Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum Dan Menteri ...

Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum DanMenteri Pertambangan Dan EnergiNo. O4 Tahun 1991 dan 76 Tahun 1991Tentang : Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air UntukKegiatan Usaha Pertambangan TermasukPertambangan Minyak Dan Gas Bumi DanPengusahaan Sumberdaya Panas BumiMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,Menimbang :a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya tata pengaturan airsecara nasional yang dapat memberikan manfaat sebesar-besamyabagi masyarakat dianggap perlu menetapkan pola perlindungan,pengembangan dan penggunaan air dan atau sumber air, khususnyauntuk kegiatan usaha pertambangan;b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas dan sebagaipelaksanaan lebih lanjut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1982, dianggap perlu menetapkan landasan kebijaksaanpengaturan mengenai segi teknis dan segi administratif penggunaanair dan atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan minyakdan gas bumi dan pengusaha sumberdaya panas bumi, dalamkeputusan Bersama Menteri Pekeraan Umum dan MenteriPertambangan dan Energi.Mengingat :1. Undang-undang Nomor 44 Prp.Tahun 1960 tentang PertambanganMinyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 133,TLN Nomor 2070);2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan PokokPertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);3. Undan Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA (LN Tahun 1971Nomor 76, TLN Nomor 2971);4. Undang-undang Nomor 4 Tahun1974 tentang Pengairan (LN Tahun1974 Nomor 65,TLN Nomor 3040);5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuanPengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor3215);6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata pengairan(LN Tahun 1982 Nomor 37, TLN Nomor 3325);7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni PemberianKuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Panasbumi kepadaPERTAMINA;

8. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang KabinetPembangunan V.MEMUTUSKAN :Menetapkan :KEPUTUSAN BERS AMA MENTERI PEKERJAAN UMUM MENTERIPERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENGGUNAAN AIR DAN ATAUSUMBER AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN TERMASUKPERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAANSUMBERDAYA PANAS BUMI.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksudkan dengan:a. Air permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber-sumberyang terdapat di atas permukaan tanah termasuk air laut yang beradadi darat.b. Air bawah tanah adalah semua air yang berasal dari sumber-sumberair yang terdapat di bawah permukaan tanah,c. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapatbaik di atas permukaan tanah yang terdiri dari sungai, danau, rawa,waduk dan bangunan pengairan lainnya maupun sumber air yangterdapat di bawah permukaan tanah temasuk mata air panas;d. Izin penggunaan air dan atau sumber air adalah izin yang diberikanbaik untuk pengambilan air, pemanfaatan air dan atau sumber air,maupun pemanfaatan sumber air termasuk tempat pembuangan airlimbah;e. Bangunan pengairan adalah prasarana pengairan baik yang berwujudsaluran atau bangunan lain;f. Usaha pertambangan adalah:1. Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan danpemurnian dan pengangkutan pertambangan sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;2. Eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan danpengangkutan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 44 Prp, Tahun 1960;3. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi, termasukpengolahan panasbumi sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981;g. Perusahaan Pertambangan adalah sebagai berikut:1. Pemegang Kuasa Pertambangan atau kontraktor Kontrak Kerjaatau kontraktor Perjanjian Kerjasama;

2. Pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi(PERTAMINA) atau kontraktor Perjanjian Karya atau kontraktorKontrak Production Sharing atau kontraktor dalam usahapertambangan minyak dan gas bumi lainnya atau PemegangKuasa Pengusahaan Sumber berdaya Panasbumi (PERTAMINA)atau kontraktor dalam usaha pertambangan minyak dan gasbumi lainnya atau Pemegang Kuasa Pengusahaan SumberdayaPanasbumi (PERTAMINA) atau kontraktor Kontrak OperasiBersama Sumberdaya Panasbumi;h. Peraturan keselamatan keija pertambangan, adalah peraturankeselamatan kerja pertambangan; peraturan keselamatan kerjapertambangan minyak dan gas bumi; peraturan keselamatan kerjapengusahaan sumberdaya panas bumi.BAB IIRUANG LINGKUP PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIRPasal 2Penggunaan air dan atau sumber air yang ditujukan untuk melaksanakankegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf fadalah untuk keperluan sebagai berikut:penambangan, penyemprotan, penggalian;- pemboran;- proses produksi;- pencucian dan pembilasan;- proses pemurnian dan pengolahan;- proses pengolahan dan pemurnian;- proses pendinginan/pemanasan;- pengangkutan.Pasal 3Pelaksanaan penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usahapertambangan harus tetap memperhatikan urutan prioritas penggunaan airdan atau sumber air sesuai keperluan masyarakat pada setiap tempat dankeadaan.Pasal 4Penggunaan air irigasi dan atau jaringan irigasi yang telah menjadiwewenang penuh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 1982 Jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987, tidaktermasuk dalam ruang lingkup penggunaan air dan atau sumber air untukkegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VPERSYARATAN TEKNIS PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUKKEGIATAN USAHA PERTAMBANGANPasal 8Penggunaan air dan azau sumber air untuk kegiatan usaha pertambanganwajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidanglingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya.Pasal 9Pembuangan limbah ke dalam sumber air sebagai akibat kegiatan usahapertambangan dilaksanakan sesuai peraturan keselamatan kerjapertambangan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri PekerjaanUmum.Pasal 10Perubahan alur sungai sebagai akibat pelaksanaan kegiatan usahapertimbangan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuanteknis Menteri Pekerjaan Umum yang diberikan dalam jangka waktuselambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai diterimanya suratpermohonan Perusahaan Pertambangan.Pasat 11Persyararan teknis mengenai penggunaan air dan atau sumber air dimaksuddalam Pasal 2 ditetapkan dalam izin penggunaan air dan atau sumber airyang bersangkutan.B A B VIIURAN JASA PEMANFAATAN AIRPasal 12(1) Penggunaan air permukaan dan atau sumber air diatas permukaantanah untuk kegiatan usaha pertambangan dikenakan iuran jasapemanfaatan air.(2) Menteri Pekerjaan Umum menetapkan tarif iuran jasa pemanfaatan airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang besarannyadihitung atas dasar pembebanan pada 4 (empat) unsur pokok yaitua. biaya pemanfaatan air,b. biaya pengembalian investasi;c. biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan;d. biaya pemeliharaan dan pelestarian sumber-sumber air.(3) Pemungutan iuran jasa pemanfaatan air sebagaimana dimaksud ayat(1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum,kecuali apabila diatur lain.(4) Terhadap penggunaan air permukaan dan atau sumber air di ataspermukaan tanah, termasuk air laut yang digunakan di darat untuk

kegiatan usaha pertambangan Menteri Pekerjaan Umun dapatmembebaskan pembayaran iuran jasa pemanfaatan air.(5) Apabila dikenakan pembayaran iuran jasa pemanfaatan air permukaandan atau sumber air permukaan, maka penetapan besarnya iuran jasapeman faatan air tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan denganMenteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Keuangan.Pasal 13Dengan pungutan iuran jasa pemanfaatan air dimaksud dalam Pasal 12,maka tidak ada pungutan air lain dalam bentuk apapun yang dapatdikenakan oleh instansi Pemerintah manapun terhadap penggunaan airpermukaan dan atan sumber air diatas permukaan tanah dalam kegiatanusaha pertambanganBAB VIIPENGAWASANPasal14Pengawasan terhadap penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatanusaha pertambangan dilakukan oleh Menterw Pekerjaan Umum dan MenteriPertambangan dan Energi sesuai bidang tugas dan wewenangnya masingmasingB A B VKETENTUAN PENUTUPPasal 15Keputusan Bersama ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkannya.Ditetapkan di JakartaPada tanggal 19 Januari 1991MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGITtdGinandjar KartasamitaMenteri Pekerjaan UmumTtdRadinal Moochtar______________________________________