Pengertian Masyarakat Adat - GCF

PELUANG PENGELOLAAN HUTAN OLEHMUKIM DAN PENYIAPAN MASYARAKATADAT UNTUK MENGANTISIPASIPERUBAHAN IKLIMOleh:SyaifuddinFFI Aceh ProgramGovernor’s Climate ForestTask Force Meeting 2010Banda Aceh, 18-22 Mei 2010

Pengertian Masyarakat Adat“Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitasyang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secaraturun temurun di atas suatu wilayah adat, yangmemiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam,kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukumadat dan lembaga adat yang mengelolakeberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

Hak-Hak Masyarakat Adat• Menjalankan sistem pemerintahan sendiri,• Menguasai dan mengelola sumberdaya alamdalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatanwarganya,• Bertindak ke dalam mengatur dan menguruswarga serta lingkungannya. Ke luar bertindakatas nama persekutuan sebagai badan hukum.• Hak ikut serta dalam setiap transaksi yangmenyangkut lingkungannya,• Hak membentuk adat,• Hak menyelenggarakan sejenis peradilan(menurut Prof. Juned)

Hak Mukim atas Hutan Ulayat Mukim• Menguasai dan mengelola hutan sesuai denganperundang-undangan yang mengaturnya• Dilibatkan secara penuh dalam pengambilankeputusan terhadap transaksi-transaksi yangberkaitan dengan hutan mukim• Menyusun rencana pengelolaan hutan mukim• Melakukan monitoring untuk pengamanan hutan• Malaksanakan aturan-aturan adat yang berkaitandengan hutan• Menyelesaikan sengketa pemanfaatan danpengelolaan hutan mukimNamun tetap dibatasi oleh Konsep Penguasaan OlehNegara terhadap Kawasan Hutan

Hutan Ulayat Mukim MenurutPerundang- Undangan AcehHutan Ulayat adalah:hutan sejauh sehari perjalananpulang pergi, di hutan ini semuapenduduk boleh memungut danmencari hasil hutan, denganpembagian hasil disepakati antarapencari dan Imuem Mukim.Sebuah pernyataan deskriptif tentang ruang danperlu diterjemahkan kedalam ruang yang mempunyaibatas dan luasan yang jelas

Pertanyaan Mendasar tentang HutanUlayat Mukim• Apakah hutan ulayat masih diakui secarakuat oleh masyarakat, pemerintah ataupihak lain?• Apakah hutan ulayat tersebut akandiberikan langsung oleh Pemerintah?• Siapa yang berperan untuk mewujudkanhutan ulayat Mukim?

Belajar dari PengalamanFauna Flora Interntional Program Acehbekerjasama dengan Seurikat Mukim AcehJaya, Forum Mukim Aceh Barat,Pemerintahan Mukim, Institut Green Aceh,Yayasan PeNa, YSNI Lamno, JKMA BTU,Yayasan Papan dan JKMA Pidie melakukanKegiatan Pemetaan Hutan Mukim melaluiProses Perencanaan Mukim

Sebaran Lokasi KegiatanAceh Barat:Kinco, Lango, Tungkup,Daerul IkhsanAceh Jaya:Krueng Sabee, LamTeungoh, Pante Purba,Panga Pucok, PanteCermin, Keuluang,Rigaih, Sarah RayaPidie:Bangkeh dan BeungaPidie Jaya:Manyang Ule Glee BaratLeupung

Bagaimana Proses PemetaanKaji TindakPartisipatifDokumenRencanaMukim 5 TahundanInisiasiKeMukimPelatihanFasilitatorPerencanaanpartisipatif1 TahunPemetaanPartisipatifPeta HutanUlayat MukimAgenda Mukimuntuk MerubahMukimnya menjadiLebih Baik

Sekilas Gambaran HasilHutan UlayatHPPanga PucokHLInformasi-informasi lain:• Tidak semua Mukim Memiliki Strukturkelembagaan mukim yang lengkap• Kapasitas Mukim yang terbatas• Pemahaman tentang mukim dikalangan muda mulai berkurang• Pemahaman tentang hutan Ulayatsudah mulai kurang• Banjir dan Gangguan satwa• Masih kuatnya hubungan kekerabatandiantara masyarakat• Masyarakat masih memungut hasilhutan• Masih menjalankan peradilan adatdlam sengketa SDA• Masih adanya aturan-aturan adat

Proses Selanjutnya?• Mengusulkan untuk mendapatPengakuan Hutan Mukim Kepada Bupatiuntuk ditetapkan menjadi Hutan Mukimbaik melalui Mekanisme RTRK, HKm,Hutan Desa, Kawasan Dengan TujuanKhusus dan HTR• Membangun kemitraan dengan NGOpemerhati Mukim untuk mendampingimukim dalam Pengusulan hutan mukimdengan mekanisme legal formal yangsesuai dengan Perundang-undangan

Faktor Pendukung PengakuanHutan Mukim• Adanya Peta usulan hutan ulayat Mukim• Adanya dokumen usulan• Adanya jaminan untuk keberlanjutan sumberdayaHutan dengan tidak merubah Fungsi Hutan• Adanya Rasa saling percaya dan saling dukungantara Mukim dengan Pemerintah untuk:• Menyusun Rencana Pengelolaan Kolabroatif• Membangun proses proses pengelolaan kolaboratif• Memiliki Kelembagaan Pengelolaan• Memiliki Aturan Pengelolaan• Memilki sumber pendanaan• Memiliki Prosesdur penyelesaian sengketa

Hutan Dan Perubahan Iklim• Hutan dalam konteks perubahan iklim berperansebagai penyerap dan penyimpan carbonmaupun sebagai sumber emisi• Pengelolaan Hutan Lestari, pembatasan konversihutan, moratorium logging menurunkan emisi.• Peran masyarakat dalam konversi lahan dapatmenaikkan emisi namun bila diberikankepercayaan untuk mengelola hutannya akandapat menjaga kelestarian hutan• Pengakuan hak ulayat akan menjadikanmasyarakat bertanggung jawab terhadapkelestarian hutannya sehingga menurunkan emisidari konversi lahan dan penurunan KualitasHutan

Permasalahan dalam upaya Menurunkanemisi dari konversi lahan dan penurunanKualitas Hutan (REDD)• Kebijakan yang masih terus disusun• Tumpang tindih kebijakan• Ekonomi berbasis eksploitasi SDA• Konflik kepentingan antara para pihak• Belum adanya pengakuan hak masyarakatadat• Belum jelasnya sistem bagi manfaat

Prasyarat REDD bagi masyarakat Adat• Pengakuan hutan ulayat• Dukungan terhadap Kearifan Tradisionalsebagai alternatif solusi Mitigasi danAdaptasi• Penguatan Kapasitas kelembagaanMasyarakat Adat• Membangun mekanisme penyelesaianKonflik

Agenda Masy Adat:Langkah-Langkah PenyiapanMasyarakat AdatKaji TindakPartisipatifRencanaPengelolaanHutanInisiasiKe MAPelatihanFasilitatorPerencanaanpartisipatifPemetaanPartisipatifBaseline DataKabupaten:Forum Multipihak: mendukung, konsultasi, mediasi dan Monitoring

• Terimakasih