BAB I PENDAHULUAN - Bappeda Depok - Pemerintah Kota Depok

2003 23.484.362.119,02 12.020.223.300,00 11.464.138.819,022004 31.095.308.396,68 6.703.134.509,00 24.392.173.887,68 112,772005 41.427.157.388,30 6.884.000.000,00 34.543.157.388,30 41,622006 34.102.311.217,06 14.224.000.000,00 19.878.311.217,06 (42,45)Rata-rata Pertumbuhan 37,31Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-20064.2. KEBIJAKAN ANGGARANAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkankerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban PemerintahDaerah dan masyarakat dalam format pendapatan, belanja, maupunpembiayaan dengan mengacu pada prinsip anggaran sebagaimanaterdapat pada Permendagri No.26 tahun 2006 sebagai berikut :1. Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusandalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapatmungkin melibatkan partisipasi masyarakat;2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakanpersyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yangbaik, bersih dan bertanggungjawab;3. Disiplin Anggaran merupakan satu-satunya instrumen yangakan menjamin terciptanya disiplin dalam prosespengambilan keputusan terkait dengan kebijakanpendapatan maupun belanja daerah;4. Keadilan anggaran atau kewajaran, yang terkait denganprinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. PrinsipRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 41