Perbup No 19 Tahun 2009 tentang Petunjuk ... - Gunungkidul

Bidang Anggaran, dan untuk non keuangan melalui Bagian Administrasi PembangunanSekretariat Daerah, dengan tembusan kepada Inspektur Daerah, dan Kepala Bappeda.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. keadaan/perkembangan fisik kegiatan;b. perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;c. penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa; dand. akumulasi pengeluaran untuk setiap aktifitas dalam pengerjaan.Pasal 82(1) SKPKD secara periodik menyiapkan laporan triwulan atas pelaksanaan APBDberdasarkan Surat Pertanggungjawaban, untuk disampaikan kepada DPRD.(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan dariberakhirnya triwulan tertentu.Pasal 83(1) Bendahara mengirimkan Surat Pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaanpenerimaan dan belanja setiap bulan.(2) Bendahara mengirimkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pajak-pajak negara .(3) SPJ disusun pada akhir bulan dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD paling lambattanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.BAB IXPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 84(1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Bupati.(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman,bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangandaerah.Pasal 85(1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah sesuaidengan ketentuan yang berlaku.(2) Hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati.Pasal 86Pengguna Anggaran dan PPTK harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian selamapelaksanaan kegiatan.