Permen PU no. 20 tahun 2009 ttg Pedoman ... - Ditjen Cipta Karya

MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR: 20/PRT/M/2009TENTANGPEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARANDI PERKOTAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PEKERJAAN UMUM,Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraanbangunan gedung di perkotaan dewasa inisemakin kompleks baik dari segi intensitas,teknologi, maupun kebutuhan prasarana dansarananya;b. bahwa keselamatan masyarakat yang beradadi dalam bangunan gedung dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utamakhususnya terhadap bahaya kebakaran, agarmanusia dapat melakukan kegiatannya, danmeningkatkan produktivitas serta kualitashidupnya;c. bahwa Keputusan Menteri Negara PekerjaanUmum Republik Indonesia Nomor:11/KPTS/2000 tentang Ketentuan TeknisManajemen Penanggulangan Kebakaran diPerkotaan belum cukup memberikan jaminanbagi masyarakat sebagaimana dimaksuddalam huruf b, sehingga perlu dicabut danditetapkan peraturan menteri yang baru;d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf1

, dan huruf c perlu menetapkan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum tentang PedomanTeknis Manajemen Proteksi Kebakaran diPerkotaan;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985tentang Rumah Susun (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3317);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4723);5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Penanggulangan2

MEMUTUSKANMenetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMTENTANG PEDOMAN TEKNIS MANAJEMENPROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN.BAB IKETENTUAN UMUMBagian KesatuPengertianPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upayayang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana danprasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi sertameminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungandan kota.2. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksiyang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atauseluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.3. Lingkungan adalah kelompok beberapa gugus bangunan yang diikatoleh jalan kolektor, yang merupakan tingkatan ketiga yang menjadiobyek dalam penataan bangunan dan lingkungan.4. Kota adalah lingkungan binaan bukan pedesaan yang secara fisikmerupakan bagian unit perkotaan wilayah/kawasan terbangun danberperan dalam pengembangan perkotaan sesuai rencana tataruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan.4

Bagian KeduaMaksud dan TujuanPasal 2(1) Pengaturan manajemen proteksi kebakaran di perkotaandimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan,dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapanmanajemen proteksi bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.(2) Pengaturan manajemen proteksi kebakaran di perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnyakesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelolabangunan gedung, serta dinas terkait dalam mencegah, danmenanggulangi bahaya kebakaran.BAB IIMANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAANBagian KesatuUmumPasal 3(1) Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan meliputi ketentuanmanajemen mengenai:a. proteksi kebakaran di kota;b. proteksi kebakaran di lingkungan termasuk ketentuan mengenaisistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL); danc. proteksi kebakaran di bangunan gedung termasuk panduanpenyusunan model Rencana Tindakan Darurat Kebakaran(RTDK/Fire Emergency Plan) pada Bangunan Gedung, sertapembinaan dan pengendaliannya.(2) Ketentuan rinci mengenai manajemen proteksi kebakaran diperkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam5

lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan peraturan menteri ini.(3) Ketentuan manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksudpada ayat (2) merupakan pedoman teknis yang wajib dipenuhisetiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dalampenyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunangedung.Pasal 4Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan.Bagian KeduaPengaturan Pelaksanaan di DaerahPasal 5(1) Untuk pelaksanaan penyelenggaraan manajemen proteksikebakaran di daerah perlu dibuat peraturan daerah yang didasarkanpada ketentuan-ketentuan dalam peraturan menteri ini.(2) Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka terhadappenyelenggaraan manajemen proteksi kebakaran di daerahdiberlakukan ketentuan-ketentuan manajemen proteksi kebakarandi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.(3) Daerah yang telah mempunyai peraturan daerah mengenaimanajemen proteksi kebakaran sebelum peraturan ini diterbitkanwajib menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan manajemenproteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.Pasal 6(1) Dalam melaksanakan pembinaan proteksi kebakaran kota,lingkungan dan bangunan gedung, pemerintah kabupaten/kota6

melakukan peningkatan kemampuan aparatnya dan masyarakatdalam memenuhi pedoman manajemen proteksi kebakaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk terwujudnya tertibpencegahan dan penanggulangan kebakaran.(2) Dalam melaksanakan pengendalian proteksi kebakaran, pemerintahkabupaten/kota wajib menggunakan pedoman teknis manajemenproteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagailandasan dalam mengeluarkan perizinan dan atau pemeriksaanyang diperlukan.(3) Terhadap aparat pemerintah kabupaten/kota yang bertugas dalampengendalian proteksi kebakaran yang melakukan pelanggaranketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksiadministrasi sesuai peraturan perundang-undangan.BAB IIIPEMBINAAN TEKNISPasal 7(1) Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintahdan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kemampuandan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalammanajemen proteksi kebakaran kota, lingkungan, dan bangunangedung.(2) Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, penyuluhan,pelatihan, dan pengaturan.BAB IVKETENTUAN PERALIHANPasal 8Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri NegaraPekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/KPTS/2000 dicabut dandinyatakan tidak berlaku.7

BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 9(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.(2) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yangberkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.Ditetapkan di JakartaPada tanggal, 20 Agustus 20098

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR 20/PRT/M/2009 TANGGAL 20 AGUSTUS 2009Daftar IsiHalamanBAB I KETENTUAN UMUM 11.1. Pengertian 11.2. Maksud dan Tujuan 21.3. Ruang Lingkup 2BAB II MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN KOTA 3BAGIAN 1 WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK) KOTA 31.1. Umum 31.2. Analisis Risiko Kebakaran 31.3. Waktu Tanggap 81.4. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di 9Perkotaan1.5. Perencanaan Pos Pemadam kebakaran 101.6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran 10Kota (RISPK)BAGIAN 2 PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN 12KOTA2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran 122.2. Sarana Pencegahan Kebakaran 192.3. Sarana Penanggulangan Kebakaran 19BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN KOTA 203.1. Umum 203.2. Tugas Pokok dalam Manajemen Proteksi 20Kebakaran Kota3.3. Hirarki Layanan Kebakaran 25BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL 274.1. Umum 274.2. Pencegahan dan Penanggulangan 284.3. Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan(Rescue)28i

BAGIAN 5SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKANPELATIHAN5.1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 325.2. Sistem Pembinaan Prestasi Kerja 335.3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 36BAGIAN 6 PERAN SERTA MASYARAKAT 376.1. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) 376.2. Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi 426.3. Pola Kemitraan 42BAGIAN 7 PENGENDALIAN TEKNIS 43BAGIAN 8 EDUKASI 45BAB IIIMANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARANLINGKUNGANBAGIAN 1 WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN LINGKUNGAN 46BAGIAN 21.1. Umum 461.2. Analisis Risiko kebakaran 461.3. Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan 48PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARANLINGKUNGAN2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan 492.2. Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan 49BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN 503.1. Struktur Organisasi 503.2. Tugas dan Fungsi 503.3. Kedudukan Manajemen Proteksi KebakaranLingkunganBAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL LINGKUNGAN 524.1. Umum 524.2. Penyusunan Rencana PengamananKebakaran (Fire Safety Plan) Lingkungan4.3. Pelaksanaan Rencana Tindakan DaruratKebakaran (RTDK) Lingkungan4.4. Pasca Kebakaran 57ii324649525357

BAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA 585.1. Kualifikasi SDM Pengamanan TerhadapBahaya Kebakaran Lingkungan5.2. Klasifikasi Tenaga Pemadam Kebakaran 585.3. Persyaratan Tenaga Pemadam Kebakaran 585.4. Perencanaan dan Pengadaan SDM 585.5. Pengembangan SDM 59BAGIAN 6 PEMBINAAN DAN PELATIHAN 596.1. Pembinaan untuk Masyarakat 596.2. Bentuk Pelatihan 596.3. Pelatihan Karyawan Estat 606.4. Basis Pelatihan 606.5. Rencana Pengamanan 606.6. Umpan Balik 616.7. Evaluasi 6158BAB IVBAGIAN 1BAGIAN 2BAGIAN 3MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN PADABANGUNAN GEDUNGUNIT MANAJEMEN KEBAKARAN BANGUNANGEDUNG1.1. Umum 621.2. Sistem Proteksi Kebakaran 63PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN 63DALAM BANGUNAN GEDUNG DAN KESELAMATANJIWA2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran dan63Keselamatan Jiwa2.2. Sarana Proteksi Kebakaran 64ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN 64GEDUNG3.1. Organisasi Proteksi Kebakaran 643.2. Kewajiban Pemilik/Pengguna Gedung 643.3. Struktur Organisasi 656262iii

BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL 654.1. Umum 654.2. Tim Perencanaan 664.3. Analisis Risiko Bangunan terhadap BahayaKebakaran4.4. Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran(Fire Safety Plan)4.5. Implementasi Rencana PengamananTerhadap KebakaranBAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA 755.1. Umum 755.2. Kualifikasi SDM 755.3. Klasifikasi SDM 75BAB V PENUTUP 76LAMPIRANLampiran 1 Contoh Perhitungan Penentuan Kebutuhan Air Untuk 77Pemadaman KebakaranLampiran 2 Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 87Lampiran 3 Bagan Alir Untuk Menyusun Rencana Induk Sistem 91Proteksi Kebakaran Kota (RISPK)Lampiran 4 Model Contoh Penyusunan Pre-fire Plan 92Lampiran 5 Tabel Analisa Kerentanan 103Lampiran 6 Contoh Model Struktur Organisasi TPK Bangunan Gedung 104Lampiran 7 Pelatihan, Drill, Dan Simulasi 113666871iv

BAB IKETENTUAN UMUM1. 1. Pengertian1. Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalahbagian dari “Manajemen Perkotaan” untuk mengupayakankesiapan: Instansi Pemadam Kebakaran dan instansiterkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, danmasyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran padabangunan gedung dan/atau lingkungan di dalam kota.2. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan (MPKL) adalahbagian dari “Manajemen Estat” untuk mengupayakankesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran padalingkungan estat.3. Manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung (MPKB)adalah bagian dari “Manajemen Bangunan” untukmengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunangedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan danpenanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaankonstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalamtanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusiamelakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempattinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatansosial, budaya, maupun kegiatan khusus.5. Perencanaan Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota adalahsebuah proses partisipatif yang menghasilkan penetapansistem proteksi kebakaran pada sebuah wilayah yangberorientasi pada tujuan, berjangka panjang, kemudianmenyajikan beban anggaran yang disesuaikan denganperubahan komunitas secara terus menerus.6. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalahsuatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruhkomponen masyarakat dalam pencegahan danpenanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.1

1. 2. Maksud Dan TujuanPedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan1. MaksudPedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran diPerkotaan ini dimaksudkan sebagai acuan persyaratanteknis yang diperlukan untuk penyusunan program jangkamenengah, dan pengendalian penyelenggaraan bangunangedung berkaitan dengan proteksi kebakaran di perkotaan.2. TujuanPedoman Teknis ini bertujuan untuk terselenggaranyamanajemen proteksi kebakaran di perkotaan secara tertib,aman dan selamat.1. 3. Ruang LingkupRuang lingkup dari pedoman teknis ini meliputi:1. Manajemen Proteksi Kebakaran Kotaa. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota;b. Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Kota;c. Organisasi Proteksi Kebakaran Kota;d. Tata Laksana/Operasional;e. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan;f. Peran Serta Masyarakat;g. Pengendalian Teknis; danh. Pembinaan Teknis.2. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungana. Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan;b. Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan;c. Organisasi Proteksi Kebakaran Lingkungan;d. Tata Laksana Operasional Lingkungan;e. Sumber Daya Manusia; danf. Pembinaan dan Pelatihan.3. Manajemen Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedunga. Unit Manajemen Kebakaran Bangunan Gedung;b. Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran dalamBangunan Gedung dan Keselamatan Jiwa;c. Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung;d. Tata Laksana Operasional; dane. Sumber Daya Manusia.2

BAB IIMANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN KOTABAGIAN 1 WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK) KOTA1. 1. Umum1. Perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaandidasarkan kepada penentuan Wilayah ManajemenKebakaran (WMK).2. Perencanaan harus dimulai dengan evaluasi terhadaptingkat risiko kebakaran dalam suatu WMK oleh instansikebakaran setempat.3. Unsur utama yang penting dalam perencanaan ini adalahpenentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakarandi setiap WMK.1. 2. Analisis Risiko Kebakaran1. Tujuan Penerapan Analisis Risiko Kebakaran adalah untukmenentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagikeperluan pemadaman kebakaran di setiap WMK.2. Jumlah kebutuhan air minimum tersebut tanpa faktorrisiko bangunan gedung berdekatan (exposure)dinyatakan dengan rumus:Pasokan AirMinimum=VARKx AKK…….. (2-1)dimana:V = Volume total bangunan dalam (m 3 )ARK = Angka Klasifikasi Risiko KebakaranAKK = Angka Klasifikasi Konstruksi BangunanGedungContoh perhitungan dapat dilihat dalam lampiran 13. Jumlah kebutuhan air minimum tersebut dengan faktorbahaya bangunan gedung berdekatan (exposure)dinyatakan dengan rumus:Pasokan Air V=Minimum ARKx AKK x FB……. (2-2)3

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaandimana:V = Volume total bangunan dalam (m 3 )ARK = Angka Klasifikasi Risiko KebakaranAKK = Angka Klasifikasi Konstruksi BangunanGedungFB = Faktor Bahaya dari bangunan berdekatansebesar 1,5 kaliContoh perhitungan dapat dilihat dalam lampiran 14. Angka Klasifikasi Risiko Kebakarana. Survei bangunan gedung: Pasokan air minimumditentukan oleh data masukan (input) antara lain:1) Klasifikasi bahaya kebakaran (data historisklasifikasi risiko kebakaran).2) Klasifikasi konstruksi Bangunan Gedung.3) Dimensi atau ukuran bangunan (ukuran horisontaldan vertikal).4) Bahaya dari bangunan yang berdekatan(exposure), bila ada.b. Survai pasokan air : Instansi Pemadam Kebakaran(IPK) setempat harus membuat dan memperbaharuisecara berkala catatan pasokan air di setiap WMK.Pasokan air harus berkualitas, dipelihara, dan dapatdiakses sepanjang tahun.c. Otoritas berwenang dan/atau Instansi PemadamKebakaran (IPK) setempat, berdasarkan hasil survaidari butir 4.a, harus menentukan angka klasifikasirisiko kebakaran. Daftar bangunan gedung pada tabelyang terdapat dalam lampiran 2, menunjukkan antaralain peruntukan/hunian bangunan gedung sesuaidengan angka klasifikasi risiko kebakaran dari angka(skala) 3 sampai dengan angka (skala) 7.d. Bila terdapat lebih dari satu jenis peruntukan/huniandalam sebuah bangunan gedung, maka untuk seluruhbangunan gedung harus digunakan angka klasifikasirisiko kebakaran untuk peruntukan/hunian yang palingberbahaya.4

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaane. Angka (skala) Klasifikasi Risiko Kebakaran 31) Angka (skala) klasifikasi ini harus digunakan untukperuntukan/hunian dengan bahaya kebakaransangat tinggi.2) Apabila bangunan yang berdekatan (exposure)termasuk Klasifikasi Risiko Kebakaran 3, makaharus dipandang sebagai faktor bahaya bangunangedung yang berdekatan (exposure) jika jaraknya15 m atau kurang, tanpa melihat luasnya.3) Angka klasifikasi bahaya kebakaran 3 ini termasukperuntukan/hunian dengan operasi atau fungsiyang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel(2 - 1).f. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 41) Angka klasifikasi ini harus digunakan untukperuntukan/hunian dengan risiko kebakarantinggi.2) Apabila bangunan gedung yang berdekatan(exposure) termasuk Klasifikasi Risiko Kebakaran4, maka harus dipandang sebagai faktor bahayabangunan gedung yang berdekatan (exposure)jika jaraknya 15 m atau kurang, tanpa melihatluasnya.3) Angka klasifikasi Risiko Kebakaran 4 ini termasukperuntukan/hunian dengan operasi atau fungsiyang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel(2 – 2).g. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 51) Angka klasifikasi ini harus digunakan untukperuntukan/hunian dengan risiko kebakaransedang, dimana kuantitas atau kandungan bahanmudah terbakar sedang dan penyimpanan bahanmudah terbakar tidak melebihi ketinggian 3,7 m.Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapatdiperkirakan berkembang sedang dan mempunyailaju pelepasan panas sedang.5

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan2) Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 5 ini termasukperuntukan/hunian dengan operasi atau fungsiyang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel(2 – 3).h. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 61) Angka klasifikasi ini harus digunakan untukperuntukan/hunian dengan risiko kebakaranrendah, dimana kuantitas atau kandungan bahanmudah terbakar relatif rendah dan diperkirakanperkembangan kebakaran dan laju pelepasanpanas relatif rendah.2) Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 6 ini termasukperuntukan/hunian dengan operasi atau fungsiyang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel(2 – 4).i. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 71) Angka dalam klasifikasi ini harus digunakan untukperuntukan/hunian dengan risiko kebakaranringan, dimana kuantitas atau kandungan bahanmudah terbakar relatif ringan dan diperkirakanperkembangan kebakaran dan laju pelepasanpanas relatif ringan.2) Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 7 ini termasukperuntukan/hunian dengan operasi atau fungsiyang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel(2 – 5).5. Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedunga. Umum1) Instansi kebakaran dapat membuat kajian danklasifikasi konstruksi bangunan gedung di wilayahkerjanya.2) Konstruksi bangunan gedung diklasifikasikandalam angka. Angka maksimum klasifikasikonstruksi bangunan gedung rumah tinggaladalah 1.6

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan3) Tidak diperkenankan memberikan angkaklasifikasi konstruksi terhadap suatu bangunangedung yang tidak atau belum diteliti/dikaji.4) Dalam hal terdapat beberapa macam klasifikasikonstruksi dalam satu bangunan gedung yangditeliti maka angka klasifikasi ditentukan dariangka klasifikasi konstruksi bangunan gedungtertinggi.5) Jika terdapat bangunan gedung lain dengan luaslebih besar dari 10 m 2 dalam jarak tidak lebih dari15 m, maka bangunan gedung lain tersebutdipandang sebagai bangunan gedung berdekatanyang mempunyai bahaya ancaman kebakaran(exposure hazard) sehingga kebutuhan air untukkebakaran pada bangunan gedung indukditentukan dengan perkalian 1,5. Akan tetapiapabila sebuah bangunan gedung termasuk dalamangka klasifikasi risiko kebakaran 3 atau 4, makatanpa melihat luasnya, bangunan gedung ituharus dipandang sebagai faktor bahaya(exposure) terhadap bangunan gedung lain yangberdekatan.b. Tipe Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung1) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe I(konstruksi tahan api)Bangunan gedung yang dibuat dengan bahantahan api (beton, bata dan lain-lain dengan bahanlogam yang dilindungi) dengan struktur yangdibuat sedemikian, sehingga tahan terhadapperuntukan dan perambatan api mempunyaiangka klasifikasi 0,5.2) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe II(tidak mudah terbakar, konstruksi kayu berat)Bangunan gedung yang seluruh bagiankonstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap)terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar yangtidak termasuk sebagai bahan tahan api,termasuk bangunan gedung konstruksi kayu7

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaandengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantaikayu 76 mm, atap kayu 51 mm, balok kayu 15,2 x25,4 cm, ditetapkan mempunyai angka klasifikasikonstruksi bangunan gedung 0,75.3) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe III(biasa)Bangunan gedung dengan dinding luar bata ataubahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkanbagian bangunan gedung lainnya terdiri dari kayuatau bahan yang mudah terbakar ditentukanmempunyai angka klasifikasi konstruksi 1,0.4) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe IV(kerangka kayu)Bangunan gedung (kecuali bangunan gedungrumah tinggal) yang strukturnya sebagian atauseluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudahterbakar yang tidak tergolong dalam konstruksibangunan gedung biasa (tipe III) ditentukanmempunyai angka klasifikasi konstruksi 1,5.1. 3. Waktu Tanggap1. Waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dansarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktuperjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktumenggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untukmelaksanakan pemadaman.2. Faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap adalah:a. Jenis layanan yang diberikan oleh Instansi PemadamKebakaran, terutama jenis layanan penyelamatanjiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran,b. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasukpotensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitaskemampuan yang ada,c. Kemampuan komunitas termasuk pemerintahsetempat dalam penyediaan prasarana dan saranaproteksi kebakaran.8

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan3. Waktu tanggap Instansi Pemadam Kebakaran terhadappemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidaklebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuanadanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasikebakaran, informasi obyek yang terbakar danpenyiapan pasukan serta sarana pemadaman,b. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi,c. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siapoperasi penyemprotan.4. Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanyainformasi sampai ke Instansi Pemadam Kebakaran tidaktermasuk dalam perhitungan waktu tanggap.1. 4. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Perkotaan1. WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memilikikesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam bataswilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.2. Sistem pemberitahuan kebakaran di perkotaanselanjutnya dapat dirancang untuk menjamin respon yangtepat terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadidalam setiap WMK.3. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh“waktu tanggap” dari pos pemadam kebakaran yangterdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalamiperubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harusmemberikan respon terhadap pemberitahuan tersebutdikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, makaperencanaan wilayah manajemen kebakaran di perkotaanharus disesuaikan dengan perubahan tersebut.4. Daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiapWMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (traveldistance) dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan Bahan9

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanBeracun dan Berbahaya (B3), pemenuhan waktu tanggapdisesuaikan dengan kebutuhan.5. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yangtidak terlindungi (unprotected area).6. Daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapatperlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnyaberada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km darisektor.7. Berdasarkan unsur-unsur di atas, selanjutnya dibuat petajangkauan layanan proteksi kebakaran secara rinci yangmenunjukkan lokasi dari setiap pos pemadam di dalamwilayah tersebut, sumber air, aksesibilitas serta kondisitopografi.8. Perlu diperhatikan bahwa peta jangkauan layanan proteksikebakaran tersebut secara geografis bisa kurang tepat,mengingat adanya jalan yang melingkar, sungai, bukitbukitdan batas-batas fisik lainnya.1. 5. Perencanaan Pos Pemadam KebakaranPerencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam WilayahManajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkanstandar waktu tanggap (Response-time) terhadappemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut.1. 6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota(RISPK)1. Untuk mengintegrasikan kebutuhan komunitas akanproteksi kebakaran, sekaligus meningkatkan efisiensi dankeefektivitasan biaya, setiap perkotaan wajib menyusunperencanaan komprehensif atau perencanaan induksistem proteksi kebakaran kota.2. Perencanaan yang komprehensif untuk RISPK terdiri dariperhitungan kebutuhan air untuk kebakaran, penempatanlokasi pos pemadam kebakaran, sistem komunikasilayanan darurat kebakaran dan penyelamatan jiwa, datainformasi sumber air, dan lain-lain yang diintegrasikan10

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaankedalam RTRW untuk 5-10 tahun mendatang sertamemuat data informasi sejarah kebakaran kota melaluipenerapan Wilayah-Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) di perkotaan.3. Proses penyusunan model RISPK terdiri dari sembilanlangkah sebagai berikut :a. Langkah 1 : Komitmen pemerintah daerah dalammemenuhi harapan masyarakat tentang peningkatanpelayanan di bidang proteksi kebakaran.b. Langkah 2 : Pelibatan Pemangku Kepentingan(Stakeholder) merupakan salah satu faktor yangmenentukan keberhasilan RISPK.c. Langkah 3 : Penetapan Peta Dasar, sekurangkurangnyamenggunakan peta dasar yang bersumberRTRW sesuai skala yang ditetapkan dan diintegrasikandengan data spasial.d. Langkah 4 : Penaksiran Risiko Kebakaran danpenentuan lokasi stasiun/pos kebakaran, meliputi:1) Pengumpulan data RTRW,2) Penghitungan kebutuhan total air kebakaranuntuk wilayah yang dilindungi dengan penerapan“skenario terburuk”,3) Melakukan plot stasiun/pos kebakaran pada petarisiko kebakaran berdasarkan kajian waktutanggap.e. Langkah 5 : Kajian dan analisis terhadap kinerja IPK.f. Langkah 6 : Analisis Peraturan.g. Langkah 7 : Pembiayaan.h. Langkah 8 : Pengesahan RISPK.i. Langkah 9 : Rencana Implementasi RISPK.4. Kebutuhan air untuk setiap WMK ditentukan dengananalisa risiko kebakaran dengan memperhitungkanpotensi risiko kebakaran yang terdapat dalam WMK, yang11

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaandinyatakan dalam volume bangunan gedung yang terkenakebakaran, klasifikasi risiko kebakaran, dan klasifikasikonstruksi bangunan gedung dan faktor bahaya(exposure).5. Dari kebutuhan air total yang dibutuhkan pada setiapWMK, serta dengan memperhitungkan laju pengiriman air(delivery rate) dan laju penerapan air efektif (applicationrate) untuk pemadaman kebakaran, maka dapatditentukan kebutuhan pos atau stasiun kebakaran yangmemadai, termasuk sarana hidran, mobil tangki dan titiktitikpengisapan air yang diperlukan untuk menjaminefektifitas pemadaman kebakaran. Dari volume kebutuhanini, maka dapat direncanakan jumlah dan kualifikasipersonil, sarana, peralatan dan kelengkapan penunjanglainnya.6. Selain untuk panduan perencanaan jangka panjang,RISPK dapat pula digunakan sebagai bahan evaluasi darikondisi yang ada serta sebagai masukan bagipertimbangan untuk penyelenggaraan pelatihan.7. Bagan alir proses Perencanaan Sistem Proteksi KebakaranKota ditunjukkan dalam lampiran 3 pada Gambar 2.1.8. Untuk lingkungan atau gugus bangunan gedung yangberada dalam kelompok beberapa kepemilikan tertentudan memiliki klasifikasi risiko kebakaran harus dianggapsebagai satu WMK tersendiri dan berlaku ketentuanketentuanbagi WMK. Dalam hal lingkungan atau gugusbangunan gedung atau lingkungan padat hunian tidaktertata yang tidak terkena kewajiban untuk menyediakansistem proteksi aktif dan pasif maka pengelolaannyamenjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.BAGIAN 2 PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARANKOTA2. 1. Prasarana Proteksi Kebakaran1. Pasokan air untuk pemadaman kebakaran12

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaana. Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakarandiperoleh dari sumber alam seperti kolam air, danau,sungai, jeram, sumur dalam dan saluran irigasi;maupun buatan seperti tangki air, tangki gravitasi,kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki airdan hidran.b. Dalam hal pasokan tersebut berasal dari sumber alamimaka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatanpenghisap air (drafting point). Permukaan air padasumber alami harus dijamin pada kondisi kemaraumasih mampu dimanfaatkan.c. Kelengkapan pada butir b. tersebut harus diberi tandadan mudah terlihat, serta dapat digunakan padakondisi apapun dan dapat diakses oleh kendaraanpemadam kebakaran.d. Setiap pemerintah kota berkewajiban mengadakan,merawat dan memelihara hidran kebakaran kota.e. Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakarantidak boleh dikenakan biaya/pungutan.f. Perletakan lokasi hidran termasuk pemasangan danpemeliharaannya sesuai dengan ketentuan danstandar teknis yang berlaku.g. Sarana Penyediaan air kebakaran (reservoir,tangki/tandon, kolam renang yang berdekatan dengantempat kejadian kebakaran) harus diberi tandapetunjuk yang mudah terlihat.h. Petugas pengawas pasokan air harus menjaminbahwa tanda-tanda petunjuk yang cepat telahterpasang pada setiap titik penyediaan air termasukidentifikasi nama serta nomor pasokan air. Angka dannomor tersebut harus berukuran tinggi sedikitnya 75mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.2. Instansi Pemadam Kebakaran setempat wajibmenyediakan bahan pemadam bukan air sebagai berikut :13

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaana. Bahan pemadam bukan air dapat berupa “foam” ataubahan kimia lain.b. Penggunaan bahan pemadam bukan air harusdisesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensibahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuandan standar yang berlaku termasuk aman terhadaplingkungan.3. Aksesibilitas.a. Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunangedung dalam perkotaan harus menyediakanaksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaranyang meliputi jalur masuk termasuk putaran balik bagiaparat pemadam kebakaran, dan akses masuk kedalam bangunan gedung untuk dipergunakan padasaat kejadian kebakaran.b. Otoritas berwenang setempat menentukan danmembuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran kelokasi sumber air termasuk perkerasan jalan, belokan,jalan penghubung, jembatan, pada berbagai kondisialam sesuai dengan ketentuan standar konstruksiyang berlaku.4. Model Bangunan Pemadam Kebakarana. Bangunan Pos Pemadam KebakaranPos pemadam kebakaran minimal membutuhkanlahan 200 m 2 , meliputi kebutuhan ruang untuk:1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter,2) Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang),3) Ruang administrasi,4) Ruang tunggu,5) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker),6) Gudang peralatan,7) Tandon air 12.000 liter,8) Halaman untuk latihan rutin.14

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanb. Model Bangunan Sektor Pemadam KebakaranSektor pemadam kebakaran minimal membutuhkanlahan 400 m 2 , meliputi kebutuhan ruang untuk:1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobiltangga 17 meter, 2 mobil tangga > 30 meter, 2mobil rescue/ambulans, 1 mobil pemadamkhusus, 1 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahukaret,2) Ruang siaga untuk 4 regu,3) Ruang administrasi,4) Ruang tunggu,5) Ruang rapat,6) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan(locker),7) Gudang peralatan dan bahan pemadamkebakaran,8) Tandon air 24.000 liter,9) Halaman tempat latihan rutin.c. Model Bangunan Wilayah Pemadam KebakaranWilayah pemadam kebakaran minimal membutuhkanlahan 1.600 m 2 , meliputi kebutuhan ruang untuk:1) Gudang peralatan dan bahan pemadam yangmampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga> 30 m, 2 mobil rescue/ambulans, 2 mobilpemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan,2 perahu karet,2) Ruang komando dan komunikasi (commandcenter),3) Ruang siaga untuk 4 regu,4) Ruang administrasi,5) Ruang tunggu,6) Ruang rapat,7) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker),8) Gudang peralatan dan bahan pemadam,15

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan9) Tandon air 24.000 liter,10) Halaman tempat latihan rutin.d. Model Bangunan perbengkelan1) Mobil pemadam kebakaran sebagai alat yang vitaluntuk memadamkan kebakaran, perlu dijaga agarselalu dalam kondisi siap untuk digunakan,2) Untuk mendapatkan kondisi dalam butir 1), makaharus diadakan pemeliharaan yang meliputiperawatan dan perbaikan,3) Bangunan bengkel diperlukan bila jumlah mobiltelah mencapai 20 unit mobil pemadamkebakaran,4) Kemampuan bengkel disesuaikan dengankebutuhan.e. Model Bangunan Asrama1) Petugas pemadam kebakaran bekerja denganpola: tugas, lepas/libur dan cadangan,2) Bila diperlukan petugas pemadam kebakaranharus siap untuk bekerja, walaupun dalamkeadaan lepas atau libur,3) Untuk mobilitas secara cepat, diperlukan asramauntuk petugas di sekitar kompleks pemadamkebakaran,4) Kemampuan asrama disesuaikan dengankebutuhan.f. Model Bangunan/Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan1) Untuk penyediaan dan pemeliharaan tenagaterampil di bidang pencegahan danpenanggulangan kebakaran, setiap instansipemadam kebakaran diwajibkan menyediakanbangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan,2) Untuk pertimbangan efisiensi, sebuah bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan dapatdipergunakan secara bersama-sama olehbeberapa IPK dari beberapa wilayah sesuaikesepakatan (MOU),16

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan3) Pemilihan Tapak untuk bangunan/fasilitaspendidikan dan pelatihan harusmempertimbangkan kepentingan penduduksekitar dan tidak menimbulkan bahaya bagilingkungan,4) Unsur bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihanantara lain adalah :a) Bangunan gedung untuk ruang kelas,b) Bangunan menara pelatihan,c) Bangunan tempat praktek pelatihankebakaran,d) Tempat pelatihan cairan mudah terbakar,e) Tempat uji coba pompa kebakaran,f) Area pelatihan pengemudi,g) Area pelatihan rescue,h) Area rehabilitasi (tempat istirahat),i) Area Gudang.5) Bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan yangberupa bangunan gedung harus memenuhistandar konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.Prasarana Diklat yang berupa bangunan, baikuntuk tingkat propinsi, atau beberapa propinsimaupun tingkat Nasional akan diatur denganketentuan lebih lanjut.g. Model Bangunan Pusat Komunikasi (Crisis Center)1) Setiap perkotaan diwajibkan memiliki jaringankomunikasi keadaan darurat dengan terlebihdahulu membentuk pusat komunikasi keadaandarurat,2) Pusat komunikasi keadaan darurat mempunyaifungsi utama sebagai tempat diterimanyapermintaan bantuan keadaan darurat dalamwilayah tanggung jawab sebuah IPK untukdiproses menjadi respon yang sesuai,17

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan3) Pusat komunikasi keadaan darurat mempunyaifungsi pengendalian keadaan darurat yangpelaksanaannya oleh sebuah IPK dalam sebuahwilayah maupun beberapa IPK dari beberapawilayah,4) Pusat komunikasi harus dilengkapi denganperalatan, personil, dan prosedur yang memadaiuntuk kebutuhan lapangan,5) Bangunan gedung pusat komunikasi harusmendapat proteksi terhadap berbagai ancaman(vandalisme, sabotase, pembangkangan sipil,banjir, kebakaran, dan lain-lain) dan dipersiapkanberikut dengan bangunan gedung pusatkomunikasi cadangan (Disaser Recovery Center-DRC) serta sumber daya listrik cadangan berikutbahan bakarnya untuk masa pakai minimum 24jam,6) Bangunan gedung pusat komunikasi keadaandarurat harus memenuhi ketentuan standarkonstruksi yang berlaku,7) Pembangunan sebuah pusat komunikasi keadaandarurat harus mempertimbangkan hal sebagaiberikut :a) Lokasi,b) Stabilitas seismik,c) Keamanan (security),d) Sumber Daya Listrik darurat,e) Akses pengkabelan (networking),f) Iluminasi,g) Tata Udara dan sistem penunjangnya,h) Layout panel peralatan komunikasi,i) Akustik,j) Fasilitas sanitasi/toilet,k) Fasilitas Dapur,l) Ruang Istirahat,m) Asrama/Ruang Tidur,n) Persiapan makanan untuk keadaan darurat,o) Fasilitas komunikasi pengganti,p) Mushola.18

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan8) Pengoperasian dan pemeliharaan bangunangedung pusat komunikasi beserta peralatannya,dan standar kualifikasi operator komunikasi harusberpegang pada kebijakan. prosedur, danpanduan teknis yang dibuat oleh OtoritasBerwenang Setempat (OBS).2. 2. Sarana Pencegahan Kebakaran1. Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) tentangproteksi kebakaran2. Peralatan, antara lain :a. Alat Ukur dan Alat Uji yang terkalibrasi,b. Alat Komunikasi,c. Alat Transportasi,d. Alat Tulis termasuk daftar simak (check list).2. 3. Sarana Penanggulangan Kebakaran1. Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraanoperasional lapangan, peralatan teknik operasional dankelengkapan perorangan.2. Kendaraan operasional lapangan antara lain:a. Mobil pompa pengangkut air dan foam berikutkelengkapannya, seperti selang, kopling dan nozzle,b. Mobil tangki berikut kelengkapannya,c. Mobil tangga,d. Snorkel,e. Mobil BA,f. Mobil komando,g. Mobil rescue,h. Mobil ambulans,i. Perahu karet,j. Mobil pendobrak,19

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaank. Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran,l. Dan lain-lain.3. Peralatan teknik operasional antara lain:a. Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji,dongkrak, linggis, spreader;b. Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing(portable pump) dan kelengkapannya;c. Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing(portable blower) dan kelengkapannya;d. Peralatan penyelamat (rescue), antara lain: slidingroll, davy escape, fire blanket, alat pernafasan buatan,usungan.4. Kelengkapan perorangan, antara lain:a. Pakaian dan sepatu tahan panas,b. Topi (helm tahan api),c. Alat pernafasan buatan jinjing (self containedapparatus),d. Peralatan Komunikasi perorangan (HT).5. Peralatan-peralatan dan kelengkapan tersebut diatas,harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN3. 1. UmumSetiap kota dapat mempunyai lebih dari satu WilayahManajemen Kebakaran (WMK).3. 2. Tugas Pokok dalam Manajemen Proteksi KebakaranKotaTugas pokok dalam Manajemen Proteksi Kebakaran terdiridari:20

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan1. Manajemen Pencegahan KebakaranFungsi manajemen pencegahan kebakaran adalah :a. Pengendalian risiko kebakaran dalam bentuk kegiatan:1) Pemeriksaan desain sistim proteksi kebakaranbangunan gedung dan lingkungan bangunandalam proses perizinan.2) Pemeriksaan berkala dalam rangka menjamin danmempertahankan terpeliharanya bangunangedung dan lingkungan bangunan dari ancamanbahaya kebakaran dan penyalahgunaanpenggunaan bangunan gedung.3) Edukasi publik4) Penegakan hukumb. Mitigasi risiko kebakaran yang meliputi kegiatan :1) Pendataan dan penaksiran risiko kebakaran padalingkungan bangunan gedung.2) Penyusunan (“Prefire Plan”) yang berisi rencanastrategi dan taktik yang tepat untuk setiapbangunan atau lingkungan yang mempunyaipotensi kebakaran tinggi dan atau lingkunganbangunan yang menghadirkan “target hazards”.“Target hazards” adalah fitur tapak khusus yangmembuat hambatan atau gangguan bagipelaksanaan ’normal operation’. “Target hazards”dapat berupa jiwa manusia, nilai properti,penyimpanan hasil produksi, beban kebakaran,kondisi-kondisi, dan sebagainya. Masalah pasokanair, potensi tertundanya respon, “exposure",bahaya-bahaya yang khusus disebabkan olehkarakteristik bangunan atau penggunaannyamerupakan bagian dari kriteria “target hazar”’.Model penyusunan “pre-fire plan pada lampiran 43) Penyiapan dan penyiagaan tenaga pemadam danpenyelamat, peralatan teknis operasional, bahanpemadam, serta informasi lapangan,21

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan4) Pembinaan Sistim Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL),5) Penyediaan sumber air kebakaran (hidrankebakaran kota, tandon air, titik-titik penghisapanair).2. Manajemen Penanggulangan KebakaranFungsi manajemen dalam penanggulangan kebakaranadalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat danefisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai apipadam, kegiatannya berupa:a. Penerapan prefire plan yang telah disusun dandisimulasikan terhadap kejadian yang sebenarnyasesuai dengan strategi dan taktik yang harusdigunakan.b. Terhadap lingkungan bangunan dan bangunangedung yang belum mempunyai pre-fire plan,komandan lapangan harus menerapkan evaluasisituasi (size-up) terlebih dahulu sebelummengembangkan strategi dan taktik pemadamankebakaran.c. Menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung yangdiperlukan seperti:1) Memudahkan jalur pencapaian lokasi kebakaranmelalui koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas danDLLAJR,2) Mengamankan lokasi kebakaran (oleh polisi atauhansip),3) Utilisasi semua sumber air kebakaran yangtersedia,4) Mematikan listrik di sekitar lokasi, melaluikoordinasi dengan PLN,5) Menginformasikan Rumah Sakit (118), agarmenyiapkan Ambulan untuk mengangkut korbandari lokasi kebakaran ke Rumah Sakit,6) Mengatur/mengamankan jalur komunikasi radio,22

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan7) Meminta bantuan unit pemadam lainnya biladiperlukan.d. Implementasi Fungsi manajemen proteksi kebakaranpada perkotaan termasuk pembinaan SistimKetahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)/SatuanRelawan Kebakaran (SATLAKAR) menjadi tanggungjawab IPK (SKKL merupakan suatu mekanisme untukmendayagunakan seluruh komponen masyarakatdalam pencegahan dan penanggulangan kebakaransebuah komunitas/lingkungan).e. Pelaksanaan tugas bantuan pemadaman kebakaransesuai dengan permintaan dari Daerah yangbersebelahan, perlu didukung dengan adanya naskahkesepakatan bersama di antara dua atau lebih wilayahKabupaten/Kota dalam bentuk (Memorandum OfUnderstanding/MOU). Isi MOU antara lain meliputi :tanggungjawab komando insiden, masalah-masalahjurisdiksi, jaminan asuransi, tanggungjawab hukum,sistim dan protokol komunikasi yang terstandarisasi,pelatihan antar instansi secara berkala, prosedurbantuan bersama peralatan, pedoman operasistandar, tindakan keamanan.f. Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran padaperkotaan, di dalam mana terdapat wilayah/kawasanyang berada di bawah otoritas khusus seperti antaralain ; bandara, pelabuhan, pangkalan/pos militer, dandepo tangki timbun bahan bakar ditentukan sebagaiberikut;1) Pemadam kebakaran pemerintah daerahberkewajiban melaksanakan tugas pemadamankebakaran di wilayah/kawasan yang berada dibawah otoritas khusus. Pemadam kebakaran dibawah otoritas khusus berkewajibanmemadamkan kebakaran yang terjadi di wilayahotoritas pemerintah daerah.23

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan2) Pemadam kebakaran pemerintah daerah beradadi bawah perintah komandan insiden otoritaskhusus ketika melaksanakan pemadamankebakaran yang terjadi di wilayah/kawasanotoritas khusus. Pemadam kebakaran otoritaskhusus berada di bawah perintah komandaninsiden dari pemadam kebakaran pemerintahdaerah dalam melaksanakan pemadamankebakaran yang terjadi di luar wilayah/kawasanotoritas khusus.3) Penyusunan “pre-fire plan” pada wilayah/kawasanotoritas khusus menjadi kewajiban daripenanggung jawab otoritas khusus.4) Program pelatihan berkala dan sewaktu-waktudalam rangka penerapan “Pre-fire plan” didalam/luar wilayah/kawasan otoritas khusus harusdengan melibatkan pemadam kebakaran darimasing-masing otoritas, dan diadakan sedikitnya3 (tiga) kali dalam setahun.3. Perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran danbencana lainFungsi manajemen dalam penyelamatan (rescue) adalahpemberian pelayanan untuk memperkecil korban dankerugian harta benda akibat kebakaran dan bencanalainnya, dalam bentuk:a. Pelayanan evakuasi dan pertolongan pertama daritempat kejadian,b. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukanpertolongan.Fungsi penyelamatan (rescue) pada Daerah yang tidakada instansi pemadam kebakaran dapat dilaksanakan olehMasyarakat/Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yangtelah dibentuk.Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tertuju padasasaran yaitu mempersiapkan penduduk, petugastermasuk tim medis serta instansi terkait, dan24

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanperalatannya untuk mencapai basis penyelamatankebakaran yaitu: memindahkan orang dari lokasi bencanake tempat yang aman, mencegah timbulnya kebakaran,mengurangi kerugian harta benda dan jiwa pada saatkebakaran dan bencana lain, melokalisasi penjalaran apidan memadamkan kebakaran.4. Pembinaan Masyarakat.Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakatdalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulianmasyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran.3. 3. Hirarki Layanan KebakaranHirarki organisasi Pemadam Kebakaran Kota/Kabupaten,dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri dari:1. Pos Pemadam Kebakarana. 1 (satu) Pos kebakaran melayani maksimum 3 (tiga)Kelurahan atau sesuai dengan wilayah layananpenanggulangan kebakaran,b. Pada pos kebakaran maksimal ditempatkan 2 (dua)regu jaga,c. Pos kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Pos(pemadam I) yang merangkap sebagai kepala regu(juru padam utama),d. Setiap regu jaga maksimal terdiri dari 6 orang:1 (satu) orang kepala regu (juru padam utama),1 (satu) orang operator mobil kebakaran (juru padammuda),4 (empat) orang anggota dengan keahlian:• 2 (dua) orang anggota tenaga pemadam (jurupadam muda dan madya),• 2 (dua) orang anggota tenaga penyelamat (jurupadam muda).2. Sektor Pemadam KebakaranPengaturan setiap sektor pemadaman kebakaran adalahsebagai berikut :25

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaana. Sektor pemadam kebakaran membawahi maksimal 6pos kebakaran,b. Setiap sektor pemadam kebakaran dipimpin olehseorang kepala sektor pemadam kebakaran,c. Setiap sektor pemadam kebakaran harus mampumelayani fungsi penyelamatan jiwa, perlindunganharta benda, pemadaman, operasi ventilasi,melindungi bangunan yang berdekatan,d. Melayani fungsi pencegahan kebakaran dengansusunan personil yaitu penilik kebakaran (fireinspector) muda dan madya, penyuluh muda (publiceducator), peneliti kebakaran muda (fire investigator).e. Tenaga teknis fungsional pemadaman terdiri dari:1) Instruktur,2) Operator mobil (operator mobil muda danmadya),3) Operator komunikasi (operator komunikasi mudadan madya),4) Juru padam (juru padam muda),5) Juru penyelamat (juru penyelamat muda danmadya),6) Montir (montir muda).3. Wilayah Pemadam Kebakaran Kotaa. Wilayah pemadam kebakaran kota, membawahiseluruh sektor pemadam kebakaran.b. Setiap wilayah pemadam kebakaran kota dipimpinoleh seorang kepala wilayah pemadam kebakaran.c. Setiap wilayah pemadam kebakaran kota harusmampu melayani fungsi penyelamatan jiwa,perlindungan harta benda, pemadaman, operasiventilasi, logistik, komando, sistem informasi,melindungi bangunan yang berdekatan.26

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaand. Tenaga teknis fungsional pencegahan terdiri dariinspektur muda, madya dan utama, penyuluh madyadan utama, peneliti kebakaran madya dan utama.e. Tenaga teknis fungsional pemadaman terdiri dari:1) Operator mobil (operator mobil muda danmadya),2) Operator komunikasi (operator komunikasimadya),3) Juru padam (juru padam muda, madya, danutama),4) Juru penyelamat (juru penyelamat, muda, madya,dan utama),5) Montir (montir muda dan madya).BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL4. 1. Umum1. Tata Laksana Operasional mencakup kegiatanpencegahan, pemadaman, sistem pelaporan dan informasitentang kinerja Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) danhal yang berkaitan dengan proteksi kebakaran kota yangharus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitasproteksi kebakaran di perkotaan.2. Pelaksanaan operasional proteksi kebakaran kota harusmelibatkan seluruh sumber daya dari instansi terkait yangdikoordinasikan oleh pimpinan daerah.3. Sehubungan dengan meningkatnya kompleksitaspermasalahan kebakaran yang dihadapi oleh perkotaan,maka perlu disusun berbagai prosedur operasi standar(POS) dan struktur organisasi operasional yang unsurunsurnyameliputi instansi terkait dan kelompokmasyarakat.4. Pemantapan POS sebagaimana dimaksud butir 3 di atas,dilakukan melalui program pelatihan terpadu.27

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan5. Untuk kepentingan RISPK perlu dilakukan pencatatanseluruh kejadian kebakaran.6. Pemerintah Pusat (Departemen Pekerjaan Umum)membentuk sistem laporan insiden kebakaran nasional(National Fire Incident Report System) yang terdiri darihimpunan laporan kebakaran kota/kabupaten.4. 2. Pencegahan dan Penanggulangan1. Kesiapan bangunan gedung dan lingkungannya terhadapancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan melengkapiperalatan pencegahan dan penanggulangan kebakaransesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.2. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatansuatu bangunan gedung kecuali untuk bangunan rumahtinggal tidak bertingkat dan bertingkat dua sederhana,harus mendapat rekomendasi dari instansi pemadamkebakaran, khususnya menyangkut akses mobil kebakarandan ambulans sesuai pedoman dan ketentuan teknis yangberlaku.3. Perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuanpersyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan (urbandesign guidelines).4. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi, instansikebakaran dalam pelaksanaan tugasnya dapatmembentuk tim ahli di bidang proteksi kebakaran.5. Rekomendasi sesuai pada butir 3 di atas, sekurangkurangnyaberisi rencana darurat pemadam kebakaran(fire emergency plan).6. Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran WMKharus dirawat dan dipelihara secara berkala, termasukrencana penjadwalan penggantian sarana dankomponennya (apparatus replacement schedule).4. 3. Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Rescue)1. Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan meliputi:28

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaana. Penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda,b. Pencarian sumber api,c. Pengendalian penjalaran api,d. Pemadaman api.2. Rencana Operasi Pemadaman dan Penyelamatan(Rescue).a. Rencana operasi merupakan skenario yang disusunsecara garis besar dan menggambarkan tindakantindakanyang dilakukan bila terjadi kebakaran padasuatu bangunan gedung atau lingkungan.b. Rencana operasi dapat dibuat dalam bentuk panduan(guidelines) atau POS yang memungkinkan petugaspemadam kebakaran melakukan penyesuaian padasaat beroperasi.c. Rencana operasi harus dibuat untuk bangunan umum,vital, dan berisiko tinggi.d. Rencana operasi berisi:1) Informasi bangunan gedung dan/atau lingkunganyang berupa gambar denah bangunan gedungdan daerah berbahaya;2) Informasi sumber daya yang ada (SDM, danprasarana dan sarana kabupaten/kota);3) Fungsi perintah dan pembagian tanggung jawabsemua regu atau unit yang terlibat;4) Keselamatan Operasi;5) Panduan yang menggambarkan prioritas taktikdan hubungan fungsi yang saling mendukung;6) Penempatan regu atau unit, logistik, dan pusatkomando;7) Hubungan dengan instansi terkait.e. Rencana operasi harus diuji coba secara periodikdengan melibatkan instansi terkait.29

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan3. Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan(Rescue) meliputi kegiatan:a. Operasi Pemadaman1) Operasi pemadaman dan penyelamatanmerupakan pelaksanaan rencana operasi yangtelah disiapkan;2) Operasi pemadaman mencakup tindakan sizeup, locate, confine, dan extinguish. Tindakansize up adalah menaksir besarnya kebakaransaat operasi pemadaman berlangsung, tindakanlocate ialah mencari sumber api saat tindakanoperasi pemadaman, tindakan confine adalahmelokalisasikan api agar jangan menjalar keberbagai tempat, sedangkan tindakanextinguish melakukan tindak pemadaman api;3) Dalam rangka melakukan operasi pemadamandiperlukan strategi, dan taktik.a) Strategi pemadaman dan penyelamatan :(1) Strategi pemadaman danpenyelamatan harus memperhatikanjenis dari insiden kebakaran yangdalam hal ini dibedakan atas :(i) kebakaran bangunan gedung(structural fire),(ii) kebakaran di tempat terbuka,(iii) kebakaran di sektor minyak dangas,(iv) Kebakaran lahan dan hutantermasuk gambut,(v) Kebakaran alat transportasimassal,(vi) Kebakaran khusus (nuklir,pertambangan, dan kebakaranlain yang dikategorikan khusus).(2) Faktor yang menjadi pertimbangandalam menentukan strategi adalah:(i) Jenis kebakaran,30

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan(ii) Skala prioritas dari sasaranpemadaman dan penyelamatandalam rangka pengerahansumber daya,(iii) Pasokan bahan pemadam (air danbahan lainnya yang cukup danberkelanjutan),(iv) Mengetahui secara pastikemampuan peralatan danpersonil yang ada,(v) Pendistribusian dan penempatanperalatan dan personil yangefisien sesuai dengan kondisiyang dihadapi.b) Taktik pemadaman dan penyelamatan :(1) Taktik adalah metoda untukmengiplementasikan rencana strategiyang dibuat untuk melaksanakanpemadaman dan penyelamatan;(2) Taktik akan menentukan peralatan,lokasi, tugas dan personil secaraspesifik;(3) Taktik dapat dijabarkan dalam fungsifungsitaktis yaitu penyelamatan jiwa,mengurangi kerugian harta benda(proteksi eksposur), mengendalikanperambatan api (confinement),pemadaman, ventilasi, dan overhaul;(4) Penyelamatan jiwa merupakanpertimbangan pertama pada setiapkejadian kebakaran dengan caramenjaga agar api tetap jauh darikorban dan semua penghuni yangterancam harus segera dapatditemukan. Faktor penentu ataskeberhasilan operasi ini yaitu:(i) Informasi keberadaan dan jumlahkorban di lokasi,31

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan(ii) Jenis hunian,(iii) Ketinggian bangunan gedung.(5) Taktik pemadaman dan penyelamatanditentukan oleh komandan yangmerupakan pilihan taktik :(i) Menyerang (Offensive),(ii) Bertahan (Defensive),(iii) Pembatasan kebakaran tanpa aksipemadaman (No Attack).Taktik menyerang dan bertahantidak diperkenankan diberlakukanbersamaan pada waktu dan tempatkejadian yang samaBAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKANPELATIHAN5. 1. Perencanaan Sumber Daya Manusia1. Setiap unit kerja proteksi kebakaran di perkotaan harusmembuat perencanaan SDM.2. Perencanaan SDM sebagaimana yang dimaksud terdiridari rencana kebutuhan pegawai dan pengembanganjenjang karir.3. Edukasi jenjang karir diperlukan agar dapat memberikanmotivasi, dedikasi, dan disiplin.4. Penerimaan jumlah pegawai disesuaikan dengankebutuhan atas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)dan bencana lainnya yang mungkin terjadi padawilayahnya dan juga memenuhi persyaratan kesehatan,fisik, dan psikologis.5. Penerapan Standarisasi dan program sertifikasi.32

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan5. 2. Sistem Pembinaan Prestasi Kerja1. Sistem Pembinaan prestasi kerja Instansi PemadamKebakaran merupakan bagian integral dari sistemkepegawaian yang berlaku di wilayah Perkotaan.2. Sistem Pembinaan prestasi kerja Instansi Kebakaranmencerminkan strata kemampuan dan keahlian karyawanInstansi Pemadam Kebakaran.3. Kemampuan dan keahlian karyawan Instansi PemadamKebakaran sebagaimana disebut dalam butir 5 dibawahmerupakan:a. Persyaratan tambahan untuk menduduki jabatanstruktural pada Instansi Pemadam Kebakaran,b. Jenjang karir teknis fungsional sebagai persyaratanuntuk mengukur ketrampilan dan penguasaanpengetahuan teknis di bidang pencegahan kebakarandan pemadaman kebakaran dan penyelamatan daribencana dalam rangka pelaksanaan tugas dantanggung jawab yang akan diberikan,c. Jabatan eselon V dapat diduduki setelah mengikutidan lulus program sertifikasi,d. Jabatan eselon IV dapat diduduki setelah mengikutidan lulus program sertifikasi,e. Jabatan eselon III dapat diduduki setelah mengikutidan lulus program sertifikasi,f. Jabatan eselon II dapat diduduki setelah mengikutidan lulus program sertifikasi4. Setiap karyawan Instansi Pemadam Kebakaran harusmengikuti penerapan standarisasi dan program sertifikasiuntuk masing-masing jabatan kerja sesuai ketentuan yangberlaku.5. Jenjang jabatan kerja pimpinan kebakaran padaorganisasi komando terdiri dari 5 jenjang jabatan kerjayaitu: kepala regu kebakaran, kepala sektor (pleton)kebakaran, dan kepala wilayah kebakaran.33

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaana. Jabatan Teknis Fungsional dilakukan secaraberjenjang sesuai dengan jabatan fungsional danpenugasan yang bersangkutan,b. Penilaian pada jenjang karir teknis fungsionaldidasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai,c. Kecakapan harus dibuktikan dengan sertifikatkelulusan.6. Jenjang jabatan kerja teknis fungsional terdiri dari 2kelompok penjenjangan yaitu jenjang jabatan kerjaPencegahan Kebakaran dan jenjang jabatan kerjaPemadam dan Penyelamatan dari Bencana.a. Jenjang jabatan kerja Pencegahan Kebakaran terdiridari 4 kelompok yaitu jenjang jabatan kerja inspekturkebakaran, jenjang jabatan kerja penyuluh lapangan,jenjang jabatan kerja peneliti kebakaran, dan jenjangjabatan kerja instruktur kebakaran.b. Dalam hal belum dapat dipenuhinya jenjang jabatankerja seperti yang disebutkan pada butir-butir diatasmerujuk pada tingkat kebutuhan di kabupaten/kotamaka dapat ditetapkan secara tersendiri oleh kepaladaerah dengan tetap menerapkan standarisasi danprogram sertifikasi.c. Jenjang jabatan kerja Inspektur Kebakaranmerupakan salah satu persyaratan untuk mendudukijabatan fungsional yang diukur kemampuannya dalammemeriksa desain, menguji dan memeriksa kondisibangunan dan lingkungan yang akan atau telahdimanfaatkan terhadap bahaya kebakaranberdasarkan tingkat risiko kebakaran.d. Jenjang jabatan kerja inspektur kebakaran terdiri dari4 jenjang jabatan kerja yaitu: penilik prasarana dansarana kebakaran, inspektur kebakaran muda,inspektur kebakaran madya, dan inspektur kebakaranutama.34

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaane. Jenjang jabatan kerja Penyuluh Lapangan ditentukanberdasarkan tingkat kemampuannya memberikanpenyuluhan dan pelatihan sesuai dengan jumlahpenyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat padalingkungan tertentu.f. Jenjang jabatan kerja penyuluh lapangan terdiri dari 2jenjang jabatan kerja yaitu: penyuluh lapangan mudadan penyuluh lapangan madya.g. Peneliti/Investigator Kebakaran ditentukanberdasarkan tingkat kemampuannya dalam menelitidan menguji penyebab kebakaran dan bahan yangterpasang pada bangunan dan lingkungan, sertaperalatan yang digunakan oleh Instansi Kebakaran.h. Jenjang jabatan kerja Peneliti/Investigator kebakaranterdiri dari 2 jenjang jabatan kerja yaitu Peneliti Mudadan Peneliti Madya.i. Instruktur Kebakaran ditentukan berdasarkan tingkatkemampuannya melatih dan menyusun programpelatihan kebakaran dan bencana.j. Jenjang jabatan kerja inspektur kebakaran terdiri dari3 jenjang jabatan kerja karir yaitu: inspektur muda,inspektur madya, dan inspektur utama.k. Jenjang jabatan kerja Pemadam Kebakaran danPenyelamat terdiri dari 4 kelompok jenjang jabatankerja, yaitu: montir mobil kebakaran, operator mobilkebakaran, operator komunikasi, dan juru padam.l. Jenjang jabatan kerja montir mobil kebakaran dinilaiberdasarkan tingkat kemampuannya memperbaiki danmerawat mobil kebakaran agar selalu dalam keadaansiap pakai.m. Jenjang jabatan kerja montir mobil kebakaran terdiridari 2 jenjang jabatan kerja karir yaitu montir mobilkebakaran I dan montir mobil kebakaran II.35

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaann. Jenjang jabatan kerja operator mobil kebakaran dinilaiberdasarkan tingkat kemampuannya mengendaraimobil kebakaran, menanggulangi kerusakan ringanyang terjadi dan mengoperasikan peralatan yang adapada mobil tersebut.o. Jenjang jabatan kerja operator mobil kebakaran terdiridari 2 jenjang jabatan kerja karir yaitu operator mobilkebakaran I dan operator mobil kebakaran II.p. Jenjang jabatan kerja operator komunikasi kebakarandinilai berdasarkan tingkat kemampuannya dalampenataan lalu lintas informasi, pengoperasian danpemeliharaan peralatan pada ruang kontrol dan data.q. Jenjang jabatan kerja operator komunikasi kebakaranterdiri dari 3 jenjang jabatan kerja karir yaitu caraka I,caraka II dan operator komunikasi kebakaran.r. Pemadam Kebakaran dan Penyelamat ditentukanberdasarkan tingkat kemampuannya memadamkanapi dan melakukan pertolongan kepada manusia danharta benda dari ancaman bahaya kebakaran danbencana lainnya.s. Jenjang jabatan kerja Pemadam Kebakaran danPenyelamat terdiri dari 3 jenjang jabatan kerja yaitujuru padam I, juru padam II, dan juru penyelamat(Rescue).5. 3. Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)1. Tujuan DIKLAT teknis fungsional PenanggulanganKebakaran (DIKLAT FPK) adalah:a. Merekrut, meningkatkan mutu dan kemampuan baikdalam bidang substansi penanggulangan kebakaranserta kepemimpinan yang dinamis.b. Membangun dan meningkatkan semangat kerjasamadan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalamorganisasi instansi pemadam kebakaran.36

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanc. Meningkatkan kompetensi teknis pelaksanaanpekerjaan.2. Jenis Diklat Pemadam Kebakaran antara lain terdiri dari:a. Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar,b. Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut,c. Diklat Perwira Pemadam Kebakaran,d. Diklat Inspektur Kebakaran,e. Diklat Instruktur Kebakaran,f. Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran, dll.3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan standarisasi diklat,kualifikasi instruktur dan spesifikasi bangunan sertasarana diklat diatur dalam peraturan tersendiri, dengantetap menerapkan standarisasi dan program sertifikasi.BAGIAN 6 PERAN MASYARAKAT6. 1. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalambidang proteksi kebakaran maka perlu dibentuk sistemketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) denganmemperhatikan hal-hal sebagai berikut :1. SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaanseluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifatmandiri dalam pencegahan dan penanggulangankebakaran.2. Model SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari : Satuan Organisasi Satlakar, Forum (Dewan)Keselamatan Kebakaran, Sarana Prasarana dan programpelatihan.3. Sarana, prasarana dan program pelatihan untuklingkungan padat hunian difasilitasi dan dibiayai olehpemerintah daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayaisendiri oleh masyarakat.37

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan4. Satlakar merupakan :a. Suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yangbersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasimewujudkan keamanan lingkungan dari bahayakebakaran dan bencana lainnya;b. Merupakan mitra kerja Instansi Pemadam Kebakaran(IPK) dalam upaya mengatasi kebakaran dan bencanalain di lingkungannya;c. Wadah yang dibentuk dari, oleh dan untuk wargamasyarakat yang berbasis pada lingkungan RW;d. Pembentukan organisasi Satlakar sepenuhnya atasinisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapatdifasilitasi pemerintah daerah;e. Fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah daerahterdiri dari :1) Prasarana : Pos Jaga dengan luas bangunanminimal 30 m 2 , tandon air minimal 40 m 3 ,2) Sarana : APAR, Pompa Jinjing, Slang kebakaran1.5” minimal 200m,3) Diklat Kepala Satlakar, 100 jam,4) Diklat anggota Satlakar, 40 jam,5) Latihan pemadaman dan penyelamatan minimal 3kali setahun,6) Membantu penyusunan SOP.f. Khusus Rumah Susun Sederhana “Sewa”(RUSUNAWA) pengembang wajib menyediakan poskebakaran, mobil pompa, mobil tangga, tandon airminimal 100 m3 dan sistem peringatan dini yangterpusat pada pos kebakaran;g. Satlakar terdiri dari anggota Satlakar RW, SatlakarRumah Susun Sederhana serta Satlakar PasarTradisional yang dipimpin oleh salah satu KetuaSatlakar yang dipilih di antara mereka;38

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanh. Satlakar RW, Satlakar Rumah Susun Sederhana sertaSatlakar Pasar Tradisional harus disediakan 4 sampaidengan 6 regu Satlakar yang tiap regunya minimal 5(lima) orang dan tersedia pula sarana prasaranapemadaman kebakaran;i. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Satlakar ,merupakankewajiban pemerintah daerah, termasuk risiko selamamenjalani kegiatan Diklat;j. Edukasi personel Satlakar menjadi tanggung jawabLurah, sedangkan Edukasi kemampuan teknispemadaman kebakaran ditangani oleh pemerintahdaerah dan atau oleh Instansi Pemadam Kebakaran.k. Lurah selaku Pembina Satlakar mendorongberfungsinya Satlakar di wilayah kelurahan masingmasing,melalui program kegiatan:1) Membantu terselenggaranya program pendidikandan latihan anggota satlakar untuk meningkatkanketrampilan anggota satlakar;2) Memberi pengarahan, pertimbangan dan jadualdalam hal pelaksanaan tugas Satlakar;3) Mengawasi kegiatan Satlakar di wilayah kelurahanmasing-masing dalam pelaksanaan tugas;4) Menyusun program kerja tahunan dan limatahunan;5) Memberikan rekomendasi atas pembentukan unitunitSatlakar.l. Untuk kawasan estat dan atau kawasan tertentupembentukan Satlakar menjadi tanggung jawabpengelola.m. Dalam melakukan tugas pokoknya Satlakarmelaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:1) Melaksanakan program-program yang disusunoleh Forum Komunikasi Keselamatan KebakaranTingkat Kecamatan;39

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan2) Melakukan koordinasi dengan Lurah, LembagaMasyarakat Kelurahan (LMK) dan Seksi SektorDinas Pemadam Kebakaran;3) Membantu Instansi Pemadam Kebakaran dalammelaksanakan penyuluhan pencegahan kebakarandan keselamatan bencana lain;4) Membantu Instansi Pemadam Kebakaran dalamupaya melakukan pemadaman awal pada saatterjadi kebakaran di lingkungannya;5) Membantu Instansi Pemadam Kebakaran dalamupaya melakukan pertolongan awal korbanbencana lain di lingkungannya;6) Membantu Instansi Pemadam Kebakaran dalammenyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.n. Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran merupakan :1) Pembentukan organisasi Forum “Komunikasi”Keselamatan Kebakaran sepenuhnya atas inisiatifmasyarakat dan dapat difasilitasi oleh pemerintahdaerah.2) Pembentukan organisasi Forum “Komunikasi”Keselamatan Kebakaran sepenuhnya atas inisiatifmasyarakat dan dapat difasilitasi oleh pemerintahdaerah.3) Pembentukan Forum “Komunikasi” KeselamatanKebakaran dilakukan secara berjejangberdasarkan tugasnya, dikelompokkan menjadi :a). Forum “Komunikasi” Keselamatan KebakaranTingkat Kecamatan;b). Forum “Komunikasi” Keselamatan KebakaranTingkat Kota /Provinsi.4) Bentuk organisasi Forum “Komunikasi”Keselamatan Kebakaran ditentukan sendiri olehpara anggota.5) Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaransebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri darisekurang-kurangnya diselenggarakan oleh40

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanseorang Ketua, seorang Sekretaris dan sejumlahanggota.6) Berjenjang berdasarkan tugasnya, dikelompokkanmenjadi :a). Forum “Komunikasi” Keselamatan KebakaranTingkat Kecamatan;b). Forum “Komunikasi” Keselamatan KebakaranTingkat Kota/Propinsi.7) Bentuk organisasi Forum “Komunikasi”Keselamatan Kebakaran ditentukan sendiri olehpara anggota8) Dalam melaksanakan tugas pokoknya,Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaranmelaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:a). Melakukan koordinasi kebijakan dengan DPRDdan Walikota/Gubernur.b). Mengusulkan alternatif kebijakan kepadaGubernur dalam pencegahan danpenanggulangan kebakaran kota Jakarta.c). Melakukan survey-survey dalam hal-hal yangberkaitan dengan masalah kebakaran.d). Menggalang partisipasi aktif masyarakat,khususnya dari golongan mampu, dalammencegah dan menanggulangi kebakaran dikota Jakarta.e). Menggalang sumber daya dalam masyarakatuntuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan ForumKomunikasi Keselamatan Kebakaran dankegiatan-kegiatan Satlakar.f). Memfasilitasi Satlakar dalam menyusunprogram kegiatan tahunan;g). Mengevaluasi dan memonitor programkegiatan Satlakar.o. Dalam hal belum dapat dipenuhinya persyaratanpersyaratanseperti yang disebutkan pada butir-butirdiatas merujuk pada tingkat kebutuhan dikabupaten/kota maka dapat ditetapkan secaratersendiri oleh kepala daerah dengan tetapmenerapkan standarisasi dan program sertifikasi.41

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan6. 2. Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi1. Masyarakat profesi adalah orang perorangan dan ataubadan yang mempunyai profesi terkait, dalam hal ini yangberhubungan dengan disiplin pencegahan danpenanggulangan kebakaran.2. Forum komunikasi adalah forum yang terdiri dari anggotayang berasal dari asosiasi profesi dan tokoh masyarakat.3. Peran Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi.a. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangankebakaran perlu mengikutsertakan pihak swasta,dalam hal ini masyarakat profesi dan atau forumkomunikasi.b. Kontribusi masyarakat profesi yaitu dalam bentuktenaga bantuan, sumberdaya, pemikiran, dan ataupengawasan yang diberikan oleh masyarakat profesidan atau forum komunikasi.c. Memberikan saran teknis terutama untuk lingkunganhunian padat, di mana hasil kajiannya menjadi acuanbagi pemerintah daerah untuk meningkatkan saranadan prasarana lingkungan.4. Pemerintah wajib mendorong, memberikan fasilitaskeberadaan peran-serta masyarakat profesi dalammengontrol dan mengendalikan hal teknis yang berkaitandengan pencegahan dan penanggulangan kebakaranterutama mengenai persamaan persepsi dalam strategi,taktis dan tugas-tugas pencegahan dan penanggulanganbahaya kebakaran.6. 3. Pola KemitraanPola kemitraan antara Pemerintah, pemerintah daerah,Masyarakat Profesi, Perguruan Tinggi dan institusi lain sertapihak swasta dapat dilakukan dalam kegiatan antara lain :42

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan1. Perolehan Data dan InformasiDalam rangka memperoleh data dan informasi mengenaidaya tahan bahan bangunan dan konstruksi terhadapbahaya kebakaran, Pemerintah (Departemen PekerjaanUmum) dapat meminta bantuan dari masyarakat profesi,perguruan tinggi dan instansi daerah yang bersangkutan.2. Inspeksia. Inspeksi bangunan gedung yang berisiko kebakarandilakukan oleh pihak pemilik/pengelola bangunangedung atau oleh konsultan pengkaji teknis di bidangproteksi kebakaran.b. Hasil inspeksi menjadi bagian tidak terpisahkan daripenerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunangedung dari pemerintah daerah.3. Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Kotaa. Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Kota adalah sistempemberitahuan bahaya kebakaran denganmenggunakan alat yang secara otomatis atau manualberhubungan langsung dengan Instansi PemadamKebakaran.b. Pemilik atau Pengelola bangunan gedung umum, vitaldan berisiko kebakaran tinggi harusmemasang/menggunakan peralatan yang dapatbekerja otomatis berhubungan dengan InstansiPemadam Kebakaran atau bentuk mekanisme lainnya.BAGIAN 7 PENGENDALIAN TEKNIS7. 1. Pengendalian teknis adalah upaya untuk menjaga danmenjamin agar setiap kegiatan pelaksanaan manajemenpencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaanbaik pada tahap pembangunan maupun tahap pemanfaatandapat berlangsung secara aman dan selamat.7. 2. Pengendalian teknis dilakukan melalui pengawasan teknis dantindak turun tangan.43

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan7. 3. Pengawasan Teknis adalah upaya pengawasan atasperencanaan dan pelaksanaan manajemen pencegahan danpenanggulangan kebakaran di perkotaan yang harus dilakukanoleh setiap instansi dan dengan melibatkan masyarakatprofesi untuk agar selalu memenuhi syarat-syarat danketentuan teknis yang berlaku.7. 4. Pengawasan teknis dilaksanakan secara berjenjang dan atausecara paralel dengan penjelasan sebagai berikut:1. Pemerintah memonitor, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan danpenanggulangan kebakaran di perkotaan danmempublikasikan hasil pengawasannya melalui forumkomunikasi kebakaran,2. Instansi Pemadam Kebakaran memonitor, mengevaluasidan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemenpencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaanserta melakukan tindak turun tangan atas penyimpanganyang terjadi di dalam pelaksanaan dan penerapanmanajemen penanggulangan kebakaran,3. Sektor Pemadam Kebakaran memonitor dan melaporkanhasil pemantauan atas pelaksanaan manajemenpencegahan dan penanggulangan kebakaran dilingkungannya kepada Instansi Pemadam Kebakaran,4. Petugas Pemadam Kebakaran memeriksa dan melaporkanhasil pemeriksaan atas pelaksanaan manajemenpencegahan dan penanggulangan kebakaran dilingkungannya kepada Sektor PemadamKebakaran/Instansi Pemadam Kebakaran.7. 5. Tindak Turun Tangan (T3) adalah upaya penertiban yangdilakukan Instansi Pemadam Kebakaran terhadappenyimpangan pelaksanaan manajemen pencegahan danpenanggulangan kebakaran.44

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanBAGIAN 8 EDUKASI8. 1. Edukasi adalah upaya untuk meningkatkan danmemberdayakan kemampuan teknis setiap instansi,masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya dalammelaksanakan urusan manajemen pencegahan danpenanggulangan kebakaran di perkotaan.8. 2. Edukasi dilaksanakan secara berjenjang dan paralel sebagaiberikut:1. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umummelakukan Edukasi kepada pemerintah daerah khususnyainstansi pemadam kebakaran/pembina penanggulangankebakaran, melakukan peningkatan kemampuan danpemberdayaan masyarakat profesi.2. Instansi pemadam kebakaran melakukan peningkatankemampuan dan pemberdayaan petugas pemadamkebakaran, pengelola gedung, satlakar, dan masyarakatdalam melakukan dan berperan serta di dalammanajemen pencegahan dan penanggulangan kebakarandi perkotaan.8. 3. Edukasi dilakukan melalui pengaturan, penyebarluasanstandar teknis pendidikan dan, pelatihan, serta penyuluhan.45

BAB IIIMANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARANLINGKUNGANBAGIAN I : WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN LINGKUNGAN1. 1. Umum1. Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satulingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalampengelolaan lingkungan yang sama diwajibkanmenerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran (MPK).2. Lingkungan dimaksud meliputi lingkungan perdagangan,perkantoran, industri, superblok, dan lingkunganpariwisata.3. Lingkungan khusus, antara lain seperti lingkungan dalampangkalan-pangkalan militer (darat, laut, dan udara),lingkungan industri strategis termasuk kilang dan tangkitimbun bahan bakar, bandar udara, pelabuhan laut, diaturdalam Manajemen Proteksi Kebakaran khusus.1. 2. Analisis Risiko Kebakaran1. Lingkungan dianggap sebagai bagian atau sub bagian dariWilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota.2. Tujuan penerapan analisis risiko kebakaran adalah untukmenentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukanpemadam kebakaran di lingkungan sebagai bagian atausub bagian WMK.3. Analisis Risiko Kebakarannya seperti dijelaskan pada BabII, Bagian 1 (1.2).4. Pengumpulan informasi tentang keandalan bangunangedung di dalam suatu lingkungan, dan kemungkinanterjadinya bahaya kebakaran serta keadaan daruratlainnya adalah langkah awal bagi kegiatan analisiskerentanan kebakaran dalam rangka menentukankemampuan penanganan keadaan darurat kebakaran.Informasi yang diperlukan meliputi ;a. Dokumen dari lingkungan internal antara lain:1) Rencana evakuasi;46

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan2) Rencana proteksi kebakaran;Sarana danPrasarana seperti sumber air, mobilpompa/tangga, ruang pengendali, sistemkomunikasi;3) Program K3;4) Kebijakan terhadap lingkungan;5) Sistem pengamanan (security);6) Denah bahan berbahaya; dan7) Rencana manajemen risiko;b. Informasi penting lainnya terkait dengan penanganankeadaan darurat kebakaran seperti :1) Instansi Pemadam Kebakaran;2) Polisi;3) Dinas Pekerjaan Umum;4) PLN;5) Kantor telepon;6) Instansi Medis Darurat;7) PMI;8) Rumah sakit;9) Kontraktor; dan10) Pemasok peralatan darurat.5. Langkah-langkah identifikasi yang diperlukan antara lain:a. Mengidentifikasi pengetahuan dan ketrampilankaryawan (medis, keteknikan, komunikasi, bahasaasing) yang mungkin diperlukan dalam keadaandarurat;b. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan baikpusat maupun daerah tentang: K3, lingkungan,kebakaran, keselamatan seismik, transportasi, RTRWdan kebijakan perusahaan;c. Mengidentifikasi kemampuan dan sumber dayainternal yang meliputi personil, peralatan, fasilitas(pusat komunikasi, ruang untuk briefing, areapenampungan, area first aid, sanitasi), dan sistempenunjang/back-up system.47

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan6. Analisis kerentanan kebakaran lingkungan bangunangedung dilakukan dengan menaksir kerentanan di setiapfasilitas pada lingkungan bangunan gedung dari segiprobabilitas dan potensi dampaknya. (Bagan analisiskerentanan adalah seperti terlampir, lampiran 5).1. 3. Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan1. Di dalam suatu wilayah manajemen lingkungandiharuskan adanya suatu manajemen proteksi kebakaranyang merupakan implementasi dalam SKKL sebagaimanadisebutkan Bab II Bagian 3 Sub Bab 3.2. Nomor 2.d.2. Wilayah Manajemen Kebakaran lingkungan terdiri darilingkungan bangunan gedung yang berada di dalam estatdan di luar lingkungan estat.3. Di dalam satu lingkungan estat dapat terdiri dari satuwilayah manajemen kebakaran lingkungan atau lebih.4. Lingkungan estat ada yang telah memiliki manajemenproteksi kebakaran dan ada yang belum.5. Dalam hal estat yang tidak/belum mempunyai manajemenproteksi kebakaran harus dibentuk Tim Satlakar yangterlatih.6. Setiap Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan harusmerencanakan sistem tanda bahaya lingkungan untukpemberitahuan terjadinya bahaya kebakaran lingkungandan keadaan darurat lainnya.7. Bila sebuah wilayah manajemen kebakaran lingkunganberada di dalam manajemen estat maka WMK lingkungantersebut merupakan bagian dari manajemen estat yangsalah satu fungsinya berkenaan dengan proteksikebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.48

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanBAGIAN 2 : PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARANLINGKUNGAN2. 1. Prasarana Proteksi Kebakaran LingkunganManajemen proteksi kebakaran lingkungan ini harusdilengkapi dengan prasarana proteksi kebakaran yang antaralain terdiri dari:1. Pasokan air.Untuk keperluan pemadaman kebakaran, pasokan airdiperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai,sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang,reservoir air, mobil tangki air dan hidran).2. Jalan lingkungan.Jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter,yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segalahambatan apapun yang dapat mempersulit masukkeluarnya mobil pemadam kebakaran.3. Sarana Komunikasi.Terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapatdipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakarankepada Instansi Pemadam Kebakaran.4. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yangterletak didalam ruang kendali utama dalam bangunangedung yang terpisah dan mudah diakses.5. Fasos/Fasum yang dialokasikan untuk bangunan poskebakaran dengan luas tanah minimal 900 m 2 dan luasbangunan minimal 400 m 2 .2. 2. Sarana Proteksi Kebakaran LingkunganManajemen proteksi kebakaran lingkungan harus dilengkapidengan sarana proteksi kebakaran yang antara lain terdiridari:1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).APAR yang tersedia pada Pos Kebakaran Lingkungan49

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanminimal 10 (sepuluh) buah dengan isi bersih 10 (sepuluh)kg untuk setiap buahnya.2. Mobil pompa.3. Mobil tangga sesuai kebutuhan.4. Peralatan pendukung lainnya.BAGIAN 3 :ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN3. 1. Struktur OrganisasiDalam organisasi manajemen proteksi kebakaran lingkunganminimal harus terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut:1. Rencana keselamatan kebakaran (Fire Safety Plan);2. Penyediaan sarana proteksi kebakaran lingkungan;3. Pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi bahayakebakaran;4. Pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran;5. Komunikasi dengan instansi pemadam kebakaran; dan6. Koordinasi dengan masyarakat pengguna/penghuni sertainstansi kebakaran setempat.3. 2. Tugas dan fungsi1. Manajer proteksi kebakaran (Fire Safety Manager)lingkungana. TugasMengkoordinasikan pencegahan dan pemadamankebakaran tingkat awal serta pemeliharaan prasaranadan sarana proteksi kebakaran lingkungan.b. Fungsi1) Pelaksanaan pencegahan kebakaran padalingkungan;2) Pelaksanaan pemadaman kebakaran tingkat awaldan membantu IPK dalam operasi pemadamankebakaran;50

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana proteksi kebakaran lingkungan; dan4) Pelaksanaan bantuan teknis penanganan paskakebakaran lingkungan.2. Koordinator pencegahan kebakarana. TugasMelaksanakan koordinasi pencegahan kebakaran ataspetunjuk manajer proteksi kebakaran lingkungan.b. Fungsi1) Menyusun pola operasional pencegahankebakaran dan pendataan gedung padalingkungan yang bersangkutan;2) Meningkatkan dan mengembangkan sistem,metoda, peralatan dan kemampuan personildalam upaya pencegahan kebakaran; dan3) Melakukan penyuluhan tentang proteksikebakaran.3. Koordinator Pemadam Kebakarana. TugasMelaksanakan koordinasi pemadaman kebakaran ataspetunjuk manajer proteksi kebakaran lingkungan.b. Fungsi:1) Melaksanakan pemadaman kebakaran tingkatawal;2) Melaksanakan penyampaian informasi dankomunikasi saat kejadian kebakaran; dan3) Melaksanakan bantuan teknis pemadamankebakaran tingkat lanjutan.4. Koordinator Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaana. TugasMelaksanakan koordinasi perencanaan, pengadaan,dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam51

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaankebakaran lingkungan atas petunjuk dan arahanmanajer keselamatan kebakaran lingkungan.b. Fungsi:1) Merencanakan serta mengadakan prasarana dansarana pemadam kebakaran lingkungan; dan2) Melakukan perawatan serta pemeliharaanprasarana dan sarana pemadam kebakaranlingkungan.3. 3. Kedudukan Manajemen Proteksi KebakaranLingkunganManajemen proteksi kebakaran lingkungan yang mempunyaimanajemen estat, merupakan bagian dari manajemen estattersebut, mempunyai tugas dan tanggung jawab khususdalam proteksi kebakaran pada lingkungan yangbersangkutan.BAGIAN 4 : TATA LAKSANA OPERASIONAL LINGKUNGAN4. 1. Umum1. Tata Laksana Operasional Lingkungan yang dimaksuddisini mencakup kegiatan pembentukan tim penyusunanFire Safety Plan (FSP) Lingkungan, analisis risikolingkungan bangunan gedung terhadap bahayakebakaran, penyusunan dan pelaksanaan FSP Lingkungan.2. Manajemen proteksi kebakaran lingkungan yangmempunyai Manajemen Estat, harus mempunyai prosedurtentang:a. Aspek Pencegahan yang dilakukan terhadap:1) Kesiapan peralatan proteksi kebakaran dalamLingkungan bangunan;2) Persediaan air;3) Akses masuk kendaraan pemadam kebakaran;4) Kesiapan tempat aman (lapangan, muster point);dan52

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan5) Kesiapan jalur evakuasi pengguna dan penghunilingkungan bangunan.b. Aspek Pemadaman dini (yang atas sesuaikan bukanawal tetapi dini) dan penyelamatan jiwa pada saatmulai terjadi kebakaran:1) Pemadaman dini;2) Evakuasi pengguna/penghuni lingkunganbangunan; dan3) Kesiapan sistem informasi dan komunikasi.c. Pemeriksaan berkala terhadap peralatan pemadamyang ada.3. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan pokok dalamMPK lingkungan meliputi:a. Pengawasan dan pengendalian;b. Lingkungan komunitas sekeliling;c. Pemulihan dan restorasi; dand. Administrasi dan logistik.4. 2. Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (FireSafety Plan) LingkunganRencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan) Lingkungandibuat oleh sebuah tim penanggulangan kebakaran lingkunganyang dibentuk oleh manajemen pengelola lingkungan.Tim ini terdiri dari unsur perwakilan penanggungjawablingkungan dan unsur manajemen lingkungan yang terdiri dari(manajer dan koordinator) K3 dan lingkungan, hubunganmasyarakat, security, hukum, keuangan dan pengadaan.Susunan komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran(RPK) lingkungan mencakup:1. Ringkasan yang memuat:a. Tujuan dari perencanaan (plan);b. Kebijakan manajemen pengamanan kebakaranlingkungan (policy);53

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanc. Kewenangan dan tanggung jawab personil kunci; dand. Jenis (type) keadaan darurat yang dapat terjadi.2. Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaranlingkungan, memuat:a. Prosedur inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan;b. Jadwal inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan setiapsistem proteksi kebakaran lingkungan;c. Pembuatan laporan; dand. Penyimpanan catatan/arsip.3. Rencana Ketatagrahaan lingkungana. Prosedur tatagraha;b. Jadwal pelaksanaan kegiatan tata graha;c. Pembuatan laporan; dand. Penyimpanan catatan/arsip.4. Rencana Tindakan Darurat Kebakaran Lingkungan, memuatdengan rinci tentang apa yang harus dilakukan oleh personilTim Penanggulangan Kebakaran Lingkungan (TPKL) danpengguna lingkungan ketika kondisi lingkungannyamengalami kejadian kebakaran.Beberapa prosedur yang setidaknya termuat dalam RTDKLingkungan adalah:a. Prosedur dan rute evakuasi bagi warga, penggunabangunan dan lingkungan;b. Prosedur bagi karyawan estat yang bertugas menjagaatau menghentikan operasional fasilitas lingkungansebelum evakuasi;c. Prosedur penghitungan jumlah orang yang berevakuasi;d. Tugas rescue dan medis yang diberikan kepada karyawanestat tertentu;e. Prosedur melaporkan keadaan darurat; danf. Daftar nama orang atau instansi yang perlu dihubungiuntuk diinformasikan tentang hal yang berkaitan denganRTDK Lingkungan.54

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan5. Prosedur Tindakan Darurat Kebakaran Lingkungan,menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana lingkunganatau fasilitasnya akan merespon keadaan darurat.Bila mungkin prosedur tersebut disusun seperti sebuahrangkaian/urutan daftar simak (checklist) yang dapat diaksesdengan cepat oleh masing-masing penanggung jawablingkungan.Dalam prosedur RTDK Lingkungan terdapat pengaturantindakan pokok:a. Menilai/menaksir situasi; danb. Melindungi keselamatan orang-orang dan properti yangberada dalam lingkungan.Situasi darurat lain yang berasal dari alam (banjir, gempa,dan lainnya) serta situasi darurat lain yang berasal daritindakan manusia (ancaman bom, kerusuhan massal,sabotase, dan lainnya) pada lingkungan, mensyaratkandibuat prosedur khusus untuk tindakan-tindakan sebagaiberikut :a. Peringatan bagi orang-orang yang berada dalamlingkungan;b. Komunikasi dengan Kepolisian;c. Pelaksanaan evakuasi dan penghitungan semua orangdalam lingkungan;d. Pengelolaan tindakan respon;e. Penggunaan pusat operasi keadaan darurat;f. Penyiapan Pemadam kebakaran;g. Penghentian kegiatan dalam lingkungan;h. Perlindungan terhadap properti; dani. Rotasi atau pergantian petugas.6. Dokumen pendukung, adalah dokumen yang diperlukandalam keadaan darurat mencakup antara lain :a. Daftar panggil keadaan darurat (emergency call) darisemua personil yang harus dilibatkan dalam meresponkeadaan darurat di area Lingkungan setiap waktu;55

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanb. Peta Tapak Lingkungan termasuk bangunannya yangmenunjukan:1) Hidran kebakaran;2) Pos Pemadam Lingkungan;3) Katup induk jaringan air/sumber air untukpemadaman;4) Katup induk gas dan jalur pipa gas;5) Gardu dan Saklar pemutus daya listrik induk(electrical shutoffs);6) Tempat penampungan sampah sementara;7) Lokasi dari setiap bangunan gedung dalamlingkungan;8) Sistem tanda bahaya kebakaran dan sistemkomunikasi darurat lingkungan;9) Rute dan marka evakuasi;10) Lokasi tempat berhimpun (assembly /muster point);11) Penempatan Bahan berbahaya;12) Ruang dan properti bernilai tinggi;13) Posko Kesehatan; dan14) Pos Keamanan.7. Audit Keselamatan Kebakaran Lingkungana. Audit Keselamatan Sekilas (Walk Through) dilakukansetiap 6 bulan sekali oleh para operator/teknisi yagberpengalaman.b. Audit Awal (Preliminary Audit) dilakukan setiap 1 (satu)tahun sekali dan dapat dilaksanakan oleh operator/teknisisetempat.c. Audit lengkap (complete audit) perlu dilakukan setiap 5(lima) tahun sekali oleh konsultan ahli yang ditunjuk.8. Sosialisasi dan edukasia. Peningkatan proteksi kebakaran membutuhkan peranserta seluruh pengguna dan penghuni lingkungan dalambentuk:• Kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan resikokebakaran; dan56

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan• Kegiatan sosialisasi dan edukasi prosedur keadaandarurat kebakaran dan keadaan darurat lainnya.b. Setiap lingkungan bangunan mengadakan kegiatansosialisasi dan edukasi pencegahan resiko kebakaranserta prosedur keadaan darurat sedikitnya 2 (dua) kalidalam setahun.4. 3. Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran(RTDK) LingkunganKetentuan saat terjadi kebakaran:1. Melakukan pemadaman dini sesuai dengan Prosedur OperasiStandar (POS) yang telah ditetapkan, antara lain: sistemdan prosedur notifikasi adanya kebakaran, alarm tahap awaldan prosedur komunikasi darurat;2. Melakukan penyelamatan jiwa penghuni (evakuasi) sesuaiprosedurnya dengan mengutamakan perlindungan terhadapkeselamatan jiwa seluruh penghuni;3. Memberikan laporan dan atau melakukan/komunikasidengan Instansi pemadam kebakaran dalam rangkakoordinasi tindakan pemadaman;4. Mempersiapkan akses bagi mobil pemadam kebakaran;5. Memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran;dan6. Pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikanRencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK) kedalam pengoperasian bangunan gedung.4. 4. Pasca Kebakaran1. Memberikan laporan kepada Instansi Pemadam KebakaranDaerah terdekat atas terjadinya kebakaran sesuai tentanglokasi, jenis bangunan gedung, pengguna/penghuni,korban, waktu dan perkiraan penyebab kebakaran.2. Membantu Instansi berwenang dalam melakukan penelitiansebelum dilakukannya rehabilitasi dalam kelompokbangunan.57

BAGIAN 5 : SUMBER DAYA MANUSIAPedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan5. 1. Kualifikasi SDM Pengamanan Terhadap BahayaKebakaran LingkunganManajemen ini harus didukung oleh tenaga yang mempunyaikeahlian dibidang penanggulangan kebakaran dan mempunyaisertifikat, yang meliputi:1. Keahlian di bidang manajemen kebakaran (Fire Safety);2. Keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K dan MedikDarurat); dan3. Keahlian di bidang manajemen kebakaran.Sumber daya manusia yang berada dalam manajemen ini secaraberkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.5. 2. Klasifikasi Tenaga Pemadam KebakaranKlasifikasi tenaga pemadam kebakaran disesuaikan denganketentuan yang berlaku pada instansi pemadam kebakarandaerah setempat.5. 3. Persyaratan Tenaga Pemadam KebakaranPersyaratan untuk tenaga pemadam kebakaran disesuaikandengan ketentuan yang berlaku pada instansi pemadamkebakaran daerah setempat.5. 4. Perencanaan dan Pengadaan SDM1. Harus memenuhi kualifikasi, klasifikasi dan persyaratantenaga pemadam yang telah ditentukan.2. Jumlah personil dalam pengadaan SDM berdasarkan padafungsi perkiraan risiko kebakaran pada lingkungan yangbersangkutan.58

5. 5. Pengembangan SDMPedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanPengembangan SDM dapat dilakukan sejalan denganpengembangan lingkungan tersebut, sesuai dengan fungsiperkiraan risiko kebakaran pada bagian lingkungan yangberkembang tersebut.BAGIAN 6 : PEMBINAAN DAN PELATIHAN6. 1. Pembinaan untuk MasyarakatManajemen estat termasuk WMK khusus wajib mengembangkanpelatihan bagi anggota FSM lingkungan dan penggunalingkungan bangunan sesuai peran dan tanggung jawabnyadalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam RencanaTindakan Darurat Kebakaran (RTDK).6. 2. Bentuk PelatihanBentuk pelatihan antara lain dapat berupa:1. Sesi orientasi dan edukasi yaitu sesi diskusi yangdijadualkan secara tetap untuk penyediaan informasi,menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kebutuhan dankepentingan;2. Simulasi (Tabletop Exercise), anggota kelompok MPKbertemu di ruang rapat untuk mendiskusikan tentangtanggung jawab mereka dan bagaimana mereka bereaksidalam skenario keadaan darurat. Untuk mengidentifikasihal-hal yang tumpang tindih dan membingungkan sebelummengadakan kegiatan pelatihan, ‘tabletop-exercise’merupakan cara yang efisien dan ‘cost efektif’;3. Latihan Basis Kelompok (Walk-through Drill), kelompok MPKdan tim respon melaksanakan fungsi respon keadaandarurat secara nyata/aktual. Jenis latihan ini melibatkanlebih banyak personil dan lebih seksama;4. Latihan Fungsional (Functional Drills), jenis latihan inimenguji coba fungsi-fungsi khusus seperti respon medis,pemberitahuan keadaan darurat, prosedur komunikasi dan59

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanperingatan yang tidak perlu dilakukan pada waktu yangbersamaan;5. Latihan Evakuasi (Evacuation Drill), personil menjalani routeevakuasi menuju area yang ditetapkan untuk mengujiprosedur penghitungan seluruh personil; dan6. Latihan Skala Penuh (Full-scale Exercise), dirancang sebuahsituasi keadaan darurat yang semirip mungkin dengankondisi yang sesungguhnya. Jenis latihan ini melibatkanpersonil keadaan darurat lingkungan bangunan gedung,MPK dan pengaturan tentang respon komunitas.6. 3. Pelatihan Karyawan EstatPelatihan secara umum harus diarahkan kepada;1. Peran dan tanggung jawab individu;2. Informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakan protektif;3. Prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;4. Cara/sarana untuk mendapatkan anggota keluarga dalamkeadaan darurat;5. Prosedur tanggap darurat;6. Prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;7. Lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalamkeadaan darurat dan Penggunaannya; dan8. Prosedur penghentian peralatan dalam keadaan darurat(Emergency Shutdown Procedures).6. 4. Basis PelatihanBasis untuk pelatihan dapat menggunakan berbagai skenariodalam analisis kerentanan (vulnerable analysis).6. 5. Rencana PengamananRencana Pengamanan Terhadap Kebakaran harus mendapatevaluasi dan perubahan melalui kegiatan audit formal terhadapseluruh rencana yang diadakan sedikitnya sekali dalam setahun.60

6. 6. Umpan BalikPedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanEvaluasi terhadap pelatihan dan latihan dibutuhkan untukmendapatkan umpan balik yaitu:1. Tingkat keberhasilan pelatihan dengan melibatkan seluruhtingkat manajemen estat dalam evaluasi dan pemutakhiranrencana;2. Analisis kerentanan telah/belum mengidentifikasikekurangan sumber daya dan berbagai permasalahan;3. Tingkat pemahaman terhadap RTDK telah/belum sesuaidengan yang diajarkan pada saat latihan dan kejadianaktual;4. Personil yang terlibat dalam MPK dan RTDK telah/belummemahami tanggung jawabnya;5. Apakah rencana yang ada telah/belum sesuai denganperubahan lay-out yang terjadi pada fasilitas maupunproses;6. Foto aset dan catatan yang telah/belum diperbaharui;7. Fasilitas telah/belum mencapai sasaran pelatihan;8. Bahaya pada fasilitas telah/belum berubah;9. Nama, jabatan dan nomor telepon terakhir;10. Proses pada fasilitas telah/belum sesuai dengan langkahdalam MPK; dan11. Semua komunitas telah/belum dijelaskan tentang rencanaatau telah/belum dilibatkan dalam mengevaluasi rencana.6. 7. EvaluasiSelain butir 6.6 di atas, rencana dapat dievaluasi dan diubahsetelah terjadinya keadaan darurat.61

BAB IVMANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARANPADA BANGUNAN GEDUNGPedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanBAGIAN 1 : UNIT MANAJEMEN KEBAKARAN BANGUNANGEDUNG1. 1. Umum1. Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung wajibmelaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran,meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon, danpemulihan akibat kebakaran.2. Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung harusmemanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsiyang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedungtermasuk pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatanpemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secaraberkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapanpersonil terlatih dalam pengendalian kebakaran.3. Setiap bangunan umum termasuk apartemen, yangberpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luasminimal 5.000 m 2 , atau mempunyai ketinggian bangunangedung lebih dari 8 lantai, diwajibkan menerapkan MPK.4. Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40tempat tidur rawat inap, diwajibkan menerapkanMPK terutama dalam mengidentifikasi danmengimplementasikan secara proaktif prosespenyelamatan jiwa manusia.5. Khusus bangunan industri yang menggunakan,menyimpan, atau memroses bahan berbahaya danberacun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atauyang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m 2 , ataubeban hunian minimal 500 orang, atau dengan luasareal/site minimal 5.000 m 2 , diwajibkan menerapkan MPK.6. Bangunan gedung sebagaimana tersebut dalam butir 4, 5,dan 6 diwajibkan mempunyai seorang Fire Safety Manageryang bertanggungjawab atas penerapan MPK.62

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan7. Fire Safety Manager adalah sebuah jabatan kerja, dimanapemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harusmemenuhi persyaratan kompetensi dalam bidangpengamanan kebakaran bangunan gedung.8. Untuk bangunan selain yang disebutkan di atas sepertiinstalasi nuklir, militer, yang mempunyai risiko kebakarantinggi diatur secara khusus.1. 2. Sistem Proteksi Kebakaran1. Bangunan gedung harus diproteksi terhadap kemungkinanterjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksikebakaran.2. Bangunan gedung harus merawat dan memeliharakeandalan sistem proteksi yang ada, termasukkemampuan dan ketrampilan petugas dalam menanganipengendalian kebakaran tahap awal.3. Bangunan gedung termasuk bangunan rumah sakit harusmempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK)yang mencakup kesiapan dalam menghadapikemungkinan terjadinya kebakaran (fire response) secarabersama-sama dan terkoordinasi dari semua personil diberbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.4. Sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan harusdigunakan pada bangunan gedung mengacu padaketentuan/SNI yang berlaku.BAGIAN 2 : PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARANDALAM BANGUNAN GEDUNG DAN KESELAMATANJIWA2. 1. Prasarana Proteksi Kebakaran dan Keselamatan JiwaPrasarana proteksi bahaya kebakaran ditekankan pada:1. Cukup tersedianya sumber air sehingga memudahkanpemadaman api apabila terjadi kebakaran;63

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan2. Akses mobil kebakaran yang cukup sehinggamemudahkan mobil pemadam kebakaran bermanuvertanpa hambatan;3. Akses masuk ke dalam bangunan dengan penyediaanMaster Key, petugas pemandu jalan, atau cara lain; dan4. Sarana jalan ke luar/rute evakuasi yang tidak terhalang.2. 2. Sarana Proteksi KebakaranSarana proteksi kebakaran terdiri dari:1. Sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistemkomunikasi suara darurat;2. Sistem Pemadam Kebakaran;Sistem pemadam kebakaran dalam gedung terdiri dariAlat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem hidrankebakaran, sistem sprinkler kebakaran, dan lain-lain; dan3. Sistem pengendalian asap.BAGIAN 3 : ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNANGEDUNG3. 1. Organisasi Proteksi KebakaranUnsur pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunangedung terdiri penanggung jawab/FSM, personil komunikasi,pemadam kebakaran, penyelamat/paramedis, ahli teknik,pemegang peran kebakaran lantai (floor warden), dankeamanan (security).3. 2. Kewajiban Pemilik/Pengguna GedungPemilik/pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan MPKdengan membentuk organisasi penanggulangan kebakaranyang modelnya dapat berupa Tim Penanggulangan Kebakaran(TPK) yang akan mengimplementasikan Rencana PengamananKebakaran (Fire Safety Plan) dan Rencana Tindakan DaruratKebakaran (Fire Emergency Plan).64

3. 3. STRUKTUR ORGANISASIPedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanBesar kecilnya struktur organisasi penanggulangan kebakarantergantung pada klasifikasi risiko bangunan terhadap bahayakebakaran, tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan.Model struktur organisasi penanggulangan kebakaranbangunan gedung berikut tugas dan fungsinya sebagaimanalampiran 6.BAGIAN 4 : TATA LAKSANA OPERASIONAL4. 1. Umum1. Tata Laksana Operasional mencakup kegiatanpembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis risikobangunan gedung terhadap bahaya kebakaran,pembuatan dan pelaksanaan Rencana PengamananKebakaran (Fire Safety Plan), dan Rencana Tindak DaruratKebakaran (Fire Emergency Plan).2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pokok dalampembuatan dan pelaksanaan Rencana PengamananKebakaran (Fire Safety Plan) yang di dalamnya termasukRencana Tindak Darurat Kebakaran (Fire Emergency Plan)meliputi:a. Pengawasan dan pengendalian;b. Komunikasi;c. Keselamatan jiwa;d. Proteksi property;e. Lingkungan komunitas sekeliling;f. Pemulihan dan restorasi;g. Administrasi dan logistik;h. Sosialisasi dan edukasi;i. Pelatihan (training); danj. Latihan (drill).65

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan4. 2. Tim PerencanaanJumlah anggota tim perencanaan tergantung daripengoperasian fasilitas, persyaratan dan sumber daya.Pelibatan sekelompok orang dari berbagai area fungsi sepertiantara lain manajemen atasan, karyawan, SDM, teknik danpemeliharaan, K3 dan lingkungan, hubungan masyarakat,security, hukum, keuangan dan pengadaan, dan bagianpenjualan/pemasaran berpengaruh positif dari segi banyaknyainput didapat.Dipimpinnya tim perencanaan oleh pimpinan perusahaanmemperagakan komitmen perusahaan tentang pentingnyatim perencanaan.Pernyataan misi yang dibuat oleh pimpinan perusahaanmemperagakan komitmen perusahaan terhadap MPK.4. 3. Analisis Risiko Bangunan terhadap Bahaya KebakaranPengumpulan informasi tentang keandalan bangunan dankemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan keadaandarurat lainnya adalah langkah awal bagi kegiatan analisiskerentanan kebakaran dalam rangka menentukan kemampuanpenanganan keadaan darurat kebakaran.Informasi yang diperlukan diperoleh meliputi:1. Dokumen dari lingkungan internal seperti antara lain:a. Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan);b. Rencana Tindak Darurat Kebakaran (Fire EmergencyPlan);c. Program K3;d. Kebijakan terhadap lingkungan;e. Prosedur keamanan (security);f. Program asuransi;g. Rencana pengamanan bahan berbahaya;h. Manajemen risiko;i. Kebijakan penghentian mesin atau instalasi (shutdown);66

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanj. Manual karyawan;k. Prosedur keuangan dan pengadaan; danl. Proses penaksiran keselamatan.2. Informasi tentang potensi keadaan darurat, rencanarencanayang ada, dan sumber daya yang tersedia.Sumber informasi meliputi antara lain:a. Instansi Pemadam Kebakaran;b. Polisi;c. Dinas Pekerjaan Umum;d. PLN;e. Kantor Telepon;f. Intansi Medis Darurat;g. Badan Meteorologi dan Geofisika;h. PMI;i. Kantor Bupati/Walikota;j. Bappeda;k. Rumah Sakit;l. Kontraktor; danm. Pemasok peralatan darurat.3. Mengidentifikasi pengetahuan dan ketrampilan karyawan(medis, keteknikan, komunikasi, bahasa asing) yangmungkin diperlukan dalam keadaan darurat.4. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan baikpusat maupun daerah tentang; K3, lingkungan,kebakaran, keselamatan seismik, transportasi, RTRW dankebijakan perusahaan.5. Mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya internalyang meliputi personil, peralatan, fasilitas (pusatkomunikasi, ruang untuk briefing, area penampungan,area first aid, sanitasi), dan sistem penunjang/backupsystem.67

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan4. 4. Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (FireSafety Plan)Komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran yangmencakup Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran,Rencana Ketatagrahaan yang baik (Good Housekeeping Plan)dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (Fire EmergencyPlan) terdiri dari:1. Ringkasan yang memuat:a. Tujuan dari perencanaan (rencana);b. Kebijakan manajemen pengamanan kebakaranbangunan gedung atau fasilitas (policy);c. Kewenangan dan tanggung jawab personil kunci;d. Jenis (type) keadaan darurat yang dapat terjadi; dane. Lokasi dikelolanya kegiatan MPK.2. Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran,memuat :a. Prosedur inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan;b. Jadual inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan setiapsistem Proteksi kebakaran;c. Pembuatan laporan; dand. Penyimpanan catatan/arsip.3. Rencana Ketatagrahaan keselamatan kebakaran (firesafety housekeeping):a. Prosedur tatagraha dan pemberian izin terhadappekerjaan yang menggunakan panas (hot work);b. Jadual pelaksanaan kegiatan tata graha;c. Pembuatan laporan; dand. Penyimpanan catatan/arsip.4. Rencana Tindakan Darurat Kebakaran menjelaskandengan rinci tentang:a. Bagaimana bangunan gedung atau fasilitasnya akanmerespon keadaan darurat;68

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanb. Memuat rangkaian tindakan (prosedur) yang harusdilakukan oleh penanggung jawab dan penggunabangunan dalam keadaan darurat:1) Prosedur pemberitahuan keadaan darurat;2) Prosedur pelaksanaan pemadaman awal;3) Prosedur penghentian operasi fasilitas sebelumevakuasi;4) Prosedur evakuasi;5) Prosedur penyelamatan oleh personil khusus(P3K, membantu orang cacat, sakit, perempuanhamil, balita dan lansia untuk evakuasi);6) Prosedur penghitungan jumlah karyawan,penghuni dan pengunjung setelah selesainyaevakuasi;7) Prosedur pembuatan laporan pasca kebakaran;dan8) Rute evakuasi yang ditempatkan pada tempatstrategis di setiap lantai.c. Informasi penting sebagai berikut:1) Daftar nama orang atau instansi yang perludihubungi untuk diinformasikan tentang hal yangberkaitan dengan RTDK;2) Daftar panggil keadaan darurat (emergency call)dari semua personil yang harus dilibatkan dalammerespon keadaan darurat setiap waktu;3) Gambar bangunan dan peta tapak yangmenunjukan:a) Katub utilitas (utility shutoffs);b) Hidran kebakaran;c) Katup induk jaringan air;d) Katup induk gas;e) Jalur pipa gas;f) Saklar pemutus daya listrik induk (electricalshutoffs);g) Panel pembagi listrik utama (electricalsubstations);h) Saluran limbah;i) Lokasi dari setiap bangunan;69

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanj) Denah Lantai;k) Alarm kebakaran dan annunciators;l) Jalan ke luar;m) Tangga kebakaran;n) Rute evakuasi;o) Ruang akses terbatas (restricted);p) Bahan berbahaya;q) Ruang dan properti bernilai tinggi; danr) Daftar sumber daya (peralatan, pemasok,layanan).5. Situasi tertentu seperti misalnya ancaman bom, dapatmembutuhkan prosedur khusus bagi fungsi sebagaiberikut:a. Peringatan bagi karyawan dan pelanggan;b. Komunikasi dengan personil responder;c. Mengadakan evakuasi dan menghitung semua orangdalam bangunan;d. Mengelola kegiatan respon;e. Penggunaan pusat operasi keadaan darurat;f. Pemadaman kebakaran;g. Menghentikan pengoperasian bangunan;h. Melindungi catatan/dokumen vital; dani. Menyegarkan petugas operasi.6. Rencana Pengamanan Kebakaran dan dokumenpendukungnya serta informasi tentang sistem proteksikebakaran terpasang harus diserahkan kepada InstansiPemadam Kebakaran dalam bentuk soft copy (CompactDisk-CD) untuk kepentingan pembuatan perencanaan prakebakaran (pre-fire plan).70

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan4. 5. Implementasi Rencana Pengamanan TerhadapKebakaran1. Perencanaan keadaan darurat kebakaran harus menjadibagian dari budaya aman kebakaran (fire safety culture),dan persiapan menghadapi keadaan darurat kebakaranharus dibangun dengan:a. Pendidikan dan pelatihan personil;b. Kajian prosedur;c. Pelibatan seluruh tingkatan manajemen di semuabagian/departemen dan komunitas dalam prosesperencanaan;d. Menjadikan manajemen pengamanan kebakaransebagai bagian dari apa yang harus dilakukan olehsetiap personil setiap harinya (day-to-day basis); dane. Sosialisasi pada seluruh penghuni dan penggunabangunan gedung akan pentingnya aspek proteksikebakaran.2. Pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikanRencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK) kedalam pengoperasian bangunan gedung.3. Seluruh tingkatan manajemen korporat harus dilibatkandalam pengevaluasian dan pemutakhiran RencanaPengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK).4. Pada bangunan atau fasilitas tertentu, penanggung jawabbangunan dapat mewajibkan Setiap orang yang bekerjaatau mengunjungi fasilitas diwajibkan untuk mengikutibeberapa bentuk pelatihan berupa:a. Evacuation drill;b. Pelatihan teknis penggunaan peralatan bagi personilkeadaan darurat; danc. Diskusi berkala untuk mengkaji prosedur.71

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan5. Pemilik/pengguna bangunan gedung wajibmengembangkan rencana pelatihan dan informasi yangdibutuhkan oleh, karyawan, kontraktor, pengunjung, paramanajer dan lainnya berkenaan dengan peran dantanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimanaditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran(RTDK).6. Bentuk pelatihan antara lain dapat berupa:a. Sesi orientasi dan edukasi yaitu sesi diskusi yangdijadualkan secara tetap untuk penyediaan informasi,menjawab pertanyaan dan mengidentifikasikebutuhan dan kepentingan;b. Tabletop Exercise, anggota kelompok TPK bertemu diruang rapat untuk mendiskusikan tentang tanggungjawab mereka dan bagaimana mereka bereaksi dalamskenario keadaan darurat. Untuk mengidentifikasi halhalyang tumpang tindih dan membingungkansebelum mengadakan kegiatan pelatihan, ‘tabletopexercise’merupakan cara yang efisien dan ‘costefektif’;c. Walk-through Drill, kelompok TPK dan tim responmelaksanakan fungsi respon keadaan darurat secaranyata/aktual. Jenis latihan ini melibatkan lebih banyakpersonil dan lebih seksama;d. Functional Drill, jenis latihan ini menguji coba fungsifungsikhusus seperti respon medis, pemberitahuankeadaan darurat, prosedur komunikasi dan peringatanyang tidak perlu dilakukan pada waktu yangbersamaan;e. Evacuation Drill, personil menjalani route evakuasimenuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedurpenghitungan seluruh personil;72

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaanf. Full-Scale Exercise, sebuah situasi keadaan daruratyang sesungguhnya disimulasikan sedekat mungkin.Jenis latihan ini melibatkan personil keadaan daruratbangunan gedung, TPK dan organisasi responkomunitas.Contoh form bentuk pelatihan terdapat pada lampiran 7.7. Pelatihan karyawan secara umum harus diarahkankepada:a. Peran dan tanggung jawab individu;b. Informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakanprotektif;c. Prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;d. Cara/sarana untuk mendapatkan anggota keluargadalam keadaan darurat;e. Prosedur tanggap darurat;f. Prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;g. Lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalamkeadaan darurat dan penggunaannya; danh. Prosedur penghentian darurat peralatan/pengoperasian (Emergency Shutdown Procedures).8. Basis untuk pelatihan dapat menggunakan berbagaiskenario dalam analisis kerentanan (vulnerable analysis).9. Rencana Pengamanan Kebakaran harus dievaluasi dandikaji sedikitnya sekali dalam setahun. Beberapa hal/isuyang harus menjadi bahan pertimbangan adalah sebagaiberikut:a. Evaluasi dan kajian Tingkat keberhasilan RencanaPengamanan Kebakaran dilakukan dengan melibatkanseluruh tingkat manajemen;b. Analisis kerentanan telah/belum mengidentifikasikekurangan sumber daya dan berbagai permasalahan;c. RTDK sesuai dengan yang dipraktekkan pada latihan(drill) dan kejadian aktual;73

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaand. Personil yang terlibat dalam Rencana PengamananKebakaran dan RTDK telah memahami tanggungjawabnya;e. Apakah Rencana Pengamanan Kebakaran yang adasesuai dengan perubahan denah yang terjadi padafasilitas maupun proses;f. Foto aset dan catatan yang telah diperbaharui;g. Fasilitas telah mencapai sasaran pelatihan;h. Bahaya pada fasilitas telah berubah;i. Nama, jabatan dan nomor telepon terakhir;j. Proses pada fasilitas telah sesuai dengan langkahdalam Rencana Pengamanan Kebakaran; dank. Semua komunitas telah dijelaskan atau dilibatkandalam Rencana Pengamanan Kebakaran.10. Selain butir 9 di atas, Rencana Pengamanan Kebakarandapat dievaluasi, dikaji dan diubah pada waktu:a. Setelah drill pelatihan dan latihan;b. Setelah keadaan darurat terjadi;c. Ketika personil atau tanggung jawabnya berganti;d. Denah atau disain fasilitas berubah; dane. Kebijakan dan prosedur berubah.11. Audit sistem proteksi kebakarana. Audit Keselamatan Sekilas (Walk Through) dilakukansetiap 6 (enam) bulan sekali oleh paraoperator/teknisi yang berpengalaman.b. Audit Awal (Preliminary Audit) dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali dan dapat dilaksanakan olehoperator/teknisi setempat.c. Audit lengkap (complete audit) perlu dilakukan setiap5 (lima) tahun sekali oleh konsultan ahli yangditunjuk.12. Sosialisasi74

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di PerkotaanBAGIAN 5 : SUMBER DAYA MANUSIA5. 1. Umum1. Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia (SDM)disini adalah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatandan fungsi MPK bangunan gedung.2. Untuk mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien harusdidukung oleh tenaga-tenaga yang mempunyai dasarpengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang proteksikebakaran, meliputi:a. Keahlian di bidang pengamanan kebakaran (FireSafety);b. Keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K danMedik Darurat); danc. Keahlian di bidang manajemen.5. 2. Kualifikasi SDM1. Kualifikasi masing-masing jabatan dalam MPK harusmempertimbangkan kompetensi keahlian di atas (butir 5.1ayat 2), fungsi bangunan gedung, klasifikasi risikobangunan gedung terhadap kebakaran, situasi dan kondisiinfrastruktur sekeliling bangunan gedung.2. Sumber Daya manusia (SDM) yang berada dalam MPK inisecara berkala harus dilatih dan ditingkatkankemampuannya.5. 3. Klasifikasi SDMKlasifikasi SDM ditentukan berdasarkan struktur organisasikeadaan darurat sebagaimana diatur dalam pada Bagian 3tentang Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung.Hal-hal lain yang menyangkut persyaratan SDM sertapenyelenggaraan program diklat diatur tersendiri.75

BAB VPENUTUP1. Pedoman Teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukanoleh pemerintah kabupaten/kota, instansi pemadam kebakaran,pengelola gedung, dan instansi yang terkait dengan kegiatanpengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunanbangunan gedung dalam pencegahan dan penanggulangankebakaran, guna menjamin keamanan dan keselamatan kota,lingkungan, dan bangunan gedung terhadap kebakaran.2. Bangunan gedung yang dibangun sebelum pedoman teknis iniditetapkan, harus melakukan penyesuaian secara bertahap sesuaidengan situasi dan kondisi kabupaten/kota yang bersangkutandan ditetapkan oleh bupati/walikota.3. Disamping pedoman teknis tersebut di atas dapat digunakanPedoman/SNI terkait, terutama yang berhubungan denganpencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunangedung.76

LAMPIRAN 1Wilayah Manajemen KebakaranCONTOH PERHITUNGAN PENENTUAN KEBUTUHAN AIRUNTUK PEMADAMAN KEBAKARAN1. Pasokan Air Total (Total Water Supply)Sebuah bangunan gedung peruntukan gudang dengan tipekonstruksi rangka kayu ukuran panjang x lebar x tinggi 24,4 m x18,3 m x 6,1 m (80 ft x 60 ft x 20 ft). Di dekatnya berjarak 9,15 m(30 ft) terdapat bangunan peralatan ukuran 12,2 m x 6,1 m (40 ftx 20 ft). Volume bangunan dihitung adalah 2724 m 3 (96000 kubikft 3 ). Dengan demikian angka klasifikasi risiko kebakaran (ARK)adalah 5, angka klasifikasi konstruksi (AKK) adalah 1,5, dan faktorbahaya dari bangunan berdekatan (FB) adalah 1,5.Pasokan Air Minimum =VARKx AKK x FB ………………………. (1)Pasokan AirMinimum =80 x 60 x 205x 1,5 x 1,5 …. (2)= 43200 (US galon)= 163,5 (m 3 )2. Laju Pengiriman Air (Delivery rate)Meskipun apabila kebutuhan pasokan air total terpenuhi untuksebuah WMK, harus dipertimbangkan lokasi dari pasokan air.Kecuali pasokan tersedia di lokasi kebakaran, atau tersambung kesebuah sistem hidran, maka Instansi Pemadam Kebakaran perlumengangkut air dari lokasi pasokan ke titik keperluan. Panduanlaju pengiriman air untuk pemadaman kebakaran dalam galon danliter ditunjukkan pada tabel berikut:77

Tabel – 1.Laju Pengiriman Air berdasarkan pasokan air total yang diperlukanPasokan air total yangdiperlukanLaju pengiriman yangdiperlukan(liter) (galon) (liter/menit)(galon/menit)kurang dari9.459kurang dari2.499946 2509.460 – 37.849 2.500 –9.99937.850 –75.69975.700 ataulebih10.000 –19.99920.000 ataulebih1.893 5002.839 7503.785 1.000Panduan dalam Tabel – 1 ini hanyalah sebagai patokan.Pengalaman menunjukkan bahwa banyak bangunan/struktur dansituasi yang mempunyai potensi untuk melebihi aliran 3785 liter(1000 US gallon).3. Laju Penerapan Air (Application rate)Kebutuhan pasokan air total bersama dengan laju pengirimandidasarkan kepada jumlah maksimum air yang akan diperlukanuntuk mengendalikan sebuah kebakaran struktur/bangunan.Pemadaman yang berhasil bergantung kepada penerapan air keapi kebakaran secara cukup cepat untuk menyerap panas lebihcepat dari panas yang dihasilkan. Bila usaha pemadaman daripasukan pemadam kebakaran awal berhasil, kebakaran akandikendalikan dalam beberapa menit setelah kedatangan mereka,dan dapat dicegah dari penyebaran ke bagian struktur/bangunanyang belum terbakar.a. Laju penerapan air (dalam satuan liter) ditentukanberdasarkan rumus sebagai berikut:(Panjang x Lebar x Tinggi) meter0,7483= …. (liter/menit) …....(3)78

Sebagai contoh bangunan berukuran 24,4m x 18,3m x 6,1m,maka aliran air yang diperlukan adalah:24,4 x 18,3 x 6,10,7483= 3633 (liter/menit) = 960 US galonb. Laju penerapan air (dalam satuan US galon) ditentukanberdasarkan rumus sebagai berikut:(Panjang x Lebar x Tinggi) feet100= ..(US galon/menit)….(4)Sebagai contoh bangunan berukuran 80ft x 60ft x 20ft, makaaliran air yang diperlukan adalah:80 x 60 x 20100= 960 (US galon/menit)Bila dalam perhitungan dengan satuan galon diperoleh nilai 960,tetapi kebutuhan air yang diperlukan tersebut (sesuai Tabel – 1)yang direkomendasikan adalah sebesar 1.000 (US galon/menit).Bilamana ukuran panjang dilipatduakan sehingga menjadi 160dengan ukuran lainnya dibuat tetap (160 x 60 x 20) ft, makakebutuhan pasokan air total tersebut meningkat mencapai86.400 US galon.Selanjutnya bila dihitung laju penerapan air untuk bangunanyang berukuran lebih besar tersebut maka hasilnya adalah:160 x 60 x 20100= 1.920 (galon/menit) …………….. (5)Laju pengiriman air maksimum sebesar 1.000 (galon/menit)sebagaimana tercantum pada Tabel – 1 hanya mampu memasokkira-kira separuh dari jumlah air yang diperlukan untukmenanggulangi kebakaran pada bangunan gedung tersebut.Contoh ini memberikan ilustrasi bahwa kebutuhan pasokan airdiatas hanya maksimum yang ditentukan dalam standar. Hal inisering berlaku dalam melakukan operasi pemadaman kebakaranpada bangunan berukuran besar yang mengandungpermasalahan spesifik.79

4. Menghitung Potensi Pengangkutan Air untuk Pemadaman.Dua faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penerapanpasokan air dengan tangki adalah:a. Jumlah/kapasitas air yang diangkut oleh unit yang meresponspertama kali terhadap pemberitahuan kebakaran.b. Jumlah air yang diangkut secara terus menerus dan berulangkali.Dalam operasi lapangan pemadaman kebakaran, terutama untukmeningkatkan faktor keselamatan dan efisiensi waktu, seringinstansi pemadam kebakaran mengirimkan kendaraan pengangkutair (mobil tangki) ke sumber air melalui satu rute dan kembali kelokasi kebakaran melalui rute lain. Oleh karena itu, waktu yangditempuh oleh petugas pemadam untuk bergerak dari lokasikebakaran ke sumber air (T 1 ) dapat berbeda bila dibandingkandengan waktu kembali ke lokasi kebakaran (T 2 ). Pengurangankepadatan di jalan akan memberikan operasi yang lebih aman danmeningkatkan jumlah air yang benar-benar diangkut.Rumus yang tepat untuk menghitung kemampuan aliranmaksimum yang terus menerus (maximum continuous flowcapability) pada lokasi kebakaran adalah:Q =dimana:Q =V =A =VA + (T 1 + T 2 ) + B- 10 % V …………………. (6)kemampuan dalam mengeluarkan air secara terusmenerus dan maksimum (liter/menit) atau(galon/menit).kapasitas pasokan air oleh kendaraan pemadamdalam liter atau gallon.waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air)dalam menempuh perjalanan sejarak 61 m (200 feet),dalam rangka menghisap air dari sumber air ke mobiltangki dan kembali 61 m (200 feet) ke titik awal ataulokasi kebakaran.80

T1= Waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air)untuk menempuh perjalanan dari lokasi kebakaran kesumber air, dihitung dengan rumus:T1 = 0,65 + X D1 ………………………………….. (7)(Lihat Tabel 3 )T2= Waktu dalam menit untuk kendaraan pemasok airyang sama untuk menempuh perjalanan dari lokasikebakaran ke sumber air, dihitung dengan rumus:B =T2 = 0,65 + X D2 ……………………………………. (8)( Lihat Tabel 2 )Waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air)untuk menempuh jarak 61 m (200 feet), mengisikendaraan pemasok air di sumber air dan kembalimenempuh jarak 61 m (200 feet) ke lokasi kebakaran.-10 % Jumlah pasokan air (dikaitkan dengan kapasitaskendaraan pemasok air) yang dianggap tidak ada atauhilang karena kebocoran, kekurangan dalam pengisiandan proses pengangkutan yang tidak cermat.Waktu pengisapan/penyedotan air (A) dan waktupengisian/pengaliran air yang ditunjukkan dalam rumus (3) harusditentukan lewat pengalaman praktek dan kajian mendalamterhadap sumber-sumber air. Peralatan penunjang tidak perludioperasikan pada kondisi darurat untuk memperoleh waktuperjalanan (T), sebagaimana dihitung dengan rumus berikut:T = 0,65 + X D …………………………………….... (9)dimana :T = waktu dalam menit untuk menempuh perjalanansatu arahD = jarak yang ditempuh satu arahBilamana sarana pemadam dilengkapi dengan mesin, chasis,penyekat tangki air (baffling) dan rem yang cocok, makakecepatan konstan yang aman sebesar 56,3 km/jam (35 mph)secara umum dapat dipertahankan pada kondisi lalu lintas normaldan pada jalan umum. Pada kondisi dimana kecepatan ini tidak81

diperbolehkan, kecepatan konstan yang aman rata-rata harusdikurangi.Dengan menggunakan kecepatan konstan aman rata-rata sebesar56,3 km/jam (35 mph).X =60 60kecepatan konstan aman = = 1,7035 mphrata-rataNilai pra kalkulasi untuk harga X dengan memakai berbagai hargakecepatan dalam mph (km/jam) dengan dimasukkan ke rumusdiatas (T=0,65 + XD) adalah sebagai berikut:Tabel – 2Rumus (5) setelah dimasukkan harga XT = 0,65 + 1,7 DT = 0,65 + 2,0 DT = 0,65 + 2,4 DT = 0,65 + 3,0 DT = 0,65 + 4,0 Dkecepatankonstankecepatankonstankecepatankonstankecepatankonstankecepatankonstan35 mph 56,3 km/jam30 mph 48,3 km/jam25 mph 40,2 km/jam20 mph 32,2 km/jam15 mph 24,1 km/jamDengan rumus-rumus tersebut dapat dimungkinkan untukmerancang kapasitas air yang tersedia di setiap lokasi dalamsuatu wilayah. Sebagai contoh bagaimana menghitung air yangtersedia dari suatu sumber air dimana air tersebut harus diangkutke lokasi kebakaran dengan memakai rumus-rumus tersebut.Bila kapasitas tangki (V) adalah 5.678 liter (1.500 galon), makawaktu pengisian ke kendaraan pemasok air (A) adalah 30 menitdan waktu persiapan (B) air ke tangki portable adalah 4 menit.82

TABEL -3TABEL WAKTU - JARAK (DALAM MILES) DENGAN MEMAKAI KECEPATAN.KONSTAN AMAN RATA-RATA SEBAGAI T = 0,65 + 1,70 DJARAK(miles)(D)WAKTU(menit)(T)JARAK(miles)(D)WAKTU(menit)(T)JARAK(miles)(D)WAKTU(menit)(T)JARAK(miles)(D)WAKTU(menit)(T)0.00 0.65 4.10 7.62 8.20 14.59 12.30 21.560.10 0.82 4.20 7.79 8.30 14.76 12.40 21.730.20 0.99 4.30 7.96 8.40 14.93 12.50 21.900.30 1.16 4.40 8.13 8.50 15.10 12.60 22.070.40 1.33 4.50 8.30 8.60 15.27 12.70 22.240.50 1.50 4.60 8.47 8.70 15.44 12.80 22.410.60 1.67 4.70 8.64 8.80 15.61 12.90 22.580.70 1.84 4.80 8.81 8.90 15.78 13.00 22.750.80 2.01 4.90 8.98 9.00 15.95 13.10 22.920.90 2.18 5.00 9.15 9.10 16.12 13.20 23.091.00 2.35 5.10 9.32 9.20 16.29 13.30 23.261.10 2.52 5.20 9.49 9.30 16.46 13.40 23.431.20 2.69 5.30 9.66 9.40 16.63 13.50 23.601.30 2.86 5.40 9.83 9.50 16.80 13.60 23.771.40 3.03 5.50 10.00 9.60 16.97 13.70 23.941.50 3.20 5.60 10.17 9.70 17.14 13.80 24.111.60 3.37 5.70 10.34 9.80 17.31 13.90 24.281.70 3.54 5.80 10.51 9.90 17.48 14.00 24.451.80 3.71 5.90 10.68 10.00 17.65 14.10 24.621.90 3.88 6.00 10.85 10.10 17.82 14.20 24.792.00 4.05 6.10 11.02 10.20 17.99 14.30 24.962.10 4.22 6.20 11.19 10.30 18.16 14.40 25.132.20 4.39 6.30 11.36 10.40 18.33 14.50 25.302.30 4.56 6.40 11.53 10.50 18.50 14.60 25.472.40 4.73 6.50 11.70 10.60 18.67 14.70 25.642.50 4.90 6.60 11.87 10.70 18.84 14.80 25.812.60 5.07 6.70 12.04 10.80 19.01 14.90 25.982.70 5.24 6.80 12.21 10.90 19.18 15.00 26.152.80 5.41 6.90 12.38 11.00 19.35 15.10 26.3283

JARAK(miles)(D)WAKTU(menit)(T)JARAK(miles)(D)WAKTU(menit)(T)JARAK(miles)(D)WAKTU(menit)(T)Lanjutan Tabel-3JARAK(miles)(D)WAKTU(menit)(T)2.90 5.58 7.00 12.55 11.10 19.52 15.20 26.493.00 5.75 7.10 12.72 11.20 19.69 15.30 26.663.10 5.92 7.20 12.89 11.30 19.86 15.40 26.833.20 6.09 7.30 13.06 11.40 20.03 15.50 27.003.30 6.26 7.40 13.23 11.50 20.20 15.60 27.173.40 6.43 7.50 13.40 11.60 20.37 15.70 27.343.50 6.60 7.60 13.57 11.70 20.54 15.80 27.513.60 6.77 7.70 13.74 11.80 20.71 15.90 27.683.70 6.94 7.80 13.91 11.90 20.88 16.00 27.853.80 7.11 7.90 14.08 12.00 21.05 16.10 28.023.90 7.28 8.00 14.25 12.10 21.22 16.20 28.194.00 7.45 8.10 14.42 12.20 21.39 16.30 28.36Contoh PerhitunganJarak dari lokasi kebakaran (D1) ke sumber air adalah 3,38 km (2,10miles) saat kendaraan pemasok air kembali ke lokasi kebakaranmelalui jalan yang berbeda, jarak (D2) dari sumber air ke lokasikebakaran adalah 2,9 km (1,80 miles).PenyelesaianPertama-tama hitung T1, yaitu waktu yang diperlukan mobil pemasokair menempuh jarak dari lokasi kebakaran ke sumber air dan T2,waktu untuk menempuh jarak dari sumber air kembali ke lokasikebakaran.Karena kondisi cuaca dan kondisi jalan yang dilaluinya baik, makakecepatan rata-rata kendaraan pemasok air bergerak dari lokasikebakaran ke sumber air adalah 56,3 km/jam (35 mph).Oleh karena itu, makaT1 = 0,65 + 1,70 D1T1 = 0,65 + (1,70 x 2,10)84

T1 = 0,65 + 3,57T1 = 4,22 menit (Lihat Tabel 3)Pada kecepatan konstan sebesar 56,3 km/jam (35 mph) kendaraanpemasok air menempuh jarak 3,38 km (2,1 mph) dan akan memakanwaktu 4,22 menit.Oleh karena adanya lampu tanda lalu lintas dll, maka kecepatan rataratakendaraan pemasok air yang bergerak antara lokasi kebakarandengan sumber air adalah 48,3 km/jam (30 mph).SelanjutnyaT= 0,65 + X D2Pada 30 mphX= 2,10D2= 1,80 milesT2= 0,65 + 2,10 x 1,80T2= 0,65 + 3,60T2= 4,25 menitSubstitusi ke RumusVQ =A + (T1 + T2) + B- 10% VDimana:Q = kemampuan aliran terus-menerus maksimum dalamgpm dengan V = 1.500 gallonA = 3,0T1 = 4,22T2 = 4,25B = 4,0Q =1.5003,0 + (4,22 + 4,25) + 4,0- 10% V85

Q =1.5003,0 + 8,47 + 4,0- 10%VQ =1.50015,47- 10% VQ = 97 – 10% = 87 gpm, kemampuan aliran maksimumyang terus menerus yang tersedia dari kendaraanpemasok air berkapasitas 1.500 galon.86

LAMPIRAN 2NO.PERUNTUKAN BANGUNANTabel 2-1.Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 3.1. Pabrik tepung2. Minyak hidrolik mudah terbakar3. Pabrik pemintalan kapas4. Pengecoran logam5. Pabrik dan penyimpanan bahan peledak dan piroteknik6. Pabrik biji padi-padian7. Pengecatan/penyemprotan dengan cairan mudah terbakar8. Pelapisan/pencelupan9. Pabrik minyak biji rami10. Perakitan rumah modular11. Pengolahan metal (metal extruding)12. Pabrik plastik13. Pabrik plywood dan semacamnya14. Percetakan menggunakan tinta mudah terbakar15. Daur ulang karet16. Penggergajian kayu17. Percetakan menggunakan tinta mudah terbakar18. Tempat penyimpanan jerami19. Pelapisan furnitur dengan busa plastikTabel 2-2.Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 4.1. Kandang kuda komersial2. Gudang bahan bangunan3. Pusat perbelanjaan4. Ruang pamer, auditorium dan teater87

NO.PERUNTUKAN BANGUNAN5. Tempat penyimpanan bahan pangan6. Terminal pengangkutan7. Pertokoan/perdagangan8. Pabrik kertas dan pulp9. Pemrosesan kertas10. Pelabuhan11. Bengkel12. Pabrik dan penyimpanan produk karet13. Gudang untuk: furnitur, umum, cat, kertas dan minumankeras dan produk kayuTabel 2-3.Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 5.1. Tempat hiburan2. Pabrik pakaian3. Gudang pendingin4. Gudang kembang gula5. Gudang hasil pertanian6. Binatu Ruang pamer dagang7. Pabrik produk kulit8. Perpustakaan (dengan gudang buku yang besar)9. Kios sablon10. Toko mesin11. Toko besi12. Kebun bibit13. Pabrik farmasi14. Percetakan15. Rumah makan16. Pabrik tali17. Pabrik gula18. Penyamakan (kulit)88

NO.PERUNTUKAN BANGUNAN19. Pabrik tekstil20. Gudang tembakau21. Bangunan kosongTabel 2-4.Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 6.1. Gudang/pabrik senjata2. Garasi parkir mobil3. Pabrik roti4. Salon kecantikan dan potong rambut5. Pabrik minuman/bier6. Ruang boiler7. Pabrik bata, ubin dan produk tanah liat8. Pabrik kembang gula9. Pabrik semen10. Rumah ibadah11. Pabrik susu12. Tempat praktek dokter13. Pabrik elektronik14. Tungku / dapur15. Pabrik pakaian bulu hewan16. Pompa bensin17. Pabrik gelas18. Kandang kuda19. Kamar mayat20. Gedung pemerintah21. Kantor pos22. Rumah pemotongan hewan23. Kantor telepon24. Pabrik produk tembakau25. Pabrik arloji / perhiasan89

NO.PERUNTUKAN BANGUNAN26. Pabrik anggurTabel 2-5.Bangunan Dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 7.1. Apartemen2. Universitas3. Kelab4. Asrama5. Perumahan6. Pos kebakaran7. Rumah sakit8. Hotel & motel9. Perpustakaan (kecuali gudang buku)10. Museum11. Rumah Perawatan12. Perkantoran13. Kantor polisi14. Penjara15. Sekolah16. Teater tanpa panggung90

LAMPIRAN 3LAKUKAN ANALISIS RESIKOLAKUKAN ANALISIS RESIKOIDENTIFIKASI LOKASI POS YANGADA IDENTIFIKASI DAN PLOT AREA LOKASI JANGKAUAN POS YANGADA DAN PLOT AREA JANGKAUANPLOT AREA JANGKAUAN SISTEMPLOT HIDRAN AREA JANGKAUAN YANG ADA SISTEMHIDRAN YANG ADAPLOT AREA JANGKAUAN MOBILTANKI PLOT DAN AREA TITIK JANGKAUAN PENGISAPAN MOBIL AIRTANKI DAN YANG TITIK ADA PENGISAPAN AIRYANG ADALAKUKAN EVALUASI TINGKATKEMAMPUAN LAKUKAN EVALUASI PASOKAN TINGKAT AIRKEMAMPUAN KESELURUHAN PASOKAN AIRKESELURUHANINVENTARISASI SARANA DANPERALATAN INVENTARISASI IPK – SARANA EVALUASI DANPERALATAN ORGANISASI IPK DAN – DANA EVALUASIORGANISASI DAN DANAEVALUASI DAN TENTUKANTINGKAT EVALUASI KEMAMPUANDAN TENTUKANKENDARAAN TINGKAT PASOKAN KEMAMPUAN AIRKENDARAAN PASOKAN AIRLAKUKAN UJI POMPA DAN HIDRANLAKUKAN UJI POMPA DAN HIDRANLAKUKAN ANALISIS UNTUKPOTENSI LAKUKAN BAHAYA ANALISIS KHUSUS UNTUKPOTENSI BAHAYA KHUSUSTETAPKAN POS OPERASIONAL PEMADAMANTETAPKAN POS OPERASIONAL PEMADAMANLAKUKAN ANALISIS UNTUK RTRWLAKUKAN KAB./KOTA ANALISIS UNTUK RTRWKAB./KOTAINVENTARISASI PRASARANA DANSARANA INVENTARISASI KAB./KOTA PRASARANA - EVALUASI DANSARANA DAN TENTUKAN KAB./KOTA TINGKAT - EVALUASIDAN KEMAMPUANTENTUKAN TINGKATKEMAMPUANEVALUASI PENCEGAHANKEBAKARAN EVALUASI PENCEGAHANKAB./KOTAKEBAKARAN KAB./KOTATETAPKAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDARTETAPKAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDARSIAPKAN / SUSUN RIK DENGAN MENGEVALUASIKEKUATAN SIAPKAN DAN / SUSUN KELEMAHAN RIK DENGAN SERTA MENGEVALUASIREKOMENDASIKEKUATAN DAN KELEMAHAN SERTA REKOMENDASIMENYIAPKAN DANA JANGKA PANJANG DAN DANAMENYIAPKAN DANA OPERASI JANGKA PANJANG DAN DANAOPERASIPENYIAPAN / PENYEDIAAN PELATIHAN UNTUK SEMUAPENYIAPAN / PENYEDIAAN PERSONIL PELATIHAN UNTUK SEMUAPERSONILEVALUASI PERIODIK SEBAGAI UMPAN BALIKEVALUASI PERIODIK SEBAGAI UMPAN BALIKGambar 2.1. Bagan Alir Untuk Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota (RISPK)91

LAMPIRAN 4Model Contoh Penyusunan Pre-fire PlanI. Pendahuluan1. Pengantar;Manajemen kegiatan pencegahan kebakaran dan pra-insiden,sering disebut sebagai “preplanning” dan/atau “pre-fireplanning”. Kedua hal ini memang berhubungan, namunberbeda. Dari perspektif pencegahan kebakaran, dianggapbahwa sebuah insiden dapat terjadi dan diupayakan agartidak terjadi. Manajemen pra-insiden beranggapan bahwasesuatu insiden telah terjadi dan dengan menggunakantaktik dan strategi, serta mengkoordinasikan sumberdaya, dampak insiden kepada jiwa manusia danproperti akan dapat diminimasi. Penghubung kedua haltersebut adalah edukasi. Petugas penyuluh (edukator) InstansiPemadam Kebakaran (IPK) berusaha menjelaskan kepadamasyarakat tentang bagaimana mencegah kebakaran dankeadaan darurat lainnya, dan pada waktu yang bersamaanmenjelaskan tentang tindakan tepat yang harus diambilsekiranya terjadi suatu keadaan darurat.Manajemen pra-insiden dapat sederhana seperti ketikapimpinan pasukan kebakaran memutuskan titik hidran yangharus disambungkan dengan slang pada sebuah bangunangedung, dan dapat tidak sederhana atau kompleks ketikamengkoordinasian banyak instansi dari berbagai wilayah hukum.Terlepas dari lingkupnya, manajemen pra-insiden harusmerupakan upaya kolaborasi dari semua divisi/bagian padasebuah IPK dan melibatkan instansi lain bila perlu.2. Menentukan bangunan yang harus dibuatkan Pre-fire plan nya;Idealnya, seluruh bangunan gedung dalam sebuah wilayahtertentu tersedia pre-fire plan nya. Seluruh informasi dari prefireplan disimpan dalam database yang masif. Informasi inisiap untuk digunakan oleh “emergency reponders” melalui“mobile data terminals” yang terpasang di setiap kendaraanoperasional. Namun, meski sistem ini telah tersedia,pengadaannya yang membutuhkan dana yang tidak sedikit,92

mengakibatkan sebagian besar data yang dikumpulkan dalamproses manajemen pra-insiden tersimpan dalam bentuk“hardcopy”. Untuk alasan praktis seperti penyimpanan, staf,dan kendala waktu, IPK harus membuat prioritas tentangbangunan-bangunan gedung yang perlu dibuatkan pre-fireplannya. Beberapa pertimbangan yang harus diambil adalahsbb.;• Kelas penggunaan bangunan gedung (occupancy);• Kemungkinan dan macam kebakaran;• Bahaya terhadap jiwa dan pemadam kebakaran;• Sifat kegiatan dari penggunaan bangunan gedung;• Paparan (exposure) terhadap area sekeliling;• Kompleksitas operasi pemadaman kebakaran; dan• Sumber daya yang dibutuhkan.Bangunan gedung dan lingkungannya seperti bangunanbertingkat tinggi, hotel, mal, sentra ekonomi/pusatperdagangan, bangunan industri besar, depo bahan bakar, dankompleks apartemen harus mendapat prioritas. Bangunanbangunantersebut sering disebut sebagai “target hazards”,mengindikasikan adanya bahaya terhadap jiwa manusia yanglebih besar dari rata-rata atau kompleksitas operasi pemadamanyang diprakirakan.3. Kunjungan/pemeriksaan bangunan (Site Visit)Langkah pertama dalam proses penyusunan pre-fire planadalah mengadakan kunjungan atau inspeksi ke bangunangedung yang telah diputuskan untuk dibuatkan pre-fire plannya. Inspeksi untuk kepentingan manajemen pra-insidendibedakan dengan inspeksi pencegahan kebakaran. Inspeksimanajemen pra-insiden dilakukan untuk mengumpulkan faktadari perspektif strategi operasional yang berguna bagi pemadamkebakaran. Inspeksi pencegahan kebakaran ditujukan untukmenjamin pemenuhan peraturan kebakaran (fire code).Ketika melakukan inspeksi bangunan dalam konteks manajemenpra-insiden, pemadam kebakaran harus mengumpulkaninformasi tentang dapatnya “emergency responders”melaksanakan tugas dengan efektif pada semua tingkatansituasi di bangunan dan lingkungannya. Sekurang-kurangnya93

informasi yang harus diperoleh dan didokumentasikan adalahsbb.;• Klasifikasi penggunaan bangunan gedung;• Tipe konstruksi bangunan gedung;• Ukuran bangunan, tinggi, dan jumlah lantai;• Sistem “ke luar” (bagaimana petugas dapat ke-luarbangunan gedung);• Proteksi kebakaran terpasang;• Aksesibilitas tapak dan interior bangunan;• Masalah exposure (terpapar panas dari objek terbakar);• Penggunaan bahan-bahan berbahaya dan tempatpenyimpanannya;• Personil bangunan dan isu keselamatan petugas pemadamkebakaran;• Kepentingan pemadaman kebakaran secara umum; dan• Ruang tertentu yang tidak boleh terkena air pemadaman(berisi Bahan-bahan berbahaya tertentu, peralatanbermuatan listrik, dll).4. Gambar (diagrams)Bagian penting dalam proses manajemen pra-insiden adalahgambar tapak, gambar bangunan gedung atau gambarpenggunaan bangunan. Ketika inspeksi bangunan dalam rangkapengumpulan informasi, gambar diperagakan dalam bentukgrafis. Gambar tapak dan denah lantai harus termasuk dalamgambar yang dipresentasikan baik berupa denah maupungambar potongan dengan menggunakan simbol-simbol yangbaku, dan berskala.Gambar tapak harus mencakup perimeter bangunan gedungdan lingkungannya, jalan keliling, titik akses ke tapak danbangunan gedung, hidran kebakaran halaman, katup seksionalsaluran air induk, katup kendali sprinkler berikut koneksinya,pagar perintang, pintu-pintu gerbang atau hambatan-hambatanyang dapat merintangi pergerakan kendaraan, pangkalansementara (“staging areas”), dan lokasi-lokasi untukpenempatan apparatus.Denah-denah lantai harus mencakup tata-letak keseluruhanbagian dalam bangunan, lantai per lantai. Pada gambar terdapatinformasi tentang bahaya tinggi bagi keselamatan jiwa, sistem-94

sistem untuk ke luar, fitur-fitur proteksi bahaya kebakaran,penggunaan bahan-bahan berbahaya dan area-areapenyimpanannya, tipe konstruksi, bukaan atap, tangga dan lift,dan informasi terkait lainnya.5. Dokumen AkhirPre-fire Plan tidak berguna jika disimpan dalam komputerpribadi (Personal Computer/PC) seseorang. Pre-fire Plan harusdibawa dalam mobil komando dan semua kendaraan operasionalDengan dibawa dalam kendaraan operasional Pre fire plantersebut dapat diimplementasikan. Pelatihan berkala padasebuah lokasi tertentu dengan mempergunakan pre-fire planakan membuat pemadam kebakaran tidak saja terlatihketrampilannya , tetapi juga mengenal baik fasilitas-fasilitasyang ada dalam wilayah tanggung jawabnya, danmemutakhirkan manajemen pra-insiden bila perlu.95

II. Contoh Pre-Fire PlanningInstansi PemadamKebakaranPre –Fire PlanningSOP .10/10/..2008....Pre-Fire Planning (model contoh)a. TujuanDalam rangka bersiap diri menghadapi insiden daruratkebakaran, IPK telah memberlakukan sebuah program “pre-fireplanning”. Tujuan dari program ini adalah mengidentifikasisemua “target hazards” dalam wilayah kota danmengembangkan pre-fire plan kepada wilayah kota tersebut.Program akan menyajikan informasi yang terstruktur danfamiliarisasi bahaya-bahaya yang teridentifikasi untukkepentingan pasukan pemadam kebakaran.b. LingkupAspek-aspek perencanaan pra-insiden dan proses-prosesrefamiliarisasi yang diadakan oleh personil pemadam kebakaran.c. Identifikasi BahayaPre-fire plan harus dibuat bagi bangunan gedung ataupenggunaan bangunan yang dapat dianggap “target hazards”.Sebuah “target hazard” mempunyai karakteristik khusus sepertijiwa manusia, nilai properti, produk (misal; bahan-bahanberbahaya), atau karakteristik lainnya yang membuat pre-fireplan penting untuk dipersiapkan. Kepala Sektor pemadamkebakaran harus memilih bangunan gedung atau penggunaanbangunan yang memenuhi kriteria “target hazards”. KepalaWilayah pemadam kebakaran harus mengkaji daftar propertiyang diajukan untuk pembuatan pre-fire plan nya untukmenjamin pemenuhan kriteria dan pemrioritasan. Salinan daftarfinal harus dikirim kepada Kepala Dinas.d. Klasifikasi Target Hazard1). Target Hazards Besar (Major)• Fasilitas Rumah Sakit;96

• Mal;• Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan;• Setiap fasilitas penggunaan bangunan sebagaimanaditentukan oleh Kepala Wilayah; dan• Lingkungan dengan bahan-bahan berbahaya(diidentifikasi dan diinspeksi oleh Tim Bahan-BahanBerbahaya (B3).2) Target Hazards• Tempat pertemuan umum besar (lebih dari 500 orang);• Tangki timbun bahan bakar (flammable dancombustible) padat, cair, dan gas;• Sekolah;• Pusat Pertokoan;• Bangunan gedung tinggi;• Hotel;• Tempat peribadatan;• Setiap penggunaan bangunan yang berbahayasebagaimana ditentukan oleh Kepala IPK; dan• Komplek apartemen/condominium/rusunawa/ rusunami.Pengkategorian ini tidak mengesampingkan pertimbanganKepala Sektor dan Kepala Wilayah IPK mengenai bahayadari sebuah penggunaan bangunan khusus sebagaimanaditentukan oleh potensi kerugiannya yang signifikan baikjiwa dan atau properti.e. Waktu Pengulangan (Frequency)Pre-fire planning merupakan sebuah kegiatan tambahan bagiregu-regu pemadam kebakaran dalam basis per tahun.Kebijakan dalam pre-fire planning ini tidak bermaksud bahwabangunan gedung dan penggunaan bangunan yang tidaktermasuk sebagai “target hazards” dibuatkan pre-fire plan nyasebagai sebuah kegiatan “membuat pekerjaan”. Jika semua“Target Hazards” telah mempunyai informasi yang lengkapdalam pre-fire plan masing-masing, maka harus diadakan kajianterhadap semua pre-fire plan eksisting sebagai bagian dariproses refamiliarisasi.97

f. Hal yang harus diperhatikan dalam kunjungan/inspeksiUntuk menjamin keberhasilan, sebelum melaksanakan tugaskunjungan/inspeksi dalam rangka pembuatan Pre-fire planningdibutuhkan beberapa pertimbangan perencanaan. Berikutadalah berbagai hal yang harus dipertimbangkan ketikamelaksanakan kegiatan:1. Diperolehnya izin untuk melangsungkan pre-fire plandengan kegiatan aktual. Penjelasan kepada “kontak person”tentang keperluan pre-fire planning dan bagaimana pre-fireplanning tersebut akan berguna saat terjadi keadaandarurat kebakaran pada fasilitas mereka;2. Sebelum membuat pre-fire planning, personil telahdipersiapkan untuk membuat pre-fire plan yang lengkap danakurat;3. Selama kunjungan/inspeksi personil mengenakan seragamkunjungan;4. Membawa notebook dan peralatan lain untuk mencatat danmengukur;5. Tim inspeksi harus terdiri tidak kurang dari tiga orang. Bagibangunan gedung yang besar dengan penggunaan yangberagam jumlah orang dapat disesuaikan dengan waktuyang disediakan;6. Personil diingatkan agar berlaku sopan kepada penggunabangunan gedung; jika pengguna bangunan tidak koperatif,jangan paksakan untuk koperatif;7. Kunjungan/inspeksi pre-fire plan, bukan inspeksipencegahan kebakaran. Masalah yang teridentifikasipenanganannya oleh biro inspeksi;8. Pemadam kebakaran harus familiar dengan SOP dan bahanbahanyang berkaitan dengan pre-fire planning; dan9. Sebelum meninggalkan bangunan yang dikunjungi, periksakesempurnaan dan akurasi semua informasi untukmeminimasi berulangnya kontak untuk mendapatkaninformasi yang hilang. Periksa semua lembar data untukmenjamin telah didapatnya data yang diperlukan.98

g. Menyempurnakan Pre-Fire PlanInformasi UmumUntuk menyempurnakan seluruh pre-fire plan agar mengikutiinstruksi berikut:1. Agar menyediakan seluruh informasi (Data sheet, Site plan,Floor plan, Roof plan) yang dibutuhkan;2. Gambar harus rapih dengan ukuran yang memadai. Jikadibuat berskala, cantumkan skala yang dipakai;3. Situasi –situasi yang tidak terliput dalam SOP tetapi menurutanda penting untuk pre-fire plan harus dicatat dalam plan;4. Simbol baku perlu ditetapkan. Situasi yang tidak biasa harusdicatat agar simbol baru dapat dikembangkan biladiperlukan; dan5. Arah mata angin harus ditandai pada semua gambar.h. Lembar data (Data sheet)Lembar data merupakan bagian pre-fire plan yang berisiinformasi terinci tentang fakta-fakta yang berkaitan denganbangunan gedung. Karena bangunan gedung beragam dalamkompleksitasnya, digunakan diskresi untuk menyelesaikannya.Referensi bahan konstruksi dapat dicari pada Puslitbangkim-Departemen PU. Informasi terkait yang dibutuhkan meliputi:• Tanggal dan nama personil yang menyempurnakan pre-fireplan;• Nama dan alamat bangunan gedung;• Nama dan alamat pemilik/pengelola;• Informasi Asuransi;• Pemberitahuan keadaan darurat;• Peralatan proteksi kebakaran;• Macam utilitas bangunan gedung dan penghentiannya; dan• Informasi lift.i. Tapak Bangunan (Site Plan)Tapak bangunan adalah sebuah tinjauan luas dari area sekeliling(sedikitnya 30 m keliling bangunan gedung ke segala arah).Aksesibilitas, masalah landscape, exposure, dll. adalah beberapafaktor yang harus dijadikan perhatian dalam penggambaran.Simbol baku sebaiknya dipergunakan. Deviasi harus dicatat99

dalam gambar asli. Pada bangunan besar yang digunakan untukmal, sentra-sentra ekonomi dsb.nya tapak bangunan dapatterbagi dalam kelompok-kelompok penggunaan bangunan yangmemakai batas-batas alami atau logika seperti dinding tahanapi, sayap timur, ujung utara, dll. Kriteria kesempurnaanpenggambaran sbb.;1. Dimensi bangunan gedung dan jarak harus diberi tandadengan jelas;2. Peta harus mempunyai arah mata angin;3. Pencantuman lokasi dan nama jalan;4. Penandaan lokasi hidran kebakaran, ukuran pipa penyalur,pipa tegak, dsb.nya;5. Tandai lokasi penghisapan air kebakaran, jarak dan masalahaksesibilitasnya;6. Tunjukan lokasi area tanki timbun dan bahan-bahanberbahaya lainnya;7. Harus dicakup tentang masalah exposure;8. Tunjukan jalur kawat listrik, dan hambatan-hambatan ataslainnya;9. Fitur landscape yang berkaitan dengan tapak agar dicakupjika perlu; dan10. Dinding-dinding tahan api.j. Denah Lantai (Floor Plan)Pre-fire plan harus menggambarkan faktor-faktor interior yangmempengaruhi operasi pemadaman kebakaran. Gambar harusdibuat seakurat mungkin. Simbol baku sebaiknya digunakan.Kriteria kesempurnaan penggambaran sbb.;1. Arah mata angin;2. Dimensi lengkap dan atau diberi skala;3. Penggunaan ruang/kamar;4. Jalan-jalan ke luar dan jendela;5. Tunjukan bagian muka bangunan gedung;6. Masalah-masalah khusus/ ke-tidak-biasa-an;7. Lantai-lantai dengan denah yang berbeda harus digambardalam lembar yang terpisah;100

8. Penutup/penghenti utilitas bangunan dan koneksinya;9. Dinding tahan api dan pintu kebakaran;10. Lift dan ruang kontrolnya;11. Tangga;12. Sistem alarm kebakaran dan panel-panel kontrolnya; dan13. Sistem pemadaman kebakaran dan panel kontrol sertaruang kontrolnya.k. Denah Atap Bangunan (Roof plan)Gambar/diagram atap bangunan gedung menyajikan informasiyang relevan bagi kemungkinan operasi pada atap bangunangedung, termasuk untuk kepentingan ventilasi dan rescue.Kriteria kesempurnaan penggambaran sbb.;1. Semua fitur pada atap bangunan gedung harus dicatat danmengguna simbol bila mungkin;2. Dimensi harus tercakup- khususnya ketinggian dari parapet,“false front”, kemiringan atap (tipe mansard), bangunandengan multi level flat roof; dan3. Arah mata angin disertai.l. Proses Pre-Fire PlanHarus dibuat copy dari pre-fire plan lengkap, sebuah copyakan dimiliki oleh regu pemadam kebakaran (ditempatkandalam tempat buku pre-fire plan pada kendaraan), sebuah copyuntuk Kepala Wilayah, yang asli diteruskan ke bagian terkaitpada kantor pusat. Daftar induk pre-fire plan harusdikembangkan dan dimutakhirkan setiap tahun, dan harusdigunakan oleh Kepala Wilayah dan Kepala Sektor dalammemprioritaskan dan mengelola proses refamiliarisasi.m. Proses RefamiliarisasiInformasi umumGuna dari proses ini adalah untuk merefamiliarisasi personilpemadam kebakaran yang mempunyai tanggung jawabkewilayahan dengan target hazards, dan menjamin plannyatelah lengkap dan mutakhir. Proses ini diselenggarakan dalambasis tahunan. Borang-borang untuk catatan kunjungan kebangunan gedung harus dilengkapi dalam periode waktu satu101

tahun dan harus dikirim ke bagian terkait pada kantor pusatpaling lambat dalam waktu lima belas hari setelah satu tahunberakhir. Semua perubahan pre-fire plan di sepanjang tahunharus diteruskan ke bagian terkait pada kantor pusat untukdimasukkan ke dalam arsip induk.Target Hazards Besar: Kunjungan/inspeksi pre-fire plan harusdiadakan oleh seluruh tiga shift regu pemadam kebakarandalam setahun. Pertanggungjawaban pemutakhiran pre-fire planharus dibagi sama oleh ketiga shift pemadam kebakarantersebut.Target hazards : Kunjungan/inspeksi pre-fire plan diadakanhanya oleh satu shift regu pemadam kebakaran dalam setahun,dan memberitahu setiap perubahan pada pre-fire plan kepadadua shift regu pemadam kebakaran lainnya. Daftar TargetHazards harus dibagikan di antara ke-tiga shift regu pemadamkebakaran pada bulan Januari untuk memberikan waktu yangcukup dalam setahun bagi perencanaan yang lebih baik danpenugasan harus digilir/dirotasikan dari tahun ke tahun untukmenjamin seluruh personil sektor pemadam kebakaran menjadifamiliar dengan target hazard .Mengimplementasikan sebuah perubahan dalam daftar targethazard yang ada harus terlebih dahulu dengan membuatpermohonan untuk penambahan atau penghapusan sebuahpenggunaan bangunan khusus oleh regu yang membuat pre-fireplan. Cerita singkat garis besar permohonan ditanda-tanganioleh Kepala Sektor dan Kepala Wilayah, diteruskan kepadabagian terkait pada kantor pusat untuk dikaji. Catatan tertulisyang kembali kepada regu pemadam kebakaran awalmengindikasikan persetujuan atau penolakan permohonan.Diperiksa oleh:Kepala Instansi Pemadam Kebakaran..102

LAMPIRAN 5TABEL ANALISA KERENTANANSemakin Kecil Nilainya, Semakin Baik103

LAMPIRAN 6CONTOH MODEL STRUKTUR ORGANISASI TPK BANGUNANGEDUNG1. Bentuk struktur organisasi TPK tergantung pada situasi dankondisi bangunan gedung masing-masing, dan klasifikasi risikobangunan terhadap bahaya kebakarannya.2. Bila terdapat unit bangunan lebih dari satu, maka setiap unitbangunan gedung mempunyai TPK masing-masing dan dipimpinoleh Koordinator TPK Unit Bangunan.3. Struktur organisasi TPK antara lain terdiri dari:a. Penanggung jawab TPK.b. Kepala Bagian Teknik Pemeliharaan, membawahi:1). Operator ruang monitor dan komunikasi;2). Operator lif;3). Operator listrik dan genset;4). Operator air conditioning dan ventilasi; dan104

5). Operator pompa.c. Kepala Bagian Keamanan, membawahi:1). Tim Pemadam Api (TPA);2). Tim Penyelamat Kebakaran (TPK); dan3). Tim pengamanan.105

106

4. Tugas dan Fungsi TPKa. Penanggung Jawab TPK1). Tugas:a). Mengkoordinasikan pelaksanaan MPK.b). Melaksanakan penyusunan program pengamananterhadap bahaya kebakaran pada bangunan secaraberkesinam-bungan.c). Melaksanakan penyusunan program peningkatankemampuan personil.d). Melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperolehunsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran.e). Melaksanakan koordinasi penanggulangan danpengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran.f). Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuksetiap tindakan pengamanan terhadap bahayakebakaran pada bangunan.g). Melaksanakan penyusunan dan pendokumentasianlaporan mengenai pelaksanaan yang berkaitandengan MPK pada bangunan.h). Membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruhterhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dansekuriti pada bangunan.2). Fungsi:a). Pelaksanaan pembentukan organisasi TPK.b). Pelaksanaan penyusunan rencana strategi sistempengendalian kebakaran.c). Pelaksanaan pengadaan latihan pemadam kebakaransecara periodik dengan melibatkan seluruh penghunigedung.d). Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahandan penanggulangan kebakaran.e). Pemeriksaan secara berkala ruang-ruang yangmenyimpan bahan-bahan berbahaya yang mudahterbakar dan mudah meledak.f). Pelaksanaan evakuasi bagi penghuni atau pemakaibangunan pada waktu terjadi kebakaran.107

g). Pelaksanaan pengumpulan data dan informasibangunan gedung, seperti:(1) Kondisi gedung secara fisik dan administrasi;(2) Sarana pemadam kebakaran dan alat bantunya;dan(3) Prosedur kebakaran.b. Kepala Bagian Teknik Pemeliharaan1). Tugas:Melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaandan pengujian peralatan seperti: peralatan monitor, lift,listrik, genset, air conditioning, ventilasi, pompa-pompadan peralatan-peralatan kebakaran lainnya.2). Fungsi:a). Pelaksanaan pemantauan keadaan seluruh gedungmelalui peralatan kontrol dan penyampaian laporantentang segala sesuatu yang terjadi kepada pejabatyang berwenang.b). Pemeriksaan keadaan jika terjadi alarm berbunyi danmengambil tindakan seperlunya.c). Pembersihan tangga darurat dari benda-benda yangmenghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatanjika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.c. Operator Ruang Monitor dan KomunikasiTugas:1). Memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agarselalu bekerja dengan baik.2). Melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat didalam gedung melalui peralatan pemantau.3). Melaporkan keadaan terpantau tersebut setiap saat.4). Jika terjadi alarm berbunyi, maka segera melaporkankepada petugas keamanan dan meminta agar memeriksakeadaan serta mematikan alarm tersebut.5). Melakukan komunikasi dengan petugas pemadamkebakaran lantai.108

6). Melakukan komunikasi dengan petugas pemadamkebakaran lantai.7). Melakukan komunikasi dengan instansi pemadamkebakaran, polisi dan rumah sakit terdekat untuk dimintabantuannya.8). Atas perintah Manajer TPK, memberitahukan kepadaseluruh penghuni bangunan bahwa terjadi kebakaran dandiharapkan tidak panik.d. Operator LifTugas:1). Memeriksa fungsi lif terutama lif kebakaran harus dapatberoperasi dengan baik.2). Bila terjadi kebakaran, menurunkan lif ke lantai dasar.3). Pada saat terjadi kebakaran, bila sangat perlu dandimungkinkan, hanya mengoperasikan lif kebakaran.e. Operator listrik dan gensetTugas:1). Memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset denganbaik.2). Mematikan listrik pada tempat di mana kebakaran terjadi,terutama yang membutuhkan daya listrik yang besarseperti pengkondisian udara (air conditioning) danventilasi.3). Menjaga agar listrik tetap berfungsi untukmengoperasikan lif kebakaran, pompa-pompa kebakaran,fan penekan udara, fan pengendali asap dan panel-panellain yang diharuskan berfungsi walaupun terjadikebakaran.4). Menghidupkan genset.5). Melaksanakan seluruh instruksi Manajer TPK dengan baikdan benar.109

f. Operator pengkondisian udara dan ventilasiTugas:1). Memastikan seluruh sistem pengkondisian udara danventilasi berfungsi dengan baik.2). Mematikan seluruh pengkondisian udara dan ventilasipada lantai yang terbakar.3). Mematikan seluruh sistem pengkondisian udara danventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangatberbahaya.4). Mengoperasikan fan pengendali asap.5). Melaksanakan seluruh instruksi Manajer TPK dengan baikdan benar.g. Operator pompaTugas:1). Memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruhperalatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi denganbaik.2). Memeriksa permukaan air di dalam reservoir air bawah.3). Mengoperasikan pompa jika terjadi kebakaran.4). Melaksanakan seluruh instruksi manajer TPK dengan baikdan benar.h. Kepala Bagian Keamanan.Tugas:1). Pelaksanaan pemadaman api sejak dini.2). Pelaksanaan evakuasi penghuni/pengguna bangunan ketempat aman dari bahaya kebakaran.3). Pelaksanaan penyelamatan penghuni/pengguna bangunanyang terperangkap di daerah kebakaran ke tempat yangaman dan kepada orang-orang lanjut usia, cacat, sakitdan ibu-ibu hamil harus diberikan cara penyelamatankhusus.4). Pelaksanaan pengamanan lokasi kebakaran dari orangorangyang tidak bertanggung jawab.110

i. Tim Pemadam Api (TPA).Tugas:1). Memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan(APAR) dan Hidran Kebakaran bangunan.2). Menjaga terjadinya penjalaran kebakaran dengan caramelokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkanbarang-barang yang mudah terbakar, atau menutup pintudan jendela.3). Mencegah orang yang bukan petugas MPK atau petugasTPK mendekati daerah yang terbakar.4). Menghubungi manajer TPK jika kebakaran diperkirakantidak dapat diatasi lagi.j. Tim Penyelamat Kebakaran (TPK)Tugas:1). Menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuksegera keluar dari bangunan melalui tangga daruratdengan tertib pada saat terjadi kebakaran.2). Memimpin pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat,3). Melarang penghuni menggunakan Lif (kalau ada).4). Mengarahkan penghuni keluar melalui tangga daruratdengan jalan cepat.5). Menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatudengan hak yang tinggi.6). Memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar danberkumpul di lokasi yang telah ditentukan.7). Mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengankelompok evakuasi setiap lantai.8). Menjaga dengan ketat supaya jangan sampai ada yangberusaha untuk naik kembali ke gedung yang terbakaratau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebihlanjut.9). Melakukan evakuasi pada orang cacat, wanita hamil,lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat.111

10). Menyelamatkan orang pingsan akibat kebakaran dengantandu dan segera memberikan pertolongan pertama.11). Menyelamatkan orang yang pakaiannya terbakar denganselimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya diatas lantai agar api cepat padam serta memberipertolongan pertama.12). Menghubungi Rumah Sakit terdekat/Ambulans/Dokter.13). Menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakardan membuat laporan pelaksanaan tugas.k. Tim Pengaman (Sekuriti).Tugas:1). Mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki olehorang-orang yang tidak bertanggung jawab.2). Menangkap orang yang mencurigakan sesuai proseduryang berlaku, seperti dengan borgol, diturunkan lewattangga darurat, dibawa ke Pos Keamanan untuk diperiksadan selanjutnya diserahkan ke Polisi.3). Mengamankan barang-barang berbahaya, brankas danlain-lain.4). Membantu Tim Pemadam.112

LAMPIRAN 7PELATIHAN, DRILL, DAN SIMULASI113