Perbup No 9 Tahun 2010 ttg Juklak SUSDUK.pdf

More documents

Recommendations

Info

24. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 tentangBadan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah KabupatenSragen Tahun 2006 Nomor 5; Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 1);8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentangTatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen (LembaranDaerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 6; TambahanLembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 2);9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata KerjaPemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun2006 Nomor 14; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SragenTahun 2006 Nomor 6);10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten SragenTahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSragen Nomor 7);11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah KabupatenSragen Tahun 2006 Nomor 16; Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 8);12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010 Nomor 2;Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010Nomor 1);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN2010 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DANPERANGKAT DESA.
3BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.3. Bupati adalah Bupati Sragen.4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam kabupaten Sragen.5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan desa.8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnyayang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakanpemerintahan desa.10. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiridari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan UnsurKewilayahan.11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalahlembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan desa.12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkatAPB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desayang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.13. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadikekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatandesa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umumskala desa.
Page 1: SALINANBUPATISRAGENPERATURAN BUPATI
Page 5 and 6: 5BAB IIIBIAYA PENUNJANG KEGIATANPas

Perbup No 9 Tahun 2010 ttg Juklak SUSDUK.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?