Tahun 2004 adalah tahun yang penuh duka cita bagi ... - KontraS

Salam Borobudur……Tahun 2004 adalah tahun yang penuh duka cita bagi bangsa Indonesia. Bencana alamdan sosial berturut-turut terjadi. Dari mulai Banjir dibeberapa daerah di Kalimantandan Sumatera, Gempa Bumu di Alor NTT, gempa bumi di Nabire Papua sampaidengan gempa dan Bencana Tsunami pada akhir 2004 di Aceh dan Sumut.Khusus bagi Aceh dan Papua jelas gempa dan bencana yang terjadi semakinmemojokkan kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan dua wilayah tersebut sebelumgempa dan Bencana merupakan wilayah yang sudah memprihatinkan akibat konfliksosial yang terjadi. Sebelum gempa dan bencana terjadi tercatat korban masyarakatsipil di dua wilayah tersebut yakni 126 jiwa terbunuh diluar prosedur hukum, 40 orangdihilangkan secara paksa, 141 orang disiksa, dan 89 orang di tahan secara sewenangwenang.Total kasus kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2004 telah menelankorban sebanyak 1011 orang.Duka karena bencana alam yang menelan korban jiwa lebih dari 200.000 orang inisemakin menyesakkan dada. Sebelumnya kita juga harus mendapati kabar bahwaMunir secara tidak wajar. Ia dibunuh dengan racun arsenic dalam pesawat ketika iamelakukan perjalanan ke Belanda untuk melakukan studi magister hukum. KematianMunir menunjukkan pada dunia dan rakyat Indonesia bahwa di Indonesia demokrasihanya tampak bagus dari luarnya saja dan bersifat semu.Kematian Munir yang tidak wajar, menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya dikalangan masyarakat yang peduli pada perjuangan yang telah dilakukan oleh Munirkhususnya, dan umumnya oleh para pembela hak asasi manusia (Human RightsDefender) lainnya, yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat tertindas.Pembunuhan terhadap Munir hanya salah satu kasus dari 165 kasus yang terjadi diIndonesia dalam bentuk pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilanganpaksa dan kriminalisasi yang berujung pada penahanan secara sewenang-wenang yangdialami oleh Pembela HAM. Kasus-kasus ini merupakan tanggung jawab Negarauntuk menyelesaikannya.Selain soal pembunuhan terhadap Munir, Berita KontraS juga membahas tentangdefinisi Pembela HAM, serta sepak terjang apa saja yang dilakukan oleh para PembelaHAM yang menyebabkan mereka seringkali mendapatkan terror dan intimidasai dandikriminalisasikan, bahkan dibungkam dengan cara dibunuh. Kemudian kami jugamenyampaikan beberapa berita dari daerah, serta beberapa kegiatan yang KontraSlakukan selama bulan November-Desember 2004. selamat membaca.

Harapan lain muncul seperti dari Mrs. Helene Flantre; PEKERJA HAM guidelines inimemberikan harapan, tetapi secara implisit dia juga mengatakan bahwa peran ideal ataueksistensi ideal PEKERJA HAM hanya cocok bagi pemerintahan yang bebas dariotoriterianisme. Oleh karena itu dalam implementasinya penting untuk membuatkomitmen dengan negara/pihak III (negara-negara bukan anggota EU) untukmenghormati dan menjamin PEKERJA HAM, karena EU mempunyai kapasitasekonomi-politik terhadap negara/pihak III. Akan tetapi modal EU ini tidak bisa hanyasebatas tindakan politik. EU juga harus memikirkan mekanisme lain yang realistis sepertimekanisme lokal dan mekanisme PBB. Menurut Hira Jilani, EU guidelines kehadirannyasangat penting, tetapi yang juga penting adalah pelaksanaan di tingkat regional danmekanisme PBB 2Secara lebih umum EU harus berkomitmen dengan sungguh-sungguh dalammengimplementasikannya. Sebagaimana dikatakan Hira Jilani : semua anggota EU harusmemiliki kesamaan pemahaman tentang PEKERJA HAM. Guidelines tidak akan berartiapa-apa jika hanya untuk disepakati (normatif).Laporan : Haris Azhar ( dari Human Rights Defender Conference, Belanda)2 Hira Jilani, UN Special Representativeof the secretary-General on the situation of Human RightsDefender. Dalam pidato Pembukaan 6 th EU Human Rights Discussion Forum; EU Guidelines on Humanrights Defenders: Feedback and ways ahead from a UN Perspective, The Hague, 9 Desember 2004.

Berita Daerah BOJONGDarurat Sipil, Hilangnya Gagasan Penyelesaian Damai AcehKontraS menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah, melakukan perpanjanganDarurat Sipil di Aceh. Keputusan ini merupakan gambaran tidak berkembangnya gagasanpenyelesaian konflik Aceh secara damai dan demokratis oleh Presiden dan DPR RIKontras menilai keputusan Presiden Susilo Banbang Yudhoyono melakukanperpanjangan status Darurat Sipil ini bertentangan dengan janji Presiden selama masakampanye Pemilihan Presiden yang menjanjikan penyelesaian Aceh secara bermartabat,tuntas dan sedamai mungkin. Terlebih dihadapan masyarakat Aceh, tokoh masyarakat,tokoh agama dan pemimpin pondok pesantren di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) diLhokseumawe (04 /09 2004), Presiden menjanjikan untuk melakukan dialog denganGAM serta memberi Amnesti kepada anggota GAM yang m,enyerahkan diri. Bila janji initidak dipenuhi oleh SBY tentu akan menambah kekecewaan masyarakat Aceh kepadapemimpin nasional negeri ini yang kerap mengingkari janji sejak masa pemerintahanSoekarno.Sementara itu perpanjangan Darurat Sipil ini tidak berdasarkan pada evaluasi yangkomprehensif terhadap pelaksanaan Darurat Militer dan Darurat Sipil sebelumnya.Pemerintah lagi-lagi hanya memperhitungkan keberadaan GAM yang hanya sekitar 2.500orang dengan 800 pucuk senjata yang dinilai masih memiliki potensi untuk melakukangangguan keamanan. Akan tetapi pemerintah tidak secara khusus mempertimbangkansituasi batiniah dan lahiriah masyarakat Aceh yang selalu hidup dalam ketakutan,keterancaman, ketidakberdayaan, dan kemiskinan sebagai dampak dari diterapkannyaoperasi keamanan/militer di Aceh.Dapat dikatakan pemerintah tidak pernah melakukan koreksi untuk mengembalikankepercayaan masyarakat Aceh kepada negeri ini. Tidak pernah digelar pengadilan HAMatas kasus-kasus pelanggaran HAM masa DOM dan paska DOM, serta rendahnyapenegakan hukum pada praktek kekerasan yang kerap dilakukan aparat terhadapmasyarakat sipil Aceh, membuat masyarakat Aceh sekan tidak pernah memiliki hak atasperlindungan diri dan tidak menjadi bagian dari bangsa ini. Kekuatiran terhadap kontrolmasyarakat sipil di Aceh membuat aktifis kemanusiaan yang masih bertahan di Acehkerap mendapat kekerasan maupun pemidanaan oleh aparat TNI/Polri denganmeng”GAM’kan mereka.Tetap Tidak PeduliOperasi terpadu yang selama ini pemerintah dengungkan sebagai bagian dari penerapanDarurat Militer dan Darurat Sipil, ternyata tidak menunjukkan hasil bahkan tidak menjadiprioritas. Karena operasi pemulihan kemanusiaan, pemantapan pemerintahan,pemantapan ekonomi diluar operasi penegakan hukum dan keamanan tidakmenunjukkan hasil yang memuaskan bahkan kondisi sebaliknya tingkat kemiskinan danpengangguran, angka kematian ibu dan bayi mengalami peningkatan serta kekurangangizi dikalangan balita. Artinya pemerintah selama ini kurang peduli pada perbaikan tarafhidup masyarakat Aceh. Padahal ini adalah persoalan akut yang menjadi salah satu factorkekecewaan Aceh terhadap Pusat. Sementara alokasi dana umum pemda NAD sebesar 6triliun tidak pernah jelas penyalurannya bahkan cenderung menjadi lahan korupsi parapenjabat di Aceh.Pemerintah juga masih menggunakan paradigma lama atas nasionalisme sempit yang

lebih mengedepankan tanah/wilayah dibanding keberadaan nasib manusia diatas wilayah ini.Keutuhan Aceh masih dilihat sebatas teritori. Pemerintah tidak pernah mengambil langkahradikal untuk menarik simpati dan menyembuhkan luka rakyat Aceh atas ketidakadilanekonomi dan politik yang telah berlangsung lama. Sehingga pengambilan keputusanperpanjangan Darurat Sipil ini sebenarnya lebih merupakan gambaran sikap politikpemerintah yang mengabaikan aspirasi rakyat Aceh yang telah lama menderita.Berdasarkan penilaian tersebut, KontraS mendesak pemerintah untuk meninjau kembalikeputusan perpanjangan Darurat Sipil di Aceh. Pemerintah dan GAM harus kembali ke mejaperundingan. Perundingan yang dilakukan harus melibatkan unsur masyarakat yang lebihkompleks. Masyarakat dunia internasional yang netral/terpercaya harus mendorong danmemfasilitasi perundingan damai anatara Pemerintah RI dan GAM serta unsur masyarakatlainnya. Negara harus melakukan pertanggungjawaban atas pelanggaran berat HAM yangterjadi selama DOM dan paska DOM, begitu pula kejahatan kemanusiaan yang dilakukanoleh GAM.

aparat merangsek maju dan memukul, menendang dan menangkap warga yang berada dilokasidengan tuduhan menghambat pembangunan.22 November 2004 warga melakukan aksi disepanjang jalan sekitar desa Bojong, Cipeucang,Situsari, Singasari, Sukamaju, Singajaya, dan desa Mampir. Ketujuh desa tersebut melakukanaksi damai menolakan terhadap rencana pengoprasian TPST Bojong, tetapi aksi tersebut dihadapiaparat kepolisi dengan sangat represif. Penangkapan sewenang-wenang, pemukulan,penggeledahan, perusakan dan penembakan dilakukan oleh aparat kepolisian .Dalam aksinya tersebut, polisi telah menangkap secara sewenang-wenang 35 warga danpenembakan secara brutal hingga melukai 6 orang warga sipil. Sampai saat ini, warga yangmasih ditahan dipolres Bogor sebanyak 19 orang dengan setatus tersangka, sementara yangsudah dibebaskan 17 dari Polres dan 6 dari Polsek Cileungsi (terkena tembak). Sementara wargayang belum kembali kerumah sekitar 133 orang.Tim hukum mengajukan gugatan praperadilan warga Bojong terhadap Kapolwil Bogor, KapolresBogor, Kapolsek Klapanunggal, Kapolsek Cileungsi dan Komandan Satuan II BrimobKedunghalang Bogor ke pengadilan Negeri Cibinong, atas terjadinya kekerasan, penangkapan,penggeledahan, penahanan sewenang-wenang polisi terhadap 35 warga Bojong. Di PengadilanNegeri Cibinong majelis hakim Marsudin Nainggolan SH (13,12,04) menolak gugatan wargatersebut.Sementara di Polwil Bogor enam polisi yang telibat dalam aksi kekerasan terhadap warga ini,hanya dijatuhi hukuman dinyatakan bersalah oleh majelis Hakim Komisi Kode Etik. Merekadinyatakan melanggar pasal 7 UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. Keenam polisi.tersebut adalah Anjun Inspektur Dua Paralungan Simatupang,. Brigadir Dua Ahmad, Brigadir Duaasep Syaiful,. Brigadir Dua Agus Gunawan, Brigadir dua Sutopo,. Brigadir Dua Roy D samudra.Dari keenam orang itu hanya Paralungan yang berdinas di kepolisian Sektor AdministratifCileungsi. Lima lainya dari Polres Bogor.

Berita Daerah IRIANPenyelidikan Independen untuk PapuaKontraS mendesak Komnas HAM dan Pemerintah segera mengambil inisiatif bagiadanya penyelidikan independen atas kasus Mulia di Puncak Jaya, 14 Oktober 2004 lalu.Pengusutan atas penembakan dan penyanderaan yang menewaskan 6 orang warga sipilitu hingga kini belum jelas arahnya. Semestinya pengusutan atas kasus Mulia dilakukansesuai standar umum dan hukum yang berlaku. Terlebih, Undang Undang 26/2000tentang Pengadilan HAM, menyatakan Komnas HAM memiliki kewenangan untukmenyelidiki dugaan pelanggaran HAM.Penyelidikan yang independen amat diperlukan mengingat berkembangnya kontroversiantara jajaran Pangdam XVII/Trikora dengan kalangan masyarakat. Dari pihak Jurubicara masyarakat, Jefri Pakagawa mengatakan, kasus pembunuhan enam warga sipil olehOPM di Kampung Tinggi Nambut, Distrik Illu, Kabupaten Puncak Jaya, berdampaknegatif terhadap seluruh bidang kehidupan masyarakat. Situasi ini terjadi menyusulpengejaran terhadap OPM pimpinan Goliath Tabuni, yang dilakukan oleh tim gabunganTNI/Polri.Sementara Pusat Penerangan Mabes TNI menyebutkan, upaya evakuasi korbanpembunuhan oleh kelompok OPM dilakukan oleh aparat keamanan gabunganTNI/Polri. Ini dilakukan setelah tim negoisasi ditolak OPM. Pihak TNI membantahadanya korban sipil yang tewas dalam upaya evakuasi oleh tim gabungan itu.Penembakan di sekitar Puncak Senyum hanya untuk memecahkan konsentrasi OPM danmelindungi pasukan yang akan mengevakuasi.Akan tetapi, massa Pengunungan Tengah mendesak pemerintah pusat agar kasuspembunuhan terhadap warga sipil oleh OPM di Puncak Jaya diselesaikan secara tuntas.Pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata dilakukan hati-hati dan tidak menebarancaman dan ketakutan terhadap warga sipil, apalagi pelanggaran HAM. MasyarakatPuncak Jaya sudah hidup dalam situasi miskin dan terisolasi.Di Luar Kewenangan Tentara“Mungkin bagi sebagian orang kondisi di Puncak Jaya sudah aman terkendali, tetapisebagian besar masyarakat sipil tidak seperti itu. Mereka takut pergi ke kebun karenamerasa tidak aman, baik oleh aktivis tim gabungan TNI/Polri maupun oleh OPM. Kamimenyesalkan gencarnya operasi militer aparat keamanan mengejar OPM paska peristiwa.Warga sekitar juga mengalami ketakutan, meski bersembunyi di berbagai tempat yangdirasa aman, mengungsi atau berdiam di rumah,” ujar Jefri.KontraS melihat, adanya kecurigaan TNI dalam hal ini Kodam Trikora terhadap anggotaOPM selaku pelakunya, tidak bisa dijadikan alasan pembenaran bagi tentara untukmengejar pelaku. Tentara tidak bisa memonopoli respon atas terjadinya kasus tewasnya 6warga sipil. Sebab hal itu diluar kewenangan tentara. Jika TNI ingin membantu, TNIseharusnya mengambil peran mem-back up langkah penyelidikan oleh lembaga yangberkompoeten, dibawah kendali kepolisian.Operasi keamanan semestinya menjamin hak atas rasa aman dan hak untuk bebasberaktifitas. Operasi yang kini gencar dilakukan paska kasus Mulia berpotensi dapatmenimbulkan kekerasan lebih lanjut. Oleh karena itu sebaiknya operasi ini dihentikan

demi lancarnya proses penyelidikan yang kredibel.KontraS mendesak Langkah responsif pemerintah amat penting sebagai wujud komitmennyaterhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Apalagi pemerintah memprioritaskanPapua sebagai salah satu program utama 100 hari. Terbentuknya pemerintahan baru dinilaimembangun harapan rakyat Papua bahwa penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM diPapua dapat melangkah maju. Tidak seperti sebelumnya, megalami kebuntuan, tidak tuntasatau diadili sekadarnya lewat pengadilan militer. Pemerintah ditantang untuk bisamembuktikan komitmennya menghormati hak-hak rakyat Papua. Dan juga agar dimasadepan menjadikan HAM sebagai standar kehidupan ketatanegaraan, sebagaimana dijaminoleh Konstitusi RI.

Berita Daerah POSOMemperluas Konflik PosoPada 12 Desember 2004, kekerasan kembali terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah.Kekerasan tersebut berbentuk pengeboman terhadap Gereja-Gereja GKST jemaat ImmanuelPalu yang mengakibatkan seorang petugas keamanan gereja tersebut mengalami luka tembakdan dua jemaat gereja mengalami trauma. Selain itu juga terjadi penembakan terhadap GerejaGKST Jemaat Anugerah Manimbaya Palu. Penembakan ini mengakibatkan dua orangmengalami luka tembak dan satu orang mengalami trauma serius.Kekerasan di Palu dengan cara penembakan bukan merupakan peristiwa pertama yangdialami oleh salah satu kelompok beragama di Palu. Peristiwa ini pernah terjadi terhadapseorang jaksa yang bernama Ferry Silalahi pada bulan Mei 2004 dan terhadap pendetaSusianti Tinulele pada Juli 2004. Kekerasan-kekerasan yang terjadi seakan memperlihatkanperluasan (wilayah) kekerasan dari konflik Poso yang sudah berlangsung sejak 1998.Perluasan kekerasan didaerah konflik sosial seperti di Sulteng jelas memperlihatkan kerangkaketidakmampuan Pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan melakukan pemulihanmasyarakat. Padahal sudah ribuan aparat keamanan diterjunkan di Poso dan Prop.Sultegpada umumnya. Khusus Poso aparat gabungan mencapai 3.900 personil. Bahkan adaperencanaan pembentukan batalyon 714 di Kabupaten Poso. SBY, saat menjadiMenkoPolkam, memberlakukan operasi Intelijen pada Oktober 2003. Hingga saat ini telahdikucurkan 54 milyar rupiah dana kemanusiaan, tetapi masih saja problem-problem konflik danekses negatif muncul. Dari sisi lain bisa dikatakan semua problem dan ekses tersebut justrumenjadi peluang sebagian pihak mengambil keuntungan, korupsi dana bantuan kemanusiaandan bisnis keamanan oleh aparat.Pemerintahan SBY-Kalla telah gagal mewujudkan rasa aman dan kebebasan masyarakat diPoso dan Sulteng secara umum. Hal ini dikarenakan ketiadaan itikad politik dan agenda utamauntuk penyelesaian konflik di Poso dan Sulteng. Peristiwa pengeboman dan penembakankembali terjadi dan meluas ke Palu, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah hanya melakukantindakan-tindakan responsif dan seporadis atas kekerasan-kekerasan sebelumnya.Pemerintah telah melakukan penyelesaian menyeluruh yang dalam hal ini mampu mencegahefek perluasan kekerasan sampai ke Palu. Penyelesaian konflik hanya diserahkan ke otoritaslokal yang notebenenya tidak mampu dan tidak akuntabel.Oleh karena itu perlu kiranya segera dilakukan pemeriksaan dari pemerintah pusat terhadapaparat pemerintah lokal, seperti Gubernur dan Bupati yang bertanggungjawab ataspengelolaan daerah Poso dan Sulteng. Dan juga harus dilakukan evaluasi terhadap aparatkeamanan termasuk aparat Militer di Sulteng maupun di Poso. Evaluasi juga harus dilakukanterhadap kerja intelijen diwilayah Poso dan Sulteng. Pemerintah Pusat harus memberikanperhatian lebih besar kepada Poso dan Sulteng dalam hal keamanan dan kebebasanmasyarakat. Oleh karena itu Komnas HAM dan KPK harus segera melakukan kerja-kerja yangberkekuatan hukum dan solusif atas kasus (pembiaran) kekerasan, kebebasan beragama dankorupsi.

Yang Lemah, Yang Kecil, Yang (terancam) Kalah!Berawal dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tk II KabupatenTangerang Tahun 2002 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Kerjasama Pembangunan PasarKuta Bumi, Desa Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Berdasarkankeputusan tersebut maka Bupati Tangerang selaku Eksekutif daerah, menunjuk dinas pasar untukmerealisasikan proyek tersebut. Selanjutnya dinas pasar mengadakan perjanjian kerjasamadengan KOPASSTAM (Koperasi Pasar Taman Kuta Bumi Tangerang) yang menunjuk pihakketiga, bernama Bianto, selaku pengembang proyek,.Selaku pengembang, sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat dinas pasar danKOPASSTAM, Bianto, mempunyai kewajiban menyelesaikan pekerjaannya berupa membuat kiosgrosir 20 unit ukuran 3 m X 6 m, kios ukuran 421 unit ukuran 3 m X 3m dan los sejumlah 286 unitukuran 2 m X 2m. Namun dalam proses pembangunan proyek pasar tersebut, Bianto ternyatatidak melaksanakan isi perjanjian dengan baik, justru Bianto melakukan tugasnya yang melampauikapasitasnya. Bianto ikut menentukan letak, tempat dan batas – batas tempat yang seharusnyamenjadi tugas dinas pasar. Bahkan fasilitas penunjang yang awalnya dijanjikan belum dibangun,seperti MCK, pos keamanan, truk sampah, Musholla, pos mantri / kesehatan pasar dan gardulistrik. Disisi lain cicilan dari para pedagang terus berjalan. Kepemilikan Grosir, kios dan lostersebut masing – masing pedagang dikenakan uang muka sebesar 30 persen.Melalui proses musyawarah ditingkatan pedagang yang tergabung dalam keanggotaanKOPASSTAM (Koperasi Pasar Taman Kuta Bumi), para pedagang memberikan surat kuasakepada sebuah Tim yang terdiri dari 7 orang diantaranya Drs. Ma’ruf Bin Abdul Latif, 2Muh.Yunus, Kholid TB Bin Mubarrak, Ombay Bin Endang, Yayah Sutariyah Bin Binti Muhammad Khair,Shintia Dewi Als Susi Binti Anwar, dan Iwan Ad Anwar. Para pedagang melalui kuasanya(Perwakilan) mempertanyakan kepada dinas pasar atas kerugian yang dialami pedagang, namuntidak pernah ditanggapi, bahkan hal ini sempat dibawa ke Bupati tapi juga tidak ada solusi yangmemuaskan dari Bupati.Akhirnya Tim perwakilan ini (setelah sebelumnya melalui pemberitahuan ke Bupati)membuat spanduk yang bertuliskan “Stop manipulasi, hentikan cicilan sampai ada keputusandari kabupaten untuk menghentikan manipulasi dalam pasar Taman Kuta Bumi”. Peristiwaini lalu dilaporkan Bianto selaku pengembang bersama dinas pasar ke Polres Tangerang, dengandalih Tim perwakilan telah melakukan penghasutan terhadap pedagang yang mengakibatkan parapedagang berhenti membayar cicilan. Dalam waktu singkat jajaran Polres Tangerang menangkapike – 7 pedagang anggota KOPASSTAM tersebut.Dalam proses penangkapan hanya Drs. Ma’ruf yang dilengkapi surat penangkapan,sedangkan enam terdakwa lainnya tidak dilengkapi surat penangkapan. Mereka kemudian olehJaksa penuntut Umum dijerat dengan dakwaan Primer Pasal 160 KUHP Yo Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP, Subsidair Pasal 161 ayat 1 KUHP Yo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan lebih subsidair pasal335 ayat 1 ke 1 KUHP Yo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Kasus ini telah melibatkan jaringan mahasiswa melakukan pengorganisiran pedagang

Berita Daerah TANGGERANGyang kemudian ditindaklanjuti dengan aksi bersama didepan halaman Pengadilan NegeriTangerang. Gencarnya aksi ini menyebabkan majelis hakim memberikan status tahanan luarkepada 7 orang terdakwa. Tetapi, pengadilan juga meminta demonstrasi dihentikan denganalasan untuk menjaga situasi persidangan lebih kondusif. Tetapi, saat demonstrasi dihentikandesakkan – desakkan dari UPT Pasar Kuta Bumi, Asda (Asisten Daerah) Tk II KabupatenTangerang dan beberapa anggota DPRD Tk II, justru semakin keras. Mereka meminta agar 7terdakwa tersebut menandatangani surat perjanjian damai diluar persidangan, peristiwa inidinyatakan salah satu terdakwa didukung lewat pernyataan Majelis Hakim dan Jaksa PenuntutUmum diluar persidangan. Pada dasarnya isi surat tersebut memuat point yang intinya tidakmemperbolehkan pedagang untuk menuntut balik pengembang. Bahkan Dakaudin dariKomisi A DPRD Tk II yang sebelumnya menjadi penjamin 7 orang terdakwa supaya berstatustahanan luar, justru paling gencar mendesak 7 orang terdakwa, baik lewat telpon maupundatang kerumah 7 terdakwa, untuk segera menandatangani surat tersebut.

Diluar sepengetahuan Penasehat Hukum 7 terdakwa itu digiring oleh pihak – pihaktersebut ke Kantor Dinas Pasar untuk melakukan penandatangan surat perjanjian itu. Bahkanmereka dijanjikan adanya jaminan bebas dari Majelis Hakim. Dinas Pasar dan pengurus Koperasijuga dihadirkan. Namun, para terdakwa dan penasehat hukum yang awalnya optimis akan bebasjustru dihadapkan keadaan dimana Majelis Hakim dan JPU justru terkesan mencari – carikesalahan para terdakwa. Desakkan dari pejabat setempat baik DPRD Tk II, Asda Tk IIKabupaten Tangerang serta Dinas Pasar justru semakin gencar agar tim 7 dan pedagang tidakusah macam– macam, akibat politik rayuan oleh pihak – pihak diatas mengakibatkan pulapengurus koperasi terkesan acuh dan bermuka dua. Selain juga tersebar isu yang kurang bisadipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berita Daerah GORONTALOMendesak Jaksa Memerika Kasus Timor TimurMahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali membebaskan mantan GubernurTimor Timur abilio Soares dalam kasus pelanggaran berat HAM pasca jajak pendapat tahun1999. Putusan mahkamah Agung dalam kasus Abilio Soares tersebut menjadikan hampir tidakada seorangpun dari pemegang otoritas baik sipil maupun militer yang bertanggungjawab ataskekejaman yang terjadi di Timtim.Putusan MA dalam kasus pelanggaran berat HAM pasca jajak pendapat tahun 1999 jelasmenimbulkan kekaburan dalam upaya membangun rasa keadilan, terutama terhadap sejumlahkorban. Ironisnya kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Kontan saja,putusan MA ini berakibat pada preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional.Hal yang menarik adalah cara pandang dan penggunaan fakta hukum atas pelanggaran beratHAM yang terjadi di Timor Timur. Dalam putusannya terhadap dugaan sejumlah perwira tinggiTNI/Polri, MA membebaskan seluruh para perwira TNI/Polri karena tidakterbukti/ditemukannya relasi antara pemegang komando dengan otoritas sipil dengan militer,maka para perwira tersebut tidak bertangungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi saatitu. Akan tetapi fakta hukum yang disampaikan dalam putusan PK MA yang membebaskanAbilio justru menyatakan adalah TNI/Polri yang memiliki kewenangan dalam menjagakeamanan dan ketertiban selama jajak pendapat berlangsung. Posisi gubernur adalah sebataspada kewenangan administratif.Sudah sepantasnya kontradiksi putusan dalam beberapa peradilan atas pelanggaran beratHAM yang terjadi dapat mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukanevaluasi terhadap jalannya peradilan kasus pelanggaran HAM di Timtim. Alasan lain adalahkarena pengadilan Indonesia dinilai mengingkari kepercayaan yang diberikan masyarakatintenasional untuk mengadili sendiri para pelaku kejahatan internasional.Karena ukuran keadilan belum tercapai, putusan ditingkat MA atau PK tidak bisa dianggapsebagai putusan akhir dan kasus Timor timur dianggap selesai. Justru preseden hukum yangburuk tersebut bisa menjadi pijakan awal bagi Kejaksaan Agung untuk membuka sertamengajukan kembali ke pengadilan seluruh bukti-bukti yang belum digunakan dalam peradilankasus pelanggaran berat HAM di Timtim.Kejaksaan Agung juga harus melakukan re-eksaminasi dengan memperhatikan sertamengacu pada fakta-fakta, temuan-temuan serta rekomendasi dari Komisi PenyelidikPelanggaran (KPP) HAM Timtim. Untuk itu, kami mendesak Jaksa Agung Abdul RahmanSaleh untuk segera mengajukan kembali kasus-kasus tersebut sebagai langkah-langkah nyatamemutus rantai impunitas (cycle of impunity) yang hingga kini masih terus berlangsung ditanah air kita.

Kembali Kampus DiserangSekelompok orang tak dikenal bentrok dengan sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo(UNG), awal Desember lalu. Insiden berawal ketika gerombolan yang sebagian bersenjata tajamini dengan tiba-tiba mendatangi kampus UNG. Mereka pun langsung menyerang mahasiswa yangada di sekitar lokasi. Massa juga melempari beberapa fasilitas kampus dengan bom Molotov.Penyerbuan tidak berhenti sampai di situ. Massa makin beringas dan terus merangsek danmengobrak-abrik semua yang ada di kampus. Para mahasiswa pun berusaha memberiperlawanan seadanya meski akhirnya kondisi ini tidak seimbang.Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengatakan massa merusak sejumlahfasilitas antara lain, laboratorium, ruang kuliah dan kantor pusat. Kaca banyak yang pecah, akibatserangan kelompok massa, sejumlah fasilitas belajar mengajar di kampus itu rusak berat.Serangan ini mengakibatkan sebelas mahasiswa terluka diantaranya pada bagian kepala karenaterkena sabetan benda tajam. Semua korban dilarikan kerumah sakit setempat.Para mahasiswa yang terluka diantaranya adalah; Arman (memar pinggul dan dada), Razik Gandi(memar di dada kepala, pinggang dan kaki), Frangki Laparaga/Sekjen BEM UNG (bagianbelakang kepala bocor), Hendra Haju (robek didahi), Basnis (lecet tangan kiri dan leher), HusainJawali (dahi atas robek) Mas,ud (robek di kepala), Hasyim Labinta (robek dikaki), Indrus Polapa(luka bagian mata kiri), Haris Sugianto (luka tikaman pada paha kanan).Peristiwa diatas dipicu karena beberapa hari sebelum peristiwa terjadi, mahasiswa gencar berujukrasa menuntut agar Wali Kota Gorontalo Medi Botutide mengundurkan diri. Para mahasiswamemprotes kebijakan Medi Botutihe yang membongkar restoran milik salah satu dosen UNG yangdinilai tidak mempunyai surat izin mendirikan bangunan (IMB). Saat bangunan dibongkar,mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat. Sejak itulah situasi terus memanas.Akibat serangan ini, selang beberapa saat, mahasiswa menyerang balik. Sasaran seranganadalah rumah Wali Kota Gorontalo Medi Botutihe yang memang tidak terlalu jauh dari kampus.Dari situ sebagian mahasiswa bergerak ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat,menuntut sang penjabat turun.Sementara itu untuk mengantisipasi bentrokan susulan seluruh wilayah Gorontalo dikondisikandalam status Siaga Satu. Selanjutnya, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) ProvinsiGorontalo dan Muspida Kota Madya Gorontalo, serta pihak rektorat UNG bertemu. Pertemuandigelar pasca kerusuhan di kampus UNG. Sementara ribuan mahasiswa se-Gorontalo sepertiSekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gorontalo, Sekolah Tinggi Manajemen Informatikadan Komputer, dan Universitas Ikhsan berkumpul di kampus UNG. Mahasiswa menuntutpenyerang kampus UNG diusut secara hukum. Walikota Gorontalo Medi Botutihe juga dimintamundur dari jabatanya karena diduga berada di balik penyerangan ini. Menurut mahasiswa,massa yang menyerang kampus UNG adalah preman yang mendukung Medi. Mereka jugamenyatakan siap memberikan rekaman gambar video untuk mengidentifikasi penyerang. Untukmengantisipasi kerusuhan, ratusan anggota kepolisian disiagakan dijalan-jalan raya kota.

Laporan Khusus KASUS MUNIRKetika Ia “Dipaksa” Pergi(dikutip dari Laporan Kontras : PEMBUNUHAN MUNIR)Kepergian Munir yang begitu tiba-tiba, telah meninggalkankesedihan yang begitu dalam. Begitu banyak yang belum iaselesaikan dan begitu banyak “kata” yang tak sempat kitaucapkan. Kata tentang arti kehadirannya sertaperjuangannya dalam membela hak asasi manusia. dan,pilihannya untuk terus berjuang menegakkan kebenarandibuktikan hingga akhir hayatnya. Kepergiannyameninggalkan cerita panjang bagaimana arti pilihannya-itubagi kita semua yang ditinggalkan. Bagi kita yangmengerti dan mengetahui apa arti perjuangannya itu.Dan, duka itu begitu menyayat, ketika akhirnya 11November 2004 kita tahu, Munir dibunuh bahkan sengajadibunuh dalam pesawat yang akan membawanya terbangkenegeri Belanda guna menuntut ilmu demi memperkayapengetahuannya dan demi untuk terus membela orang-orangkecil dan mereka yang tertindas. Demi sebuah pilihan,membela si kecil, Munir “wajib” dilenyapkan. Dan kitabukan hanya menangis untuk Munir. Kita menangis untuknegeri ini. Untuk keadilan dan kebenaran yang kembalimati ditangan orang-orang yang bebas mematikan nyawa ataujiwa siapapun yang dikehendakinya. Kita menangis untukkebenaran. Kita menangis untuk keadilan.Sementara itu, hingga kini kematian Munir seakan sangatsulit untuk diselidiki. Hingga kini titik terang ituseakan masih tak terjangkau. Seakan hukum memang telahmati. Mati selamanya ditangan orang-orang yang takberadab.Tak seorangpun menyangka, terlebih, Suciwati, sang isteribahwa pertemuannya di Bandara Soekarno Hatta Cengkarengmerupakan pertemuan yang terakhir dengan sang suami.Kepergiannya yang begitu tiba-tiba sejak awal memangtelah membuat kita mengira-gira benarkah Munir meninggalkarena sakit (baca: diare)? Atau karena sebab lainnya???Dibunuh “Arsenik”Kekhawatiran sebab kematian yang tidak wajar dalamkematian Munir menjadi kenyataan. Otopsi NetherlandsForensic Institute mengidentifikasi kandungan zat arsendosis tinggi dan mematikan dalam tubuh almarhum. Hasilotopsi ini langsung mengundang reaksi keras berbagaikalangan dalam maupun luar negeri.Menurut informasi yang diperoleh Penyidik, awal mulanyaberkisar kira-kira 2 jam 30 menit setelah take off dariSingapura, ada laporan penumpang a.n Munir menderitasakit perut, beberapa kali ke toilet dan muntah-muntah.Almarhum sempat meminta bantuan awak Garuda untukmemanggil Dr.Tarmizi. Mengingat awak pesawat tersebuttidak berhasil memanggil Dr.Tarmizi, Alharhum beranjakdari tempat duduknya dan langsung menghampiri Dr.

Tarmizi, untuk selanjutnya menyampaikan rasa sakit yangdideritanya. Dr. Tarmizi kemudian melakukan pertolonganpertama dengan menyarankan agar almarhum diberikan susu,air garam, dan diatab. Beberapa jam kemudian almarhumkembali kesakitan, diberi minum tapi dimuntahkan, oleh Dr.Tarmizi diberikan suntikan dan tenang kembali. Pada 7September 2004, sekitar pukul 0405 UTC (waktu lokal dandiperkirakan diatas wilayah teritorial negara Rumania)atau sekitar 3 jam sebelum mendarat, Munir diketahuimeninggal dunia.Masalah hasil otopsi ini menimbulkan reaksi sangat kerasdari pihak keluarga terhadap Pemerintah. Pasalnya, pihakkeluarga mengetahui informasi bahwa Munir diracun daripemberitaan media massa di Belanda pada 11 Nopember 2004,bukan dari pihak Pemerintah Indonesia. Kemudian diketahui,bahwa Pemerintahan Belanda melalui Kedutaan besar Belandadi Jakarta menyerahkan secara resmi salinan dokumen otopsikepada kementerian Luar negeri RI, melalui Dirjen Amerikadan Eropa Barat. pemerintah Belanda menyatakan bahwa : (1).Keputusan apapun selanjutnya adalah tanggungjawabPemerintah Indonesia, (2). Hasil otopsi ini membutuhkaninvestigasi judicial oleh pihak Indonesia, (3). PihakBelanda bersedia-siap (stands ready) untuk menyediakanbantuan hukum (legal assistance), didasarkan sebuahpermintaan resmi (official request for legal assistance).(4). Pihak Belanda mengharapkan Pemerintah Indonesia untukmemberitahukan pada keluarga Munir sesegera mungkinmengenai temuan-temuan laporan tersebut.Namun, masalah ini berlanjut dengan tidak diperbolehkannyakeluarga memperoleh salinan otopsi. Atas masalah ini,Suciwati mencoba memintanya secara langsung kepada MenteriLuar Negeri, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, sertaKepala POLRI. Namun jawaban yang diberikan dinilaibirokratis olehnya. Malam hari, melalui surat terbukanyaKontraS mendesak Pemerintah segera memberikan salinan hasilotopsi kepada keluarga Munir. Untuk selanjutnya mengungkappembunuhan terhadap Munir. Keesokan harinya, 12 Nopember2004, Suciwati bersama sejumlah perwakilan organisasi nonpemerintah mendatangi Mabes POLRI guna meminta salinanhasil otopsi kematian Munir.Saat pertemuan berlangsung, Kabareskrim Suyitno Landungmembacakan dan kemudian memperlihatkan satu berkas fotocopydokumen berisi surat pengantar Duta Besar Belandamenyerahkan salinan laporan definitif ahli forensik Belandadan salinan hasil analisa toksikologi Munir mengenai sebabsebabkematian Munir. Pokok temuan pentingnya menyimpulkan,di dalam tubuh Munir terdapat kandungan arsen sebanyak 650mg / liter di lambung, 3,1 mg/liter di darah (heartblood),

Laporan Khusus KASUS MUNIRdan 4,8 di urine. Kendati begitu, Suyitno menambahkan,belum diketahui bagaimana maupun kapan racun masuk ketubuh Munir.Sebagai tindak lanjut, Polri membentuk tiga tim, yakniTim yang akan bertugas menemui Kedutaan Besar Belanda diJakarta, Tim yang bertugas ke Belanda guna memperolehsalinan otentik dari hasil otopsi, dan Tim yang bertugasmenjalankan pemeriksaan saksi dan tindakan hukum lainnya.Khusus untuk tim yang kedua, akan melibatkan ahliforensik Belanda dan akan mendalami otopsi dengan ahliforensik di Belanda. Dengan alasan itu, Tim POLRI akanberangkat segera ke Belanda. Suciwati meminta agarperwakilan keluarga juga dilibatkan dalam tim delegasi.Sementara itu, sebagai bentuk cermin sikapnya, SBYmenyampaikan 5 (lima) poin penting berkaitan dengan kasusMunir: 1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukaninvestigasi; 2) Presiden telah mengintruksikan Polriuntuk melaksanakan penyelidikan secara objektif, terbukadan secara jujur; 3) Deplu ditugaskan untuk berkomunikasimelakukan negosiasi dengan pihak Belanda terhadapperbedaan pemahaman hukum; 4) Jaksa agung dimintaberkomunikasi dengan otoritas penegak hukum yang ada diBelanda agar investigasi yang dilakukan benar-benar dapatdiwujudkan dengan baik; 5) Proses ini dilakukan dengantranparan, akuntabel dan menjelaskan kepada rakyat agarbisa mengungkapkan kebenaran.Memburu dokumen otentikKeberangkatan Tim Delegasi POLRI ke Belanda padapertengahan November 2005 menuai kritik. Karena minimyapersiapan, maka dokumen otentik berkaitan dengan kasusmeninggalnya Munir tidak dapat diserahkan PemerintahBelanda kepada Pemerintah RI tanpa permintaan resmi(official request) tentang bantuan kerjasama hukum.Setelah terjadi negosiasi antara Dirjen Kementerian LuarNegeri RI --yang datang menyusul TIM Delegasi—denganpihak Kementerian Kehakiman Belanda, sebagian dokumen(otopsi) diserahkan melalui Kedutaan Besar RI untukselanjutnya diserahkan kepada TIM Delegasi POLRI.Namun, perjalanan delegasi Indonesia ke Belanda,setidaknya memperoleh hasil minimal. Tim NFI menegaskan,kematian Munir memang disebabkan racun arsenik yangbekerja sangat cepat (rapid) dalam hitungan jam. Tim ahliforensik Indonesia yang juga ikut serta menyatakan hasillaporan otopsi NFI telah memenuhi standar forensikIndonesia dan bisa dijadikan alat bukti hukum, sehinggatidak ada alasan bagi Polisi untuk melakukan otopsi ulangdi Indonesia.Sekembalinya Tim Delegasi POLRI dari Belanda, pihakkeluarga mendesak Jaksa Agung RI dan Menteri Hukum danHAM RI untuk mengupayakan diperolehnya barang buktitersebut. Pihak keluarga telah menemui Jaksa Agung RI

Abdul Rahman Saleh dan Menteri Hukum dan HAM RI HamidAwaluddin. Pihak keluarga mendesak Menteri Hukum dan HAMmeminta sisa-sisa dokumen yang masih ditangan Pemerintahbelanda terkait meninggalnya Munir, termasuk menghadirkanahli forensik dari NFI ke Indonesia guna memastikan waktumasuknya zat arsen ke tubuh Munir. Serta mendesakPemerintah Indonesia agar mengupayakan diperolehnya BAP(rekaman proses verbal) kepolisian Belanda yang belumdiserahkan ke pihak Indonesia yaitu BAP pemeriksaanpenumpang dan awak Garuda pada saat pesawat telah sampai diBandara Schiphol.Berbagai TerorKetika proses investigasi kepolisian atas kasus pembunuhanpolitik terhadap alm. Munir masih berjalan isteri alm.Munir, Suciwati, Sabtu (20/11) siang, menerima kirimanpaket. Paket itu berisi bangkai potongan kepala, cakar,jeroan, dan kotoran ayam.Sabtu, 20 November 2004, Pukul 11.30 WIB, Seorang petugaspos giro (seragam) berhelm hitam dan jaket hitammenggunakan motor pos datang ke rumahnya di Bekasi,menanyakan rumah Munir. Lalu petugas menyatakan ada kirimandan meminta keluarga Munir untuk menandatangani tandaterima paket. Suciwaati langsung membuka paket dan melihatada bungkusan di dalam stereoform. Salah satu anggotakeluarga menaruh bungkusan tersebut ke halaman rumah. Iasempat melihat isi plastik dalam stereoform berupa kepalaayam.Pukul 14.10 WIB, Staf KontraS membuka isi paket. Paketberbentuk kardus coklat dan dibungkus kertas semen warnacoklat. Panjang 22 cm, lebar 20 dan tinggi 8 cm. Di dalamkardus coklat, ada stereoform (pembungkus makanan) warnaputih, panjang 19 cm, lebar 18 cm dan tinggi 7 cm. Dalamstereoform terdapat bungkusan plastik transparan panjang 13cm dan lebar 7 cm.Isi Paket : Kepala Ayam, ceker 2 buah dan kotoran ayamsemuanya telah membusuk.Dalam stereoform terdapat tulisan :AWAS !!!!!JANGAN LIBATKAN TNI DALAM KEMATIAN MUNIRMAU MENYUSUL SEPERTI INI?!Kepada : Yth. Ny.SUCIWATI, dengan alamat lengkap.Dari : Pengirim: ZULRIZAL UMAR. Jl. Semeru X No.45. BogorPukul 15.00 WIB paket tersebut sudah diserahkan kepadaaparat Polda Metro Jaya. Pukul 15.30 tim forensic datangdan mendokumentasikannya. Seluruh barang bukti diambil

Laporan Khusus KASUS MUNIRpolisi.Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2004, keluarga Alm.Munir di Batu, Malang, Jawa Timur, juga menerima terordalam bentuk surat tanpa ada nama pengirim. Surat inijuga diserahkan ke pihak polisi sebagai barang bukti.Pembentukan Tim IndependenDesakan kepada Presiden SBY untuk membentuk TimInvestigasi Kepresidenan terus berlanjut. Awalnya tidakterlalu jelas respon SBY, walaupun SBY memberi sinyalpositif kepada Suciwati. Sempat terjadi ketegangan antarapihak Kepresidenan disatu sisi dengan pihak keluargaalmarhum Munir di sisi lain. Ketegangan berawal daripernyataan juru bicara kepresidenan yang mengatakan bahwausulan membentuk Tim tersebut dinilai belum perlu olehPresiden. Presiden menilai proses investigasi kepolisiantelah berjalan sebagaimana mestinya dan belum menemuihalangan berarti. Namun hal ini memicu reaksi yang kiankeras. Suciwati didukung sejumlah organisasi hak asasimanusia, menyatakan kecewa atas sikap Presiden.Sementara itu, rapat paripurna DPR meminta PresidenSusilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Investigasi untukmengusut kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir.Rapat paripurna DPR juga meminta Presiden Susilo BambangYudhoyono menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga Munir.Selain itu, rapat paripurna menyetujui pembentukan timgabungan yang terdiri dari anggota Komisi I dan III untukmembantu pengungkapan kematian Munir. Tim gabungan iniakan mencari fakta agar bisa diketahui segera dudukpersoalan yang sebenarnya dari aspek hukum sehinggapolemik dalam masyarakat tidak berlarut-larut. Hasilkerja tim nantinya akan disampaikan dalam bentukrekomendasi kepada polisi sebagai aparat penegak hukum.Baru pada pertengahan Nopember terlihat adanya responpositif. Pemerintah mengundang pihak keluarga almarhumdan sejumlah perwakilan organisasi non pemerintah untukbertemu guna membahas tindak lanjut mengenai rencanapembentukan tim investigasi kepresiden dan memutuskantugas, wewenang, kewajiban serta susunan keanggotaan tim.Dua hari paska pertemuan diatas, muncul persoalan.Keputusan Presiden yang ditandatangani pada 23 Nopember2004 oleh Presiden SBY, ternyata tidak sepenuhnya samaseperti yang disepakati dalam pertemuan di Mabes Polri 21Desember 2004. Persoalan tersebut adalah mengenai tugasdan wewenang tim serta komposisi anggota. Dalam KepresNo. 111 tahun 2004 disebutkan bahwa Tim Pencari Faktamemiliki tugas dan wewenang, yaitu : (1). Membantu Polrimelakukan Penyelidikan, (2). Melakukan hal-hal lain yangdianggap perlu, (3). Memperoleh bantuan dari instansiPemerintah Pusat dan Daerah. Sementara tiga nama pentingyang diusulkan dan disepakati dalam pertemuan Mabes Polri

21 Desember 2004 tidak tercantum dalam Keputusan Presiden.Nama-nama tersebut adalah KH. Syafii Maarif, Sinta NuriyahAbdurrahman Wahid, dan Todung Mulya Lubis.Pihak keluarga dan kalangan organisasi non pemerintahmempertanyakan perbedaan ini sebagai masalah serius,sekaligus meminta Presiden memberi penjelasan resmi atashal itu. Lebih jauh, anggota Tim yang diusulkan dari unsurnon pemerintah menyatakan sulit menjadi bagian dari Timyang dibentuk Presiden apabila tidak ada penjelasan dariKepresidenan. Peristiwa bencana alam berupa gempa bumi dangelombang Tsunami di Aceh dan Sumatera bagian Utara pada 26Desember 2004 membuat perhatian publik terhadap kasus Munirterpecah seketika. Maka kita tunggu saja sejauh manakomitmen presiden untuk menyelesaikan kasus ini.Ketika Ia PergiKepergian Munir yang begitu tiba-tiba, telah meninggalkan kesedihan yang begitudalam. Begitu banyak yang belum ia selesaikan dan begitu banyak kata yang taksempat kita ucapkan. Kata tentang arti kehadirannya serta perjuangannya dalammembela hak asasi manusia. dan, pilihannya untuk terus berjuang menegakkankebenaran dibuktikan hingga akhir hayatnya. Kepergiannya meninggalkan ceritapanjang bagaimana arti pilihannya-itu bagi kita semua yang ditinggalkan. Bagi kitayang mengerti dan mengetahui apa arti perjuangannya itu.Dan, duka itu begitu menyayat, ketika akhirnya kita tahu, Munir dibunuh bahkansengaja dibunuh dalam pesawat yang akan membawanya terbang kenegeri Belandaguna menuntut ilmu demi memperkaya pengetahuannya dan demi untuk terusmembela orang-orang kecil dan mereka yang tertindas. Demi sebuah pilihan,membela si kecil, Munir “wajib” dilenyapkan. Dan kita bukan hanya menangis untukMunir. Kita menangis untuk negeri ini. Untuk keadilan dan kebenaran yang kembalimati ditangan orang-orang yang bebas mematikan nyawa atau jiwa siapapun yangdikehendakinya. Kita menangis untuk kebenaran. Kita menangis untuk keadilan.Sementara itu, hingga kini kematian Cak Munir seakan sangat sulit untuk diselidiki.Hingga kini titik terang itu seakan masih tak terjangkau. Seakan hukum memang telahmati. Mati selamanya ditangan orang-orang yang tak beradab.Dan, dari hasil pengumpulan data yang ada, inilah kronologis perjalanan Munirdimulai ketika ia berangkat menuju kebandara ditemani isteri dan teman-temannya.Tak seorangpun menyangka, terlebih, Suciwati, sang isteri bahwa inilahpertemuannya yang terakhir dengan sang suami.Kronologi untuk fact sheet:

Laporan Khusus KASUS MUNIRSekitar pk. 18.00 Munir dan Suciwati berangkat dari rumah Bekasi menuju bandaradengan mobil B 1823 WK yang dikemudikan Murdian.Pk. 18.20 Poengky, Aal, Irma, Upie, Ratna dan Giarto berangkat dari kantor Imparsialdengan mobil milik Upie.Sekitar pk. 19.20 Munir sampai di airport. Sekitar pk. 19.25 Suci mengirim sms padaPoengky menanyakan posisi Poengky dan memberitahukan kalau mereka sudah sampaibandara. Poengky menjawab bahwa dia sudah sampai tempat parkir bandara dan akansegera menuju terminal 2E.Sekitar pk. 19.30 Poengky dan Giarto bertemu Munir dan Suci di counter DunkinDonuts. Munir dan Suci memesan minuman susu coklat. Munir minum coklat. Munirmenerima uang fiskal dan menandatangani tanda terima dan buku-buku cek dariPoengky.Sekitar Pk. 19.35 Aal, Irma, Upie dan Ratna bergabung setelah dari toilet. Selanjutnyangobrol dan foto-foto.Sekitar pk. 20.00 Munir check-in.Sekitar pk. 20.15 Munir keluar dari bandara dan bergabung di hall tunggu 2E. Ngobroldan berfoto-foto.Sekitar pk. 20.30 Poengky, Aal, Upie, Irma, Ratna dan Giarto pamit. Selanjutnyaberfoto-foto dengan Munir hingga pk. 20.45.Pk. 20.45 menunggu Suciwati di luar bandara. Pk. 21.00 Munir mengantar Suciwatikeluar, dan kemudian dia masuk bandara.Pk. 21.05 ke tempat parkir dan pulang dengan mobil Upie.Sekitar pk. 21.20 Aal, Poengky, Ratna dan Upie bergantian menilpon Munir dengan hpPoengky. Diperoleh kabar bahwa Munir sehat dan lolos dari cekal dan sedang menunggudi ruang tunggu gate.Dari keterangan crew Garuda diperoleh keterangan:Pesawat GA 974 terbang dari Jakarta menuju Singapura pk. 22.30.Munir duduk di kursi bisnis 3K setelah mendapat boarding pass atas nama Polly Carpus(awak Garuda yang sedang off-duty, tapi bertugas mengawasi kinerja crew Garuda dariJkt ke Singapura). Munir dan Polly bertemu pada saat akan boarding.Munir makan malam mie goreng dan beef, makan slices buah-buahan (melon, pepaya,semangka, anggur) dan minum orange juice buavita 2 gelas. Semua makanan dan minumandihabiskan.Pesawat mendarat di Singapura pk. 00.40 dan transit di Singapura selama 1 jam.

Pada saat mendarat, Munir mengirim sms pada Suciwati mengatakan sedang bengongdan perutnya sakit, mungkin maagnya kambuh.Sekitar 10 menit sebelum memasuki pesawat, Munir disapa oleh dr. Tarmizi Hakim..Pesawat berangkat lagi pk. 01.40.Munir duduk di kelas ekonomi 40G sesuai dengan boarding passnya semula karenaboarding pass Polly Carpus hanya sampai Singapura.Pada saat pramugari menghidangkan makan malam, Munir menolak makan danmengatakan perutnya sakit. Munir minta obat maag kepada pramugari, tapi setelahditanyakan pada kawan-kawan pramugari ternyata tidak membawa persediaan obatmaag. Munir lalu minta dibuatkan teh hangat.Sekitar 2 jam setelah take off, Munir mendatangi pantry dan mengatakan kepada petugaspesawat kalau dia sakit. Ia minta tolong dipanggilkan dokter Tarmizi. Munir memberikankartu nama dokter Tarmizi dan memberitahu kalau si dokter adalah penumpang kelasbisnis.Munir bolak-balik ke toilet. Muntah dan buang air besar hingga lemas. Munir mengeluhpada dokter bahwa kemungkinan dia keracunan makanan. Oleh dokter dijawab kalaukeracunan makanan berarti semua juga keracunan. Munir lalu dipindahkan duduknyadari kelas ekonomi ke kelas bisnis 4 D-E. Dokter menyatakan bahwa Munir menderitamuntaber dan mengobati Munir dengan diatabs dan meminta pramugari membuatkanminuman oralit. Minuman yang diminta dokter untuk diminumkan pada Munir adalahteh, susu dan air garam, tetapi semuanya dimuntahkan oleh Munir.Dokter lalu minta persediaan obat di kabin. Oleh purser diambilkan doctor’s kit yangdisimpan di kabin dan hanya boleh dibuka oleh dokter. Dokter menanyakan apakah adapersediaan infus karena Munir butuh infus. Ternyata Garuda tidak mempunyai infus.Dokter lalu menyuntikkan obat penenang dan obat sakit maag pada Munir. Melihatkondisi Munir masih kesakitan, dokter lalu menyuntikkan obat lagi. Setelah disuntik,kondisi Munir menjadi lebih tenang. Munir dibiarkan beristirahat, dipasangkan selimut dibawah kursi dan diberikan bantal. Munir mencoba istirahat dengan sesekali dikunjungidokter, purser dan pramugara. Selama sakit, Munir sudah bolak-balik ke toilet sekitarlebih dari 6 kali.Dokter Tarmizi mendiagnosa Munir terkena muntaber. Kemudian ia hanya memintaagar Pilot mengontak rumah sakit di Schiphol untuk mendatangkan dokter besertaambulans.Sekitar 2 jam sebelum mendarat, seorang purser mencoba membangunkan Munir untukmenawarinya sarapan pagi ternyata menemukan Munir dalam keadaan sudah meninggal.Purser tersebut meminta dokter Tarmizi untuk memeriksa kondisi Munir dan ternyatasetelah diperiksa dokter, Munir dinyatakan sudah meninggal. Jenazah Munir kemudiandibaringkan ke kursi 4 J-K dan disholati.

Laporan Khusus KASUS MUNIRPilot melaporkan kepada Garuda pusat dan Garuda Schiphol bahwa di pesawat adapenumpang yang meninggal bernama Munir. Pihak Garuda Schiphol lalu melaporkanpada otoritas bandara Schiphol. Setelah pesawat mendarat, polisi bandara lalu melarangsemua penumpang turun sampai polisi selesai melakukan pemeriksaan. Polisi menanyaipilot in command yang didampingi semua crew pesawat, para penumpang yang duduk didekat Munir, dan memeriksa tempat-tempat yang diduduki Munir. Hal itu dilakukanpolisi selama lebih kurang 40 menit. Polisi menginterogasi dokter Tarmizi di kantorpolisi Schiphol. Polisi juga menahan doctor’s kit sebagai barang bukti dan mengambilsemua tas dan barang bawaan Munir.Kejadian di kantor ImparsialBerita meninggalnya Munir sangat simpang siur. Volunteer Imparsial, Erwin, sekitar pk.12.00 menerima tilpon dari orang yang mengaku dari Garuda yang memberitahukanbahwa Munir meninggal. Tetapi anehnya yang bersangkutan malah bertanya-tanyakepada Erwin tentang apa kerja Imparsial, Munir pergi ke mana? Munir pergi naik apa?Kursi Munir nomor berapa? Tilpon tersebut dianggap Erwin sebagai upaya intelejenuntuk mengorek keberadaan Munir, sehingga ketika orang tersebut mengatakan Munirtelah meninggal, dibalas oleh Erwin bahwa Munir baru saja menilpon 15 menit yang lalu.Orang tersebut kemudian meletakkan telpon. Erwin lalu memberitahukan pada Poengkydan Iwan yang juga menduga bahwa ini adalah manuver intelejen untuk mengacau.Tilpon kedua yang memberitahukan bahwa Munir telah meninggal diterima volunteerImparsial Anto yang menerima tilpon sekitar pk. 12.45. Penilpon mengatakan dariGaruda. Anto lalu memberitahukan pada Iwan, dan Iwan memberitahukan padaPoengky. Poengky lalu minta ditilponkan pihak Garuda, tetapi tidak tersambung karenaselalu sibuk. Sementara banyak tilpon berdering yang menanyakan apakah betul Munirsudah meninggal. Poengky menilpon Garuda Schiphol, tetapi pihak Garuda Schipholmengatakan akan menilpon balik sambil menanyakan nomor tilpon Poengky.Karena menunggu terlalu lama, Poengky lalu berinisiatif menilpon Sri Rusminingtyasyang ditugasi Poengky menjemput Munir di Schiphol. Tilpon tersambung pk. 13.00. Srimengatakan bahwa posisinya ada di Schiphol dan melihat pesawat Munir telah mendaratdan dia melihat penumpang turun satu persatu. Poengky minta Sri mencari informasikarena rumor di Indonesia menyatakan Munir telah meninggal. Sri langsung mencaripramugari Garuda dan menanyakan kebenaran berita bahwa Munir sudah meninggal.Pramugari membenarkan bahwa Munir sudah meninggal dan menyarankan Sri untukmenanyakan secara jelas pada counter Garuda Schiphol.Karena tidak tahu di mana lokasi counter Garuda, Sri lalu menghubungi informasi. Darisana justru kedatangan Sri ditunggu-tunggu karena otoritas bandara memang menunggupenjemput Munir. Setelah memeriksa paspor dan Sri berhasil menunjukkan bahwa diamemang penjemput Munir (Sri menunjukkan sms Munir kepada petugas danmenunjukkan foto pernikahannya yang dihadiri Munir sekeluarga yang sedianya akandihadiahkan Sri pada Munir). Pihak kepolisian bandara lalu menginterogasi Sri dan Srimeminta agar jenazah Munir tidak boleh diakses KBRI. Polisi setuju dan menutup aksesMunir pada siapa saja. Sri dan Leo Fontijne, suaminya, diijinkan polisi melihat danmengidentifikasi jenazah Munir.

Setelah mendapat kepastian bahwa Munir benar-benar meninggal, Poengkymengabarkan pada Suciwati. Poengky meminta Bhatara dan Ullie untuk ke kantorGaruda pusat dan meminta kepastian berita meninggalnya Munir pada Garuda. Pk. 15.00pihak Garuda melalui humasnya Pujobroto menilpon Poengky dan menyatakan secararesmi bahwa Munir meninggal. Pihak Garuda lalu memberitahukan akanmenginformasikan berita ini pada istri Munir dan minta ijin pergi bersama Poengky,tetapi berhubung Poengky sudah berangkat terlebih dulu maka Poengkymempersilahkan pihak Garuda untuk pergi ke rumah Munir sendiri.Yang dilakukan setelah Munir meninggal:Pihak keluarga diberi kesempatan mengambil jenazah Munir di Belanda. Sri berpesanbahwa polisi Schiphol akan menginterogasi istri, keluarga dan kawan-kawan yang ikutmengantar ke airport. Oleh karena itu yang berangkat ke Belanda adalah Suciwati, Rasyid(kakak Munir), Poengky (kawan yang mengantar ke airport) dan Usman serta Ucokselaku kawan sekantor Munir.Sesampainya di Belanda setelah diperbolehkan melihat jenazah Munir yang disimpan dimortuarium Schiphol, polisi langsung menginterogasi Suci, Poengky dan Ucok.Interogasi berlangsung masing-masing antara 3 hingga 4 jam. Setelah proses interogasiselesai, Polisi menyatakan akan mengirim hasil otopsi pada Suciwati selaku istri. Prosesotopsi normal biasanya 6 minggu, tapi dalam kasus Munir diusahakan 2 minggu.Poengky menyarankan agar hasil otopsi dikirim lewat Kedutaan Besar Belanda untukmencegah manipulasi pihak pemerintah Indonesia jika dikirim lewat pos. Suci kemudianmeminta kepada polisi agar hasil otopsi dikirim melalui Kedutaan Besar Belanda diJakarta.Jenazah Munir sudah selesai diotopsi pada hari Jumat, sehingga Jumat sore pihakkeluarga dapat membawanya pulang. Suciwati memberi kuasa tertulis pada Sri dan LeoFontijne untuk mengurus keperluan Suci yang berhubungan dengan kasus Munir diBelanda.Sekitar 19 September, Suciwati bertemu dokter Tarmizi di Jakarta dengan didampingi dr.Salim (kakak Munir) dan dr. Jamal (adik Munir). Dari pertemuan dengan dokter Tarmizidiperoleh keterangan Munir meninggal karena dehidrasi akibat muntaber. Dokter sudahberupaya menolong, tapi dalam kabin Garuda kurang lengkap alat-alat kesehatannya,misalnya tidak ada infus.Akhir September pihak polisi Schiphol memberitahukan pada Suci bahwa hasil otopsiMunir masih belum selesai dan minta waktu perpanjangan hingga 6 minggu lagi karenamereka akan melakukan re-examinasi dengan cara melakukan pembiakan bakteri untuklebih akurat. Pembiakan bakteri tersebut butuh waktu lama.Akhir September pihak Mortuarium Schiphol mengirimkan pakaian Munir, jam tangandan sepatunya kepada keluarga melalui Sri dan Leo Fontijne. Mereka kemudianmengirimkan pada Suci. Isi paket diterima agak terbuka, ada indikasi sengaja disobek dandiperiksa isinya, tapi semua isinya lengkap.

Laporan Khusus KASUS MUNIRAkhir September Imparsial menilpon pihak Garuda untuk minta ada pertemuan denganGaruda. Garuda menyanggupi tapi harus mengatur jadwal para direkturnya supaya bisabertemu Imparsial dan Suci. Pertengahan Oktober barulah pertemuan dengan pihakGaruda bisa dilaksanakan. Pertemuan berlangsung 3 kali hingga awal November.Akhir Oktober Imparsial menghubungi Kedubes Belanda menanyakan hasil, yangdijawab bahwa hasil otopsi belum selesai dan kalau sudah selesai akan diserahkan padaauthority dan pihak authority akan menyerahkan pada keluarga. Pihak authority yangdimaksud ternyata Deplu RI.Imparsial menanyakan pada polisi Schiphol tentang hasil otopsi dan dijawab bahwa hasilotopsi belum selesai dan kasusnya dilimpahkan pada Minister van Justitie. Imparsialdiberi nomor Minister van Justitie untuk berhubungan langsung. Sri dan Leo Fontijneditilpon Minister van Justitie dan diberitahukan bahwa kasus Munir sudah dilimpahkanpada mereka dan masuk dalam kategori high priority.Pihak Kedubes Belanda mengirim hasil otopsi Munir pada Deplu RI tanggal 11November jam 10.30. Pihak Deplu tidak memberitahukan pada keluarga, tetapi malahmengoordinasikannya dengan Menko Polhukam dan menyerahkan hasil otopsi padaPolri. Imparsial melakukan jumpa pers meminta pemerintah Indonesia menghormati hakSuci dan segera menyerahkan hasil otopsi pada Suci. Pihak Deplu malah membocorkanhasil otopsi bahwa Munir meninggal karena racun arsenik pada wartawan Belanda DirkVlasblom yang kemudian memberitakan pada harian NRC. Merasa tidak mendapattanggapan pemerintah, Suci kemudian menilpon Deplu dan diperoleh jawaban dariDeplu bahwa hasil otopsi harus dikoordinasikan dengan Menko Polhukam dan Polri.Tapi pihak Deplu lewat Arizal (direktur Eropa) menyatakan pada Suci bahwa Munirmeninggal karena di tubuhnya ditemukan arsenik. Suci menilpon Menko PolhukamWidodo AS yang dijawab bahwa Presiden SBY memerintahkan agar hasil otopsi segeraditerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan segera diberitahukan pada keluarga.Sedangkan Kapolri Dai Bachtiar ketika ditilpon Suci mempersilahkan Suci untukmendapat penjelasan hasil otopsi besok pagi.Tgl. 12 November Suci didampingi beberapa kawan Imparsial, KontraS dan lain-lain keMapolri dan diberitahukan hasil otopsi Munir tetapi tidak boleh mengopy ataumembawa pulang hasil tersebut dengan alasan terkait masalah pidana sehingga dijadikanbarang bukti kriminal.Polisi lalu berinisiatif membentuk team investigasi. Langkah pertama adalah menugaskanbeberapa polisi, dokter forensik dan dokter toxic untuk pergi ke Belanda mengambilhasil otopsi yang asli karena mereka hanya menerima hasil fotocopy dari PemerintahBelanda. Polisi juga berencana melakukan re-otopsi dengan membongkar makam Munir.Ide polisi membongkar makam Munir ini ditentang keras oleh pihak keluarga.Salinan Dokumen Otopsi Yang Diterima Keluarga Alm. Munir

Setelah pihak keluarga alm.Munir menerima salinan dokumen otopsi dari pihak POLRI,perlu kami sampaikan hal-hal berikut:Proses otopsi berlangsung sejak 7 Desember 2004. kesimpulan atas pemeriksaanawal adalah Munir meninggal secara wajar tidak dapat dipastikan 100 persendengan jelas, walaupun tidak ada diperoleh bukti-bukti kelainan. Pemeriksaankedokteran ini kemudian dilanjutkan oleh Netherland Forensic Institute.Pada 8 September 2004 ahli pathologi tidak menemukan sebab spesifik yangmenunjukkan ketidakwajaran. Sehingga periksaan Toksikologi dan mikrobiologisdilanjutkan. Akibat kekerasan luar atau dalam, tidak terlihat pada hasil operasikecil (section) ini.Berdasarkan laporan dari verbalisant, berkemungkinan Munir mengalami halyang tidak enak selama di dalam pesawat terbang selama dalam perjalanannya kenegeri Belanda, (adanya muntah-muntah dan diare) dan kemudian meninggal.Pada waktu pemeriksaan section (operasi kecil) isi lambung usus banyakmengandung air. Tidak ada tanda-tanda peradangan yang mencolok dalamsaluran lambung dan usus.Juga tidak ada kelainan pada hati, jantung, otak, cairan otak dan jaringan-jaringanotak serta pembuluh paru-paru yang dapat dijadikan sebab yang berarti untukkematian.Pada 1 Oktober 2004, hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan: Di dalam Munir ditemukan zat-zat berupa arsenic, paracetamol, metoclopramide,diazepam, dan mefenamic acid. Tidak terlihat adanya alcohol dalam urin dandarah. Juga tidak ditemukan petunjuk-petunjuk reaksi karena alergi sewaktu akanemninggal. Konsentrasi arsenic dalam darah cukup tinggi. Di dalam lambungterdapat dosis arsenic yang cukup fatal. Meninggalnya Tn.Munir dapat dijelaskan karena keracunan arsenic Tidak dapat ditentukan kapan dosis arsenic yang fatal itu diminum ataupundiberikan Bentuk chemis dimana arsenic itu di minum atau diberikan bukanlah merupakansuatu bukti yang menentukan Akan di adakan pemeriksaan lanjutan mengenai zat-zat yang ada di dalamlambung secara organis chemis. Juga akan diadakan pemeriksaan yang lebih telitimengenai konsentarsi arsenic tersebut. Bersama ini akan diadakan laporanpelengkap.Laporan ditandatangani Lusthof, ahli toksilogi NFI Pada tanggal 13 Oktober 2004, pemeriksaan lanjutan yang teliti mengenai zat-zatyang ada di dalam lambung secara organis-chemis yang menyimpulkan bahwaMunir meninggal karena keracunan arsenic. Dari hasil pemeriksaan Toksikologiterdapat konsetrasi yang sangat tinggi dari arsenic di dalam darah, urin sertalambung. Darah ; 3.1 mg/liter. Urin; 4,8 mg/liter. Lambung ; 460 mg/liter. Pada 28 Oktober 2004, Menteri Luar Negeri Belanda menginformasikan kepadaMenteri Luar Negeri RI tentang kesimpulan hasil otopsi yang menyatakan bahwaMunir meninggal karena diracun arsenik.

Laporan Khusus KASUS MUNIRPada tanggal 4 November 2004, berkas laporan forensic diserahkan olehE.Vissre, Publik Prosecutor Amsterdam kepada Menteri Kehakiman BelandaMeninggalnya Munir dapat ditegaskan karena ekracunan arsenic. Tidak dapatditentukan kapan dosis yang fatal itu diminum ataupun diberikan bukanlahmerupakan suatu bukti yang menentukan.Tidak diperoleh petunjuk-petunjuk reaksi karena alergi sewaktu akan meninggal.Catatan : Arsenikum itu baru dapat bekerja setelah dua jam sampai dengan satuhariPada 11 November 2004, pemerintahan Belanda melalui Kedutaan besarBelanda di Jakarta menyerahkan secara resmi salinan dokumen otopsi kepadakementerian Luar negeri RI, melalui Dirjen Amerika dan Eropa Barat, A.Effendi.pemerintah Belanda menyatakan;- Keputusan apapun selanjutnya adalah tanggungjawab Pemerintah Indonesia- Hasil otopsi ini membutuhkan investigasi judicial oleh pihak Indonesia- Pihak Belanda bersedia-siap (stands ready) untuk menyediakan bantuanhukum (legal assistance), didasarkan sebuah permintaan resmi (official request forlegal assistance)- Pihak Belanda mengharapkan Pemerintah Indonesia untuk memberitahukanpada keluarga Munir sesegera mungkin mengenai temuau-temuan laporantersebut.Selain hal diatas, perlu disampaikan pula bahwa keluarga alm. Munir bersamadengan kuasa hukum, Imparsial dan KontraS telah bertemu dengan MenteriHukum dan HAM RI pada tanggal 9 Desember 2004Keluarga alm. Munir secara resmi meminta Menteri Hukum dan HAM RImeminta Netherland Forensic Institute (NFI) mengestimasi waktu (tempus)masuknya zat arsen ke dalam tubuh almarhum Munir dan menghadirkan paraahli forensic dari NFI yang terlibat dalam proses otopsi, sebagai saksi ahli (expertwitness) di penagdilan RI. Selain itu, keluarga Munir juga mendesak MenteriHukum dan HAM RI agar seluruh dokumen yang masih berada di tanganpemerintahan Belanda, segera diserahkan kepada pemerintah Indonesia.Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin berjanji akan menyampaikankepada Presiden secara langsung dan mengambil inisiatif bersama Jaksa Agunguntuk mengupayakan diperolehnya dokumen pemeriksaan (BAP) oleh kepolisianBelanda serta meminta dihadirkannya saksi ahli dari Netherland ForensicInstituteSurat TerbukaMendesak Pemerintah Segera Mengusut Tuntas Kematian Alm. MunirKontraS menyesalkan lambannya Pemerintah menyerahkan hasil otopsi almarhumkepada pihak kelaurga. Sesuai hukum yang berlaku, pihak keluarga berhakmemperoleh hasil resmi otopsi.Pada hari ini, Kamis, 11 November 2004, Kami telah mengubungi Kementerian LuarNegeri, segera memperoleh kabar bahwa hasil otopsi telah diserahkan PemerintahBelanda kepada pemerintah RI. Dalam hal ini kami menghubungi, DirjenPerlindungan WNI a/n Bp.fery Adam, Dirjen Eropa Barat a/n. Ibu Retno dan Bp.Arizal, bahkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri a/n. Marty Natalegawa. Namuninformasi yang diberikan minim, bahkan terkesan kurang responsive dan koorperatif

Dalam telekomunikasi tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwaotopsi akan diberikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamananserta Kepala Kepolisian RI. Segera setelah memperoleh informasi tersebut, kami jugamenhubungi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Akan tetapi, hasilotopsi belum bisa segera diperoleh.Pihak keluarga merupakan pihak pertama yang seharusnya mengetahui danmengambil keputusan untuk selanjutnya dijelaskan kepada pihak publik atau tidak.Penyerahan hasil otopsi ini amat diperlukan sebagai kejelasan perkembangan otopsiatas kematian alm. Munir bagi keluarganya. Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini,kami mendesak Pemerintah agar segera menyerahkan hasil otopsi tersebut kepadapihak keluarga alm.Munir.Pernyatan PersPerkembangan Terakhir Hasil Otopsi MunirMenyangkut perkembangan terakhir hasil otopsi terhadap jenazah aktivis hak asasimanusia Munir, maka dengan ini kami menyampaikan beberapa perkembangan dansejumlah tuntutan sebagai berikut:Kami menyesalkan bahwa informasi terakhir mengenai otopsi Munir tidak diperolehlangsung oleh pihak keluarga namun diperoleh dari pers Internasional yangmemperoleh informasi hasil otopsi tersebut dari dirjen Amerika dan Eropa BaratDeplu RI Drs.Arizal Effendi.Didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan hasil otentik terhadap dokumen hasilotopsi Munir, maka pada hari ini, pihak keluarga yang diwakili oleh Suciwati,berinisiatif untuk menemui pihak POLRI yang diwakili oleh Kabareskim Drs. SuyitnoLandung. Akan tetapi dokumen yang dimaksud masih di tahan pihak POLRI denganalasan kepentingan penyidik.Namun demikian, beberapa hal yang menyangkut hasil otopsi telah disampaikan olehPOLRI dengan perincian sebagai berikut :Pertama, berdasarkan dokumen yang diperlihatkan pihak kepolisian kepada keluarga,diketahui hasil analisis tekikologi yang menemukan adanya kandungan arsenic di atastingkat kewajaran dan mematikan.Kedua, Pihak POLRI juga menyatakan bahwa mereka tengah berupaya untuk secarasepihak melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tingkat lanjut.Kami mendukung pengusutan tuntas atas indikasi awal mengenai kematian Munir,namun demikian halnya dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir, kamijuga menuntut hal-hal sebagai berikut:1. Pemerintah harus segera menyerahkan hasil otopsi lengkap kepada pihak yangpaling berhak, yaitu keluarga Munir. Tata krama dipolmatik internasionalTIDAK BOLEH menghilangkan hal tersebut.

Laporan Khusus KASUS MUNIR2. Dilakukan suatu investigasi menyeluruh dan terpecaya dengan emlibatkanpihak-pihak masyarakat sipil serta KOMNAS HAM.3. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap Tim investigasitersebut serta memberikan akses informasi untuk kepentingan pengusutanJakarta, 12 November 2004Tertanda; Suciwati (isteri), T.Mulya Lubis, Rachland Nashidik, Usman HamidSuciwati Menerima TerorKetika proses investigasi kepolisian atas kasus pembunuhan politik terhadap alm.Munir masih berjalan isteri alm. Munir, Suciwati, Sabtu (20/11) siang, menerimakiriman paket. Paket itu berisi bangkai potongan kepala, cakar, jeroan, dan kotoranayam.Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Kepada SuciwatiSabtu, 20 November 2004Pukul 11.30 WIBSeorang petugas pos giro (seragam) berhelm hitam dan jaket hitam menggunakan otorpos warna orange datang ke rumah di jalan. Cendana XII No.12 Bekasi, menanyakanrumah Munir. Lalu petugas menyatakan ada kiriman dan meminta Mulyono (keluargaMunir) untuk menandatangani tanda terima paket. Mul memberikan paket kepadaMbak Suci. Mak Suci langsung membuka paket dan emlihat ada bungkusan di dalamstereoform. Mbak Rena (salah satu anggota keluarga) diminta oleh Mbak Suci untukmenaruh bungkusan tersebut ke halaman rumah. Rena sempat melihat isi plastikdalam stereoform berupa kepala ayam.Pukul 14.10 WIBStaf KontraS membuka isi paket.Indentifikasi Paket:Paket berbentuk kardus coklat dan dibungkus kertas semen warna coklat. Panjang 22cm, lebar 20 dan tinggi 8 cm.Di dalam kardus coklat, ada stereoform (pembungkus makanan) warna putih, panjang19 cm, lebar 18 cm dan tinggi 7 cm.Dalam stereoform terdapat bungkusan plastik transparanPanjang 13 cm dan lebar 7 cm.Isi : Kepala Ayam, ceker 2 buah dan kotoran ayam semuanya telah membusuk.Dalam stereoform terdapat tulisan :AWAS !!!!!JANGAN LIBATKAN TNI DALAM KEMATIAN MUNIRMAU MENYUSUL SEPERTI INI?!Dari : Pengirim: ZULRIZAL UMAR. Jl. Semeru X No.45. Bogor

Ditujukan: Kepada, Yth.Ny.SUCIWATI. Jl.CENDANA XII No.12. JAKASAMPURNABEKASI SELATANPukul 15.00 WIB paket tersebut sudah diserahkan pada polisi. Atas nama Tri danBambang dari Polda Metro Jaya.Pukul 15.30 tim forensic datang dan emndokumentasikannya. Seluruh barang buktidiambil polisi.Catatan. Pada tanggal 9 September, keluarga Alm. Munir di Batu, Malang, JawaTimur, juga menerima terror dalam bentuk surat tanpa ada nama pengirim. Surat inijuga diserahkan ke pihak polisi sebagai barang bukti.Siaran PresForum Solidaritas Pembela HAM IndonesiaPemerintah Harus Merespon Tawaran Kerjasama OtoroitasBelandaPemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehakiman dan HAM, harus segeramengajak kerjasama otoritas Belanda dalam semua tahap penyelidikan kasusPembunuhan Pejuang HAM Munir terutama berkaitan dengan proses lanjut setelahhasil otopsi diakui dan dapat diterima hasilnya oleh TIM dari kepolisian yang datangke Belnda beberapa waktu lalu.Kerjasama ini penting untuk membantu pemerintahan Indonesia menjelaskan sebabmusabab kematian Munir, terutama setelah pihak NFI dan otoritas politik Belandamelalui Duta Besarnya berkomitmen bersedia untuk membantu Indonesiamengungkapkan kasus pembunuhan Munir. Begitu pula Pemerintahan SBY harussegera merealisasikan terbentuknya TIM independent yang telah diusulkan olehImparsial dan KontraS.

Laporan Khusus KASUS MUNIRPentingnya pengungkapan secepat mungkin kasus pembunuhan Pejuang HAM Munirerat kaitannya dengan bukti komitmen Pemerintahan SBY untuk menunjukkankepada masyarakat luas, baik nasional maupun internasional tentang pelaksanaan HakAsasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan proteksi terhadap pejuang HAMsesuai dengan deklarasi PBB pada tahun 1998 tentang Human Rights DefendersProtection. Karena dalam banyak catatan pelanggaran HAM yang terjadi diIndonesia, kasus yang melanggar deklarasi tersebut juga terjadi, misalnya saja kasuspenyerangan kantor KontraS dan PBHI oleh PPM, dan berbagai kasus di Aceh danPapua serta berbagai kasus lain seperti lingkungan, pendidikan dan buruh. ApalagiIndonesia mulai tanggal 17 Januari mendatang telah secara resmi menjadi KetuaKomisi HAM PBB untuk masa sidang ke 61, jika kasus pembunuhan Munir tidakterselesaikan dan masalah perlindungan pejuang HAM tidak ada progress yang jelas,maka Pemerintah Indonesia hanya mempermalukan dirinya sendiri dalam foruminternasional.Sekedar mengingat terutama untuk kasus pembunuhan Munir, bahwa kasus tersebuttelah menjadi perhatian secara serius di tingkat Internasional. Beberapa hari yang laluSolidaritas Pejuang HAM di level Asia memberikan sikapnya untuk memintapemerintahan Indonesia segera menuntaskan kasus tersebut, belum lagi komunitasEropa yang sejak awal telah mengawal kematian yang tidak wajar ini.Penyelesaian kasus ini secara cepat dan mendapatkan ‘dalang’dibalik pembunuhan iniakan penting artinya bagi proses transisi demokrasi di Indonesia. Hal ini, karenadalam sejarah dinamika politik di Indonesia pembunuhan orang menjadi bagian daristrategi mempertahankan kekuasaan. Kita masih ingat pembunuhan Petruspertengahan 80-an, pembunuhan Marsinah Medio awal 90-an, dan lain-lainnya.Jika kasus pembunuhan pejuang Hak Asasi Manusia, Munir, dapat terungkap makasatu point penting dalam proses transisi demokrasi telah kita dapatkan, yaitukemampuan membongkar jaringan kerja untuk mencapai kepentingan politik yangmenggunakan kekerasan. Sehingga, dalam agenda Transisi menuju demokrasimonitoring kelompok yang memiliki potensi melakukan pembunuhan, penculikandan lain-lain secara misterius dan tertutup semua jaringan intelijen menjadi satuagenda penting.Disamping berbagai persoalan diatas, Satu fakta baru yang amat kami sesalkanterungkap kemarin, hari Selasa dalam rapat kerja Pemerintah Belanda denganparlemennya mengenai penanganan pemerintah Belanda dalam kasus terbunuhnyaMunir, adalah kenyataan bahwa Menlu Indonesia H.Wirayuda dan Presiden SBYpada tanggal 28 Oktober 2004. Banyak langkah-langkah investigasi awal yang bisadilakukan mulai saat itu tanpa menunggu kebocoran melalui media Belanda nrc 11November 2004.Berangkat dari berbagai soal diatas, Forum Solidaritas Pembela HAM Indonesiamenyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menyayangkan keterlambatan respon dari pemerintah terutama HasanWirayuda yang sebenarnya telah mengetahui bahwa Munir meninggal akibatracun Arsenikum pada tanggal 28 Oktober ketika menteri Luar NegeriBelanda Ben BOT bertemu di Jakarta. Seharusnya informasi tersebut segeraditindaklanjuti, sehingga kasus ini cepat diungkap dan mempermudahkoordinasi antar instansi yang terkait.2. Meminta kepada Pemerintahan SBY terutama Menteri Kehakiman dan HAMuntuk segera merespon komitmen NFI dan Pemerintahan Belanda untuk kerjasama dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir.3. Segera merealisasikan TIM Independen yang telah diusulkan oleh Imparsialdan KontraS4. Meminta kepada Pemerintah untuk segera menandatangani DeklarasiPerlindungan terhadap Pejuang HAM tahun 1998 sebagai bentuk komitmenpemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja HAM, terutamasetelah pengalaman pembunuhan Munir dan pejuang HAM yang lain.Tim Pencari Fakta Munir TerbentukSetelah memakan perdebatan yang memakan waktu, Tim Pencari Fakta Kasusmeninggalnya Munir terbentuk dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor111 Tahun 2004 tentang pembentukkan tim itu oleh Presiden Susilo BambangYudhoyono (29 Desember). Pembentukan team ini sebelumnya juga diawali olehpertemuan Suciwati, Keluarga Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)Mugiyanto. Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik dan pengacara TodungMulya Lubis (24 Desember). Pertemuan ini untuk mendesak presiden agar segeramembentuk tim investigasi independen.Keputusan Presiden (Keppres) itu menetapkan Brigadir Jenderal (Pol) MarsoediHanafi, yang sekarang merupakan penjabat Kepala Biro Perencanaan dan AdminitrasiKepolisian Negara RI (Polri), sebagai Ketua merangkap Anggota. Sementara AsmaraNababan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos),ditetapkan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai dalam tim tersebut. Mereka adalah pengamatdan praktisi hukum Bambang Widjojanto, Hendardi, Usman Hamid, Munarman,Smita Notosusanto, I Putu Kusa, Kumala Tjandrakirana, Nazarudin Bunas, Retno LPMarsudi, Arief H Oegroseno, Rachland Nashidik, dan Mun’im Indris.Marsoedi Hanafi mengatakan masa kerja tim ini ditetapkan tiga bulan, dan dapatdiperpanjang tiga bulan berikutnya.

Laporan Khusus PERINGATAN HARI HAMPeringatan Hari HAM 2004Setiap tahun, 10 Desember selalu diperingati sebagai tonggak sejarah Hari HakAsasi Manusia Internasional, oleh berbagai kalangan masyarakat dunia, terutamagerakan korban dan para pembela hak asasi. Pelanggaran HAM digunakansebagai alat kontrol politik dari kekuasaan yang korup. Model kekuasaan inikemudian berakibat pada hilangnya hak-hak dan kebebasan rakyat yangfundamental; hak hidup, hak bebas dari siksaan, hak berpendapat, berkumpuldan berorganisasi, hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan tempat tinggal,serta hak dan kebebasan lainnya.KontraS yang tergabung dalam Komite Sepuluh Desember yang terdiri dari LSM(WALHI, DEMOS, CETRO, dll), Keluarga Korban (Trisakti, Semanggi, TanjungPriok, IKOHI, dll) dan Gerakan Mahasiswa (LMND, LS-ADI, PMII, dll)memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2004 denganmengadakan berbagai bentuk rangkaian kegiatan yang diawali dengan siaranpers bersama pada tanggal 7 Desember 2004. Pada siaran pers ini, KomiteSepuluh Desember mengemukakan tujuan diadakannya peringatan HAM yakni:a. Mengingatkan kembali kepada publik bahwa kasus-kasus pelanggaranHAM di Indonesia masih terus terjadi dan tidak pernah diselesaikansecara tuntas, telah menimbulkan ketidakadilan yang terus berlangsungdan secara khusus menambah penderitaan korban dan keluarganya.b. Penguatan gerakan masyarakat sipil bagi pemajuan dan perlindunganHAM, dengan meningkatkan kontrol atas kekuasaan negara.c. Menyerukan solidaritas untuk semua korban pelanggaran HAM yangterjadi di Indonesia khususnya dan dunia umumnya.Kemudian pada tanggal 8 Desember diadakan Panggung Rakyat untuk Munir bertempatdi halaman YLBHI Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Acara terdiri dari, pemutaranfilm: Pelanggaran HAM dan Perjalanan Hidup Munir, orasi oleh Munarman (DirekturYLBHI), Suciwati (Istri Al. Munir), Rachland Nashidik (Direktur Executive Imparsial),dll. Juga diadakan Peresmian patung Munir oleh Suciwati serta hiburan yang dibawakanoleh Iwan Fals.Sedangkan pada tanggal 10 Desember 2004, aksi unjuk rasa dilakukan di Bundaran HIsampai dengan Istana Presiden, yang berisikan orasi-orasi kemanusiaan oleh korbanpelanggaran HAM, tokoh-tokoh dan lain-lain.Terkait dengan momentum hari HAM sedunia, peringatan ini juga mengeluarkanbeberapa pernyataan sikap untuk menuntut Pemerintahan SBY-Kalla membuktikankomitmennya atas penegakan HAM, melalui:1. Pengusutan dan penyelesaian secara tuntas kasus-kasus pelanggaranHAMa. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM & masal yang tak terselesaikansejak Rezim Soeharto sampai saat ini: Peristiwa 65, Tanjung Priok,kasus Marsinah, kasus 27 juli 1996, kasus Talangsari Lampung, KasusBadega Jawa Barat, Kasus Trisakti, Kasus Semanggi I & II, Kerusuhan Mei1998, DOM di Aceh & Papua, peristiwa kekerasan UMI Makasar,kerusuhan Poso & Ambon, dll.

. Peristiwa pelanggaran hak-hak rakyat di bidang ekonomi sosial &budaya: Penggusuran (terhadap PKL, perumahan rakyat dan fasilitaspendidikan), PHK massal, pelecehan terhadap TKI, kebijakan upah murah,buruh kontrak, peristiwa Bulukumba, peristiwa Larantuka, peristiwa Manggarai,peristiwa Subang, peristiwa Indorayon & Teluk Buyat, sampai yang palingterakhir peristiwa Bojong.c. Hapuskan Impunity dengan mengadili SELURUH pelanggar HAM:Berbagai macam peristiwa kekerasan, pelanggaran HAM & perebutan hak-hakrakyat (korupsi, kolusi, nepotisme) yang melibatkan para pejabat negara,birokrasi, parlemen, peradilan, polisi & tentara mulai rejim Soeharto sampaisekarang tidak pernah kunjung jelas peradilannya2. Cabut & Amandemen Produk hukum & perundangan yang tidakberpihak pada rakyat. Laksanakan UU yang pro rakyat!!a. Cabut UU KKR (pulihkan hak-hak korban, bentuk komisi kebenaransejarah), Cabut UU Terorisme, Tolak RUU Intelejen, Cabut pasal-pasalkaret/hartzai artikelen di KUHPb. Cabut UU Ketenagakerjaan, UU PPHI, UU PPTKILN, UU Sisdiknas,UU Privatisasi air, UU Tambangc. Amandemen UU TNIDalam beberapa hal ada kemajuan dalam UU setelah banyak tekanan & protes darikekuatan pro demokrasi disebabkan UU ini yang mempunyai tendensi kembalinyamiliterisme, juga dominasi tentara dalam kehidupan berbangsa & bernegara,meskipun begitu ada beberapa hal dalam UU yang belum ada kemajuannya bahkanmengalami kemunduran, maka perlu diamandemend. Laksanakan UU Pembaharuan Agraria (UU no 5 tahun 1960).UU ini sebetulnya sudah mempunyai semangat kerakyatan & pengelolaan SDA(Sumber Daya Alam) yang adil, bahkan mampu menyelesaikan persoalan SDA(konflik tanah, air yang diprivatisasi, dll).3. Perlindungan Hak-Hak Politik Rakyat; Perlindungan terhadap pembelaHAM! Perlindungan terhadap perempuan, anak-anak & TKI/TKW! Tolakkriminalisasi perjuangan rakyat!Pemerintahan SBY-Kalla sebagai representasi dari Negara harus segeramenandatangani Deklarasi Perlindungan terhadap Pembela HAM tahun 1998,sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadappekerja HAM, karena selama ini terdapat beberapa kasus-kasus seperti:a.Kriminalisasi para aktivis pejuang HAM, yang dipenjarakan lewatpasal-pasal karet Hartzai Artikellen: Mahendra (LMND, dipenjara diLP Wirogunan DIY), Penangkapan & pemenjaraan aktivis dengantuduhan menghina kepala negara (Ignas K. Mau, dll), pedagang kotabumi Tangerang, ribuan tapol/napol korban darurat militer di Aceh,19 warga bojong, dan Pejuang HAM lainnya.b.Kasus-kasus penculikan & penghilangan paksa: Widji Tukul, HermanHendrawan, Bimo Petrus Anugerah, dll (1996), Zulfikar & Muklis (paska dicabutnyaDOM di Aceh (2003), Aristoteles dari Papua & banyak lagi yang tak terlaporkan.c.Pembunuhan politik yang dialami oleh para aktivis HAM: pembunuhan CakMunir, Sadam Husein/Chuzaini (PRD) yang tidak mendapatkan pengobatan hingga

No Jabatan NAD Jakarta Bandung Sul-Sel NTTLaporan Khusus PERINGATAN HARI HAMmeninggal di dalam penjara, pembunuhan terhadap Theys Uluway dari Papua &Jafar Siddik dari Aceh.d. Pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak kerap sekali terjadi dirumah tangga dan di kehidupan sosial, juga persoalan TKI/TKWHal ini sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No 1/1974 tentang erkawinan.Kemudian persoalan eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur dalam proses industri(pekerja anak) dan sebagai pekerja seks. Perdagangan manusia berkedok pemberian kerjaatau pengiriman TKI-TKW.4. Pembebasan Tapol/Napol tanpa syarat serta rehabilitasi nama baiktapol/napolPara tapol & napol sejatinya adalah para pejuang kemanusiaan terlepas mempunyaitendensi politik tertentu akan tetapi karena penguasa & pemilik mempunyaikepentingan mempertahankan kekuasaan & modal maka para tapol & napol adalahkorban.IrianJayaL P L P L P L P L P L PTotal1 Mahasiswa 11 3 86 1002 Aktivis LSM 4 1 53 Guru/Dosen 1 2 34 Aktivis Pendidikan 1 15 Wartawan 2 06 Aktivis Serikat Petani 35 5 407 Masyarakat Sipil 6 68 PNS 1 19 Pegawai Swasta 1 110 Aktivis Gerakan 3 4 1 8Total 26 7 2 1 1 88 35 5 2 1655. Cabut darurat sipil di Aceh, kembali ke perundingan & hentikanoperasi militer dan lakukan dialog nasional seluas-luasnya bagi rakyatPapua.6. Ratifikasi konvenan internasional hak-hak ekonomi dan budaya,ratifikasi konvenan internasional hak-hak sipil dan politik, sertaratifikasi konvenan-konvenan internasional lainnyaNoJumlahkorban Peristiwa Polisi TNI Pemda DKIPamongPrajaDinasKehutananPenangkapan & penahanansewenang-wenang mahasiswa1 14 IAIN di Aceh pada bulan februariPenangkapan & penahanansewenang-wenang Aktivis2 1 AMAN di Aceh pd bulan MaretBulan Juli, 1 guru dan 1 aktivispendidikan dijadikan tersangkakarena dianggap melakukan3 2 sekolah illegal di JakartaPenangkapan & penahanansewenang-wenang 1 Aktivis4 1 Flora Fauna di AcehPenganiayaan 2 wartawan di5 2 Irian Jaya

Penangkapan & penahanansewenang-wenang sertapenganiayaan terhadap 1 Aktivis6 1 SAP di BandungPenganiayaan 82 mahasiswadan penghilangan 4 mahasiswadan penganiayaan 2 dosen UMIdi Sulawesi Selatan pd bulan7 88 MeiPenangkapan sewenangwenang,penganiayaan &pembunuhan di luar prosedurhukum terhadap 40 aktivisserikat petani manggarai di NTT8 40 pada bulan MaretPenangkapan & penahanansewenang-wenang 2 AktivisPemraka dan 8 warga sipil dikantor Pemraka di Aceh pd9 10 bulan AgustusPenangkapan & penahanansewenang-wenang 6 AktivisPerempuan Merdeka di Aceh10 6 pada bulan Agustus

Rempah-rempah MunirSeratus Hari MunirBila iman adalah engkau maka benarlah kata kiai.Iman menjaga kemanusiaan dan nurani.Tapi mengapa kau dijemput terlalu pagiMungkinkah pohon yang kau rawat selama ini bersemi?(puisi, A. Mustofa Bisri/dibacakan memperingati seratus hari Munir di Jakarta).“Kita harus terus mengingatkan aparat penegak hukum dan pemerintah agar merekatidak bersantai-santai karena mengira bahwa kita lupa. Jika kita lupa maka kasus inimakin tidak ditangani,” tegas Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, ketika menghadirkandan memberikan orasi kemanusiaannya pada saat peringatan seratus harimeninggalnya Munir di Wisma Antara, Jakarta.Hidayat lebih lanjut mengingatkan bahwa masih banyak kasus-kasus HAM yang perludiingatkan lagi agar pemerintah sadar ada tanggungjawab untuk mengusut tuntaskasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Termasuk kasus meninggalnya Munir.Menurutnya, penuntasan kasus kematian Munir sebenarnya lebih mudah jikadibandingkan pengungkapan kasus-kasus terorisme lainnya di Indonesia. Iamenegaskan kembali bahwa hal ini tidak terlalu sulit, karena rentang peristiwanyajelas. Orang-orang yang bersamanya jelas.“Jika teroris bom saja bisa dikejar sampai keujung Kalimantan, kenapa hal ini sulitdilakukan pada kasus Munir. Dengan tidak terkuaknya kasus kematian Munir, sayakhawatir akan munculnya terror atas demokrasi dan demokratisasi serta pelanggaranHAM lainnya di Indonesia,” tegas Hidayat Nur.Peringatan seratus hari meninggalnya Munir ini diawali dengan diskusi yang dipanduoleh Smita Notosusanto (Cetro), yang menampilkan Rachlan Nasidik (Imparsial),Zumrotin K.Soesilo (Komnas HAM), Lukman Hakim Saefuddin (DPR). Diskusi inimembahas tentang pentingnya segera dikeluarkannya UU untuk pelindungan paraaktivis HAM. Pada acara ini Suciwati, isteri almarhum Munir memberikan pigurayang bertulisan tulisan “Mengapa dia Dibungkam” kepada Ketua MPR Hidayat NurWahid.Peringatan seratus hari Munir di tempat terpisah diselenggarakan bertepatan denganpeluncuran buku berjudul “Munir sebuah Kitab Melawan lupa” di Jakarta yangdieditori oleh Jaleswari Pramodhawardani dan Andri Widjajanto. Acara peluncuranMunir juga dihadiri ratusan undangan dari berbagai kalangan, juga diisi dengannyanyian dari Oppie Andaresta dan Iwan fals serta Butet Kartaradjasa. Juga MustofaBisri yang membacarkan puisinya berjudul Munir.

Healing Wounds, Mending ScarsMulai 6 – 10 Desember 2004, sekitar 40 orang keluarga korban kasus penghilangan paksadan pendamping dari India, Indonesia, Pakistan, Philipines, Srilanka dan Thailandberkumpul dalam Konfrensi dan Program Rehabilitasi Psikologis bagi Korban Kekerasan.Dalam acara yang bertema Healing Wounds, Mending Scars para keluarga korbanbertemu untuk saling berbagi pengalaman, saling menguatkan dan membangun solidaritasbersama dari antar negara. Acara ini merupakan salah satu program Asian FederationAgainst Involuntary Disappearances (AFAD) yang dilaksanakan di Bogor melaluikerjasama Kontras dan Ikohi.Selain itu, dalam rangkaian acaranya, para keluarga korban penghilangan paksa jugamenyatakan duka yang mendalam terhadap terbunuhnya Munir, salah seorang pembelaHAM yang berasal dari Indonesia dan gigih berjuang untuk mendampingi korbanpenghilangan paksa, serta Aasia Jeelani dari India, seorang pendamping korban dari yangmeninggal akibat ledakan ranjau di Kashmir.Dalam acara tersebut, keluarga korban difasilitari oleh psikolog dari Philipina danFEDEFAM, organisasi yang konsern dengan isu penghilangan paksa dan Amerika Latin.Melalui metode partisipatif, para keluarga korban saling mengungkapkan perasaan danberbagi pengalaman lewat relaksasi dan seni. Bersama menangis, tertawa dan bergembira.Pada 8 Desember 2004, delegasi juga mengadakan audiensi dengan Komnas HAM.Sekretaris Jenderal AFAD, Aileen D Bacalso mendesak Komnas HAM Indonesia untukmembentuk tim penyelidik untuk kasus penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia.Selain itu, delegasi juga meminta Komnas HAM untuk mendukung adanya KonvensiAnti Penghilangan Secara Paksa yang saat ini sedang diolah oleh PBB. ZoemrotinSoesilo, Wakil Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa hambatan atas terbentuknya timpenyelidik dikarenakan adanya mekanisme internal yang panjang. Sementara KomnasHAM secara tegas mendukung adanya Konvensi Anti Penghilangan Secara Paksa.Dalam rangka memperingati Hari HAM 10 Desember 2004, para peserta jugaberpartisipasi dengan kelompok korban dan masyarakat sipil di Jakarta, melakukan aksidi Istana Negara, mendesak negara bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaranHAM di Indonesia.

Kasus Orang Hilang terjadi di 63 NegaraIsu orang hilang telah menjadi isu internasional. Bentuk pelanggaran berat HAM seperti ini telahbanyak dilakukan oleh pemerintah yang represif. Berdasarkan laporan UNWGEID (UnitedNation Working Group on Enforced or Involuntary Disappearence). Pelanggaran HAM sepertiini hampir terjadi di 63 negara di dunia.Di Asia, kasus orang hilang masih terjadi, bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan negaranegaralain. Contohnya Srilangka, data yang dicatat oleh Amnesty Internasional sebanyak 60.000kasus orang hilang. Di Kamboja diperkirakan 3 juta kasus orang hilang. Di India, antara 1991-1993 banyak ditemukan mayat yang tidak dapat dikenali akibat penculikan. Di Philipina,walaupun sudah ada sedikit perbaikan dalam iklim demokrasi, tetapi masih tercatat 1640 kasusorang hilang yang tidak terpecahkan.Di negara yang mempunyai organisasi yang konsern terhadap kasus orang hilang berusaha untukmenjalin kerjasama regional dengan organisasi dari negara lain. Karena hal itu dirasakan perluuntuk berjuang melawan impunity. Pentingnya berbagi pengalaman dengan negara-negara lainyang telah sukses lebih dahulu menangani kasus orang hilang ke tingkat Internasional contohnyaFEDEFAM (Latin American Federasion of Associations of Relatives Disappeared Detaines),yang telah memiliki akreditasi untuk memberikan laopran ke UNWEIGD.Sekilas AFADThe Asian Federasion of Against Involuntary Disappearance (AFAD), didirikan bulan November1998, merupakan salah satu organisasi regional yang konsern khususnya dengan kasus oranghilang dan pelanggaran HAM pada umumnya. Keanggotaan AFAD sendiri terdiri dari beberapaorganisasi diantaranya FIND (The Families of Victims of Parents and Family Members ofDisappeared) dari Philipina. APDP (Association of Parents of Disappeared Persons) dariKhasmir. Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan IKOHI(Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) dari Indonesia.Dengan kerjasama regional dan internasional tersebut diharapkan dapat menciptakan kesamaangerak dalam perjuangan/advokasi kasus Orang Hilang ke pemerintah masing-masing di tingkatnasional maupun internasional. Salah satu kegiatann AFAD adalah melakukan kampanye kekedutaan dari masing-masing perwakilan negara. Dalam periode 2003 – 2006, terpilih PresidenAFAD, Munir, SH dari Indonesia dan Aileen D Bacalso dari Filipina.

Rempa-rempah AKSIRangkaian Aksi Hari HAM 2004Setiap tahun, 10 Desember selalu diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional, olehberbagai kalangan masyarakat dunia, terutama gerakan korban dan para pembela hak asasi. Tidakterkecuali di Indonesia. Di Jakarta Dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional pada 10Desember 2004 diadakan berbagai bentuk rangkaian kegiatan. Diantara, Panggung Rakyat untuk Munirbertempat di YLBHI Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Acara terdiri dari, pemutaran film: “PelanggaranHAM dan Perjalanan Hidup Munir”, Orasi Anti Kekerasan oleh Munarman, Suciwati, Rachland Nashidik. Jugadiadakan Peresmian patung Munir, oleh Suciwati serta hiburan yang dibawakan oleh Iwan Fals. Serta unjukRasa yang dilakukan di Bundaran HI sampai dengan Istana Presiden, selama unjuk rasa diisi pulaorasi-orasi kemanusiaan oleh korban pelanggaran HAM, tokoh-tokoh dan lain-lain.Terkait dengan momentum hari HAM sedunia, peringatan ini juga mengeluarkan beberapa sikap/komitmenuntuk menuntut Pemerintahan SBY-Kalla membuktikan komitmennya atas penegakan HAM, diantaranya: Segera membentuk tim investigasi independen untuk kasus Munir Memberikan dan menandatangani Deklarasi Perlindungan terhadap Pejuang HAM tahun 1998,sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja HAM,dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai dituntaskan. Pengusutan dan penyelesaian secara tuntas kasus pelanggaran HAM Cabut/ revisi UU dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat Melakukan Amandemen UU TNI Cabut UU KKR, pulihkan hak-hak korban, bentuk komisi kebenaran sejarah Pembebasan Tapol/napol tanpa syarat serta rehabilitasi nama baik tapol/napol Hapuskan impunity dengan mengadili seluruh pelanggar HAM Cabut darurat sipil di Aceh dan kembali ke perundingan Hentikan operasi militer dan lakukan dialog nasional seluas-luasnya bagi rakyat Papua Perlindungan terhadap perempuan dan TKI-TKW dan anak-anak Ratifikasi konvenan internasional hak-hak ekonomi dan budaya, ratifikasi konvenan internasionalhak-hak sipil dan politik, serta ratifikasi konvenan-konvenan internasional lainnya

Solidaritas Rakyat Untuk Korban Pelanggar HAMPada 7 September 2004, berbagai organisasi LSM, Gerakan Mahasiswa dan Komunitas KorbanPelanggaran HAM dan lain-lainnya kehilangan seorang tokoh pejuang HAM yang sejati, Munir.Kegigihannya dan kesuksesannya dalam memperjuangkan dan menyelesaikan berbagai macamkasus pelanggaran HAM sangat layak untuk mendapatkan penghormatan dari seluruh elemen.Namun Munir meninggal secara tragis, Beliau meninggal dengan tidak wajar. Beliau diracun.Kematiannya yang mendadak dan tragis merupakan kehilangan yang besar dan teka teki bagikomunitas korban pelanggaran HAM, kalangan LSM bahkan masyarakat Indonesia danMasyarakat Internasional.Pada masa lalu, praktek-praktek pembunuhan, kriminalisasi aktivis, dan penghilangan orangorangyang kritis dalam hubungannya dengan segi politis dan hak-hak warga negara terjadibaik secara terbuka maupun tertutup. Namun sekarang di era demokrasi yang semakinterbuka dalam kehidupan bangsa Indonesia, ternyata pembunuhan yang bermotif politis masihterjadi, salah satunya yang terjadi pada Munir.Kasus pembunuhan terhadap Munir ini merupakan peristiwa nasional yang mendapatkansorotan dari seluruh lapisan masyarakat nasional maupun internasional. Hal ini tentunyaharus mendorong kita untuk meminta pemerintah dan jajaran penegak hukum untuk bekerjamenuntaskan kasus ini. Dengan adanya dorongan penuntasan kasus ini, diharapkan kasuskasuspelanggaran HAM lainnya yang terjadi di Indonesia juga akan segara terselesaikan.Harapan akan adanya penuntasan kasus ini harus didorong dengan berbagai bentuk. Adapunbentuk-bentuk untuk mendorong agar kasus ini diselesaikan, direalisasikan dalam beberapa kegiatanyang dibuat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah aksi massa, menuntutdirealisasikannya pembentukan tim investigasi independen, di bawah presiden untuk mengusut kasusMunir. Aksi ini diselenggarakan di Bundaran HI dilanjutkan ke kantor Menkopolkam dan IstanaNegara, pada awal Desember lalu. Aksi ini diikuti oleh sekitar 300 orang yang terdiri dari berbagaielemen masyarakat.

Rempa-rempah MEIZiarah ke Makam Korban Semanggi ITragedi Trisakti 12 Mei 1998, terjadi di depan Universitas Trisakti yang merengut 4 korban jiwamahasiswa. Namun tragedi sejenis ini terjadi lagi di Semanggi pada 13 November 1998 dan24 September 1999. Dua peristiwa ini telah merengut 8 korban jiwa mahasiswa, ditambahdengan korban jiwa lainnya dari masyarakat umum.Lima tahun lebih sudah berlalu. Peristiwa berdarah Semanggi I tidak bisa dilupakan begitusaja. Keluarga korban Semanggi I dan keluarga korban Pelanggan HAM yang lainnya masihmenderita akibat hilangnya anak-anak mereka, sang buah hati. Entah sudah berapa instansiditemui keluarga korban untuk mendesak pertanggungjawaban hukum atas kasus ini.Sementara keadilan dan penegakan hukum yang selama ini diperjuangkan belummenampakkan titik terang yang berarti.Selama ini, proses hukum terhadap peristiwa-peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tersebutselalu terbentur hambatan teknis, hukum bahkan politis. Mulai dari adanya rekomendasiparipurna DPR yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat HAM dalam peristiwa ini,lemahnya perhatian Presiden, alasan teknis formil-yuridis Jaksa Agung atas kelengkapanpemeriksaan tingkat penyelidikan serta ketidakmauan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjutihasil pemeriksaan Komnas HAM pada 2002 lalu.Walhasil, hingga kini sudah 3 kali berkas tersebut bolak-balik antara Komnas HAM danKejaksaan Agung. Bahkan tampak ada kebuntuan dari kedua belah pihak untukmenyelesaikan kasus ini. Komnas HAM sempat mengirimkan surat kepada DPR, memintaDPR untuk meninjau ulang hasil rekomendasi DPR mengenai kasus Trisakti, Semanggi I danSemanggi II. Surat tersebut sempat direspon secara positif dengan janji Komisi Hukum DPR.akan melakukan tinjauan ulang. Namun, hingga berakhirnya masa jabatan DPR tahun 2004,janji tersebut tidak pernah terwujud.Akhir Oktober 2004, berangkat dari harapan akan terbentuknya pemerintahan baru dan jugaJaksa Agung yang baru, keluarga korban kembali mendesak penyidikan dan penuntutan ataskasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, secara konsisten dan profesional. Namuntampaknya tidak ada penjelasan baru atas kebuntuan hukum. Kejaksaan Agung masihmenggunakan alasan yang jauh dari logika hukum yang berpijak pada prinsip keadilan.Kejaksaan Agung kembali mengembalikan permasalahan pada hal – hal yang bersifat teknisyuridis.Akan tetapi kebuntuan hukum dan politik dari pemerintah yang masih berlanjut sampai saat initidak menyurutkan keluarga korban dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban TindakKekerasan (KontraS) untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat “mengingatkan”peristiwa pelanggaran HAM. Awal November lalu (KontraS) mengadakan ziarah ke makamkorban Semanggi I di Taman Pemakaman Umum Joglo (makam Wawan, mahasiswaAtmajaya) dan Taman Pemakaman Umum Tanah Kursi (makam Sigit, mahasiswa Atmajaya).Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga korban dan mahasiswa Atamajaya, mahasiswa YAI, sertapara alumni . Setelah acara ziarah ini selesai, perjalanan dilanjutkan dengan melakukan aksike KeJaksaan Agung. Aksi ditujukan untuk kembali meminta dan mendesak diselesaikannyakasus TSS ini.

Tragedi Nasional untuk AcehGempa terdahsyat sejak 40 tahun terakhir mengguncang kawasan Aceh pada akhir Desemberdi ujung tahun 2004. Beberapa menit setelah itu, terjadi gelombang Tsunami yang tinggi airnyamencapai 6-9 meter meter. Sedikitnya 15 ribu orang tewas di kawasan Asia Tenggara danSelatan akibat tsunami yang dipicu gempa tersebut. Di Aceh sendiri jumlah korban tewasdiperkirakan sekitar 20 ribu (angka ini akan terus melonjak) Di Sumatera (Nias), Depkesmelaporkan sekitar 15 orang tewas.Badan Geofisika dan Meteorologi AS,mencatat gempa di Aceh tersebut berkekuatan 8,9 skalaRichter (SR). Tsunami setinggi lima meter melanda sebagian besar wilayah barat PropinsiNanggroe Aceh Darussalam. Tercatat, selain Banda Aceh, Tsunami terjadi di Kabupaten AcehBarat, Aceh Utara, Aceh Selatan, Bireun, Aceh Besar, dan Singkil serta beberapakota/kabupaten lain. Dipastikan akibat gempa dan tsunami dahsyat ini, dibeberapa daerah diPropinsi Nanggroe Aceh Darussalam rata dengan tanah.Presiden Yudhoyono menetapkan musibah ini sebagai bencana nasional. Sementara itu WakilPresiden Jusuf Kalla menyatakan, status darurat sipil sudah tidak ada lagi. Akibat gempa dangelombang Tsunami, pemerintahan di Aceh umpuh total. Status Aceh kini justru lebih tinggidari dibandingkan dengan darurat sipil karena kendali pemerintahan langsung dipegang olehpusat. Pemerintah melalui beberapa petingginya menyatakan sebagai darurat kemanusiaan.Tetapi hal ini tidak pernah dinyatakan secara tertulis. Pemerintah memutuskan untukmembuka pintu bagi orang asing untuk masuk Aceh. izin khusus masuk Aceh diberikankepada mereka yang memiliki kualifikasi pekerja sosial, seperti dokter, insinyur, operator, danteknisi. Kepada mereka, pemerintah akan memberlakukan visa on arrival.Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. justrumenyatakan status darurat sipil yang bertumpu pada lima operasi terpadu tetap diberlakukan.Hanya, saat ini hal itu lebih difokuskan kepada penanggulangan bencana gempa dan badaiTsunami. Akan tetapi, pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan ancaman gangguan dariGerakan Aceh Merdeka.Sehari setelah bencana nasional ini, Kontras mengadakan pengumpulan bantuan logistik bagipara korban yang selamat dari musibah besar ini. KontraS juga mengirimkan tim yanglangsung menuju Aceh. Bantuan juga berdatangan dari seluruh lapisan masyarakat diIndonesia yang berduka cita atas musibah terbesar yang merenggut ribuan orang tewas ini.Syukurlah. Akan tetapi perspektif bahwa di Aceh juga masih banyak korban akibatkonflik/kekerasan juga harus terus diingat.

Rempa-rempah SUARA KORBANJANGAN SALAHKAN KAMIOleh Abdullah Bawi*Detak jantung kian menderuAlunan nafas tersendat-sendatNamun penantian itu tak juga kunjung tibaBegitu mahalnya harga sebuah keadilanTiada hari tanpa korupsi, perkosaan, pelecehan dan pembunuhanAdakah keadilan tanpa darah dan air mata?Para penjarah, penyamun dan perampok negeri ini berkeliaran dimana-manaMelantunkan lagu stabilitas politik, keamanan dan masa depanSambil menari-nari diatas mayat para korbanPelanggaran HAM dan ketidakadilanIsak tangis dan erangan pencari keadilan dibungkamDengan senjata tak kenal ampunJangan salahkan kami jika gendering perang membahana keseluruh negeriJangan salahkan kami jika rumput dan ilalang keringKami nyalakan membakar hati mereka yang teraniaya dan tertindaBanjarbaru, 28 Oktober 2004* Anggota Yayasan Kesejahteraan 65 Kalsel/KaltengJl. Jurusan Pelaihari Km 20.800RT 6 RW III Lds. Ulin BaratBanjarbaru 70722

PuisiKarya. Amir HamzahKALAU…........KALAU ………..pena sejarah nusantara kita telah melukis dan tintanya tlah lama kering “mengkristal” diusapsemilir sepoi bayu melintas dipersada kawasan lengang jalan pegangsaan timur lima puluhenam, di jantung kota, ibukota indonesia.kumandang suaranya tlah menyentuh gendang telinga yang tlah lama budek dalam sunyilembah hunian suku asmat, suku dani, mentawai, badui dalam, banten selatan, lhokseumawe,lembah anai, danau maninjau, samosir, toba, mandailing, tarutung bahkan memperangah johnkennedy di atas singgasana gedung putih.putra sang fajar dengan lantang membaca tulisan tangannya sendiri:proklamasi, kami bangsa indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaanindonesia; hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-laindiselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya.jakarta, 17 agustus 1945atas nama bangsa indonesiasukarno – hattaseluruh putra bangsa berteriak latah; merdeka, merdeka, merdeka, air mata, merdeka darah,merdeka nyawa di alam barzakh, merdeka haru, merdeka,haiya, merdeka yaa, si acong-amoy teriak merdeka. si butet dan ucok, si buyung dan si upik, sinyai dan si ujang, si one dan lasiwe hanyut terbawa arus gemuruh suara merdeka.generasi 45 pejuang kemerdekaan itu, generasi 66 mempertahankan kemerdekaan itu,generasi orde baru mengkhianatinya, generasi reformasi bingung menetralisirnya dalam sejutatanda tanya: kalau merdeka? merdeka kalau? merdeka?…..kalau marsinah berubah status bersama asam sulfat, kalau petani karawang hanya menjadikuli cangkul di tanahnya sendiri, kalau nurlaila jadi tukang sapu di rumahnya sendiri, kalaumang ujang jadi tukang kebon di kebunnya sendiri, kalau semua kita menjadi tamu di rumahkita sendiri, kalau ibu-ibu muda yang hamil tua mati muda di ruang gawat darurat rscm, kalaurianto gantung diri dengan tangannya sendiri lantaran tak mampu bayar sekolah negri tinggi,kalau maling-maling ayam mati dibakar dikandang tanpa ayam, kalau akbar telah divonistanpa eksekusi, kalau luka-luka bom bali belum sempat sembuh, telah menyerahkan tongkatestafetnya jadi bom mariot, lagi-lagi estafet di kawasan elit kuningan, kalau cucu dan cicit cutnyak dien masih sembunyi ketakutan menapak jalan thamrin ibukota indonesianya???sudahkah? pantaskah? sudah pantaskah? pantas sudahkah? relevankah? kita ikut-ikutanlatah berteriak merdeka?Graha Wisata Kuningan Jakarta17 September 2004