Perda No. 15 Tahun 2006 ttg Perangkat desa(SALINAN)1.pdf

1SALINANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGENNOMOR 15 TAHUN 2006TENTANGPERANGKAT DESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI SRAGEN,Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten SragenNomor 5 tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihanatau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa diKabupaten Sragen sudah tidak sesuai lagi sehingga perludicabut dan disesuaikan ;b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlumenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentangPerangkat Desa di Kabupaten Sragen ;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi JawaTengah ;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KorupsiKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355) ;

313.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenSragen Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor6;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGENdanBUPATI SRAGENMEMUTUSKAN :Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESABAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Sragen.4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PerangkatDaerah Kabupaten.5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam SistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beradadi wilayah Kabupaten Sragen.7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Repubublik Indonesia.8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desalainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakanpemerintahan desa.11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPDadalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.

6Bagian KeduaPersyaratan Calon Perangkat Desa LainnyaPasal 4(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desalainnya yaitu :a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepadaNegara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan TingkatPertama dan/atau berpengetahuan sederajad;d. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan palingtinggi 55 (limapuluh lima) tahun ;e. berkelakuan baik;f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanakejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap;h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;i. Penduduk Desa bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2(dua) tahun dengan tidak terputus-putus;j. dalam keadaan sehat.(2) Bagi Calon Kebayan Desa, bertempat tinggal di dusunbersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengantidak terputus-putus.(3) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Modin Desaditambah dengan pengetahuan tentang agama .(4) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Pamong TaniDesa ditambah dengan kemampuan tentang pertanian.(5) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Jogoboyo Desaditambah dengan kemampuan tentang pengamanan, keamanandan ketertiban masyarakat.BAB IVPANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYABagian KesatuPanitia Tingkat KabupatenPasal 5(1) Bupati membentuk Panitia pengisian Perangkat Desa LainnyaTingkat Kabupaten.(2) Ketentuan mengenai keanggotaan Panitia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

8e. Menyerahkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya kepadaKepala Desa.f. Menyerahkan hasil Ujian Calon Perangkat Desa Lainnyakepada Kepala Desa.BAB VMEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESABagian KesatuPengisian Sekretaris DesaPasal 8(1) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, Kepala Desamelaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk diadakanpengisian.(2) Mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundanganyang berlaku.Bagian KeduaPengisian Perangkat Desa LainnyaPasal 9(1) Dalam pengisian Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desamembentuk Panitia Tingkat Desa untuk memproses pencalonanPerangkat Desa Lainnya dan melaporkannya kepada Bupatimelalui Camat.(2) Lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya diajukan secaratertulis kepada Panitia Tingkat Desa dilengkapi denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.(3) Panitia Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Perangkat DesaLainnya menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya melalui prosespenelitian administrasi.(4) Panitia Tingkat Desa menyerahkan Daftar Calon PerangkatDesa Lainnya kepada Kepala Desa disertai dengan Berita AcaraPenetapan dan dilampiri berkas lamaran.(5) Kepala Desa menyerahkan Daftar Calon Perangkat DesaLainnya kepada Panitia Tingkat Kecamatan.(6) Panitia Tingkat Kecamatan mengadakan ujian tertulis bagiCalon Perangkat Desa Lainnya.(7) Bagi Calon Modin, Pamong Tani Desa dan Jogoboyo disampingmelaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(6), juga melaksanakan ujian pengetahuan teknis terkait.(8) Panitia Tingkat Kecamatan menyerahkan hasil ujian kepadaKepala Desa.(9) Kepala Desa memberikan penilaian PDLT (Prestasi DedikasiLoyalitas dan Tidak tercela) bagi Calon Perangkat Desa Lainnya.

9(10) Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa Lainnyamenjadi Perangkat Desa Lainnya berdasarkan Hasil Ujian danpenilaian PDLT.(11) Ketentuan mengenai pengisian Perangkat Desa diatur lebihlanjut oleh Bupati.Pasal 10(1) Ujian Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan di Kecamatanatau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Tingkat Kecamatan.(2) Materi ujian bagi Calon Perangkat Desa Lainnya diatur lebihlanjut oleh Bupati.Pasal 11(1) Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Kepala Desa.(2) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang PengangkatanPerangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (10) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujiantertulis.(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untukmendapatkan pengesahan.(4) Bupati mengesahkan Keputusan Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) harisetelah diterimanya Keputusan Kepala Desa tersebut.Pasal 12(1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa Lainnyamengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan PengangkatanPerangkat Desa Lainnya disahkan oleh Bupati.(2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari Bupati belummengesahkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa melakukan pengambilansumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya.Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajibansaya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnyadan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalammengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai DasarNegara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasidan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangandengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah danNegara Kesatuan Republik Indonesia”

10Pada waktu pengucapan sumpah/janji, bagi Penganut agamaIslam didahului dengan kata “Demi Allah”, bagi Penganut agamaKristen Protestan/Katholik diakhiri dengan kata-kata “SemogaTuhan menolong saya”, bagi Penganut agama Hindu didahuluidengan kata “Om Atah Paramawisesa”, bagi Penganut agamaBudha didahului kata “Demi Sanghyang Adi Budha”, dan bagiPenganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esadidahului/diakhiri dengan kata-kata sesuai dengankepercayaannya.(3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat DesaLainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan diDesa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk dandilaksanakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh AnggotaBPD, Pimpinan Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat dan Camatatau pejabat lain yang ditunjuk.BAB VIPERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DESAPasal 13(1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya.(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desabertanggungjawab kepada Kepala Desa.BAB VIISANKSIPasal 14(1) Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa Lainnya, PanitiaPengisian Perangkat Desa Lainnya dan siapapun dilarangmemberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu sertamelakukan tindakan-tindakan lain yang melanggarhukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku baiklangsung maupun tidak langsung dengan nama/dalih apapundalam usaha untuk menguntungkan dirinya atau orang laindalam pengisian Perangkat Desa Lainnya.(2) Bakal Calon dan atau Calon Perangkat Desa Lainnya yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dinyatakan gugur oleh Panitia Tingkat Desa dengan didasarkanpada kekuatan hukum yang tetap.(3) Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa Lainnya, PanitiaPengisian Perangkat Desa Lainnya dan siapapun yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.BAB VIIIBIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYAPasal 15(1) Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya ditetapkan denganKeputusan Panitia Tingkat Desa.

11(2) Keputusan Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) disahkan oleh Kepala Desa.(3) Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.BAB IXBATAS USIA PENGABDIAN PERANGKAT DESAPasal 16(1) Batas usia pengabdian Sekretaris Desa diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(2) Batas usia pengabdian Perangkat Desa lainnya sampai denganusia 60 (enam puluh) tahun.(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertuliskepada Kepala Desa, 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya batasusia pengabdian.(4) Dalam hal Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak bersedia mengundurkan diri, Kepala Desamemberhentikan Perangkat Desa bersangkutan.(5) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam Keputusan KepalaDesa, selanjutnya paling lama 15 (lima belas) hari sebelumberakhirnya batas usia pengabdian disampaikan kepada Bupatimelalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.Perangkat Desa dilarang :BAB XLARANGAN BAGI PERANGKAT DESAPasal 17a. Menjadi pengurus partai politik;b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;d. Melanggar sumpah/janji jabatan ;e. Berdomisili di luar Desa yang bersangkutan dan berdomisili diluarwilayah dusun yang bersangkutan bagi Kebayan Desa;f. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah ;g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain ;h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;j. Menyalahgunakan wewenang ;

12k. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yangmenjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara,Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten,Pemerintah Desa dan masyarakat desa ;l. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatanlain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakatterhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.BAB XINETRALITAS PERANGKAT DESAPasal 18(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desawajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidakmempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(2) Perangkat Desa harus bersikap netral terhadap Organisasi Politik,Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga SwadayaMasyarakat.BAB XIIPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESAPasal 19(1) Sekretaris Desa diberhentikan oleh pejabat yang berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.(2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan karena :a. Meninggal dunia;b. Permintaan sendiri;c. Diberhentikan;(3) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c karena :a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yangbaru;b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam)bulan ;c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;e. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat DesaLainnya;f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya.

13Pasal 20(1) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan bertindaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2),dikenakan tindakan administrasi berupa teguran,pemberhentian sementara dan / atau pemberhentian sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(2) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan bertindaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2),Kepala Desa tidak memberikan tindakan administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupatimemberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Ketentuan mengenai pengenaan tindakan administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjutoleh Bupati.Pasal 21(1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh KepalaDesa dengan persetujuan Bupati apabila dinyatakan melakukantindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjarapaling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusanpengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.(2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desadengan persetujuan Bupati apabila terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap.Pasal 22Perangkat desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desadengan persetujuan Bupati karena berstatus sebagai terdakwamelakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar danatau tindak pidana terhadap keamanan Negara.Pasal 23(1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pasal 21 danPasal 22, setelah melalui proses peradilan ternyata terbuktitidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Kepala Desa harusmerehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desayang bersangkutan.

14(2) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masajabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desayang bersangkutan.Pasal 24Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pasal 21 dan Pasal22, Kepala Desa dapat mengangkat Sekretaris Desa atau PerangkatDesa yang lain yang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasdan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampaidengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.Pasal 25Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala Desa mengangkatPenjabat Perangkat Desa Lainnya terhitung sejak putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengandilantiknya Perangkat Desa Lainnya definitif.Pasal 26(1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnyadilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari KepalaDesa.(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah :a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yangdiancam dengan pidana mati.(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepadaKepala Desa paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejakdimulainya penyidikan.BAB XIIIPEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESABERHALANGANPasal 27(1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan selama 15 (lima belas)hari terus menerus atau lebih, maka Sekretaris Desa atauPerangkat Desa lainnya yang dianggap cakap dan mampudapat ditunjuk menjadi Yang Menjalankan Tugas untukmenjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibanPerangkat Desa dengan tidak mendapatkan honorarium.

15(2) Perangkat Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :a. Sakit ;b. melaksanakan tugas negara diluar tugas sebagaiPerangkat Desa ;c. melaksanakan kegiatan di luar dinas atas ijin Kepala Desa.(3) Penunjukan Yang Menjalankan Tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkandengan Keputusan Kepala Desa.BAB XIIIPENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESAPasal 28(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, KepalaDesa mengangkat Penjabat Perangkat Desa.(2) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dandisampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan.(3) Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berasal dari salah seorang Perangkat Desa dengan diberipenghasilan sebesar 25% dari penghasilan tetap Perangkat Desayang diberhentikan.(4) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sampai dengan dilantiknya Perangkat Desadefinitif.(5) Tugas, kewajiban dan larangan Penjabat Perangkat Desa adalahsama dengan tugas, kewajiban dan larangan Perangkat Desa.BAB XVIKETENTUAN PERALIHANPasal 29Perangkat Desa yang ada pada saat mulai diberlakukannya PeraturanDaerah ini, tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.BAB XVIIKETENTUAN PENUTUPPasal 30Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

16Pasal 31Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan DaerahKabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan PemberhentianPamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000Nomor 05 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSragen Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 12 ) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Pasal 32Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Sragen.Ditetapkan di S r a g e npada tanggal 30 Desember 2006B U P A T I S R A G E N,ttdUNTUNG WIYONODiundangkan di Sragenpada tanggal 30 Desember 2006SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGENttdKUSHARDJONOLEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMORSALINAN SESUAI DENGAN ASLINYAKEPALA BAGIAN HUKUMJULI WANTORO, SH., M.Hum.Pembina Tk. INIP. 19660706 199203 1 010

17PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGENNOMOR 15 TAHUN 2006TENTANGPERANGKAT DESAI. PENJELASAN UMUMDengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telahditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, maka peraturanperundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturanyang baru termasuk pengaturan tentang Perangkat Desa.Sebagai Tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah telah menetapkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan untukpelaksanaan di daerah dan dalam rangka otonomi maka perlu diatur kembalipengaturan mengenai Perangkat Desa.II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Pasal 2Pasal 3Pasal 4Cukup jelas.Cukup jelasCukup jelasAyat (1)Huruf aHuruf bYang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam artitaat menjalankan kewajiban agamanya.Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibatgerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secarainkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah DasarNegara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yangmengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18Pasal 5Pasal 6Pasal 7Pasal 8Pasal 9Pasal 10Pasal 11Pasal 12Pasal 13Huruf cHuruf dHuruf eHuruf fHuruf gHuruf hHuruf iHuruf jCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasYang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat adalahmemiliki Ijasah Kejar Paket B.Terhitung pada tanggal penutupan pendaftaran Calon PerangkatDesa.Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).Cukup jelas.Cukup jelas.Dibuktikan dengan surat pernyataandukungan dari Panitia Tingkat Desa.yang dilampiri olehDibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Desa dan/atau KartuKeluarga.Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

19Pasal 14Cukup jelasPasal 15Cukup jelasPasal 16Cukup jelasPasal 17Cukup jelasPasal 18Cukup jelasPasal 19Cukup jelasPasal 20Cukup jelasPasal 21Cukup jelasPasal 22Cukup jelasPasal 23Cukup jelasPasal 24Cukup jelasPasal 25Cukup jelasPasal 26Cukup jelasPasal 27Ayat (1)Cukup Jelas.Ayat (2)Huruf aCukup Jelas.Huruf bDengan ijin Kepala Desa diketahui Camat.Huruf cDengan ijin Kepala Desa diketahui Camat.Ayat (3)Cukup Jelas.

20Pasal 28Cukup jelasPasal 29Cukup jelasPasal 30Cukup jelasPasal 31Cukup jelasPasal 32Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 7