Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/19/DInt

No. 12/19/DInt Jakarta, 22 Juli 2010SURAT EDARANKepadaBANK, BADAN USAHA BUKAN BANK, DAN PERORANGANDI INDONESIAPerihal : Kewajiban Pelaporan Utang Luar NegeriSehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang LuarNegeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/17/PBI/2009 tanggal 5Mei 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 71) dan dilakukannyapenyempurnaan atas laporan dan sistem pelaporan, yang bertujuan untukmeningkatkan efektifitas dan efisiensi laporan utang luar negeri, dipandang perluuntuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban pelaporanutang luar negeri, sebagai berikut:I. KETENTUAN UMUMA. DefinisiDalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :1. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utangpenduduk kepada bukan penduduk, dalam valuta asing dan/-ataurupiah, berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) atau perjanjianlainnya, kecuali giro, tabungan, dan deposito;2. Penduduk…

2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yangberdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1(satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik RepublikIndonesia di luar negeri;3. Utang Penduduk kepada bukan Penduduk adalah sejumlah nilai padaperiode dan posisi tertentu yang merupakan kewajiban pendudukkepada bukan penduduk untuk melakukan pembayaran pokok dan/-atau bunga di masa mendatang;4. Perjanjian Kredit (Loan Agreement) adalah perjanjian tertulis yangberisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnyaplafond kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya;5. Surat Utang (Debt Securities) adalah surat pengakuan utang yangdapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalammaupun di luar negeri;6. Utang Dagang (Trade Credit) adalah utang yang timbul dalam rangkakredit yang diberikan oleh supplier atas transaksi barang dan/-ataujasa;7. Utang lainnya (Other Loans) adalah seluruh utang yang tidak termasukutang berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang(Debt Securities), dan Utang Dagang (Trade Credit);8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.B. TujuanPelaporan ULN dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenaiULN dalam rangka penyusunan Statistik ULN Indonesia dan StatistikNeraca Pembayaran dalam upaya mendukung keberhasilan pengelolaancadangan devisa dan perumusan kebijakan moneter.C. Pelapor1. Berdasarkan jenis usaha, Pelapor terdiri dari :a. Lembaga keuangan:1) Bank…

1) Bank;2) Lembaga Keuangan Non Bank.b. Non Lembaga Keuangan.2. Berdasarkan kepemilikan usaha, Pelapor terdiri dari :a. Badan Usaha Milik Negara;b. Badan Usaha Milik Daerah;c. Badan Usaha Milik Swasta;d. Koperasi;e. Perorangan;f. Yayasan;g. Lainnya.3. Dalam hal pelaporan ULN adalah Badan usaha, pelaporan dilakukanoleh Kantor Pusat badan usaha yang bersangkutan.4. Dalam hal pelaporan ULN adalah Perorangan, pelaporan dilakukanoleh perorangan yang bersangkutan.5. Dalam hal Pelapor ULN mempunyai Kantor Cabang Luar Negeri(KCLN), utang KCLN tersebut wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat.6. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 dapat memberikuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan ULN.II. RUANG LINGKUP LAPORANA. Ruang Lingkup ULN yang Wajib Dilaporkan1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi :a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement);b. ULN berdasarkan Perjanjian Lainnya yang terdiri dari:1) Surat Utang (Debt Securities);2) Utang Dagang (Trade Credit); dan/-atau3) Utang Lainnya (Other Loans),dalam valuta rupiah dan/-atau valuta asing.2. Surat …

2. Surat Utang (Debt Securities) sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1)meliputi antara lain Obligasi, Commercial Papers (CP), PromissoryNotes (PN), Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN),Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank (BankersAcceptance) dan transaksi Money Market (MM).3. Utang lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.3) antara lainberupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang sudah ditetapkannamun belum dibayar.4. ULN Lembaga Keuangan dan Non Lembaga Keuangan wajibdilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum.5. ULN Perorangan yang wajib dilaporkan meliputi :a. Setiap ULN dengan nominal paling sedikit USD 200.000,00 (duaratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kursyang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atauditerbitkan; dan/-ataub. Beberapa ULN yang apabila dijumlahkan telah mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu USD) atau ekuivalen dengan mata uanglain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utangditandatangani atau diterbitkan.B. Jenis LaporanLaporan ULN terdiri dari :1. Laporan Data Pokok ULN dan/-atau perubahannya meliputi :a. Profil PelaporSetiap pelapor yang baru pertama kali melaporkan ULN harusmenyampaikan Data Profil Pelapor.Apabila terjadi perubahan Data Profil Pelapor sebagaimanadimaksud pada huruf a maka perubahan tersebut harus disampaikankepada Bank Indonesia.Cakupan...

Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksudpada formulir Profil Pelapor (Lampiran 1).b. Profil ULN1) Atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimanadimaksud pada formulir PK01 (Lampiran 2).2) Atas dasar Surat Utang (Debt Securities)Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimanadimaksud pada formulir SU01 (Lampiran 3).3) Atas dasar Utang Dagang (Trade Credit)Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimanadimaksud pada formulir UD01 (Lampiran 4).4) Atas dasar Utang Lainnya (Other Loans)Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimanadimaksud pada formulir UL01 (Lampiran 5).2. Laporan Data Realisasi ULNa. Atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksudpada Formulir PK02 (Lampiran 6).b. Atas dasar Surat Utang (Debt Securities)Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksudpada Formulir SU02 (Lampiran 7).c. Atas dasar Utang Dagang (Trade Credit)Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksudpada Formulir UD02 (Lampiran 8).d. Atas dasar Utang Lainnya (Other Loans)Cakupan informasi yang harus diisi adalah sebagaimana dimaksudpada Formulir UL02 (Lampiran 9).III. PENYAMPAIAN …

III. PENYAMPAIAN LAPORANA. Batas Waktu Penyampaian Laporan ULN1. Masa Penyampaian Laporan ULNa. Laporan Data Pokok ULN dan/-atau Perubahannya1) Profil ULN baru atau perubahannya wajib disampaikan kepadaBank Indonesia paling lambat 10 hari setelah penandatangananatau penerbitan ULN dan/-atau perubahannya untuk ULN atasdasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (DebtSecurities), Utang Dagang (Trade Credit) dan Utang Lainnya(Other Loans). Apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh padahari Sabtu atau hari libur, maka laporan ULN disampaikan padahari sebelumnya.Contoh: ULN yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2010paling lambat wajib disampaikan pada tanggal 20 April 2010.2) Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (LoanAgreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang(Trade Credit) dan Utang Lainnya (Other Loans) dilakukansebelum tanggal penandatanganan atau penerbitan ULN,Laporan Data Pokok ULN Baru wajib disampaikan kepadaBank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal penarikanatau penerbitan ULN. Apabila tanggal batas waktu tersebutjatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka disampaikan padahari sebelumnya.Contoh: ULN yang ditandatangani pada tanggal 9 April 2010tetapi penarikannya dilakukan pada tanggal 5 April 2010 palinglambat wajib disampaikan pada tanggal 19 April 2010.b. Laporan Data Realisasi ULNLaporan Data Realisasi ULN wajib disampaikan kepada BankIndonesia mulai tanggal 1 s.d. 10 pada bulan berikutnya. Apabilatanggal …

tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur,maka disampaikan pada hari sebelumnya.Contoh: Data realisasi selama bulan April 2010, wajib disampaikanpaling lambat pada tanggal 10 Mei 2010.2. Masa Penyampaian Koreksi Laporan ULNa. Koreksi Laporan Data Pokok ULN dan/-atau PerubahannyaBatas waktu penyampaian koreksi Laporan Data Pokok ULNsampai dengan 20 hari setelah penandatanganan atau penerbitanULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang(Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credit) dan Utang Lainnya(Other Loans) atau setelah tanggal penarikan ULN. Apabilatanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, makadisampaikan pada hari sebelumnya.Contoh : Koreksi Data Pokok ULN yang ditandatangani padatanggal 6 April 2010 paling lambat harus disampaikan pada tanggal4 Mei 2010.b. Koreksi Laporan Data Realisasi ULN.Batas waktu penyampaian koreksi Laporan Data Realisasi ULNdisampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaianlaporan.Contoh : Koreksi data realisasi selama bulan April 2010, harusdisampaikan paling lambat pada tanggal 20 Mei 2010.3. Keterlambatan Penyampaian Laporan ULNa. Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Profil ULNLaporan Data Profil ULN dianggap terlambat disampaikan ke BankIndonesia, apabila laporan disampaikan melebihi 10 hari setelahpenandatanganan atau penerbitan ULN dan/-atau perubahannyauntuk ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), SuratUtang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credit) dan UtangLainnya…

Lainnya (Other Loans) sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1)atau 10 hari setelah tanggal penarikan ULN sebagaimana dimaksudpada butir 1.a.2)Contoh : Data profil ULN yang ditandatangani pada tanggal 6 April2010 dianggap ‘terlambat’ apabila disampaikan setelah tanggal 20April 2010.b. Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Realisasi ULNLaporan Data Realisasi ULN bulan yang bersangkutan dianggapterlambat, jika disampaikan ke Bank Indonesia melebihi tanggal 10bulan berikutnya, sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.Contoh : Data realisasi selama bulan April 2010, dianggap‘terlambat’ apabila disampaikan setelah tanggal 10 Mei 2010.c. Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Profil ULNLaporan Koreksi Profil ULN dianggap terlambat, jika disampaikanke Bank Indonesia melebihi batas waktu 20 hari setelahpenandatanganan atau penerbitan ULN dan/-atau perubahannyauntuk ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement), SuratUtang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credit) dan UtangLainnya (Other Loans) sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1)atau setelah tanggal penarikan ULN sebagaimana dimaksud padabutir 1.a.2).Contoh : Koreksi Profil ULN yang ditandatangani 6 April 2010,dianggap ‘terlambat’ apabila disampaikan setelah tanggal 4 Mei2010.d. Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Data Realisasi ULNLaporan Koreksi Data Realisasi ULN dianggap terlambat, jikadisampaikan ke Bank Indonesia melebihi tanggal 20 bulanberikutnya, sebagaimana diatur dalam butir 2.b.Contoh …

Contoh : Koreksi Data Realisasi ULN bulan April 2010, dianggapterlambat apabila disampaikan setelah tanggal 20 Mei 2010.4. Tidak Menyampaikan Laporan ULNa. Apabila pelapor terlambat atau tidak menyampaikan Laporan DataPokok ULN melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhirpenyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a makapelapor dianggap tidak menyampaikan laporan.b. Apabila pelapor terlambat atau tidak menyampaikan Laporan DataRealisasi ULN melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batasakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b,maka pelapor dianggap tidak menyampaikan laporan.5. Batas Waktu Penyampaian Pelaporan Menggunakan Media Off linea. Tanggal penerimaan laporan dengan menggunakan media off lineberupa disket/CD, media penyimpanan lainnya, atau hard copyoleh Bank Indonesia adalah sesuai dengan tanggal penerimaan diBank Indonesia. Untuk pengiriman dengan pos, tanggalpenerimaan laporan adalah tanggal stempel pos.b. Laporan ULN dengan media off line berupa disket/CD, mediapenyimpanan lainnya, atau hard copy harus sudah diterima diBank Indonesia dengan batas waktu paling lambat pukul 16.00WIB.B. Media Penyampaian LaporanLaporan disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media on line(web technology) atau media off line berupa lampiran e-mail, Disket/CD,media penyimpanan lainnya, atau hard copy melalui kurir atau jasaekspedisi dengan alamat :1. Media on line (web technology) :https://www.bi.go.id/siulweb/2. Media …

2. Media off line :a. Disket/CD, media penyimpanan lainnya atau hard copy :Bagian Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar NegeriBank IndonesiaMenara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta.b. E-mail : aplnsiul@bi.go.idC. Prosedur Penyusunan dan Penyampaian Laporan ULNProsedur dan penyusunan penyampaian laporan ULN tercantum dalamPetunjuk Teknis Tata Cara Pelaporan Utang Luar Negeri sebagaimanatecantum dalam Lampiran 13 Surat Edaran Bank Indonesia ini.IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSIA. Sanksi Administratif Berupa Denda1. Sanksi adminstratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikanlaporan data pokok sebagaimana dimaksud butir III.A.1.a.1), dan butirIII.A.2.a. adalah denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitungmulai 1 hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampaidengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia.Contoh : ULN yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2010 palinglambat harus sudah disampaikan pada tanggal 20 April 2010. Apabilapelapor menyampaikan laporan tersebut pada tanggal 23 April 2010,maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus riburupiah) x 3 hari = Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).2. Sanksi administratif bagi pelapor yang terlambat menyampaikanlaporan data Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butirIII.A.1.b. adalah denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)untuk setiap 1 hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitungmulai …

mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampaidengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia.Contoh : Data realisasi selama bulan April 2010, harus sudahdisampaikan paling lambat pada tanggal 10 Mei 2010. Apabila pelapormenyampaikan laporan tersebut pada tanggal 12 Mei 2010, maka akandikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 2 hari= Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).3. Sanksi administratif bagi pelapor yang tidak menyampaikan LaporanData Pokok ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.A.4.a. adalahdenda sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari jumlah ULN yang diterima,ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud padaangka 1.4. Sanksi administratif bagi pelapor yang tidak menyampaikan LaporanData Realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada butir III.A.4.b.adalah denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari jumlah ULN yangditerima, ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimanadimaksud pada angka 2.5. Bagi pelapor yang menyampaikan laporan ULN tidak lengkap dan/-atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).B. Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksudpada huruf A disetorkan ke Rekening Kas Negara No. 501.000.000yang ada di Bank Indonesia.2. Pelaksanaan pembayaran sanksi administratif berupa dendasebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah adanya suratpemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusankepada Kantor Kas Negara yang antara lain berisi tentang penetapanbesarnya denda yang harus dibayar dan tata cara penyetorannya.3. Bukti…

3. Bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda harusdisampaikan kepada Bank Indonesia.Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/51/DLN tanggal 31 Desember 2004perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri; danb. Surat Edaran Bank Indonesia No.7/22/DLN tanggal 7 Juli 2005 perihalperubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/51/DLN tanggal 31Desember 2004.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2010.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman SuratEdaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Demikian agar Saudara maklum.BANK INDONESIANELSON TAMPUBOLONDIREKTUR INTERNASIONAL