NOTA DINAS - Diskominfo Kaltim

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAJakarta, 11 Agustus 2005Nomor : 050 / 2020 / SJ Kepada Yth.Sifat : “Segera” 1. Sdr. GubernurLampiran : 1 (satu) berkas 2. Sdr. Ketua DPRD PropinsiPerihal : Petunjuk Penyusunan Dokumen 3. Sdr. Bupati/WalikotaRPJP Daerah dan RPJM Daerah 4. Sdr. Ketua DPRD Kab/Kotadi-TempatSURAT EDARANDalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerahdalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baikProvinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaanpembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Daerah.Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksuddi atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.Sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tatacara penyusunan dokumen perencanaan, bersama ini disampaikanpetunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah denganpenjelasan sebagai berikut:A. Penyusunan Dokumen RPJP Daerah1. Dalam rangka percepatan penyediaan RPJP Daerah masingmasingKepala Daerah bersama dengan DPRD supaya melakukanupaya penyusunan RPJP Daerah.2. Penyusunan RPJP Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:a. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional;b. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP DaerahProvinsi;c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentinganpembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJPDaerah;d. Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunanRPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kotadilakukan secara simultan dan terkoordinasi.

Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJPDRancanganVisi & MisiSaran,tanggapan,RekomendasistakeholdersRumusanhasilkesepakatan&komitmenPrediksi KondisiUmum Daerah- Geomorfologi &lingkungan- Ekonomi & SDA-Demografi- Prasarana dansarana- dll.Rancangan RPJPMerumuskangambaran awal- Visi- Misi- ArahPembangunanRancangan ArahPembangunanSosialisasi,KonsultasiPublik, danjaringasmaraMusrenbangJangkaPanjangDaerahRancanganAkhir RPJPD- Visi- Misi-ArahPembangunan▪ ArahanUmum▪ Fungsi &peran subwilayah/kawasanPenetapanPerda ttgRPJPDPeraturanDaerah ttgRPJP DaerahRencana tata ruang

Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJM DaerahVisi, Misi, danprogram KDHAnalisisKeuangan DaerahdijabarkanRumusanhasilkesepakatan& komitmenstakeholderPrediksiKondisi UmumDaerah-- Geografi- Perekonomiandaerah- Sosial-Budaya- Prasarana dansarana- PemerintahanUmum-dllRancangan AwalRPJMD- StrategiPemb.Daerah- Arah kebijakanUmum- Arah kebijakankeuangan daerah- Program prioritasKDHdiacuRancangan RenstraSKPD- Visi, Misi, Tujuan- Strategi, kebijakan- Program, indikasikegiatan, danpendanaan.▪ Rancangankerangka regulasi▪ RancangankerangkapendanaanRancanganRPJMD- Visi, Misi, ProgramKDH- Arah, kebijakankeuangan daerah.- StrategiPembangunanDaerah & KebijakanUmum- Program, indikasikegiatan, danpendanaan.▪ Rancangankerangka regulasi▪ RancangankerangkapendanaanMusrenbangJangka MenengahDaerahRancanganAkhir RPJMD- Visi, Misi,Program KDH- Arah,kebijakankeuangandaerah.- StrategiPembangunanDaerah &KebijakanUmum- Program,indikasikegiatan, danpendanaan.▪ Rancangankerangkaregulasi▪ Rancangankerangkapendanaan- Programtransisi- KaidahpelaksanaanPenetapanPerda ttgRPJMDPeraturanDaerah ttgRPJM DaerahLokasi KegiatanRencana tata ruang

3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsidilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJPNasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP DaerahKabupaten/Kota dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelahpenetapan RPJP Daerah Provinsi.4. Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan danatau penetapan RPJP Daerah, maka Kepala Daerah terpilihberkewajiban melanjutkan penyelesaiannya. Khusus bagi daerahdaerahyang sedang mempersiapkan pelaksanaan PilkadaLangsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah dapatdilaksanakan oleh penjabat (caretaker) Kepala Daerah.5. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsidikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen BinaPembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan rancanganPeraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kotadikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelumditetapkan.B. Penyusunan Dokumen RPJM Daerah1. RPJM Daerah hanya disusun oleh Daerah-daerah yang telahmemiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung.2. Penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan memperhatikan halhalsebagai berikut:a. RPJM Daerah Provinsi berpedoman pada RPJP DaerahProvinsi serta memperhatikan RPJM Nasional dan StandarPelayanan Minimal yang telah ditetapkan;b. RPJM Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJPDaerah kabupaten/kota serta memperhatikan RPJM DaerahProvinsi dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentinganpembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJMDaerah;d. Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, makapenyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikanRenstrada Provinsi;e. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerahtetap dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJP Daerahsebagai pedoman.3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah dilaksanakanpaling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah Kepala Daerahdilantik.4. Bagi daerah-daerah yang belum melaksanakan Pilkada langsung,Renstra Daerah atau Propeda berlaku sebagai dokumenperencanaan jangka menengah hingga berakhir masa bakti KepalaDaerah.5. Apabila dokumen perencanaan jangka menengah habis sebelumberakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, daerah menyusunRenstra Daerah Transisi/RPJM Daerah Transisi/dokumenperencanaan setara lainnya, dengan jangka waktu sesuai sisamasa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan, ditambah 1(satu) tahun kedepan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Renstra Transisi mempedomani dokumenperencanaan yang berlaku.6. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Provinsidikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen BinaPembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan,Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM DaerahKabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda,sebelum ditetapkan.C. Fasilitasi dan PendanaanDalam rangka percepatan penyusunan dokumen RPJP Daerah danRPJM Daerah, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:1. Dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah, MenteriDalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dapatmemberi konsultasi dan bimbingan teknis;2. Gubernur menugaskan Kepala Bappeda Provinsi untuk:a. Memfasilitasi Bappeda Kabupaten/Kota agar dapatmelaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dalamproses penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;b. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalampenyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPDaerah dan RPJM Daerah;c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DepartemenDalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalamproses penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;3. Mengalokasikan dana untuk penyusunan dan penetapan RPJPDaerah dan RPJM Daerah dalam APBD masing-masingPemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.D. Tata cara penyusunanTata cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah diuraikanlebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini.Laporan pelaksanaan dari Surat Edaran ini di daerah akan menjadimasukan bagi Pemerintah dalam penyusunan Rancangan PeraturanPemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Demikian untuk menjadi maklum.MENTERI DALAM NEGERIH. MOH. MA’RUFTembusan disampaikan kepada Yth. :1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;3. Sdr. Para Kepala Bappeda Propinsi, Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN :SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 050 / 2020 / SJ TAHUN 2005TATA CARA PENYUSUNAN RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAHPENDAHULUANRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatudokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun,selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, danarah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya harusdilakukan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.Dalam upaya penyusunan RPJP Daerah yang dapat mengantisipasi arahpembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, perlu dilaksanakantahapan sebagai berikut:Pertama, penyiapan rancangan awal RPJM Daerah. Kegiatan ini dibutuhkan gunamendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program KepalaDaerah terpilih.Kedua, penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(rancangan Renstra-SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunanrancangan Renstra-SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengantugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerahterpilih.Ketiga, penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upayamengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra-SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM Daerah.Keempat, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengahdaerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan dankomitmen dari seluruh pemangku-kepentingan pembangunan atas rancanganRPJM Daerah.Kelima, penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah, dimana seluruh masukan dankomitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukanutama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhirRPJM Daerah. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh KepalaBappeda kepada Kepala Daerah terpilih.Keenam, penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Daerah, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahyang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.Rancangan akhir RPJM Daerah beserta lampirannya disampaikan kepadaDPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih lanjutmenjadi Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.Untuk itu, tata cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah diharapkan dapatmembantu daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP)Daerah dan jangka menengah (RPJM) Daerah dengan sebaik-baiknya, sesuai denganamanat perundang-undangan.

MAKSUD DAN TUJUANTata Cara Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah ini disusun sebagaiacuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai upayamengisi kekosongan peraturan pelaksanaan perundang-undangan.Dengan mempedomani tata cara ini, diharapkan penyusunan dokumenperencanaan jangka panjang daerah maupun jangka menengah daerah berjalanlancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahmasing-masing.III. PENGERTIANPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yangtepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dankonsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponenbangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunanNasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintahmenurut prakarsa daerah dalam kerangka NKRI.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunandalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan olehunsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPDaerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMDaerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yangselanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan KerjaPerangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalahdokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)tahun.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periodeperencanaan.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untukmewujudkan visi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual,analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakandan program.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untukmencapai tujuan.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yangdilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yangdikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran.Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja SatuanKerja Perangkat Daerah.Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerjabeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.Program Kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpaduantar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah,Daerah, atau kawasan.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapasatuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu programdan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupapersonil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, ataukombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagaimasukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerjadaerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbangadalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yangselanjutnya disebut Kepala Bappeda.IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH.A. DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN RPJP DAERAH.Sistematika penulisan RPJP Daerah adalah sebagai berikut:BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; danproses penyusunan RPJP Daerah).1.2. Maksud dan Tujuan(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah,menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah daerah, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJPDaerah Kabupaten/Kota).1.3. Landasan Hukum(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundanganlainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencanatata ruang wilayah).1.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen PerencanaanLainnya(Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi,memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikanRencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau).1.5. Sistematika Penulisan(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini).BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH2.1. KONDISI DAN ANALISIS2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan HidupInput:Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):- permasalahan- capaian/keberhasilanAnalisis:- proyeksi peluang- proyeksi ancaman- proyeksi permasalahan- proyeksi keberhasilanOutputPrediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup2.1.2. DemografiInput:Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):- permasalahan- capaian/keberhasilanAnalisis:- proyeksi peluang- proyeksi ancaman- proyeksi permasalahan- proyeksi keberhasilanOutputPrediksi Kondisi Demografi2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya AlamInput:Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):- permasalahan- capaian/keberhasilan

Analisis:- proyeksi peluang- proyeksi ancaman- proyeksi permasalahan- proyeksi keberhasilanOutputPrediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam2.1.4. Sosial Budaya dan Politik..................................2.1.5. Prasarana dan sarana..................................2.1.6. Pemerintahan..................................2.1.7. Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggappenting...................................2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH(Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun denganselang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH3.1. Visi(Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yangmungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakanjargon dan atau motto).3.2. Misi(Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi).3.3. Arah Pembangunan Daerah(Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuanpembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi:1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanyamemuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan danpelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajibanPemerintah Daerah.2. Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacupada Rencana Tata Ruang Wilayah ).

BAB IV. PENUTUP(RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunandalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunanvisi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJMDaerah)B. TATA CARA PENYUSUNANRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan tujuandibentuknya pemerintahan daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentangPembentukan Daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yangmengacu arah pembangunan Nasional pada RPJP Nasional bagi provinsi, dan arahpembangunan daerah pada RPJP Daerah Provinsi bagi kabupaten/kota sesuaikondisi dan karakteristik daerah. RPJP Daerah disusun dengan tahapan danlangkah-langkah sebagai berikut:Tahap pertama : Penyiapan Rancangan RPJP DaerahUmum :Penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal dari visi,misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab KepalaBappeda, dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang JangkaPanjang daerah. Rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan hasil analisisyang menggambarkan kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 tahunkedepan, sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders)pembangunan merumuskan dan menyepakati visi, misi, dan arah pembangunandaerah.Langkah-langkah :Membentuk Tim Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan perencanaan,dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis;Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah;Menyiapkan Daftar Isi RPJP Daerah. (Lihat Butir A. tersebut di atas);Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis dalam menyusunprediksi kondisi umum daerah kedepan. (Lihat Form IV.1. Teknik ProyeksiKondisi Umum Daerah );Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah. (Lihat Form IV.2. Teknik perumusanVisi dan Misi );Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah. (Lihat Form IV.3. TeknikPerumusan Arah Pembangunan Daerah);Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasipemangku-kepentingan (stakeholders) pembangunan atas rancangan RPJPDaerah.Tahap kedua: Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.Umum :Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum konsultasi dengan parapemangku-kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi danarah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala Bappeda;Mendapatkan komitmen para pemangku-kepentingan pembangunan yangmenjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.

Langkah-langkah :a. Dokumen yang disiapkan :RPJP Nasional/Provinsi dan analisisnya yang akan digunakan dalam pembahasanrancangan RPJP Daerah;Rancangan RPJP Daerah serta data dan hasil analisis kondisi umum daerah;Dokumen hasil sosialisasi, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari parapemangku-kepentingan pembangunan terhadap rancangan RPJP Daerah;b. Persiapan:• Panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan,mekanisme, dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut: Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum daerah; Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah; Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah.• Mengirim surat undangan kepada peserta.c. Pelaksanaan:Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta penyepakatan prediksidaerah;Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah;Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah;Merumuskan hasil kesepakatan para pemangku-kepentingan pembangunan;Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda.d. Keluaran:Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerahsebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.e. Peserta:• Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, instansi/lembagadaerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangkukepentinganpembangunan daerah lainnya, serta wakil Kementerian/Lembagayang terkait.• Bagi daerah provinsi selain unsur-unsur terkait diatas, berkewajibanmengikutsertakan wakil Bappeda Kabupaten/Kota di wilayahnya.• Bagi daerah kabupaten/kota selain unsur-unsur terkait diatas, berkewajibanmengikutsertakan wakil Bappeda Provinsi.• Selain unsur-unsur peserta di atas, dapat juga diikutsertakan pihak-pihak lainyang dianggap penting.f. Nara Sumber:• Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Daerah;• Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJPDaerah;• Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilankeputusan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.Tahap Ketiga: Penyusunan rancangan akhir RPJP DaerahUmum :Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung jawab KepalaBappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang JangkaPanjang Daerah. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, danselanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Langkah-langkah :a. Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah dengan memuat kesepakatan hasilMusrenbang Jangka Panjang Daerah dibantu Tim Fasiltasi.b. Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerahdibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan tugas dan fungsi hukum.c. Menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah beserta naskah akademis dan naskahkesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah kepada Kepala Daerah.Tahap Keempat: Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP DaerahUmum :Untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP Daerahprovinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambatnya 3 (tiga) bulan setelahpenetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerahkabupaten/kota dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJPDaerah provinsi. Dengan demikian RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaanjangka panjang daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.Langkah-langkah :a. Menyiapkan Surat Kepala Daerah, perihal penyampaian naskah rancangan PeraturanDaerah tentang RPJP Daerah oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya kepada DPRD sebagaiinisiatif Pemerintah Daerah.b. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu:• Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen BinaPembangunan Daerah untuk RPJP Daerah provinsi.• Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi untuk RPJP Daerahkabupaten/kota.Alur pikir tata cara penyusunan dapat dilihat pada Diagram Tata Cara PenyusunanRPJP Daerah pada halaman berikut ini.FORM IV.1. TEKNIK PROYEKSI KONDISI UMUM DAERAHUmum :Teknik Proyeksi adalah metoda untuk mendapatkan prediksi masa depan. Analisis secarakuantitatif dapat menggunakan metoda regresi yaitu regresi linier atau berganda.Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika teknik proyeksi secaramatematis dengan memenuhi prinsip-prinsip:• Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, merupakan suatu entitas yangindependen, dapat dikenali kecenderungannya sepanjang waktu;• Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series) minimal sama dengan 10 tahunatau lebih besar;• Mengamati kecenderungan atau faktor pengubah secara kualitatif maupun kuantitatif;• Melakukan ekstrapolasi atau prediksi ke depan, untuk mendapatkan proyeksi kondisimasa depan;• Melakukan prediksi kondisi masa depan yang berkaitan dengan objek-objek amatan.

Langkah-langkaha. Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, yaitu suatu entitas yang dapatdikenali kecenderungan (trend) perkembangannya sepanjang waktu. Untukkepentingan analisis, minimal objek amatan adalah:• Geomorfologi dan Lingkungan Hidup;• Demografi;• Ekonomi dan Sumber Daya Alam;• Sosial Budaya dan Politik;• Prasarana dan sarana;• Pemerintahan.b. Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series) terhadap objek amatan tersebut diatas, minimal sama dengan 10 tahun atau lebih besar;c. Analisis Kuantitatif• Menentukan (beberapa) sub-objek amatan sebagaimana disebutkan huruf a. diatas;• Menentukan besaran kuantitatif yang dapat digunakan (a.l. metoda regresi dalammelakukan prediksi kondisi objek amatan tersebut);• Melakukan analisis regresi untuk memproyeksikan untuk 20 tahun ke depan denganselang amatan tiap 5 tahun;• Memprediksi kondisi masa depan dengan cara melakukan ekstrapolasi;• Melakukan kajian korelasi antar objek amatan.d. Analisis Kualitatif:• Menentukan sub-objek amatan berdasarkan butir a. di atas yang dianggap penting,diperlukan keberadaannya, dan atau diperkirakan akan tetap ada (exist) hinggaakhir tahun rencana.• Mengkaji kecenderungan setiap sub-objek amatan, dimana sepanjang waktupengamatan dapat: menjadi lebih besar atau lebih kecil; menjadi lebih baik atau lebih buruk; jenisnya menjadi semakin bervariasi atau berkurang variasinya; Semakin terkendali (dapat dikelola) atau semakin tidak terkendali (tidak dapatdikelola).• Memprediksi kondisi di masa depan, dengan cara: melakukan perbandingan (comparation) dengan daerah lain yang bertipologisama dan tahapan perkembangannya sudah lebih maju; mengamati kecenderungan yang ada sepanjang waktu, dan melakukanekstrapolasi (memperpanjang kecenderungan tersebut ke masa depanmelampaui tahun pengamatan dan memprediksi akibatnya pada objek amatan); mempertajam ekstrapolasi dengan pertanyaan:o apakah di akhir tahun proyeksi (setelah 20 tahun) objek amatan masih ada?;o apakah objek amatan semakin terkendali atau sebaliknya?;o apakah faktor pengubah yang membuat kecenderungan bekerja secarakonsisten?;o tindakan apa yang diperlukan agar faktor penentu kecenderungan atau faktorpengubah tersebut dapat dikelola?.• Melakukan analisis keterkaitan antar objek amatan dan melakukan analisis sebabakibat antar objek amatan tersebut.

e. Sintesa Analisis Kuantitatif dan Kualitatif• Membuat kesimpulan:Prediksi kondisi masing-masing objek amatan untuk 20 tahun ke depan, denganmengupayakan kesiapan SDM, khususnya di pihak Pemerintah Daerah untukmenanggulangi masalah dan mencapai visi yang dituju.• Melakukan sintesa prediksi Kondisi Umum Daerah 20 tahun ke depan.Catatan:Metoda sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu metode mendapatkangambaran kondisi daerah di masa depan, untuk memudahkan para pemangku kepentinganmenyepakati arah pembangunan yang akan dirumuskan dalam RPJP Daerah. Maka dari itudaerah dapat menggunakan metoda pendekatan lain sepanjang dalam analisisnyamenggambarkan asumsi dan kondisi masa depan yang terukur, terarah dan dapatdipertanggungjawabkan.FORM IV.2. TEKNIK PERUMUSAN VISI DAN MISI.A. Teknik Perumusan VisiUmum :1. Visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arahpembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi.2. Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam kontekspembangunan daerah/wilayah.Fungsi : kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.Peran : kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuandaerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.3. Visi dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinanrumusan visi tesebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksudkata, kalimat dan atau anak kalimat.Langkah-langkah:a. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, antara lain:1) Informasi Normatif, berupa:• rumusan visi daerah yang sudah pernah disusun;• nilai-nilai lokal yang masih didukung/dianut dan relevan untuk menjadi visiRPJP Daerah;• peran dan fungsi daerah sebagaimana disebutkan dalam RPJPNasional/Provinsi, atau sementara RPJP Nasional/Provinsi belum memberikanarahan, dimungkinkan penyepakatan secara lokal; dan• informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan visi daerah.2) Informasi Teknis, berupa:• Kondisi umum daerah masa kini; dan• Prediksi kondisi umum daerah ke depan.3) Informasi visioner, berupa pandangan para tokoh masyarakat, pakar, dan atauakademisi, tentang rumusan gambaran daerah masa depan;

. Merumuskan beberapa pilihan visi dengan memperhatikan butir a.1) s/d a.3),dengan pendekatan:• singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti;• melihat kesesuaian dengan potensi dan kecenderungan pertumbuhan daerah;• melihat kesesuaian dengan peran dan fungsi daerah;• mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai dan terukur.c. Menentukan visi daerah, dengan cara:• membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap visi dengan kriteria dalambutir b. tersebut di atas; dan atau• ditentukan dengan pemilihan suara terbanyak dari perumus/peserta yang ada.d. Bila diperlukan, menambahkan penjelasan atas rumusan visi daerah yang sudahdisusun secara singkat dan padat tersebut.B. Teknik Perumusan MisiUmum :1. Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umumdaerah, dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi.2. Misi mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah.Fungsi : kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.Peran : kegiatan Daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuandaerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.Langkah-langkah :a. Mengkaji visi yang telah ditetapkan;b. Menyiapkan misi dalam beberapa bentuk uraian untuk mencapai visi;c. Memastikan misi merupakan sekumpulan kegiatan yang menjadi prasyarat dalammewujudkan visi;d. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan misi, denganmemperhatikan hasil analisis prediksi kondisi umum daerah kedepan;e. Menjaring aspirasi dari semua pelaku pembangunan;f. Merumuskan misi dalam beberapa bentuk dan pilihan, dalam ungkapan yang singkat,padat, dan didahului dengan kata kerja;g. Memperhatikan hasil kajian dan menilai misi daerah tidak bertentangan atau memilikikonflik secara internal dan atau eksternal;h. Menyepakati rumusan misi yang dipilih.

FORM IV.3 TEKNIK PERUMUSAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAHUmum :Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangkapanjang daerah, sebagai pengejawantahan misi yang disepakati oleh seluruh pemangkukepentinganpembangunan daerah untuk menjadi koridor pembangunan dalam jangkawaktu 20 (dua puluh) tahun, meliputi:1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategipelayanan umum pemerintahan dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah.2. Fungsi dan Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu padaRencana Tata Ruang Wilayah.Langkah-langkah :a. Mengidentifikasikan objek pembangunan dalam rumusan misi;b. Mengelompokkan objek pembangunan berdasarkan kesamaan karakter danketerkaitannya;c. Merumuskan pilihan arah pembangunan untuk setiap kelompok objek pembangunanuntuk mewujudkan misi dan visi;d. Menentukan arah pembangunan masing-masing kelompok objek pembangunan;e. Menyepakati arah pembangunan untuk setiap kelompok objek pembangunan;f. Menyepakati pembagian sub-wilayah/kawasan sesuai arahan rencana tata ruangwilayah;g. Menjabarkan arah pembangunan ke dalam sub wilayah/kawasan.FORM V.1. ANALISIS KEUANGAN DAERAHUmumArah Kebijakan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasikegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.Untuk memenuhi kebutuhan uraian Arah Kebijakan Keuangan Daerah tersebut maka datayang diperlukan, antara lain mengenai:a. Sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangannya;(Data Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah maupun DanaPerimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK), Bantuan Luar Negeri,Penjualan Obligasi, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah).b. Alokasi belanja daerah dan sejarah perkembangannya;(Data Alokasi Belanja Daerah berupa belanja wajib yaitu pengeluaran-pengeluaranbiaya yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari, terdiri dari semua a) belanjaoperasi dan pemeliharaan; dan b) belanja modal yang dianggap prioritas).

c. Kebijakan umum anggaran.(Data kebijakan umum anggaran, meliputi informasi mengenai upaya pengembanganpendapatan daerah dan alokasi belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintahdaerah).Dalam menyusun Arah Kebijakan Keuangan Daerah, dilakukan melalui tahapan danlangkah-langkah sebagai berikut:Tahap pertama: Analisis Dalam Penentuan Kebijakan Arah PengelolaanPendapatan Daerah.Langkah-langkah :a. Melakukan Analisis Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah1) Menentukan asumsi atau perkiraan pertumbuhan perekonomian yangmempengaruhi pengembangan sumber pendapatan, melalui:• Pengumpulan data/informasi minimal 5 tahun terakhir mengenai:- Data Sensus Penduduk- Kabupaten/Kota Dalam Angka- Indeks Harga Konsumen- PDRB- Propeda- Data-data statistik resmi lainnya.• Proyeksi lima tahun ke depan untuk memperkirakan laju pertumbuhan penduduk,inflasi, laju pertumbuhan perekonomian menurut sektor primer, sekunder, dantersier, dan tingkat suku bunga daerah.• Menetapkan parameter/variabel mengenai proyeksi jumlah penduduk, laju inflasi,laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut sektor primer, sekunder dan tersier,income per capita dalam menentukan kewajaran.2) Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah.• Membuat daftar sumber pendapatan daerah dalam periode lima tahun terakhir;• Mengidentifikasi hasil temuan bentuk-bentuk sumber pendapatan baru, denganmenggunakan asumsi pertumbuhan pada angka 1 di atas;• Melakukan kajian dan analisis terhadap bentuk-bentuk sumber pendapatan yangbaru dan dianggap potensial dikembangkan;• Merumuskan jenis-jenis kebijakan yang perlu diterbitkan serta menyusun programdan indikasi kegiatan guna merealisasikan pengembangan sumber pendapatanbaru daerah, berikut pembiayaan pelaksanaannya.

. Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah1) Mengetahui seluruh beban/kewajiban pinjaman, dilakukan dengan cara:• Membuat daftar pinjaman daerah yang masih wajib dibayar, dirinci menurut:o jenis-jenis pinjaman;o tujuan penggunaan pinjaman;o nama lembaga pemberi pinjaman;o jangka waktu dan masa tenggang;o besaran kewajiban (angsuran pokok dan bunga pinjaman), dan biaya lainnya.• Membuat prakiraan besaran kewajiban dari seluruh pinjaman dalam bentukperhitungan besaran kewajiban dan biaya lainnya.• Merumuskan kebijakan penyelesaian terhadap beban/kewajiban pinjaman melaluikonsultasi dengan instansi/lembaga terkait, dan lembaga pemberi pinjaman.2) Menentukan DSCR (Debt Service Covarage Ratio) untuk mengetahui peluangPemerintah Daerah dalam menentukan rencana pinjaman baru, dengan caramembandingkan antara jumlah pendapatan daerah terhadap seluruh besarankewajiban pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun anggaran, melalui rumusan:• Menentukan nilai pendapatan daerahY = P+M-OM Y = Pendapatan Daerah. P = Pendapatan Asli Daerah. M = Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,penerimaan SDA, dan bagian daerah lainnya. OM= Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang harusdipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran ybs.• Menentukan nilai DSCR, dengan rumus:YDSCR =CC = besaran kewajiban pinjaman ditambah biaya lainnya.Y = Pendapatan Daerah.3) Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman daerah, sebagai berikut;• DSCR > 2,5; Daerah dapat melakukan pinjaman baru;• DSCR = 2,5; Daerah dapat melakukan pinjaman baru, dengan syarat untukproyek/kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan (cost recovery);• DSCR < 2,5; Daerah tidak dapat melakukan pinjaman baru.• Prasyarat tersebut di atas wajib dilakukan daerah pada setiap tahun inginmelakukan pinjaman baru;• Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman daerah, program dan indikasikegiatannya.

c. Alternative sumber pembiayaan dari penjualan/penerbitan obligasi.1) Menentukan jumlah pendanaan yang diperlukan melalui skema obligasi;2) Melakukan perbaikan kinerja dan laporan keuangan daerah melalui pembenahanadministrasi pengelolaan keuangan daerah untuk memenuhi persyaratan peraturanperundangan dalam penerbitan obligasi, dengan pilihan jenis obligasi:- Obligasi Umum (General Bond);- Obligasi Pendapatan (Revenue Bond);- Obligasi Campuran (Double Barreled Bond).3) Melakukan perhitungan nilai dan komposisi obligasi yang akan diterbitkan;4) Menjalankan prosedur yang ditentukan untuk menerbitkan obligasi pemerintahdaerah;5) Menginventarisasi kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang diperlukan untuklima tahun ke depan, sebagai masukan untuk arah kebijakan keuangan daerah.Tahap Kedua: Analisis Dalam Penentuan Kebijakan Arah Belanja DaerahLangkah-Langkah :a. Melakukan Analisis Belanja1) Menganalisis proporsi belanja wajib, dilakukan dengan:• Pengumpulan data APBD periode lima tahun terakhir;• Menyiapkan informasi/data proporsi komponen belanja antara belanjaoperasional dan pemeliharaan dengan belanja modal, dengan rincian programdan kegiatannya untuk setiap tahun anggaran;• Melakukan estimasi belanja lima tahun ke depan, dengan menggunakanparameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) diatas.• Merumuskan arah kebijakan, konfigurasi program, dan indikasi kegiatan belanjajangka menengah yang dituangkan dalam RPJM Daerah.2) Menyusun unit harga satuan, serta arah kebijakan dalam pengadaan barang danjasa yang dilakukan dengan:• Melakukan analisis unit harga satuan dari tahun ke tahun denganmemperhatikan tingkat inflasi;• Mengkaji dampak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi terhadap bebankeuangan daerah (misal: kenaikan BBM, perubahan struktur gaji pegawai, danlainnya);• Mengestimasi unit harga satuan dengan melakukan proyeksi, menggunakanparameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) untuklima tahun kedepan;• Menentukan deviasi unit harga satuan untuk setiap tahun estimasi;• Merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakandalam pengadaan barang dan jasa.

. Pengembangan Ekonomi Lokal1) Analisis Kebijakan Fasilitasi Ekonomi Lokal• Memetakan sumber daya daerah yang potensial untuk dapat dikembangkanberdasarkan hasil analisis kondisi umum daerah;• Mengidentifikasi program pengembangan ekonomi lokal yang telahdikembangkan oleh masyarakat beserta bentuk kegiatannya;• Menyusun rencana tindak untuk merealisasikan program pengembanganekonomi lokal yang telah berkembang maupun yang potensial untuk dapatdikembangkan berupa: Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang telahberkembang, terdiri dari bidang produksi, bidang distribusi, bidangpemasaran, bidang teknologi, bidang permodalan, dan bidang lainnya; Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang potensial untukdapat berkembang, terdiri dari bentuk pengelolaan, bentuk kegiatan usaha,permodalan, peluang pasar, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya.• Merumuskan arah kebijakan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaanfasilitasi ekonomi lokal.2) Kemitraan Pemerintah dan Swasta• Menginventarisasi potensi unggulan sumber daya daerah yang dapatdikerjasamakan dengan swasta sebagai asset daerah yang terdiri dari asset yangbelum disewa, asset yang dipisahkan dari BUMD, dan asset yang sudahdikerjasamakan dengan swasta;• Mengidentifikasi rencana usaha yang akan dibangun dilengkapi dengan studikelayakannya;• Menginventarisasi bentuk kemitraan atau kerja sama usaha pemerintah–swastayang dapat dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku;• Menetapkan bentuk usaha yang bersifat cost recovery dan non cost recovery,berdasarkan perhitungan besaran pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuankeuangan daerah.• Merumuskan bentuk kebijakan pelaksanaan kemitraan Pemerintah-swasta.Tahap Ketiga: Analisis Dalam Penentuan Kebijakan Umum AnggaranLangkah- Langkah :a. Menentukan kebijakan arah pengelolaan pendapatan daerah melalui:• Menetapkan kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah;• Menetapkan kebijakan rencana pinjaman daerah;• Menetapkan kebijakan rencana penerbitan obligasi.b. Menentukan kebijakan arah belanja daerah melalui:• Menetapkan kebijakan belanja daerah;• Menetapkan kebijakan fasilitasi ekonomi lokal;• Menetapkan kebijakan rencana kemitraan pemerintah-swasta.c. Merumuskan dan menetapkan program dan indikasi kegiatan yang berkaitan denganpendapatan daerah sebagai penjabaran kebijakan pada butir a, dan belanja daerah

sebagai penjabaran kebijakan pada butir b, untuk periode 5 tahun dalam bentuktahunan;d. Menerapkan kebijakan pada penyusunan program dan indikasi kegiatannya untukpengelolaan pendapatan dan belanja daerah sehingga efektif dan efisien.FORM V.2. TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS-SKPD(RENSTRA-SKPD)Rancangan Renstra SKPD disusun berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah denganurutan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:Tahap Pertama: Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerahterpilih.Umum:Kepala SKPD mempelajari dampak visi, misi dan program calon Kepala Daerah terpilihterhadap tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.Langkah-langkah :a. Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih,terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dalam bentuk:• Memberikan penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra-SKPD padaperiode lalu;• Mengidentifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja programSKPD periode sebelumnya;• Membuat kesimpulan yang menjelaskan:i. Hasil identifikasi perubahan program dan kegiatan SKPD sebagai akibat visi,misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih;ii. Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja SKPD yang sudah baik, sertarumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode sebelumnya;iii. Hasil telaahan program dan kegiatan yang bekerja sama dengan SKPD lainmaupun pihak ketiga;iv. Hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) dengan memperhatikan arahan dalamrencana tata ruang.b. Merumuskan kesimpulan pada butir a sebagai bahan dalam pembahasan rancanganawal RPJM Daerah dan penyusunan rancangan Renstra-SKPD.Tahap Kedua: Menyusun Rancangan Renstra SKPDUmum:Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJMDaerah yang telah disepakati bersama.

Langkah-langkah:a. Menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda;b. Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program KepalaDaerah terpilih, dengan memperhatikan hasil kesimpulan pada Tahap Pertama butir b;c. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompoktujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas danfungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkanlingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD, danlainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD; SDM, peralatan, kebijakan, dll).Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD (Renstra Dinas) periodesebelumnya;d. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalambentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan programkewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.e. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD,lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, sertadilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif; LihatTabel 5.3 dan Tabel 5.4.f. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang;g. Muatan butir b, c, d, e dan f tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan RenstraSKPD, disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai masukan untuk menyusunRancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka MenengahDaerah.Tahap Ketiga: Sistematika Penulisan Renstra-SKPDDAFTAR ISIBAB I.BAB II.PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Landasan HukumD. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan LainnyaE. Sistematika PenulisanTUGAS DAN FUNGSI SKPDA. Struktur OrganisasiB. Susunan Kepegawaian dan PerlengkapanC. Tugas dan FungsiD. Hal lain yang dianggap pentingBAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHA. Kondisi Umum Daerah Masa Kini(sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar Pelayanan Minimumdan hasil capaian kinerja)B. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke depan(sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar Pelayanan Minimumdan hasil kinerja yang ingin dicapai)

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKANA. Visi dan Misi SKPDB. Tujuan(merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagaiupaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dandilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai);C. Strategi(Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secarakonseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensip. Strategidiwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan).D. Kebijakan(arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasiprogram dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakanterdiri atas: 1) kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelolapelaksanaan program-program pembangunan, dan 2) kebijakan ekternal,yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur,mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat).BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN(merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan besertaindikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat,APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priodelima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD, dankewilayahan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.3 dan Tabel5.4)A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD(program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD, termasuk programlintas SKPD dan kewilayahan).B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD(program dan kegiatan lintas SKPD, dengan penjelasan mitra SKPD yangterlibat serta koordinator atau penanggung jawabnya).C. Program dan Kegiatan Kewilayahan(program dan kegiatan kewilayahan, dengan penjelasan bentuk kerja samadengan Pemerintah Daerah lainnya terlibat).BAB VI.PENUTUP(memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-SKPDmerupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, penguatan peran parastakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi danlaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dandan harapan Kepala SKPD)

LAMPIRANCatatan :Setelah RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Kepala SKPD melakukanpenyempurnaan rancangan Renstra-SKPD menjadi Renstra–SKPD dan menetapkannyadengan Peraturan Kepala SKPD.