RINGKASAN DISERTASI POLITIK REKOGNISI DALAM ...

RINGKASAN DISERT ASIPOLITIK REKOGNISI DALAM PERATURAN DAERAHTENT ANG PENYELESAIAN KONFLIK DI DALAM MASYARAKATMULTIKULTURAL(Studi Kasus terhadap Perumusan dan Implementasi Peraturan DaerahKabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang PenangananPenduduk Dampak Konflik Etnik di Sampit Kotawaringin Timur PropinsiKalimantan Tengah). OLEH:SUHARNONIM: 05/1709/PSPROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS GADJAH MADAYOGYAKARTA20111

LEl\IBAR PENGESAHANmS":RT ASIPOUTIK REkOGNlSl DALAM PERATlTR.~ DAERAH TENT."'""iGPENYELESAIANKONFLIK DI DALAM ~fASVARA.KAT MULTIKULTl!RAL(Studi Kaus Terhadap Pel'll""'. d.u Impletaelllul Peraloraa nae,.h kabopaleaKOIa_riagl. TI.., Nomer 5 T.h..1104 Tot.ac P"II8III."o Pndudok D pllk KGuOikEtalk dI SIunpII 1< 1. T..r PropiMI KalI T..aph)l'elah Diselujui Oleh :ITIMPEMQIMBING// /,, ~3

LEMBAR PENGESAHANDlSERTASIPOLlllK REKOGNISI DAI.AM PERATURAN BAtRAH TENTANG PENYELESAtANKONFLIK DI DALAM MA~YARAKAT MUI.TIKUL TURAL(StlHliKallusTerhadapP~nm_. dan tmplemrnt..1Pe tu n Dunh Kabupa~nKotawaringin Thnur Nomnr 5 T..hull 2004 Tenl.n!: Pnangi.naa Peadudak Dampall.Konfliktlnil,; IIiSampll Kolawaringill Timur Propinsi Kalimantan TCllgah)Telah Diselujui Olch :(;jiJ~Dr. Phil. Gabriel Lelc. M.SI.~Dr. Nanan2 P..muH MUI!Hsciati. MA.Penilaic~Prof. Or. PM. Laksono. MA.Penilai~M~4

KATAPENGANTARPuji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt Tuban yang Maha Kuasaakhimya disertasi ini dapat terselesaikan. Selesai S3 bagi kebanyakan orangmungkin sesuatu yang biasa, tetapi bagi saya yang ketika kuliah SI saya jalanidengan penuh nestapa dan air mata karena sambil menjadi pesuruh rumah tanggapada keluarga RM.Sobari Samirono selama 5,5 tahW1maka capaian posisi saya saatini sudah amat sangat saya syukuri. Hal ini lebih meneguhkan hati untuk hiduppenuh syukur dan terus mengabdikan diri pada IIahi serta kemaslahatan umat. manusia. Saya menyadari bahwa selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bantuanbanyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang amat baik ini sayamenyampaikan ucapan banyak terima kasih yang mendalam dan permohonan maafyang seikhlas-ikhlasnya karena tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa yangtulus semoga semuanya memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah dzat sebaikbaikpemberi balasanSebelum yang lain-lain, terima kasih saya ucapkan kepada istri tercinta Hj. SriSajidah, S.Pd. atas segala perhatian, dol, pengorbanan lahir dan batin dalammembersamaikehidupan selama ini dan seterusnya terlebih khusus dalam perjuanganpahit getir selama menempuh S3 ini. "Capaian yang sekarang hadir adalah buahkesholihahanmu yang menentramkan jiwa dan rumah tangga. Engkau bukan sajamemahami tetapi juga mampu memahamkan kepada kelima putri kita; Am Hatim,Najla Tiara Umah, Ukhtia Mumtaza Ulya, Najwa Ghozela Mufidiana, dan TaraMuttaqina tmama sehingga semuanya lebih.sering mau menahan diri dalam banyakhal ketika saya sebagai ayabnya tidak dapat mengabulkan keinginannya. Mengingatitu semua maka pada saat saya menyusun bagian Kata Pengantar ini pun saya tidakkuasa meoahan air mata". Untuk selanjutnya, perkenankanlah saya menghaturkanucapanterima kasih yang mendalam kepada:I. Almarhum Bapak Suwarsono luli ayahanda yang dulu telah menginspirasisemangat kerja keras, sepi ing pamrih rame ing gawe serta kerelaan untukmenW1dakenikmatan untuk kesuksesan dalam menggapai mardlotillah sertaIbW1daluwaroh yang terus memberikan dukW1gan doa serta membisikkansemangatjuang kepada ananda.2. H. AchmadZa'far dan Hj. Mufi.dah,Bapak-tbu mertua sebagai sosok-sosok yangmengedepankankeikhlasan dalam segala perbuatan yang sejak awal sampai akhirmemberikan dukungan doa dan suplai dana. Walaupun akhimya di tengahperjalanan Bapak H. Achmad Za'far telah berpulang ke rahmatullah. SemogaAlmarhumlebih bahagia dengan kafW1iaNya.3. Ketua lurusan PKN dan Hukum, Dekan Fakultas IImu Sosial dan Ekonomi,sel1aRektor UniversitasNegeri Yogyakarta yang telah mengijinkan saya untuk studilanjut, sehingga memungkinkan saya kuliah di Program Doktor HmuAdministrasiNegara Universitas Gadjah Mada.4. Ketua Pengelola Program Doktor Hmu Administrasi Negara, Dekan Fisipol, danRektor Universitas Gadjah Mada yang telah menerima saya untuk menempuh5

Program Doktor Ilmu Administrasi Negara Tahun akademik 2005/2006 denganbeasiswa BBPS.5. Prof. Sukamto, Ph.D.,M.Sc. Direktur PMPTK yang saat itu memberikan kuotatambahan beasiswa BPPS sebanyak 3 orang untuk UGM yang salah satunyaadalah saya, sehingga saya dapat mengambilprogram S3 pada tahun 2005.6. Prof. Dr. Warsito Utomo, sebagai Promotor yang telah dengan sepenuh hatimemberikan banyak ilmunya selama pembimbingan disertasi ini, tetapi yangtidak kalah penting dan saya sangat berterima kasih adalah beliau telah merelakandiri lebih banyak memposisikan diri sebagai seorang guru yang dengan sabarbanyak mengajarkan kepada saya tentang "ngelmu" untuk menjadi pribadi yangluhur dalam hidup dan kehidupan sekaligus sebagai motivator dan pembesar hatiketika saat-saat kritis penyusunan disertasi ini. '7. Dr. Samodra Wibawa sebagai Ko Promotor yang telah banyak melakukanpembimbingan selama proses penyusunan disertasi ini dengan kebesaran jiwa,bahkan sering rela memposisikan sebagai teman sehingga saya lebih merasanyaman dalam proses tersebut.8. Prof. Dr. Nasikun sebagai Ko Promotor yang sempat beberapa kali mengajakdiskusi tentang kontlik di kediamannya walaupun dalam kondisi sakit sebelumakhirnya berhenti sebagai Ko Promotorkaren'asakit9. Prof. Dr. PM. Laksono, MA. dan Dr. Nanang pamuji Mugasejati, MA., serta Dr.Phil. Gabriel Lele, M.Si. sebagai tim penilai yang dengan seksama dan sepenuhhati mengkritisi dan memberikan pandangan-pandangantajamnya. Saya sungguhmemperoleh ilmu yang sangat betharga untuk perbaikan disertasi ini. Prof. Dr.PM. Laksono, terima kasih juga atas kerelaannya sering diskusi panjang sehinggasaya banyak mernperolehkebajikan disamping ilmu terkait dengan disertasi.10. Prof. Dr. Purwo Santoso, MA. dan Prof. Dr. Muhadjir Darwin sebagai pengujiyang telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan dlsertasi ini. Prof.Dr. Purwo Santoso yang sering mengundang diskusi di kediamannya, terimakasih atas ilmunya, termasuk keramahan keluarganya dalam menerima sayasebagai tamu. Demikian juga Prof. Muhadjir sebagai dosen saya sejak S2 yangbanyak menginspirasi berbagai kebaikan.11. Halili S.Pd. sebagai ternan dosen di PKN dan Hukum UNY, mahasiswa S2Program Studi konsentrasi HAM dan Demokrasi Universitas Gadjah yang telahbanyak berkOl'banmemberikan waktu, pikiran, dan tenaga, sebagai teman diskusidan mernbantu menghunting literatur.12. Junaidi M. Safar, SH. dan anak saya Afra Hatim yang mernberikan koreksi tatatulis dan banyak membantu hunting literatur serta pengetikan disertasi ini. Kalianbanyak terampas kemerdekaannyauntuk urusan disertasi ini.13. Prof. Suyanto, Ph.D. Ditjen Mandikdasmen sebagai pribadi yang dengankedermawanannya menyuport dana cukup besar untuk mernbantubeaya studi S3saya.14. Hj. Rustriningsih, M.Si. Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai teman se angkatanIulusan S2 AN Fisipol UGM tahun 2002 sekaligus sebagai sesama ketua6

KAPASGAMA (Keluarga Alumni Pasca SaIjana Universitas Gadjah Mada)periode sekarang (2010-2014) yang memberi dorongan untuk penyelesaianstudisaya dan memberikan sumbangan dana sangat besar pada kegiatan konfl'rensinasional yang KAPASGAMA selenggarakan. Kegiatan konferensi nasionaltersebut menjadi bagianyang cukup menginspirasi kajian yang saya teliti.15. Para infonnan; Drs. Amrullah Hadi tokoh Etnis Melayu dan Wakil BupatiKotimperiode sekarang, Drs.M. Tamrin, SE. Ketua adat Etnis Dayak sekaligus WakilBupati pada saat Perda dirumuskan, Drs. Mukhlan Sapri, MM. Ketua OPRDKotim saat Perda dirumuskan dan sekarang anggota DPRD Kotim, Zulhansyah,SH. Anggota DPRD Kotim saat Perda disusun, Abdul Wahid ketua adat Maduradari saat sebelumteIjadi konflik Sampit sampai sekarang.16.Kakak-kakak saya; Suhami dengan suami Sugimin, Suhardi besel1a istri SitiNadiroh, kakak ipar Hj. Sih Arhibah, S.Pd. beserta suami HM. Nor Yazid, adikadiksaya; Suryani beserta suami Ors. Muslih Burhan, Paryanti dengan suamiDonika Rokhim, ST. yang memberikan dukungan lahir dan batin. Ketulusanperhatian kalian memberi darah segar semangat saya.17. Bambang Syaiful Hadi, M.Si. sebagai sahabat yang membantu dan menemanisaya pada saat pengambilan data penelitian pada Bulan Oktober tahun 2008 sertaSunaryo sebagai pemandu selama penelitian di Sampit Kotim.18. Mbak Ratna dan Mbak Rini Staff Pengelola Program Pascasarjana llmuAdministrasi Negara yang banyak membantu keadministrasian yang terusmengingatkansaya untuk terus bersemangat.19. Rektor dan para Pembantu Rektor, Oekan dan para Pembantu Oekan FlSE, danteman-teman dosen Jurusan PKN dan Hukum UNY yang memberikan doronganclandukungan morilnya untuk penyelesaian studi S3 saya.DelTjkian ucap&nterima kasih dengan iringan doa ini saya sampaikan. Sekalilagi semoga semua yang telah membelikan bantuan dan dukungan tersebut tidaksatupun yang terlewatkan memperoleh balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Tuhanyang Maha Kuasa.Saya menyadari, walaupun usaha keras sudah saya lakukan tetapi kekw.anganpasti masih saja ditemukan di dalarnnya. Oleh karena itu dengan senang hati sayamenerima saran dan masukan untuk kesempumaan disertasi ini.Terima kasih.Yogyakarta, 14 April 2011PenulisSuhamo7

AbstrakIndonesia sebagai negara multikultural meniscayakan ruang koeksistensi(space of co-existence) yang memberikan rekognisi bagi berbagai identitaspembentuk multikulturalitasnya. Faktanya dalam banyak kebijakan negara sejakpemerintahan kolonial hingga pemerintahan Qrde Baru menonjol politikmonokultural. demi semata-mata stabilitasdan integrasi sosial. Kebijakan dengankecenderungan pada politik monokulturalisme selain mempersempit ruangkoeksistensi antar elemen multikultural menambah potensi alamiah konflik denganbobot politis. apalagi kebijakan monokultural tersebut diinstrumentasi dengansentralisme dan otoritarianisme. Perpaduan antara kebijakan monokultural yangmcngandung misrekognisi dengan ketidakmampuan negara mengawal kebijakantersebut merupakan variabel penting dalam berbagai konflik multikultural ataumultietnik, seperti di Kalimantan yang telah terjadi puluhan kali. termasuk di Sampityang menjadi locus sekaligus objek penelitian ini.Dari latar tersebut dapat ditesiskanbahwa kebijakan publik yang memuat politik rekognisi dapat menjadi solusifundamental dan komprehensif bagi penyelesaian kontlik antar etnis di Kalimantan.khususnya Sampit Kotawaringin Timur. Tesis tersebut dapat diurai ke dalambeberapa pertanyan penelitian. I) Bagaimana konstruksi. prinsip-prinsip politikrekognisi di dalam Perda tersebut? 2) Bagaimana relasi antara Perda Kotim tentangPenanganan Penduduk Dampak Konflik dengan upaya penyelesaian konflik? 3)Bagaimana implementasi Perda tersebut dalam mengatasi konflik antar etnik danmempreservasi suasana damai?Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.dilakukan secara itltensif. terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme.lembaga atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan untuk menghasilkan datadeskriptit: yaitu data yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orangdan perilaku yang diamati.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip rekognisi telahterkonstruksi dalam Perda Kotim No. 5 tahun 2004 dengan mengakui hak dankedudukannya setiap pihak yang berkonflik. Etnik Madura sebagai etnis minoritasdan kurang diuntungkan diakui haknya sebagai warganegara untuk kembali keSampit dan tinggal di sana sepanjang menaati hukum yang berlaku dan bersedia ikutmenjunjung falsafah be/om bahadat atau "dimana bumi dipijak disana langitdijunjung". Etnik Dayak diakui sebagai etnis asli yang memiliki tatanan sosial dan.kemasyarakatan serta adat-istiadat yang berlaku dan terpelihara. dan mewajibkansetiap orang yang datang untuk menghormati dan menjunjung adat-istiadat tersebutsepanjang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan dan bukan ritual keagamaan.Perda mampu menyelesaikan konflik dan mencegah konflik laten menjadi konflikberikutnya. sebab proses penyusunan Perda ini unik; bersifat bottom-up denganproses yang sangat partisipatif dari warga masyarakat dengan .memberiruang dialogdan saluran aspirasi pihak-pihak yang bertikai. melalui proses beberapa musyawarahinternal etnik dan antar etnik (Dayak dan Madura) sebagai pihak yang berkonflik.8

Pemberlakuannyamemberikankepastian yuridis formal berupa jaminan perlindungankepada setiap pihak yang berkonflik untuk perdamaian. Pengaturan-pengaturan yangtermuat di dalamnya telah sesuai dengan tuntutan untuk menyelesaikan sisa-sisamasalah yang timbul setelah kerusuhan berdarah tahun 200I. Hal itu mendorongpihak-pihak yang berada dalam pengungsian untuk berani pulang ke Sampit untukhidup berdampingan kembali sebagaimana sebelum teIjadi konflik. ImplementasiPerda beIjalan baik dan' secara gradual mampu mengharmonisasi warga masyarakatmultikulutral serta selanjutnya mampu mempreservasi suasana perdamaian. Konfliketnik di Sampit relatif selesai secara komprehensif tanpa meninggalkan persoalanbesar, yang membedakannyadengan penanganan konflik horizontal lainnya, sepertidi Sambasdan Poso.Keyword: Mu/tiku/tura/, konflik, po/itik rekognisi, kebijakan pub/ik, Sampit, Dayak.Madura9

ABSTRACTPolitics of Recognition within Local Ordinance on Conflict Resolution inMulticultural Society (Case Study toward Arrangement and Implementation ofEast Kotawaringin Local Ordinance Number 5 Year 2004 on Handling theImparted Inhabitant of Ethnic Conflict in Sampit East Kotawaringin CentralBorneo)Indonesia, as a multicultural cmmtry, necessitates the space of co-existencewhich gives recognition to the various identities fonning the,multiculturality. In fact,through many state policies, since the colonial administration up to the New Orderadministration, the monocultural politics was prominent, solely for the sake ofstability and social integration. The poHcies with tendency to politics ofmonocuIturalism either narrow the space of co-existence between elements ofmulticulturalism or add natural potential of conflict with political loads. Moreover,monocultural policies were instrumented by centralism and authoritarianism. Acombination of monocultural policies containing misrecognition and inability of stateto escort the policy is an outstanding variable in various multicultural and multiethnicconflicts for instance in Borneo where ethnic conflict recurrently happened, includedin Sampit which became the locus as well as the object of this research. Fromabovementioned background can be thesized that public policy which containspolitics of recognition wiU be a fundamental and comprehensive solution forsett!ement of interethnic c(\ntlict in Borneo, particularly Sampit, East Kotawaringin(Kotim). The thesis can be elaborated into some questions: I) How is the constructionof politics of recognition principles in the Local Ordinance of Kotim, Number 5 Year2004 on Handling the Impacted Inhabitant of Ethnic Contlict in Sampit?, 2) How isthe relation between the Local Ordinance and efforts of conflict settlement?, 3) Howis the implementation of mentioned local ordinance to overcome inter ethnic conflictin multicultural society and preserve peaceful atmosphere?This study used a qualitative approach analyzed in the case study approach,conducted in intensive, detailed, and profound way toward the organism, institution,and phenomenon related to Sampit conflict through observation, in-depth interview,and focus group discussion (FGD) to generate descriptive data, i.e. data in fonn ofwritten or spoken words of the people and observed behavior.The result shows that Local Ordinance of Kotim No. 5 of 2004 alreadycontained the plinciples of politics of recognition in form of recognition towards therights and positions of each conflicting party. The rights of Madurese Ethnic, as10

minority and disadvantaged party, are recognized as citizens to return to Sampit andstay there while they will obey the law and participate to uphold the philosophy ofbelom bahadat (means "where there stepped earth upheld the sky.") Ethnic Dayak isalso recognized as indigenous ethnic that has social order and accepted andmaintained customary traditions. The ordinance rather requires each person whocomes to respect and uphold these traditions insofar as the social affairs, not inreligious rituals. The ordinance is able to resolve conflicts and prevent the incominglatent conflict, because formulation process of the policy is unique; bottom-up andparticipative; providing dialogue spaces and aspiration channels through intra andinter ethnic (dayak and Madura) deliberation (musyawarah). Implementation of theordinanceguarantees legal-juridicalcertainty in fonn of protection toward conflictingparties for peace building. Provisions within the ordinance are congruent with thedemands to resolve the rests of problems post 2001 bloody conflict. The ordinanceencouragesthe Madureserefuges to bravelyreturn to Sampit and contiguously live asprevious circumstance before conflict. Implementation of ordinance runs well,gradually harmonizes daily lives of multicultural society, and fUlthennore preservepeaceful atmosphere. Ethnic conflict in Sampit relatively ends in a comprehensiveresolution without leaving any significant problems, distinguished from the handlingof inter-ethnicconflicts in other places such as in Sambas and Poso.Keywords: Multicultural, conflict, politics of recognition, public policy, Sampit,Dayak, Madurese11