NOTA DINAS - Diskominfo Kaltim

Penyusunan Renstra Transisi mempedomani dokumenperencanaan yang berlaku.6. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Provinsidikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen BinaPembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan,Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM DaerahKabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda,sebelum ditetapkan.C. Fasilitasi dan PendanaanDalam rangka percepatan penyusunan dokumen RPJP Daerah danRPJM Daerah, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:1. Dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah, MenteriDalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dapatmemberi konsultasi dan bimbingan teknis;2. Gubernur menugaskan Kepala Bappeda Provinsi untuk:a. Memfasilitasi Bappeda Kabupaten/Kota agar dapatmelaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dalamproses penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;b. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalampenyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPDaerah dan RPJM Daerah;c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DepartemenDalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalamproses penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;3. Mengalokasikan dana untuk penyusunan dan penetapan RPJPDaerah dan RPJM Daerah dalam APBD masing-masingPemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.D. Tata cara penyusunanTata cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah diuraikanlebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini.Laporan pelaksanaan dari Surat Edaran ini di daerah akan menjadimasukan bagi Pemerintah dalam penyusunan Rancangan PeraturanPemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Demikian untuk menjadi maklum.MENTERI DALAM NEGERIH. MOH. MA’RUFTembusan disampaikan kepada Yth. :1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;3. Sdr. Para Kepala Bappeda Propinsi, Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.