( KU - APBD ) - BAPPEDA JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kebijakan Umum Anggaran 

pendapatan dan belanja daerah 

( KU - APBD ) 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 

2007

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan 

kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output 

dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan 

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. 

Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan 

pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Agenda pembangunan daerah Jawa Barat merupakan satu kesatuan langkah dalam 

mendukung agenda pembangunan nasional serta kabupaten dan kota. Karena itu, sinergitas 

dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat 

dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan 

Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2008 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan 

Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2008 dituangkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 34 Tahun 2007. Dalam dokumen tersebut, arah dan tujuan pembangunan yang akan 

dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu 

APBN/PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber 

lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama 

periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarannya. Kebijakan pembangunan 

tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA), yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana 

APBD Provinsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD). 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) 

Tahun 2008, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 I - 1

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, KU-APBD 

merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sebagai tindak lanjut dari RKPD, maka disusun 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KU-APBD sebagai kerangka 

umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan yang mengatur rincian perkiraan alokasi 

anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Oleh karena itu, 

KU-APBD disusun untuk mensinkronisasikan antara Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang operasionalisasinya sebagaimana tertuang 

di dalam pasal 84 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, rancangan KU-APBD yang memuat 

target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, 

alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi 

yang mendasarinya, dan sesuai dengan Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD TA. 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Untuk melakukan penyusunan KU-APBD Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat, memerlukan sinkronisasi struktur penyusunannya, mengingat RKPD Tahun 2008 

masih disusun berdasarkan pendekatan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2003-2008, belum berlandaskan kepada pendekatan bidang urusan pemerintahan. 

Sinkronisasi RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan rancangan KU-APBD Tahun 2008 

dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan menurut RKPD yang 

berbasis Renstra dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan. 

1.1.1. Kinerja Pembangunan Daerah 

Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian 

aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran 

kinerja ini meliputi perkembangan indikator makro pembangunan yang diimplementasikan 

dari program pembangunan dan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. 


Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya, adalah pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah, yang 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. 

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, sedangkan pembiayaan 

untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, yang terdiri 

dari penerimaan dan pengeluaran. 

Perkembangan APBD selama kurun waktu tahun 2003 - 2007, menunjukkan bahwa 

telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBD Provinsi Jawa Barat 

dengan rata-rata pertahunnya sebesar 9,99%. Gambaran lengkap perkembangan APBD 

Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2003 s.d. 2007 disajikan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 s.d 2007 

Tahun APBD 

Pertumbuhan per 

Tahun (%) 

2003 3.885.420.919.258,22 

2004 4.712.887.298.214,09 21,30 

2005 5.700.026.831.254,93 20,95 

2006 5.564.023.660.142,09 (2,39) 

2007 5.569.049.568.751,84 0,09 

Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun 9,99 

Sumber : Perda Perhitungan Realisasi APBD Tahun 2003 - 2006, Perda Tentang APBD murni 

Tahun 2007 

Secara total pendapatan Provinsi Jawa Barat yang berasal dari dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dalam kurun waktu Tahun 2003-2007 mengalami 

peningkatan sebesar 12,46 % per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 87,53 % 

per tahun sebagaimana tabel 1.2. 


Tabel 1.2 

Perkembangan Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2003 s.d 2007 

Tahun Pendapatan 

Pertumbuhan 

% 

APBD 

Proporsi 

% 

2003 3.264.484.954.089,84 3.885.420.919.258,22 84,02 

2004 4.044.464.689.460,87 23,89 4.712.887.298.214,09 85,82 

2005 4.824.888.265.545,84 19,30 5.700.026.831.254,93 84,65 

2006 5.046.051.373.578,00 4,60 5.564.023.660.142,09 90,71 

2007 5.149.869.615.512,00 2,04 5.569.049.568.751,84 92,47 

Rata-rata per Tahun 12,46 87,53 

Sumber : Perda Perhitungan Realisasi APBD Tahun 2003 - 2006, Perda Tentang APBD murni Tahun 2007 

Perkembangan PAD Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2003 s.d 2007, 

rata-rata pertumbuhannya per tahun mengalami kenaikan sebesar 14,60% dan kontribusi 

terhadap APBD rata-rata per tahun adalah sebesar 62,38%, sebagaimana pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan APBD Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2003 s.d 2007 

Tahun PAD 

Pertumbuhan 

% 


Proporsi 

% 

2003 2.170.593.640.359,73 3.885.420.919.258,22 55,87 

2004 2.846.800.734.938,37 31,15 4.712.887.298.214,09 60,40 

2005 3.604.767.565.479,84 26,63 5.700.026.831.254,93 63,24 

2006 3.747.256.213.011,00 3,95 5.564.023.660.142,09 67,35 

2007 3.621.802.762.512,00 (3,35) 5.569.049.568.751,84 65,03 

Rata-rata Per Tahun 14,60 62,38 


Jika melihat kemampuan keuangan dari PAD dengan rata-rata per tahun memberikan 

kontribusi terhadap APBD sebesar 62,38%, di atas 50%, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa 

Barat memiliki kemampuan fiskal dalam kategori cukup mampu. Hal ini berarti pendapatan 

di luar PAD hanya sebesar 37,62% yaitu dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan 

yang sah. 

Tabel 1.4 

Perkembangan Total Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2003 s.d 2007 

Tahun Perimbangan 

Pertumbuhan 

% 


Proporsi 

% 

2003 1.093.891.313.730,11 3.885.420.919.258,22 28,15 

2004 1.197.663.954.522,50 9,49 4.712.887.298.214,09 25,41 

2005 1.220.120.700.066,00 1,88 5.700.026.831.254,93 21,41 

2006 1.114.383.853.000,00 6,45 5.564.023.660.142,09 23,34 

2007 1.522.066.853.000,00 17,19 5.569.049.568.751,84 27,33 




Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten dan kota yang terdiri dari 

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang 

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja 

daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Perkembangan alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama kurun 

waktu Tahun 2003 s.d 2007 mengalami kenaikan sebesar 14,08 % dan rata-rata proporsi 

sebesar 84,15 % per tahun sebagaimana terlihat pada tabel 1.5. 

Tabel 1.5 

Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2003 s.d 2007 

Tahun Belanja 

Pertumbuhan 

% 

Volume APBD Proporsi% 

2003 3.132.781.224.902,00 3.885.420.919.258,22 80,63 

2004 3.670.567.300.180,00 17,17 4.712.887.298.214,09 77,88 

2005 4.309.282.267.306,84 17,40 5.700.026.831.254,93 75,60 

2006 5.118.814.954.732,31 18,79 5.564.023.660.142,09 92,00 

2007 5.271.083.679.606,84 2,97 5.569.049.568.751,84 94,65 



Bila dirinci berdasarkan jenis belanja, sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006, Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, 

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, 

mengalami kenaikan rata-rata per tahun dalam kurun waktu tahun 2003 – 2007 sebesar 

14,08%. Kenaikan tertinggi pada jenis Belanja Bantuan yang meningkat sebesar 32,78%. 

Sedangkan Belanja Langsung meningkat per tahun sebesar 2,81%. Proporsi masing-masing 

belanja terhadap volume APBD rata-rata per tahun adalah Belanja Tidak Langsung sebesar 

52,52%, serta Belanja Langsung naik sebesar 31,64%. Perkembangan rincian belanja 

sebagaimana yang tercantum pada tabel 1.6. 


Tabel 1.6 

Perkembangan Rincian Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 s.d 2007 

No. Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 

Rata2 

Pertumbuhan 

per Tahun (%) 

Belanja 3.132.781.224.902,00 3.670.567.300.180,00 4.309.282.267.306,84 5.118.814.954.732,31 5.271.083.679.606,84 14,08 84,15 

1 Belanja Tidak Langsung 1.675.719.527.464,00 2.166.410.076.421,50 2.711.595.944.207,00 3.348.434.419.612,94 3.660.402.959.795,64 21,81 52,52 

Belanja Pegawai 414.494.345.255,00 524.972.290.430,50 641.468.582.950,00 786.394.262.587,98 714.818.238.942,00 15,58 12,01 

Belanja Bagi Hasil 693.393.046.272,00 920.653.685.803,00 1.138.599.366.767,00 1.261.370.961.840,00 1.344.162.607.790,00 18,45 20,83 

Belanja Bantuan 497.346.321.298,00 649.887.246.188,00 862.514.990.460,00 1.214.859.623.384,74 1.541.422.113.063,64 32,78 18,25 

Belanja Tidak Terduga 70.485.814.639,00 70.896.854.000,00 69.013.004.030,00 85.809.571.800,22 60.000.000.000,00 -1,95 1,43 

2 Belanja Langsung 1.457.061.697.438,00 1.504.157.223.758,50 1.597.686.323.099,84 1.770.380.535.119,37 1.610.680.719.811,20 2,81 31,64 

Volume APBD 3.885.420.919.258,22 4.712.887.298.214,09 5.700.026.831.254,93 5.564.023.660.142,09 5.569.049.568.751,84 


Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 I - 6 

Rata2 

Proporsi 

per 

Tahun 

(%)

Tahun 

APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami defisit anggaran, dalam kurun waktu 

Tahun 2003 s.d 2007 rata-rata per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 37,54%, yang 

dapat ditutup dengan pembiayaan. Namun rata-rata pertumbuhan dari penerimaan pembiayaan 

untuk menutupi anggaran defisit tersebut, ternyata mengalami penurunan sebesar 1,25% 

pertahun, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan pertahun mengalami 

penurunan sebesar 9,71%, yang dirinci pada tabel 1.7. 

Tabel 1.7 

Perkembangan Pembiayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 s.d 2007 

Penerimaan 

Pertumbuhan 

Penerimaan 

Pembiayaan 

Pengeluaran 

Pertumbuhan 

Pengeluaran 

Surplus/Defisit 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 I - 7 

Pertumb 

uhan 

Defisit 

2003 620.935.965.168,38 752.639.694.356,22 (131.703.729.187,84) 

2004 668.422.608.753,22 7,65 1.042.319.998.034,09 38,49 (373.897.389.280,87) 183,89 

2005 875.138.565.709,09 30,93 1.390.744.563.948,09 33,43 (475.915.916.408,96) 27,29 

2006 1.003.184.186.166,09 14,63 445.208.705.409,78 (67,99) (557.975.480.756,31) 17,24 

2007 419.179.953.239,84 (58,22) 297.965.889.145,00 (33,07) (121.214.064.094,84) (78,28) 

Rata-Rata per Tahun -1,25 -9,71 37,54 


Hasil pelaksanaan strategi pembangunan daerah yang didukung oleh APBD adalah 

peningkatan kesejahteraan rakyat yang diukur berdasarkan indikator-indikator keberhasilan 

yang telah disepakati. Perkembangan indikator makro pembangunan Jawa Barat sampai 

dengan tahun 2007, disajikan dalam tabel 1.8.

Tabel 1.8 

Gambaran Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2002 s.d. 2007 

TAHUN 2002 TAHUN 2003 TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 

NO INDIKATOR 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

1. IPM 70,89 1) 67,45 3) 72,37 5) 67,87 3) 73,53 5) 68,36 3) 74,56 5) 69,35 3) 75,60 5) 70,30 3) 76,58 5) 

2. Indeks Kesehatan 68,00 1) 66,55 3) 68,60 5) 66,57 3) 69,20 5) 67,23 3) 69,60 5) 69,28 3) 69,80 5) 70,67 3) 70,00 5) 

AHH (tahun) 64,93 3) 64,94 3) 65,34 3) 66,57 3) 67,40 3) 

3. Indeks Pendidikan 79,20 1) 78,27 3) 80,20 5) 78,40 3) 81,20 5) 79,02 3) 82,00 5) 79,59 3) 82,80 5) 79,93 3) 83,60 5) 

AMH (%) 93,94 3) 93,60 3) 93,96 3) 94,52 3) 94,90 3) 

RLS (tahun) 7,04 3) 7,20 3) 7,37 3) 7,46 3) 7,50 3) 

4. Indeks Daya Beli 65,60 1) 57,53 3) 68,20 5) 58,63 3) 70,20 5) 58,83 3) 72,30 5) 59,18 3) 74,20 5) 60,34 3) 76,30 5) 

Purchasing Power Parity 

(Rp) 

551.350 

Sumber : 

1) 

Panduan Penyusunan Proposal PPK Tahun 2006 

2) 

Perda Propinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2001 tentang Renstra Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 – 2005 

3) 

BPS Provinsi Jawa Barat 

4) 

BKKBN Provinsi Jawa Barat 

5) 

Perda Propinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2007 

3) 553.699,00 3) 554.570,00 3) 556.100,00 3) 

621.100,00 3) 

(BPSP) 

5. 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

2,46 2) 3,17 3) 2,24 5) 2,25 3) 2,22 5) 2,64 3) 2,16 5) 2,10 3) 2,14 5) 1,94 3) 2,08 5) 

6. 

Jumlah Penduduk 

Miskin (%) 

25,04 2) 27,98 4) 27,81 4) 27,51 4) 28,29 4) 29,05 4) 17,65 4) 

7. 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

4,06 2) 3,93 3) 4,60 5) 4,39 3) 4,62 5) 5,08 3) 4,65 5) 5,31 3) 4,75 5) 6,02 3) 4,74 5) 

8. 

Investasi ADH Berlaku 

(triliun rp) 

45,50 2) 34,99 3) 11,70 5) 36,50 3) 13,10 5) 40,52 3) 14,70 5) 63,62 3) 16,50 5) 75,64 3) 18,40 5) 

9. 

Pengangguran Terbuka 

(%) 

10,23 3) 7,34 5) 12,69 3) 7,39 5) 12,25 3) 6,54 5) 11,91 3) 6,12 5) 10,95 3) 5,45 5) 


Hampir seluruh indikator makro pembangunan Jawa Barat menunjukkan peningkatan, 

kecuali angka kemiskinan. Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak 

terlepas dari peningkatan angka komponen-komponennya. Meningkatnya angka indeks 

pendidikan merupakan hasil dari upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah melalui 

Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun yang ditargetkan tercapai pada tahun 

2008 dan realisasi Role Sharing Pendanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Dasar antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dengan adanya kebijakan anggaran 

pendidikan pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan amanat UUD 1945 tentang 

anggaran pendidikan sebesar 20% dari Total APBD secara bertahap hingga tahun 2010. Pada 

tahun 2006 telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar 12,8% dari Belanja Langsung 

APBD, dan 14,18% pada tahun 2007. 

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang cukup signifikan dan peningkatan 

investasi di Jawa Barat merupakan dampak membaiknya iklim investasi. Jumlah investasi yang 

terus berkembang ini, mengindikasikan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat 

untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat, dan memiliki peran yang cukup besar dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. 

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2007 melambat -0,52% terhadap 

Triwulan IV Tahun 2006. Melambatnya perekonomian Jawa Barat ini disebabkan menurunnya 

kinerja sektor tersier, terutama perdagangan, hotel dan restoran. Namun bila dibandingkan 

dengan Triwulan I Tahun 2006, mengalami kenaikan sebesar 5,71 persen dibandingkan dengan 

Triwulan I pada Tahun 2006. Kenaikan tersebut terutama dari sektor pertanian, listrik, gas dan 

air, konstruksi dan perusahaan serta jasa jasa. 

1.1.2 Permasalahan, Tantangan dan Isu Strategis 

A. Permasalahan dan Tantangan 

Upaya mewujudkan 3 (tiga) Core Bussiness Pendidikan yang terdiri dari aspek 

pemerataan; mutu dan relevansi; serta tata kelola pendidikan dan pencitraan publik, telah 

dilakukan meskipun belum semuanya optimal. Pada aspek pemerataan, kegiatan Akselerasi 

Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun, perwujudan MoU Role Sharing Pendanaan 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, serta pemberian beasiswa bagi siswa 

SMP/MTs/PKBM yang berasal dari keluarga tidak mampu terkendala oleh terbatasnya anggaran 

yang tersedia. 


Pada aspek mutu dan relevansi, sempitnya lapangan pekerjaan dan semakin 

kompetitifnya seleksi masuk Perguruan Tinggi merupakan tantangan yang harus dihadapi. 

Sedangkan dalam tata kelola pendidikan dan pencitraan publik menghadapi kendala 

terbatasnya sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas SDM terutama di kabupaten/kota, serta 

kurangnya upaya pemutakhiran data dan informasi pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya 

yang komprehensif tentang peningkatan aspek-aspek tersebut. 

Pada aspek agama dan budaya, dengan semakin heterogennya masyarakat Jawa Barat 

dan mudahnya akses informasi masuk ke Jawa Barat berdampak terhadap berkurangnya nilai- 

nilai agama dan budaya di masyarakat. Sebagai gambaran, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa 

Barat tahun 2006 jumlah anak nakal di Jawa Barat sebesar 6.679 orang, jumlah korban 

narkotika sebanyak 34.234 orang, dan jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 2.154 kasus dengan 

62 % penularan karena penyalahgunaan napza suntik. Selain itu kondisi berkurangnya nilai-nilai 

budaya dapat juga dilihat dari semakin menurunnya apresiasi dan aspirasi masyarakat terhadap 

kesenian dan tradisi daerah, yang akan menjadi kerugian besar bagi generasi penerus di 

kemudian hari. 

Akselerasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Jawa Barat diperlukan 

karena pelayanan kesehatan dasar masih belum mencapai standar pelayanan minimal (SPM), 

prasarana pelayanan kesehatan dasar belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat 

terutama penduduk miskin, tenaga kesehatan belum merata terutama di perdesaan, masih 

munculnya kasus-kasus penyakit seperti DBD, diare, suspect flu burung, gizi buruk dan peran 

serta masyarakat belum menunjukkan yang lebih baik, terutama dalam pemahaman terhadap 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Di samping itu juga, kesehatan lingkungan, air bersih 

dan sanitasi perumahan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Proporsi penduduk miskin di Jawa Barat masih menunjukkan angka yang tinggi. Pada 

Tahun 2005 tercatat proporsi penduduk miskin dari total keluarga di Jawa Barat sebesar 

28,29% dan pada Tahun 2006 menjadi 29,05%. Adapun angka riil keluarga miskin Tahun 2005 

sebanyak 2,8 juta KK, dan meningkat menjadi 3,02 juta KK pada Tahun 2006, kenaikan jumlah 

penduduk miskin tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah keluarga baru yang berstatus 

miskin sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria tersebut antara lain kecukupan 

dan kelayakan terhadap akses pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan. Oleh 

karena itu, penanganan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat dijadikan prioritas 

program dan kegiatan dalam tahun 2008. 

Pengangguran di Jawa Barat yang masih tinggi, akibat tidak terserapnya pertumbuhan 

angkatan kerja oleh pasar kerja yang disebabkan terbatasnya peluang kerja. Kondisi tersebut 


didukung oleh masih rendahnya kualitas atau kompetensi pencari kerja dan pekerja, serta 

tingginya migrasi masuk, sehingga mengakibatkan calon pekerja tidak dapat masuk kedalam 

pasar kerja dan pekerja yang ada sulit untuk dipertahankan. Tidak kondusifnya iklim investasi 

juga menyebabkan tingginya angka pengangguran baik akibat PHK maupun tidak adanya 

lapangan kerja baru. 

Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya memproduksi sekitar 9,2 juta ton padi atau 6,44 

juta ton beras, sementara kebutuhan beras per bulan masyarakat Jawa Barat sebesar 359,4 

ribu ton ( 4,313 juta ton/ tahun). Angka ini menunjukkan bahwa terdapat surplus produksi 

beras di Jawa Barat. Namun ketersediaan yang tidak terjaga sepanjang tahun, menyebabkan 

keterlambatan suplai beras yang berakibat pada kenaikan harga beras. Oleh karena itu, upaya- 

upaya untuk penyediaan stok pangan regional/ daerah perlu ditingkatkan, baik melalui Bulog 

Divre Jawa Barat maupun lumbung desa dan sistem resi gudang maupun melalui sistem role 

sharing antara provinsi dan kab/kota. 

Infrastruktur wilayah yang terdiri dari infrastruktur transportasi, sumberdaya air, 

jaringan listrik, serta sarana dan prasarana permukiman berperan sebagai pengarah 

pembentukan struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah 

serta pengikat wilayah. Dari hasil survey rutin Interurban Road Management System (IRMS) 

terhadap jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang 

2.199, 18 Km, kondisi kemantapan jalan di tahun 2006 adalah baru mencapai 86,1% yang 

terdiri dari jalan dengan kondisi baik sebesar 18,08% dan kondisi sedang sebesar 

68,02%. Sementara kondisi kemantapan jalan pada akhir tahun 2007 diharapkan 

mencapai 87 %. 

Selanjutnya untuk indeks aksesibilitas dan mobilitas di Provinsi Jawa Barat masing- 

masing baru mencapai angka 0,53 dan 0,45. Tentunya selain indeks kemantapan, maka indeks 

aksesibilitas dan mobilitas ini juga perlu ditingkatkan, mengingat secara sistem transportasi, 

khususnya sistem jaringan jalan, beban pergerakan yang terjadi dari tahun ke tahun terus 

bertambah pesat. Selain itu juga dengan memperhatikan masih adanya jaringan jalan non 

status sepanjang 258 Km di bagian Selatan Jawa Barat yang masih terus dibina oleh emerintah 

Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan pada tahun anggaran 2008, baik indeks 

kemantapan jalan, maupun indeks aksesibilitas dan mobilitas dapat meningkat dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada indeks kemantapan jalan diproyeksikan kurang lebih 90 

%, sedangkan untuk indeks aksesibilitas diproyeksikan 1,0 dan indeks mobilitas diproyeksikan 

0,75. 


Upaya untuk mencapai indeks-indeks tersebut tentunya disertai dengan upaya yang 

optimal, tidak hanya diorientasikan pada penanganan jalan yang bersumber pada APBD Provinsi 

Jawa Barat saja maupun APBD Kabupaten/kota, tetapi juga dengan memacu penanganan yang 

bersumber dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN, serta didukung pula oleh APBD 

Kabupaten dan Kota. Hal ini penting dilakukan, mengingat keinginan dalam peningkatan indeks 

kemantapan jalan, indeks aksesibilitas dan mobilitas, hanya bisa dicapai melalui penanganan 

sistem jaringan jalan secara menyeluruh dan terpadu. 

Sementara itu, keberadaan bandar udara di Jawa Barat dirasakan masih belum 

memadai untuk menampung demand yang ada. Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara 

terbesar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat dan beberapa bandara perintis lainnya belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung kebutuhan penumpang dan kargo baik 

domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini telah 

dilakukan persiapan pembangunan bandara internasional Jawa Barat, sekaligus memfungsikan 

keberadaan Bandara Nusawiru di Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu Bandara yang 

menghubungkan lokasi-lokasi wisata di tingkat regional maupun nasional. 

Dalam rangka persiapan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di 

Kertajati Majalengka, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan yaitu menyusun 

skenario persiapan pembebasan lahan berupa kegiatan sosialisasi, identifikasi lahan, rencana 

relokasi dan pembuatan bukti penguasaan tanah, kegiatan pembebasan lahan pada lokasi 

bandara, serta menyusun kerangka regulasi dan perencanaan seperti revisi RTRWP Jawa 

Barat, penyusunan Perda BIJB, Penyusunan MoU dengan kabupaten terkait, penyusunan RDTR 

kawasan Aerocity dan melengkapi dokumen rencana teknis pembangunan bandara. 

Pada aspek sumber daya air dan irigasi, layanan infrastruktur sumber daya air dan 

irigasi ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan air baik untuk menunjang kegiatan pertanian 

maupun kebutuhan domestik juga masih kurang memadai. Intensitas tanam baru berkisar 187 

%, demikian pula halnya dengan kondisi kerusakan jaringan irigasi, dimana untuk bangunan 

irigasi dalam kondisi baik 50,55 %, rusak ringan 31,44 %, dan rusak berat 18,01 %. Sedangkan 

saluran irigasi, kondisi baik 25,66 %, rusak ringan 31,12 %, rusak berat 43,22 %. Selain itu, 

bencana alam banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya 

kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara 

sungai karena sedimentasi yang tinggi. 

Oleh karena itu dengan Luas lahan sawah di Jawa Barat kurang lebih 1.086.908 ha 

dalam 6.951 daerah irigasi. yang terdiri dari sawah beririgasi 89,5% dan sawah tadah hujan 

10,5%, maka dalam tahun 2008 Pemerintah Propinsi Jawa Barat akan terus berupaya 


meningkatkan kinerja jaringan irigasi terutama pada 84 Daerah Irigasi seluas 85.770 Ha yang 

menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur dalam PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi. 

Selanjutnya mengingat peran irigasi tersebut sangat penting dan strategis dalam menunjang 

ketahanan pangan, peningkatan daya beli, dan sebagainya, diharapkan secara keseluruhan 

tingkat kerusakan tersebut dapat dikurangi kurang lebih 20 %. Pencapaian ini tidak hanya 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi diupayakan pula melalui kontribusi yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui pendanaan yang bersumber dari APBN, serta 

dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Pada tahun 2008 ini juga, akan dilakukan pula penyusunan kegiatan perencanaan teknis 

yang nantinya dapat mendukung langkah-langkah lebih lanjut dalam penanganan irigasi, baik 

dalam konteks pemeliharaannya maupun rehabilitasinya. Selain itu dikarenakan peningkatan 

jaringan irigasi dan intensitas tanam juga bergantung kepada perbaikan sumber air baku, 

dalam hal ini waduk, situ dan embung, maka diprioritaskan pula beberapa kegiatan rehabilitasi, 

penataan, bahkan pembangunan, khususnya untuk waduk-waduk kecil, dan waduk besar, 

seperti halnya Waduk Jatigede. 

Pada aspek infrastruktur listrik, khususnya listrik perdesaan sampai saat ini masih belum 

optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Dari data yang ada, pada akhir 

tahun 2007, meskipun rasio elektrifikasi Jawa Barat sudah mencapai 99,59 %, kenyataannya 

rasio elektrifikasi rumah tangga diperkirakan baru mencapai 61,51 %, artinya hampir sekitar 

38, 49 % rumah tangga di Jawa Barat belum dapat mengakses listrik. 

Rendahnya pelayanan infrastruktur listrik baik dari segi kualitas maupun kuantitas ini 

tentunya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut, terutama tidak hanya untuk mengatasi 

dan masalah elektrifikasi rumah tangga, tetapi juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

penduduk, dan mengatasi ketimpangan antar wilayah, serta untuk memajukan dan 

menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu dalam tahun 

2008, diproyeksikan rasio elektrifikasi, dalam pengertian bahwa semua masyarakat memiliki 

akses dalam pelayanan listrik kurang lebih 100 %, dan rasio elektrifikasi rumah tangga, dalam 

pengertian jumlah rumah tangga yang berlistrik kurang lebih 75 %, akan membutuhkan 

dukungan yang tinggi dari Pemerintah Pusat melalui APBN dengan program Listrik 

Perdesaannya, serta dukungan Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat. 

Selanjutnya untuk mendukung upaya tersebut, kepada Pemerintah Pusat diharapkan 

pula untuk memacu pembangunan pasokan daya melalui pembangunan gardu induk (GI) dalam 

sistem interkoneksi Jawa-Bali yang memungkinkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi, 

dalam mewujudkan pembangunan jaringan baru dan sambungan rumah tangga. Selain itu 


upaya ini akan disertai pula dengan pembangunan energi alternatif, yang sesuai dengan 

potensi wilayah, yang berkontribusi pula dalam meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan. 

Pada aspek lingkungan, dengan kondisi fisik dasar wilayah Jawa Barat yang memiliki 

struktur geologi kompleks, disertai tingginya curah hujan telah menjadikan Jawa Barat sangat 

rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam. Pada Tahun 2006 tercatat ada sekitar 142 

kejadian kebakaran, 38 kejadian banjir, 140 tanah longsor, 53 kali angin topan, 3 kali gempa 

bumi dan satu kali tsunami di wilayah pantai selatan. 

Selain itu, penurunan kualitas lingkungan di beberapa wilayah seperti kerusakan hutan 

dan lahan, pencemaran air dan udara serta persoalan sampah yang cenderung meningkat baik 

dalam skala regional maupun lokal. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap daya 

dukung dan daya tampung lingkungan yang merupakan faktor penentu yang sangat penting 

dalam mendukung pembangunan daerah. 

Sampai saat ini, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi masih belum dapat 

ditangani secara tuntas. Penurunan daya dukung lingkungan pada badan air di sungai Citarum, 

Ciliwung, Cimanuk, Citanduy dan Cisanggarung, pencemaran udara di wilayah perkotaan, 

deplesi muka air tanah di pusat-pusat kegiatan nasional (Cekungan Bandung, Bogor, Bekasi- 

Karawang), kerusakan di wilayah pesisir, baik abrasi maupun pencemaran akibat tumpahan 

minyak, dan masih tingginya lahan kritis, menunjukan belum efektifnya penanganan lingkungan 

di Jawa Barat. 

Pada Tahun 2006 jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 40.737.592 jiwa, dengan Laju 

Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,94%. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut disebabkan Laju 

Pertumbuhan Alami (LPA) sebesar 1,63% dibandingkan tahun 2005 sebesar 1,53% dan adanya 

Migrasi Masuk sebesar 0,31%. Hal ini disebabkan berbagai hal diantaranya meningkatnya 

proporsi kawin pada usia kurang di bawah 15 Tahun dari 16,28% pada Tahun 2005 menjadi 

18,83% pada Tahun 2006, dan menurunnya rata-rata usia kawin pertama wanita dari 17,87 

Tahun pada Tahun 2005 menjadi 17,83 Tahun pada Tahun 2006. Memperhatikan kondisi dan 

permasalahan tersebut, perlu adanya upaya-upaya yang lebih intens dalam rangka 

pengendalian LPP dengan menekan LPA. 

Berkaitan dengan visi Jawa Barat yang ingin menjadi mitra terdepan ibukota Negara, 

maka posisi Bodebek dan Bopunjur harus sejajar dengan ibukota Negara dalam aspek 

pemenuhan public services. Artinya Bodebek dan Bopunjur tidak diposisikan sebagai penyangga 

dalam memenuhi kebutuhan DKI Jakarta, akan tetapi sebagai mitra yang saling 

menguntungkan. Dalam hal Kawasan Cekungan Bandung, keberlanjutan daya dukung dan daya 


tampung Kawasan Cekungan Bandung adalah hal yang harus terus diperhatikan. Peran 

provinsi, dalam hal ini Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, harus dioptimalkan terutama 

dalam pengendalian pemanfaatan ruang khususnya di Kawasan yang strategis secara nasional 

dan regional, sebagaimana Kawasan Bodebek-Punjur dalam konteks Kawasan Tertentu 

Jabodetabek-Punjur serta Kawasan Bandung Utara (KBU) dalam konteks Metropolitan Bandung. 

Berkaitan dengan aspek penataan ruang terutama dalam aspek pengendalian 

pemanfaatan ruang, tingginya pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor migrasi 

maupun pertumbuhan alami, kegiatan investasi seperti industri dan jasa mempengaruhi 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini diindikasikan oleh 

berkurangnya kawasan lindung, peningkatan konversi lahan sawah, dan munculnya kerusakan 

lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu untuk dilakukan dalam 

rangka peningkatan kinerja penataan ruang. 

Optimalisasi kinerja pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas 

manajemen pemerintahan, yaitu menata kembali sisi kelembagaan maupun sumber daya 

manusia, meningkatkan sinergitas di bidang perencanaan baik antar SKPD maupun antar 

tingkat pemerintahan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Namun dukungan regulasi pemerintah pusat 

berupa penetapan Peraturan Pemerintah mengenai Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagai 

revisi dari PP 25 Tahun 2000 belum ditetapkan sehingga implementasi penataan organisasi 

perangkat daerah mengalami hambatan. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik telah dilakukan melalui fasilitasi 

pelayanan publik kepada kabupaten/kota, menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat sebagai pedoman 

bagi Kabupaten/Kota dalam membentuk dan menyelenggaraan PPTSP. 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai makna yang strategis bagi 

kehidupan masyarakat dan pemerintahan di daerah, karena merupakan sarana aktualisasi hak 

demokrasi rakyat untuk memilih secara langsung Kepala Daerahnya. Tantangan yang berkaitan 

dengan pilkada secara langsung, meliputi pendaftaran pemilih, penggunaan hak pilih dan 

proses penghitungan suara. Hal ini harus menjadi perhatian bagi daerah yang akan 

melaksanakan pilkada pada Tahun 2008 di 16 Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat. Selain 

itu, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 harus sudah dipersiapkan pada Tahun 2008, 

mengingat perlunya kesiapan dalam sosialisasi dan fasilitasi peraturan-peraturan pemilu untuk 

mendukung pelaksanaannya. Pelaksanaan pilkada dan persiapan pemilu secara langsung harus 


didukung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban, karena merupakan proses yang krusial 

untuk suksesnya pesta demokrasi. 

B. Isu Strategis 

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada Tahun 2008, 

dirumuskan isu strategis sebagai berikut : 

1. Pendidikan, Agama dan Ketahanan Budaya 

2. Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan 

3. Kemiskinan 

4. Pengangguran 

5. Daya Beli 

6. Ketahanan Pangan 

7. Pelayanan Infrastruktur Wilayah 

8. Ketersediaan Energi 

9. Bencana, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan 

10. Jumlah Penduduk 

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

12. Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Daerah 

13. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Persiapan Pemilu 2009 

1.2. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan KU-APBD Provinsi 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan; 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 

Tahun 2005 Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; 


7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang 

(RPJP) Nasional; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional; 

16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2004-2009; 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang 

dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008; 


24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan 

Pembangunan Tahunan Daerah; 

25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2008. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2007 adalah untuk menjabarkan kebijakan pembangunan dalam RKPD, dengan 

sumber dana dari APBD. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan disusunnya KU-APBD adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum 

Anggaran untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Tahun 2008. 

1.4. Sistematika 

Sistematika penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

a. Latar Belakang berisi tentang mengapa perlu disusunnya KU-APBD, Kinerja 

Pembangunan Daerah dan Permasalahan dan Tantangan 

b. Dasar Hukum 

c. Maksud dan Tujuan disusunnya KU-APBD 

d. Sistematika Penulisan 

Bab II : Gambaran Umum RKPD 

Berisi gambaran secara umum RKPD Tahun 2008 yaitu Isu Strategis, Sasaran 

Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah, Wilayah Sasaran Program, dan 

Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan 

Daerah 


Bab III : Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendapatan 

Bab IV : Penutup 

a. Kerangka Ekonomi Regional 

b. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berisi Kebijakan 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. 

c. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai seluruh 

pengeluaran tahun yang akan datang. 

Uraian mengenai Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 


BAB II 

GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2008 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana 

Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 dengan mengacu 

kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 ini 

disusun dengan tujuan untuk mewujudkan sinergitas pada tataran perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor 

pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi 

sumber daya dalam pembangunan daerah. 

RKPD ini memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka 

ekonomi, dan rencana kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan pedoman 

untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga RKPD harus terukur dan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran. Bila dikaitkan dengan perencanaan 

tahunan kabupaten/kota, RKPD Provinsi merupakan pedoman atau acuan untuk 

penyusunan RKPD kabupaten/kota. Dalam konteks ini, RKPD Provinsi diposisikan sebagai 

pedoman perencanaan untuk Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengawasan 

yang dikoordinasikan oleh Gubernur. 

Untuk memberikan fokus pada pembangunan daerah tahun 2008, dan memperkuat 

visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008, 

ditetapkan tujuan bersama (common goals) yang pencapaiannya membutuhkan tingginya 

derajat sinergitas lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sinergitas 

antartingkat pemerintahan sejak Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Desa/Kelurahan 

serta sinergitas antarpelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun 

masyarakat. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa 

Barat tahun 2007, ditetapkan delapan tujuan bersama (common goals) sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia, yang diarahkan 

untuk menciptakan sumberdaya manusia Jawa Barat yang unggul dan terpercaya. 

Sasarannya adalah : 

a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Jawa Barat 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 II - 1

. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Jawa Barat 

c. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar 

d. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama serta nilai-nilai budaya daerah 

2. Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras. 


a. Meningkatnya produksi 

b. Terpenuhinya stok beras regional Jawa Barat 

c. Tertatanya distribusi dan perdagangan beras 

d. Menurunnya tingkat kehilangan pasca panen 

3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, yang dititikberatkan pada penciptaan 

lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja trampil dan berjiwa entrepreneur untuk 

kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. 


a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kerja Jawa Barat 

b. Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya 

c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan buruh. 

d. Penyediaan kemudahan akses permodalan. 

e. Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha besar. 

f. Tumbuhnya semangat dan jiwa kewirausahaan masyarakat 

4. Peningkatan Kinerja Aparatur, melalui insentif berbasis kinerja dan penataan 

organisasi. 


a. Meningkatnya fungsi kelembagaan 

b. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur 

c. Menurunnya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk menciptakan good 

governance dan clean goverment 

d. Terlaksananya Reformasi birokrasi 

5. Pengelolaan Bencana, yang difokuskan pada Sistem Kelola Penanganan Bencana 


a. Berkurangnya resiko kejadian bencana di Jawa Barat 


. Tertanganinya bencana/wabah secara cepat dan akurat 

c. Meningkatnya kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana 

d. Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

6. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, yang dititikberatkan pada 

pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung di Jawa Barat; 


a. Meningkatnya pengelolaan Kawasan Lindung 

b. Berkurangnya luas lahan kritis di Kawasan Lindung 

7. Pengelolaan, Pengembangan dan Pengendalian Infrastruktur, yang 

dititikberatkan pada jaringan irigasi, jaringan jalan, Bandara Internasional Jawa Barat, 

serta Waduk Jatigede. 


a. Meningkatnya kondisi jaringan irigasi. 

b. Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan di Metropolitan Cirebon, 

Metropolitan Bandung, Metropolitan Bogor/Depok dan Jabar Selatan 

c. Terlaksananya persiapan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat 

d. Terlaksananya pembangunan Waduk Jatigede 

e. Meningkatnya pengelolaan persampahan di Metro Bandung dan Bodebek. 

f. Terlaksananya pembangunan jalan tol 

8. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, yang dititikberatkan pada listrik 

dan energi perdesaan serta ketersediaan air baku dan pemenuhan kebutuhan air 

untuk kawasan pantai. 


a. Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan 

b. Berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan energi alternatif 

c. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk pertanian dan air bersih untuk rumah 

tangga 

d. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih untuk masyarakat 

Pesisir. 


Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut dilaksanakan prioritas pembangunan 

daerah tahun 2008 beserta fokus-fokus yang harus dilaksanakan pada masing-masing 

prioritas adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas, Daya Saing dan Tata Kelola Pendidikan 

Fokus : 

a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 

b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas guru 

c. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan 

d. Pengembangan pendidikan alternatif dan pendidikan non formal 

e. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pencitraan publik 

f. Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan siswa yang berprestasi 

2. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya 

Daerah 

Fokus : 

a. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah 

b. Peningkatan budaya hidup bersih dan lingkungan sehat 

c. Peningkatan implementasi nilai-nilai agama 

d. Pelestarian dan pengembangan desa budaya 

e. Peningkatan pendidikan budi pekerti 

f. Pendidikan lingkungan hidup berbasis sekolah 

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat 

Fokus : 

a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar 

b. Penyediaan sumber daya kesehatan terutama untuk daerah perbatasan dan desa 

tertinggal 

c. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular terutama daerah perbatasan 

dan desa tertinggal 

d. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar 

e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di kota 

pusat pertumbuhan 

f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 


4. Pemberdayaan Penduduk Miskin 

Fokus : 

a. Peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin 

b. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 

c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman bagi 

penduduk miskin terutama di desa tertinggal 

d. Peningkatan peluang berusaha bagi penduduk miskin 

5. Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Ketenagakerjaan 

Fokus : 

a. Peningkatan keterampilan ketenagakerjaan 

b. Peningkatan akses peluang kerja dan pasar kerja 

c. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan hubungan industrial 

6. Peningkatan Peran Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) 

Fokus : 

a. Peningkatan SDM KUKM 

b. Pengembangan KUKM dan IKM terutama di perdesaan 

c. Peningkatan wirausaha baru 

d. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif di Perdesaan 

7. Peningkatan Peluang Investasi Untuk Perluasan Kesempatan Kerja 

Fokus 

a. Penyederhanaan prosedur dan kelembagaan perizinan investasi di daerah 

b. Optimalisasi perencanaan, pengembangan dan pengendalian promosi untuk 

menarik investasi baru 

c. Pemberian insentif bagi kegiatan investasi di daerah 

8. Revitalisasi Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata 

Fokus : 

a. Peningkatan produktifitas, produksi, distribusi serta cadangan pangan beras 

b. Peningkatan produktifitas, produksi, distribusi serta diversifikasi pangan 


c. Peningkatan peran dan fungsi penyuluh pertanian 

d. Peningkatan upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan 

e. Pengembangan pariwisata di kawasan wisata unggulan 

f. Peningkatan daya saing agroindustri 

g. Peningkatan perlindungan pengembangan dan pelestarian lahan 

h. Peningkatan sarana dan prasarana agribisnis 

9. Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Infrastruktur Wilayah 

Fokus : 

a. Pengelolaan persampahan di Metropolitan Bandung dan Bodebek 

b. Pembangunan jalan dan jembatan di Jabar Selatan, Metropolitan Bandung, 

Metropolitan Cirebon dan PKW Sukabumi 

c. Peningkatan infrastruktur transportasi dari dan ke pusat-pusat akses pendidikan 

d. Peningkatan infrastruktur transportasi dari dan ke pusat-pusat akses kesehatan 

e. Peningkatan infrastruktur transportasi dari dan ke daerah sentra produksi 

pertanian 

f. Peningkatan infrastruktur transportasi dari dan ke desa pusat pertumbuhan, desa 

tertinggal, pusat-pusat kegiatan agribisnis, agroindustri, pariwisata, dan pusat- 

pusat kegiatan ekonomi masyarakat 

g. Peningkatan infrastruktur transportasi dari dan ke daerah rawan bencana 

h. Persiapan pembangunan Bandara Internasional Kertajati 

i. Peningkatan infrastruktur pengendali daya rusak air di Metropolitan Bandung, 

Bodebek dan Pantura. 

j. Peningkatan infrastruktur penyedia air baku di Metropolitan Bandung, Bodebek 

dan Pantura. 

k. Peningkatan infrastruktur irigasi di Pantura 

l. Peningkatan infrastruktur irigasi di wilayah Utara Jawa Barat dan daerah sentra 

produksi pertanian 

m. Peningkatan infrastruktur irigasi di desa tertinggal 

n. Pembangunan Waduk Jatigede 

o. Pembangunan Jalan Tol 

p. Perluasan jaringan listrik perdesaan 


10. Peningkatan Ketahanan Energi dan Ketersediaan Air Baku 

Fokus : 

a. Pengembangan dan pendayagunaan energi alternatif 

b. Pengembangan energi panas bumi sebagai sumber energi 

c. Peningkatan upaya konservasi dan penghematan energi 

d. Peningkatan akses terhadap air bersih 

11.Optimalisasi Penanganan Bencana, Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan 

Fokus : 

a. Peningkatan upaya pengurangan risiko bencana banjir, kekeringan, dan longsor 

b. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

c. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

d. Peningkatan upaya konservasi kawasan lindung 

12. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk 

Fokus : 

a. Pengendalian laju pertumbuhan alamiah 

b. Pemberdayaan sistem administrasi kependudukan 

13. Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Fokus : 

a. Pengendalian pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana banjir 

b. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung 

c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di lahan sawah 

d. Peningkatan koordinasi penataan ruang 

14. Pemantapan Manajemen Pemerintahan Daerah 

Fokus : 

a. Penataan urusan, kelembagaan dan ketatalaksanaan 

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik 

c. Penataan dan penegakan hukum daerah, HAM serta bantuan hukum 

d. Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah 


e. Peningkatan kinerja pemerintah desa 

15. Pemantapan Stabilitas Politik 

Fokus : 

a. Pelaksanaan Pilkada dan persiapan Pemilu 

b. Stabilitas keamanan dan ketertiban umum dalam mendukung Pilkada dan Pemilu 

Dari sisi kewilayahan, program-program dalam pencapaian tujuan bersama 

(common goals) pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada wilayah sasaran yang 

terdiri dari: 

a. Desa Tertinggal 

b. Desa Pusat Pertumbuhan 

c. Desa Budaya Jawa Barat 

d. Kota Pusat Pertumbuhan 

e. Daerah Perbatasan Dengan Provinsi Lain 

f. Kawasan Andalan 

g. Daerah Rawan Bencana 

Berdasarkan isu strategis, tujuan bersama (common goals) pembangunan tahun 

2008, prioritas pembangunan, serta fokus yang dilaksanakan, maka target pencapaian 

kinerja tahun 2008 sebagaimana pasal 84 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang 

memuat pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan. 

Tercantum dalam tabel 2.2. 

Setiap elemen tabel : sasaran program, indikasi kegiatan, organisasi dan 

keterangan, merupakan subjek untuk direvisi yang disamakan dengan upaya pencapaian 

Indikator Makro Jawa Barat 2008 dan delapan Common Goals serta unggulan SKPD, 

merujuk kepada paradigma baru perencanaan : SMART Planning, Shewhart Cycle, 

evaluasi diri, berbasis kinerja dan akuntabel. 


URUSAN WAJIB 

1 01 Pendidikan 

1 01 01 Peningkatan Pendidikan 

Dasar Dan Pra Sekolah 

Tabel 2.2 

Target Pencapaian Kinerja yang Terukur dari Setiap Urusan Pemerintah Daerah 

BIDANG URUSAN 

KODE SASARAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

ORGANISASI KETERANGAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

- Meningkatnya kualitas sarana dan 

prasarana SD/MI sebanyak 16.466 lokal 

dan SMP/MTs sebanyak 3.109 lokal 

- Rehabilitasi Gedung SD/MI, dan 

SMP/MTs 

- Dinas Pendidikan CG1 

- Meningkatnya daya tampung sarana - Penambahan RKB SMP/MTs - Dinas Pendidikan 

prasarana 

lokal 

SMP/MTs sebanyak 2.373 

- Pembangunan USB SMP - Dinas Pendidikan CG1 

- Meningkatnya layanan PAUD - Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD - Dinas Pendidikan CG1 

- Meningkatnya kualitas lulusan dan daya 

tampung SMP/MTs 

- Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap - Dinas Pendidikan CG1 

- Penyelenggaraan kelas jauh SMP 64 lokal - Dinas Pendidikan CG1 

- Pengembangan Induk SMP Terbuka 195 

kecamatan 


- Pengembangan 

Dasar (PTD) 

Pendidikan Teknologi - Dinas Pendidikan CG1 

- Meningkatnya angka melanjutkan dan - Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak - Dinas Pendidikan CG1 

menurunnya angka DO 

mampu dan siswa berprestasi 

- Meningkatnya pemahaman dan - Pengembangan pendidikan berbasis nilai - Dinas Pendidikan CG1 

pengamalan nilai-nilai tentang etika dan 

budi pekerti di lingkungan pendidikan 

dasar dan pra sekolah 

- Pengembangan kurikulum muatan lokal - Dinas Pendidikan CG1 

tentang etika dan budi pekerti 

- Mengembangkan kearifan lokal dan nilainilai 

budaya daerah di Sekolah 


- Pelatihan pendidikan budi pekerti bagi - Dinas Pendidikan CG1 

guru SDMI dan SLTP/MTs 

II -9

KODE 

BIDANG URUSAN 


SASARAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 


- Meningkatnya pengetahuan tentang - Pendidikan lingkungan hidup berbasis - Dinas Pendidikan CG1 

lingkungan hidup sehat bagi siswa sekolah sekolah 

- Terlaksananya pendidikan lingkungan 

hidup bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs dan 

pra sekolah 

- Sosialisasi kepada guru TK/RA, SD/MI dan 

SLTP/MTs tentang kurikulum lingkungan 

hidup 

- Pengembangan kurikulum lingkungan 

hidup di tingkat pendidikan dasar & pra 

sekolah 

- Pelaksanaan kurikulum lingkungan hidup 

di tingkat pendidikan dasar & pra sekolah 

- BPLHD 




- Terwujudnya pengetahuan dan - Pengembangan Sekolah hijau - Dinas Pendidikan CG1 

pemahaman 

hidup 

siswa tentang lingkungan 

- Meningkatnya kompetensi dan - Pemerataan kesempatan diklat bagi guru - Dinas Pendidikan CG4 

meningkatnya kesejahteraan guru 

SD/MI dan SMP/MTs 

- Peningkatan kesejahteraan guru di daerah 

terpencil 


- Sertifikasi guru Dinas Pendidikan CG4 

- Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan - Pengembangan Kurikulum Tentang - Dinas Pendidikan CG5 

Pengelolaan Bencana 


Hidup 

Kurikulum Lingkungan - Dinas Pendidikan CG 6 

- Meningkatnya pengetahuan tentang - Pendidikan lingkungan hidup berbasis - Dinas Pendidikan CG 6 

lingkungan hidup sehat bagi siswa sekolah sekolah 

- Terlaksananya pendidikan lingkungan 

hidup bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs dan 

pra sekolah 

- Sosialisasi kepada guru TK/RA, SD/MI dan 

SLTP/MTs tentang kurikulum lingkungan 

hidup 

- Pengembangan kurikulum lingkungan 

hidup di tingkat pendidikan dasar & pra 

sekolah 

- Pelaksanaan kurikulum lingkungan hidup 

di tingkat pendidikan dasar & pra sekolah 

- BPLHD 

- Dinas Pendidikan CG 6 



II -10

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Terwujudnya pengetahuan dan - Pengembangan Sekolah hijau - Dinas Pendidikan CG 6 

pemahaman 

hidup 

siswa tentang lingkungan 

- Meningkatnya partisipasi masyarakat - Optimalisasi Manajemen Berbasis Sekolah - Dinas Pendidikan Penunjang 

dalam penyelenggaraan pendidikan dasar (MBS) 

- Biro Yansosdas 

- Mendorong gerakan masyarakat peduli - Dinas Pendidikan Penunjang 

pendidikan 


- Meningkatnya kesempatan melanjutkan - Bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi - Dinas Pendidikan Penunjang 

pendidikan bagi siswa berprestasi 

di bidang kesenian, olahraga, dan IPTEK 

II -11

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 01 02 Program Peningkatan 

Pendidikan Menengah dan 

Tinggi 

- Meningkatnya daya tampung sarana dan - Rehabilitasi dan penambahan Ruang - Dinas Pendidikan CG1 

prasarana SMA/SMK sebanyak 500 lokal Kelas Baru SMA/SMK 

- Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan - Pembentukan jaringan kerjasama dengan - Dinas Pendidikan CG1 

pendidikan 

pihak swasta dan industri 

- Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan - Penyelenggaraan 

akuntabel 

Ujian Nasional yang - Dinas Pendidikan CG1 

- Meningkatnya angka melanjutkan dan - Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak - Dinas Pendidikan CG1 

menurunnya angka DO 

mampu dan siswa berprestasi 

- Pengembangan Kurikulum Tentang - Dinas Pendidikan 

Pengelolaan Bencana 


Hidup 

Kurikulum Lingkungan - Dinas Pendidikan CG 6 

- Meningkatnyan kualitas lulusan pendidikan - Pengembangan SMA/SMK berbasis - Dinas Pendidikan Penunjang 

menengah dan tinggi 

kompetensi 


- Disnakertrans 

- Rintisan Wajib Belajar 12 tahun - Dinas Pendidikan 


Penunjang 

- Pembentukan jaringan kerjasama dengan - Dinas Pendidikan Penunjang 

pihak swasta dan dunia industri melalui - Biro Yansosdas 

pengembangan sistem Tri Partied 


- Pemerataan kesempatan diklat bagi guru - Dinas Pendidikan Penunjang 

SMA/SMK 


- Akridituri Sekolah Penunjang 

- Lomba Keterampilan Siswa (LKS) - Dinas Pendidikan Penunjang 

SMA/SMK tingkat provinsi 


- Meningkatnya relevansi pendidikan - Pengembangan kerjasama Lembaga - Dinas Pendidikan Penunjang 

dengan kebutuhan pasar kerja 

Pendidikan dengan Perguruan Tinggi dan 

dunia usaha 


II -12

KODE 

BIDANG URUSAN 





Pendidikan Luar Sekolah 

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas - Pengembangan kejar paket A, B, dan C di - Dinas Pendidikan CG1 

pendidikan non formal 

komunitas dan lokasi yang sulit 

mengakses pendidikan 

- Pengembangan keaksaraan fungsional 



- BAPUSDA 

- Dinas Pendidikan 



- BAPUSDA 

CG1 

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas - Pengembangan metode pembelajaran - Dinas Pendidikan Penunjang 

penyelenggaraan Pendidikan 

Dini (PAUD) 

Anak Usia PAUD 


- Peningkatan mutu tenaga pendidik dan - Dinas Pendidikan Penunjang 

tenaga kependidikan PAUD 


- Peningkatan kesejahteraan tenaga - Dinas Pendidikan Penunjang 

pendidik PAUD 


- Meningkatnya partisipasi masyarakat - Pengembangan Taman Pustaka - Dinas Pendidikan Penunjang 

dalam pendidikan non formal 

Masyarakat 

Kelurahan 

dan Perpustakaan Desa/ - Bapusda 

II -13

KODE 

BIDANG URUSAN 





Pendidikan Luar Biasa 

- Meningkatnya kualitas sarana prasarana 

SLB 

- Pengembangan sekolah inklusi - Dinas Pendidikan Penunjang 

- Rehabilitasi dan penambahan RKB SLB - Dinas Pendidikan Penunjang 

- Meningkatnya kemampuan siswa dalam - Pengembangan dan penerapan metode - Dinas Pendidikan Penunjang 

mengikuti pembelajaran 

pembelajaran terkini 

- Meningkatnya kualitas guru SLB 

- Peningkatan kualitas guru SLB melalui - Dinas Pendidikan Penunjang 

pemerataan diklat 

II -14

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 02 Kesehatan 

1 02 05 Program Sumber Daya 

Kesehatan 

- Mendorong peningkatan pemerataan, 

kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 

(Dokter di Puskesmas 70% dan Bidan di 

Desa Terpencil 80%) 

- Mendorong peningkatan dan penyediaan 

sarana dan prasarana kesehatan yang 

dapat diakses masyarakat dengan cepat 

dan murah 

- Meningkatnya pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan 

- Mendorong peningkatan penyediaan obat 

baik generik maupun esensial 

- Pengembangan dan pendayagunaan 

tenaga kesehatan 

- Pengembangan balai pelatihan tenaga 

kesehatan masyarakat 

- Pengembangan sarana dan prasarana 

kesehatan dan balai pengembangan 

laboratorium kesehatan 

- Peningkatan peran serta masyarakat 

dalam menentukan pelayanan kesehatan 

masyarakat 

- Peningkatan ketersediaan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan terjangkau 

oleh keluarga miskin 

- Peningkatan keterjangkauan harga obat 

dan perbekalan kesehatan untuk keluarga 

miskin 

- Dinkes CG1 

- Dinkes 

- Dinkes CG1 

- Dinskes CG1 

- Dinskes CG1 

- Dinkes CG1 

- Tersedianya dokumen perencanaan 

pembangunan kesehatan 

- Penyusunan perencanaan kesehatan - Dinas Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 

- RSP Sidawangi 

- Biro Bangsos 

Penunjang 

- Pengembangan Sistem Informasi - Dinas Kesehatan Penunjang 

Manajemen Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 



II -15

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Peningkatan pengendalian dan evaluasi 

program pembangunan kesehatan 

- Dinas Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 



Penunjang 

- Mendorong penyediaan jaminan - Peningkatan pelayanan kesehatan bagi - Dinas Kesehatan Penunjang 

pembiayaan kesehatan (cakupan JPK pra masyarakat 

- Biro Yansos 

bayar 35%) 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 



- Mendorong peningkatan pengawasan dan 

pengendalian obat, Kosalkes (kosmetik, 

alat kesehatan) dan NAPZA dari tingkat 

produksi sampai tingkat konsumsi 

(ketersediaan obat 85%, pengadaan obat 

- Peningkatan ketersediaan 

perbekalan kesehatan 

obat dan - Dinas Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

Penunjang 

esensial 95% dan generik 85%) 

- KP4 Cirebon 



- Peningkatan keterjangkauan 

dan perbekalan kesehatan 

harga obat - Dinas Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 



Penunjang 

- Pencegahan penyalahgunaan NAPZA - Dinas Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 



Penunjang 

II -16

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Pelayanan 

NAPZA 

rehabilitasi penyalahgunaan - Dinas Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 



Penunjang 

- Peningkatan kualitas tenaga pengawas - Dinas Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 



Penunjang 

- Meningkatnya 

kesehatan 

sinergitas pembangunan - Peningkatan Koordinasi 

pembangunan kesehatan 

dan fasilitasi - Dinas Kesehatan 

- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

- KP4 Cirebon 



Penunjang 

II -17

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 02 06 Program Upaya Kesehatan 

- Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan Melakukan sosialisasi lingkungan sehat - Biro Yansos CG1 

perumahan dan permukiman termasuk 

- Dinas Kesehatan 

pengunsian, sanitasi dasar dan hygiene 

sanitasi di tempat umum, industri dan 

tempat-tempat lain yang mempengaruhi 

- BPMD 

- Meningkatnya promosi dan 

penyebarluasan informasi kesehatan serta 

pemberdayaan masyarakat 

Promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat 

- Menggerakkan upaya pencegahan, Pencegahan, penanganan dan 

pemberantasan, dan pengendalian pemberantasan penyakit 

penyakit menular & tidak menular (Desa/ 

Kelurahan mengalami KLB yang dapat 

ditangani < 24 jam 95%, AFP Rate/ 

100.000 penduduk

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Mendorong upaya perbaikan gizi, bagi - Perbaikan gizi masyarakat melalui - Dinkes CG1 

seluruh penduduk (Kecamatan Bebas kewaspadaan pangan 

Rawan Gizi 65%, cakupan balita 

mendapat kapsul vitamin A 2x per tahun 

85%, cakupan Ibu Hamil mendapat 90 

tablet Fe 85%, cakupan pemberian 

makanan pendamping ASI bayi Gakin 

95%, dan Balita Gizi Buruk mendapat 

Perawatan 90%). 

- Mendorong peningkatan cakupan - Peningkatan pelayanan kesehatan 

pelayanan kesehatan (Linakes 80%) keluarga 

- Mendorong peningkatan rujukan ibu hamil - Peningkatan pelayanan kesehatan bagi 

risiko tinggi & bayi (Rujukan Bumil Risti 

75% dan Neonatal Risti 75%) 

ibu hamil dan anak 

- Dinkes CG1 

- Dinkes CG1 

- Mendorong penurunan angka gizi kurang Peningkatan pengetahuan masyarakat - Dinskes CG1 

dan buruk pada balita 

miskin tentang gizi dan perawatan anak 

- Menggerakkan perilaku hidup sehat - Promosi Pembangunan Kesehatan - Dinkes CG3 

- Menggerakkan peranserta kelembagaan di 

perdesaan 

- Revitalisasi Posyandu - Dinkes 

- BPMD 

- Mendorong penyediaan jaminan - Pelayanan asuransi kesehatan gakin - Dinskes CG3 

pembiayaan kesehatan pra bayar bagi (Askeskin) 

- RSJ Bandung 

keluarga miskin dan masyarakat rentan 

- RSJ Cimahi 

95% 


- KP4 Cirebon 

- Mendorong penurunan angka gizi kurang - Peningkatan pengetahuan masyarakat - Dinskes CG3 

dan buruk pada balita 

miskin tentang gizi dan perawatan anak 

- Mendorong peningkatan mutu kesehatan 

lingkungan perumahan dan permukiman 

termasuk pengungsian, sanitasi dasar, dan 

hygiene sanitasi di tempat-tempat umum, 

industri & tempat-tempat lain yang 

mempengaruhi kesehatan. 

- 

- 

Peningkatan kesehatan lingkungan 

Fasilitasi perbaikan sanitasi lingkungan 

masyarakat 

- Din Kesehatan 

- Biro Yansos 

- Distarkim 


- Biro Yansos 

Penunjang 

Penunjang 

(rumah/bangunan bebas jentik 90%, 

- Distarkim 

tempat umum yang memenuhi syarat 75%, 

institusi yang dibina 65% dan cakupan air 

bersih 80%. 

II -19

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Mendorong peningkatan akses kualitas 

dan citra masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan dasar, rujukan, khusus, jiwa 

termasuk kegawatdaruratan medis. 

(Pelayanan kesehatan ibu hamil risti yang 

- Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan 

kesehatan 


- Biro Yansos 

- RSJ Cimahi 

- RSJ Bandung 

Penunjang 

di rujuk 95%, cakupan deteksi dini tumbuh 

- KP4 Cirebon 

kembang anak balita 70 UCI Desa 90%, 

pelayanan gangguan jiwa 65%. 


- Menggerakkan peran dan fungsi labkes - Peningkatan pelayanan pemeriksaan lab. - Balai Latihan Penunjang 

daerah 

Kes pada masyarakat 

Kesehatan (BLK) 

- Peningkatan sarana dan prasarana - Balai Latihan Penunjang 

labkes. 

Kesehatan (BLK) 

- Menggerakkan kesadaran masyarakat - Pembinaan dan pengembangan Usaha - Dinas Kesehatan Penunjang 

terhadap kesehatan melalui pengenalan 

hidup sehat di sekolah 

Kesehatan Sekolah (UKS) 


II -20

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 03 Pekerjaan Umum 

1 03 22 Program Pengembangan 

Infrastruktur Transportasi 

dan Telekomunikasi 

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan 

(kondisi baik dan sedang) ruas-ruas jalan 

dari dan ke pusat-pusat akses pendidikan 

- Peningkatan jalan dan penggantian 

jembatan 

- Dinas Bina Marga CG1 

- Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan - Dinas Bina Marga CG1 

- Meningkatnya kondisi kemantapan jalan - Peningkatan jalan dan penggantian - Dinas Bina Marga CG1 


dari dan ke pusat-pusat akses kesehatan 

jembatan 


- Meningkatnya kondisi kemantapan jalan 


dari dan ke daerah sentra produksi 

pertanian 



dari dan ke desa pusat pertumbuhan, desa 

tertinggal, pusat-pusat kegiatan agribisnis, 

agroindustri, pariwisata serta pusat-pusat 

kegiatan ekonomi masyarakat 

- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Dinas Bina Marga CG1 


jembatan 



- Pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan - Dinas Bina Marga CG2 


jembatan 




II -21

KODE 

BIDANG URUSAN 




Meningkatnya kondisi kemantapan jalan - Peningkatan jalan dan penggantian - Dinas Bina Marga CG5 


dari dan ke daerah rawan bencana 

jembatan 

Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas di 

Jabar Selatan, Metropolitan Bandung, 

Metropolitan Cirebon dan PKW Sukabumi 

melalui pembangunan jalan sepanjang 

70,47 km dan jembatan sepanjang 2010 m 

Terlaksananya persiapan dan 

pembangunan Jalan Tol Cileunyi- 

Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), 

Cikampek-Cirebon (Cikacir), Bogor Ring 

Road,Cianjur-Padalarang, Soreang- 

Pasirkoja(Soroja), dan Kanci-Pejagan 



Provinsi menjadi 90% melalui rehabilitasi 

jalan sepanjang 268,08 km dan jembatan 

sepanjang 1251 m, dan peningkatan jalan 

sepanjang 156,68 km dan penggantian 

jembatan sepanjang 175 

Terpeliharanya kondisi jalan provinsi 

sesuai dengan umur rencana melalui 

pemeliharaan rutin jalan sepanjang 

1781,23 km dan jembatan sepanjang 

13.972 m 

Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas 

jalan non status melalui pemeliharaan rutin 

jalan sepanjang 228,84 km dan 



- Pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga CG7 

- Fasilitasi dan koordinasi pembangunan 

jalan tol 

Dinas Bina Marga CG7 

- Kegiatan penunjang pengembangan - 

Dinas Bina Marga 

jaringan jalan dan pemanfaatan jalan 

- 

Bapeda 

- Peningkatan jalan dan penggantian - 


jembatan 

- Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan 

- Pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan - 


- Peningkatan jalan dan penggantian - 


jembatan 

Penunjang 

Penunjang 

Penunjang 

Penunjang 

II -22

KODE 

BIDANG URUSAN 




jembatan sepanjang 4046 m, rehabilitasi - Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan - 

Penunjang 

jalan sepanjang 13 Km dan jembatan 

sepanjang 651 m, dan pembangunan jalan 

sepanjang 15 Km dan penggantian 

jembatan sepanjang 195 m 

- Pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan 


- 


Penunjang 


dan Pengelolaan 

Infrastruktur Sumber Daya 

Air dan Irigasi 

Meningkatnya nilai struktur jalan nasional 

melalui rehabilitasi jalan sepanjang 56 km, 

dan peningkatan jalan sepanjang 285,18 

km 

Terpeliharanya kondisi jalan nasional 

sesuai dengan umur rencana melalui 

pemeliharaan rutin jalan sepanjang 659,22 

km dan rehabilitasi jalan sepanjang 56 km 

Terfasilitasi dan terkoordinasinya 

pengelolaan infrastruktur transportasi dan 

telekomunikasi 

Meningkatnya intensitas tanam padi pada 

daerah irigasi teknis yang dikelola oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah di 

wilayah utara Jawa Barat dan daerah 

sentra produksi pertanian 

Peningkatan jalan dan penggantian 

jembatan 

Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan 

Pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan 

Fasilitasi dan koordinasi aspek 

kebinamargaan 

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan 

irigasi 

- Dinas Bina Marga 



Penunjang 

Penunjang 

Penunjang 

- Bapeda Penunjang 

- Biro sarek 

Dinas PSDA CG2 

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Dinas PSDA CG2 

Pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan jaringan irigasi 


II -23

KODE 

BIDANG URUSAN 




Meningkatnya intensitas tanam padi pada Rehabilitasi dan peningkatan jaringan Dinas PSDA CG3 

daerah irigasi teknis yang dikelola oleh irigasi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah di 

desa tertinggal 

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Dinas PSDA CG3 

Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, 

situ, waduk dan embung dalam rangka 

pengendalian daya rusak air di 

Metropolitan Bandung, Bodebek dan 

wilayah Pantura 



Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di 

Pantura Jawa Barat 

Terlaksananya persiapan dan 

pembangunan Waduk Jatigede 

Meningkatnya kondisi dan fungsi situ, 

waduk dan embung dalam rangka 

penyediaan air baku di Metropolitan 

Bandung, Bodebek, dan wilayah Pantura 

Meningkatnya kondisi dan fungsi situ, 

waduk, embung, sungai dan pantai dalam 

rangka penyediaan air baku dan 

pengendalian daya rusak air serta 

pengamanan pantai 

Pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan jaringan irigasi 

Persiapan 

embung 

pembangunan waduk dan 



Pengelolaan 

embung 

sungai, situ, waduk, dan Dinas PSDA CG5 

Pembangunan/perbaikan tanggul banjir Dinas PSDA CG5 

Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Dinas PSDA CG7 

Irigasi Lintas Kab/Kota dan Daerah Irigasi 

dengan luas antara 1000-3000 Ha dan 

diatas 3000 Ha 

Pembebasan tanah Dinas PSDA CG7 

Fasilitasi dan koordinasi pembangunan 

Waduk Jatigede 

Persiapan pembangunan waduk-waduk 

kecil 

Biro Sarek 


Biro Sarek 


Pengelolaan situ, waduk, dan embung Dinas PSDA CG8 

Pengelolaan jaringan air baku. Dinas PSDA CG8 

Pengendalian pemanfaatan air permukaan Dinas PSDA CG8 

Penunjang pengembangan infrastruktur 

sumber daya air dan irigasi 

Pengelolaan situ, waduk, embung, sungai 

dan pantai 

- Dinas PSDA 

Bapeda 

Dinas PSDA 

Penunjang 

Penunjang 

II -24

KODE 

BIDANG URUSAN 




Pengelolaan jaringan air baku. 

Dinas PSDA 

Penunjang 

Normalisasi sungai, pembangunan dan 

perbaikan infrastruktur pengendali banjir 

Dinas PSDA 

Penunjang 

Pengendalian pemanfaatan air permukaan 

Dinas PSDA 

Penunjang 



pemerintah dari 190% menjadi 192%. 

Meningkatnya ketersediaan data dan 

informasi. 


pengembangan dan pengelolaan 

infrastruktur sumber daya air dan irigasi 

Pengelolaan jaringan hidrologi Dinas PSDA Penunjang 

Pengelolaan jaringan irigasi Dinas PSDA 

Penunjang 

Penataan pengelolaan database 

Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan 

sumber daya air dan irigasi 

Dinas PSDA 

Bapeda 

Biro SAREK 

Dinas PSDA 

Penunjang 

Penunjang 

Penunjang 

Penunjang 

II -25

KODE 

BIDANG URUSAN 





Sarana dan Prasarana 

Perumahan dan 

Permukiman Meningkatnya tertib pengelolaan gedung Memfasilitasi pengelolaan gedung negara/ Distarkim Penunjang 

negara/daerah, dan rumah negara 

daerah dan rumah negara 

Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi 

(air limbah dan drainase) 

Meningkatnya cakupan pelayanan 

persampahan regional 

Meningkatnya cakupan pelayanan air 

bersih dan sanitasi 

Tersedianya prasarana dasar perumahan 

bagi pengungsi dan transmigran lokal 

Memfasilitasi penyediaan instalasi sanitasi Distarkim Penunjang 

Refungsionalisasi lahan TPA Leuwigajah Distarkim CG7 

Melakukan persiapan pengembangan Distarkim CG7 

Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA 

Nambo 

Distarkim CG7 

Mengoptimalkan pengelolaan sampah di 

TPA Sarimukti 

Distarkim CG7 

Penyediaan air bersih dan sanitasi di desa 

rawan penyakit menular 

Distarkim CG1 

Penyediaan air bersih di desa rawan air 

bersih 

- Distarkim CG8 

- Distamben CG8 

Memfasilitasi perbaikan sarana dan 

prasarana 

alam 

permukiman akibat bencana 

Memfasilitasi penyediaan prasarana dasar 

perumahan 

pengungsi 

bagi transmigran lokal dan 

Distarkim Penunjang 

Distarkim Penunjang 

II -26

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 04 Perumahan Rakyat 



Perumahan dan 

Permukiman 

- Meningkatkan kapasitas daya dukung 

perumahan di perkotaan 

- Fasilitasi pengembangan Rumah Susun 

Sederhana 

- 

Fasilitasi pelaksanaan pembangunan 

bidang permukiman 

- Distarkim Penunjang 

- Biro Yansos 

- Biro Yansos Penunjang 

II -27

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 05 Penataan Ruang 

1 05 34 Program Penataan Ruang 

- Meningkatnya kinerja pengendalian - Melakukan kegiatan pengawasan - Distarkim CG2 

pemanfaatan ruang di lahan sawah 

(pemantauan, pelaporan dan evaluasi) 

terhadap alih fungsi lahan sawah 

- Menyusun peraturan daerah tentang 

- Dinas Pertanian 

- Biro Binprod 

- Bapeda CG2 

pengendalian lahan sawah produktif 

- Meningkatnya kinerja pengendalian - Melakukan kegiatan pengawasan 

- Distarkim 



- Biro Sarek 


pemanfaatan ruang 

(pemantauan, pelaporan, dan evaluasi) 

pemanfaatan 

bencana banjir 

ruang di kawasan rawan 

- Sosialisasi pedoman perencanaan ruang 

rawan bencana 


- Sosialisasi Perda Pengendalian - Distarkim CG6 

Pemanfaata Ruang KBU dan Pergub 

petunjuk pelaksanaan Perda 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU 

- Meningkatnya kinerja pengendalian - Melakukan kegiatan pengawasan - Distarkim CG 6 

pemanfaatan ruang di kawasan lindung (pemantauan, pelaporan, dan evaluasi) 

pemanfaatan ruang di kawasan lindung 

non hutan 

- Tersedianya acuan dalam penyediaan - Mengoperasionalisasikan pengelolaan - Bapeda Penunjang 

data spasial 

IDSD 

- SKPD terkait 

- Menyediakan data spasial Jabar - Bapeda 


Penunjang 

- Meningkatnya kinerja koordinasi penataan ruang - Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penataan - Bapeda Penunjang 

ruang 

- Distarkim 

- Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 

- Fasilitasi penataan ruang di PKN dan PKW - Distarkim CG7 

- Fasilitasi kinerja RTRW kabupaten/kota - Distakim Penunjang 

- Penyusunan perencanaan yang terpadu dengan - Penyusunan Master Plan Transportasi di - Dinas Perhubungan Penunjang 

didukung data dan analisa yang akurat dan Wilayah Metro Bandung & Bodebek 

berdasarkan SISTRANAS dan tersusunnya 

perencanaan umum sistem perhubungan 

terpadu di Jawa Barat 

II -28

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 06 Perencanaan 

Pembangunan 

1 06 26 Program Perencanaan, 

Pengendalian dan 

Pengawasan Pembangunan 

- Terwujudnya sinergitas pelaksanaan 

pembangunan 

- Penerapan rencana aksi daerah 

pemberantasan korupsi 

- Penyusunan perencanaan pembangunan 

yang partisipatif dan sinergis 

Seluruh SKPD 

Provinsi Jawa Barat 

CG4 

Bapeda CG4 

- Pengawasan 

komprehensif 

pembangunan yang 

Setda (Biro Desen) 

Bawasda CG4 

- 

- 

Penyusunan perencanaan yang terpadu 

dengan didukung data dan informasi yang 

akurat 

- Bapeda 


Penunjang 

- Penyusunan perencanaan regional dan - Bapeda Penunjang 

- 

penganggaran pembangunan daerah 

Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan - Bapeda Penunjang 

pembangunan (evaluasi, 

Capaian Kinerja, AMJ, dll) 

LKPJ, LAKIP, - Biro Dalprog 

- Pengendalian pelaksanaan pembangunan - Bapeda Penunjang 

Jawa Barat 

- Biro Dalprog 

- Pengawasan pembangunan daerah. - Bawasda Penunjang 

II -29

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 07 Perhubungan 


Infrastruktur Transportasi 

dan Telekomunikasi 

- Terlaksananya persiapan pembangunan - Fasilitasi dan koordinasi pembangunan - Dinas Perhubungan CG7 

Bandara Internasional Kertajati 

Bandara Internasional Kertajati 

- Meningkatnya kenyamanan, keamanan - Peningkatan kondisi fasilitas - Dinas Perhubungan Penunjang 

dan ketertiban berlalu lintas serta perlengkapan jalan provinsi dan nasional 

meningkatnya mobilitas manusia, barang 

dan jasa 

- Pengkajian 

Timbang 

dan Identifikasi Jembatan - Dinas Perhubungan Penunjang 

- Pemeliharaan, Pengawasan dan - Dinas Perhubungan Penunjang 

pembinaan jembatan timbang 

- Pengadaan Sarana Operasional - Dinas Perhubungan Penunjang 

- 

Pengawalan dan pengawasan 

Relokasi jembatan timbang 

- Dinas Perhubungan Penunjang 

- Peningkatan sarana dan prasarana - Dinas Perhubungan Penunjang 

jembatan timbang 

- Fasilitasi 

terminal 

dan koordinasi pembangunan - Dinas Perhubungan Penunjang 

- Fasilitasi penetapan jaringan trayek - Dinas Perhubungan Penunjang 

angkutan jalan di Jawa Barat 

- Fasilitasi dan koordinasi hari-hari besar 

dan kegiatan perhubungan 


- Fasilitasi dan koordinasi peningkatan - Dinas Perhubungan Penunjang 

keselamatan 

perhubungan 

penyelenggaraan 

- Pengawasam dan pengendalian - Dinas Perhubungan Penunjang 

penyelenggaraan perhubungan 

- Penyusunan Standart Pelayanan Minimal - Penyusunan Pedoman mekanisme - Dinas Perhubungan Penunjang 

(SPM) Penyelenggaraan Perhubungan 

Darat 

prosedur penelitian dan pengkajian 

rekayasa dan manajemen lalu lintas jalan 

II -30

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Meningkatkan Ketersediaan Prasarana - Meningkatkan keselamatan di persilangan - Dinas Perhubungan Penunjang 

Perhubungan 

sebidang antara jalan dengan kereta api 

- Meningkatnya kualitas sarana - Pemeriksaan dan pengawasan produk - Dinas Perhubungan Penunjang 

perhubungan darat 

karoseri kendaraan bermotor 

- Terstruktur jaringan angkutan AKAP, - Pemetaan struktur jaringan trayek melalui - Dinas Perhubungan Penunjang 

AKDP, Taksi, Pariwisata dan Karyawan digitalisasi hasil kegiatan evaluasi jaringan 

trayek terdahulu 

- Sosialisasi struktur jaringan trayek - Dinas Perhubungan Penunjang 

- Terwujudnya 

massal 

pengembangan angkutan - Persiapan pembangunan angkutan massal - Dinas Perhubungan Penunjang 

- Lanjutan pembangunan jalur ganda KA - Dinas Perhubungan Penunjang 

- Persiapan revitalisasi jalur KA, dan - Dinas Perhubungan Penunjang 

penambahan jalur Kereta Api 

Peningkatan jalur KA - Dinas Perhubungan Penunjang 

- Meningkatnya peran bandar udara untuk - Peningkatan sarana dan prasarana - Dinas Perhubungan Penunjang 

melayani angkutan barang maupun operasi penerbangan 

penumpang 

- Persiapan pembangunan Bandara - Dinas Perhubungan Penunjang 

Internasional Jawa Barat 

- Identifikasi rute-rute potensial angkutan - Dinas Perhubungan Penunjang 

udara dari/ ke Bandung 

- Meningkatkan jumlah penerbangan dari/ - Tersedianya Analisa Mengenai Dampak - Dinas Perhubungan Penunjang 

ke Bandung 

Lingkungan (AMDAL) pemangkasan 

Gunung Bohong 

- Meningkatnya peran pelabuhan laut - Perluasan dermaga dan pengerukan - Dinas Perhubungan Penunjang 

(pelabuhan umum, khusus/perikanan) dan 

ASDP serta pelayanan dibidang 

kolam pelabuhan regional 

melengkapi sarana bongkar muat 

serta - Dinas Perikanan 

keselamatan pelayaran untuk melayani 

angkutan barang maupun penumpang 

Melengkapi sarana dan prasarna bongkar 

muat 


II -31

KODE 

BIDANG URUSAN 




Pengembangan 

internasional Cirebon 

pelabuhan laut - Dinas Perhubungan Penunjang 

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan 

tertibnya serta terbinanya pengguna 

frekuensi radio 

Meningkatnya fungsi lembaga Pos dan 

Telekomunikasi 

Terwujudnya 

Bencana Alam 

jaringan telekomunikasi 

Meningkatnya cakupan layanan 

telekomunikasi pedesaan 


pengelolaan infrastruktur transportasi dan 

telekomunikasi 

Sosialisasi keselamatan pelayaran - Dinas Perhubungan Penunjang 

Optimalisasi TPKB Gedebage - Dinas Perhubungan 

- Biro Sarek 

Penunjang 

Rencana Induk/Master Plan Pelabuhan - Dinas Perhubungan Penunjang 

Laut 

Jaya 

Internasional Cilamaya/ Ciparage 

Peningkatan Sumber Daya Manusia di 

Bidang angkutan laut, kepelabuhan dan 

keselamatan pelayaran 

Penertiban alur pelayaran dan lintasan 

trayek kapal pedalaman 

Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana 

SAR dan fasilitas pelabuhan laut ASDP 

(Darat, udara laut dan ASDP) 

Peningkatan pengguna frekuensi radio 

dan ketertiban pengguna frekuensi radio 

juga frekuensi radio amatir 

Peningkatan pelayanan unit organisasi 

dan perijinan frekuensi radio dan pos 

Peningkatan kelancaran koordinasi unit 

unit operasional pengguna frekuensi radio 

dan pos 

Pembangunan Fasilitas Jaringan 

Telekomunikasi Bencana Alam 

Pembangunan 

pedesaan 

fasilitas telekomunikasi 

Fasilitasi 

perhubungan 

dan koordinasi aspek 


- Bandiklatda 








- Bapeda Penunjang 

- Biro sarek 

II -32

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 08 Lingkungan Hidup 

1 08 35 Program pengendalian 

Tersedianya sistem pemantauan 

pencemaran air dan kerusakan lingkungan 

di wilayah pesisir ( intrusi ) 

Pengembangan sistem pemantauan 

sumber daya air pesisir 

Meningkatnya konserrvasi air bawah tanah Peningkatan upaya pengawasan dan 

penertiban pemanfaatan air bawah tanah 

- Tersedianya pola pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

berbasis masyarakat di sekitar kawasan 

TPA 

- Tersedianya pola pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

berbasis masyarakat di sekitar kawasan 

TPA 

DPSDA, CG8 

BPLHD, 

Distamben 

Distamben CG8 

Peningkatan upaya pemulihan kondisi air Distamben 

BPLHD 

Distarkim 

Dishut 

CG8 

- Penyusunan indikator dan pola monev 

dampak lingkungan kegiatan TPA 

- Pelatihan dan Fasilitasi pemantauan 

dampak lingkungan TPA bagi masyarakat 

BPLHD CG7 

BPLHD CG7 

- Fasilitasi peningkatan prospek usaha dan 

Distarkim 

BPLHD CG7 

peluang 

TPA 

investasi pemanfaatan sampah 

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Distarkim 

Distamben CG8 

penghematan energi 

- Fasilitasi 

energi 

peningkatan gerakan hemat Biro Binprod CG8 

- Tersusunnya atau Tersosialisasikannya - Fasilitasi penanganan sengketa - BPLHD Penunjang 

aturan hukum maupun aturan teknis lingkungan melalui ADR 

pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

- Sosialisasi Peraturan dan pedoman - BPLHD Penunjang 

mengenai pengelolaan lingkungan - Biro Yansos 

II -33

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Meningkatnya sistem pengendalian - Penertiban dan pendayagunaan air bawah - Distamben Penunjang 

pemanfaatan dan konservasi air tanah tanah 

II -34

KODE 

BIDANG URUSAN 





Efektivitas, Pengelolaan dan 

Konservasi SDA dan LH 

Meningkatnya upaya pencegahan dini dan 

minimisasi terhadap dampak banjir, 

kekeringan, dan longsor 

Meningkatknya daya dukung lahan dan 

mengurangi ancaman hama 

Tersedianya sistem informasi 

kebencanaan yang mudah diakses 

Pengendalian banjir DPSDA, CG2 

Sosialiasasi dan informasi kebencanaan 

Reboisasi dan penghijauan 

Distamben 

Dishut 

Biro Binprod 

Pengembangan pertanian organik Dinas Pertanian CG2 

Mengembangkan sistem informasi, peta, 

inventarisasi lokasi, infrastruktur vital dan 

sumber daya penting dalam penanganan 

bencana 

BPLHD 

Balitbangda 

Bapeda CG5 

Bapesitalda 

Dinas Sosial 

BPLHD 

Distamben 

Dishub 

Bakesbanglinmas 

Dinas PSDA 


Distarkim 

Dinkes 

Menyusun pedoman teknis 

Penanganan bencana 

- Terbangunnya sinergitas kegiatan - Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan B3 - BPLHD Penunjang 

pengelolaan lingkungan antar 

dan limbah B3 

stakeholders 

II -35

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Fasilitasi 

jejaring 

dan 

dan 

koordinasi 

kapasitas 

peningkatan 

laboratorium 

- BPLHD Penunjang 

lingkungan 

- Peningkatan kinerja dan koordinasi komisi - BPLHD Penunjang 

AMDAL Provinsi dan Kab/kota 

- Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup 

- Bapeda 

- BPLHD 

- Distamben 

- Dishut 

Penunjang 

- Tersedianya sistem informasi lingkungan 

yang mudah diakses 

- Penyusunan SoE, ASER, Neraca SDA, 

Statistik Lingkungan Jawa Barat, dan 

AMDAL 

- BPLHD 

- Dishut 

- Dishub 

Penunjang 

- Optimalisasi Sistem Manajemen Bencana - Penyusunan SOP penanganan bencana 


- Biro Bangsos Penunjang 

- Terfasilitasinya upaya peningkatan kualitas - Program ADIPURA - BPLHD Penunjang 

lingkungan melalui program inovatif atau - Program Indonesia Hijau - BPLHD Penunjang 

strategis 

- Program EPCM - BPLHD Penunjang 

II -36

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 09 Pertanahan 

1 09 Program… 

Kegiatan…. 

II -37

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 10 Kependudukan 

Catatan Sipil 

dan 

1 10 33 Program Pengendalian 

Pertumbuhan Penduduk 

- Terselenggaranya 

kependudukan 

tertib administrasi - Pembinaan Administrasi Kependudukan - Biro Dekon & Tuban Penunjang 

- Bintek Operator SIAK - Biro Dekon & Tuban Penunjang 

- Pelaksanaan Bantuan Kab/Kota untuk - Biro Dekon & Tuban Penunjang 

Pengembangan SIAK 

- Sosialisasi UU No. 23 Thn 2006 ttg - Biro Dekon & Tuban Penunjang 

Administrasi Kependudukan dan 

PERMENDAGRI No. 28 thn 2005 

II -38

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 11 Pemberdayaan 

Perempuan 


Pemberdayaan Perempuan 

- Mendorong peningkatan kualitas dan - Peningkatan pengetahuan bagi pengurus - BPMD Penunjang 

kuantitas organisasi/lembaga perempuan organisasi/lembaga perempuan 


dalam pembangunan 


- Dinas Sosial 


- Mendorong peningkatan kualitas dan - Peningkatan pengetahuan dan - BPMD Penunjang 

kuatitas perempuan dalam pembangunan keterampilan perempuan dalam - Biro Bangsos 

pembangunan 




- Mendorong pengarusutamaan gender - Peningkatan peran gender dalam dalam - BPMD Penunjang 

pada setiap aspek kehidupan 

masyarakat 





- Meningkatnya kebijakan yang berbasis - Peningkatan pemahaman aparat dan - BPMD Penunjang 

gender 

masyarakat terhadap peraturan perundang- - Biro Bangsos 

undangan yang berbasis gender 




- Meningkatnya pemahaman dan - Peningkatan pemahaman dan - BPMD Penunjang 

perlindungan terhadap hak-hak perlindungan hak-hak perempuan serta - Biro Bangsos 

perempuan dan anak 

pengarusutamaan gender 




- Perlindungan dari tindak kekerasan dan - BPMD Penunjang 

perdagangan perempuan dan anak - Biro Bangsos 

(Traficking) 




- Peningkatan pemahaman tentang tindak - BPMD Penunjang 

kekerasan Traficking terhadap perempuan - Biro Bangsos 

dan anak 




II -39

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 12 Keluarga Berencana 

dan Keluarga Sejahtera 



Tercapainya peserta KB baru sebanyak 

1.126.336 akseptor dan terbinanya peserta 

KB aktif sebanyak 5.949.600 akseptor atau 

72,62% dari PUS sebanyak 8.192.784 

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi 

terutama bagi GAKIN 

Pendewasaan usia perkawinan Peningkatan rata-rata usia kawin pertama 

wanita menjadi 18,3 th. 

BKKBN CG1 

BKKBN CG1 

II -40

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 13 Sosial 


Kesejahteraan Sosial 

- Mendukung penanganan dan pemulihan - Peningkatan kesejahteraan sosial eks - Dinas Sosial Penunjang 

eks korban bencana 

korban bencana melalui bantuan darurat 

dan bantuan bahan bangunan rumah 


- Meningkatnya sistem manajemen - Peningkatan koordinasi dan peranserta - Dinas Sosial Penunjang 

penanggulangan bencana di Jawa Barat masyarakat serta aparat dalam - Biro Bangsos 

mengantisipasi 

bencana 

dan menanggulangi 

- Mendorong peningkatan pembinaan, - Meningkatkan pelayanan kesejahteraan - Dinas Sosial Penunjang 

penyuluhan dan bantuan sosial bagi sosial bagi PMKS 


penyandang masalah kesejahteraan sosial 

dalam meningkatkan keterampilan dan - Meningkatkan kualitas manajemen dan - Dinas Sosial Penunjang 

kemampuan berusaha sehingga mampu profesionalisme dalam pelayanan Kesos - Biro Bangsos 

melaksanakan fungsi sosialnya kembali 

secara wajar sebagai SDM yang 

berkualitas dan produktif 

- Meningkatkan pelayanan sosial di - Dinas Sosial Penunjang 

komunitas adat 


- Peningkatan penanggulangan korban - Dinas Sosial Penunjang 

bencana alam 


- Menggerakkan peranserta masyarakat dan - Mengembangkan potensi dan partisipasi - BPMD Penunjang 

menggali sumber-sumber potensi sosial masyarakat 

masyarakat dalam penanggulangan 

masalah kesejahteraan sosial 

- Mendorong peningkatan kesadaran untuk - Menumbuhkembangkan nilai-nilai - Dinas Sosial Penunjang 

melestarikan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, - Biro Bangsos 

kepahlawanan dan kejuangan 

serta kesetiakawanan sosial 

- Terpenuhinya pengadaan sarana dan - Pengembangan sistem informasi masalah - Dinas Sosial Penunjang 

prasarana sosial 

sosial 


Penyediaan sarana dan prasarana Balai/ - Dinas Sosial Penunjang 

Panti Sosial 


- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi - Koordinasi dan fasilitasi penanganan - Dinas Sosial Penunjang 

dalam penanganan masalah Kesos 

masalah kesejahteraan sosial 


II -41

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 13 45 Program Perlindungan 

Perkembangan Sosial, Anak 

dan Remaja 

- Meningkatnya pemahaman 

dan kewajiban anak dan 

reproduksi remaja 

tentang hak 

remaja serta 

- Melakukan penyebaran informasi tentang 

hak-hak anak dan perlindungan sosial 

anak dan remaja 




Penunjang 

- Meningkatkan pelayanan dan 

penanggulangan anak jalanan dan anak 

terlantar 




Penunjang 

- Mendorong peran lembaga dan pemulihan 

sosial serta penanggulangan anak korban 

narkoba 

- Fasilitasi, pelayanan dan rehabilitasi sosial 

bagi korban penyalahgunaan NAPZA. 




Penunjang 

- Mendorong peningkatan 

masyarakat terhadap 

penyalahgunaan narkoba 

kesadaran 

bahaya 

- Peningkatan koordinasi dan fasilitasi 

Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) 




Penunjang 

- Mendorong pertumbuhan anak 

terlindunginya hak-hak anak 

dengan - Fasilitasi penanganan 


masalah anak di - Dinas Sosial 



Penunjang 

II -42

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 14 Tenaga Kerja 


Kompetensi, Penempatan, 

Perluasan, Perlindungan 

dan Pengawasan Tenaga 

Kerja 

- Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja di 

Dalam dan Luar Negeri 

- Meningkatnya kompetensi tenaga kerja 

melalui sertifikasi dan pelatihan serta 

pembinaan institusional BLK/LKK 

- Pelatihan dan Penempatan dengan Pola 

Magang 

- Disnakertrans CD3 

- Pemberian Kerja Sementara 

- Setda Provinsi Jawa 

Barat (Biro Bangsos) 




CG3 

- Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan 

Luar Negeri 




CG3 

- Perluasan Lapangan Kerja melalui - Disnakertrans CG3 

Pengembangan Usaha Produktif 

- Pemberdayaan Purna Kerja melalui Usaha 

Kecil Pola Makloon Vendor 






CG3 

- Peningkatan Peran Bursa Kerja dan - Disnakertrans CG3 

Pemberdayaan Kelompok Angkatan Kerja 

- Pelatihan manufaktur 



- Disnakertrans CG3 

- Setda Prov. Jabar 

(Biro Bangsos) 

II -43

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Standarisasi sertifikasi - Disnakertrans 



CG3 

- Peningkatan 

produktivitas 

keterampilan dan - Disnakertrans 



CG3 

- Pelatihan teknis BLK - Disnakertrans 



CG3 

- Meningkatnya perlindungan serta - Peningkatan perlindungan tenaga kerja - Disnakertrans CG3 

pengawasan tenaga kerja dan perusahaan perempuan dan anak 

- Meningkatnya pemberdayaan hubungan 

industrial melalui pengembangan lembagalembaga 

ketenagakerjaan 

- Peningkatan perlindungan tenaga kerja 

melalui K3 



- Disnakertrans CG3 

Pembinaan 

Minimum 

dan Penetapan Upah 

Setda Prov. Jabar 


Disnakertrans 



CG3 

Peningkatan kualitas Tripartit Disnakertrans 



CG3 

Pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan Disnakertrans CG3 

- Meningkatnya penempatan tenaga kerja - Penempatan Tenaga kerja melalui 



- Disnakertrans Penunjang 

melalui pemberian kerja sementara serta 

penempatan dalam dan luar negeri, 

sosialisasi dan penyebaran informasi serta 

pendataan calon pekerja. 

penyuluhan, pembinaan, sosialisasi 

PTKLN serta penyebaran pendataan 


- Penempatan Tenaga Kerja melalui - Disnakertrans Penunjang 

pemberian kerja sementara 

penempatan dalam/luar negeri 

dan - Biro Bangsos 

II -44

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Penyusunan pola kebijakan - Disnakertrans Penunjang 

pendayagunaan informasi pasar kerja - Biro Bangsos 

- Penyusunan pola standar pengukuran - Disnakertrans Penunjang 

produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat - Biro Bangsos 

- Penyusunan pedoman peningkatan fungsi - Disnakertrans Penunjang 

pengawasan 

Barat 

ketenagakerjaan di Jawa - Biro Bangsos 

- Meningkatnya perluasan melalui - Pemberdayaan Tenaga Kerja - Disnakertrans Penunjang 

pemberdayaan tenaga 

peningkatan usaha produktif 

kerja serta 

- Peningkatan Usaha Produktif dan Bursa 

Kerja 



II -45

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 15 Koperasi 

Kecil 

dan Usaha 


dan Penguatan Koperasi, 

UKM, BUMD dan Lembaga 

Keuangan Daerah 

Terbentuknya wirausaha baru di bidang Fasilitasi permodalan usaha di bidang Biro Sarek CG2 

perberasan 

perberasan 

Meningkatnya peran KUKM dan IKM di Pengembangan UKM di Desa Pusat 

Dinas Indag Agro 

Dinas KUKM 


CG3 

pedesaan 

Pertumbuhan (DPP) dan Desa Tertinggal 

(DT) 

Biro Sarek 

Terintegrasinya jaringan business KUKM Pengembangan jaringan kerjasama antara Dinas KUKM CG3 

pedesaan dengan IKM di perkotaan UKM di DPP (Agropolitan) dengan IKM di 

perkotaan (Centre Business Distrik). 

Meningkatnya kemampuan wirausaha 

yang memiliki daya saing 

Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi 

pengusaha baru (kemampuan teknik dan 

entrepreuneurship) 

Pendampingan dan monitoring bisnis 

pelaku usaha baru. 

Fasilitasi kegiatan pemagangan (inkubator 

usaha) kegiatan wirausaha baru 

Fasilitasi permodalan dan keringanan 

biaya perizinan bagi wirausaha baru 

Din Pertanian 

Tanaman Pangan 

Dinas Indag 


Dinas Indag CG3 












II -46

KODE 

BIDANG URUSAN 




Meningkatnya potensi Lembaga Keuangan Peningkatan akses pembiayaan Dinas KUKM 

CG3 

Alternatif untuk mendorong usaha 

Biro Sarek 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Biro Binprod 

Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan 

Sumberdaya Manusia KUKM 

Pembinaan kepada Lembaga Keuangan 

Alternatif di Perdesaan 

Fasilitasi Pembiayaan kepada Lembaga 

Keuangan Alternatif Perdesaan 

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 

manusia (SDM) KUKM 

Dinas KUKM CG3 

Biro Sarek 

Biro Binprod 

Dinas KUKM CG3 

Biro Sarek 

Biro Binprod 

Dinas KUKM CG3 dan CG1 

Biro Sarek 

Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan 

Dinas Perikanan 

Dinas Peternakan 

Dinas Perkebunan 

Dinas Indag 


Dinas Pariwisata 

Dinas Tamben 

Meningkatnya peran PD BPR dan PD PK Meningkatkan akses permodalan Biro Sarek CG3 

Meningkatnya peran kelembagaan, 

sarana dan prasarana lembaga KUKM 

Peningkatan akses pasar produk KUKM 


PD BPR/ PD PK 

- Dinas KUKM Penunjang 

- Biro Sarek 


- Dinas Perikanan 

- Dinas Peternakan 

- Dinas Perkebunan 

- Dinas Indag 

- Dinas Indag Agro 

- Dinas Pariwisata 

- Dinas Tamben 

II -47

KODE 

BIDANG URUSAN 




Peningkatan kapasitas kelembagaan - Dinas KUKM Penunjang 

KUKM 

- Biro Sarek 





- Dinas Indag 




Meningkatnya akses terhadap permodalan Peningkatan kapasitas informasi KUKM - Dinas KUKM Penunjang 

dan teknologi bagi KUKM 

- Biro Sarek 





- Dinas Indag 




Pembangunan pusat promosi dan - Dinas KUKM Penunjang 

pemasaran produksi industri kecil 

- Biro Sarek 





- Dinas Indag 




Fasilitasi akses permodalan dan teknologi - Dinas KUKM Penunjang 

KUKM 

- Biro Sarek 





- Dinas Indag 




II -48

BIDANG URUSAN 




Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap Pengembangan dan penguatan struktur 

peningkatan PAD, Investasi dan tenaga BUMD 

kerja Peningkatan kinerja & performa 

perusahaan daerah 

Peningkatan peran BUMD terhadap 

perekonomian daerah 


- Biro Sarek 


- Biro Sarek 


- Biro Sarek 

Bantuan keuangan kepada BPR - Dinas KUKM Penunjang 

- Biro Sarek 

II -49

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 16 Penanaman Modal 


Penanaman Modal di 

Daerah untuk Menciptakan 

Perluasan Kesempatan 

Kerja 

Meningkatnya kemampuan SDM BUMD Pelatihan Management Business 

Perusahaan Daerah 

Terwujudnya Penyederhanaan prosedur Menciptakan penyederhanaan prosedur 

perijinan investasi di daerah 

perizinan investasi 

Terkoordinasinya pengelolaan promosi 

secara efektif dan efisien. 

Meningkatnya realisasi investasi 

PMA/PMDN di Jawa Barat. 

Memfasilitasi Forum Lintas Pelaku dalam 

Bidang Investasi 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

mengembangkan perdagangan industri 

dan dunia usaha 

Meningkatkan jejaring dan kerjasama 

dalam Bidang Investasi dan Pengusahaan 

Biro Sarek CG3 

BPPMD CG3 

Biro Sarek 

BPPMD 

Biro Sarek 


BPPMD 

Biro Sarek 

BPPMD CG3 

Peningkatan promosi industri pengolahan 

berbahan baku lokal 

Biro Sarek 

Bapesitelda 

Dinas Indag 

BPPMD 

Biro Sarek 

CG3 

Peningkatan PMA/PMDN melalui BPPMD CG3 

pemberian insentif 

Kajian sistem perpajakan/retribusi yang 

Biro Sarek 

BPPMD CG3 

terkait dengan investasi di Jawa Barat 

Identifikasi potensi dan peluang investasi 

Biro Sarek 

BPPMD CG3 

Biro Sarek 

II -50

KODE 

BIDANG URUSAN 




Terkoordinasinya pengelolaan promosi Meningkatkan kerjasama pembangunan Dinas Pertambangan CG3 

secara efektif dan efisien. 

infrastruktur 

pemerintah 

dengan sumber dana non 

Mengoptimalkan peran Jabar Fund 


Dinas PSDA 

Dinas Perhubungan 

BPPMD 

Dinas Tarkim 

Biro Sarek 

Melakukan fasilitasi temu bisnis investasi 

di bidang infrastruktur 

BPPMD 

Biro Sarek 

Pembangunan Waduk Jatigede Departemen PU 

Terwujudnya data dan informasi yang Tersusunya basis data investasi potensial - BPPMD Penunjang 

akurat untuk meningkatkan minat investasi di wilayah 

Terkordinasinya penyelenggaraan promosi Menyempurnakan regulasi - Distamben Penunjang 

investasi secara efektif dan efisien, 

- BPPMD 

tumbuhnya minat investasi di Kawasan 

Andalan 

Menyiapkan proposal kelayakan usaha - Distamben Penunjang 

komoditas unggulan kawasan 

- BPPMD 

Mengadakan promosi wilayah andalan 

- Distamben Penunjang 

- BPPMD 

II -51

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 17 Kebudayaan 

1 17 41 Program Pelestarian Dan 

Pengembangan Bahasa, 

Aksara Dan Sastra Daerah 

- Meningkatkan apresiasi masyarakat 

terhadap bahasa daerah 

- Penggunaan bahasa daerah di lembaga 

pemerintahan, pendidikan dan 

masyarakat; 

- Peningkatan apresiasi masyarakat 

terhadap bahasa daerah 

- Peningkatan kemampuan guru bahasa 

daerah 

- Disbudpar CG1 


- Biro Yansos 

- Disbudpar 


- Biro Yansos 

- Disbudpar 


- Biro Yansos 

II -52

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 17 49 Program 

Apresiasi Seni 

Peningkatan 

- Meningkatnya apresiasi masyarakat - Fasilitasi kreativitas seni dan budaya Disbudpar Penunjang 

terhadap seni dan budaya daerah 

daerah oleh masyarakat melalui berbagai 

media 

- Pergelaran dan Apresiasi seni tradisional 

dan kontemporer 

Disbudpar Penunjang 

- Pembinaan 

kesenian 

terhadap lembaga-lembaga Disbudpar Penunjang 

II -53

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 17 40 Program Penelusuran 

Sejarah dan Pelestarian 

Nilai-nilai Tradisional 

- Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional - Penanaman nilai-nilai budaya daerah di - Disbudpar CG1 

dan nilai-nilai luhur budaya daerah, masyarakat 

peninggalan sejarah kepurbakalaan. 

- Pengembangan kearifan lokal dalam 


- Biro Yansos 


kehidupan masyarakat 

- Pelestarian nilai dan budaya daerah Jawa 

Barat melalui penghimpunan pengelolaan, 


- Biro Yansos 

- Bapusda CG1 

pemberdayaan koleksi perpustakaan 

- Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional 

tentang Jawa Barat 

- Pembinaan, pelestarian, dan - Disbudpar CG1 

peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan pengembangan Desa Budaya 

museum 

daerah 

bagi pengembangan budaya 

- Penataan lingkungan Desa Budaya - Disbudpar CG1 

- Pembinaan dan Pengembangan kearifan 

lokal 


- Pengembangan Desa Budaya sebagai - Disbudpar CG1 & CG3 

potensi Pariwisata 

- Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional - Pengembangan Desa Budaya sebagai - Disbudpar CG3 

peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan potensi Pariwisata 

museum 

daerah 


- Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional - Pembinaan, pelestarian, dan - Disbudpar CG5 

peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan pengembangan Desa Budaya 

museum 

daerah 


- Optimalisasi manajemen kebencanaan - Menyusun rencana terpadu pengurangan 

resiko bencana 

- Bapeda 

- Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi - Bakesbanglinmas 

dalam penanganan bencana 



- BPLHD 

- Distamben 

II -54

BIDANG URUSAN 




- Mengembangkan sistem peringatan dini - BPLHD CG5 

dan mitigasi berbasis masyarakat 

- Distarkim 

- DPSDA 

- Distamben 

- Terpeliharanya dan termanfaatkannya nilai- - Pembinaan, pelestarian, dan - Disbudpar Penunjang 

nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, pengembangan kepurbakalaan, 

permuseuman, dan kepurbakalaan bagi permuseuman, sejarah dan nilai tradisional 

pengembangan budaya daerah 

Jawa Barat. 

- Penataan lingkungan dan situs - Disbudpar Penunjang 

kepurbakalaan 

- Pengembangan Permuseuman - Disbudpar Penunjang 

II -55

KODE 

BIDANG URUSAN 





Pemahaman Dan 

Pengamalan Agama 

- Meningkatnya pemahaman dan - Pengembangan dan Pengamalan Nilai- - Dinas Pendidikan CG1 

pengamalan nilai-nilai ajaran agama nilai ajaran agama di sekolah 

sebagai dasar bagi pendidikan budi pekerti 

- Terciptanya suasana kehidupan 

keagamaan yang kondusif di Jawa Barat 

- Meningkatnya pemahaman dan 

pengamalan agama dalam berbagai 

kehidupan bermasyarakat 

- Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional 

peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan 

museum bagi pengembangan budaya 

daerah 

- Implementasi nilai-nilai ajaran agama - Biro Yansosdas CG1 

- Mengoptimalkan fungsi kader juru dakwah 

dan DKM dalam pengembangan 

pendidikan 

RT/RW 

budi pekerti di lingkungan 

- Mengembangkan 

agama 

dialog antar pemuka 

- Biro Yansosdas CG1 


- Meningkatkan 

da’wah 

kemampuan para juru - Biro Yansosdas CG1 

- Peningkatan Pemahaman dan - Biro Yansosdas CG1 

Pengamalan 

kehidupan 

Agama dalam berbagai 


Pengamalan 

kehidupan 

Agama dalam berbagai 


Pengamalan Agama Berkenaan dengan 

Penanganan Bencana 

- Pembinaan, pelestarian, dan - Disbudpar CG 6 

pengembangan Desa Budaya 

- Penataan lingkungan Desa Budaya - Disbudpar CG 6 

- Pembinaan dan Pengembangan kearifan 

lokal 

II -56

KODE 

BIDANG URUSAN 





Kerukunan Hidup Intern 

Dan Antar Umat Beragama 

- Terfasilitasinya kegiatan intern dan 

kegiatan antar umat beragama. 

- Pembinaan 

beragama 

kerukunan hidup umat 

- Pertemuan intensif antara para pemuka 

agama 


CG1 

II -57

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 17 46 Program Pembinaan 

Lembaga 

Keagamaan 

Sosial 

Meningkatnya peran lembaga-lembaga - Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial - Biro Yansos Penunjang 

sosial keagamaan dan lembaga keagamaan; 1. Pelatihan Pemberdayaan 

pendidikan keagamaan dalam Dewan Keluarga Mesjid; 2. Pelatihan Guru 

pembangunan. 

Madrasah Diniyah 

Terlaksananya subsidi dan imbal swadaya 

pembangunan dan rehabilitasi sarana 

prasarana kepada lembaga keagamaan 

dan lembaga pendidikan. 

Meningkatnya peran lembaga-lembaga 

sosial keagamaan dan lembaga 

pendidikan 

pembangunan 

keagamaan dalam 

- Memberikan subsidi dan imbal swadaya 

pembangunan dan rehabilitasi sarana 

prasarana kepada lembaga keagamaan 

- Biro Yansos Penunjang 

dan lembaga pendidikan. 

- - Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial - Biro Yansos Penunjang 

keagamaan, seperti kelompok jemaah 

keagamaan, majelis ta’lim, organisasi 

keagamaan, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), 

Badan Amil Zakat, dan petugas wakaf; 

- Subsidi dan imbal swadaya pembangunan - Biro Yansos Penunjang 

& rehabilitasi sarana serta prasarana 

kepada lembaga sosial keagamaan dan 

lembaga pendidikan keagamaan; 

- Peningkatan kualitas tenaga pengelola - Biro Yansos Penunjang 

lembaga-lembaga sosial keagamaan dan 

lembaga pendidikan keagamaan. 

II -58

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 18 Pemuda dan Olah Raga 


Aktivitas, Kreativitas dan 

Kelembagaan Pemuda 

- Meningkatnya aktivitas dan kreativitas - Diklat dan lokakarya kepemudaan, - BPMD Penunjang 

kepemudaan di berbagai bidang kewirausahaan, dan keterampilan 


pembangunan 




- Fasilitasi Lembaga Kepemudaan dalam - BPMD Penunjang 

tahapan pembangunan 



- Meningkatnya peranserta pemuda dalam - Keikutsertaan lembaga pemuda dalam - BPMD Penunjang 

pembangunan 

tahapan perencanaan dan pelaksanaan - Biro Bangsos 

- Meningkatnya peran dan partisipasi - 

pembangunan 

Penguatan kemitraan antara Pemerintah - Biro Bangsos Penunjang 

pemuda dalam pencegahan dan Daerah dengan Organisasi Pelajar dan - Dinas Pendidikan 

penanggulangan Narkoba 

Mahasiswa 

II -59

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 18 10 Program 

Olahraga 

Peningkatan 

- Meningkatnya prestasi olahraga dalam - Pembentukan dan pemusatan pelatihan - Biro Bangsos Penunjang 

event nasional 

kontingan PON 2008 

- Pemberian 

berprestasi 

uang kadeudeuh pada atlet - Biro Bangsos Penunjang 

- Meningkatnya usaha pengembangan - Pelatihan instruktur dan tenaga penggerak - BPMD Penunjang 

olahraga tradisional 

olahraga masyarakat dan olahraga - Biro Bangsos 

- Tersedianya sarana dan prasarana - Memfasilitasi pembangunan sarana - Distarkim Penunjang 

olahraga bagi masyarakat 

prasarana olah raga masyarakat 

- BPMD 

- Tersedianya sarana prasarana olahraga - Memfasilitasi persiapan pembangunan - Distarkim Penunjang 

yang memadai 

stadion olahraga bertaraf 

- BPMD 

- Meningkatnya aktivitas dan prestasi - Keikutsertaan dalam Pekan Olahraga - Dinas Pendidikan Penunjang 

olahraga pelajar dan mahasiswa 

Pelajar Wilayah 

- Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan - Dinas Pendidikan Penunjang 

- 

Olahraga Pelajar 

Pengembangan Olahraga Pendidikan - Dinas Pendidikan Penunjang 

II -60

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 19 Kesatuan Bangsa dan 

Politik Dalam Negeri 

1 19 47 Program Pemberdayaan 

Infrastruktur dan 

Suprastruktur Politik 

- Terwujudnya peran dan fungsi partai politik - Fasilitasi penjaringan aspirasi masyarakat - Sekretariat DPRD Penunjang 

dalam mewujudkan sistem politik yang di 26 Kab/Kota 

demokratis 

- Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD - Fasilitasi capacity building anggota DPRD 

dan parpol 

- Sekretriat DPRD Penunjang 

- Fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas, 

wewenang , hak, dan kewajiban DPRD 


- Sekretriat DPRD Penunjang 

II -61

KODE 

BIDANG URUSAN 





Kesadaran Politik 

- Meningkatnya kesadaran masyarakat - Peningkatan wawasan kebangsaan - Bakesbanglinmasda Penunjang 

dalam politik 

kepada generasi muda, partai politik dan 

organisasi kemasyarakatan di Jawa Barat 

- Terwujudnya peran dan fungsi - Peningkatan peran dan fungsi organisasi/ - Bakesbanglinmasda Penunjang 

organisasi/lembaga non pemerintah dalam 

partisipasi pembangunan politik 

lembaga non pemerintah dalam 

perencanaan pembangunan politik 

- Terlaksananya penerapan kode etik - Terlenggaranya kesepakatan kode etik - Bakesbanglinmasda Penunjang 

berbangsa oleh organisasi sosial budaya, antar kelompok organisasi kebangsaan di 

ekonomi bisnis, keilmuan dan Jawa Barat, kabupaten/kota 

lingkungannya 

II -62

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 20 Pemerintahan Umum 



Aparatur 

- Meningkatnya sarana prasarana - Pemenuhan sarana dan prasarana - Setda (Biro Umum, 

CG4 

pelayanan kepada masyarakat 

pelayanan sesuai dengan standar 

Biro Perlengkapan) 


- Fasiltasi pembangunan dan penyediaan - Setda (Biro 

CG4 

sarana dan prasarana PPTSP Kab/Kota Organisasi) 

- Bapeda 

- Meningkatnya sarana dan prasarana - Penyelenggaraan Administrasi - Seluruh SKPD Penunjang 

aparatur 

Perkantoran 

- Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan 

Jasa 

- Seluruh SKPD Penunjang 

- Pemeliharaan 

kantor 

sarana dan prasarana - Seluruh SKPD Penunjang 

- Pembangunan 

pemerintahan 

sarana dan prasarana - SKPD terkait Penunjang 

- Rehabilitasi dan renovasi sarana dan - SKPD terkait Penunjang 

prasarana kantor 

- Pengadaan tanah - SKPD terkait Penunjang 

- Pembangunan pusat pemerintahan 

- Penyediaan Sarana mobilitas - Pengadaan kendaraan dinas - SKPD terkait Penunjang 

Pengadaan alat berat/peralatan - SKPD terkait Penunjang 

- Penyediaan infrastruktur penunjang - Pengadaan perangkat keras dan jaringan - SKPD terkait Penunjang 

teknologi informasi 

komunikasi data teknologi informasi - Bapesitelda 

II -63

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 20 31 Program Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

dan Kekayaan 

- Terwujudnya sinergitas pengelolaan - Penataan dan pendayagunaan aset - Biro Perlengkapan Penunjang 

keuangan dan kekayaan daerah 

daerah 

- Penatausahaan pengelolaan keuangan - Biro Keuangan Penunjang 

daerah 

- Dispenda 

- Sinkronisasi Peraturan-peraturan - Depdagri Penunjang 

pengelolaan keuangan daerah 

- Bappenas 

- Depkeu 

- Biro Hukum 

- Terwujudnya pengelolaan keuangan dan - Penerapan manajemen pengelolaan - Biro Keuangan Penunjang 

kekayaan daerah yang akuntabel, efektif keuangan daerah berdasarkan 

dan efisien 

Permendagri No. 13 Tahun 2006 

- Penerapan akuntabilitas bidang - Biro Keuangan Penunjang 

pendapatan dan belanja, penganggaran 

dan pengawasan 

- Penataan dan pemantapan efektivitas - Biro Organisasi Penunjang 

fungsi kelembagaan pengelola keuangan 

daerah yang akuntabel 

- Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan - Dispenda Penunjang 

Dana Dekonsentrasi serta Dana Tugas - Biro Desen 

Pembantuan. 

- Biro Dekon 

- Penertiban 

Anggaran. 

administrasi Penggunaan - Biro Keuangan Penunjang 

- Koordinasi dengan departemen/lembaga - Bapeda Penunjang 

pemerintah pusat 

- Biro Desen 

II -64

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 20 25 Program Penataan dan 

Pembentukan Hukum 

Daerah serta Peningkatan 

Kesadaran Hukum dan HAM 

- Terwujudnya penyediaan produk hukum 

daerah untuk operasional pemerintahan 

- Terwujudnya pemerin-tahan yang bersih 

dari KKN 

- Terwujudnya perlindungan hak azasi 

manusia 

- Penyusunan produk hukum daerah - Setda (Biro Hukum) CG4 

- Peningkatan kualitas legal drafter dan - Setda (Biro Hukum) CG4 

penegak hukum 

- Optimalisasi pemberian bantuan hukum - Setda (Biro Hukum) CG4 

- 

kepada aparat dan masyarakat 

Evaluasi produk hukum berkaitan dengan 

perjanjian kerjasama pemerintah dengan 

institusi lain 

- Biro Hukum Penunjang 

- Revisi dan/atau menyusun produk hukum 

untuk memperkuat akses publik ke proses 

peradilan 

- Biro Hukum Penunjang 

- Sosialisasi kepada masyarakat dan - Biro Hukum Penunjang 

penegak 

peradilan 

hukum mengenai akses ke 

- Kampanye anti korupsi - Bawasda CG4 

- Peningkatan pengawasan melekat di 

lingkungan aparatur pemerintah terhadap 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

- Seluruh SKPD CG4 

- Sosialisasi Produk Hukum dan HAM - Setda (Biro Hukum) CG4 

- Dinas Pol PP 

II -65

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 20 43 Program Pemeliharaan 

Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan 

Masyarakat 

- Meningkatkan kesiapsiagaan dan - Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, - Biro Bangsos CG5 

ketahanan masyarakat terhadap bencana komunikasi kebencanaan bagi 

dan dampaknya. 

masyarakat dan aparat 

bencana 

di wilayah rawan 

- Meningkatnya kapasitas dan kinerja - Penguatan kapasitas kelembagaan 

- Bakesbanglinmasda 

- BPMD 

- Distamben 


- Dept. ESDM 

- Dir.Mitigasi Bencana 

Geologi 

- Biro Organisasi CG5 

instiitusi penangulangan bencana alam penangulangan bencana di Jawa Barat 

- - 


- Bakesbanglinmasda Penunjang 

- - Biro Desentralisasi Penunjang 

- Penegakan Perda Provinsi Jawa Barat 

- Dinas Pol. PP 

Terpeliharanya/terciptanya ketentraman Pelatihan dan sosialisasi pemeliharaan 

dan ketertiban umum masyarakat 

dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat melalui kerjasama kemitraan 

Fasilitasi kebijakan dan koordinasi 

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

umum di Jawa Barat 

- Terwujudnya pemeliharaan ketentraman - Kerjasama operasional dalam - Bakorwil Penunjang 

dan ketertiban umum di daerah pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

perbatasan 

kab/kota 

antar provinsi dan antar umum di daerah perbatasan 

- Meningkatnya kemampuan tanggap - Sosialisasi daerah rawan bencana geologi - Distamben Penunjang 

darurat masyarakat dalam menghadapi di Jawa Barat 

- Kesbanglinmas 

bencana alam 

- Pelatihan dan sosialisasi penanggulangan 

bencana 

- Kesbanglinmas Penunjang 

- Inventarisasi objek/infrastruktur vital - Distamben Penunjang 

terhadap bencana geologi 

- Pengembangan sistem peringatan dini, - Distamben Penunjang 

mekanisme mitigasi dan penanggulangan 

bencana alam geologi 

- Mengembangkan kesiapan masyarakat - Distamben Penunjang 

menghadapi ancaman bencana 

- Kesbanglinmas 

II -66

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 20 29 Program Pemantapan 

Otonomi Daerah dan 

Kerjasama antar Daerah 

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan - Pembentukan Lembaga Perberasan - Biro Organisasi CG2 

ketatalaksanaan organisasi perangkat Daerah 

daerah dalam meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat 

- Meningkatnya fungsi kelem-bagaan dan - Penataan kelembagaan dan - Setda (Biro 

CG4 

ketatalaksana-an 

daerah 

organisasi perangkat ketatalaksanaan pemerintahan 

Organisasi) 

- Pembentukan PPTSP Provinsi dan - Setda (Biro 

CG4 

Kab/Kota 

Organisasi) 

- Terwujudnya kelembagaan yang capable 

dalam melakukan kerjasama antardaerah 

perbatasan 

- Optimalisasi BKSP Jabodetabekjur - BKSP Jabodetabekjur 

- Setda (Biro 

Organisasi) 

CG4 

- Pemantapan pelaksanaan otda - Fasilitasi pelaksanaan Otda dan - Setda (Biro Desen) CG4 

pengembangan daerah otonom 

- Pelaksanaan bantuan kecamatan untuk - Setda (Biro Desen, 

CG4 

mening-katkan kinerja camat 

Biro Keuangan) 

- Terwujudnya pengembangan kerjasama - Fasilitasi pelayanan dasar di daerah - BKSP Jabodetabekjur CG4 

antar daerah khususnya di daerah perbatasan 

perbatasan 

- Meningkatnya fungsi ke-lembagaan dan - Fasilitasi pelaksanaan SPM kepada 

- Bakorwil 

- SKPD Lainnya 

- Setda (Biro 

CG4 

ketata-laksanaan organisasi perangkat SKPD Provinsi dan pembinaan serta Organisasi) 

daerah dalam meningkatkan pelayanan penerapannya untuk Kabupaten/Kota 

kepada masyarakat 

berdasarkan Juknis/ SPM yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat 

- Revitalisasi dan optimalisasi pelayanan - Setda (Biro 

CG4 

satu pintu 

Organisasi) 

- Fasilitasi pelaksanaan otonomi - Setda (Biro Desen) CG4 

kabupaten/kota 

otonom baru 

dan penguatan daerah 

- Penyederhanaan Prosedur Pelayanan - Setda (Biro 

Organisasi) 

- BPPMD 

- Dispenda 

CG4 

II -67

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Terwujudnya administrasi pemerintahan - Pembinaan penyelenggaraan - Biro Dekon Penunjang 

daerah yang efektif dan efisien 

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. - Bapeda 

- Optimalisasi peran Jawa Barat dalam - Kerjasama daerah dalam upaya - BKSP Jabodetabekjur Penunjang 

kerjasama daerah 

percepatan pembangunan daerah melalui - Biro Desen 

Forum MPU, Konregbang, APPSI, dan - Bapeda 

Perbatasan antar Provinsi 


- Penyusunan instrumen hukum - Biro Hukum Penunjang 

pengelolaan kerjasama daerah 

- Biro Desen 

- Kerjasama dengan lembaga kajian dan - Biro Hukum Penunjang 

Universitas 

legislasi 

dalam penyediaan bahan - Biro Desen 

- Koordinasi, fasilitasi dan pengendalian - Bakorwil Penunjang 

pembangunan bidang pemerintahan, 

kesejahteraan sosial dan perekonomian 

II -68

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 21 Kepegawaian 


Kualitas Sumber Daya 

Aparatur Pemerintah 

- Meningkatnya kinerja manajemen 

pengelolaan pendidikan 

- pelatihan aparat birokrasi pendidikan - Bandiklatda CG4 

- Implementasi manajemen berbasis 

sekolah 

- Biro Organisasi 


- Terwujudnya profesionalisme aparatur - Pengembangan 

fungsional 

organisasi dan jabatan - Setda (Biro Desen) 

- Bandiklatda 

CG4 

- Diklat substantif, struktural dan fungsional 

bagi aparatur 

- Setda (Biro Desen) 

- Bandiklatda 

CG4 

- Penerapan Insentif Berbasis Kinerja - Seluruh SKPD 

CG4 

Pegawai 


- Peningkatan kualitas dan kesejahteraan - Seluruh SKPD di 

CG4 

pegawai 


- Pengembangan basis data, sistem - Biro Kepeg CG4 

informasi, dan jaringan dokumentasi serta 

informasi kepegawaian 

- Kerjasama kemitraan antara lembaga 

- Bapesitelda 

- Setda (Biro Desen) CG4 

diklat daerah dengan pusat, lembaga 

profesi dalam dan luar negeri, perguruan 

tinggi dalam diklat aparatur 

- Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi 

Informasi (TI) untuk kebutuhan aparatur 

dalam meningkatkan kinerja 

- Bandiklatda 

- Biro Kepeg. 

- Bapesitelda CG4 

- Meningkatkan kualitas aparatur yang 

memberikan pelayanan 

- Peningkatan 

kediklatan 

standar manajemen 


- Seluruh SKPD CG4 

- Diklat dan Bintek - Bandiklatda CG4 

- Setda (Biro Kepeg.) 

- SKPD lainnya 

II -69

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Peningkatan manajemen sumber daya - Setda (Biro Kepeg.) CG4 

aparatur yang berbasis kompetensi 

Terwujudnya tertib administrasi izin Terlaksananya administrasi izin pejabat 


- Biro Dekon Penunjang 

pejabat negara 

negara 

Terlaksananya proses penggantian antar Terfasilitasinya proses penggantian antar - Biro Dekon Penunjang 

waktu anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota waktu anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota 

Terlaksananya administrasi penggantian - Biro Dekon Penunjang 

antar waktu anggota DPRD Provinsi/Kab/ 

Kota 

II -70

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 22 Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 


Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

- Menggerakkan peningkatan kerjasama - Penggerakan partisipasi masyarakat - BPMD Penunjang 

kemitraan, pemerintah, swasta dan dalam pemugaran perumahan dan - Biro Bangsos 

masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan permukiman, pengelolaan - Dinas Sosial 

masyarakat 

sarana air bersih dan persampahan - Distarkim 

- Pembentukan dan pengembangan - Bapusda Penunjang 

perpustakaan desa/kelurahan 

- Mendorong peran dan fungsi masyarakat - Peningkatan kelembagaan masyarakat - BPMD Penunjang 

dan kelembagaan masyarakat dalam dalam pelayanan dasar 


pembangunan 


- Pemanfaatan profil desa/kelurahan dalam 

pembangunan 

- BPMD Penunjang 

- Peningkatan peran serta masyarakat - Biro Bangsos Penunjang 

dalam perencanaan pembangunan - Dinas Sosial 

- Peningkatan peranserta masyarakat dalam - Bapusda Penunjang 

pembangunan melalui pemberdayaan 

perpustakaan desa. 

- Mendorong pemanfaatan teknologi tepat - Pemasyarakatan dan penerapan teknologi - BPMD Penunjang 

guna di perdesaan 

tepat guna dan pengembangan usaha 

berbasis kelompok 

- Meningkatnya keterpaduan penanganan - Pemberdayaan masyarakat dan keluarga - BPMD Penunjang 

kemiskinan 

miskin 



- Mendorong penguatan jaringan sosial - Peningkatan usaha ekonomi kerakyatan - BPMD Penunjang 

ekonomi masyarakat 


II -71

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 22 30 Program Pemantapan 

Pemerintahan dan 

Pembangunan Desa 

Tertatanya organisasi pemerintah desa - Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 

desa 

- Setda (Biro Dekon) CG4 

- Fasilitasi musyawarah asosiasi BPD dan 

pemerintah desa 

- Biro Dekon CG4 

- Peningkatan wawasan bagi aparat - Bandiklatda Penunjang 

pemerintah desa dan BPD 

- BPMD 

- Penyediaan sarana dan prasarana - Biro Dekon Penunjang 

pemerintah desa 

- BPMD 

- Penguatan/pemberdayaan Badan Usaha - Biro Dekon Penunjang 

Milik Desa (BUMDes) 

- BPMD 

- Fasilitasi pemantapan tata laksana - Biro Dekon Penunjang 

pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan - BPMD 

- Memantapkan sumber pendapatan dan 

kekayaan desa serta manajemen 

keuangan desa 

- Dukungan terhadap kegiatan TNI - BPMD Penunjang 

Manunggal Masuk Desa 

- Bawasda 

- Fasilitasi kepada pemerintah kabupaten - Biro Dekon Penunjang 

dan kota tentang penyusunan Perda 

pemerintah desa dan kelurahan 

- Evaluasi 

desa 

penyelenggaraan pemerintahan - Biro Dekon Penunjang 

- Penyusunan pedoman manajemen 

keuangan desa 

- Biro Dekon CG4 

- Meningkatnya kinerja aparat desa - Fasilitasi peningkatan kinerja aparat desa 

- Biro Keuangan 

- Setda (Biro Desen, 

Biro Dekon) 

BPMD 

CG4 

- Terselenggaranya Tugas Pembantuan dari - Fasilitasi tugas pembantuan dari Provinsi - Seluruh SKPD Penunjang 

Provinsi ke Desa dan dari Provinsi ke kepada Desa 

Kab/Kota 

- Penyusunan dan sosialisasi pedoman - Biro Dekon Penunjang 

umum penyelenggaraan asas tugas 

- 

pembantuan 

Fasilitasi penyusunan pedoman - Biro Dekon Penunjang 

penyelenggaraan tugas pembantuan bagi 

Kab/Kota 

II -72

KODE 

BIDANG URUSAN 




Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan - Terkoordinasinya penyelenggaraan tugas - Biro Dekon Penunjang 

pemerintahan antar tingkat pemerintahan pembantuan dari sumber dana APBN dan 

APBD Provinsi 

II -73

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 23 Statistik 

1 23 Program 

Kegiatan ............... 

II -74

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 24 Kearsiapan 

1 24 Program 

Kegiatan ............... 

II -75

KODE 

BIDANG URUSAN 




1 25 Komunikasi 

Informatika 

dan 


dan Pemanfaatan Hasil 

Penelitian dan IPTEK 

- Tersedianya data yang mutakhir dan - Revitalisasi sistem informasi manajemen - Dinas Pendidikan CG4 

akuntabel 

data pendidikan 

- Bapesitelda 

- Meningkatnya pelayanan yang didukung - Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan - Bapesitelda CG4 

Teknologi Informasi (TI) 

hasil penelitian 

- Balitbangda 

- Terwujudnya sinergitas sistem informasi - Pengembangan dan revitalisasi Sistem - Setda (Biro Dekon) 

dalam rangka Pilkada 

Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) dalam rangka Pilkada 

- Meningkatnya pemanfaatan hasil - Penelitian terhadap isu-isu strategis untuk 


- Balitbangda Penunjang 

penelitian dan pengembangan 

kepentingan perencanaan dan kebijakan 

publik 

- Pengembangan Sistem Informasi dan - Balitbangda Penunjang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

hasil Ristek 

- Bapesitelda 

- Meningkatnya pemanfaatan TTG dalam - Pengembangan TTG usaha kecil dan - Dinas KUKM Penunjang 

pelaksanaan pembangunan 

menengah 

- Pengembangan TTG dalam Diversifikasi 

pemanfaatan Energi 


- Meningkatnya peran perpustakaan - Pengembangan Perpustakaan khusus - Seluruh SKPD Penunjang 

SKPD di Jawa Barat 

- Peningkatan pelayanan perpustakaan - Seluruh SKPD Penunjang 

- Peningkatan pengelolaan perpustakaan - Seluruh SKPD Penunjang 

- Meningkatnya peran kearsipan dalam - Peningkatan pengembangan kearsipan - Seluruh SKPD Penunjang 

manajemen pemerintahan daerah 

- Peningkatan pelayanan kearsipan - Seluruh SKPD Penunjang 

- Peningkatan pengelolaan kearsipan - Seluruh SKPD Penunjang 

- Meningkatnya pemanfaatan teknologi - Pengembangan Sistem Informasi - Seluruh SKPD Penunjang 

informasi dalam pelaksanaan Manajemen dan penguatan basis data 

pembangunan 

berbasis Teknologi Informasi 

- Peningkatan kualitas pelayanan kepada - Bapesitelda Penunjang 

masyarakat melalui Teknologi Informasi - Seluruh SKPD 

dan Komunikasi (TIK) 

II -76

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 URUSAN PILIHAN 

2 01 Pertanian 


Agribisnis 

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan 

pemberdayaan sumberdaya penyuluh 

pertanian 

- Meningkatnya produksi agribisnis 

komoditas beras 

- Peningkatan kinerja penyuluh pertanian - Dinas Pertanian CG1 

- Fasilitasi penggunaan bibit padi unggul 

bersertifikat 



- Biro Bina Produksi 

- Dinas Pertanian CG2 

- Pengawasan dan pengendalian peredaran 



input produksi penunjang produksi padi - Dinas Indag 


- Dinas KUKM 


- Biro Sarek 

- Penanganan panen dan pasca panen - Dinas Pertanian CG2 

untuk mengurangi kehilangan hasil gabah 

dan beras 


- Dinas KUKM 


- Pengembangan kelembagaan dan sarana 

fisik pengolahan dan pemasaran gabah/ 

beras di perdesaan 



- Dinas Indag 


CG2 

- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas - Fasilitasi sarana dan prasarana agribisnis - Distarkim CG3 

sarana dan prasarana pendukung 

agribisnis 




II -77

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Terkendalinya hama dan penyakit Pengendalian hama dan penyakit - Dinas Pertanian CG3 

tanaman, ternak dan ikan 


- Meningkatnya inovasi dan diseminasi - Pengembangan serta penerapan teknologi 





teknologi agribisnis 

tepat guna dan spesifik lokasi bagi 

pengembangan agribisnis 

- Mempromosikan dan memproteksi - Penguatan sistem usaha dan perlindungan 



- Biro Binprod CG3 

komoditas agribisnis 

usaha 

- Din Pertanian 

- Din Perkebunan 

- Din Peternakan 

- Din Indag Agro 

- Peningkatan dan pengoptimalan - Biro Binprod CG3 

kelembagaan agribisnis dan menarik minat 

investasi 

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan Peningkatan kualitas/kompetensi sumber 





- Biro Binprod CG3 

pemberdayaan 

agribisnis. 

sumberdaya manusia daya manusia aparatur dan petani 

- Meningkatnya koordinasi dan manajemen - Penyelarasan, pengawasan dan 




- Biro Binprod Penunjang 

pembangunan agribisnis 

pengendalian manajemen pembangunan - Din Pertanian 

agribisnis antar sektor dan antar wilayah. - Din Perkebunan 



- Peningkatan koordinasi pengembangan - Biro Binprod Penunjang 

agribisnis Jawa Barat 




- Pengembangkan koordinasi kelompok - Biro Binprod Penunjang 

usaha dan kelompok tani (Gapoktan dan - Din Petanian 

Asosiasi). 


II -78

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Meningkatnya akses petani terhadap - Peningkatan ketersediaan input produksi - Din Pertanian Penunjang 

faktor produksi 

agribisnis 




II -79

KODE 

BIDANG URUSAN 





Ketahanan Pangan 

- Terkendalinya tingkat kerawanan pangan - Pengembangan sistem manajemen logstik - 

CG2 

masyarakat terhadap beras 

dan distribusi pangan beras 

Biro Binprod 



- Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, - Peningkatan produktivitas pangan melalui - 

CG3 

kualitas dan menurunnya ketergantungan peningkatan mutu intensifikasi serta Biro Binprod 

pada pangan pokok beras serta perbaikan mutu benih/bibit 


ketersediaannya sepanjang tahun 




- Meningkatnya pengendalian keamanan 

pangan 

- pengendalian keamanan pangan 





Penunjang 

II -80

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 02 Kehutanan 


Agribisnis 


pemberdayaan sumber daya penyuluh 

pertanian dan kehutanan 

- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas 

sarana dan prasarana pendukung 

agribisnis 

- Meningkatnya inovasi dan diseminasi 



pemberdayaan sumber daya manusia 

agribisnis 

- Meningkatnya koordinasi dan manajemen 


- Peningkatan kinerja penyuluh pertanian - Dinas Kehutanan CG1 

- Fasilitas sarana dan prasarana agribisnis 


- Dinas Kehutanan CG3 

- Pengembangan serta penerapan teknologi 


pengembangan agribisnis 

- Peningkatan kualitas/kompetensi SDM 

aparatur dan petani 

- Penyelerasan, pengawasan dan 

pengendalian manajemen pembangunan 

agribisnis antar sektor dan antar wilayah 

- Peningkatan koordinasi pengembangan 


- Pengembangan koordinasi kelompok 

usaha dan kelompok tani (Gapaktan dan 

Asosiasi) 




- Biro Bina Produksi Penunjang 

- Dinas Kehutanan 





II -81

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 02 37 Program Pemantapan - Terbangunnya sistem informasi, Pengembangan sistem informasi, Bapeda CG 6 

Kawasan Lindung 

monitoring dan evaluasi kawasan lindung monitoring dan evaluasi kawasan lindung 

- Meningkatnya fungsi dan kualitas kawasan 

lindung 

- Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat 

di sekitar kawasan lindung 

Rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung 

Distamben 

Dishut 

BPLHD 


Disbudpar 

Dishut CG 6 

Fasilitasi Rencana Pembangunan Kebun 

Raya Padabeunghar dan penataan 

kawasan TN Gn. Ciremai 

Pemberdayaan masyarakat di sekitar 

kawasan hutan atau kawasan lindung non 

hutan 

Disbun 



BPLHD 

Biro Binprod 

Bapeda CG 6 

Dishut 

BPLHD 

Disbun 


Dishut CG 6 

- Meningkatkan fungsi dan kualitas kawasan - Penyuluhan dan sosialisasi kawasan 

Disbun 

BPMD 

Dinas Indagro 

Distamben 

- BPLHD Penunjang 

lindung 

lindung 

- Penyuluhan pengamanan dan 

perlindungan kawasan hutan 

- Dishut Penunjang 

- Rehabilitasi Kawasan Lindung di KBU - Dishut Penunjang 

- Terfasilitasinya sinergitas pemantapan - Forum dialog dan komunikasi kawasan - Biro Yansos 

kawasan lindung 

lindung Jabar 

II -82

BIDANG URUSAN 




- Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan 

kawasan lindung (Tahura Juanda) 

- Dishut Penunjang 

II -83

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 03 Energi dan 

Sumberdaya Mineral 


dan Pengelolaan 

Infrastruktur 

Energi 

Listrik dan 

Meningkatnya cakupan dan akses Pengembangan listrik perdesaan / Distamben CG3 

pelayanan listrik terhadap masyarakat di masyarakat di daerah melalui perluasan 

desa tertinggal 

jaringan PLN dan Non PLN 

Meningkatnya cakupan dan akses Pengembangan listrik perdesaan / Distamben CG8 

pelayanan listrik terhadap masyarakat masyarakat di daerah melalui perluasan 

jaringan PLN dan Non PLN 

Meningkatnya cakupan dan akses 

pelayanan energi listrik bagi masyarakat 

dan bagi wilayah Jabar Selatan. 

Pengembangan mikrohidro dan PLTS Distamben CG8 

Meningkatnya penyediaan energi alternatif Pengembangan Pemanfaatan Energi Distamben CG8 

Alternatif PLT Angin, dan Biogas 

Terfasilitasinya pengembangan bioenergi Penyediaan energi alternatif bagi Distamben CG8 

masyarakat melalui pengembangan 

Terfasilitasinya kegiatan hemat energi 

biokerosin, biodiesel, biofuel 

Kemitraan konservasi energi Distamben CG8 

Terfasilitasi dan terkoordinasinya Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan - Biro Binprod Penunjang 

pengembangan dan pengelolaan infrastruktur listrik dan energi 

- Distamben 

infrastruktur listrik dan energi 

Terpantaunya operasi, distribusi dan niaga 

BBM (200 Agen, 300 SPBU) 

Tersedianya rancangan pengembangan 

sumur migas 

Pengendalian kegiatan usaha di sektor 

migas hilir 

Penyiapan pengembangan pemanfaatan 

sumur migas sebagai sumber energi 



II -84

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 03 21 Program pengembangan 

Sumberdaya 

panas bumi 

mineral dan 

Termanfaatkannya panas bumi untuk Pengembangan pemanfaatan sumberdaya Distamben CG3 

direct use usaha dan pembangkit listrik panas bumi di Jawa Barat 

Meningkatnya pengusahaan dan nilai Eksplorasi kelayakan mineral unggulan - Distamben Penunjang 

tambah produksi sumberdaya mineral 

Terfasilitasinya peningkatan mutu 

batubara untuk konsumsi energi 

Standarisasi kualitas produk mineral 

Peningkatan mutu dan produk 

pertambangan skala kecil 

Pengendalian pemanfaatan batubara oleh 

industri 




II -85

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 04 Pariwisata 


Kepariwisataan 

Penataan objek dan daya tarik wisata di 

Kawasan Wisata Unggulan 

Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata di 


Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik 

Wisata 

Pengembangan Pariwisata berkelanjutan 

berbasis CBD 

Peningkatan Kualitas dan Standarisasi 

produk pariwisata 

Peningkatan Pengetahuan dan 

keterampilan umber Daya Manusia di 

Bidang Pariwisata 

Peningkatan Promosi Pariwisata Disbudpar 

Pengembangan 

Pariwisata 

kemitraan di Bidang 

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 

Berbasis Community Based Development 

(CBD) 

Disbudpar CG3 

Distarkim 


Dinas Perhubungan 

Dinas Kehutanan 


Dinas Indag 



Biro Sarek 

BPMD 

BPLHD 

Disbudpar CG3 

BPPMD 

Disbudpar 

BPMD 

BPLHD 

- Terwujudnya sinergitas pengembangan - Peningkatan koordinasi dan konsolidasi - Disbudpar Penunjang 

pariwisata di Jawa Barat 

pengembangan pariwisata 

- Biro sarek 

II -86

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 05 Kelautan dan Perikanan 


Agribisnis 


pemberdayaan 

pertanian 

sumber daya penyuluh 

- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas 

sarana 

agribisnis 

dan prasarana pendukung 

- Peningkatan kinerja penyuluh pertanian - Dinas Perikanan CG1 

- Fasilitasi sarana dan prasarana agribisnis - Distarkim CG3 

- Terkendalinya hama dan penyakit - Pengendalian hama dan penyakit 


- Dinas Perikanan CG3 



- Meningkatnya inovasi dan diseminasi - Pengembangan serta penerapan teknologi - Dinas Perikanan CG3 



- Mempromosikan dan memproteksi - 

pengembangan agribisnis. 

Penguatan sistem usaha dan perlindungan - Dinas Perikanan CG3 

komoditas agribisnis 

usaha 

- Peningkatan dan pengoptimalan 

kelembagaan agribisnis dan menarik 

investasi 



CG3 

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan - Peningkatan kualitas/kompetensi sumber - Dinas Perikanan CG3 

pemberdayaan 

agribisnis. 

sumberdaya manusia daya manusia aparatur dan petani 

- Meningkatnya koordinasi dan manajemen - Penyelarasan, pengawasan dan - Dinas Perikanan Penunjang 


pengendalian manajemen pembangunan 

agribisnis antar sektor dan antar wilayah. 

- Peningkatan koordinasi pengembangan - Dinas Perikanan Penunjang 


- Pengembangkan koordinasi kelompok - Dinas Perikanan Penunjang 

- Meningkatnya akses petani dan nelayan 

usaha dan kelompok tani (Gapoktan dan 

Asosiasi). 

- Peningkatan ketersediaan input produksi - Dinas Perikanan Penunjang 

terhadap faktor produksi 

agribisnis 

II -87

KODE 

BIDANG URUSAN 





Ketahanan Pangan 

- Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, - Peningkatan produktivitas pangan melalui Dinas Perikanan CG3 

kualitas dan menurunnya ketergantungan peningkatan mutu intensifikasi serta 

pada pangan pokok beras serta perbaikan mutu benih/ bibit 

ketersediaannya sepanjang tahun 

- Meningkatnya pengendalian kemanan 

pangan 

- Pengendalian Keamanan Pangan Dinas Perikanan Penunjang 

II -88

KODE 

BIDANG URUSAN 





Usaha dan Pemanfaatan 

Sumberdaya Kelautan 

- Meningkatnya usaha dan kesempatan - Peningkatan kualitas/kompetensi SDM dan - Dinas Perikanan CG3 

kerja Bisnis Kelautan 

kelembagaan usaha kelautan 

- Pengembangan input produksi berbahan 

baku lokal 




CG3 

- Pengembangan pengelolaan hasil - Dinas Perikanan CG3 

perikanan dan kelautan 

- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas - Peningkatan sarana prasarana usaha 



CG3 

sarana dan prasarana usaha kelautan kelautan 

Dinas Tarkim 

- Meningkatnya produktivitas usaha - Pengembangan budidaya laut dan payau - Dinas Perikanan CG3 

perikanan laut 

serta usaha perikanan tangkap 

- Meningkatnya akses petani dan nelayan - Peningkatan akses petani dan nelayan - Dinas Perikanan Penunjang 

terhadap faktor produksi 

terhadap 

permodalan 

sumberdaya produktif dan 

Pengembangan teknologi perbenihan dan 

pembudidayaan ikan laut dan payau 

Dinas Perikanan Penunjang 

II -89

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 06 Perdagangan 


Perdagangan Dalam dan 

Luar Negeri 

- Peningkatan sarana prasarana dan usaha 

perdagangan beras 

- Pembangunan Rice centre Jawa Barat - Dinas Pertanian 



CG2 

- Penataan perdagangan beras - Dinas Pertanian 



- Biro Sarek 

CG2 

- Meningkatkan sistem perdagangan dalam - Pengembangan pasar dan sistem - Dinas Indag Agro CG3 

negeri 

distribusi barang. 

- Pengembangan perdagangan dan fasilitasi - Peningkatan promosi dan penetrasi - Dinas Indag Penunjang 

penetrasi dagang 

dagang 


- BPPMD 


perdagangan 

sarana dan prasarana - Dinas Indag Agro 

- Pengembangan usaha perdagangan dan - Dinas Indag Penunjang 

peningkatan informasi perdagangan - Dinas Indag Agro 

- Peningkatan pengawasan peredaran Dinas Indag Penunjang 

produk di Jawa Barat 


- Terwujudnya sinergitas pengembangan - Fasilitasi pengembangan perdagangan Dinas Indag Penunjang 

perdagangan di Jawa Barat 

antar stakeholder 


Biro Sarek 

II -90

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 07 Perindustrian 


Industri Manufaktur 

Terbentuknya industri perberasan Fasilitasi pengembangan industri Dinas Indag Agro CG2 

perberasan 

Biro Sarek 

Meningkatnya nilai tambah dan 

produktivitas agro industri 

Pemantapan struktur industri manufaktur 

Peningkatan kemampuan teknologi agro 

industri 

Dinas Indag Agro CG3 

Pengembangan produk agro industri Dinas Indag Agro CG3 

Pembangunan Industri Yang Berkelanjutan 

Peningkatan kualitas inovasi dan 

diversifikasi produk 

- Dinas Indag Penunjang 


- Dinas Indag Penunjang 


II -91

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 07 18 Program Penataan Mutu 

Produk dan Pelayanan Jasa 

Meningkatnya kualitas produk 

Meningkatnya pelayanan jasa terhadap 

masyarakat 

Meningkatnya pemahaman 

peraturan/perundang-undangan bagi 

pengguna, penyedia jasa konstruksi 

Meningkatnya kualitas SDM pengguna dan 

penyedia jasa bidang jasa konstruksi 

Terwujudnya tertib penyelenggaraan jasa 

konstruksi 

- Peningkatan kualitas dan penerapan - Dinas Indag Penunjang 

standarisasi produk 


- Peningkatan sarana dan prasarana Balai - Dinas Indag Penunjang 

Pengembangan 

Kemetrologian 

Perindustrian dan 

- Peningkatan sarana dan prasarana Balai - Distarkim Penunjang 

Pengujian 

Lingkungan 

Mutu Konstruksi dan 

- Sosialisasi dan diseminasi peraturan - Distarkim Penunjang 

perundang-undangan jasa konstruksi dan 

peraturan lainnya yang terkait 

- Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi 

(orang perseorangan, badan usaha) 


- Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 

(instansi pemerintah, orang perseorangan, 

dan badan usaha) 


- Pemberdayaan 

masyarakat 

jasa konstruksi kepada - Distarkim Penunjang 

- Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa 

konstruksi 


- Pengawasan 

konstruksi 

tertib pemanfaatan jasa - Distarkim Penunjang 

- Pengawasan 

konstruksi 

terhadap perijinan jasa - Distarkim Penunjang 

II -92

KODE 

BIDANG URUSAN 




- Pengawasan 

keteknikan 

terhadap ketentuan - Distarkim Penunjang 

- Pengawasan terhadap K3 - Distarkim Penunjang 

II -93

KODE 

BIDANG URUSAN 




2 08 Trasmigrasi 



- Terbinanya masyarakat translok di 21 UPT - Pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat translok 

- Terselenggaranya kerjasama bidang - Pengerahan, penempatan transmigrasi 

transmigrasi antar provinsi penempatan serta kerjasama antar daerah 

dan kabupaten/kota se- Jawa Barat 

- Terselenggaranya relokasi penduduk 

daerah genangan Waduk Jati Gede 

- Relokasi penduduk daerah genangan 

Waduk Jatigede 


- Biro Bangsos Penunjang 




- Biro Sarek 

II -94

KODE 

BIDANG URUSAN 


NON URUSAN 



1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

dan Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

2 Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

- Meningkatnya sarana dan prasarana 

aparatur berikut dengan pemeliharannya 

- Meningkatnya kinerja aparatur dalam 

memberikan pelayanan 

- Terwujudnya peningkatan keahlian dan 

kinerja 

- Penyelenggaraan 

Perkantoran 

Administrasi 

- Pemeliharaan 

Kantor 


- Peningkatan Disiplin dan Kemampuan 

Aparatur 

Seluruh SKPD 

Seluruh SKPD 

Seluruh SKPD 

II -95

BAB III 

KERANGKA EKONOMI MAKRO 

DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN 

3.1. KERANGKA EKONOMI REGIONAL 

Penetapan Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa 

Barat tahun 2008 tidak terlepas dari pengaruh kondisi eksternal dan internal. Kondisi 

perekonomian nasional yang dimungkinkan akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Pertama, stabilitas ekonomi yang terjaga baik sejak tahun 2006 akan memberi 

ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengkoordinasi kebijkana fiskal, moneter 

dan sektor riil. Kemampuan koordinasi yang lebih baik ini akan meningkatkan efektivitas 

kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, 

menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas 

lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. 

Kedua, upaya pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi akan 

mendorong investasi dan industri manufaktur, serta meningkatkan daya saing ekspor 

nonmigas sebagai penggerak ekonomi. 

Ketiga, rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha yang 

meningkat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 

Keempat, asumsi dasar penyusunan RAPBN 2008 yaitu pertumbuhan ekonomi 6,6 

hingga 7,0 persen, inflasi 6,9 persen hingga 6,5 persen, suku bunga rata-rata Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) 3 bulan 7,5 hingga 8,0 persen. Rata-rata nilai tukar rupiah Rp. 

9.100 hingga 9.400 per dolar AS, harga minyak sekitar 57 hingga 60 dolar AS per barel 

dan produksi minyak sebesar 1.034 hingga 1.040 juta barel per hari. 

Adapun kondisi internal yang diperkirakan berpengaruh terhadap APBD Provinsi 

Jawa Barat tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Kesatu, kondisi perekonomian regional secara makro pada tahun 2007 diprediksi 

masih tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 diperkirakan sebesar 6,15% 

dengan nilai PDRB dalam harga konstan 2000 berada pada kisaran Rp. 273 trilyun-Rp. 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 III - 1

284 trilyun. Sementara itu pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 

6,5% dengan nilai PDRB berada pada kisaran Rp. 293,03 trilyun. 

Kedua, jumlah keluarga miskin diproyeksikan di bawah 21,20% (atau dibawah 9 

juta jiwa) dari jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2008 yang diproyeksikan 42,4 juta jiwa 

dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,99%. 

Ketiga, perkiraan Bank Indonesia, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 

tahun 2007 akan berada pada kisaran 5%-7%. Namun demikian mengingat terjadinya 

bencana alam banjir pada awal tahun 2007 dan kemungkinan terjadinya kekeringan pada 

akhir tahun 2007 maka inflasi diperkirakan akan lebih tinggi namun berada di bawah 

10%. Sementara itu pada tahun 2008 inflasi juga diperkirakan akan berada pada kisaran 

6,5%-6,9% mengingat kestabilan ekonomi nasional dan regional yang semakin baik. 

Keempat, Konsumsi rumah tangga pada tahun 2007 dan 2008 diperkirakan akan 

tumbuh lebih tinggi mencapai 4,3% dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 

3,1%. Proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2008 diperkirakan 

sebesar 65,05%. Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Upah Minimum Provinsi akan 

berpengaruh pada peningkatan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu sumber 

pendapatan masyarakat juga berasal dari peningkatan devisa yang berasal dari Tenaga 

Kerja Indonesia di luar negeri seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja asal 

Jawa Barat yang bekerja di luar negeri. 

Kelima, Kegiatan investasi 2008 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 

14%. Sumber pembiayaan untuk investasi tersebut akan berasal dari pemerintah, kredit 

perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank, investor asing serta sumber 

pembiayaan lain seperti modal sendiri dan penyisihan laba. Kredit perbankan tahun 2007 

diperkirakan tumbuh sekitar 18%. Sementara itu pembiayaan dari pasar modal 

diperkirakan dapat lebih tinggi seiring dengan terjaganya kestabilan ekonomi makro dan 

penurunan suku bunga. Berdasarkan proyeksi moderat Pembentukan Modal Tetap Bruto 

pada tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp. 49,3 trilyun berdasarkan harga konstan 

tahun 2000 atau sebesar 15,74% dari PDRB. 

Berdasarkan target pencapaian IPM dalam naskah pendukung berupa Panduan 

Penyusunan Proposal PPK-IPM Tahun 2006, pada tahun 2008 IPM Jawa Barat 

berdasarkan simulasi diproyeksikan 77,70. Namun melihat perkembangan pencapaian IPM 

Jawa Barat tahun 2003-2006, untuk proyeksi IPM Jawa Barat tahun 2008 disimulasikan 


target operasional sebesar 73,05, dengan perincian Indeks Pendidikan sebesar 83,00, 

Indeks Kesehatan sebesar 70,68 dan Indeks Daya Beli sebesar 65,46. Untuk pencapaian 

target operasional tersebut dibutuhkan Tim Khusus yang bertugas mengkoordinasikan 

dan mengendalikan berbagai kegiatan lintas SKPD Provinsi dan harmonisasi dengan 

kegiatan Kabupaten/Kota serta kegiatan-kegiatan dari Pemerintah Pusat. 

3.1. 

Proyeksi kondisi perekonomian regional makro tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 

Tabel 3.1 

Proyeksi Kondisi Perekonomian Regional Makro Tahun 2008 

No INDIKATOR Tahun 2008 

1. a. Jumlah Penduduk 42,4 juta jiwa 

b. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,99% 

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,5% 

3. Inflasi 6,5% - 6,9% 

4. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 Rp 293,03 Trilyun 

5. Jumlah Keluarga Miskin

disebabkan terjadinya pembatalan 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu tentang Retribusi 

Pemeriksaan Hewan dan Bahan Asal Hewan antar Provinsi, makanan ternak serta 

penyidikan penyakit yang bersumber dari check point dan Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sedangkan perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 8,52%, serta 

lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar 97,02%, sementara dari Dana 

Perimbangan diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 5,03%, maka diproyeksikan 

total pendapatan daerah adalah sebesar Rp 5.315.514.966.950,00 atau mengalami 

kenaikan 3,22% dari tahun 2007. 

Kebijakan anggaran Tahun 2008 untuk pendapatan daerah yang merupakan 

potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan 

pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana 

perimbangan, melalui kebijakan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber 

dari pajak dan retribusi daerah. 

2. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap 

pendapatan daerah. 

3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan 

dan retribusi daerah. 

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun 

dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input 

yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat 

daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran 

berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta 

menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. 

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi 

pencapaian visi Jawa Barat yaitu IPM sebesar 80 di tahun 2010 berdasarkan misi adalah 

sebagai berikut : 


a. Misi 1 : meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia di Jawa Barat 

yaitu : 

(1) Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas, Daya Saing dan Tata Kelola Pendidikan 

(2) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat 

b. Misi 2 : mengembangkan struktur perekonomian regional yang tangguh, yaitu : 

(1) Pemberdayaan Penduduk Miskin 

(2) Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Ketenagakerjaan 

(3) Peningkatan Peran Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) 

(4) Peningkatan Peluang Investasi Untuk Perluasan Kesempatan Kerja 

(5) Revitalisasi Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata 

c. Misi 3 : memantapkan kinerja pemerintah daerah, yaitu : 

(1) Pemantapan Manajemen Pemerintahan Daerah 

(2) Pemantapan Stabilitas Politik 

d. Misi 4 : meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan, yaitu : 

(1) Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Infrastruktur Wilayah 

(2) Peningkatan Ketahanan Energi dan Ketersediaan Air Baku 

(3) Optimalisasi Penanganan Bencana, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan 

(4) Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk 

(5) Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

e. Misi 5 : meningkatkan kualitas kehidupan yang berlandaskan agama dan budaya yaitu 

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Daerah 

Kebijakan anggaran untuk belanja daerah terbagi kedalam dua bagian belanja 

yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang 

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk 

belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan 

menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi years dan atau model pembayaran 

dengan turn keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 


A. Belanja Langsung 

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan dengan persentase anggaran sebesar 38,62 %, 

kebijakan untuk belanja ini adalah : 

1). Mengalokasikan belanja untuk pencapaian 8 tujuan bersama (common goals) 

pembangunan daerah tahun 2008 yang terdiri dari : 

a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM 

b) Peningkatan Daya Beli Masyarakat 

c) Pengelolaan, Pengembangan dan Pengendalian Infrastruktur Wilayah 

d) Ketahanan Pangan 

e) Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 

f) Sistem Kelola Penanganan Bencana 

g) Peningkatan Kinerja Aparatur 

h) Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku 

2). Mengalokasikan belanja program penunjang untuk menjalankan tugas pokok fungsi 

SKPD Provinsi yang didasarkan pada pencapaian 5 misi pembangunan Jawa Barat. 

3). Mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 15%. Menurut Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 yang menyatakan bahwa 

dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 

20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD. Dana pendidikan adalah seluruh dana 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan dikurangi gaji pendidik (gaji 

pendidik + biaya pendidikan kedinasan). Anggaran 15 % tersebut akan dialokasikan 

untuk a) peningkatan pemerataan dan perluasan akses; b) peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing; c) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan 

publik. Anggaran pendidikan tersebut pada anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan 

(pendidikan formal dan non formal) dan anggaran pendidikan di luar Dinas Pendidikan 

(pendidikan non fomal). Berdasarkan uraian di atas APBD 2007 mengalokasikan 

11,62%. Sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan banyaknya commited 

budget baik yang bersifat terprogram beberapa tahun maupun untuk mendanai 

kegiatan khusus, maka secara bertahap pemenuhan anggaran pendidikan 20% 

menjadi 15% APBD Provinsi Jawa Barat T.A. 2008, 17% T.A. 2009 dan 20% pada T.A. 

2010. 


4). Mengalokasikan belanja operasional, pemeliharaan kantor dan peningkatan kualitas 

sumberdaya aparatur. 

B. Belanja Tidak Langsung 

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan persentase anggaran 

sebesar 61,38 %, kebijakan untuk belanja ini adalah : 

1) Mengalokasikan belanja yang wajib/mengikat meliputi belanja pegawai (terdiri dari 

gaji dan tunjangan daerah PNS), belanja bagi hasil (pendapatan provinsi kepada 

kabupaten/kota) dan belanja bunga (pembayaran bunga utang pada Asian 

Development Bank (ADB/BUDP) dan USAID-FID); 

2) Mengalokasikan belanja untuk perusahaan daerah, lembaga pendidikan dan 

organisasi kemasyarakatan melalui belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan 

sosial dengan mekanisme seleksi; 

3) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau 

peningkatan kemampuan keuangan melalui : 

a. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya 

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima 

bantuan. Kebijakan bantuan keuangan yang bersifat umum ini diarahkan pada 

dana pemerataan, proporsional dan penyeimbang untuk setiap kabupaten dan 

kota di Provinsi Jawa Barat. 

b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya 

diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Kebijakan bantuan keuangan yang 

bersifat khusus diarahkan untuk : 

(1) Belanja bantuan untuk modal pangkal Kabupaten Bandung Barat; 

(2) Belanja bantuan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; 

(3) Belanja bantuan Program Pendanaan Kompetisi IPM; 

(4) Belanja bantuan Program Raksa Desa; 

(5) Belanja bantuan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK). 

(6) Belanja bantuan pendukung penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PPTSP); 

(7) Belanja bantuan dukungan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK); 

(8) Belanja bantuan persiapan pembangunan Bandara International Jawa Barat; 


(9) Belanja bantuan persiapan pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya; 

(10) Belanja bantuan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Seroja, dan Bogor Ring 

Road; 

(11) Belanja bantuan persiapan pembangunan Kawasan Industri Tekstil Terpadu; 

(12) Belanja bantuan persiapan pembangunan Sarana Olahraga Gedebage. 

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi 

defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan 

dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah 

adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. 

Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan 

yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, 

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 

pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan 

yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, 

pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih 

lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai 

pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD. 

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan 

daerah tahun 2008 adalah: 

1. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SiLPA tahun yang lalu untuk menutupi 

defisit, pembiayaan hutang pokok dan pembentukan dana cadangan. 

2. Merevitalisasi dan merestrukturisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan 

pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi 

pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. 

3. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran. 

4. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam 

APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi. Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 

pasal 1 ayat 56 dinyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 


3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan di atas maka proyeksi pendapatan, 

belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2008, dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah 

JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG 

NO. URAIAN 

T.A (n-1) 

TAHUN 2007 

PROYEKSI T.A (n) 

TAHUN 2008 

Rp. % 

1 PENDAPATAN DAERAH 5.149.869.615.512,00 5.315.514.966.950,00 165.645.351.438,00 3,22 

a. Pendapatan Asli Daerah 3.621.802.762.512,00 3.710.267.966.950,00 88.465.204.438,00 2,44 

Pajak Daerah 3.425.187.030.000,00 3.452.987.030.000,00 27.800.000.000,00 0,81 

RetrIbusi Daerah 28.510.637.623,00 28.284.214.529,00 (226.423.094,00) (0,79) 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang di pisahkan 

115.486.000.000,00 125.324.724.424,00 9.838.724.424,00 8,52 

Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

52.619.094.889,00 103.671.997.997,00 51.052.903.108,00 97,02 

b. Dana Perimbangan 1.522.066.853.000,00 1.598.611.000.000,00 76.544.147.000,00 5,03 

Dana Bagi Hasil Pajak/bagi 

Hasil Bukan Pajak 

588.630.853.000,00 665.175.000.000,00 76.544.147.000,00 13,00 

Dana Alokasi Umum 933.436.000.000,00 933.436.000.000,00 - - 

c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

6.000.000.000,00 6.636.000.000,00 636.000.000,00 10,60 

Bantuan Keuangan dari 

Provinsi/kabupaten/Kota 

lainnya 

6.000.000.000,00 6.636.000.000,00 636.000.000,00 10,60 

2 BELANJA DAERAH 5.272.083.679.606,84 5.295.000.000.000,00 22.916.320.393,16 0,43 

a. Belanja Tidak Langsung 3.661.402.959.795,64 3.250.000.000.000,00 (411.402.959.795,64) (11,24) 

Belanja Pegawai (Gaji dan 

Tunjangan PNS) 

714.818.238.942,00 

Belanja Bunga 250.000.000,00 

Belanja Subsidi 82.600.000.000,00 

Belanja Hibah 5.500.000.000,00 

Belanja Bantuan Sosial 250.761.723.971,12 

Belanja Bagi Hasil Kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan Pemerintah Desa 

1.344.162.607.790,00 

Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Kel/Desa 

lainnya 

1.203.310.389.092,52 

Belanja Tidak Terduga 60.000.000.000,00 

b. Belanja Langsung 1.610.680.719.811,20 2.045.000.000.000,00 434.319.280.188,80 26,96 

Belanja Pegawai 292.678.938.199,78 

Belanja Barang dan Jasa 906.387.089.985,94 

Belanja Modal 411.614.691.625,48 

Surplus/(Defisit) (122.214.064.094,84) 20.514.966.950,00 142.729.031.044,84 (116,79) 


NO. URAIAN 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

a. Penerimaan Pembiayaan 419.179.953.239,84 

JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG 

T.A (n-1) PROYEKSI T.A (n) 

TAHUN 2007 TAHUN 2008 

Rp. % 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) 

419.179.953.239,84 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan 

296.965.889.145,00 465.889.145,00 (296.500.000.000,00) (99,84) 

Pembentukan Dana 

Cadangan 

100.000.000.000,00 

Penyertaan Modal 

(Investasi) Daerah 

186.500.000.000,00 

Pembayaran Pokok Utang 465.889.145,00 465.889.145,00 - - 

Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000.000,00 

Pembiayaan Neto 122.214.064.094,84 (465.889.145,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

(SILPA) 

0,00 20.049.077.805,00 20.049.077.805,00 

Sumber : Data TA (n-1) Tahun 2007 Perda tentang APBD Tahun 2007. 


BAB IV 

PENUTUP 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2008, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian 

visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah 

Tahun 2003-2008, dengan memperhatikan Naskah Kesepakatan Gubernur Jawa Barat 

dengan Bupati dan Walikota se-Jawa Barat Tahun 2004-2008. 

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 ini berisi petunjuk dan ketentuan- 

ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum 

APBD Tahun 2008, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan 

disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat 

tercapainya sasaran efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah 

ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. 

Guna menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 akan ditindak lanjuti 

dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 

menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008 dan sambil menunggu seleksi usulan setiap kegiatan SKPD dari tim eksternal 

reviewer (asal multi stakeholders) serta menyiapkan fasilitas software berbasis teknologi 

informasi secara on line untuk kegiatan yang diusulkan oleh SKPD dan maping lokasi 

masing-masing kegiatan secara spasial. 

Demikian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2008 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan 

dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008. 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 IV - 1

( KU - APBD ) - BAPPEDA JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?