implementasi good governance dalam beragam perspektif

PENDAHULUANPERLU KESATUAN PERSEPSI ANTARA ISTILAH GOOD GOVERNANCEDENGAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ANTARA GOOD GOVERNANCE DENGANGOOD/CLEAN GOVERNMENT

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIFHUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1)PARAMETER ‟BAIK‟ BAGI PEMERINTAHAN DALAM KONTEKSHUKUM ADMINISTRASI NEGARA‣ TOLOK UKUR UNTUK MENILAI TINDAKAN PEMERINTAH/NEGARA APAKAH SEJALAN ATAUKAH TIDAK DENGAN TUJUANNEGARA DENGAN MENGGUNAKAN ASAS-ASAS UMUM PEME-RINTAHAN YANG BAIK/AAUPB (ALGEMENE BEGINSELEN VANBEHOORLIJK BESTUUR/)‣DI INDONESIA BELUM ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG AAUPB‣ AAUPB HARUS DIPANDANG SEBAGAI NORMA-NORMA HUKUMTIDAK TERTULIS YANG SENANTIASA HARUS DITAATI OLEHPEMERINTAH

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIFHUKUM ADMINISTRASI NEGARA (2)IDENTIFIKASI AAUPB‣BERDASARKAN PERTANYAAN HAKIM PADASAAT MENANGANI SENGKETA ADMINISTRASINEGARA (10 AZAS)‣YURISPRUDENSI AROB (PERADILANADMINISTRASI BELANDA) (10 AZAS)‣PENDAPAT BERBAGAI PAKAR

AAUPB MENURUT AROB1. AZAS PERTIMBANGAN (motiveringsbeginsel)2. AZAS KECERMATAN (zorgvuldigheidsbeginsel)3. AZAS KEPASTIAN HUKUM (rechtszekerheidsbeginsel)4. AZAS KEPERCAYAAN ATAU AZS MENANGGAPI HARAPANYANG TELAH DITIMBULKAN (vertouwens of beginsel vanopgewekte verwachtingen)5. AZAS PERSAMAAN (gelijkheidsbeginsel)6. AZAS KESEIMBANGAN (ovenwichtigheidsbeginsel)7. AZAS KEWENANGAN (behoegheidsbeginsel)8. AZAS FAIR PLAY (beginsel van fair play)9. AZAS LARANGAN “DETOURNEMENT DE POUVOIR” (hetverbod detournement de pouvoir)10. AZAS LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG (hetverbod van willekeur)

UUAPB (PAKAR LAINNYA)‣ S.F.MARBUN :1. AZAS PERSAMAAN2. AZAS KESEIMBANGAN, KESERASIAN DANKESELARASAN3. AZAS MENGHORMATI DAN MEMBERIKANHAKNYA SETIAP ORANG4. AZAS GANTI RUGI KARENA KESALAHAN5. AZAS KECERMATAN6. AZAS KEPASTIAN HUKUM7. AZAS KEJUJURANG DAN KETERBUKAAN8. AZAS LARANGAN MENYALAHGUNAKANWEWENANG9. AZAS LARANGAN SEWENANG-WENANG10. AZAS KEPERCAYAAN ATAU KEWAJARAN11. AZAS MOTIVASI12. AZAS KEPANTASAN DAN KEWAJARAN13. AZAS PERTANGGUNGJAWABAN14. AZAS KEPEKAAN15. AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGANUMUM16. AZAS KEBIJAKSANAAN17. AZAS ITIKAD BAIK‣ PROF.KUNTJORO PURBOPRANOTO :‣ AZAS KEPASTIAN HUKUM‣ AZAS KESEIMBANGAN‣ AZAS KESAMAAN‣ AZAS BERTINDAK CERMAT‣ AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSANPANGREH‣ AZAS JANGAN MENCAMPURADUKKANKEWENAGAN‣ AZAS PERMAINAN YANG LAYAK‣ AZAS KEADILAN ATAU KEWAJARAN‣ AZAS MENANGGAPI PENGHARAPAN YANGWAJAR‣ AZAS MENIADAKAN AKIBAT-AKIBAT SUATUKEPUTUSAN YANG BATAL‣ AZAS PERLINDUNGAN ATAS PANDANGANHIDUP (CARA HIDUP) PRIBADI‣ AZAS KEBIJAKSANAAN‣ AZAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGANUMUM

GOOD GOVERNANCE DALAMPERSPEKTIF SEKTOR EKONOMI (1)PEMAKNAAN GOVERNANCE DALAM DUNIA USAHA/PRIVAT DANTRANSFORMASINYA KE SEKTOR PUBLIK‣ GOVERNANCE PERTAMA KALI DIGUNAKAN DI DUNIA USAHA ATAUKORPORAT (PASCA PERANG DUNIA KEDUA)‣ DIINTRODUSIR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PENGELOLAANUSAHA HARUS BENAR-BENAR MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PEMILIKNYA‣ PRINSIP UTAMA GCG• AKUNTABILITAS• TRANSPARANSI• FAIRNESS• RESPONSIBILITAS• RESPONSIVITAS‣ GCG MEREMBET KE SECTOR PUBLIC (AKHIR 1980-AN) REINVENTINGGOVERNMET (OMBORNE & GEBBLER 1992)

PARADIGMA GG DAN GCG‣ ADANYA KEPENTINGAN INTERDEPENDENSI DALAM HALPEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUPPARA STAKEHOLDERS-NYA – terutama dihadapkan semakintingginya kompetisi peman-faatan sumberdaya alam berbagainegara yang semakin menipis dibandingkan dengan pertumbuhanpopulasi di satu pihak, dan kebutuhan inves-tasi utk berbagai upayapembanguan negara atau dunia usaha di pihak lain.‣ Suatu yang aksiomatik : STAKEHOLDERS KEPEMERINTAHANNEGARA MAUPUN DUNIA USAHA HARUS BERMITRA SECARASINERJIK, KOOPERATIF DALAM MENGELOLA SUMBERDAYAYANG DIMILIKI UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN PERUSAHAAN/NEGARA SECARA OPTIMAL SERTA MAMPU BERKOMPETISIDALAM KOMUNITAS INTERNASIONAL ketidakmauan atauketidakmampuan stakehoders ber-GG dlm mengelola resourcenyamempunyai implikasi terbukanya peluang bagi pemanfaatansumberdaya dicuri atau diserobot kompetitor atau pihak lain yangtidak bertanggung jawab.

GOOD GOVERNANCE DALAMPERSPEKTIF BEST PRACTICESAAUPB BERANGKAT DARI PANDANGAN DASAR BAHWANEGARA YANG BAIK ADALAH NEGARA YANG MAMPUMENGELUARKAN BERBAGAI PRODUK KEPUTUSANADMINISTRASI YANG BAIK+WORLD BANK BERTOLAK DARI PANDANGAN DASARBAHWA NEGARA YANG BAIK ADALAH NEGARA YANGMAMPU MENGELOLA RESORCE YANG DIMILIKNYA BAGIKEPENTINGAN BAGI NEGARA DAN WARGANEGARANYASECARA OPTIMAL+PRINSIP-PRINSIP MENGENAI PENGELOLAAN LIGKUNGANHIDUP, PRINSIP KESETRAAN JENDER DAN SEBAGAINYA

INDIKATOR GOODGOVERNANCE (BAPPENAS)1. VISIONARY2. OPENNESS & TRANSPARENCY3. PARTICIPATION4. ACCOUNTABILITY5. RULE OF LAW6. DEMOCRACY7. PROFESSIONALISM & COMPETENCY8. RESPONSIVENESS9. EFFICEIENCY &EFFECTIVENESS10. DECENTRALIZATION11. PRIVATE SECTOR & CIVIL SOCIETY PARTNERSHIP12. COMMITMENT TO REDUCE INEQUALITY13. COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL PROTECTION14. COMMITMENT TO FAIR MARKET

ANALISIS PROSPEK IMPLEMENTASIGOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGANDEPARTEMEN KEUANGAN (1)TAHAPAN GELOMBANG PERUBAHANPERADABAN GLOBAL PERADABAN AGRARIS PERADABAN INDUSTRI PERADABAN INFORMASI PERADABAN PRODUKTIVITAS PERADABAN IMAJINASI

ANALISIS PROSPEK IMPLEMENTASI GOODGOVERNANCE DI LINGKUNGANDEPARTEMEN KEUANGAN (2)KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DARI PERPEKTIF KEUANGAN DANGOOD GOVERNANCEKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI FORMAT ADMINISTRASI PUBLIKINDIKATOR KEBERHASILANNYA BISA DIUKUR DARI KAIDAH-KAIDAH DAN PARAMETER ADMINISTRASI YAKNI EFISIENSI DANEFEKTIVITASORIENTASI DARI KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH KEHIDUPAN DANPENGHIDUPAN MANUSIA (MASYARAKAT) YANG BERKUALITAS,DAN DAMPAKNYA MAMPU MENDUKUNG KEGIATAN PENYE-LENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA, KELANGSUNGAN DANPERKEMBANGAN HIDUP NEGARAPELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM KONTEKSPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN DARISUDUT APARATUR PEMERINTAHAN PADA DASARNYA ADALAHKEGIATAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE DELIVERY),DENGAN PARADIGMA „PELAYANAN ADALAH AWALKEBERDAYAAN MASYARAKAT’, SESUAI DENGAN FITRAH ATAUKONSEP UNIVERSALNYA BIROKRAT SEBAGAI PUBLIC SERVANT

GRADASI DAN SIKLUS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAISUMBER KEHIDUPAN DAN PERTUMBUHAN NEGARAINPUTKONVERSIOUTPUT(PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA)KINERJA PEMERINTAHPENDAPATANBELANJAPELAYANANPajakHibahPNBPRAPBN• Sektor/UrusanPemerintah /Fungsi :- pelayanan umum- ketertiban ,keamanan danpertahanan- ekonomi- lingkungan hidup- perumahan danfasum- kesehatan- pariwisata- budaya- pendidikan- sosial dsb .• Sifat Ekonomi- belanja pegawai- belanja barang- modal- bunga- subsidi- hibah- bantuan sosial , dll• Organisas i- Sesuai sasaranorganisasiPemerintah Pusatdan Daerah1. Spending( memberdayakanmasyarakat ) :- Dunia Usaha :memproduksikebutuhan hidupmanusia , sekaligusmenyediakanlapangan kerja .- Masyarakat :terdidik , sehat ,kompetensi •Siap masuklapangan kerjauntuk memperolehincome2. Instrument Pajak- Pajak Reboisasimelaluipelayananperijinan HPH, dsb .- Instansi PemungutPajak , Bea Cukai3. Earning (PNBP)- BUMN- BUMD• OrganisasiPemerintahanberjalan- mantap- profesional- akuntabel ,dsb .• Tujuan Sektor /UrusanPemerintahtercapai• PembelajaranAnggaran- tepat guna- efisien- efektif- bersih KKN- akuntabelDunia UsahaProduksiEkonomi NilaiTambah tumbuhberkembangRakyat :terseraplapangandan punyaIncomekerjaPajakHibahPNBP

PENUTUPADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ADMINISTRASI PENYELENGGA-RAAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG FORMATNYA ADALAHKEBIJAKAN PUBLIK, DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE PADADASARNYA ADALAH TATA PENGELOLAAN SUMBERDAYA YANGDIARAHKAN PADA TERCAPAINYA KEHIDUPAN DAN PENGHIDUP-AN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, SEHINGGA MEMPUNYAIKEMAMPUAN UNTUK MENDUKUNG KELANGSUNGAN PENYE-LENGGARAAN DAN PERTUMBUHAN NEGARA SENDIRIPENCIPTAAN PENGHIDUPAN ATAU SUMBER PENGHIDUPANMASYARAKAT DAN NEGARA YANG BERKUALITAS TERGANTUNGPADA KEMAMPUAN TIGA PILAR ATAU STAKEHOLDERS NEGARABEKERJASAMA SECARA SINERJIK DALAM MEMANFAATKANRESOURCES YANG DIMILIKI SECARA PRODUKTIFAPLIKASI GOOD GOVERNANCE MENGHENDAKI PEMAHAMANMENDASAR MENGENAI FITRAH PEMERINTAH ADALAH PELAYANPUBLIK, MENGGUNAKAN BEBERAPA MODUS OPERANDI BAIKSPENDING, INSTRUMENT PERPAJAKAN, MAUPUN EARNING, YANGKESEMUANYA DIARAHKAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKATSEBAGAI PELAKU ATAU AKTOR KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN

SEKIANDANTERIMA KASIH