 dan butir 2, Pasal 50, dan Pasal51 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bersifat final dan mengikat para pihak untukdilaksanakan dengan iktikad baik.Pasal 53(1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan dengan melalui arbitrase sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku.(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.Pasal 54Tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dilakukanberdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaiansengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.BAB VIILARANGAN PERSEKONGKOLANPasal 55(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukanpersekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum ataupelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.(2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilaipekerjaan (mark up) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan Negara.337

(3) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi danatau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur danmenentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikanpengguna jasa dan atau masyarakat.(4) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi danatau sub pengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untukmengatur dan menentukan pemasokan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatanyang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan ataumasyarakat.(5) Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok yang melakukan persekongkolansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIFPasal 56(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yangditetapkan oleh Pemerintah kepada Lembaga, berupa peringatan tertulis.(2) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yangditetapkan oleh Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;c. pembekuan izin usaha;d. pencabutan izin usaha;e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; atauh. larangan melakukan pekerjaan.(3) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yangditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna jasa, berupa :a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;c. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;d. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; ataue. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.(4) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yangditetapkan oleh Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :a. peringatan tertulis; ataub. pembatasan bidang usaha dan atau profesi.(5) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yangditetapkan oleh asosiasi kepada anggota, berupa :a. peringatan tertulis; ataub. pembekuan sertifikat.Pasal 57(1) Pengguna jasa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf adan ayat (3), Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 9ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2) huruf a,Pasal 13 ayat (3) huruf a dan ayat (4), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Pasal 19ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrtif berupaperingatan tertulis.(2) Pengguna jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 hurufc, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, serta dalam pelaksanaan pekerjaankonstruksi tidak memenuhi Pasal 26, maka pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratifberupa peringatan tertulis atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaankonstruksi.(3) Pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi persyaratan dalamPasal 26, 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagianatau keseluruhan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), makapengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izinpelaksanaan pekerjaan konstruksi.(4) Pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak melaksanakan ketentuan Pasal26 sehingga mengakibatkan kerugian/gangguan keselamatan umum, harta benda dan ataukerusakan lingkungan, maka pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupapembekuan dan atau pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.Pasal 58(1) Perencana konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan perencanaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 dikenakan sanksi berupa :a. peringatan tertulis dan atau penghentian sementara pekerjaan;b. pembatasan bidang usaha dan atau profesi atau pembekuan izin usaha dan atau profesiapabila perencana konstruksi tidak memenuhi persyaratan perencanaan paling lama 6(enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian ataukeseluruhan pelaksanaan pekerjaan;338

c. pembekuan atau pencabutan izin usaha dan atau profesi apabila dalam pelaksanaanpekerjaan konstruksi mengakibat-kan kerugian/kerusakan keselamatan umum, hartabenda dan atau keselamatan nyawa manusia dan atau lingkungan.(2) Pelaksana konstruksi dalam hal :a. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan perencanaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan pekerjaan dikenakansanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagianatau keseluruhan pekerjaan konstruksi;b. tidak memenuhi persyaratan perencanaan tersebut pada huruf a paling lama 6 (enam)bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara dikenakan sanksiadministratif berupa pembatasan bidang usaha dan atau profesi atau pembekuan izinusaha dan atau profesi;c. pelaksanaan kegiatan menimbulkan gangguan pada keselamatan dan atau kerugianharta benda dan atau keselamatan nyawa manusia dan atau bangunan/kerusakan padalingkungan sebagai akibat menggunakan rencana yang tidak memenuhi persyaratanperencanaan tersebut pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembekuanizin atau pencabutan izin usaha dan atau profesi;d. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (3) dalam pelaksanaan pekerjaan dikenakan sanksi administratif berupaperingatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhanpekerjaan.(3) Pengawas konstruksi dalam hal :a. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 dalam pelaksanaan pengawasan dikenakan sanksi administratif berupaperingatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhanpekerjaan konstruksi;b. apabila pengawas tidak memenuhi ketentuan perencanaan tersebut pada huruf a palinglama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara,dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan bidang usaha dan atau pembekuanizin usaha dan atau profesi.(4) Penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan ataupembatasan bidang usaha dan atau profesi.Pasal 59Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),Pasal 29 ayat (3) dan penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sementara atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;c. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi;e. pencabutan izin usaha dan atau profesi;f. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;g. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atauh. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.Pasal 60Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dan atau sub penyedia jasa yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikenakan sanksi peringatantertulis dan penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi ataupembatasan kegiatan usaha atau profesi.Pasal 61Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.Pasal 62(1) Tata laksana dan penerapan sanksi administratif terhadap pengguna jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur lebih lanjut oleh Menteri.(2) Tata laksana dan penerapan sanksi administratif terhadap pengguna jasa instansi/lembagapemerintah dan atau lembaga Negara diatur lebih lanjut oleh Menteri.BAB IXKETENTUAN PERALIHANPasal 63Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenaipenyelenggaraan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan ataupun belumdiganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 64Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.d. pembekuan izin usaha dan atau profesi;339

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Mei 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 30 Mei 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdBONDAN GUNAWANLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 64UMUMPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 29 TAHUN 2000TENTANGPENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSIPembangunan Nasional antara lain dapat diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh danberkembangnya jasa konstruksi secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing jasakonstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan kemampuan jasa konstruksi nasional diharapkandapat terwujud peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi nasional, sehingga mampumendukung upaya peningkatan penerimaan dan penghematan penggunaan devisa Negara, sertamendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja.Faktor kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuanusaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peranmasyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatankemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha.Sedangkan terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lainmelalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait.Salah satu asas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yangmenjiwai Peraturan Pemerintah ini adalah asas kemitraan yang saling menguntungkan. Denganasas tersebut dapat diwujudkan keterkaitan yang makin erat dalam satu kesatuan yang efesiendan efektif antar penyedia jasa. Kemitraan yang demikian sekaligus berarti memberikan peluangusaha yang semakin besar tanpa mengabaikan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas sertakemanfaatan.Di samping asas kemitraan, asas lain yang cukup penting dan mendasar adalah asas keamanandan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.Keamanan dan keselamatan ini perlu dilihat, baik dalam persyaratan usaha maupun persyaratankemampuan profesional agar berkembang pengusaha yang profesional yang mampumewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan yangberkualitas. Aspek keamanan dan keselamatan ini diuraikan pula dalam Bab Pengikatan, antaralain mempersyaratkan adanya perlindungan dan keselamatan kerja, baik bagi penyedia jasa,pengguna jasa, maupun masyarakat, disertai dengan tuntutan untuk menumbuhkan budayasadar lingkungan, sehingga keseluruhan ketentuan tersebut akan menciptakan lingkungan kerjayang aman dan menjamin keselamatan bagi para pihak.Keamanan dan keselamatan masih berlanjut pada tahapan pasca penyelenggaraan pekerjaankonstruksi sebagaimana dituangkan dalam Bab tentang Kegagalan Bangunan yang menuntutterpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dalam hal keamanan dan keselamatan dalampemanfaatan bangunan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.Dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, dan praktek–praktek korupsi, kolusi, dannepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rincidalam pasal-pasal pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraandalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansa tersedianya kesempatan atau peluang yang adil340

agi masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi,persaingan yang sehat antar para penyedia jasa, kesetaraan kedudukan antara pengguna jasadengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan akan peraturanperundang-undangan.Guna mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, yaitu perusahaan nasional yang mampu menunjukkan komitmennya padapenyelenggaraan jasa konstruksi dalam bentuk peningkatan kemampuan personil, teknologi danpermodalan usahanya di Indonesia, makaperusahaan nasional perlu diberikan kesempatan untuk bersaing dalam proses pelelangandengan tetap memperhatikan asas kejujuran dan keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dankemitraan serta kriteria biaya, mutu, jadwal serta tidak boleh menimbulkan efek proteksi (non tarifbarier) maupun ketentuan-ketentuan lain yang diatur dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun1995 tentang Usaha Kecil serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Dalam menghadapi kompetisi internasional, maka yang harus ditempuh yakni mewujudkankemampuan profesionalisme dan daya saing usaha jasa konstruksi yang sejajar dengan pelakupelakudi pasar internasional. Dari sisi dunia usaha jasa konstruksi diharapkan tumbuhkesadaran akan peningkatan kemampuan usaha, keahlian dan keterampilan melalui penataandan upaya-upaya yang mandiri. Sedangkan Pemerintah memberikan dukungan dalam bentukpemberdayaan dan regulasi ataupun memanfaatkan proyek-proyek Pemerintah sebagai wahanauntuk meningkatkan kemampuan usaha, keterampilan dan keahlian kerja. Langkah-langkahPemerintah tersebut adalah sejalan dengan berbagai kesepakatan internasional dan regionalyang telah diratifikasi.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Ayat (1)Sesuai dengan asas keadilan dan keterbukaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maka pemilihan penyedia jasa harus dilakukan dengancara pelelangan umum atau pelelangan terbatas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnyadan seadil-adilnya kepada penyedia jasa dalam mengikuti pemilihan.Pemilihan langsung atau penunjukan langsung penyedia jasa pada dasarnya hanyadimungkinkan untuk pekerjaan-pekerjaan darurat dan mendesak yang menyangkut keamanandan keselamatan masyarakat dan Negara.Ayat (2)Prakualifikasi (pre qualification) dan pasca kualifikasi (post qualification) merupakan prosespemilihan penyedia jasa yang berbentuk badan usaha dan telah diregistrasi oleh Lembaga untukmenentukan kesesuaian bidang, sub bidang, kemampuan nyata, dan kinerjanya.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Sesuai dengan asas kemitraan, persyaratan prakualifikasi dapat dipenuhi sebagai suatukesatuan oleh gabungan dari beberapa perusahaan baik antara perusahaan nasional maupunantara perusahaan nasional dan perusahaan asing dengan pengertian bahwa setiap anggotagabungan tidak perlu dapat memenuhi seluruh persyaratan prakualifikasi dan bahwa perusahaangabungan tersebut bertanggung jawab setara secara tanggung renteng kepada pengguna jasa.Perusahaan nasional yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing di bidang jasakonstruksi sebagai perusahaan gabungan diperlakukan sebagai perusahaan nasional.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasPasal 4Ayat (1).Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)huruf aCukup jelashuruf bCukup jelashuruf cCukup jelasHuruf d341

Cukup jelasHuruf eEvaluasi penawaran dilakukan oleh pengguna jasa untuk menentukan peringkat perencanakonstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara menilai penawaran dari segi kualitas (QBS)atau kualitas dan harga (QCBS) atau harga tetap (fixed cost) atau harga terendah (least cost).1. Cara menilai penawaran dari segi kualitas (Quality Based Selection (QBS)).Pada cara penilaian ini, penawar dengan rangking penilaian proposal teknik tertinggi diundanguntuk negosiasi proposal keuangan. Proposal keuangan dapat disampaikan bersama-samadengan pemasukan proposal teknik atau disampaikan pada saat diundang untuk negosiasi.Cara penilaian ini dipakai untuk :a) penugasan yang kompleks atau penugasan yang sangat khusus (sangat spesialis);b) penugasan yang hasilnya memberikan impact sangat besar pada proses hilirnya;c) penugasan yang dilakukan berbeda sekali dan sulit untuk diperbandingkan.2. Cara menilai penawaran dari segi kualitas dan harga (Quality Cost Based Selection (QCBS)).Pada cara penilaian ini penetapan rangking penawar didasarkan pada gabungan hasil penilaianterhadap proposal teknik dan proposal keuangan dengan rasio tertentu. Rasio untuk proposalkeuangan tidak boleh lebih besar dari 30 point (dari 100 point). Umumnya rasio untuk proposalkeuangan antara 10 - 20 point.Penawar dengan rangking tertinggi ditetapkan sebagai pemenang. Pada waktu diadakannegosiasi untuk pembuatan kontrak kerja konstruksi, harga satuan (antara lain billing rate) tidakboleh dinegosiasikan, hanya boleh diklarifikasi.Cara penilaian ini dapat dipakai untuk hampir semua pelelangan pekerjaan perencanaan ataupengawasan.3. Cara menilai penawaran dari segi harga tetap (Fixed Cost)Pada cara ini proposal teknik dan proposal keuangan dibuka bersama-sama. Penawar denganharga penawaran melebihi plafon anggaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dinyatakangugur. Selanjutnya penawar yang lulus dan mendapat rangking penilaian proposal teknik tertinggiditetapkan sebagai pemenang dan diundang untuk negosiasi pembuatan kontrak.Cara penilaian ini hanya cocok dipakai untuk penugasan yang sifatnya sederhana dan mudahditetapkan serta apabila plafon anggaran sudah dipastikan.4. Cara menilai penawaran dari segi harga terendah (Least Cost).Pada cara ini penawar dengan skor penilaian proposal teknik di bawah skor minimal dinyatakangugur. Selanjutnya proposal keuangan penawar yang lulus dibuka dan penawar dengan hargaterendah dinyatakan sebagai pemenang lelang. Harga penawaran tidak boleh dinegosiasi.Cara penilaian ini lebih cocok dipakai untuk penugasan standar atau rutin (misalnya untukpelelangan pengawasan).Huruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iCukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 5Ayat (1)Untuk pemilihan perencana konstruksi dan perencana sistem dapat dilakukan dengan carasayembara terbuka atau sayembara terbatas.Sayembara terbuka atau sayembara terbatas pada dasarnya adalah merupakan bagian dariproses pemilihan penyedia jasa.Ayat (2)Cukup jelasPasal 6Ayat (1)Huruf aPekerjaan dengan risiko tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya dapatmembahayakan keselamatan umum.Huruf bPekerjaan dengan teknologi tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannyabanyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil.342

Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aPengumuman dalam pelelangan terbatas perlu dilakukan untuk memberi kesempatan padapenyedia jasa untuk mengikuti prakualifikasi bagi penetapan daftar pendek.huruf bCukup jelashuruf cCukup jelashuruf dCukup jelashuruf fCukup jelashuruf gSama dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf e.huruf hCukup jelashuruf iCukup jelashuruf jCukup jelashuruf kCukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 7Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dPekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :1) risiko kecil, adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya tidak membahayakankeselamatan umum.2) teknologi sederhana, adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya menggunakanalat kerja sederhana dan tidak memerlukan keahlian.3) penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, adalah pekerja konstruksiyang dalam pelaksanaannya hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil,berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dSama dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf e.343

Huruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 8Ayat (1)Huruf aAngka 1)Penanganan darurat adalah merupakan upaya penanggulangan yang amat mendesak dan tidakmemungkinkan diadakan proses pemilihan langsung.Untuk mengantisipasi terjadinya keadaan yang membahayakan bagi keamanan dan keselamatanmasyarakat atau untuk menghindarkan kerugian yang semakin besar akibat suatu keadaan yangtidak dapat dihindarkan antara lain : banjir, pipa gas berbahaya bocor, dan gempa bumi.Angka 2)Cukup jelasAngka 3)Cukup jelasAngka 4)Sama dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d.Angka 5)Cukup jelasHuruf bCukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf ePada evaluasi penawaran sekaligus dapat dilakukan pasca kualifikasi (post qualification).Pasal 9Ayat (1)Tata cara pelelangan pada ayat ini dapat dilakukan dengan melalui penilaian kualifikasi secaraprakualifikasi atau pasca kualifikasi. Apabila dikehendaki adanya penilaian kualifikasi secaraprakualifikasi, maka tata caranya mengikuti ketentuan Pasal 10 ayat (3). Sedangkan apabiladikehendaki adanya penilaian kualifikasi secara pasca kualifikasi, maka tata caranya mengikutiketentuan Pasal 9 ayat (3).Pada pengumuman harus dicantumkan cara penilaian kualifikasi mana yang akan dipakai.Selanjutnya pada pengumuman tidak boleh ada pembatasan yang akan mengganggu prosespenilaian kualifikasi.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 10Cukup jelasPasal 11Ayat (1)344

Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dSama dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 12Ayat (1)Huruf aAngka 1)Sama dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1).Angka 2)Cukup jelasAngka 3)Cukup jelasAngka 4)Sama dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d.Angka 5)Cukup jelasHuruf bCukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 13Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi antara lain adalah pembangunan kilangminyak/gas, pembangkit tenaga listrik, dan reaktor nuklir.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 14Cukup jelasPasal 15Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf c345

Cukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iBukti kemampuan membayar dari pengguna jasa yang berbentuk badan usaha atau usaha orangperseorangan antara lain berupa bank garansi, jaminan dari lembaga keuangan.Bukti kemampuan membayar untuk proyek-proyek Pemerintah antara lain Daftar Isian Proyekatau Daftar Isian Kegiatan.Huruf jCukup jelasHuruf kCukup jelasHuruf lCukup jelasPasal 16Huruf aBiaya yang boleh dipungut oleh pengguna jasa dalam proses pelelangan umum atau pelelanganterbatas hanya sebesar biaya nyata yang diperlukan untuk penggandaan dokumen pelelangan.Huruf bCukup jelasHuruf cDalam hal terjadi penolakan terhadap seluruh penawaran, pengguna jasa harus meninjau ulangdokumen pelelangan. Peninjauan ulang terhadap dokumen pelelangan meliputi syarat-syaratkontrak, desain dan spesifikasi, lingkup kontrak, atau kombinasi dari ketiganya. Penolakanterhadap seluruh penawaran karena alasan tidak tercapai kompetisi yang efektif jangan sematamatadidasarkan pada jumlah penawar (misalnya karena jumlah penawar kurang).Jika penolakan terhadap seluruh penawaran karena alasan tidak tercapai kompetisi yang efektif,maka harus dipertimbangkan menyebarkan pengumuman (iklan) yang lebih luas.Jika penolakan terhadap seluruh penawaran karena seluruh penawaran atau sebagain besarpenawaran tidak tanggap terhadap dokumen pelelangan, maka penawar baru yang sudahdiprakualifikasi dapat diundang.Pengguna jasa tidak boleh menolak seluruh penawaran dan selanjutnya mengundangpenawaran baru dengan menggunakan dokumen pelelangan yang sama untuk mendapatkanharga penawaran yang lebih rendah.Apabila harga terendah terevaluasi jauh lebih tinggi dari plafon biaya yang dimiliki pengguna jasa,maka pengguna jasa dapat :a. mengubah dokumen pelelangan dan mengundang penawaran berdasar dokumen pelelanganbaru; ataub. melakukan negosiasi dengan penawar terendah terevaluasi untuk mengurangi lingkup kontrak.Pasal 17Cukup jelasPasal 18Cukup jelasPasal 19Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Sama dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf e.Ayat (3)Yang dimaksud dengan terevaluasi adalah antara lain setelah dilakukan, perbaikan kesalahanperkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan (arithmatic correction).346

Ayat (4)Cukup jelasPasal 20Ayat (1)Kontrak kerja konstruksi harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah pada masingmasingpenyedia jasa yaitu perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawaskonstruksi.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aCukup jelasHuruf bKontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi :1) tahun tunggal adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesaidalam 1 (satu) tahun.2) tahun jamak adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesailebih dari 1 (satu) tahun.Huruf cAngka 1)Pengukuran hasil pekerjaan berdasarkan kemajuan pekerjaan selain dilakukan dalam beberapatahapan kemajuan pekerjaan, bisa juga dilakukan sekaligus pada saat pekerjaan fisik selesai100% (turn key).Angka 2)Pengukuran hasil pekerjaan secara berkala umumnya dilakukan secara bulanan pada tiap akhirbulan.Pasal 21Ayat (1)Pada pelelangan dengan bentuk imbalan Lump Sum, dalam hal terjadi pembetulan perhitunganperincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, maka harga penawarantotal tidak boleh diubah. Perubahan hanya boleh dilakukan pada salah satu atau volumepekerjaan atau harga satuan, dan semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksiaritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa, selanjutnya harga penawaranmenjadi harga kontrak (nilai pekerjaan).Ayat (2)Pada pelelangan dengan bentuk imbalan harga satuan dalam hal terjadi pembetulan perhitunganperincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penawaran totaldapat berubah, akan tetapi harga satuan tidak boleh diubah. Koreksi aritmatik hanya bolehdilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan atau penjumlahan hasil perkalianvolume dengan harga satuan. Semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatikmenjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkanharga penawaran terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak(nilai pekerjaan).Harga satuan juga menganut prinsip Lump Sum.Ayat (3)Pada pelelangan dengan bentuk imbalan biaya tambah imbalan jasa, pembetulan hargapenawaran akibat koreksi aritmatik mengikuti pelelangan dengan bentuk imbalan Lump Sum ataupelelangan dengan bentuk imbalan harga satuan.Ayat (4)Sama dengan penjelasan ayat (3).Ayat (5)Sama dengan penjelasan ayat (3).Pasal 22Cukup jelasPasal 23Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bAngka 1)Cukup jelasAngka 2)347

Cukup jelasAngka 3)Yang dimaksud dengan penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga adalaheskalasi/deeskalasi yang rumusannya sudah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan.Angka 4)Cukup jelasAngka 5)Cukup jelasHuruf cAngka 1)Jenis pertanggungan yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi mencakup jaminanuang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggunganterhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antaralain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihakketiga.Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasasebelum penyedia jasa menerima uang muka untuk memulai pekerjaan konstruksi. Penggunajasa berhak mencairkan dan selanjutnya mempergunakan jaminan uang muka apabila penyediajasa tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerjakonstruksi sepihak, karena kesalahan pengguna jasa, maka sisa uang muka yang belum dilunasidapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasakepada penyedia jasa.Jaminan pelaksanaan adalah jaminan bahwa penyedia jasa akan meyelesaikan pekerjaannyasesuai ketentuan kontrak kerja kontruksi. Jaminan pelaksanaan dapat diuangkan oleh penggunajasa dan uangnya menjadi milik pengguna jasa, apabila penyedia jasa tidak mampumenyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya atau kontrak kerja kontruksi diputus akibat kesalahanpenyedia jasa.Jaminan atas mutu hasil pekerjaan adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepadapengguna jasa selama masa tanggungan yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasilakhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan. Jaminan atas mutu hasilakhir pekerjaan antara lain dapat berupa jaminan pemeliharaan. Pengguna jasa berhakmencairkan jaminan dan selanjutnya mempergunakan uangnya untuk membiayai pemeliharaan/perbaikan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksana konstruksi tidak melaksanakan kewajibannyasesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.Jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan baik untuk pekerjaan perencanaanmaupun pelaksanaan dan pengawasannya, pemberlakukannya disesuaikan dengan tingkatpengembangan sistem pertanggungan yang berlaku di Indonesia.Asuransi pekerjaan/asuransi bahan dan asuransi peralatan/ asuransi tenaga kerja/asuransituntutan pihak ketiga adalah jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan kontruksiyang harus disediakan oleh pelaksana konstruksi, sedangkan jaminan pertanggungan terhadapkegagalan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan perencanaan atau pengawasan adalahprofessional indemnity insurance yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkatpengembangan sistem pertanggungan yang berlaku di Indonesia.Angka 2)Cukup jelasAngka 3)Cukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf e1) Hak dan kewajiban pengguna jasa antara lain meliputi :a) hak pengguna jasa :- mengubah sebagian isi kontrak kerja konstruksi tanpa mengubah lingkup kerja yang telahdiperjanjikan atas kesepakatan dengan penyedia jasa;- menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa bekerja tidak sesuai ketentuankontrak kerja konstruksi;- menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksiapabila penyedia jasa tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi;- menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak kerja konstruksi yang diusulkan penyedia jasa;- menolak bahan dan atau hasil pekerjaan penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratanteknis;- menetapkan dan atau mengubah besaran serta persyaratan pertanggungan atas kesepakatandengan penyedia jasa.- mengganti tenaga penyedia jasa karena dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan;- menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya;- menolak usul sub penyedia jasa dan atau pemasok yang diusulkan penyedia jasa.b) kewajiban pengguna jasa :- menyerahkan sarana kerja kepada penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan sesuaikesepakatan kontrak kerja konstruksi;348

- memberikan bukti kemampuan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan;- menerima bahan dan atau hasil pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan teknis danadministrasi;- memberikan imbalan atas prestasi lebih;- membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai tahapan proses pembayaran yang disepakati;- memenuhi pembayaran kompensasi atas kelalaian atau kesalahan pengguna jasa;- menjaga kerahasiaan dokumen/proses kerja yang diminta penyedia jasa;- melaksanakan pengawasan dan koreksi-koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan.2) Hak dan kewajiban penyedia jasa antara lain meliputi :a) hak penyedia jasa :- mengajukan usul perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi;- mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya;- mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerjakonstruksi yang diperintahkan pengguna jasa;- menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya;- menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi,apabila pengguna jasa tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tidak mampu memenuhikewajibannya dan penyedia jasa berhak mendapat kompensasi atas kerugian yang timbul akibatpemutusan kontrak kerja konstruksi;- menolak usul perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari pengguna jasa;- menunjuk sub penyedia jasa dan atau pemasok atas persetujuan pengguna jasa.b) kewajiban penyedia jasa :- memberikan pendapat kepada pengguna jasa atas penugasannya, dokumen yang menjadiacuan pelaksanaan pekerjaan, data pendukung, kualitas sarana pekerjaan atau hal-hal lainnyayang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi;- memperhitungkan risiko pelaksanaan dan hasil pekerjaan;- memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda dan atau ganti rugi sesuai yangdipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi.Huruf fCukup jelasAngka 2)Cukup jelasAngka 3)Cukup jelasAngka 4)Denda akibat keterlambatan pembayaran adalah biaya uang (cost of money) yang dihitungberdasarkan bunga untuk hari-hari keterlambatan (interest of delay payment).Angka 5)Cukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iCukup jelasHuruf jCukup jelasHuruf kCukup jelasHuruf lCukup jelasHuruf mCukup jelasAyat (2)Angka 1)349

Ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimaksudkan agar para pihak membuatkesepakatan untuk hak memiliki hasil penemuan atau inovasi pelaksanaan pekerjaan dalampekerjaan yang diperjanjikan.Penggunaan hal-hal yang telah didaftarkan hak atas kekayaan diatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasPasal 24Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pada tahap perencanaan maupun tahappelaksanaan beserta pengawasannya, dilakukan kegiatan penyiapan, pengerjaan, danpengakhiran yang melibatkan interaksi dan atau hubungan kerja antara pengguna jasa danpenyedia jasa yang antara lain meliputi :1. Tahap Perencanaana. Dalam kegiatan penyiapan, pengguna jasa :1) menyerahkan dokumen-dokumen dan atau fasilitas yang diperlukanoleh perencana konstruksi untuk dapat memulai pekerjaannya danbertanggung jawab atas kebenaran/ketepatan isi dokumen dan ataufasilitas dimaksud, termasuk kelengkapannya dan tepat waktu dalampenyerahannya;2) menetapkan wakil pengguna jasa untuk penyelenggaraan pekerjaan;3) memberi keputusan terhadap usul perencana konstruksi mengenaiwakil perencana konstruksi dan rencana kerja;4) wajib membayar uang muka atas jaminan uang muka yangdiserahkan oleh perencana konstruksi (dalam hal diperjanjikan);5) memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga perencanakonstruksi yang tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai kinerjanyaatau berperilaku di luar kepatutan;6) mencairkan jaminan uang muka, apabila perencana konstruksi tidakmelunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusankontrak kerja konstruksi sepihak karena kesalahan perencanakonstruksi, maka sisa uang muka yang belum dilunasi dapatdiperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar olehpengguna jasa kepada perencana konstruksi serta pengguna jasa wajibmengembalikan jaminan uang muka;7) mencairkan jaminan pelaksanaan apabila perencana konstruksi tidakmampu menyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya (dalam haldiperjanjikan adanya jaminan pelaksanaan).b. dalam kegiatan penyiapan, perencana konstruksi:1) memberi pendapat atas dokumen yang diserahkan oleh penggunajasa;2) mengajukan usulan wakil perencana konstruksi besertakewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;3) bertanggung jawab atas rencana kerja yang telah disetujui penggunajasa;4) menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan (dalamhal diperjanjikan) dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalanpekerjaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan, dalam bentuk polisasuransi sesuai yang diperjanjikan;5) mendapat ganti rugi atas :a) ketidakbenaran dan ketidaktepatan isi dokumen dan ataufasilitas beserta kelengkapannya dan ketidaktepatan waktupenyerahan dari pengguna jasa yang mengakibatkan kerugianpada perencana konstruksi;b) keterlambatan pengguna jasa dalam memberi keputusanterhadap usulan wakil perencana konstruksi dan usulan rencanakerja dari perencana konstruksi yang mengakibatkan kerugianpada perencana konstruksi;c) keterlambatan pembayaran uang muka (apabiladiperjanjikan).c. Dalam kegiatan pengerjaan, pengguna jasa :1) bertanggung jawab atas segala konsekwensi yang timbul akibatperintah perubahan yang diberikan kepada perencana konstruksi;2) memberi keputusan terhadap usulan perubahan dari perencanakonstruksi dalam batasan waktu yang diperjanjikan;350

3) melakukan pembayaran untuk prestasi pekerjaan perencanakonstruksi atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwalpembayaran;4) dapat memerintahkan perubahan pekerjaan;5) dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagaiuang retensi untuk jaminan mutu hasil pekerjaan perencana konstruksi;6) mendapat kompensasi sesuai persyaratan jaminan pertanggunganterhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila terjadi kegagalanpekerjaan konstruksi karena kesalahan perencana konstruksi.d. Dalam kegiatan pengerjaan, perencana konstruksi :1) melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuairencana kerja yang sudah disetujui pengguna jasa;2) menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnyauntuk mendapat persetujuan pengguna jasa;3) bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaannya;4) memberi pendapat atas perintah perubahan dari pengguna jasa danmenerima atas segala konsekuensinya apabila perencana konstruksitidak memberi pendapat;5) bertanggung jawab terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi sampaipenyerahan hasil akhir pekerjaan;6) mendapat ganti rugi :a) apabila pengguna jasa mengubah keputusannya yang dapatmengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;b) apabila terjadi pengurangan volume pekerjaan yang dapatmengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;c) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan yangmengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;d) akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan);7) dapat mengusulkan perubahan metode dan atau tahapan kegiatanpekerjaan;e. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa :8) menahan hasil bagian pekerjaan yang belum dibayar.1) memberi keputusan atas hasil akhir pekerjaan dalam batasan waktuyang diperjanjikan;2) dalam hal diperjanjikan wajib memberi insentif apabila perencanakonstruksi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yangdiperjanjikan;3) melakukan pembayaran akhir untuk seluruh sisa pembayaran yangmenjadi kewajiban pengguna jasa, termasuk pelepasan uang retensi,atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran;4) mengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminanpertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabilapengguna jasa menerima hasil akhir pekerjaan;5) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunanpada akhir masa tanggungan;6) mengenakan denda keterlambatan apabila perencana konstruksiterlambat meyelesaikan hasil akhir pekerjaan;7) mempergunakan uang retensi untuk memperbaiki hasil akhirpekerjaan apabila perencana konstruksi tidak melakukan perbaikansesuai yang diminta pengguna jasa.8) mendapat kompensasi sesuai ketentuan jaminan pertanggunganterhadap kegagalan bangunan apabila terjadi kegagalan bangunanselama masa pertanggungan karena kesalahan perencana konstruksi.f. Dalam kegiatan pengakhiran, perencana konstruksi :1) menyampaikan hasil akhir pekerjaan untuk mendapat persetujuanpengguna jasa;2) menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses pengerjaansampai selesainya masa tanggungan;3) bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan yang menjaditanggung jawabnya selama masa tanggungan;4) mendapat ganti rugi :a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap hasil akhir pekerjaan yang dapat mengakibatkankerugian pada perencana konstruksi;b) akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabiladiperjanjikan);c) apabila pengguna jasa menahan-nahan atau terlambatmengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminanpertanggungan pekerjaan konstruksi dan atau jaminan terhadapkegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian padaperencana konstruksi.5) menahan hasil akhir pekerjaan yang belum dibayar;351

6) mendapat insentif apabila menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dariwaktu yang diperjanjikan (dalam hal diperjanjikan).2. Tahap Pelaksanaan beserta Pengawasannyaa. Dalam kegiatan penyiapan, pengguna jasa :1) menyerahkan lapangan beserta fasilitasnya dan atau dokumen untukmenunjang pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan oleh pelaksanakonstruksi dan pengawas konstruksi untuk memulai pekerjaannya;2) bertanggung jawab atas kebenaran, ketepatan dan kelengkapanlapangan, fasilitas, dan isi dokumen, termasuk tepat waktu dalampenyerahannya;3) menetapkan wakilnya dan atau pengawas konstruksi disertai denganbatasan kewenangannya;4) memberi keputusan terhadap usulan penanggung jawab pelaksanapekerjaan dari pelaksana konstruksi dan atau wakil pengawas konstruksidari pengawas konstruksi;5) memberi keputusan terhadap usul rencana kerja dari pelaksanakonstruksi dan atau pengawas konstruksi;6) memberikan tanggapan atas pendapat pelaksana konstruksi dan ataupengawas konstruksi terhadap dokumen perencanaan;7) membayar uang muka atas jaminan uang muka yang diserahkan olehpelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi (dalam haldiperjanjikan).8) memberi kepastian kepada pelaksana konstruksi atas ketepatanjumlah, mutu, dan waktu penyerahan bahan dan atau komponenbangunan dan atau peralatan konstruksi yang menjadi tanggungjawabnya (dalam hal diperjanjikan).9) menyetujui atau tidak menyetujui usulan penanggung jawabpelaksana pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana konstruksi dan ataupengawas konstruksi.10) memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga pelaksanakonstruksi dan atau pengawas konstruksi yang tidak sesuai keahliannyaatau tidak memadai kinerjanya atau berperilaku tidak pantas.11) menyetujui atau tidak menyetujui atau mengubah atau meminta gantiusulan rencana kerja yang diajukan pelaksana konstruksi dan ataupengawas konstruksi.12) mencairkan jaminan uang muka apabila pelaksana konstruksi danatau pengawas konstruksi tidak melunasi pengembalian uang muka dandalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak karenakesalahan penyedia jasa, maka sisa uang muka yang belum dilunasidapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayaroleh pengguna jasa kepada pelaksana konstruksi dan atau pengawaskonstruksi serta pengguna jasa mengembalikan jaminan uang muka.13) mencairkan jaminan pelaksanaan dan memiliki uangnya apabilapelaksana konstruksi tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.14) menolak dan atau memberhentikan dan atau meminta ganti subpenyedia jasa atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan danatau peralatan.15) melakukan intervensi terhadap hubungan antara pelaksanakonstruksi dengan sub penyedia jasa/pemasok dalam hal pembayarandari pelaksana konstruksi kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambatkarena adanya itikad tidak baik dari pelaksana konstruksi.16) berhubungan langsung dengan sub pelaksana konstruksi/pemasokapabila dipandang perlu untuk terpenuhinya pemasok pelaksanaanpekerjaan.17) melakukan pemutusan kontrak kerja konstruksi apabila pelaksanakonstruksi mempekerjakan sub penyedia jasa/pemasok tanpa seizinpengguna jasa.b. dalam kegiatan penyiapan, pelaksana konstruksi :1) mengajukan usulan penanggung jawab pelaksana pekerjaan besertakewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.2) mengajukan usulan rencana kerja pelaksanaan fisik dan rencanakerja yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja untukmendapat persetujuan pengguna jasa.3) memberikan pendapat terhadap dokumen perencanaan.4) menyerahkan jaminan uang muka dalam hal diperjanjikan, jaminanpelaksanaan dan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaankonstruksi dalam bentuk polis asuransi sesuai yang diperjanjikan padakontrak kerja konstruksi.5) mengajukan usulan sub penyedia jasa atau pemasok bahan dan ataukomponen bangunan dan atau peralatan yang tidak tercantum dalamkontrak kerja konstruksi.6) mendapat ganti rugi :a) apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan lapangan danatau fasilitas, atau fasilitasnya tidak lengkap yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;b) apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan dokumen atauatas ketidakbenaran isi dokumen yang dapat mengakibatkankerugian pada pelaksana konstruksi;352

c. Dalam kegiatan penyiapan, pengawas konstruksi :c) apabila pengguna jasa terlambat menetapkan wakilnya atauterlambat menetapkan pengawas konstruksi yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;d) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap usulan penanggung jawab pelaksana pekerjaan daripelaksana konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian padapelaksana konstruksi;e) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap usulan rencana kerja dari pelaksana konstruksi yangdapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;f) apabila pengguna jasa mengubah dan mengganti rencanakerja yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksanakonstruksi;g) akibat pengguna jasa terlambat membayar uang muka;h) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak dapatmemberi kepastian atas ketepatan jumlah, mutu, dan waktupenyerahan bahan dan atau komponen bangunan dan atauperalatan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;i) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan usulansub penyedia jasa dan atau pemasok yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi.1) mengajukan usulan rencana kerja pengawasan untuk mendapatpersetujuan pengguna jasa.2) memberikan pendapat terhadap dokumen perencanaan.3) mengajukan usulan wakil pengawas konstruksi besertakewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.4) menyerahkan jaminan uang muka, dalam hal diperjanjikan adanyapembayaran uang muka.5) mendapat ganti rugi :a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap usulan rencana kerja pengawasan dan usulan wakilpengawas konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian padapengawas konstruksi;b) akibat pengguna jasa terlambat membayar uang muka.d. Dalam kegiatan pengerjaan, pengguna jasa :1) bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibatperintah perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja, baik daripengguna jasa dan atau dari pengawas konstruksi.2) memberi keputusan terhadap usulan perubahan pekerjaan dan ataurencana kerja dari pelaksana konstruksi.3) memberi keputusan terhadap usulan perubahan rencana kerjapengawasan dari pengawas konstruksi.4) menyerahkan bahan dan atau komponen bangunan dan atauperalatan yang menjadi tanggung jawabnya tepat jumlah dan sesuaijadwal yang disepakati, kepada pelaksana konstruksi (dalam haldiperjanjikan).5) menyerahkan fasilitas kerja dan atau dokumen sesuai jadwal yangdisepakati kepada pengawas konstruksi (dalam hal diperjanjikan).6) melakukan pembayaran prestasi kerja atas permintaan pelaksanakonstruksi dan atau pengawas konstruksi atas dasar kesepakatan carapembayaran dan jadwal pembayaran.7) memberi pendapat dan atau keputusan terhadap laporan hasilpengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan laporan akhirpengawasan.8) bertanggung jawab atas akibat penggunaan hasil pekerjaan, baik hasilsementara yang sudah dipergunakan atau hasil akhir pekerjaan yangdiserahkan untuk pertama kalinya.9) memberi insentif apabila pelaksana konstruksi dapat menyelesaikanpekerjaan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan.10) meminta perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaankepada pelaksana konstruksi atau perubahan rencana kerjapengawasan kepada pengawas konstruksi.11) menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan pekerjaan danatau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksana konstruksi atau usulanperubahan rencana pengawasan dari pengawas konstruksi.12) mendapat kompensasi sesuai persyaratan jaminan pertanggunganterhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila terjadi kegagalanpekerjaan konstruksi karena kesalahan pelaksana konstruksi.13) menolak penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan daripelaksana konstruksi apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengandokumen kontrak.14) menahan sebagian pembayaran kepada pelaksana konstruksisebagai uang retensi untuk jaminan mutu hasil pekerjaan sampaipenyerahan akhir hasil pekerjaan.353

15) mengenakan denda keterlambatan apabila pelaksana konstruksiterlambat menyerahkan hasil akhir pekerjaan.e. Dalam kegiatan pengerjaan, pelaksana konstruksi :1) meminta izin untuk melaksanakan setiap bagian kegiatan pekerjaankepada pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.2) melaksanakan setiap bagian kegiatan pekerjaan sesuai rencana kerjayang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.3) bertanggung jawab terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi sampaipenyerahan akhir hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi.4) menyampaikan laporan pelaksanaan bagian kegiatan pekerjaan danhasilnya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa dan ataupengawas konstruksi.5) menjaga dan memelihara bagian kegiatan pekerjaan yang telahmendapat persetujuan pengguna jasa dan atau pengawas konstruksisampai adanya penyerahan pertama pekerjaan.6) memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan daripengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.7) menerima segala konsekuensinya apabila tidak memberi pendapatterhadap permintaan perubahan pekerjaan dari pengguna jasa dan ataupengawas konstruksi.8) bertanggung jawab atas segala konsekuensinya apabila mengajukanusul perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja.9) menyerahkan untuk pertama kalinya hasil akhir pekerjaan untukmendapat persetujuan pengguna jasa.10) menyerahkan jaminan atas mutu hasil pekerjaan sebagai penggantiatas penerimaan uang rentensi, setelah diterimanya penyerahanpertama hasil akhir pekerjaan oleh pengguna jasa (dalam haldiperjanjikan).11) berhak mendapat ganti rugi :a) apabila pengguna jasa dan atau pengawas konstruksimenunda-nunda atau terlambat memberi keputusan terhadapusulan pengguna jasa, yang dapat mengakibatkan kerugianpada pelaksana konstruksi;b) apabila ketidakhadiran wakil pengguna jasa atau pengawaskonstruksi mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;c) apabila pengguna jasa dan atau pengawas konstruksimenunda-nunda atau menghambat atau terlambat menerimahasil bagian kegiatan pekerjaan yang dapat mengakibatkankerugian pada pelaksana konstruksi;d) apabila terjadi perubahan secara mendasar akibat permintaanperubahan pekerjaan dari pengguna jasa;e) apabila ...e) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak tepat jumlahatau sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untukmenyerahkan bahan dan atau komponen bangunan dan atauperalatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksanakonstruksi;f. akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan);g. apabila pengguna jasa menunda-nunda atau menghambatatau terlambat menerima penyerahan pertama kalinya hasil akhirpekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksanakonstruksi;h. apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan kembalijaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan terhadapkegagalan pekerjaan konstruksi yang dapat mengakibatkankerugian pada pelaksana konstruksi.12) mendapat insentif apabila dapat menyelesaikan pekerjaan lebihcepat (dalam hal diperjanjikan).13) menyetujui atau tidak menyetujui permintaan perubahan pekerjaandan atau rencana kerja dari pengguna jasa dan atau pengawaskonstruksi.14) mengajukan usul perubahan pekerjaan dan rencana kerja.f. Dalam kegiatan pengerjaan, pengawas konstruksi :1) memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan bagiankegiatan pekerjaan dari pelaksana konstruksi.2) memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan danatau rencana kerja pelaksanaan dari pengguna jasa.3) memberi pendapat kepada pengguna jasa atau memberi keputusanberdasar kewenangan dari pengguna jasa, terhadap usulan perubahanpekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksanakonstruksi.4) memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaandan laporan akhir pengawasan untuk mendapat persetujuan penggunajasa.354

5) memberi pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulanpenyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksanakonstruksi.6) dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yangdilaksanakan tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengawaskonstruksi.7) dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang tidakmemenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi dan atau rencana kerjayang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.8) mengajukan usul perubahan rencana kerja pengawasan.9) mendapat ganti rugi :a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap laporan akhir pengawasan dari pengawas konstruksiyang dapat mengakibatkan kerugian pada pengawas konstruksi;b) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak lengkap danatau tidak akurat atau sama sekali tidak memenuhikewajibannya untuk menyerahkan fasilitas dan atau dokumenyang dapat mengakibat-kan kerugian pada pengawaskonstruksi;c) akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan).10) mendapat insentif apabila hasil akhir pekerjaan dapat diselesaikanlebih cepat (apabila diperjanjikan).g. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa :1) menyelesaikan klaim dari pelaksana konstruksi yang sudah diterimapengguna jasa selambat-lambatnya sebelum penyerahan kedua kalinyahasil akhir pekerjaan.2) melakukan pembayaran akhir, termasuk membayar seluruh uangretensi (apabila uang retensi belum dibayarkan), setelah menerimapenyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dan atau setelah seluruhklaim dari pelaksana konstruksi diselesaikan.3) melakukan pembayaran akhir kepada pengawas konstruksi setelahmenerima laporan akhir hasil pengawasan.4) mengembalikan jaminan atas mutu hasil pekerjaan setelah menerimapenyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksanakonstruksi (dalam hal diperjanjikan).6) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunanpada akhir masa pertanggungan.7) dapat menolak penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan daripelaksana konstruksi apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengandokumen kontrak.8) menggunakan uang retensi atau dalam hal diperjanjikan adanyajaminan atas mutu hasil pekerjaan, menyita dan mencairkan jaminanuntuk membiayai pemeliharaan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksanakonstruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan kontrakkerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.9) mendapat kompensasi sesuai ketentuan jaminan pertanggunganterhadap kegagalan bangunan apabila terjadi kegagalan bangunanselama masa pertanggungan akibat kesalahan pelaksana konstruksi.h. Dalam kegiatan pengakhiran, pelaksana konstruksi :1) melakukan pemeliharaan/penjagaan mutu terhadap hasil akhirpekerjaan selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.2) menyerahkan untuk kedua kalinya hasil akhir pekerjaan disertaidokumen kelengkapannya setelah selesai masa pemeliharaan untukmendapat persetujuan dari pengguna jasa.3) menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaankonstruksi sampai selesainya masa pertanggungan.4) mendapat ganti rugi apabila pengguna jasa menunda-nunda ataumenghambat atau terlambat menerima penyerahan kedua kalinya hasilakhir pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksanakonstruksi.5) mendapat ganti rugi apabila pengguna jasa menahan-nahan atauterlambat mengembalikan jaminan atas mutu hasil pekerjaan dan ataujaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi.i. Dalam kegiatan pengakhiran, pengawas konstruksi :1) memberikan pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulanpenyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksanakonstruksi.2) menyerahkan laporan akhir hasil pengawasan beserta dokumen yangberkaitan dengan proses pengawasan konstruksi kepada penggunajasa.5) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap jaminan kegagalanpekerjaan konstruksi setelah menerima penyerahan kedua kalinya hasilakhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi.Pasal 253) mendapat ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabiladiperjanjikan).355

Cukup jelasCukup jelasPasal 26Ayat (3)Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Ayat (3)Pekerjaan konstruksi dengan risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yangpelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, hartabenda, jiwa manusia, dan lingkungan.Pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yangpelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, hartabenda, dan jiwa manusia.Pekerjaan konstruksi dengan risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yangpelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.Ayat (4)Pasal 30Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu yang memerlukan uji coba antara lain: bendungan oleh instansi yang membidangi pengairan, pembangkit listrik olehinstansi yang membidangi energi dan nuklir oleh instansi yang membidangikenukliran.Pasal 27Cukup jelasAyat (1)Ayat (3)Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, perencana konstruksi dapat menunjuk subperencana yang mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapatpersetujuan dari pengguna jasa.Ketentuan ini tidak termasuk keselamatan dan kesehatan kerja di bidang tertentuyang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangantersendiri.Ayat (2)Pasal 31Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 28Cukup jelasPasal 29Ayat (1)Kegagalan pekerjaan konstruksi terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.Pasal 32Cukup jelasPasal 33Untuk keamanan dan keselamatan umum, Pemerintah dapat mengambil tindakan antara lain :a. Menghentikan sementara pekerjaan konstruksi;b. Meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu; atauDalam pekerjaan konstruksi tertentu, pelaksana konstruksi dan pengawaskonstruksi dapat menunjuk sub pelaksana dan sub pengawas yang mempunyaikeahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penggunajasa.Pasal 34c. Menghentikan sebagian pekerjaan.Ayat (2)Cukup jelas356

Pasal 35Ayat (1)Ayat (1)Pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan untuk perencana konstruksimengikuti kaidah teknik perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :a. selama masa tanggungan atas kegagalan bangunan di bawah 10 (sepuluh) tahunberlaku ketentuan sanksi profesi dan ganti rugi;b. untuk kegagalan bangunan lewat dari masa tanggungan dikenakan ketentuan sanksiprofesi.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 36Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi.Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau badanusaha yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampumemberikan penilaian secara obyektif dan profesional.Sama dengan penjelasan Pasal 33Pasal 37Cukup jelasAyat (2)Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 41Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Pasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Ayat (1)Cukup jelasPerencana konstruksi dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalanbangunan sebagai akibat dari rencana yang diubah pengguna jasa dan ataupelaksana konstruksi tanpa persetujuan tertulis dari perencana konstruksi.Untuk perencana konstruksi, lama waktu menyimpan dan memelihara dokumenpelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan sesuai penjelasan Pasal 35 ayat(1).Pasal 38Cukup jelasPasal 39Pasal 40Cukup jelasYang dimaksud dengan bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi adalahhasil pekerjaan konstruksi yang berupa dokumen studi kelayakan, dokumenperencanaan teknik, gambar rencana, dokumen pengawasan teknik/supervisi,tata ruang dalam (interior design), tata ruang luar (exterior design),penghancuran bangunan (demolition), dan pemeliharaan.Kegagalan bentuk fisik lain adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuaidengan persyaratan teknis dalam dokumen kontrak kerja konstruksi.357

Ayat (2)Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Cukup jelasPasal 49Cukup jelasPasal 50Cukup jelasPasal 51Cukup jelasPasal 52Cukup jelasPasal 57Cukup jelasPasal 58Cukup jelasPasal 59Cukup jelasPasal 60Cukup jelasPasal 61Cukup jelasPasal 62Cukup jelasPasal 63Cukup jelasPasal 64Cukup jelasCukup jelasPasal 53TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3956Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelasPasal 56358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Menimbang :KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 42 TAHUN 2002TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA NEGARAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangtelah ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandangperlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pengganti KeputusanPresiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara;Mengingat :1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimanatelah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet,Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor2860);Menetapkan :MEMUTUSKAN :KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undangundangtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Pasal 2(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahunanggaran mencakup:a. pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yangberasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negarabukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luarnegeri selama tahun anggaran yang bersangkutan;b. belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untukmembiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintahdaerah melalui dana perimbangan selama tahunanggaran bersangkutan;c. defisit belanja negara yaitu selisih kurang antarapendapatan negara dengan belanja negara;d. pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yangdigunakan untuk menutup defisit belanja negara yangbersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri;e. surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antarapendapatan negara dengan belanja negara.(2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melaluirekening Kas Negara pada bank sentral dan atau lembagakeuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Pasal 3(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telahditetapkan dengan undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalambagian anggaran dengan Keputusan Presiden.(2) Bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirincisebagai berikut :a. anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi danjenis pendapatan;b. anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi,kegiatan/ proyek dan jenis belanja.Pasal 4Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengaturpenyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran383

elanja negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalammelaksanakan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.Pasal 5(1) Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaranmempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab ataspenggunaan anggaran di lingkungan departemen/lembagayang dipimpinnya.(2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,departemen/lembaga membuat dokumen anggaran berupasurat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaranlainnya yang diberlakukan sebagai SKO.(3) Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKOantara lain untuk :a. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutindimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK);b. pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftarisian proyek (DIP).(4) Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaranmenetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai :a. penandatangan SKO;b. atasan langsung bendaharawan;c. bendaharawan.(5) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalamayat (4) dilarang merangkap jabatan dimaksud.Pasal 6(1) Menteri Keuangan mempunyai kewenangan otorisasi ataspenguasaan bagian anggaran diluar bagian anggarandepartemen/ lembaga.(2) Tata cara pengelolaan bagian anggaran sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan MenteriKeuangan.Pasal 7(1) Pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetorsepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.(2) Pendapatan negara dibukukan menurut ketentuan yangditetapkan oleh Menteri Keuangan.(3) Pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasidan tugas pembantuan disetor sepenuhnya dan pada waktunyake rekening Kas Negara.Pasal 8(1) Departemen/lembaga wajib :a. mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatannegara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutangnegara;c. melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi ataskerugian negara;d. mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barangbarangmilik negara;e. melakukan penuntutan dan pemungutan denda yangtelah diperjanjikan;f. mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutangnegara tersebut di atas.(2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Pasal 9(1) Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapatdimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjangtugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, dapatdimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangunguna serah dan kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapusdengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikanpenyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuansebagai berikut :a. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilaidiatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),berdasarkan persetujuan tertulis dari Presiden atas usulMenteri Keuangan;b. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilaisampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah), berdasarkan keputusan Menteri/PimpinanLembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulumendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.(2) Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapatdipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan caradimusnah-kan/dipindahtangankan dengan keputusanmenteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecualikendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomistinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis MenteriKeuangan.384

(3) Dalam hal barang-barang yang karena peraturan perundangundanganyang berlaku dikuasai oleh negara atau menjadimilik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak laku dijual,dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis MenteriKeuangan.(4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahanbarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung olehnegara.(5) Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untukmemanfaatkan barang-barang yang dikuasai oleh negaraberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(6) Apabila departemen/lembaga akanmenjual/memindahtangankan barang-barang sebagaimanadimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulumendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.(7) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5),dan (6) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.(8) Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor LelangNegara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diaturdengan peraturan perundang-undangan tersendiri.(9) Hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangunguna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negaramerupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnyake Rekening Kas Negara.(10) Pinjam meminjam barang milik negara hanya dapatdilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidakmengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsiinstansi yang bersangkutan.Pasal 10(1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negaramerupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.(2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintahdaerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanjanegara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidaktersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanjanegara.(3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintahdaerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atasbeban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yangditetapkan dalam anggaran belanja negara.(4) Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untukpenyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barangmilik negara.Pasal 11(1) Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan padaSKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukansebagai SKO.(2) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukansebagai SKO yang dananya bersumber dari dalam negeri danatau luar negeri berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.(3) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukansebagai SKO merupakan dasar pencairan dana oleh KantorPerbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).Pasal 12(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsipprinsipsebagai berikut :a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan;b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiapdepartemen/lembaga/ pemerintah daerah;c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untukmemperoleh pembayaran.(3) Tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaananggaran belanja negara diatur lebih lanjut dengan KeputusanMenteri Keuangan.Pasal 13(1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankanmelakukan pengeluaran untuk keperluan :a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hariulang tahun departemen/ lembaga/pemerintah daerah;b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karanganbunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga padadepartemen/lembaga/ pemerintah daerah;d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yangsejenis serupa dengan yang tersebut di atas.385

(2) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan,lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi padahal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.Pasal 14(1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasikomponen kegiatan termasuk harga satuannya.(2) Standardisasi harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatanyang diusulkan dalam dokumen anggaran.(3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapatmungkin menggunakan data dasar yang bersumber daripenerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga,dan pemerintah daerah.(4) Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh :a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbanganmenteri/pimpinan lembaga terkait untuk standardisasiharga satuan umum, satuan biaya langsung personil dannon personil untuk kegiatan jasa konsultasi;b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi hargasatuan pokok kegiatan departemen/lembaga yangbersangkutan;c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangandari instansi terkait untuk standardisasi hargasatuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kotayang ber-sangkutan;d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuanbangunan gedung negara untuk keperluan dinas sepertikantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit,gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.Pasal 15Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangkapelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.Pasal 16(1) Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran dilakukansetelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.(2) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian atau seluruhnyadengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran tidak memerlukan persetujuan MenteriKeuangan.(3) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian maupun seluruhnyadengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaanpekerjaan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, maka di dalamperjanjian/kontrak tersebut harus mencantumkan tahunanggaran pembebanan dana.(4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubahdalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentukrupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.(5) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapatmembebani dana rupiah murni.(6) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di dalamnegeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.(7) Perjanjian/kontrak dengan dana kredit ekspor yang sudahditandatangani tidak dapat dilaksanakan apabila naskahperjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) belum ditandatangani.(8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (4), (5) dan (6) harusmendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Anggaran.BAB IIPEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANPasal 17(1) Departemen/lembaga menetapkan kebijakan untukmengintensif-kan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkandalam undang-undang dan peraturan pemerintah.(2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakanpungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantumdalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.Pasal 18(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, departemen/lembaga, pemerintah daerah, kantor/ satuan kerja,proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikanbahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepadaMenteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak.(2) Setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan UsahaMilik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan danbadan-badan lain yang melakukan pembayaran atas bebanAPBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai386

wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Pasal 19(1) Menteri/pimpinan departemen/lembaga berkewajibanmengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak meliputisumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN danpenerimaan negara bukan pajak lainnya.(2) Atas pemanfaatan barang milik negara oleh pihak ketiga wajibdipungut sewa.(3) Menteri/pimpinan lembaga berkewajiban mengintensifkanpenerimaan sewa barang milik negara yang dipergunakan olehpihak ketiga.(4) Penghuni rumah negara dikenakan pembayaran sewa.(5) Besaran tarif dan prosedur pemungutan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh MenteriKeuangan.Pasal 20(1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan ataupenerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaandalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lainyang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.(2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telahdipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnyasekali seminggu.(3) Setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah,BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungutpajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yangdipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuanyang berlaku.Pasal 21(1) Kelalaian atau kelambatan penyetoran penerimaan negara kerekening Kas Negara diperhitungkan dengan dana yangtersedia dalam dokumen anggaran padadepartemen/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.(2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpanuang dalam penguasaannya:a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal20;b. atas nama pribadi pada suatu bank atau lembagakeuangan lainnya.BAB IIIPEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN RUTINPasal 22Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaanpengeluaran rutin di lingkungan departemen/ lembaga yangdipimpinnya.Pasal 23(1) Untuk pelaksanaan pengeluaran rutin, departemen/lembagamembuat DIK atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjukteknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.(2) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagaiSKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengandepartemen/ lembaga, ditandatangani oleh :a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atasnama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuatdi Pusat;b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga ataupejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinanlembaga untuk DIK yang dibuat di daerah.(3) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagaiSKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran rutinsetelah mendapat pengesahan dari :a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuanganuntuk DIK yang dibuat di Pusat;b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atasnama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat didaerah.(4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIK atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telahdisahkan kepada :a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP);d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);387

e. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA)Direktorat Jenderal Anggaran;f. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dang. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).(5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan DIK yang telahdisahkan kepada :a. Direktorat Jenderal/unit eselon I dan kantor/satuan kerja;danb. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan padalembaga.(6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaranmenyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;b. Direktur Jenderal Anggaran;c. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),Direktorat Jenderal Anggaran;d. Kepala kantor wilayah/perwakilan departemen/lembagayang bersangkutan;e. Kepala Perwakilan Badan Perbendaharaan dan KasNegara (BPKP);f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);danh. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kepala KAR);Pasal 24(1) Berdasarkan DIK yang telah disahkan disusun PetunjukPelaksanaan (Juklak) oleh :a. Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk padaDepartemen/ Lembaga/instansi/ kantor/satuan kerjauntuk DIK yang dibuat di Pusat;b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga ataupejabat yang ditunjuk untuk DIK yang dibuat di daerah.(2) Departemen/lembaga menyampaikan juklak DIK yang dibuat dipusat kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.(3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat lainyang ditunjuk menyampaikan juklak DIK yang dibuat di daerahkepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.Pasal 25(1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjukmenetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuatdi pusat.(2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga, atas namamenteri/ pimpinan lembaga menetapkan bendaharawan rutinuntuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukansebagai SKO yang dibuat di daerah.(3) Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segifisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatankantor/satuan kerja yang dipimpinnya sebagaimana tersebutdalam DIK yang bersangkutan.Pasal 26(1) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satudan atau antar DIK instansi pusat departemen/lembagadiputuskan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkanusulan Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon I yang ditunjuk.(2) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satudan atau antar-DIK instansi vertikal departemen/lembagadiputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran berdasarkan usulan :a. Kepala kantor/satuan kerja bersangkutan apabilameliputi satu kantor/satuan kerja;b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktoratjenderal yang bersangkutan apabila meliputi lebih darisatu kantor/satuan kerja.(3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan keputusanperubahan/pergeseran DIK kepada :a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP);c. Kepala Badan Akuntansi Keuangan (BAKUN);d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),Direktorat Jenderal Anggaran;e. Kepala Kantor Wilayahdepartemen/lembaga/direktorat jenderal yangbersangkutan;f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN); dang. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaranmenyampaikan keputusan perubahan/ pergeseran DIK kepada:a. Direktur Jenderal Anggaran;b. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),Direktorat Jenderal Anggaran;c. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP);388

d. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK):e. Kepala kantor wilayahdepartemen/lembaga/direktorat jenderal yangbersangkutan;f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN);g. Kepala Kantor akuntansi Regional (Kantor KAR);danh. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.Pasal 27(1) Perubahan/pergeseran biaya antar program dalam satusubsektor dan atau dalam satu atau antar DIK kantor/satuankerja tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan olehMenteri Keuangan berdasarkan usulan departemen/lembagayang bersangkutan.(2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usultersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap.(3) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari :a. Biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biayalainnya dalam Belanja Pegawai;b. Belanja pegawai ke belanja non pegawai;c. Dana yang disediakan untuk pengeluaran rutinPerwakilan Republik Indonesia termasukperwakilan departemen/lembaga di luar negeriuntuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/satuan kerja di dalam negeri.(4) Peninjauan kembali ketentuan dalam ayat (3) dilakukan olehMenteri Keuangan.Pasal 28(1) Departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran,menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiapunit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja danmenyampaikan formasi tersebut kepada menteri yangmembidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 1(satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran.(2) Formasi tersebut disahkan oleh menteri yang membidangipendayagunaan aparatur negara paling lambat 3 (tiga) bulansetelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dandalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri, setelahmendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.(3) Formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh menteri yang membidangipendayagunaan aparatur negara kepada menteri/pimpinanlembaga dan Menteri Keuangan sebagai bahan perencanaanpengeluaran rutin paling lambat 4 (empat) bulan setelahberlakunya tahun anggaran.(4) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasiyang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dengan memberikan prioritas kepada :a. pegawai pelimpahan dari departemen/lembagayang kelebihan pegawai;b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus daripendidikannya;c. pegawai tidak tetap (PTT) yang telahmenyelesaikan masa baktinya dengan baik.(5) Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(6) Kenaikan pangkat pegawai dalam batas formasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuankenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a dilaksanakansetelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala BadanKepegawaian Negara (BKN).(7) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaranmenteri/pimpinan lembaga telah menetapkan/menetapkankembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatanganisurat keputusan kepegawaian.(8) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (7) beserta contoh (spesimen) tandatangan pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkankepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KantorPerbendaharaan dan Kas Negara, dan dalam hal tidak adaperubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapatdilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Menteri/pimpinanLembaga yang bersangkutan.(9) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah,perusahaan atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atausebagian dibiayai dalam anggaran pendapatan dan belanjanegara, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badanbersangkutan.(10) Perbantuan pegawai negeri sipil untuk tugas-tugas di luarpemerintahan dengan membebani anggaran belanja negaratidak diperkenankan, kecuali dengan izin menteri yangmembidangi pendayagunaan aparatur negara dan MenteriKeuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanyaperbantuan tersebut.389

(11) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) danayat (10), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dansetelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutanditempatkan kembali pada departemen/lembaga asalnya.(12) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) hanyadiperkenankan melakukan pembayaran upah pegawaiharian/tenaga honorer, apabila untuk keperluan tersebut telahtersedia dananya dalam DIK/SKO bersangkutan.(13) Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipildan anggota Tentara Nasional lndonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkanperaturan pemerintah.(14) Penghasilan pegawai yang ditempatkan di luar negeri diaturdengan Keputusan Presiden.(15) Penghasilan sebagaimana pada ayat (12), (13), dan (14) di atastidak diperkenankan pemotongan untuk keperluan apapunkecuali atas persetujuan pejabat/pegawai/penerima pensiunyang bersangkutan.Pasal 29(1) Kenaikan gaji berkala dilakukan dengan penerbitan suratpemberitahuan oleh kepala kantor/satuan kerja setempat atasnama pejabat yang berwenang.(2) Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebihdari 2 (dua) tahun.(3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan suratkeputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).Pasal 30(1) Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia/penerima pensiun besertakeluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang.(2) Tunjangan beras untuk keluarga tidak diberikan rangkap.(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanoleh Menteri Keuangan atas usul menteri/pimpinan lembagapemerintah non departemen yang bersangkutan.(4) Menteri Keuangan menetapkan harga beras sebagai dasarpemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang danmengatur lebih lanjut pelaksanaannya.Pasal 31(1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk2 (dua) orang anak.(2) Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telahmemperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebihdari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjanganuntuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut.(3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperolehtunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin ataumeninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecualijumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).Pasal 32Pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 33(1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaanperjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggidan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang danlamanya perjalanan.(2) Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izinPresiden atau pejabat yang ditunjuk.(3) Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggusebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harusdilengkapi dengan:a. penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanandan rincian programnya dengan menyertakanundangan, konfirmasi, dan dokumen yangberkaitan;b. izin tertulis dari instansi bersangkutan apabilaseorang pejabat diajukan instansi lain;c. pernyataan atas biaya anggaran instansi manaperjalanan dinas tersebut akan dibebankan.(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), yaitu:a. perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di luarnegeri dan dipanggil kembali dari luar negeri;b. perjalanan dinas pegawai antar tempat di luarnegeri.(5) Izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b adalah wewenang Menteri Luar Negeri serta KepalaPerwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, dan390

diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telahtersedia dalam DIK bersangkutan.(6) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mengutamakanperusahaan penerbangan nasional atau perusahaanpengangkutan nasional lainnya.(7) Pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukanperjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikantunjangan perjalanan tetap.(8) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah(lumsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untukmelakukan perjalanan dinas.(9) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman danketentuan pelaksanaan perjalanan dinas.Pasal 34(1) Pegawai yang dipindahkan dapat diberikan uang pesangonkecuali di tempat yang baru mendapat perumahan.(2) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada PerwakilanRepublik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkanperumahan diizinkan tinggal di hotel, tidak termasuk makan,untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.(3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman danketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangonpindah.Pasal 35(1) Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan denganpersetujuan Presiden.(2) Pembukaan perwakilan departemen/lembaga di luar negerihanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan menteriyang berwenang dalam bidang pendayagunaan aparaturnegara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.Pasal 36(1) Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan atau pembentukankantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulismenteri yang berwenang di bidang pendayagunaan aparaturnegara.(2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan/ penyempurnaanorganisasi departemen/lembaga dan ataupembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungandepartemen/lembaga yang mengakibatkan pergeserananggaran/revisi dari departemen/ lembaga tersebut, harusterlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.BAB IVPEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARANPEMBANGUNANPasal 37(1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaanpengeluaran pembangunan di lingkungan departemen/lembagayang dipimpinnya.(2) Untuk melaksanakan program pembangunan yang bersifat lintassektor/departemen/lembaga ditunjuk koordinator diantaradepartemen/lembaga yang bersangkutan oleh Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional.Pasal 38(1) Untuk pelaksanaan pengeluaran pembangunan, departemen/lembaga/instansi vertikal/pemerintah daerah membuat DIPatau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagaiSKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yangditetapkan Menteri Keuangan.(2) DlP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagaiSKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengandepartemen/ lembaga/ instansi vertikal/dinas propinsi,ditandatangani oleh :a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjukatas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yangdibuat di pusat;b. Kepala Kantor Wilayahdepartemen/lembaga/gubernur atau pejabat lainyang ditunjuk atas nama menteri/pimpinanlembaga untuk yang dibuat di daerah.(3) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagaiSKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaranpembangunan setelah mendapat pengesahan dari :a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama MenteriKeuangan untuk DIP yang dibuat di pusat;b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran atas nama Menteri Keuangan untukDIP yang dibuat di daerah.391

(4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO dan dibuatdi pusat dan telah disahkan kepada :a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;c. Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas);d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP);e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara(BAKUN);f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),Direktorat Jenderal Anggaran;g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran;h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN); dani. Pemimpin proyek yang bersangkutan.(5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaranmenyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah kepada :a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;b. Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas);c. Direktur Jenderal Anggaran;d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),Direktorat Jenderal Anggaran;e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP);f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN);h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (KantorKAR);dani. Pemimpin proyek yang bersangkutan;(6) Departemen/lembaga menyampaikan DIP atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuatdi pusat dan di daerah yang telah disahkan kepada :a. Direktorat Jenderal/unit eselon I proyek yangbersangkutan;b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasanpada lembaga;c. Gubernur/Bupati/Walikota.Pasal 39(1) Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusunpetunjuk operasional (PO) oleh :a. Pejabat eselon I atau pejabat lain dibawahnyayang ditunjuk pada departemen/ lembaga yangmembawahkan proyek yang bersangkutan untukDIP yang dibuat di pusat;b. Kepala Kantor Wilayahdepartemen/lembaga/gubernur atau pejabat yangditunjuk membawahkan proyek untuk DIP yangdibuat di daerah.(2) Departemen/lembaga menyampaikan PO proyek-proyek yangdibuat di pusat kepada :a. Direktur Jenderal Anggaran; danb. Pemimpin proyek yang bersangkutan.(3) Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur ataupejabat yang ditunjuk menyampaikan PO proyek-proyek yangdibuat di daerah kepada :a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran; danc. Pemimpin proyek yang bersangkutan.Pasal 40(1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjukmenetapkan pemimpin dan bendaharawan proyek untuk DIPatau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagaiSKO yang dibuat di pusat.(2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur ataupejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga,menetapkan pemimpin proyek dan bendaharawan proyekuntuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukansebagai SKO yang dibuat di daerah.(3) Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan bendaharawanproyek dapat dibantu oleh pemimpin bagian proyek danbendaharawan bagian proyek sepanjang lokasi proyek tersebardi beberapa kabupaten/kota.(4) Pejabat eselon I dan eselon II serta Kepala Kantor/Dinas/ Desa/Satuan kerja tidak diperkenankan ditunjuk sebagai pemimpinproyek/bagian proyek dan atau bendaharawan.(5) Pemimpin dan bendaharawan proyek berkedudukan di lokasiproyek atau di ibukota kabupaten/kota terdekat.392

Pasal 41Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segikeuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagianproyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.Pasal 42(1) Kepada petugas proyek diberikan honorarium.(2) Petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhakmendapat honorarium dari 1 (satu) proyek.(3) Besarnya honorarium petugas proyek ditetapkan oleh MenteriKeuangan.(4) Biaya perjalanan dinas dan uang lembur untuk kepentinganproyek diberikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Pasal 43(1) Perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputuskanoleh:a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaranberdasarkan usulan dari menteri/ pimpinanlembaga atau pejabat yang ditunjuk, untuk yangdibuat di pusat.b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran berdasar-kan usulan dari KepalaKantor Wilayah departemen/lembaga/ gubernuratau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat didaerah.(2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan :a. dari belanja modal ke belanja penunjang;b. dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik.(3) Pengecualian ketentuan dalam ayat (2) harus seijin MenteriKeuangan.(4) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnyayang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusatdisampaikan kepada :a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;c. Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas);d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP);e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara(BAKUN);f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),Direktorat Jenderal Anggaran;g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran;h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN); dani. Pemimpin proyek yang bersangkutan.(5) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnyayang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerahdisampaikan kepada :a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;b. Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas);c. Direktur Jenderal Anggaran;d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),Direktorat Jenderal Anggaran;e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP);f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN);h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR);dani. Pemimpin proyek yang bersangkutan.(6) Departemen/lembaga menyampaikan perubahan DIP ataudokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKOyang disamakan yang dibuat di pusat dan daerah yang telahdisahkan kepada :a. Direktur Jenderal/unit eselon I proyek yangbersangkutan;b. Inspektorat jenderal departemen/unit pengawasanpada lembaga;c. Gubernur/Bupati/Walikota.Pasal 44(1) Berdasarkan revisi DIP atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun POoleh :a. pejabat eselon I/pejabat lain dibawahnya yangditunjuk pada departemen/lembaga yangmembawahkan proyek bersangkutan untuk DIPyang dibuat di pusat;b. Kepala Kantor Wilayahdepartemen/lembaga/gubernur atau pejabat yangditunjuk untuk proyek yang direvisi di daerah.393

(2) Departemen/lembaga menyampaikan revisi PO proyek-proyekyang direvisi di pusat kepada :a. Direktur Jenderal Anggaran; danb. Pemimpin proyek yang bersangkutan.(3) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur ataupejabat yang ditunjuk menyampaikan revisi PO proyek-proyekyang direvisi di daerah kepada :a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran; danc. Pemimpin proyek yang bersangkutan.Pasal 45(1) Dalam pengalokasian dana pembangunan agar diutamakanpenyediaan dana pendamping bagi proyek yang sebagiandananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.(2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendampingtermasuk uang muka harus dicantumkan dalam DIP ataudokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.(3) Proyek yang dibiayai dengan dana kredit ekspor dapatdilaksanakan setelah tersedia uang muka bagi proyekdimaksud.(4) Naskah perjanjian luar negeri untuk kredit ekspor baru dapatditandatangani apabila uang muka yang dibutuhkan telahtersedia.Pasal 46(1) Sisa pekerjaan berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang belumdibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, ditampungdalam DIP tahun anggaran berikutnya atas beban bagiananggaran departemen/ lembaga bersangkutan.(2) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari bantuan luar negeri,sisa pekerjaan berdasarkan SPK dan atau suratperjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri yang bersangkutan.Pasal 47Dalam hal target/sasaran proyek telah tercapai, sisa alokasi danaproyek yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri tidak dapatdipergunakan lagi.Pasal 48(1) Pemimpin proyek menyerahkan proyek yang telah selesai danseluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembagaatau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan,yang tembusannya disampaikan kepada Direktur JenderalAnggaran dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran setempat.(2) Dalam pelaksanaan dekonsentrasi pemimpin proyekmenyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruhkekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melaluigubernur dengan berita acara penyerahan, yang tembusannyadisampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Anggaran.(3) Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pemimpin proyekmenyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruhkekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melaluigubernur/bupati/ walikota/kepala desa dengan berita acarapenyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.(4) Menteri/pimpinan lembaga menentukan status proyek yang telahselesai berikut kekayaannya sebagaimana dimaksud dalamayat (1), (2), dan (3) dalam lingkungannya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(5) Dalam hal hasil proyek tersebut pada ayat (4) akan diserahkanpemanfaatannya kepada pihak lain terlebih dahulu harusmendapat persetujuan Menteri Keuangan.(6) Pembiayaan pengelolaan hasil proyek diatur sebagai berikut :a. Departemen/lembaga wajib mengatur penyediaanbiaya operasional dan pemeliharaan melaluianggaran pendapatan dan belanja negara untukhasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya;b. Pemerintah daerah/desa wajib mengaturpenyediaan biaya operasional dan pemeliharaanmelalui anggaran pendapatan dan belanja daerahuntuk hasil proyek yang menjadi tanggungjawabnya;c. BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya wajibmengatur penyediaan biaya operasional danpemeliharaan melalui anggaran belanjaBUMN/BUMD/badan/instansi lainnya masingmasinguntuk hasil proyek yang menjaditanggung jawabnya.Pasal 49(1) Gubernur/Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakatproyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah masing-masing melalui media cetak setempat dan ataumelalui media elektronik.394

(2) Gubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh masing-masingpemimpin proyek memberikan penjelasan lebih lanjutmengenai proyek-proyek pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada dunia usaha melalui asosiasiperusahaan di daerahnya masing-masing.BAB VPEDOMAN PELAKSANAANDANA PERIMBANGANPasal 50(1) Dana perimbangan bersumber dari APBN yang dialokasikankepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi.(2) Dana perimbangan terdiri dari :a. Dana bagi hasil;b. Dana alokasi umum; danc. Dana alokasi khusus.Pasal 51(1) Pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 ayat (2) untuk masing-masing daerah ditetapkanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(2) Tata cara penyaluran dana perimbangan ditetapkan olehMenteri Keuangan.(3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan danaperimbangan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan MenteriDalam Negeri.Pasal 52(1) Untuk keperluan penyaluran dana perimbangan MenteriKeuangan menerbitkan SKO atau dokumen anggaran lainnyayang diberlakukan sebagai SKO.(2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan SKO atau dokumenanggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO kepada:a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);b. Gubernur/Bupati/Walikota;c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah (PKPD );d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara(BAKUN);e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP);f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA),Direktorat Jenderal Anggaran;g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalAnggaran; danh. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN).Pasal 53(1) Dana perimbangan dapat diperhitungkan langsung untuk disetorke Rekening Kas Negara dalam hal pemerintah daerah tidakmemenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah pusat.(2) Tata cara perhitungan, pemotongan dan penyetoransebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut olehMenteri Keuangan.BAB VIPEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DEFISITPasal 54(1) Pembiayaan defisit diperoleh dari pembiayaan dalam negeri danpembiayaan luar negeri bersih.(2) Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yangberasal dari perbankan dan non perbankan dalam negeri yangmeliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri,penjualan aset pemerintah dalam rangka programrestrukturisasi dan sumber lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.(3) Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yangberasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri dikurangidengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri tahunyang bersangkutan.Pasal 55(1) Pengelolaan pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.(2) Pemerintah Pusat dapat menerus-pinjamkan pinjaman luarnegeri kepada pemerintah daerah atau BUMN.(3) Tata cara penerusan pinjaman luar negeri kepada pemerintahdaerah atau BUMN diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.395

(4) Tata cara penyaluran dan penatausahaan pinjaman dan hibahluar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.BAB VIIPEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM LINGKUNGANDEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIAPasal 56(1) Penyaluran pengeluaran rutin dan pembangunan di lingkunganDepartemen Pertahanan dan Kepolisian RI melalui rekeningkas negara pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN).(2) Tatacara penerimaan dan pengeluaran baik rutin maupunpembangunan Departemen Pertahanan dan KepolisianRepublik Indonesia diatur bersama oleh Menteri Keuangandengan Menteri Pertahanan atau Kepala Kepolisian RI.BAB VIIIPENATAUSAHAAN, PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPasal 57(1) Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek wajibmenyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanyadan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuatlaporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang danbarang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikalatasannya.(2) Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyekdan bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajibmenyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiapsaat dapat diketahui :a. keadaan/perkembangan fisik kegiatan/proyek;b. perbandingan antara rencana danpelaksanaannya;c. penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa;d. akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunandalam pengerjaan.(3) Kepala Kantor Wilayah/instansi vertikal di daerah wajibmembuat laporan keuangan sebagai rekapitulasi pelaksanaananggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalamwilayah kerjanya, kepada pejabat eselon I yang bersangkutan.Pasal 58Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)pada departemen/lembaga wajib:a. Menyelenggarakan pembukuan atas uang yangdikelolanya dan menyelenggarakanpenatausahaan barang serta membuat laporanpertanggungjawaban mengenai pengelolaanuang dan barang yang dikuasainya;b. Membuat laporan keuangan gabungan yangmeliputi kantor unit eselon I yang bersangkutandan kantor-kantor vertikal di lingkungannyakepada menteri/pimpinan lembaga atasannya c.q.Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat.Pasal 59Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasitriwulanan penggunaan dana perimbangan kepada MenteriKeuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepadaSekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) danKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.Pasal 60(1) Menteri/pimpinan lembaga wajib menyelenggarakanpertanggungjawaban penggunaan dana pada bagian anggaranyang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran danneraca departemen/lembaga bersangkutan kepada Presidenmelalui Menteri Keuangan.(2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepalasatuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yangdikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggungjawabanpenggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q.Kepala BAKUN.Pasal 61Tata cara pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabansebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, 58, 59, dan 60diatur oleh Menteri Keuangan.Pasal 62(1) Dalam rangka intensifikasi penagihan dan pemungutan piutangnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),departemen/lembaga wajib melakukan penatausahaan piutangnegara yang menjadi tanggung jawabnya.(2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.396

Pasal 63Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan utangpiutangnegara yang timbul dalam rangka investasi dan penyertaanmodal negara pada BUMN dan badan-badan lainnya.Pasal 64Bank Indonesia atau bank pemerintah yang ditunjuk sebagai BankTunggal dan Bank Operasional wajib menyampaikan kepadaMenteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran danKepala BAKUN :a. Rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) disertainota debet dan kredit yang bersangkutan setiap hari;b. Rekening koran Direktur Jenderal Anggaran setiap minggudisertai nota debet dan kredit yang bersangkutan setiaphari;c. Rekening koran untuk semua Rekening Khusus disertainota debet dan nota kredit setiap minggu;d. Tembusan rekening koran lainnya milik pemerintah setiapminggu.Pasal 65Menteri Keuangan menyiapkan perhitungan anggaran negaraberdasarkan laporan keuangan departemen/ lembaga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60.Pasal 66(1) Pemimpin proyek di departemen/lembaga menyampaikanlaporan bulanan pelaksanaan proyek kepada menteri/pimpinanlembaga dengan tembusan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu)minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.(2) Pemimpin proyek pelaksanaan dekonsentrasi menyampaikanlaporan bulanan kepada gubernur dengan tembusan kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambatlambatnya1 (satu) minggu setelah akhir bulan yangbersangkutan.(3) Pemimpin proyek pelaksanaan tugas pembantuanmenyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepadagubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 1 (satu) minggusetelah akhir bulan yang bersangkutan.(4) Gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dan ayat (3) menyampaikan rangkuman laporan konsolidasitriwulanan mengenai proyek dekonsentrasi dan tugaspembantuan di wilayahnya kepada menteri/pimpinan lembagadengan tembusan kepada Kepala Bappenas dan KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambatlambatnya2 (dua) minggu setelah akhir bulan yangbersangkutan.(5) Menteri/pimpinan lembaga membuat rangkuman laporankonsolidasi triwulanan mengenai seluruh proyek sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) kepada MenteriKeuangan dan Kepala Bappenas selambat-lambatnya 3 (tiga)minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.(6) Perkembangan pelaksanaan anggaran dan programpembangunan dilaporkan secara semesteran kepada Presidendan Wakil Presiden oleh Menteri Keuangan dan KepalaBappenas.(7) Ketentuan mengenai sistem pemantauan dan pelaporansebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.Pasal 67Setiap pegawai negeri karena kelalaian atau kesengajaanmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalamKeputusan Presiden ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturanyang berlaku.BAB IXPENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARANPasal 68Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin dilakukansebagai berikut :a. Atasan kepala kantor/satuan kerja menyelenggarakanpengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yangdilakukan oleh kepala kantor satuan kerja dalamlingkungannya;b. Atasan langsung bendaharawan melakukan pemeriksaankas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulansekali;c. Kepala biro keuangan departemen/lembaga mengadakanverifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM)mengenai kantor/satuan kerja dalam lingkungandepartemen/lembaga bersangkutan.Pasal 69Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunandilakukan sebagai berikut :397

a. Atasan langsung pemimpin proyek/bagian proyekmenyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaananggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek/bagianproyek yang bersangkutan;b. Pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan pemeriksaankas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulansekali;c. Kepala biro keuangan departemen/lembaga melakukanverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) mengenaiproyek dalam lingkungan departemen/lembagabersangkutan.Pasal 70(1) Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan padalembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggarannegara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagianproyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutansesuai ketentuan yang berlaku.(2) Hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen/pimpinan unitpengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepadamenteri/pimpinan lembaga yang membawahkan proyek yangbersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada KepalaBPKP.Pasal 71BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggarannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Pasal 72Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga,Kepala BPKP, unit pengawasan daerah/desa wajib menindaklanjutipengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja negara.Pasal 73Pemerintah dapat menunjuk lembaga swadaya masyarakat/badannon pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasipelaksanaan proyek/kegiatan tertentu.Diundangkan di Jakartapada tanggal 28 Juni 2002Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan KeputusanPresiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Anggaran.Pasal 75Selama petunjuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalamKeputusan Presiden ini belum ditetapkan, petunjuk pelaksanaanyang ada sepanjang tidak bertentangan dengan KeputusanPresiden ini, tetap berlaku.Pasal 76Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka KeputusanPresiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan tidak berlaku.Pasal 77Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganKeputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Juni 2002PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdSEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdBAMBANG KESOWOMEGAWATI SOEKARNOPUTRIBAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 74398

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 73Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum dan Perundang-undangan,Lambock V. NahattandsPENJELASANATASKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 42 TAHUN 2002TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA NEGARAUMUMSesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan danBelanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang.Agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan lebih efektifdan efisien maka ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud dengan Keputusan Presiden.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Cukup jelasPasal 4Cukup jelasPasal 5Cukup jelasPasal 6Cukup jelasPasal 7Cukup jelasPasal 8Ayat (1)Pendapatan negara termasuk didalamnya yang berasal dari sumber daya alam dan jasa.Ayat (2)Pemerintah Daerah membantu dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugaspembantuan.Pasal 9Ayat (1)Yang dimaksud dengan persetujuan adalah penetapan tarif dan izin pemanfaatan.Ayat (2)Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda empat ataulebih.Yang dimaksud dengan barang bergerak yang bernilai ekonomis tinggi adalah barangbergerak dengan nilai perolehan per satuan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) atau barang bergerak dengan nilai perolehan per paket usulan di atasRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)399

Cukup JelasAyat (9)Cukup JelasAyat (10)Cukup JelasPasal 10Cukup jelasPasal 11Cukup jelasPasal 12Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud produksi dalam negeri adalah produk-produk yang dihasilkan di dalamnegeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 13Cukup jelasPasal 14Ayat (1)Yang dimaksud standardisasi adalah penggunaan satuan harga umum termasuk "BillingRate".Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 15Cukup jelasPasal 16Cukup jelasPasal 17Cukup jelasPasal 18Cukup jelasPasal 19Cukup jelasPasal 20Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud Pajak adalah Pajak Pusat.Pasal 21Cukup jelasPasal 22Cukup jelasPasal 23Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaranuntuk pembahasan DIK di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untukpembahasan DIK di daerah (propinsi)Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasPasal 24Cukup jelasPasal 25Cukup jelasPasal 26Cukup jelasPasal 27Cukup jelasPasal 28Cukup jelasPasal 29Cukup jelasPasal 30Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Apabila suami istri kedua-duanya bekerja sebagai pegawai negeri, tunjangan berasdiberikan untuk masing-masing suami istri menurut haknya sebagai pegawai negeri.Disamping itu, tunjangan beras juga diberikan kepada istri atau suami dan anak-anaksebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 31Cukup jelasPasal 32Yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang, pemeliharaan, perjalanandinas dan subsidi.Pasal 33Ayat (1)Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam dan luar negeri.Perjalanan dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi danmelaksanakan peninjauan, studi perbandingan serta inspeksi harus dibatasi dengan ketat.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas400

Ayat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelasAyat (9)Cukup jelasPasal 34Cukup jelasPasal 35Cukup jelasPasal 36Cukup jelasPasal 37Cukup jelasPasal 38Ayat (1)Instansi vertikal dan pemerintah daerah propinsi membuat DIP sebagai pelaksanadekonsentrasi. Sedangkan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota, dan desa sebagaipelaksana tugas pembantuan, DIP-nya dibuat di pusat oleh departemen/lembaga.Ayat (2)Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaranuntuk pembahasan DIP di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untukpembahasan DIP di daerah (propinsi).Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Penetapan pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek mengacu padaPasal 40 ayat (1) dan (2).Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 41Cukup jelasPasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Ayat (1)Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan harus selesai satu tahun anggaran. Apabila suatukontrak pekerjaan direncanakan akan melewati satu tahun anggaran harus dengan ijinMenteri Keuangan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1).Ayat (2)Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Ayat (1)Yang dimaksud dengan proyek yang telah selesai adalah sebagian atau seluruh pekerjaanyang telah dapat dimanfaatkan dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasPasal 49Cukup jelasPasal 50Cukup jelasPasal 51Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran danDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Ayat (3)Yang dimaksud dengan Menteri Dalam Negeri adalah Direktur Jenderal OtonomiDaerah.Pasal 52Cukup jelasPasal 53Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelasPasal 56Ayat (1)Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara bertahap mulaitahun anggaran 2002.Ayat (2)Cukup jelasPasal 57Cukup jelasPasal 58Cukup jelasPasal 59Cukup jelasPasal 60Ayat (1)Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN.401

Ayat (2)Cukup jelasPasal 61Cukup jelasPasal 62Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran.Pasal 63Cukup jelasPasal 64Cukup jelasPasal 65Yang dimaksud Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN.Pasal 66Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Laporan konsolidasi triwulanan adalah laporan triwulanan yang disusun olehgubernur/walikota/bupati mengenai pelaksanaan seluruh proyek pembangunan yang adadi daerahnya, yang dirinci menurut sektor, sub sektor dan program.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasPasal 67Cukup jelasPasal 68Cukup jelasPasal 69Cukup jelasPasal 70Cukup jelasPasal 71Cukup jelasPasal 72Cukup jelasPasal 73Cukup jelasPasal 74Cukup jelasPasal 75Cukup jelasPasal 76Cukup jelasPasal 77Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4212402

403

404

405

PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 08/PMK.02/2006TENTANGKEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUMMenimbangMengingatMenetapkanMENTERI KEUANGAN,: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BadanLayanan Umum;: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502);4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2005;5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;MEMUTUSKAN :: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEWENANGANPENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANANUMUM.Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalahinstansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan padaprinsip efisiensi dan produktivitas.2. Pejabat pengelola BLU adalah Pimpinan BLU yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dariPemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yangsebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlakupada BLU yang bersangkutan.3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orangperseorangan yang kegiatan usahanya menyediakanbarang/layanan jasa.4. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsiorganisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baikdalam rangka pemberian layanan yang bermutu danberkesinambungan.Pasal 2Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU harus dilakukanberdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktekbisnis yang sehat.Pasal 3Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkanketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.Pasal 4(1) Terhadap BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikanfleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dariketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapatalasan efektivitas dan/atau efisiensi.(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanterhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasaldari :a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat ;b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badanlain ; dan/atauc. hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usahalainnya.(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasayang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsipprinsiptransparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, danpraktek bisnis yang sehat.406

(4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal darihibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuanpengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuanpengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibahdimaksud.Pasal 5(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pengadaan.(2) Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLU atauTim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLU yangditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaanbarang/jasa guna keperluan BLU.(3) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata carapengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan danbidang lain yang diperlukan.Pasal 7Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumanPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 16 Februari 2006MENTERI KEUANGANSRI MULYANI INDRAWATIPasal 6(1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaanterlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :a. Pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yangbernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliarrupiah); ataub. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untukpengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00(lima puluh miliar rupiah).(2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUdan harus memperhatikan prinsip-prinsip:a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspekintegritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses danprosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untukmencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainyatujuan pengadaan barang/jasa;b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinyapertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalammelaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupuntidak langsung; danc. saling uji (cross check), yaitu berusaha memperoleh informasidari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapatdipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yangmemadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.407