Perbup No 19 Tahun 2009 tentang Petunjuk ... - Gunungkidul

Pasal 47Belanja perjalanan dinas dan luar daerah agar dibatasi baik jumlah personil maupun jumlahhari dan diutamakan pada kegiatan yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas danfungsi SKPD.Pasal 48(1) Perjalanan dinas keluar daerah bagi Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, KepalaBadan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Direktur RSUD dilaksanakan denganSurat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkanpelaksanaannya dapat dianggarkan oleh SKPD yang bersangkutan.(2) Perjalanan dinas pada satuan kerja dilaksanakan dengan surat perintah tugas yangdikeluarkan oleh kepala SKPD.Pasal 49(1) Pelaksanaan Belanja Daerah mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa yangditetapkan oleh Bupati.(2) Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggiuntuk tiap jenis barang dan jasa dalam melaksanakan belanja, kecuali ditentukan lain olehBupati.(3) Untuk pelaksanaan pelelangan yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhanbarang dan jasa yang dilelangkan berdasarkan perhitungan harga standar.(4) SKPD yang melakukan kegiatan/pengadaan Barang dan Jasa khusus yang belum diaturatau melebihi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukanpermohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilampiri alasandan nilai harga barang/jasa yang dimohonkan dengan tembusan dikirimkan kepada kepalaDPPKAD dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.(5) Apabila terjadi kebijakan Pemerintah mengenai ketetapan Harga Barang dan Jasa yangberlaku secara nasional dapat langsung menyesuaikan.(6) Apabila terjadi gejolak perekonomian yang berakibat kenaikan harga-harga barang danjasa perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:a. untuk pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan penyesuaian volume danpenyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi;b. untuk pekerjaan fisik konstruksi dapat dilakukan penyesuaian volume dan penyesuaianspesifikasi teknis dan fungsi dengan persyaratan teknis dan fungsi tetap dipenuhi; danc. segala tindakan penyesuaian volume dan penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsisebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(7) Prosedur, tata cara, mekanisme pengadaan barang dan jasa serta pengelolaannya diaturdengan Peraturan Bupati tersendiri.