rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn)

DASAR HUKUM antara lain:93•Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN Tahun 2005 – 2025).Lamp. UU 17/2007 Bab IV.1.2,huruf E angka 35, menyatakanPembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkanprofesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidanglainnya•Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 :• Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratisdan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparaturdiarahkan pada perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik.• Salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui : “pemantapanpelaksanaan reformasi birokrasi”.93